Thursday, June 17, 2010Joint Committee and Logistic Meeting
XVII, RI Korea Selatan
JA KARTA Sejak ditandatanganinya deklarasi bersama kemitraan
Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Korea Selatan (Korsel) oleh Presiden kedua negara pada
tahun 2006, masing-masing pihak berkomitmen untuk mengembangkan
kerjasama di berbagai bidang. Khusus kerjasama dibidang pertahanan,
Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Pertahanan
Nasional Republik Korsel juga terus memantapkan diri untuk
meningkatkan program kerjasama yang sudah ada maupun yang belum
terjalin. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan kedua negara ini
kembali menyelenggarakan forum pertemuan tahunan Joint Committee
and Logistic Meeting yang Ke XVII tahun 2010, Rabu, (16/6) di
Kantor Kemhan RI, Jakarta. Sebelumnya pada bulan Juli tahun 2009
yang lalu Kemhan RI dan Kemhan Republik Korea Selatan juga telah
berhasil menyelengarakan pertemuan Logistic Meeting XVI di Kota
Seoul, Korea Selatan. Forum Joint Committee and Logistic Meeting
yang Ke XVII yang di adakan saat ini langsung dibuka oleh sambutan
tertulis Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Marsdya TNI Eris Herryanto,
M.A, yang dibacakan oleh Sesditjen Ranahan Kemhan RI, Laksma TNI
Susilo. Kerjasama Pertahanan
Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan mengatakan didalam deklarasi
bersama kemitraan strategis tahun 2006, khusus menyangkut bidang
pertahanan telah menitik beratkan kepada pentingnya untuk
mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama dalam produksi, alih
teknologi dan bentuk rencana kerjasama lainnya. Sekjen menambahkan,
hal tersebut yang pada prosesnya juga dapat dilakukan masing-masing
pihak baik melalui imbal beli, maupun pemasaran bersama antar kedua
negara.
Pesanana CN-235MPA dari AL Korea Selatan tengah dikerjakan PTDI
Diutarakan juga oleh Sekjen Kemhan RI, bahwa melalui logistic
meeting sebelumnya kedua kementerian pertahanan, telah berhasil
melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama pertahanan. Hal tersebut
ditandai dengan semakin meningkatnya kerjasama produksi,
pemeliharaan, hibah dan proses alih teknologi alutsista. Terkait
pentingnya proses kerjasama alih teknologi atau Transfer Of
Technology (ToT) kedua negara, Sekjen Kemhan RI menjelaskan proses
tersebut akan dapat mendorong peningkatan kemampuan industri
pertahanan dalam negeri untuk menghasilkan produk yang sesuai
spesfikasi yang diajukan oleh TNI sebagai user. Sekjen Kemhan
berharap melalui kegiatan pertemuan Joint Committee and Logistic
Meeting kali ini lebih dapat meningkatkan kerjasama yang sudah ada,
sehingga lebih berimbang dalam hal volume produksi bersama, alih
teknologi maupun nilai ekonomisnya sehingga membawa hasil yang
bermanfaat bagi kedua negara.
Saya mengharapkan dalam logistic meeting ini terdapat interaksi
dan komunikasi yang dapat dilakukan kedua pihak agar dapat kita
jadikan wahana untuk saling membangun inspirasi dan selanjutnya
mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang konstruktif antara
pemerintah dan industri pertahanan kedua negara, Harap Sekjen
Kemhan RI. Kerjasama Pengembangan KF-X, Ranpur dan Radio
Komunikasi
PENINGKATAN KEMAMPUAN LITBANG PADA INDUSTRI PERTAHANAN (INDHAN)
GUNA MENDUKUNG EFEKTIFITAS PEMBINAAN INDHAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN SARANA PERTAHANANOleh : Tim Puslitbang Indhan Balitbang
DephanPENDAHULUAN Eksistensi NKRI yang sangat luas secara geografis
merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia, memerlukan sarana
pertahanan (Ranahan) yang disamping cukup jumlah/ kuantitasnya juga
harus memadai secara kualitas. Kita ketahui bersama bahwa saat ini
Ranahan yang dimiliki TNI di ketiga Angkatan jumlahnya sangat
terbatas, berasal dari berbagai negara dan usianya rata-rata sudah
tua. Di satu sisi pada program Pembangunan Nasional, pembangunan
Pertahanan bukan merupakan prioritas utama; di sisi lain juga
adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan ke Departemen
Pertahanan. Untuk memecahkan permasalahan ini Kemandirian Sarana
Pertahanan yang sudah jadi tekad Pemerintah perlu diwujudkan secara
nyata. Untuk mewujudkan kemandirian sarana pertahanan seperti
tersebut di atas, perlu peran serta berbagai pihak dan diperlukan
waktu dan pentahapan yang jelas dan rinci. Berbagai pihak disini
dimaksudkan adalah Bappenas, Departemen Keuangan yang membidangi
Perencanaan dan penyediaan anggaran. Departemen Pertahanan yang
menjembatani kepentingan TNI, Departemen Perindustrian yang
merupakan pembina teknis seluruh Industri dan terutama
Industri-industri yang mampu atau berpotensi memproduksi
Ranahan/Alutsista yang selanjutnya disebut Indhan. Sesuai arti
Pembinaan Indhan maka arahnya adalah agar dapat menghasilkan
Alutsista yang dapat memenuhi kebutuhan pertahanan. Dalam
pengelolaan dan pem-berdayaan secara terpadu, pihak-pihak yang
terkait dalam Pembinaan Indhan adalah Lembaga Litbang,Perguruan
Tinggi, Dephan/TNI serta dukungan komitmen Pemerintah dalam
penggunaannya. LANDASAN PEMIKIRAN a. Pancasila sebagai Landasan
Idiil. Walaupun kaitannya terlalu jauh, menelaah kemampuan Litbang
pada Indhan dengan Pancasila yang telah kita akui sebagai pandangan
hidup bangsa, dasar/ideology negara serta sumber kaidah hukum,
namun secara tidak langsung Pancasila mendasari semua aktivitas
aparatur negara dan penduduk NKRI. b. UUD 1945 sebagai Landasan
Konstitusional.
1) Pasal 27 ayat 2, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan peng-hidupan yang layak bagi kemanusiaan juga ayat 3 (amandemen
ke II) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara. Disini Sumber Daya Manusia yang dengan suka rela
memilih profesi sebagai Tenaga Peneliti pada Litbang Pertahanan. 2)
Pasal 31 ayat 5 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam
pasal ini terkandung fungsi Litbang pada Indhan. c. Wawasan
Nusantara Sebagai Landasan Visional. Wawasan Nasional Indonesia
yang selanjutnya dinyatakan sebagai Wawasan Nusantara diartikan
sebagai : Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya dalam semua aspek kehidupannya yang beragam dan
dinamis,dengan mengutamakan persatuan bangsa serta wilayah
Indonesia, yang tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam
semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk
mewujudkan cita-cita nasional. Mengupayakan adanya Litbang pada
Indhan sejalan dengan landasan visional tersebut karena dapat
menumbuhkan rasa dan semangat kebangsaan, menumbuhkan perekonomian
daerah dan menumbuh-kembangkan hasil produksi bangsa sendiri,
mewujudkan budaya nasional yang mengembangkan Iptek serta dengan
semangat cinta tanah air yang kelak dapat mempengaruhi kualitas
Indhan yang dapat mendukung upaya bela negara. Ketahanan Nasional
sebagai Landasan Konsepsional. Ketahanan Nasional diartikan sebagai
Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman hambatan dan
gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang
secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas,
identitas dan kelangsungan hidup bangsa. Dalam ketahanan nasional
mengandung segenap aspek kehidupan seperti unsur geografis,
demografis, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya serta pertahanan keamanan sebagai Asta gatra. d. 1)
Peraturan Perundang-undangan yang terkait sebagai Landasan
Operasional Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara.
a) Pada Bab V tentang Pembinaan Kemampuan Pertahanan pasal 20
ayat (2) menyatakan bahwa Segala sumberdaya nasional yang berupa
SDM, sumberdaya alam dan buatan,nilainilai,teknologi dan dana dapat
didayaguna-kan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam ayat
tersebut dapat diartikan bahwa teknologi sebagai salah satu sumber
daya nasional, dapat didayagunakan untuk meningkatkan Pertahanan
Negara. b) Pasal 23 ayat (1): Dalam rangka meningkatkan kemampuan
pertahanan negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan
industri dan teknologi di bidang pertahanan. Ayat (2) : Dalam
menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri
mendorong dan memajukan pertumbuhan Indhan.
2) Undang-undang no. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi. a) Pada pasal 4 menyebutkan Sistem Nasional Penelitian
Pengembang-an dan Penerapan Iptek bertujuan memperkuat daya dukung
Iptek bagi keperlu-an mempercepat pencapaian tujuan Negara, serta
meningkatkan daya saing dan kemandirian memperjuangkan kepentingan
Negara dalam pergaulan Internasional. Dengan memahami pasal ini
maka Litbang Indhan sebagai salah satu lembaga yang dimaksud dalam
Undang-undang tersebut untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara,
meningkatkan daya saing dan kemandirian sesuai yang dimaksud pada
pasal tersebut. b) Pasal 15 ayat (2):. Perguruan Tinggi, lembaga
Litbang, badan usaha dan lembaga penunjang wajib mengusahakan
kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi, melengkapi,memperkuat
dan menghindarkan terjadinya tumpang-tindih yang merupakan
pemborosan. Pasal tersebut mengisyaratkan untuk mendapatkan hasil
Litbang yang optimal antara unsur-unsur Litbang perguruan
tinggi,lembaga Litbang, Litbang badan usaha (R & D) dan
lembaga-lembaga lain yang terkait diwajibkan untuk menjalin
kerjasama Litbang, sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan
atau inovasi teknologi yang unggul. c) Pasal 27 ayat (3) :
Perguruan Tinggi, lembaga Litbang, badan usaha, lembaga penunjang,
organisasi masyarakat dan inventor mandiri berhak atas dukungan
dana dari anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan Iptek sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
KEMAMPUAN LITBANG PADA INDHAN SAAT INI Diera Orde Baru yang lalu
dikenal adanya pengelompokan Industri Strategis di-bawah pengawasan
Menteri Riset dan Teknologi dalam suatu wadah yang disebut BPIS
(Badan Pengelola Industri Strategis). BPIS ini membawahi sepuluh
Industri Strategis yakni PT. PAL Indonesia, IPTN yang selanjutnya
berubah menjadi PT. Dirgantara Indonesia, PT.Pindad, PT.Krakatau
Steel, PT. LEN, PT. INTI, PT. INKA, PT.Dahana, PT. Boma Bisma Indra
(BBI) dan PT. Barata Indonesia. Pengelompokan kesepuluh Industri
Strategis tersebut diharapkan dapat mendukung terpenuhinya
Ranahan/Alutsista yang dibutuhkan TNI yakni PT. PAL Indonesia
diharapkan dapat membuat kapal perang, IPTN dapat membuat pesawat
terbang militer, PT. Pindad dapat membuat Ranpur dan Senjata, PT.
Dahana diarahkan berproduksi Handak dan bahan munisi. Sedangkan
Industri pendukung adalah PT. Krakatau Steel (Baja) PT. LEN
(peralatan elektronika, Deteksi, kontrol sistem), PT. INTI
(Telekomunikasi), PT. BBI dan PT. Barata (Permesinan dan alat
berat) dan PT. INKA khusus bergerak di Industri Perkeretaapian.
Kebijaksanaan Pemerintah waktu itu memberikan program On Top kepada
PT. PAL Indonesia dan IPTN masing-masing untuk memproduksi Kapal
Perang FPB-57 beberapa tipe dan pesawat udara dan hellycopter versi
militer yakni CN-235, Cassa 212, BO-105 dan Super Puma. Keberadaan
Alutsista ini masih berperan bagi TNI ketiga Angkatan. Namun karena
waktu itu Industri Strategis terkait dalam ber-produksi sebatas
hanya kerjasama atau lisensi dengan Lurssen Werft (Jerman) dan
Cassa (Spanyol) maka peran Litbang Indhan tidak begitu
diikutsertakan. Sesudah tahun 1997 terjadi krisis Ekonomi dan 1998
dilanjutkan dengan Era Reformasi, keberadaan Industri Strategis dan
BPIS itu tidak ada lagi.
Kondisi kemampuan Litbang Indhan saat ini : a. PT. Pindad
(Persero) 1) Organisasi yang menangani produksi untuk keperluan
militer dibawah Direktorat Produksi Militer (Ditprodmil) 2) Produk
yang telah dipasarkan : a) Amunisi kaliber kecil, granat dan mortar
b) Senjata ringan SS1, SS2 dan pistol P1 dan revolver c) Meriam 20
mm (dalam pengembangan) d) Ranpur dan Rantis 3) Keberadaan Litbang,
semacam Deputi Direktur Litbang di bawah Dirprodmil yang telah
mendukung produk-produk di atas telah digunakan yang sebagian besar
oleh TNI/ketiga Angkatan dan Polri. Kebutuhan anggaran Litbang
sebagian besar didukung oleh Perusahaan. Kebutuhan yang lain
bekerja sama dengan Balitbang Dephan dan Dislitbang Angkatan. 4)
Adanya keterbatasan alat uji dan alat ukur tertentu serta SDM yang
berkompetensi di bidang metalurgi.
b.
PT. PAL Indonesia (Persero) 1) Organisasi yang menangani
produksi untuk keperluan militer adalah Divisi Kapal Perang dan
yang menangani perbaikan kapal, termasuk KRI adalah Divisi
Pemeliharaan. 2) Produk yang telah digunakan oleh Polri/TNI adalah
: a) FPB-28 oleh Polri b) FPB-57 oleh TNI AL Karena tidak ada lagi
pesanan pembuatan kapal perang dengan pengalaman pembuatan kapal
niaga seperti Caraka Jaya 1000 ton,2.000 ton, 3.000 ton, kapal
tanker 65.000 ton, Bulk Carrier 50.000 ton saat ini sedang
berkonsentrasi untuk memproduksi Tanker 30.000 ton dan kapal Cargo
dengan bobot 18.500 ton. Tawaran untuk memproduksi Korvet Nasional
diantisipasi akan mengajak Industri Nasional sesuai bidangnya. PT.
PAL juga berusaha menggandeng Galangan Kapal Asing yang sudah
pernah membuat kapal korvet seperti Italia atau Rusia. 3)
Keberadaan Litbang. Dalam pembuatan kapal perang, Litbang PT.PAL
belum banyak berpengalaman karena pembuatan 12 FPB-57 yang
diperuntukkan TNI AL kapal tipe tersebut merupakan lisensi dari
Lurzzen Werf Jerman. Litbang justru banyak menangani kapal-kapal
niaga yang saat ini sedang dalam pengerjaan. 4) Kebutuhan Litbang
diantaranya adalah tenaga-tenaga di bidang peralatan elektronika,
navigasi, senjata dan pengendalian senjata, dan sistem anti ranjau
yang diperuntukkan untuk kapal perang.
c.
PT. Dirgantara Indonesia (Persero). 1) Pada jaman keemasannya
(waktu itu masih disebut IPTN) bekerja sama dengan Cassa Spanyol
lahirlah pesawat-pesawat angkut CN-212, CN-235 dan waktu itu
dikembangkan CN-250. Ada beberapa versi untuk CN-235 baik untuk
kepentingan militer seperti angkut pasukan,
penerjunan, ambulans dan patroli maritim juga untuk kepentingan
transportasi udara (umum). Produksi kerjasama yang lain adalah
Hellycopter BO-105, Bell-412 serta Super Puma NAS-330 dan NAS-332.
Bidang produksi yang lain adalah menangani senjata seperti Rocket
FFAR 2,75, Rocket Artileri 130 mm serta pemeliharaan Torpedo SUT.
2) Keberadaan Litbang juga belum berpengalaman betul karena waktu
itu juga masih berdasarkan kerjasama produksi dengan Cassa.
Lebih-lebih semenjak 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi
dilanjutkan dengan era reformasi yang juga ikut berpengaruh
terhadap perusahaan tersebut beserta Litbangnya. 3) Kebutuhan
Litbang, banyaknya tenaga ahli yang bekerja di luar negeri sesudah
terjadinya krisis ekonomi menjadikan perusahaan ini kekurangan
tenaga Litbang. Juga keterbatasan alokasi anggaran untuk Litbang
(hanya " 25 %) membuat ruang gerak Litbang di Industri ini menjadi
terbatas).
d.
PT. Dahana (Persero) 1) Perusahaan ini memproduksi bahan peledak
dan propellant. Saat ini produk utamanya adalah bahan peledak untuk
keperluan komersial, sedangkan untuk TNI sekedar untuk memenuhi
latihan/pendidikan dan dukungan operasi untuk kepentingan bahan
baku amunisi kaliber kecil. Litbang yang dimiliki PT. Dahana adalah
Litbang untuk produk Handak dan Litbang peralatan dan proses
pembuatan Handak. Sedangkan Litbang aplikasi Handak sedang dalam
perencanaan/belum terwujud. 2) Dalam melaksanakan Litbang bekerja
sama dengan Dislitbang AU dalam penelitian Blast Effect Bomb and
Propellant Rocket FFAR. Kerjasama dengan Tekmira PPTM melaksanakan
Litbang Penentuan Strandard Ground Vibration dan Air Blast. 3)
Kemampuan Litbang saat ini, kekurangan SDM terutama yang mempunyai
kompetensi bahan peledak, sehingga hal ini menghambat alih
teknologi, Peralatan laboratorium juga masih terbatas, seperti
masih dibutuhkannya Deferential Thermal Analyzer, Gas
Chromatography/Mass Spectroscopy.
e.
PT. Krakatau Steel (Persero). 1) Litbang yang dimiliki PT.
Krakatau Steel adalah Litbang proses produksi, laboratorium dan
simulasi. Kegiatan Litbangnya masih dititik beratkan agar
hasil-hasil produksinya diterima untuk keperluan umum seperti
konstruksi dan prasarana yang lain. 2) Produk plat baja tertentu
sudah diakui oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) untuk keperluan
pembangunan dan pemeliharaan kapal, namun untuk kepentingan
pembuatan komponenkomponen senjata, masih perlu Litbang lebih
lanjut. 3) Bahan baku masih didatangkan dari luar dan biaya
produksinya juga cukup tinggi karena tanur peleburan baja panasnya
menggunakan energi batubara yang harus didatangkan dari daerah
Indonesia yang lain. Keter-
batasan sumber daya manusia, peralatan laboratorium dan juga
anggaran.
f.
PT. LEN Industri. 1) Untuk Litbang sarana pertahanan/militer
berada pada unit Bisnis Informasi Pertahanan (Infohan). 2)
Hasil-hasil Litbangnya yang sudah digunakan untuk kepentingan
militer antara lain : a) Alat komunikasi ditingkat regu s.d
batalyon. b) Bridge Simulator sebagai sarana pelatihan bagi Perwira
Navigasi KRI. c) Multi Function Display yang diaplikasikan pada
Sonar KRI kelas Parchim. d) Penelitian bersama dengan TNI AL dalam
hal peralatan sensor/ radar dan sistem kendali senjata/fire control
system. 3) Keterbatasan Litbang pada PT LEN adalah keterbatasan
peralatan laboratorium; kemampuan Litbangnya baru muncul apabila
disodori kasus-kasus atau permasalahan pemeliharaan yang muncul
pada Alutsista TNI. Juga keterbatasan anggaran untuk melaksanakan
Litbang secara mandiri.
g.
PT. INTI 1) PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
telekomunikasi dan informatika. Litbangnya diperuntukan pada
telekomunikasi publik, telekomunikasi perorangan dan produkproduk
telekomunikasi dan informatika yang bersifat khusus. 2)
Permasalahan Litbang PT ini antara lain keterbatasan SDM yang
berkompetensi di bidang peralatan komunikasi, peralatan
laboratorium serta keterbatasan anggaran Litbang. 3) Banyaknya
perusahaan asing yang memproduksi peralatan komunikasi sejenis
dengan produk PT. Inti ini, membuat berat bagi PT ini untuk
bersaing di pasaran bebas.
h.
PT. Bharata, PT. BBI, dan PT. INKA 1) Ketiga industri ini
merupakan industri pendukung bagi industri yang memproduksi suatu
sarana pertahanan/Alutsista. Di luar negeri industri yang bergerak
di bidang seperti ini juga cukup banyak. 2) Kondisi PT. Bharata dan
PT. BBI sedang mengalami krisis sehingga terancam bangkrut, yang
memerlukan upaya penyelamatan.
i.
PT. Pupuk Kaltim. Produk ikutan selain produk utama pupuk,
adalah amoniak. Amoniak ini merupakan bahan baku untuk Amonium
Nitrat yang merupakan unsur pembuat bahan peledak, yang saat ini
belum dimanfaatkan secara efektif.
Implikasi Kemampuan Litbang Indhan terhadap Pembinaan Indhan
serta Keman-dirian Sarana Pertahanan. Memperhatikan kondisi Litbang
yang terdapat pada industri-industri di atas, akan menyulitkan
dalam pembinaan Indhan. Karena arah pembinaan Indhan sendiri adalah
: a. b. c. d. e. Dapat memenuhi kebutuhan sarana pertahanan yang
dikehendaki oleh Dephan/ TNI. Mampu meningkatkan produktifitas
secara efisien. Dapat memperluas lapangan kerja/kesempatan kerja.
Dapat membuat diversifikasi antara produk komersial dengan produk
Ranahan disesuaikan dengan tingkat ancaman. Didukung SDM yang dapat
menguasai/alih teknologi.
Padahal kondisi Indhan seperti yang telah diuraikan belum
didukung SDM yang memadai, produktifitas belum efisien dan belum
tentu dapat memenuhi kebutuhan Ranahan sesuai spesifikasi teknis
pengguna/TNI dan sesuai permintaan Dephan. Apabila pembinaan Indhan
sulit dilaksanakan maka akan sulit pula untuk mewujudkan
kemandirian sarana pertahanan. Hal ini disebabkan karena adanya
unsur-unsur dalam kemitraan strategis yang kurang memenuhi syarat
yakni Lembaga Litbang yang belum mampu mendukung industri
nasional/strategis atau industri nasional tersebut yang belum
mendapatkan pembinaan sebagaimana mestinya.
Permasalahan yang Dihadapi. Dari penyebaran daftar pertanyaan ke
industri-industri di atas diperoleh informasi permasalahan sebagai
berikut : a. Pelit/enggannya Negara berteknologi maju memberikan
pengalaman atau transfer teknologi yang berkaitan dengan produksi
Ranahan/Alutsista. Di sisi lain, SDM bangsa Indonesia juga kurang
minat terhadap teknologi pertahanan/militer. Persaingan antara
Indhan negara berteknologi maju yang menawarkan kemudahan kredit
ekspor (KE) dengan Indusri Pertahanan Dalam Negeri yang
penganggarannya belum sepenuhnya dapat didukung dari APBN Industri
yang memproduksi Ranahan/Alutsista berada di bawah Menteri
Perindustrian. Disini Departemen Pertahanan hanya memfasilitasi
peng-guna (dalam hal ini TNI/Angkatan). Belum terwujudnya kegiatan
Litbang Nasional yang terpadu dan nyata di bawah kendali Pemerintah
untuk mendukung kebutuhan Ranahan/Alutsista bagi keperluan
TNI/Angkatan. Biaya Litbang untuk Indhan adalah sangat mahal,
dengan demikian akan berpengaruh terhadap biaya produksi, sehingga
pihak Indhan enggan menganalisis hasil produksi yang sudah dipakai
oleh pengguna/TNI.
b.
c.
d.
e.
PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS Kemajuan Iptek yang
sangat pesat, terutama teknologi telekomunikasi dan transportasi
telah mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas komunikasi
serta mobilitas manusia dan barang antar Negara, sehingga
seolah-olah batas antar Negara menjadi semakin kabur. Kemajuan
Iptek di atas juga
mempengaruhi teknologi militer, sehingga negara-negara yang
sudah mapan/maju dapat memanfaatkan teknologi militer ini untuk
memperkuat sistem pertahanannya guna menjaga kepentingan
nasionalnya. Hal-hal di atas berdampak bahwa semua pengaruh dan
kepentingan Negara luar dapat masuk dengan bebasnya tanpa dapat
disaring lagi. Pengaruh tersebut telah memasuki segenap aspek
kehidupan, ada yang bersifat positif tetapi ada pula yang bersifat
negatif. Pengaruh yang negatif dapat dikategorikan sebagai ancaman
terhadap identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa.
Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global a. Seiring dengan
kemajuan Iptek Iran disamping telah mampu membuat Rudal Shahab-4
dan Shahab-5 yang dikhawatirkan A.S dapat diberi hulu ledak Nuklir,
pada tanggal 20 September 2007 telah berhasil melaksanakan uji coba
pesawat tempur Jet Saegheh. Inilah contoh hasil pemanfaatan Litbang
Indhan Iran yang dapat mendukung kemandirian sarana pertahanannya
guna melindungi kepentingan nasional Iran. b. Konflik
Israel-Palestina masih tetap memanas. Bahkan Menlu AS Condoleezza
Rice menyatakan pendapatnya terhadap Israel yang menganggap Jalur
Gaza sebagai entitas musuh merupakan hal yang kontra produktif
ditengah upaya AS ingin menciptakan situasi kondusif menjelang
konferensi Timur Tengah yang bertujuan mendamaikan
Israel-Palestina. Konflik Palestina-Israel inilah yang memacu
persaingan produk Indhan Negara maju. Dan negara maju yang
mempunyai kekuatan besar berusaha menanamkan pengaruhnya ke kedua
Negara yang sedang bermusuhan tersebut. c. Adanya rencana Kosovo
ingin memerdekakan diri terlepas dari Serbia hal ini berakibat :
Rusia yang sahabat dekat Serbia menolak keras upaya kemerdekaan
Kosovo tersebut, sebaliknya AS mendukung kemerdekaan tersebut
karena bermaksud memper-luas area Sistem Pertahanan Tameng Rudal
yang sudah direncanakan di Chechnya dan Polandia untuk menangkal
ancaman Rudal dari Iran dan Korea Utara terhadap sekutunya di Uni
Eropa.
D.
Rencana Sistem Pertahanan Tameng Rudal. 1) Mengantisipasi
ancaman Rudal-rudal Iran yang bisa menjangkau Eropa Barat (sampai
Inggris),AS bermaksud menggelar Sistem Pertahanan Tameng Rudal di
Republik Ceko untuk instalasi Radar Peringatan Dini (Early Warning
Radar) dan di Polandia sebagai tempat peluncuran Rocket penghadang.
2) Rusia merasa terancam karena negara-negara Ceko dan Polandia
tersebut merupakan bekas sekutunya dan merasa bahwa kemungkinan
Rocket Penghadang bisa saja diarahkan ke Rusia. 3) Rusia menawarkan
stasiun Radar Peringatan Dini miliknya yang berada di Azerbaijan
untuk digunakan kepentingan pengamatan AS, namun AS menolak usulan
ini. 4) Rusia juga berencana menolak Sistem Pertahanan Tameng Rudal
AS tersebut yang akan diaktifkan Tahun 2012. Bahkan Rusia akan
membatal-kan Pakta Kekuatan Konvensional (CFE) dengan Uni Eropa
yang rencana-nya akan berlaku efektif pertengahan Desember 2007.
Rusia saat ini telah mengaktifkan Patroli Pengebom Strategis di
Angkatan Udaranya.
Pengaruh Perkembangan Regional a. Hubungan diplomatik Indonesia
dengan Malaysia sesudah peristiwa Ambalat mengalami pasangsurut
yang sewaktu-waktu cenderung memanas. Selanjutnya dengan adanya
kasus-kasus TKI yang bekerja di Malaysia dan terakhir dengan kasus
penangkapan dan pemukulan terhadap WNI yang sedang bertugas sebagai
wasit karate dalam Turnamen Karate Internasional di Malaysia,
menunjukkan sikap arogan Malaysia dan dapat memprediksi kemampuan
pertahanan Indonesia. b. Pada akhir April 2007 di Bali Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menandatangani perjanjian
Ekstradisi dan perjanjian kerja-sama Pertahanan (DCA). DPR di
Indonesia mempolemikkan hal tersebut terutama DCA pada pasal ketiga
DCA menyebutkan akan membangun, menggunakan bersama selanjutnya
menyerahkan kepada pihak Indonesia fasilitas latihan perang yang di
dalamnya terdapat fasilitas canggih oleh pihak Singapura.
Fasilitas-fasilitas tersebut adalah: Air Combat Manuvering Range,
Air Weapon Range, Overland Flying Training Area, dan Naval Gunfire
Scoring System.
Pengaruh Perkembangan Nasional a. Semakin intensnya kerjasama
pertahanan antara Indonesia dengan Rusia, berpotensi mengurangi
ketergantungan dengan AS dan Eropa Barat. Teknologi Rusia lebih
mudah diakses dan dikuasai karena tidak ada syarat-syarat yang
mengikat ke depan. Untuk hal yang sama akan dijajagi kerjasama
dengan China terutama pada industri elektronika dan penginderaan
jarak jauh (Radar). Apabila hal ini dapat direalisasikan maka
merupakan suatu kesempatan bagi SDM Litbang Indhan untuk
mempelajari bagaimana dan sejauhmana Rusia dan China menguasai
teknologi Alutsistanya. b. Dipilihnya Biak yang karena lokasinya
dekat dengan Samudera Pasifik Khatulistiwa sebagai tempat
peluncuran rocket (Air Launch System/ALS) oleh Rusia. Di Bandara
Frans Kaisiepo Biak dengan panjang landasan pacu lebih dari 3000 m
dapat didarati dan dijadikan lepas landas bagi pesawat Antonov An
124/10 AL yang di dalamnya membawa rocket Polyot untuk meluncurkan
satelit. Pada ketinggian 11.000 m Antonov An 124/10 AL akan melepas
rocket Polyot dengan parasut, setelah posisi Polyot vertikal daya
dorong rocket akan berfungsi untuk menghantar satelit yang dibawa.
c. Rusia akan memberikan pinjaman lunak sebesar satu milyard USD
untuk pengadaan Alutsista TNI. Dalam kurun waktu 2007-2010 pinjaman
lunak tersebut akan dimanfaatkan untuk pengadaan 10 (sepuluh)
Helycopter MI 17-V5 dan 5 (lima) Helycopter MI 35 P untuk keperluan
TNI AD, 2 (dua) kapal selam Kilo Class dan 20 (dua puluh) Ranpur
Infantri BMP-3F untuk TNI AL serta 6 (enam) packet peralatan
Avionik dan persenjataan pesawat Sukhoi untuk TNI AU. d. Kedatangan
pertama korvet SIGMA Class (Ship Integrated Geometrical Modularity
Approach) pesanan Dephan dari galangan kapal Royal Schelde Belanda
untuk TNI AL. Selanjutnya akan datang secara berturut-turut tiga
kapal sejenis yang dijadwalkan s.d Maret 2009. Kalau pada tahun
1980 an TNI AL mengadakan kapal-kapal perang baru dari Belanda,
Jerman dan Korea selatan, waktu itu diharapkan usia pakainya bisa
mencapai 20 tahun. Tapi ternyata usia itu telah dilampaui, bahkan
saat ini masih dapat dioperasikan dengan baik. Menjadi tantangan
bagi komunitas Litbang Indhan, berapa tahun korvet-korvet baru
tersebut dapat dipertahankan pengoperasiannya.
e. Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM tengah
membahas RPP RI tentang Pembinaan Tekindhan, pembahasan masih dalam
taraf inter departemen. Peran Litbang dalam rancangan RPP ini
sebagai inisiator dan perantara pembinaan Tekind-han melalui
kegiatan Litbang. Juga akan dibentuknya Komite Kebijakan Indhan
(KKIP) yang berbentuk kementerian Negara dengan tugas dan tanggung
jawab pembinaan tekindhan dengan mensinkronkan dan mensinergikan
kepentingan Dephan, Depperind, Depperdag, Depkeu,Bappenas, KNRT,
BUMN, TNI dan Polri.
Peluang dan kendala Dari pengaruh perkembangan lingkungan
strategis maka dapat diinventarisasi peluang dan kendalanya
terhadap upaya pemecahan permasalahan untuk meningkat-kan kemampuan
Litbang pada Indhan. a. Peluang. 1) Telah timbulnya kesadaran bahwa
untuk menjaga dan mempertahan-kan NKRI yang wilayahnya merupakan
negara kepulauan, keberadaan Ranahan/Alut-sista yang ada saat ini
dirasa kurang memenuhi syarat baik dinilai dari segi kuantitas
maupun kualitas. 2) Tekad Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian
Indhan.Untuk mewujudkan hal ini, telah membangkitkan semangat bagi
Pengguna (Dephan/TNI), Pelaku (Industri) dan Ilmuwan (Perguruan
Tinggi & Lembaga Litbang) terbukti beberapa Alutsista yang
sederhana telah berhasil diciptakan dan dipakai di TNI. 3) Adanya
tawaran dari Negara asing untuk dapat menanam investasinya di
Indonesia, juga bantuan lunak untuk pengadaan Ranahan/Alutsista TNI
serta tawaran bantuan serupa melalui KE. Dalam mengelola dan
merencanakan hal ini harus ada local contain (komponen lokal) dan
transfer of technology. Persyaratan ini sebetulnya merupa-kan
tantangan dan kesempatan bagi SDM Litbang Indhan, dan personel TNI
sebagai operator dan pemeliharaan (maintenance). 4) Telah
disusunnya RPP tentang Pembinaan Indhan dengan didalamnya
men-cantumkan keberadaan KKIP (Komite Kebijakan Indhan). Apabila
hal ini nanti disahkan akan memperjelas fungsi tiap-tiap elemennya
yakni Dephan, Indhan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang dan
bagaimana penganggarannya.
b.
Kendala 1) Penerapan Iptek didalam Ranahan/Alutsista di Negara
luar yang sudah maju dengan pesat.
Sementara kita untuk mengejar ketertinggalan tersebut dirasakan
sangat berat karena masih perlu peningkatan SDM, sarana prasarana
dan dukungan anggaran. 2) Wilayah Negara yang dipertahankan dan
dijaga sangat luas,jumlah dan kualitas Ranahan/Alutsista sangat
kurang, sementara itu strategi Pertahanan Negara yang selanjutnya
dijabarkan ke dalam strategi masing-masing Angkatan belum bisa
menentukan kebutuhan Alutsistanya. Kekuatan inti minimal (minimal
essential force) masih sekedar wacana, belum menjabarkan postur dan
struktur kekuatan Angkatan.
3) Aturan yang berlaku, belum berpihak terhadap keberadaan
Litbang Nasional, sehingga Litbang Indhan belum dapat mendukung
Indhan tersebut. 4) Indhan belum mampu sepenuhnya menyerap
persyaratan teknis yang ber-sumber dari persyaratan operasi sesuatu
Alutsista yang dikehendaki oleh Pengguna/TNI. Sementara TNI
berkeinginan Alutsista hasil pengadaan langsung bisa digunakan. Hal
ini yang menyebabkan prototipe Alutsista hasil Litbang langsung
dalam negeri dinilai belum dapat digunakan oleh TNI. 5) Bantuan
atau kredit ringan yang ditawarkan oleh Negara asing dalam bentuk
Kredit Eksport (KE), dipersyaratkan harus membeli barang/Alutsista
ke Negara pemberi kredit tersebut. Komponen lokal (local contain)
yang diberi kesempatan kepada kita, dalam produksi Alutsista
volumenya belum signifikan.
KEMAMPUAN LITBANG PADA INDHAN YANG DIHARAPKAN Dari
pembahasan-pembahasan di depan telah diketahui bersama bahwa
apabila kita betul-betul akan meningkatkan kemampuan Litbang pada
Indhan maka di satu sisi memang akan berhadapan dengan berbagai
persoalan seperti sulitnya memperoleh transfer teknologi,
persaingan produk Indhan dengan Negara maju, Dephan yang tidak
dapat membina secara langsung terhadap Indhan, belum terwujudnya
Litbangnas untuk mendukung kebutuhan Alutsista, Pembangunan
Nasional masih dititikberatkan di sektor ekonomi serta TNI yang
masih lebih suka menggunakan Alutsista produk Luar Negeri. Di sisi
lain apabila kita dapat mencermati peluang dan kendala dari
pengamatan perkem-bangan lingkungan strategis, maka kemampuan
Litbang pada Indhan dapat ditingkatkan. Dengan memperhatikan
hal-hal di atas, akan seperti apa kemampuan Litbang pada Indhan
yang diharapkan. Kemampuan Litbang dapat dinilai meningkat apabila
suatu kondisi atau adanya indikator keberhasilan. Indikator
keberhasilan ini merupakan tanda-tanda melemahnya atau berkurangnya
beberapa persoalan yang telah disebutkan di atas.
Kemampuan Litbang Yang Diharapkan. Disini diperlukan Litbang
yang lebih fokus untuk melaksanakan fungsinya, dapat mendukung
Indhan yang jelas arah produksinya, didukung SDM yang berwawasan
teknologi pertahanan dan tidak terkendala dengan pembiayaan
Litbangnya, sehingga harapan-harapan ini dapat terwujud apabila :
a. Bidang usaha Indhan harus dapat dispesialisasikan/ dikelompokkan
menurut fungsi dan bidang teknologi pertahanan, yaitu : 1) Industri
yang memproduksi sarana-prasarana/Alutsista yang memfokuskan daya
gerak (rantis, ranpur, kapal, pesawat udara). 2) Industri yang
dapat memproduksi senjata, amunisi dan bahan peledak atau yang
memfokuskan daya tempur 3) Indusri yang memproduksi peralatan
elektronika untuk keperluan produk K4I (komando, kendali,
komunikasi, komputer dan informasi). 4) Industri yang bergerak di
bidang sistem senjata yang terintegrasi (Fire Control System) 5)
Industri yang bergerak di bidang perbekalan baik yang mempunyai
spesiali-sasi bekal makanan maupun bekal perlengkapan
perorangan/prajurit.
b. Indhan yang Litbangnya mampu melaksanakan upaya-upaya
deversifikasi produk industrinya baik untuk keperluan militer
maupun non militer. Hal ini untuk mengantisipasi apabila Negara
dalam keadaan damai tentunya permintaan produk militer berskala
kecil. Apabila produk non militernya diakui dan bisa diterima oleh
pasar, maka hal ini akan memperkuat Litbangnya untuk produk
militer. c. Indhan juga berusaha mengembangkan kemampuan SDMnya
dalam rangka penguasaan teknologi dan investasi teknologi sehingga
mempunyai spesialisasi atau kompetensi sesuai tersebut titik a di
atas. Hal ini perlu dilaksanakan, karena akan memperkuat SDM
Litbang pada Indhan itu sendiri.
Indikator Keberhasilan Peningkatan Kemampuan Litbang pada
Indhan. Kemampuan Litbang pada Indhan menunjukkan peningkatan
apabila persoalan-persoalan pada Litbang tersebut sebelumnya
menjadi berkurang atau mengecil volumenya. Indikator peningkatan
kemampuan tersebut atau indikator keberhasilannya adalah : a. Unit
Litbang Indhan dapat menjadi sarana untuk mengejar ketertinggalan
teknologi militer dengan berperan aktif memenuhi persyaratan teknis
Alutsista TNI dengan meng-ukur kemampuan Litbang yang dimiliki
serta menjajagi kemampuan Litbang Angkatan/ Dephan serta perguruan
tinggi. b. Munculnya produk-produk Indhan dimulai dengan teknologi
sederhana namun telah melewati proses Litbang yang dapat dipercaya
dan dapat digunakan TNI sendiri bahkan dapat di eksport untuk
digunakan di Angkatan Bersenjata Negara berkembang. c. Adanya
sinergi yang saling mendukung/menguntungkan antara Dephan dengan
Depperin. Sehingga Dephan dapat menyampaikan keinginannya untuk
mengajak Indhan dalam memproduksi Ranahan/Alutsista yang dapat
memenuhi persyaratan teknis pengguna/TNI dan sesuai dengan kelaikan
militer. Depperin atau Indhan sendiri dapat memahami persyaratan
teknis dan persyaratan kelaikan militer tersebut dalam merancang
Ranahan/Alutsista yang dikehendaki pengguna dengan memberdayakan
unit Litbangnya. d. Adanya perangkat lunak yang bersifat mengatur
dari Pemerintah mengenai fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab
Litbang di BPPT/KNRT, Depperin, Dephan, TNI/ Angkatan, Perguruan
Tinggi dan LPND yang lain serta mekanisme perencanaan dan
penganggarannya untuk melaksanakan pembuatan prototipe
Ranahan/Alutsista yang dibutuhkan pengguna /TNI sesuai skala
prioritas. e. Indhan dapat menangkap dan memahami jabaran skala
prioritas Ranahan/ Alutsista yang dibutuhkan TNI dalam rangka
pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap disesuaikan dengan
kemampuan ekonomi dan keuangan Negara. f. Memperjuangkan alih
teknologi dan kandungan lokal (local contain) yang sebanyak mungkin
dalam setiap kontrak pengadaan Ranahan/Alutsista untuk kepentingan
TNI dengan memberi kesempatan kepada SDM Litbang Angkatan/Dephan
dan lembaga Litbang yang lain untuk ikut berperan dalam alih
teknologi dan menyediakan sesuatu yang dimaksud dalam kandungan
lokal tersebut. Kontribusi Peningkatan Kemampuan Litbang pada
Indhan terhadap Efektivitas Pembinaan Indhan dalam rangka Mendukung
Kemandirian Sarana Pertahanan.
Apabila indikator-indikator keberhasilan yang telah disebutkan
secara bertahap mulai terwujud, maka Litbang Indhan mulai
menampakkan peningkatan kemampuannya, sehingga hal ini akan
berkontribusi terhadap : a. Meningkatnya efektivitas pembinaan
Indhan dengan semakin mantapnya arah pembinaan untuk mewujudkan
Indhan yang memiliki criteria sebagai berikut : 1) Indhan dapat
memenuhi kebutuhan Ranahan dalam negeri, meskipun dimulai dari
Ranahan yang berteknologi sederhana. 2) Mampu meningkatkan
produktifitasnya dengan efisien 3) Dapat memberikan kesempatan
kerja/memperluas lapangan kerja sehingga dapat membantu peningkatan
kesejahteraan masyarakat. 4) Mampu membuat diversifikasi produk
Ranahan dan produk komersial dengan menyesuaikan intensitas
terjadinya ancaman ketika Negara dalam keadaan darurat atau dalam
keadaan damai. 5) Didukung oleh SDM yang mampu menyerap alih
teknologi sesuai dengan perkembangan teknologi Alutsista di Negara
maju.
b. Dengan meningkatnya efektivias pembinaan Indhan seperti yang
telah dikemukakan tadi maka akan mendukung terwujudnya kemandirian
Ranahan. Kemandirian Ranahan ini bercirikan : 1) Indhan yang mampu
memfungsikan Litbangnya guna menjabarkan persyarat-an teknis
Alutsista yang akan dibangun/ diproduksi sesuai permintaan
pengguna/ TNI. 2) Pelibatan Perguruan Tinggi, profesional dan
institusi Litbang sebagai perancang yang dapat menjembatani
persyaratan teknis Alutsista tertentu yang diinginkan pengguna/TNI
dengan perkembangan teknologi terkait dengan Alutsista tersebut,
sehingga dapat memberi masukan yang positif kepada Indhan
(produsen) dalam proses pembuatannya. 3) TNI/Angkatan sebagai
pengguna, yang dapat menterjemahkan persyaratan/ tuntutan
pengoperasian suatu Alutsista yang akan dibuat menjadi persyaratan
teknis yang disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi medan
operasi di tanah air kita ini. Persyaratan teknis Alutsista inilah
kemudian yang disodorkan kepada Perancang dan kemudian dibuat oleh
produsen seperti yang dikemukakan di atas. Tiga mitra seperti yang
telah dikemukakan tersebut di atas harus terus dijaga dan
diusahakan kelangsungan kerjasamanya untuk mewujudkan kemandirian
dalam pengadaan dan pengembangan Ranahan yang diinginkan.
KONSEPSI PENINGKATAN KEMAMPUAN LITBANG INDHAN Peningkatan
kemampuan Litbang Indhan, merupakan salah satu cara untuk
mengefektivkan pembinaan Indhan. Dengan terbinanya Indhan, maka
arah produksinya dalam mendukung penyediaan Ranahan/Alutsista
menjadi semakin jelas. Dengan demikian dapat mendukung cita-cita
menuju kemandirian sarana Pertahanan.
Kebijakan. Mewujudkan peningkatan kemampuan Litbang Indhan
melalui percepatan alih teknologi pertahanan, meningkatkan kualitas
produk Indhan, menciptakan mekanisme pembinaan Indhan yang
baik, mendorong diterbitkannya peraturan tentang sinergitas
Litbang Nasional, membudayakan cinta produk dalam negeri serta
membuat prioritas sesuai kemampuan anggaran Litbang yang ada guna
efektivitas pembinaan Indhan dalam rangka mewujudkan kemandirian
sarana pertahanan.
Strategi. a. Percepatan alih teknologi pertahanan, dengan
memanfaatkan dan meng-efektifkan hubungan diplomatik dengan negara
berteknologi maju untuk menyerap teknologi tersebut baik secara
resmi maupun secara intelijen. b. Meningkatkan kualitas produk
Indhan, melalui proses Litbang dan uji fungsi di pengguna/TNI dan
dapat dipasarkan ke negara berkembang. c. Menciptakan mekanisme
pembinaan Indhan yang baik, dengan menginten-sifkan kerjasama
antara Dephan dengan Depperin yang muaranya Litbang Indhan dapat
lebih leluasa menyerap persyaratan teknis Alutsista yang
dikehendaki oleh Dephan dan pengguna/TNI. d. Mendorong
diterbitkannya peraturan tentang sinergitas Litbang Nasional,
dengan memacu rancangan peraturan tersebut agar dibahas secara
mendalam dan rinci serta antar Departemen terkait dituntut peran
aktif yang koordinatifnya. e. Membudayakan cinta produk dalam
negeri terutama produk Indhan dimulai dari produk yang sederhana
untuk mendukung kebutuhan pengguna/TNI dan adanya evaluasi/umpan
balik produk Ranahan dijadikan bahan Litbang industri tersebut. f.
ada. Membuat prioritas Alutsista yang dibutuhkan pengguna/TNI
sesuai kemampuan anggaran yang
Upaya a. Upaya percepatan alih teknologi pertahanan : 1) Perlu
dikembangkannya staf Kedutaan Besar terutama di Negara-negara maju
dengan menambahkan Atase Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2) Perlu
peningkatan peran Atase Pertahanan terutama di Negara-negara maju
dalam percepatan alih teknologi ini dengan menggali informasi
teknologi khususnya teknologi pertahanan. 3) Dari titik 1) dan 2)
perlu dibuat laporan secara periodik dan diteruskan ke Litbang
Indhan di tanah air serta Departemen/LPND terkait. b. Upaya
meningkatkan kualitas produk Indhan : 1) Mengoptimalkan institusi
Litbang baik Litbang pengguna/TNI; profesional maupun Litbang
Indhan sebelum melaksanakan proses produksi. 2) Memotivasi Indhan
agar bersedia menyempurnakan hasil produknya berdasarkan hasil
evaluasi dari pengguna/TNI
3) Mempromosikan produk Indhan yang sudah dipakai oleh pengguna/
TNI ke Negaranegara berkembang dengan bantuan Atase Perdagangan,
Atase Pertahanan yang berdinas di Negara tersebut serta aktif
berperanserta/hadir dalam pameran produk Indhan. c. Upaya
menciptakan mekanisme pembinaan Indhan yang baik : 1) Membuat nota
kesepakatan (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Piagam kerjasama
antara Dephan dengan Depperind, agar Dephan dapat menjembatani
kepentingan TNI dengan Indhan. 2) Mensosialisasikan kepentingan
Dephan dalam pembinaan Indhan ke Depperind dan Industri-industri
binaannya agar arah pembinaan Indhan dapat dipahami dan
dilaksanakannya. d. Upaya mendorong diterbitkannya peraturan
tentang sinerginya Litbang Nasional. 1) Mendorong segera
dituntaskannya RPP tentang Pembinaan Teknologi dan Indhan untuk
diberlakukan, yang didalamnya juga ada ketentuan pembentukan KKIP.
2) Titik 1) diperlukan sebagai payung untuk dijabarkan kedalam
aturan-aturan teknis di lembaga yang ada di bawahnya. e. Upaya
membudayakan cinta produk dalam negeri : 1) Memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan Kaporlap dan atau Alutsista pengguna/TNI dari
produksi Indhan dalam negeri. 2) Mengusahakan porsi kandungan local
(local contain) dalam setiap kontrak pengadaan Alutsista dari luar
negeri semaksimal mungkin untuk dapat dikerjakan Indhan dalam
negeri. f. Upaya membuat prioritas tajam sesuai kebutuhan dan
kemampuan anggaran Litbang 1) Koordinasi antar lembaga-lembaga
Litbang yang mendukung kinerja Indhan agar lebih intens terutama
pada saat-saat perencanaan sehingga meniadakan/ mengurangi program
Litbang yang duplikasi atau tumpang tindih. 2) Mendukung
program-program Litbang yang saling memperkuat dalam proses
terbentuknya prototipe perlengkapan perorangan prajurit dan atau
Alutsista yang diperlukan pengguna/TNI.
PENUTUP Kesimpulan a. Peningkatan kemampuan Litbang Indhan akan
terjadi sesuai apa yang diharapkan, apabila percepatan alih
teknologi pertahanan menjadi prioritas dan didukung dengan SDM yang
memadai serta dapat diserap oleh lembaga-lembaga Litbang terkait.
b. Peningkatan kualitas produk Indhan yang telah melalui proses
Litbang dan peman-faatannya oleh pengguna/TNI dengan dasar
mencintai produk dalam negeri, akan mendorong peningkatan kemampuan
Litbang pada Indhan. c. Dengan meningkatnya kemampuan Litbang
Indhan, efektivitas pembinaan Indhan menjadi bertambah, dimana
industri tersebut semakin memahami dan mengikuti arah pembinaan
Indhan. Selanjutnya akan mendukung terwujudnya kemandirian Ranahan
akan memperkokoh kerjasama tiga komponen kemandirian (Dephan, TNI
dan Indhan) sesuai fungsi masing-masing. Saran
a. Mohon dibuat program-program percepatan alih teknologi
pertahanan dari Negara maju, diantaranya dengan menambah Atase Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi pada Organisasi Kedutaan Besar RI di
Negara-negara maju. b. Mohon dituntaskannya RPP tentang Pembinaan
Tekindhan serta konsep KKIP sehingga segera dapat diberlakukan.
Dengan demikian fungsi-fungsi pada tiap komponen menjadi jelas
termasuk lembaga-lembaga Litbang yang mendukung Indhan. c. Perlu
sosialisasi yang lebih intens tentang pentingnya kemandirian sarana
pertahanan kepada DPR/Komisi I, Bappenas, Depku dan Depperind untuk
mendukung program-program tiga komponen yang terlibat dalam
memproduksi Ranahan yakni Dephan sebagai penentu kebijakan,Indhan
sebagai produsen dan TNI/Angkatan sebagai pengguna.
DAFTAR PUSTAKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. Adik A. Sudarsono, Ir, MSIE,Ph.D, Peningkatan Kemampuan
Teknologi dan Industri Pertahanan Nasional, Jakarta, 2007.
BAPPENAS, Dirhankam, Industri Pertahanan Nasional dan Pendanaan
Dalam Negeri, Jakarta, 2007 Biro Hukum, Setjen Dephan, Buku
Himpunan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pertahanan, Jakarta, 2004. Budi Susilo Supanji,
Kebijakan Strategis dan Komitmen Pemerintah Dalam Pemanfaatan
Produk Alutsista Dalam Negeri, Dephan, 2007. Depperind, Kebijakan
Pengembangan dan Kemampuan Industri Dalam Negeri dalam rangka
Memenuhi Kebutuhan Alutsista Dalam Negeri, Jakarta, 2007. Dephan,
Ditjen Ranahan Dephan, Strategi dan Program Pengembangan Alutsista
Nasional, Jakarta, 2007 Dephan, Dittekind, Ditjen Ranahan Dephan,
Kebijakan Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan Tahun
Anggaran 2007, Jakarta, 2007. Kementrian Negera Riset dan
Teknologi, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi, Jakarta, 2002. Pokja Geostrategi dan Ketahanan
Nasional Indonesia, 2003 Mabesal, Staf Perencanaan dan Anggaran,
Peranan Industri Alutsista Dalam Negeri dalam Pengamanan Wilayah
Perairan Indonesia, 2007. M. Moenir, Prakarsa PT. PAL Indonesia
dalam Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Industri Alutsista
Nasional, Peta Rencana Kolaboratif dan Membangun Aliansi Strategis,
Jakarta, 2007. PT. PANN (Persero), Kontribusi Perbankan/Lembaga
Pembiayaan dalam Pengembangan Industri Alutsista, Jakarta 2007. PT.
Sinar Grafika, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004
2009, Jakarta, 2005. Rizki Ferianto, Ir, MA, Dirhankam, Bappenas,
Kebijaksan Industri Pemerintahan dan Alternatif
Pembiayaannya.Jakarta, 2007. Harian Kompas : a. Tanggal 21-8-2007,
hal , Rusia Bantu 1 M US$ b. Tanggal 4-9-2007, hal , Rusia Keras
Tidak Mendukung Kemerdekaan Kosovo c. Tanggal 4-9-2007, hal 8, Biak
Menjadi Tempat Peluncuran Roket Antariksa d. Tanggal 5-9-2007, hal
4, Kerjasama Pertahanan dengan Rusia e. Tanggal 5-9-2007, hal 15,
Target Indonesia menjadi Negara Maju f. Tanggal 10-9-2007, hal 45,
Kedatangan Korvet Sigma Class g. Tanggal 21-9-2007, hal 9, Iran Uji
Coba Jet Tempurnya H. Tanggal 21-9-2007, hal 11, Tameng Rudal
AS.
Adapun beberapa perhatian yang menjadi agenda dalam pertemuan
Logistic Meeting XVII mencakup pembahasan draft Memorandum of
Understanding MoU terkait beberapa kerjasama bidang industri
pertahanan. Salah satunya adalah, draft MoU kerjasama pengembangan
produksi pesawat Fighter KF-X, Draft MoU Mutual Logistic Support
dan draft MoU Jaminan Kualitas Asuransi dari pada sistem pengadaan
barang dan jasa. Disamping pembahasan draft MoU, Forum Joint
Committee and Logistic Meeting yang Ke XVII juga membahas rencana
kerjasama terkait sistem pengadaan melalui alih teknologi atau
Transfer Of Technology (ToT), dan maintenance beberapa peralatan
sistem senjata seperti Ranpur Amphibi, Panser Kanon dan Kapal
Selam. Kerjasama ToT ini juga mencakup sistem alat komunikasi
(Radio System Project) antara PT. LEN Indonesia dengan LIG Net 1.
Pada kesempatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting yang
Ke XVII tahun ini, Delegasi Kementerian Pertahanan Korea Selatan
diketuai oleh Direktur Jenderal Biro Promosi Industri Pertahanan,
Program Akuisisi Pertahanan Administrasi (Director General For
Defense industry Promotion of Defense Acquisition Program
Administration / DAPA ) Dr. CHOI Changgon. Sedangkan delegasi
Kementerian Pertahanan RI di ketuai oleh Sekjen Kemhan, Marsdya TNI
Eris Herryanto, M.A. Turut hadir dalam Joint Committee and Logistic
Meeting yang Ke XVII RI Korsel, beberapa perwakilan dari industri
pertahanan strategis dari kedua negara, diantaranya PT, Pindad, PT.
Dirgantara Indonesia, PT. LEN, Doosan DST, LIG Next 1, dan Daewoo.
Sumber : DMC
