Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)
PT JAMKRIDA JABAR
BERLAKU KHUSUS DI PT JAMKRIDA JABAR
2017
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 1
BAGIAN I : PENDAHULUAN
1.1
PENGERTIAN DAN
ISTILAH
1. Aset adalah semua sumber daya Perseroan baik
yang berwujud maupun tidak berwujud.
2. Benturan Kepentingan adalah situasi/kondisi yang
memungkinkan organ utama Perseroan
memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang
dimilikinya dalam Perseroan untuk kepentingan
pribadi, keluarga atau golongan sehingga tugas
yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara
obyektif.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang
meliputi atas beberapa orang sebagai suatu
kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat
dan pertimbangan kepada Direksi dalam
menjalankan berbagai aktivitas di perseroan.
4. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya
disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan
Penjaminan yang memiliki UUS yang mempunyai
tugas dan fungsi pengawasan terhadap
penyelenggaraan kegiatan Penjaminan Syariah,
agar sesuai dengan Prinsip Syariah
5. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan dengan ketentuan yang tercantum
dalam Anggaran Dasar Perseroan.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2
6. Direktur adalah anggota Direksi Perseroan yang
menunjuk individu.
7. Dokumen/arsip adalah data, catatan dan/atau
keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh
Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Perseroan, baik tertulis di atas kertas, atau sarana
lain maupun terekam dalam media apapun yang
dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
8. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang
tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok
masyarakat sebagai suatu standar perilaku
kelompok tersebut berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika usaha.
9. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
adalah seperangkat proses yang diberlakukan
dalam Lembaga Penjamin untuk menentukan
keputusan dan pengelolaan Lembaga Penjamin
dengan menggunakan prinsip antara lain
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,
independensi, dan keadilan.
10. Key Performance Indicator (KPI) adalah target
terukur di bidang keuangan dan non keuangan
yang harus dicapai oleh perseroan dalam mencapai
target dan tujuan didirikannya perseroan.
11. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian
pelaksanaan kegiatan/tugas dibandingkan dengan
rencana kerjanya pada masa tertentu guna
mewujudkan visi, misi dan tujuan perseroan.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 3
12. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh
dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam
memastikan efektivitas sistem pengendalian
internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor
eksternal dan auditor internal.
13. Komisaris Independen adalah anggota Dewan
Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang
saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan/atau hubungan keluarga dengan
pemegang saham, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS
atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen
14. Organ Pendukung adalah bagian yang dibentuk
untuk membantu Dewan Komisaris, dan Direksi
dalam mengoptimalkan fungsi dan perannya.
Organ pendukung Dewan Komisaris yaitu Komite
Audit. Sedangkan organ pendukung Direksi terdiri
atas Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan
Sekretaris Perusahaan.
15. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
16. Pelaporan adalah suatu bentuk
pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan
suatu aktivitas pada periode tertentu baik bersifat
rutin maupun non rutin yang memuat kejadian-
kejadian penting.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 4
17. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa yang diperlukan perseroan
untuk mendukung pencapaian tujuan perseroan.
Pengelolaan aset meliputi kegiatan pengadaan/
penambahan, pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengamanan, penyelesaian permasalahan,
pelepasan dan penghapusan, serta
pengembangannya baik oleh internal Perusahaan
maupun bersama investor, administrasi, dan
pengendalian.
18. Pengelolaan dokumen/arsip meliputi kegiatan
mengelola dokumen secara efektif dan efisien sejak
diciptakan/dibuat, diterima, dikirim, dipergunakan,
disimpan, dan dirawat sampai dengan
dimusnahkan untuk keperluan perseroan.
19. Perseroan adalah PT Jamkrida Jabar, suatu Badan
Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011.
20. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas
yang ditentukan dalam undang-undang ini
dan/atau anggaran dasar.
21. Risiko merupakan ketidakpastian lingkungan
(eksternal dan internal) yang berpotensi
menimbulkan dampak negatif bagi perseroan
secara umum dan dapat menghambat pencapaian
tujuan perseroan.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 5
22. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah
dokumen perencanaan strategis yang mencakup
rumusan sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh
perseroan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
adalah penjabaran dari RJPP kedalam rencana
kerja dan anggaran untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun
24. Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah Organ
Pendukung Direksi yang berfungsi untuk menilai
kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian
internal pada semua kegiatan usaha perseroan.
25. Sekretaris Perusahaan adalah Organ Pendukung
Direksi yang memiliki Fungsi sebagai penghubung
(Liaison Officer) kepentingan Perseroan dengan
pihak eksternal baik Pemegang Saham
(Shareholder) maupun Pemangku Kepentingan
(stakeholder), melakukan penegakan kepatuhan
terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Compliance
Officer), melakukan pengelolaan kehumasan
(Relation Officer) dan kesekretariatan Perseroan
(Office of the Board).
26. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah
pihak-pihak yang secara langsung atau tidak
langsung terkait dengan Perusahaan serta dapat
mempengaruhi keputusan, kebijakan serta operasi
perusahaan yang disebabkan oleh tindakan
tindakan perusahaan.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 6
1.2
LATAR BELAKANG
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate
Governance) merupakan acuan utama bagi seluruh organ
Perseroan dalam menerapkan praktek good corporate
governance (GCG).
Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini disusun bagi
pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas
Syariah, Direksi, dan segenap karyawan perseroan serta
pemangku kepentingan lainnya dalam berhubungan
dengan perseroan.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini juga merupakan
acuan bagi penyusunan peraturan-peraturan perseroan
yang lebih khusus sesuai kebutuhan unit-unit organisasi
dalam jajaran Perseroan.
1.3
TUJUAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
Tujuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan diharapkan
dapat meningkatkan kinerja dan nilai Perseroan bagi
Pemegang Saham.
Secara garis besar tujuan penerapan Tata Kelola
Perusahaan adalah:
1. Mengoptimalkan nilai Lembaga Penjamin bagi
Pemangku Kepentingan;
2. Meningkatkan pengelolaan Lembaga Penjamin
secara profesional, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ Lembaga Penjamin
dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada
etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung
jawab sosial Lembaga Penjamin terhadap Pemangku
Kepentingan;
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 7
4. Mewujudkan Lembaga Penjamin yang lebih sehat,
dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
5. Meningkatkan kontribusi Lembaga Penjamin dalam
perekonomian daerah.
1.4
VISI DAN MISI
a. Visi PT Jamkrida Jabar adalah:
“Menjadi Perusahaan Penjaminan Terpercaya
yang Berkontribusi pada Pertumbuhan
Ekonomi Daerah”
b. Misi PT Jamkrida Jabar adalah :
“Meningkatkan Kegiatan Ekonomi KUMKM dan
Memberikan Manfaat bagi Pemangku Kepentingan
melalui Penjaminan Kredit yang Efisien, Profesional,
dan Berintegritas”
1.5
CORPORATE VALUE
Perseroan telah menetapkan ”CORPORATE VALUE”
sebagai nilai-nilai perseroan, yang meliputi :
a. Build
Membangun dan mengembangkan masyarakat KUMKM
di Jawa Barat
b. Integrity
Pengelolaan Perseroan dilakukan dengan semangat
integritas dan profesionalme yang tinggi
c. Speed
Perseroan memberikan pelayanan kepada nasabah dan
mitra dengan cepat dan terpercaya
d. Accountable
Pengelolaan Perseroan dengan kebijakan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 8
1.6
PRINSIP-PRINSIP
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)
Perseroan memastikan bahwa Prinsip-Prinsip Good
Corporate Governance (GCG) diterapkan pada setiap
aspek bisnis dan di semua jajaran perseroan. Prinsip GCG
tersebut meliputi keterbukaan (transparency),
akuntabilitas (accountability), responsibilitas
(responsibility), independensi (independency) serta
kewajaran dan kesetaraan (fairness).
A. Keterbukaan (transparency)
Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan obyektivitas
dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk
menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus
menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan
mengenai Perseroan dengan cara yang mudah diakses dan
dipahami oleh Para Pemangku Kepentingan. Perseroan
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak
hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi
juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan
keputusan Para Pemangku Kepentingan. Implementasi
prinsip keterbukaan tersebut meliputi:
1. Seluruh informasi materiil dan relevan mengenai
Perseroan disampaikan secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat, dapat diperbandingkan, serta mudah
diakses oleh Para Pemangku Kepentingan sesuai
dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan oleh Perseroan
meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi,
misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan,
susunan dan kompensasi Direksi, Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham
mayoritas, kepemilikan saham oleh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
Perseroan dan Perseroan lainnya, sistem manajemen
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 9
risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,
sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhan
dalam penerapannya, dan kejadian-kejadian penting
yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan secara
proporsional.
3. Implementasi/ penerapan prinsip keterbukaan
informasi ditujukan agar Pemegang Saham dan para
Pemangku Kepentingan lainnya dapat melihat
bagaimana pengelolaan Perseroan, proses
pengambilan suatu keputusan, dan pelaksanaan
pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh
Perseroan.
4. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk melindungi informasi yang bersifat
rahasia mengenai Perseroan, para Pengurus, Mitra dan
Terjamin/Makful Anhu, sesuai dengan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keterbukaan dalam memberi penjelasan tentang
transaksi dengan pihak terafiliasi (pihak yang
mempunyai hubungan istimewa).
B. Akuntabilitas (accountability)
Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat
mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara
transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan Budaya
Perseroan dengan tetap memperhatikan kepentingan
Stakeholders guna mencapai kinerja Perseroan secara
berkesinambungan.
Implementasi prinsip akuntabilitas dilaksanakan
diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Perseroan menetapkan adanya rincian, tugas, dan
tanggung jawab masing-masing Organ Perseroan
secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 10
strategi Perseroan sehingga tercipta suatu
keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perseroan
secara efektif.
2. Perseroan melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan
menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan peran
setiap Organ Perseroan dan Manajemen sehingga
pengelolaan usaha Perseroan dapat berjalan dengan
baik, dengan kondisi masing-masing pihak yang
menduduki jabatan dalam Organ Perseroan dan
Manajemen wajib memiliki kompetensi yang sesuai
dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya
dalam pelaksanaan Tata Kelola Perseroan Yang Baik.
3. Perseroan akan memastikan adanya struktur, sistem
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif
agar dapat menjamin terselenggaranya mekanisme
check and balance dalam penerapan sistem
pengendalian internal Perseroan untuk pencapaian visi,
misi dan sasaran Perseroan.
4. Perseroan akan memformulasikan ukuran kinerja dari
segenap Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran-ukuran
yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perseroan
(corporate value), sasaran dan strategi Perseroan serta
memiliki sistem reward and punishment.
5. Perseroan mempunyai kode etik (code of conduct)
yang merupakan pedoman tertulis tentang kesadaran
etik (ethical sensibility), berpikir etik (ethical
reasoning), dan perilaku etik (ethical conduct), dalam
rangka keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola
Perseroan Yang Baik (Good Corporate Governance).
C. Responsibilitas (responsibility)
Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perseroan,
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 11
lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian
lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan
membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai
sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.
D. Independensi (independency)
Perseroan dikelola secara profesional dengan menghindari
benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat. Implementasi prinsip kemandirian dilaksanakan
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Masing-masing Organ Perseroan harus melaksanakan
fungsi dan tugasnya dengan mengutamakan
independensi dan obyektifitas untuk menghindari
terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
benturan kepentingan (conflict of interests) sehingga
keputusan yang diambil dapat dilakukan secara
obyektif;
2. Organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang
serta tanggung jawab masing-masing pihak dan
keputusan selalu diambil semata-mata untuk
kepentingan Perseroan.
E. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senantiasa
memperhatikan kepentingan Pemangku Kepentingam
(Stakeholders) berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan. Implementasi prinsip kewajaran dan
kesetaraan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 12
1. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara
dan wajar (equal treatment) kepada Para Pemangku
Kepentingan di dalam memenuhi haknya sesuai
dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada
Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
2. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada Para
Pemangku Kepentingan dalam memberikan masukan
dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
Perseroan serta membuka akses terhadap informasi
sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup
kedudukan masing-masing;
3. Perseroan memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan Pegawai, berkarir dan melaksanakan
tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
1.7
LANDASAN
HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Penjaminan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.05/2017 Tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Lembaga Penjamin;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Penjamin;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik Bagi Lembaga Penjamin;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun
2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
Jawa Barat;
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 13
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat;
8. Akta Pendirian Perusahaan PT Jamkrida Jabar Nomor
03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan
Yuliani Idawati, SH, Sp.N., Notaris di Kota Bandung,
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-56159.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 01
November 2012;
9. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor
31 tanggal 23 November 2012 yang dibuat di hadapan
Yuliani Idawati, SH, Sp.N., Notaris di Kota Bandung,
yang telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-AH.01.10-15992 tanggal 29 April 2013;
10. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor
55 tanggal 30 April 2015 yang dibuat di hadapan Rita
Evryani, SH, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-
0934629 tanggal 26 Mei 2015;
11. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor
01 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat di hadapan
Dindin Saepudin, SH, Notaris di Kota Bandung, yang
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-
0000999 tanggal 04 Januari 2017;
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 14
12. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor
28 tanggal 28 April 2017 yang dibuat di hadapan Rita
Evryani, SH, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-
0142740 tanggal 06 Juni 2017;
13. Pedoman Umum Good Corporate Governance
Indonesia Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance tanggal 17 Oktober
2006 (“Pedoman Umum GCG Indonesia KNKG”).
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 15
BAGIAN II : PEDOMAN BAGI ORGAN PERSEROAN DAN ORGAN
PENDUKUNG PERSEROAN
2.1
PENDAHULUAN
Organ Perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi, mempunyai
peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif.
Organ Perseroan harus menjalankan fungsinya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip
bahwa masing-masing organ mempunyai independensi
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung
jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
2.2
RAPAT UMUM
PEMEGANG
SAHAM
RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para
pemegang saham untuk mengambil keputusan penting
yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan
pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka
panjang.
a. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara
wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-
hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan
Perseroan dalam jangka panjang, termasuk tetapi
tidak terbatas pada:
1. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas
Syariah (DPS) dan Direksi yang diangkat dalam
RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut
dan layak (fit and proper) bagi Perseroan.
2. Dalam mengambil keputusan menerima atau
menolak laporan Dewan Komisaris, Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi, perlu
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 16
dipertimbangkan kualitas laporan yang
berhubungan dengan GCG;
3. Dalam menetapkan auditor eksternal harus
mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris
atas usul Komite Audit;
4. Keputusan RUPS harus diambil dengan
memperhatikan kepentingan wajar Para
Pemangku Kepentingan dengan mendasarkan
pada ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus,
tantiem dan dividen harus memperhatikan
kondisi kesehatan keuangan Perseroan.
b. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan
kepentingan Perseroan dan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. RUPS harus
disiapkan dengan sebaik-baiknya dan Pemegang
Saham harus mendapatkan haknya untuk
memperoleh informasi dan penjelasan yang
lengkap antara lain mengenai hal-hal sebagai
berikut:
1. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan usul mata acara RUPS sesuai
dengan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Panggilan RUPS harus mencakup informasi
secara lengkap dan akurat mengenai mata
acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;
3. Bahan mengenai setiap mata acara yang
tercantum dalam panggilan RUPS tersedia di
kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS,
sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham
berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 17
suara secara bertanggung jawab. Jika bahan
tersebut belum tersedia saat pemanggilan RUPS,
maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS
diselenggarakan;
4. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan
dengan mata acara RUPS dapat diberikan
sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
5. Risalah RUPS harus tersedia di kantor
perusahaan, dan perusahaan menyediakan
fasilitas agar pemegang saham dapat membaca
risalah tersebut.
c. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab
Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan
dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan
dengan berpedoman pada butir a dan b di atas
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.3
DEWAN KOMISARIS,
DEWAN PENGAWAS
SYARIAH DAN
DIREKSI
Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan
Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab
sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana
diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian
ketiganya mempunyai tanggung jawab untuk
memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam
jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris,
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi harus
memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan
nilai-nilai Perseroan.
Penjelasan lengkap tentang Dewan Komisaris, Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi dituangkan dalam
modul Corporate Board Manual (CBM) PT Jamkrida
Jabar.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 18
2.4
ORGAN PENDUKUNG
DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI
Organ Pendukung Dewan Komisaris Perseroan yaitu
Komite Audit. Sedangkan Organ Pendukung Direksi
Perseroan meliputi Sekretaris Perusahaan dan Satuan
Pengawasan Internal (SPI).
Penjelasan lengkap tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris dan Direksi dituangkan dalam modul
Corporate Board Manual (CBM) PT Jamkrida Jabar.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 19
BAGIAN III : PEDOMAN PENGELOLAAN PERSEROAN
3.1
PENGELOLAAN
KEUANGAN
a. Pengelolaan keuangan di dalam Perseroan
dilakukan dengan strategi sentralisasi melalui
fungsi dan peran Direktorat Keuangan.
b. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
menetapkan berbagai kebijakan dalam mencari
dana, menggunakan dana (untuk penggunaan
investasi dan modal kerja) serta mengendalikan
penggunaan dana untuk investasi Perseroan.
c. Direktorat Keuangan menetapkan bahwa
keuangan Perseroan harus dikelola secara
profesional berdasarkan prinsip akuntabilitas,
transparansi dan kehati-hatian untuk
menghindarkan terjadinya risiko
d. Prosedur, kebijakan serta peraturan yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan
disusun dan dievaluasi secara periodik oleh
Direktorat Keuangan dengan memperhatikan
standar akuntansi keuangan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
e. Direktorat Keuangan menetapkan sistem
pengendalian internal yang baik melalui
kerjasama dengan Direksi yang lain termasuk
dengan Komite Audit dan Satuan Pengawasan
Internal (SPI) untuk menciptakan sistem
pengelolaan keuangan yang optimal dan sesuai
dengan anggaran
f. Maksud pengelolaan keuangan oleh Direktorat
Keuangan adalah untuk mengoptimalkan laba
Perseroan melalui pengembangan usaha dengan
dilandasi prinsip sadar biaya
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 20
3.2
PENYUSUNAN
RENCANA JANGKA
PANJANG
PERSEROAN (RJPP)
Penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan Direksi Perseroan dan tim manajemen
dalam menggunakan sumber daya dan sumber dana
perusahaan ke arah pencapaian hasil serta
pertumbuhan dan produktifitas Perseroan dalam
jangka panjang.
Proses penyusunan dan pengesahan RJPP adalah
sebagai berikut :
1. Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan
sasaran dan penilaian jangka panjang yang
berorientasi ke masa depan serta pengambilan
keputusan yang memetakan kondisi perusahaan
saat ini dan keadaan di masa mendatang
2. Perumusan RJPP dilakukan oleh Direksi beserta
jajaran manajemen Perseroan dengan
mengkombinasikan pendekatan top down dan
bottom up
3. Proses penyusunan & pengesahan RJPP
mencakup :
a. Penyusunan RJPP oleh Direksi dilakukan
dengan mempertimbangkan lingkungan
internal dan eksternal Perseroan,
melakukan analisis kekuatan, peluang dan
ancaman (SWOT), mempertimbangkan
masukan yang diperoleh dari berbagai
fungsi dari Perseroan
b. Penyampaian rancangan RJPP oleh Direksi
kepada Komisaris untuk mendapatkan
klarifikasi masukan dan rekomendasi
c. Pengusulan RJPP yang disetujui oleh Dewan
Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Direksi
kepada pemegang saham untuk ditetapkan
dalam RUPS
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 21
d. Direksi wajib menyampaikan rancangan
RJPP periode berikutnya kepada pemegang
saham untuk disahkan dalam RUPS, dalam
waktu 60 (enam puluh) hari sebelum
berakhirnya RJPP periode berikutnya
e. Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-
lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh)
hari setelah diterimanya rancangan RJPP
oleh pemegang saham secara lengkap
3.3
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN
PERUSAHAAN (RKAP)
Proses penyusunan dan pengesahan RKAP adalah
sebagai berikut:
a. Penyusunan RKAP Perseroan didasarkan pada
penjabaran RJPP untuk satu tahun mencakup
berbagai program kegiatan yang lebih rinci pada
masing-masing Direktorat;
b. Penyusunan RKAP dilakukan oleh Direksi Perseroan
beserta jajaran manajemen Perseroan dengan
mengkombinasikan pendekatan top down dan
bottom up dengan memperhatikan arahan Dewan
Komisaris;
c. Direksi Perseroan wajib menyampaikan rancangan
RKAP kepada Dewan Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan, sebelum disahkan oleh
RUPS selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu)
bulan sebelum tahun buku dimulai;
d. Pengesahan RKAP dilakukan oleh RUPS setelah
dibahas bersama oleh Pemegang Saham, Dewan
Komisaris dan Direksi.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 22
3.4
PENGELOLAAN ASET
PERSEROAN
Pengelolaan aset dilakukan oleh Divisi Keuangan dan
Umum berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan
terbaik (optimalisasi) atas setiap aset yang dimiliki oleh
Perseroan.
Tujuan Pengelolaan aset Perseroan
a. Pengelolaan aset harus dilakukan untuk
mengoptimalkan keuntungan bagi Perseroan , yaitu
dengan cara :
1) Menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai
aset yang dimiliki Perseroan
2) Memperoleh keuntungan atas pengelolaan aset
Perseroan
3) Meningkatkan Return On Asets ( ROA )
b. Direktorat yang membawahi Divisi Keuangan dan
Umum menetapkan tujuan pengelolaan aset antara
lain adalah untuk:
1) Menyajikan informasi yang akurat dan tertib
tentang kondisi aset, baik aspek fisik, nilai,
legal, pajak, asuransi maupun atribut aset
lainnya sebagai dasar untuk penyusunan
strategi pemanfaatan aset secara optimal
2) Merencanakan optimalisasi aset untuk
memperoleh manfaat bagi Perseroan
3) Merencanakan kemudahan bagi proses
pengambilan keputusan khususnya dalam
pemanfaatan dan optimalisasi aset
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 23
3.5
PENGELOLAAN
PENGADAAN
BARANG
DAN/ATAU
JASA
Kebijakan umum dalam pengelolaan barang dan/ atau jasa
Perseroan sebagai berikut:
a. Direksi menetapkan kebijakan umum dalam
pengadaan barang dan/ atau jasa dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.
b. Direksi menetapkan batasan nilai dan kebijakan
mengenai kegiatan pengadaan barang dan/ atau jasa
yang dilaksanakan secara swakelola, pembelian
langsung, penunjukan langsung maupun melalui
lelang dengan tetap memperhatikan prinsip QCDSM
(Quality, Cost, Delivery, Safety and Morale )
c. Untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang bersifat
khusus tetap menggunakan pola pengadaan yang
paling menguntungkan bagi Perseroan dengan tetap
memperhatikan ketentuan yang berlaku.
d. Dalam melakukan pengadaan barang dan/ atau jasa
tetap memperhatikan standarisasi dalam jumlah,
kualitas, harga, waktu dan sumber yang tepat serta
dilakukan secara efesien dan efektif dengan
persyaratan kontrak yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
3.6
PENGELOLAAN
TEKNOLOGI
INFORMASI (TI)
Kebijakan Umum dalam pengelolaan Teknologi Informasi
Perseroan sebagai berikut:
a. Teknologi Informasi yang dibangun dalam Perseroan
harus memiliki nilai strategis dalam mendukung
terciptanya efektifitas dan produktifitas kerja seluruh
Pegawai termasuk dapat meminimumkan kesalahan
dalam proses.
b. Investasi di bidang Teknologi Informasi (TI) tetap
mempertimbangkan dampak positif bagi Perseroan
berupa penghematan biaya dan akselerasi
penyelesaian setiap pekerjaan secara terintegrasi.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 24
c. Direksi menetapkan kegunaan dan fungsi aplikasi TI,
yaitu:
1) Membangun rancangan TI yang terintegrasi
untuk transaksi keuangan, akuntansi,
penjaminan, klaim, subrogasi, SDM dan pajak
melalui hardware dan software yang sesuai;
2) Memfasilitasi program pelatihan TI bagi seluruh
karyawan yang terkait khususnya program
terapan terintegrasi yang telah dibuat.
d. Fungsi aplikasi Teknologi Informasi tersebut adalah
untuk menjamin mutu (Quality Assurance) setiap
proses transaksi detil di Perseroan. Sedangkan bagi
pemakai (user) dapat memastikan bahwa data/
infomasi yang dihasilkan oleh sistem informasi
tersebut adalah benar dan valid.
e. Memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal
dengan mengendalikan semua aktivitas yang
mengikutsertakan peranan Teknologi Informasi.
3.7
PENGELOLAAN
DOKUMEN /
ARSIP
PERSEROAN
Pengelolaan dokumen/ arsip Perseroan dilandasi dengan
prinsip penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang
paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia
simpan suatu dokumen.
Tujuan pengelolaan dokumen/arsip Perseroan :
a. Menyajikan informasi/ data yang benar, cepat dan
akurat melalui administrasi yang tertib dan terencana
serta dapat dipertanggungjawabkan;
b. Memberi kemudahan dalam proses pengambilan
keputusan bagi manajemen Perseroan;
c. Dokumen/ arsip Perseroan dapat ditata dengan baik,
rapi dan teratur.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 25
3.8
PENGELOLAAN
PELAPORAN
a. Sistem pelaporan harus didukung oleh sistem informasi
yang handal dan akurat sehingga menghasilkan
laporan yang berkualitas yaitu mudah dipahami,
relevan, akurat, tepat waktu, layak audit (auditable)
dan bertanggungjawab (accountable);
b. Laporan harus diterbitkan tepat waktu dan menyajikan
informasi yang relevan, akurat dan dapat diandalkan
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan
umpan balik bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
c. Format laporan harus mengikuti standar yang telah
disepakati bersama dengan memperhatikan tingkatan
dalam struktur organisasi.
3.8.1
LAPORAN TAHUNAN
a. Dalam waktu selambat-lambat nya 6 (enam) bulan
setelah periode penutupan tahun buku, Direksi
Perseroan menyampaikan laporan tahunan kepada
Dewan Komisaris;
b. Dewan Komisaris mengevaluasi Laporan tahuan yang
disampaikan oleh Direksi sebelum disampaikan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
c. Laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua
Direksi dan semua Dewan Komisaris;
d. RUPS memberikan keputusan dan pengesahan atas
Laporan Tahunan;
e. Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat:
1) Perhitungan tahunan yang terdiri atas Neraca
dan perhitungan Laba Rugi konsolidasi serta
penjelasan atas dokumen tersebut;
2) Informasi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan serta hasil yang telah dicapai;
3) Kegiatan utama Perseroan selama tahun buku;
4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang mempengaruhi kegiatan Perseroan;
5) Uraian mengenai keanggotaan Direksi, Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
6) Gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah;
7) Jumlah rapat Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Syariah/Direksi serta jumlah
kehadiran masing-masing anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Direksi;
8) Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan
Direksi dengan Komite yang ditugaskan secara
khusus oleh Dewan Komisaris.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 26
3.8.2
PELAPORAN LAINNYA
a. Dewan Komisaris melaporkan kepada pemegang
saham dengan segera tentang terjadinya gejala
menurunnya kinerja secara signifikan;
b. Direksi Perseroan membuat laporan manajemen
secara berkala mengenai pencapaian target, kinerja
dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham;
c. Laporan lain yang harus diberikan Direksi kepada
Dewan Komisaris adalah:
1) Laporan pertanggungjawaban kinerja selama
satu tahun buku;
2) Laporan mengenai pelaksanaan tugas Komite
Audit yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris;
3) Laporan mengenai pengembangan dan suksesi
manajer kunci/ senior;
4) Laporan mengenai penggantian Komisaris/DPS/
Direksi;
5) Laporan mengenai implementasi manajemen
risiko.
d. Laporan kepada pihak ketiga baik instansi pemerintah
atau lembaga lain hanya dapat diberikan oleh Direksi
dan unsur pimpinan yang diberikan wewenang;
e. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dimulai dari
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
Pemegang Saham.
f. Laporan Dewan Pengawas Syariah terkait Unit Usaha
Syariah.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 27
3.9
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
Sesuai falsafah manajemen modern, Perseroan
memandang dan memposisikan Sumber Daya Manusia
(SDM) sebagai unsur Perseroan yang sangat berharga
dan sangat penting dalam proses kegiatan usaha,
bukan hanya sebagai faktor produksi yang merupakan
biaya bagi Perseroan. Memahami pentingnya peran
SDM bagi Perseroan, maka manajemen menerapkan
Competency Based Human Resources Management
(CBHRM) dalam proses perencanaan, pemenuhan
kebutuhan, seleksi dan program orientasi,
penempatan, pengembangan, pembinaan, dan mutasi
serta pemberhentian pegawai.
Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan
bahwa Perseroan selalu memiliki sumber daya manusia
yang unggul dan dapat diarahkan untuk mencapai
tujuan Perseroan.
3.10
KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA
DAN LINDUNGAN
LINGKUNGAN (K3LL)
a. Perseroan menerapkan aspek K3LL dalam setiap
kegiatannya secara konsisten untuk mencegah atau
mengurangi terjadinya insiden (kecelakaan kerja,
peledakan, kebakaran, penyakit akibat kerja, dan
pencemaran lingkungan).
b. Perseroan menerapkan kebijakan di bidang K3LL,
termasuk penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan
Lingkungan (SMK3LL).
c. Perseroan mempunyai komitmen untuk berupaya
menekan sekecil mungkin potensi dampak negatif
dari diabaikannya aspek-aspek K3LL melalui
penerapan budaya K3LL secara konsisten dan
berkesinambungan.
d. Budaya kepedulian terhadap K3LL disosialisasikan
dan diimplementasikan oleh seluruh pekerja dan
mitra kerja
e. Setiap pengambilan keputusan selalu
mempertimbangkan aspek K3LL.
f. Perseroan mengalokasikan sumber daya dan dana
yang memadai untuk mendukung pelaksanaan
program K3LL.
g. Perseroan melakukan pembinaan terhadap pekerja
dan mitra kerja di bidang penanganan K3LL.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 28
3.11
PENGELOLAAN SISTEM
AUDIT PERSEROAN
Pengelolaan Sistem Audit Perseroan sebagai berikut:
a. Penilaian atas efektivitas sistem pengendalian
internal dilakukan oleh fungsi Satuan Pengawasan
Internal;
b. Audit atas Laporan Keuangan dilakukan oleh
Auditor Eksternal;
c. Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan
dan hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun
Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit.
Sistem Audit meliputi audit atas kewajaran penyajian
laporan keuangan (general audit), audit kepatuhan
pada ketentuan yang berlaku, audit operasional, dan
audit khusus.
Dasar pelaksanaan audit yang dilakukan oleh SPI
mengacu pada INTERNAL AUDIT CHARTER
PT Jamkrida Jabar.
3.12
PENGELOLAAN
MANAJEMEN RISIKO
a. KLASIFIKASI RISIKO
Risiko Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
1) Risiko Strategi
Risiko Strategi adalah potensi kegagalan
Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban
kepada peneriman jaminan akibat
ketidaklayakan atau kegagalan dalam
melakukan perencanaan, penetapan dan
pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan
bisnis yang tepat, dan/atau kurang
responsifnya Perusahaan terhadap perubahan
eksternal.
Risiko Strategi bersumber dari strategi yang
dimiliki dan dijalankan Perusahaan tidak
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 29
sesuai dengan kondisi lingkungannya,
kebijakan Perusahaan yang diterapkan tidak
sesuai dengan posisi strategis Perusahaan.
Risiko Strategi dapat meningkat antara lain
karena stabilitas politik yang tidak kondusif,
inflasi yang tinggi, dan stabilitas keamanan.
2) Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah potensi kegagalan
Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban
kepada penerima jaminan sebagai akibat
ketidaklayakan atau kegagalan proses
internal, manusia, sistem teknologi informasi,
dan/atau adanya kejadian yang berasal dari
luar lingkungan Perusahaan.
Sumber Risiko Operasional adalah struktur
organisasi, SDM, volume dan beban kerja
yang dimiliki, tingkat kompleksitas
Perusahaan yang tinggi, sistem dan teknologi
informasi tidak memadai, Perusahaan
memiliki kecurangan dan permasalahan
hukum, adanya gangguan terhadap bisnis
Perusahaan.
Risiko Operasional dapat meningkat antara
lain karena adanya serangan hacker terhadap
sistem teknologi Perusahaan dan
pengunduran diri pegawai kunci secara
mendadak sehingga mengakibatkan tidak
berjalannya organisasi.
3) Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang
terjadi karena adanya potensi kegagalan
dalam pengelolaan aset dan pengelolaan
liabilitas Perusahaan, yang menimbulkan
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 30
kekurangan dana dalam pemenuhan
kewajiban Perusahaan Penjaminan kepada
penerima jaminan atau kewajiban
reasuransi/regaransi kepada Perusahaan
reasuransi/regaransi.
Risiko Aset dan Liabilitas bersumber dari
pengelolaan aset dilakukan dengan tidak
baik, pengelolaan liabilitas dilakukan dengan
tidak baik, kesesuaian aset dan liabilitas tidak
memadai.
4) Risiko Kepengurusan
Risiko Kepengurusan adalah risiko kegagalan
Perusahaan dalam mencapai tujuan
Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan
dalam memelihara komposisi terbaik
pengurus yang memiliki kompetensi dan
integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan
pengurus dalam Risiko Kepengurusan adalah
meliputi Direksi dan Dewan Komisaris.
Sumber Risiko Kepengurusan antara lain
adalah penunjukan dan pemberhentian
Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak
memadai, komposisi dan proporsi Direksi dan
Dewan Komisaris yang tidak mencukupi dan
tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan,
kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan
Komisaris tidak memadai dan tidak
menunjang tugas dan wewenang Direksi dan
Dewan Komisaris, serta kepemimpinan
Direksi dan Dewan Komisaris tidak baik.
Risiko Kepengurusan dapat meningkat antara
lain karena tidak tersedianya sistem
remunerasi yang memadai bagi Direksi dan
Dewan Komisaris.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 31
5) Risiko Tata Kelola
Risiko Tata Kelola adalah potensi kegagalan
dalam pelaksanaan tata kelola yang baik
(good governance), ketidaktepatan gaya
manajemen, lingkungan pengendalian, dan
perilaku dari setiap pihak yang terlibat
langsung atau tidak langsung dengan
Perusahaan.
Sumber pada Risiko Tata Kelola meliputi
pedoman tata kelola yang dimiliki Perusahaan
tidak memadai, Perusahaan tidak
menerapkan prinsip tata kelola yang baik,
dan Perusahaan tidak menerapkan
Manajemen Risiko secara memadai.
Risiko Tata Kelola dapat meningkat antara
lain, karena adanya intervensi dari pihak lain
yang mengakibatkan kegagalan dalam
pelaksanaan tata kelola yang baik.
6) Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah
Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan
dana/modal pada Perusahaan, termasuk
kurangnya akses tambahan dana/modal
dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan
dana/modal yang tidak terduga, khususnya
dalam rangka peningkatan gearing ratio.
Permodalan Perusahaan menggambarkan
kemampuan Perusahaan dalam menyerap
kerugian tak terduga yang disebabkan oleh
antara lain meningkatnya rasio klaim di luar
perkiraan, hasil investasi yang buruk, ataupun
hal tak terduga lainnya.
Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
bersumber dari kemampuan pendanaan
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 32
(permodalan) yang rendah dan tambahan
pendanaan (permodalan) yang lemah.
7) Risiko Penjaminan
Risiko Penjaminan adalah potensi kegagalan
Perusahaan untuk memenuhi kewajiban
kepada penerima jaminan sebagai akibat dari
ketidakcukupan proses analisis risiko,
penetapan Imbal Jasa Penjaminan (pricing),
penggunaan reasuransi/regaransi, dan/atau
penanganan klaim.
Secara umum, sumber Risiko dari Risiko
Penjaminan terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu
karateristik bisnis penjaminan,
bauran/diversifikasi produk, dan struktur
reasuransi/regaransi.
b. TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
Manajemen risiko bertujuan untuk
meminimalisasi risiko keuangan dan risiko lainnya
yang berkaitan dengan pengembangan
Perusahaan.
c. RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO
Manajemen risiko sekurang-kurangnya
mencakup:
1. Mengidentifikasi potensi internal pada setiap
fungsi internal di dalam Perseroan termasuk
potensi risiko eksternal yang dapat
mempengaruhi kinerja Perseroan;
2. Mengembangkan strategi penanganan dan
pengelolaan risiko;
3. Mengimplementasikan program-program
pengelolaan untuk mengurangi risiko;
4. Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 33
d. MANFAAT MANAJEMEN RISIKO
Manfaat manajemen risiko adalah memperkecil
dampak kerugian dari ketidakpastian dalam
pengembangan usaha di Perseroan
Dalam menerapkan manajemen risiko di Perusahaan
sekurang-kurangnya:
a. Memperhatikan keselarasan antara strategi,
proses bisnis, SDM, keuangan, teknologi dan
lingkungan;
b. Menerapkan sistem dan prosedure standar
manajemen risiko;
c. Menyiapkan penilai risiko (risk assessor) yang
kompeten.
3.13
BENTURAN
KEPENTINGAN
Benturan kepentingan terjadi apabila:
a. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan
harta Perseroan untuk kepentingan diri sendiri,
keluarga, atau golongan;
b. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat
dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
kedudukannya di dalam Perseroan;
c. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis
Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan;
d. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
pengelolaan Perseroan pesaing dan/atau
perusahaan mitra atau calon mitra lainnya;
e. Mempunyai hubungan keluarga sedarah
dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga
dengan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan
Pengawas Syariah.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 34
Pengungkapan adanya benturan kepentingan
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib
melaporkan kepada Pemegang Saham tentang
situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi
adanya benturan kepentingan yang dihadapi;
b. Pemegang Saham meneliti situasi/kondisi yang
menunjukkan indikasi adanya benturan
kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam
waktu paling lambat 1 (satu) bulan mengambil
keputusan untuk mengatasi situasi tersebut;
c. Para Pegawai wajib melaporkan kepada Direksi
melalui atasannya secara berjenjang tentang
situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi
adanya benturan kepentingan yang dihadapi;
d. Direksi meneliti situasi/kondisi yang
menunjukkan indikasi adanya benturan
kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam
waktu paling lambat 1 (satu) bulan mengambil
keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 35
BAGIAN IV : PENUTUP
1. Tata Kelola Perusahaan ini digunakan sebagai
acuan utama untuk mengelola Perseroan oleh
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan
Pengawas Syariah, Direksi, dan Pegawai;
2. Tata Kelola Perusahaan akan disesuaikan secara
berkala berdasarkan dengan kebutuhan
Perseroan serta perubahan lingkungan usaha;
3. Perubahan Tata Kelola Perusahaan dapat
dilakukan atas permintaan Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah
atau Direksi;
4. Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku
efektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris,
Dewan Pengawas Syariah dan Direksi;
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelola
Perusahaan ini tetap mengacu kepada ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta Keputusan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
PT JA
MKRI
DA JA
BAR
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 36
DAFTAR ISI
PT JA
MKRI
DA JA
BAR