ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

RENI REALITA INASARI

B 200140309

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

1

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber

daya manusia (SDM), penerapan sistem pengendalian intern (SPI), penerapan

standar akuntansi pemerintah (SAP), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

(SAKD), dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada bagian

keuangan/anggaran/perbendaharaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive

sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Uji Statistik

Deskriptif 2) Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) 3) Uji Asumsi

Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas) 4)

Analisis Regresi Berganda 5) Uji Hipotesis (Uji F, Uji Koefisien Determinasi, dan

Uji t). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

seluruh item pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan

reliabel. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi

normal, tidak ada gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian

uji F menunjukkan bahwa variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini

(kompetensi SDM, penerapan SPI, penerapan SAP, penerapan SAKD, dan peran

auditor internal) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian

koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan

variabel dependen sebesar 75,2%, sedangkan sisanya 24,8% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian uji t

menunjukkan bahwa hanya variabel kompetensi SDM, penerapan SAP, dan

penerapan SAKD yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan,

sedangkan variabel penerapan SPI, dan peran auditor internal tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: SDM, SPI, SAP, SAKD, auditor internal, dan kualitas laporan

This study aims to analyze the effect of competence of human resources

(SDM), implementation of internal control system (SPI), implementation of

government accounting standards (SAP), implementation of regional financial

accounting system (SAKD), and role of internal auditors to financial statement

quality. The sample in this research is all employees who work on the

financial/budget/treasury of the finance department at regional work units (SKPD)

of Local Government Sukoharjo. The sampling technique used purposive sampling

technique. The methods used in this research are: 1) Descriptive Statistical Test 2)

Test Data Instrument (Test of Validity and Reliability Test) 3) Classic Assumption

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)

Abstrak

keuangan.

Abstract

2

Test (Normality Test, Multicollinearity Test, and Heteroskedasticity Test) 4)

Multiple Regression Analysis 5) Hypothesis Test (t Test, F Test, and Coefficient of

Determination). Based on the result of tests that have been done show that all items

statement questionnaire used in this study valid and reliable. The results of the

classical assumption test show that the distribution of normal data, there are no

symptoms of multicolinearity and heteroscedasticity. The results of the F-test show

that the independent variables used in this study (competence of SDM,

implementation of SPI, implementation of SAP, implementation of SAKD and role

of internal auditors) influence the financial statement quality. The result of

determination coefficient test shows that independent variable can explain

dependent variable equal to 75,2%, while the rest 24,8% influenced by other

variable not used in this research. The result of t test shows that only competence

of SDM, implementation of SAP, and implementation of SAKD variables have an

effect on financial statement quality, while implementation of SPI, and role of

internal auditors variables have no effect on financial statement quality.

Keywords: SDM, SPI, SAP, SAKD, internal auditors, and financial statement

quality.

1. PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa

bernegara. Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun diharapkan

dapat mewujudkan kinerja yang baik. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah

daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam

laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi

para pengguna atau stakeholder, terutama transparansi kepada masyarakat.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini

pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada

publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang

mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik

kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Karakteristik tersebut yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal

yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa

masih terdapat banyak laporan keuangan yang belum mendapatkan opini Wajar

3

Tanpa Pengecualian (WTP). Celviana dan Rahmawati (2010), kenyataannya di

dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak

sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil

ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit

laporan keuangan pemerintah.

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki Sumber

Daya Manusia (SDM) yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang

pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di

bidang keuangan. Hariandja (2002: 169) menyatakan bahwa tingkat pendidikan

seorang pegawai dapat meningkatkan daya saing organisasi dan memperbaiki

kinerja organisasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas

dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi keuangan

pemerintahan daerah. Sistem sebaik apapun akan sia-sia apabila tidak ditunjang

oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari

potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, harus didukung

oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan

bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang

tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan.

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh

seberapa baik sistem pengendalian internnya. Jika sistem pengendalian intern

lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat

menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak

relevan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik

adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan

menerapkan standar akuntansi pemerintahan. SAP merupakan prinsip-prinsip

akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang

4

berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan

bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain SAP, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi

oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Mardiasmo (2010: 35) untuk

dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya,

pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi

yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal

dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan

keuangan juga tidak baik.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah

peran auditor internal. Untuk melindungi para pengguna laporan keuangan maka

diperlukan pihak ketiga, yaitu auditor yang independen dalam menilai kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Auditor internal yang baik dapat memberikan

jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah

dilaksanakan sesuai dengan SAP. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas diperlukan peran auditor internal yang baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Edriani, Devi (2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel

penelitian dan obyek penelitian, penelitian ini menambah variabel independen

penerapan SPI, penerapan SAKD, dan peran auditor internal, sedangkan obyek

penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten

Sukoharjo.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKT0R YANG MEMPENGARUHI

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)”.

5

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD

Kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang

bekerja pada bagian keuangan/anggaran/perbendaharaan pada SKPD

Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan Purposive sampling. Pengambilan sampel diambil dengan

kriteria: pegawai yang bekerja pada badan dan dinas di SKPD Kabupaten

Sukoharjo, pegawai yang bekerja pada bagian keuangan/ anggaran/

perbendaharaan, dan pegawai dengan masa jabatan minimal 1 (satu) tahun atau

lebih.

2.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli obyek

penelitian, dimana data tersebut diperoleh melalui responden dan tidak melalui

media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002: 147). Kuesioner penelitian ini

diserahkan kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai SKPD

Kabupaten Sukoharjo untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan

kusioner tersebut. Kuesioner dibuat dengan menggunakan skala likert.

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.3.1 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel yang digunakan untuk mengukur pendapat

responden adalah skala likert yang diberi skor 1 sampai 5 dengan

menunjukkan semakin ke kiri maka semakin sangat setuju.

2.3.2 Variabel Dependen

2.3.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan

keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki

karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

6

2.3.3 Variabel Independen

2.3.3.1 Kompetensi SDM

Kompetensi SDM merupakan kemampuan kerja setiap individu

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.3.3.2 Penerapan SPI

Penerapan SPI merupakan pelaksanaan proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang berkaitan dengan

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,

informasi dan komunikasi, dan pemantauan, serta mentaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3.3 Penerapan SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan

pelakanaan prinsip-prinsip akuntansi yang meliputi penyajian

laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas,

catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi

investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi kontruksi dalam

pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, dan laporan

keuangan konsolidasi yang harus diterapkan untuk memperoleh

hasil laporan keuangan yang berkualitas.

2.3.3.4 Penerapan SAKD

Penerapan SAKD merupakan pelaksanaan serangkaian prosedur

mulai dari proses analisis transaksi sampai dengan pelaporan

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer.

2.3.3.5 Peran auditor internal

Auditor internal adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang

7

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi

pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP).

2.4 Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan

menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel

independen terhadap satu variabel dependen. Adapun bentuk persamaan

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

KLK = a + b1KSDM + b2PSPI + b3PSAP + b4PSAKD + b5PAI + e

Keterangan: KLK : Kualitas Laporan Keuangan

a : Konstanta

b1-b5 : Koefisien regresi dari variabel independen

KSDM : Kompetensi SDM

PSPI : Penerapan SPI

PSAP : Penerapan SAP

PSAKD: Penerapan SAKD

PAI : Peran auditor internal

e : Error.

3. HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Analisis Statistik Diskriptif

Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan,

diperoleh sampel sejumlah 100 pegawai, sedangkan data yang dapat diolah

sebanyak 54 pegawai.

8

Deskriptif dari penelitin ini dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai

yang bekerja pada SKPD Kabupaten Sukoharjo memiliki jenis kelamin

wanita yaitu sebanyak 55,56% dan sisanya sebanyak 44,44% berjenis

kelamin pria. Pegawai dengan jenis kelamin wanita biasanya memiliki

tingkat ketelitian dan kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan

pegawai dengan jenis kelamin pria. Sebagian besar pegawai memiliki usia

lebih dari 30 tahun yaitu sebanyak 88,89% dan sisanya sebanyak 11,11%

pegawai memiliki usia kurang dari 30 tahun. Pegawai dengan usia lebih

dari 30 tahun biasanya memiliki tingkat pemahaman dan kompetensi yang

lebih tinggi dalam akuntansi keuangan dibandingkan pegawai dengan usia

kurang dari 30 tahun. Sebagian besar pegawai memiliki jabatan sebagai

staf yaitu sebanyak 61,11% pegawai, dan masing-masing sebanyak

12,96% pegawai mempunyai jabatan sebagai kasubbag, bendahara, dan

kasi. Pegawai dengan jabatan sebagai staf biasanya akan dapat menyusun

laporan keuangan dengan baik dibandingkan pegawai dengan jabatan

sebagai kasubbag, bendahara, dan kasi, karena pegawai dengan jabatan

sebagai staf lebih di tuntut oleh pimpinan untuk bisa menyusun laporan

keuangan dengan kualitas yang baik. Sebagian besar pegawai memiliki

pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 70,37%, dan jumlah terendah yaitu

sebanyak 5,56% pegawai memiliki pendidikan terakhir S2. Tingkat

pendidikan pegawai biasanya akan meningkatkan daya saing organisasi

dan memperbaiki kinerja organisasi. Sistem sebaik apapun akan sia-sia

apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya

kualitas pribadi SDM yang salah satunya terdiri dari potensi pendidikan.

Diketahui bahwa sebanyak 51,85% pegawai bekerja selama lebih dari 10

tahun, dan yang terakhir sebanyak 11,11% pegawai bekerja selama 1-5

tahun. Pegawai dengan masa kerja lebih dari 10 tahun biasanya memiliki

tingkat pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi di bidang keuangan

dibandingkan pegawai dengan masa kerja kurang dari 10 tahun.

9

3.2.1 Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kompetensi SDM memperoleh

nilai signifikansi 0,009 < α = 0,05, oleh karena itu H1 diterima. Artinya,

SDM yang bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai

seorang akuntan serta menolak setiap intervensi dari atasan akan dapat

menyusun laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya. Sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak

mengakibatkan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada SKPD.

Dengan demikian kualitas laporan keuangan akan menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan

penelitian sebelumnya yang dilakukan Ni Made Sudiarianti, dkk (2015),

Pradono dan Basukianto (2015), dan Edriani (2017) bahwa kompetensi

SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2.2 Penerapan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan SPI memperoleh nilai

signifikansi 0,860 > α = 0,05, oleh karena itu H2 ditolak. Artinya, pimpinan

yang melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap

sistem akuntansi tidak mempengaruhi penyusunan laporan keuangan.

Analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh belum tentu dapat

mengurangi pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Budiawan dan Purnomo (2014), dan Diawati, Muslikha (2015) bahwa

penerapan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2.3 Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan SAP memperoleh nilai

signifikansi 0,000 < α = 0,05, oleh karena itu H3 diterima. Artinya,

mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada

periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP akan meningkatkan

3.2 Pembahasan

10

keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,

maupun antar entitas. Dengan demikian kualitas laporan keuangan yang

dihasilkan akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis

dan konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Made

Sudiarianti, dkk (2015), Suwita dan Arnan (2015), dan Edriani (2017)

bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2.4 Penerapan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan SAKD memperoleh

nilai signifikansi nilai signifikansi 0,025 < α = 0,05, oleh karena itu H4

diterima. Artinya, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat

dipercaya dan dapat diverifikasi, setiap transaksi keuangan harus didukung

oleh bukti transaksi, dan dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi

yang terjadi sesuai dengan pos-pos yang semestinya. SAKD yang baik

menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga handal dan relevan

untuk pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis

dan konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patra,

Dahri Adi (2015), Lasmara dan Rahayu (2016), dan Hanifa, Lia (2016)

bahwa penerapan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2.5 Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan SAKD memperoleh

nilai signifikansi 0,052 > α = 0,05, oleh karena itu H5 ditolak. Artinya,

auditor internal yang berperan aktif dalam pengawasan proses akuntansi

maupun pelaksanaan urusan pemerintah belum tentu akan dapat dengan

mudah mendeteksi kesalahan (error) dan kecurangan (fraud). Adanya

proses kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap laporan keuangan

yang dilakukan oleh auditor internal ke instansi-instansi pemerintah,

belum tentu akan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan

pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Septiana, Lola (2017), Inapty dan

11

Martiningsih (2016) bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan,

dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1) Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai thitung (2,718) lebih besar

dari pada ttabel (1,677) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,009 <

α = 0,05.

2) Penerapan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, dibuktikan dengan thitung (0,177) lebih kecil dari

pada ttabel (1,677) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,860 > α =

0,05.

3) Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, dibuktikan dengan thitung (4,121) lebih besar dari

pada ttabel (1,677) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < α =

0,05.

4) Penerapan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, dibuktikan dengan thitung (2,321) lebih besar dari

pada ttabel (1,677) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,025 < α =

0,05.

5) Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan thitung (-0,235) lebih

kecil dari pada ttabel (1,677) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi

0,052 > α = 0,05.

4.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

12

1) Obyek penelitian ini hanya fokus pada pegawai SKPD Kabupaten

Sukoharjo, sehingga hasil penelitian hanya berlaku pada daerah yang

bersangkutan saja.

2) Pengambilan sampel penelitian ini hanya fokus pada Badan dan Dinas

SKPD Kabupaten Sukoharjo, di karenakan proses perizinan yang

sedikit rumit dan memakan banyak waktu.

4.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek

penelitian, sehingga hasil penelitian lebih bisa mewakili secara

keseluruhan atau dapat tergeneralisasi.

2) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain

yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah, seperti teknologi informasi dan komitmen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah dan Rahmatika. Factors Influencing the Quality of Financial Reporting and

Its Implications on Good Government Governance (Research on Local

Government Indonesia). International Journal of Business, Economics and

Law. Vol. 5, Issue 1 (Dec.) ISSN 2289-1552.

Bastian, Indra. 2011. Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Cahyo Pradono, Febrian dan Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keungan

Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan

(Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan

Ekonomi (JBE). Hal. 188-200 Vol. 22, No. 2.

Edriani, Devi. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sumber

Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor

Sekretaris Dewan Kota Padang. Journal of Social and Economics Research.

Volume 2, Issue 1, June 2017. P-ISSN 2528-6218 E-ISSN 2528-6838.

Faishol, Ahmad. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

13

Kabupaten Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. Volume

I No. 3, Oktober 2016 ISSN 2502-3764.

Ghozali, Imam. 2011. Structural Equation Modelin Metode Alternative dengan

Partial Least Square. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hariandja, M.T.E. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.

Havesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State

Government. www.osc.state.ny.us.

Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian InternTerhadap Kualitas

Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda

Cianjur). Vol XI, No. 1–2014. ISSN: 1693-4482.

Indriasih, Dewi. The Effect of Government Apparatus Competence and the

Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of

Financial Reporting in Local Government. Research Journal of Finance and

Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5,

No.20, 2014.

Kewo dan Afiah. Does Quality of Financial Statement Affected by Internal Control

System and Internal Audit? International Journal of Economics and

Financial Issues. ISSN: 2146-4138.

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM

YKPN.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2012. Evaluasi Kinerja SDM. Edisi Keenam.

Bandung: Refika Aditama.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Pablik. Yokyakarta: Andi.

Nurillah, A.S. Muid D. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan

Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota

Depok). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Diponegoro, 3 (2) Tahun 2014.

Patra, dkk. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal

Akuntansi. Vol. 02 No. 01 Februari 2015 Halaman 1-9 ISSN 2339-1502.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

14

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Purbasari dan Bawono. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian

Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terdahap Akuntabilitas Laporan

Keuangan. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2), 2017.

Roviyantie, Devi. 2012. Pengaruh Kompetensi SDM dan penerapan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah terhadaap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah (Survey pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kabupaten Tasikmalaya).

Siwambudi, dkk. Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi

Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. E-

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.1 (2017): 385-416 ISSN:

2337-3067.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Suwita dan Arnan. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas

Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu). Jurnal Akuntansi Bisnis dan

Ekonomi. Volume I No. 2 September, 2015 ISSN 2460-030X.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 10 tentang Ketenagakerjaan.

Wirawan. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia.

Yeny, dkk. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Jurnal EMBA.

Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 682-694 ISSN 2303-1174.

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi

Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen

Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi. Universitas Pasundan

Bandung, Jawa Barat.