Upload
others
View
30
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASIPERENCANAAN PEKERJAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
0
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
1
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUNI 2020
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
2
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
3
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KATA PENGANTAR
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur
permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk
mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan,
melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi
menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses birokrasi yang
efektif, efisien dan ekonomis.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja
yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,
Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,
tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan
meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui
sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.
SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat
PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melaksanakan keterpaduan perencanaan
dalam pengembangan kawasan permukiman yang memadukan dokumen perencanaan dari
seluruh sektor di Cipta Karya agar perencanaan infrastruktur tidak tumpang tindih dalam
menciptakan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan
berkelanjutan. Untuk mewujudkan proses keterpaduan perencanaan yang efektif dan efisien
maka diperlukan suatu SOP agar proses perencanaan tersebut dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan baik.
Jakarta, Juni 2020
Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
4
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
5
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 3
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... 5
1. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 7
2. LATAR BELAKANG ................................................................................................................. 7
3. TUJUAN .................................................................................................................................. 9
4. RUANG LINGKUP .................................................................................................................. 9
5. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................................ 11
6. DEFINISI ............................................................................................................................... 12
7. URAIAN PROSEDUR ............................................................................................................ 14
8. DAFTAR PERIKSA ................................................................................................................ 17
9. LAMPIRAN ............................................................................................................................ 31
I. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET .......... 31
II. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENGELOLA ASET ....... 33
III. FORMAT SK PENETAPAN LOKASI KUMUH ............................................................... 36
IV. FORMAT PERBUP/PERWAL RP2KPKPK .................................................................... 41
V. FORMAT SURAT KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA ASET KEGIATAN PISEW ..... 49
VI. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DED DAN RAB .......................................... 51
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
6
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
7
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.
2. LATAR BELAKANG
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi
peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi
yang dapat mewujudkan good governance.
Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang
harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses
birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan
ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai institusi
pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
8
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan
penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan,
pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan
penyelenggaraan kawasan permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1)
penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman strategis
dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman; 5) pembinaan pelaksanaan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan
kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan
permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis
kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam
hal ini di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi
dan teknis pengembangan kawasan permukiman berjalan dengan pasti, berbagai bentuk
penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut,
maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta rekomendasi tindak
solusinya. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan
publik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus meningkat.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
9
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini
disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-
fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan
baik.
3. TUJUAN
SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tepat mutu dan
tepat waktu.
4. RUANG LINGKUP
SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan
monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan
oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rangkaian
proses kegiatan pengembangan kawasan permukiman. Monitoring dan evaluasi terdiri dari
monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pekerjaan, serta monitoring dan evaluasi paska pelaksanaan pekerjaan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa
monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data
masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi
landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
10
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal
atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring
adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan
permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan
merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan
berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan
dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat
keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
Proses evaluasi pada tahap perencanaan pekerjaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan
sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan
yang telah dirumuskan sebelumnya.
Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka
diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses
monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman.
SOP monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan dilakukan setelah terpilihnya
lokasi kegiatan dalam Konsultasi Regional hingga sebelum proses lelang dimulai. SOP ini
menjelaskan setiap tahapan monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan di lapangan
yang harus dilakukan dan siapa saja yang terlibat. Pelaksana monitoring dan evaluasi
adalah Kepala Satuan Kerja, Kepala BPPW, Staf Subdit Wilayah, Koordinator Pelaksana
Fungsi Pelayanan Fungsional, dan Kepala Subdit Wilayah.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
11
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahapan yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi adalah tahap persiapan,
pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.
Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
kepada Kepala Subdit Wilayah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan
pengecekan skoring Readiness Criteria oleh staf, pemeriksaan hasil pengecekan e-
monitoring oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit,
dan koordinasi dengan BPPW terkait penyusunan target dan lokasi monitoring.
Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi pembahasan ketersediaan
Readiness Criteria di kantor BPPW, survei kondisi eksisting untuk melihat progress kesiapan
pekerjaan yang kemudian didokumentasikan dan menyusun laporan. Hasil laporan
kemudian disampaikan kepada Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan
Kepala Subdit Wilayah untuk diperiksa dan dilaporkan kepada Direktur Pengembangan
Kawasan Permukiman dalam bentuk nota dinas.
Tahap tindak lanjut berisi rumusan tindakan pengendalian dalam mengatasi hasil
monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan.
SOP Monitoring dan Evaluasi ini dilengkapi dengan format laporan progres yang
digunakan saat melakukan pengecekan e-monitoring dan format daftar periksa monitoring
evaluasi yang digunakan saat melakukan survei pekerjaan ke lapangan.
5. TANGGUNG JAWAB
a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan bidang pengembangan kawasan permukiman, dan
memastikan agar semua proses berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu, waktu
dan biaya.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
12
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada
seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pelaksana, khususnya pada lingkup
pelayanan fungsionalnya.
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan di Sub Direktorat Wilayah.
6. DEFINISI
No Istilah/Singkatan Keterangan
1 SIPPa
Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran
merupakan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang mengelola proses perencanaan serta
penyusunan program dan anggaran bidang Cipta Karya
2
Readiness
Criteria
Ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap kesiapan
teknis dan administratif yang ditentukan sebelum
pelaksanaan kegiatan
3 Survei
Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan
berdasarkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu
4 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas profesionalnya
5 Eksisting Yang sudah ada
6 Dokumentasi
Sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen -
dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari
pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan /
tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
13
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Notasi Keterangan
Terminator (mulai/selesai)
Proses atau kegiatan
Pengambilan keputusan
Arah proses kegiatan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
14
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. URAIAN PROSEDUR
No URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU Ket DIREKTUR
PKP
KASUBDIT
WILAYAH
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAF
PIC
KABALAI
PPW
KASI
PERENCANAAN KASATKER PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
7.1 Persiapan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Fisik Pekerjaan
1 Menugaskan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan 1 hari Arahan
Garis
koordinasi
penugasan
berjenjang
2 Pengecekan dan pelaporan skoring RC
kegiatan dalam SIPPa
Format skoring RC
dari SIPPa 1 hari
Laporan Skoring
RC Kegiatan On desk job
3
Pemeriksaan hasil pengecekan skoring RC
kegiatan dan melakukan konfirmasi kendala,
tantangan & hambatan dengan Koordinator
Perencanaan BPPW
(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit. Jika
tidak setuju, mengembalikan kepada staf)
Laporan Skoring RC
Kegiatan 1 hari
Laporan Skoring
RC Kegiatan
dengan Paraf
Koordinator
4
Pemeriksaan hasil pengecekan skoring RC
kegiatan
(Jika setuju, menentukan tindakan yang harus
dilakukan dengan mengarahkan Koordinator
Pelaksana. Jika tidak setuju, mengembalikan
kepada staf)
Laporan Skoring RC
Kegiatan dengan
Paraf Koordinator
2 hari Arahan dan Tindak
Lanjut
5 Koordinasi penyusunan target lokasi
monitoring dan evaluasi
Arahan dan Tindak
Lanjut 1 hari
Rencana Target
Lokasi dan Jadwal
Monev
6
Mengkonfirmasi target dan jadwal monitoring
evaluasi.
(Jika setuju, mengkonfirmasi jadwal monev.
Jika tidak setuju, menyusun jadwal ulang
dengan Koordinator Pelaksana)
Rencana Target
Lokasi dan Jadwal
Monev
2 hari Target Lokasi dan
Jadwal Monev
Kepala BPPW
sebagai
tembusan
7 Menyusun surat pengantar monitoring dan
evaluasi dari Direktur PKP kepada BPPW
Target Lokasi dan
Jadwal Monev 1 hari
Surat Pengantar
Monev
8 Menugaskan Staf PIC Daerah untuk
menindaklanjuti.
Target Lokasi dan
Jadwal Monev dan
Surat Pengantar
Monev
1 hari Format Monev dan
Kamera
Ya
Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
15
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU Ket DIREKTUR
PKP
KASUBDIT
WILAYAH
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAF
PIC
KABALAI
PPW
KASI
PERENCANAAN KASATKER PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
7.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Fisik Pekerjaan
1 Melakukan pembahasan konfirmasi terkait
ketersediaan RC di kantor BPPW
1. Laporan Skoring
Kegiatan
2. Arahan dan tindak
lanjut
3. Format Monev
dan Kamera
Berita Acara Hasil
Pembahasan
Pembahasan
dilakukan
secara
bersama-
sama
2
Survei kondisi eksisting berkoordinasi
dengan Satker
(lahan dan lokasi, kesiapan pemda
menerima aset, dan dokumen
perencanaan)
Format Monev
Kegiatan Fisik
Pekerjaan
3 hari
(per-
lokasi)
Format monev
yang sudah
ditandatangani
oleh pihak BPPW
On field job
Survey
dilakukan
secara
bersama-
sama
3 Pendokumentasian hasil survei/membuat
laporan Hasil Monev 3 hari
Draft Laporan
hasil Monev dan
Draft Nota Dinas
(dengan
melampirkan
format monev)
4
Pemeriksaan format monev yang sudah
ditandatangani
(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit,
jika tidak mengembalikan kepada staf untuk
diperbaiki)
Draft Laporan hasil
Monev (dengan
melampirkan format
monev)
1 hari
Draft Laporan
hasil Monev
(dengan
melampirkan
format monev)
dengan paraf
Koordinator
5
Pemeriksaan laporan hasil monev
(Jika setuju memberikan arahan untuk
lelang dan pembuatan nota dinas, jika tidak
mengembalikan kepada Koordinator untuk
ditindaklanjuti)
Draft Laporan hasil
Monev (dengan
melampirkan format
monev) dengan
paraf Koordinator
3 hari Arahan untuk
lelang
Jika
Perbaikan
maka
dilakukan
selama 2
minggu
Tidak
Tidak Ya
Ya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
16
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU Ket DIREKTUR
PKP
KASUBDIT
WILAYAH
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAF
PIC
KABALAI
PPW
KASI
PERENCANAAN KASATKER PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
7.3 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Pekerjaan
1 Penyusunan nota dinas Draft Laporan Hasil
Monev 1 hari Draft Nota Dinas
2
Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota
dinas
(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit,
jika tidak mengembalikan kepada staf untuk
diperbaiki)
Draft Nota Dinas 1 hari
Draft Nota Dinas
dengan Paraf
Koordinator
3
Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota
dinas
(Jika setuju menandatangani dan
melaporkan kepada Direktur, jika tidak
mengembalikan kepada Koordinator untuk
diperbaiki)
Draft Nota Dinas
dengan Paraf
Koordinator
1 hari Nota Dinas TTD
Kasubdit
4
Pemeriksaan nota dinas
(Jika setuju menerima, jika tidak
mengembalikan kepada Kasubdit untuk
diperbaiki)
Nota Dinas TTD
Kasubdit 1 hari
Tanda terima dan
Arahan Tindak
Lanjut
7.4 Tindak Lanjut
1 Evaluasi hasil monev dan menentukan
tindakan selanjutnya
Arahan dan Tindak
Lanjut Direktur 1 hari
Arahan Tindakan
Pengendalian
2 Merumuskan tindakan pengendalian
Arahan Tindakan
Pengendalian 1 hari
Rumusan Bentuk
Pengendalian
Perumusan
dilakukan
secara
bersama-
sama
3 Mengumpulkan dan merumuskan bahan
pengendalian
Rumusan Bentuk
Pengendalian 5 hari
Bahan
Pengendalian
Kegiatan
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
17
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. DAFTAR PERIKSA
A. DATA UMUM
NO INFORMASI ISIAN SUMBER
1 Nama Paket
SIPPa/Dokumen Sah
Lainnya
2 Tahun kegiatan
3 Provinsi
4 Kabupaten/Kota
5 Lokasi (Kelurahan/Desa/Kecamatan/kawasan)
6 Koordinat
7 Jenis Kegiatan
8 Pagu
9 Kategori
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
18
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
B. DATA KEGIATAN
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
A. LAHAN DAN LOKASI
A.1 Status Lahan
Lahan sudah bersertifikat / sudah
dilakukan pengukuran oleh BPN
dengan status Lahan milik Pemda atau
Lahan milik masyarakat yang sudah
dihibahkan atau Lahan milik swasta
yang sudah ada MoU dengan Pemda.
• Sertifikat tanah
(SHM, HGU, HGB,
Akta jual beli, Letter
C/Girik)
• Surat Hibah dengan
materai/notaris
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
A.2
Kesesuaian
lokasi secara
teknis
Lokasi terpilih telah sesuai dengan
rencana peruntukan yang terdapat di
dalam rencana tata ruang daerah
(RTRW)
Peta overlay antara
lokasi terpilih dengan
peta RTRW daerah
atau RDTR daerah
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
19
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
B. KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET
B.1
Ketersediaan
surat kesiapan
menerima aset
Kesiapan menerima aset yang
menguraikan kesiapan lahan,
kelembagaan, keuangan dan peraturan
Surat Kepala Daerah
tentang Kesediaan
Menerima Aset
Terlampir
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Dukungan berupa
Rekomendasi Teknis
terhadap Pengelolaan
Aset
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
B.2
Ketersediaan
lembaga
pengelola
Institusi pengelola eksisting yang
berpengalaman mengelola infrastruktur
terbangun
Surat Kepala Daerah
tentang Kesiapan
Lembaga Pengelola
dan Pemeliharaan
Aset
Terlampir
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
20
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
C. DOKUMEN PERENCANAAN
C.1 Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh
C.1.1
Landasan
hukum
Tersedianya Peraturan Daerah tentang
Penanganan Kawasan Kumuh
Permukiman Kabupaten/Kota
Perda Kumuh (YA/TIDAK)
SK Penetapan Lokasi
Permukiman Kumuh
Terlampir (YA/TIDAK)
Perbup/Perwal
RP2KPKPK
Terlampir (YA/TIDAK)
C.1.2 Profil Kawasan
Peta Delineasi dan Luas Kawasan Peta Delineasi
Kawasan
Merujuk pada
Pedoman
RP2KPKPK
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Ketersediaan data permasalahan
kawasan (7 aspek kekumuhan)
Data baseline numerik
kumuh
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Ketersediaan data potensi dan nilai
strategis kawasan
Dokumen Masterplan
Kawasan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Ketersediaan Peta Tematik Peta Tematik (MEMENUHI/TIDAK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
21
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
C.1.3 Analisis
Penanganan
Analisis Kebijakan Penanganan
Permukiman Daerah
Dokumen Masterplan
bagian Kebijakan
Diutamakan
sumbernya
adalah
RP2KPKPK
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Analisis Sektor dan Tata Ruang
Dokumen Masterplan
bagian sektoral dan
tata ruang
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Analisis Kebutuhan Penanganan
Permukiman di kawasan perencanaan
Dokumen Masterplan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
C.1.4
Konsep Desain
Penanganan
Skenario Penanganan Kawasan Dokumen Masterplan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Rencana Penataan Bangunan Dokumen Masterplan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
22
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
Rencana Sistem Jaringan Air Minum Dokumen Masterplan
Rencana
Induk Sistem
Penyediaan
Air Minum
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Rencana Sistem Jaringan Jalan dan
Drainase
Dokumen Masterplan
Rencana
Induk Sistem
Drainase
Perkotaan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Rencana Sistem Jaringan Air Limbah Dokumen Masterplan
Rencana
Induk Sistem
Pengelolaan
Air Limbah
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Rencana Persampahan Dokumen Masterplan
Rencana
Induk
Prasarana
dan Sarana
Persampahan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Rencana Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen Masterplan
Rencana
Induk Sistem
Proteksi
Kebakaran
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Rencana Sosial Ekonomi Dokumen Masterplan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
23
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
Inventarisasi seluruh Kebutuhan
Infrastruktur permukiman berdasarkan
Baseline Numerik dan Peta Infrastruktur
Permukiman di seluruh kawasan yang
terdapat di dalam Profil Wilayah
Dokumen Masterplan
Diutamakan
sumbernya
adalah
RP2KPKPK
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
C.1.5 Kebutuhan
Penanganan
Penentuan Kebutuhan Infrastruktur
permukiman yang terintegrasi secara
sistematis dengan sistem permukiman
perkotaan
Dokumen Masterplan
Diutamakan
sumbernya
adalah
RP2KPKPK
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Rencana Investasi Dokumen Masterplan
Diutamakan
sumbernya
adalah
RP2KPKPK
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Penentuan Pentahapan Penanganan Dokumen Masterplan
Diutamakan
sumbernya
adalah
RP2KPKPK
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
24
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
C.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
C.2.1
Landasan
hukum
Tersedianya SK Penetapan Lokasi
Pelaksanaan Program PISEW
SK Lokasi
Pelaksanaan PISEW
Tahun berjalan
Berdasarkan
Kepmen
PUPR tahun
berjalan
(YA/TIDAK)
Surat Pernyataan Kesediaan
Melaksanakan kegiatan dan menerima
hasil pekerjaan, serta melakukan
pemeliharaan terhadap hasil
pembangunan
Surat Pernyataan
Kesiapan Kepala
Desa
Terlampir (YA/TIDAK)
C.2.2 Profil Kawasan
Informasi Data Admiministrasi dan
Kewilayahan serta Peta Batas Tapak
Profil Sasaran Pisew
pada Bagian II.
Gambaran Umum
Kecamatan/Kawasan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Informasi kondisi demografi, sosial,
ekonomi, perumahan dan permukiman,
dan kondisi infrastruktur
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Penyusunan Profil Kelembagaan di
Kawasan PISEW
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
25
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
Penyusunan Profil Masalah dan Potensi
Kawasan PISEW
Profil Sasaran Pisew
pada Bagian III.
Potensi dan
Permasalahan
Kawasan PISEW
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Peta Masalah dan Potensi Kawasan
PISEW
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
C.2.3
Analisis
Kebutuhan
Pembangunan
Infrastruktur
Analisa Terhadap Kegiatan-Kegiatan
yang Telah Direncanakan
Profil Sasaran Pisew
pada Bagian IV.
Rencana Penanganan
Kawasan PISEW
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Analisa Terhadap Hasil Survei Kawasan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Analisis Jenis-Jenis Infrastruktur yang
Akan Dibangun
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Prioritisasi Infrastruktur yang Akan
Dibangun
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
26
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
C.3
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Khusus (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,
Perbatasan Negara, Direktif Kepentingan Nasional Lainnya, dsb)
C.3.1
Landasan
hukum
Tersedianya Dasar Hukum Penetapan
Lokasi Kawasan
Penetapan Lokasi
yang ditetapkan
melalui peraturan
perundang-undangan
(YA/TIDAK)
C.3.2
MasterPlan
Kawasan
Informasi Deliniasi Kawasan
Dokumen Masterplan
Pengembangan
Kawasan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Analisis Kebijakan Spasial dan
Pembangunan Kawasan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Analisis Kondisi Fisik, Sosial, dan
Ekonomi Kawasan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Penjabaran Isu dan Permasalahan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Analisis Kondisi Infrastruktur
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
27
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
Penjabaran Kebutuhan
Penanganan/Pembangunan
Infrastruktur Dokumen Masterplan
Pengembangan
Kawasan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Penentuan Konsep Pengembangan
Kawasan dan Infrastruktur
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Penyusunan Matriks Indikasi Program (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
D. DOKUMEN TEKNIS
D.1 Rencana Teknis Rinci (Detail Engineering Design)
D.1.1 Kesesuaian
Kriteria Teknis
Kesesuaian pemilihan konstruksi
dengan Standar Teknis
DED Paket Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen
Standar Teknis
Dit PKP bagian
Kriteria Teknis
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
D.1.2
Kesesuaian
Metode
Pelaksanaan
Kesesuaian metode pelaksanaan
pekerjaan dengan Standar Teknis
DED Paket Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen
Standar Teknis
Dit PKP bagian
Metode
Pelaksanaan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
28
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
D.1.3 Standar Gambar
Teknis
Teknik gambar sesuai dengan kaidah
dan prinsip gambar kerja seperti Notasi
Gambar, Dimensi, Skala, Keterangan
Gambar, dll.
DED Paket Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen
Standar Teknis
Dit PKP bagian
Standar
Gambar Teknis
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Gambar DED menggambarkan seluruh
item pekerjaan yang ada di dalam RAB
dan rencana pelaksanaan dilapangan.
DED Paket Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen
Standar Teknis
Dit PKP bagian
Standar
Gambar Teknis
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Gambar DED mencantumkan Tanda
tangan, Nama dan Instansi Penyusun
serta Pengesah gambar.
DED Paket Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen
Standar Teknis
Dit PKP bagian
Standar
Gambar Teknis
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Gambar DED lengkap, meliputi Peta
Situasi, Siteplan, Denah, Cross section-
Long section, pemotongan STA untuk
komponen dengan sistem yang cukup
panjang seperti jalan, drainase, dll.
Potongan setempat, Tampak minimal 2
sisi, detail gambar dan 3D Animasi.
DED Paket Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen
Standar Teknis
Dit PKP bagian
Standar
Gambar Teknis
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
29
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
D.2
Rencana
Anggaran Biaya
(RAB)
Mengikuti ketentuan dalam Permen
PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang
Pedoman Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
RAB Paket Pekerjaan
Mengacu
PermenPUPR
Nomor
07/PRT/M/20
19 tentang
Standar dan
Pedoman
Pengadaan
Jasa
Konstruksi
melalui
Penyedia
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya kewajaran harga
Daftar Harga Satuan
up to date (sesuai
lokasi)
(WAJAR/TIDAK
WAJAR)
Terverifikasi Spesifikasi Teknis Dokumen Rencana
Kerja dan Syarat (RKS)
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
D.3 Dokumen
Lelang
Terverifikasinya dokumen kelengkapan
lelang yang sah
Dokumen Lelang
antara lain:
• Dokumen Teknis
• Standard Beeding
Document (SBD)
• Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
30
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LEMBAR PENGESAHAN
TANGGAL:________________
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN
1. .............................................
…………………………………
1. .............................................
…………………………………
2. .............................................
…………………………………
2. .............................................
…………………………………
3. .............................................
…………………………………
3. .............................................
…………………………………
Keterangan:
• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC
• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
31
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. LAMPIRAN
I. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET
( L A M B A N G G A R U D A )
BUPATI ……….……….
SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR: ……….……….
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Menyatakan :
1. Bersedia menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa
……….……………….……………….……………….……….
2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak
menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.
Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:
1. Dibangun oleh :
2. Sumber Dana :
3. Lokasi Tanah/Lahan :
4. Kepemilikan Tanah/Lahan :
Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan alih status/hibah untuk penetapan status
penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berikut lampiran dokumen pendukung yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.
……….………., ……….……….
BUPATI ……….……….……….
…………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
32
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
TENTANG : KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR : ……….……….
TANGGAL : ……….……….
DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHIBAHKAN
No. Lokasi
Paket
Pekerjaan
Volume/
Satuan
Sumber
Dana
Tahun
Aggaran
Harga
Perolehan/
Penilaian
Instansi yang
Menerima
Terbilang: ……….……………….……………….………
BUPATI ……….……….……….
…………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
33
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
II. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENGELOLA ASET
( L A M B A N G G A R U D A )
BUPATI ……….……….
SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR: ……….……….
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Menyatakan :
1. Bersedia mengelola Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa
……….……………….……………….……………….……….
2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak
menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.
Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:
1. Dibangun oleh :
2. Sumber Dana :
3. Lokasi Tanah/Lahan :
4. Kepemilikan Tanah/Lahan :
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
34
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan unit pengelola Barang Milik Negara (BMN)
berikut lampiran dokumen pendukung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Pernyataan ini.
……….………., ……….……….
BUPATI ……….……….……….
…………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
35
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
TENTANG : KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR : ……….……….
TANGGAL : ……….……….
DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIKELOLA
No. Lokasi Paket
Pekerjaan
Volume
/Satuan
Sumber
Dana
Tahun
Aggaran
Harga
Perolehan/
Penilaian
Instansi yang
Mengelola
Terbilang: ……….……………….……………….………
BUPATI ……….……….……….
…………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
36
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
III. FORMAT SK PENETAPAN LOKASI KUMUH
( L A M B A N G G A R U D A )
BUPATI ……….……….
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: ……….……….
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN
……….……….
Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten
berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang didahului proses pendataan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah
daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
37
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
38
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ………. TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN ……….……….
KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan
satuan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam lingkup
wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang
tidak memenuhi syarat;
KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan
berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan
Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur
dalam Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Teknis Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
………. Ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten ………, yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional
Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target
Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
39
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
………. meliputi sejumlah ………. Lokasi di ………. Kecamatan,
dengan luas total sebesar ………. Hektar;
KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II;
KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. ini, maka Pemerintah
Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan
berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam
bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah;
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ……….………. pada
tanggal ……….……….
BUPATI ……….……….……….
…………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
40
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ……….……….
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
NOMOR : ……….……….
TANGGAL : ……….……….
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN ……….……….
No. Keca-
matan
Luas
(Ha)
Titik Koordinat Karakteristik
Kawasan
Tingkat
Kekumuhan
Prioritas
Penanganan
Kawasan
Legalitas
Lahan
Rekomendasi
Pola
Penanganan Lin-
tang Bujur
BUPATI ……….……….……….
…………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
41
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IV. FORMAT PERBUP/PERWAL RP2KPKPK
BUPATI/WALIKOTA …
PROVINSI …
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA …..
NOMOR … TAHUN ….
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2K-PKPK) KABUPATEN/KOTA …
TAHUN … - …
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA …..,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal … ayat … Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota … Nomor … Tahun … tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
perlu diatur dipandang perlu mengenai rencana pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2K-
PKPK) Kabupaten/Kota … tahun … - ….
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
42
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Kabupaten/
Kota .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..... );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota … Nomor … Tahun … tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota … Tahun …
Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten/Kota … Nomor …);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA … TENTANG RENCANA
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH (RP2K-PKPK).
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
43
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
yang selanjutnya disebut KSN-P2KP, adalah dokumen kebijakan dan strategi nasional
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2040.
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan,
pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang
terkoordinasi dan terpadu.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman,
pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan,
serta peran masyarakat.
4. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan
maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
44
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. (dan pengertian lain sesuai substansi yang diatur)
Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2K-PKPK
Pasal 2
Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan
Bupati/Walikota Nomor … Tahun … tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota … .
Pasal 3
Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK bertujuan untuk:
a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan
dalam bentuk profil kawasan;
b. merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, baik untuk skala wilayah kabupaten/kota
maupun untuk skala kawasan;
c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru;
d. merumuskan rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
dan
e. merumuskan rencana program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, baik untuk jangka panjang, jangka
menengah maupun jangka panjang.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
45
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pasal 4
Sasaran penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK yaitu:
a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh tidak bertambah; dan
b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar
luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat
berkurang.
Bagian Ketiga
Fungsi RP2K-PKPK
Pasal 5
Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK memiliki fungsi:
sebagai ……
Bagian Keempat
Penyusunan RP2K-PKPK
Pasal 6
Rencana … berupa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang
Pasal 7
Rencana … disusun melalui tahapan:
a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep penanganan; dan
f. penyusunan rencana penanganan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
46
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pasal 8
Penyusunan Rencana … dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten/kota,
provinsi, pusat, Swasta dan Swadaya
Bagian Kelima
Lingkup Wilayah RP2K-PKPK
Pasal 9
Rencana … disusun terhadap lokasi … yang ditetapkan melalui …
Peningkatan kualitas Sebanyak … lokasi, … ha
Pencegahan sebanyak … lokasi, … ha
Bagian Keenam
Lingkup Materi RP2K-PKPK
Pasal 10
Sistematika Rencana … meliputi …….
BAB II
RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA …
Pasal 11
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dilaksanakan melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
47
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
BAB III
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN/KOTA …
Pasal 12
(1) Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan
dan kawasan permukiman melaksanakan arahan KSN-P2KP dalam program dan kegiatan
setiap tahun anggaran.
(2) Dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan koordinasi dan sinkronisasi.
Pasal 13
(1) Pemerintah daerah menyusun kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman dalam peraturan kepala daerah.
(2) Dalam menyusun kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat
melakukan konsultasi kepada Menteri.
Pasal 14
(1) Setiap orang berpartisipasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
pada tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian.
(2) Dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang melakukan konsultasi dan koordinasi
kepada pemerintah daerah.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota ini dan merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati/Walikota ini.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
48
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pasal 16
Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota
ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten/Kota ….
Ditetapkan di ….
pada tanggal … … …
BUPATI/WALIKOTA …,
ttd.
NAMA LENGKAP TANPA GELAR
Diundangkan di …
pada tanggal … …. …
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA …….,
ttd.
NAMA LENGKAP TANPA GELAR
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA … TAHUN ... NOMOR ...
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
49
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
V. FORMAT SURAT KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA ASET KEGIATAN PISEW
( K O P P E M D A )
SURAT KESANGGUPAN
MEMANFAATKAN DAN MEMELIHARA INFRASTRUKTUR TERBANGUN KEGIATAN PISEW
Nomor : ……….
Sifat : ……….
Perihal : ……….
Kepada Yth.
Kepala Satker PKP Provinsi ……….……….
Di
Tempat
Bersama dengan ini kami Pemerintah Desa ……….………. Kecamatan ……….……….
Kabupaten ……….………. Provinsi ……….………. menyatakan kesanggupan memanfaatkan
dan memelihara infrastruktur terbangun kegiatan PISEW Tahun Pelaksanaan ………. dan
berkomitmen untuk:
1. Berpartisipasi secara aktif dan mendorong keterlibatan masyarakat desa secara aktif
dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PISEW;
2. Mendukung dan memfasilitasi terselenggaranya musyawarah antar desa yang
diselenggarakan oleh kecamatan, untuk membentuk kelembagaan kerja sama antar
desa, yang akan dilaksanakan kegiatan PISEW TA ……….;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
50
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan PISEW TA ………. dengan menjalankan
semua ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam pelaksanaan kegiatan PISEW;
4. Memastikan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan untuk kepentingan masyarakat;
5. Melakukan pengelolaan pemeliharaan/ dan atau pelestarian hasil-hasil pelaksanaan
pembangunan.
Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
………………………….., ………………………….
Kepala Desa ……….……….
……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
51
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
VI. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DED DAN RAB
K E M E N T ER I A N P EK ER JA A N UM U M DA N PE R U M A H A N R A KY AT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
( K O P B A L A I )
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Nomor : ………………………………………….
Paket Pekerjaan : ………………………………………….
Nama PPK/Satker : ………………………………………….
Tahun Anggaran : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat
di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman
Provinsi ……………yang diangkat berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Permukiman Provinsi …………… Nomor: …………… tanggal ……………, telah
mengadakan klarifikasi dan pemeriksaan kelaikan Detailed Engineering Design (DED) dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Penyedia Jasa ………………………… yang telah
ditetapkan sebagai Pemenang untuk Paket Pekerjaan “………………………………………”,
dengan hasil sebagai berikut:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
52
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
I. Data Umum:
Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
Nilai Pekerjaan :
II. Aspek – aspek Kelaiakan Detailed Engineering Design (DED):
a) Kualifikasi Detailed Engineering Design (DED) yang diusulkan (sesuai/tidak sesuai)
persyaratan KAK. Kualifikasi DED yang mengacu pada Dokumen Standar Teknis
Cipta Karya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kriteria
Status
(memenuhi/ tidak
memenuhi)
Ket
1 Kesesuaian pemilihan
konstruksi dengan
Standar Teknis
2 Kesesuaian metode
pelaksanaan
pekerjaan dengan
Standar Teknis
3 Kesesuaian Standar
Gambar Teknis
Teknik gambar sesuai dengan
kaidah dan prinsip gambar kerja
seperti Notasi Gambar, Dimensi,
Skala, Keterangan Gambar, dll.
Gambar DED menggambarkan
seluruh item pekerjaan yang
ada di dalam RAB dan rencana
pelaksanaan dilapangan.
Gambar DED mencantumkan
Tanda tangan, Nama dan
Instansi Penyusun serta
Pengesah gambar.
Gambar DED lengkap, meliputi
Peta Situasi, Siteplan, Denah,
Cross section-Longsection,
pemotongan STA untuk
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
53
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. Indikator Kriteria
Status
(memenuhi/ tidak
memenuhi)
Ket
komponen dengan sistem yang
cukup panjang seperti jalan,
drainase, dll. Potongan
setempat, Tampak minimal 2
sisi, detail gambar dan 3D
Animasi.
b) Dengan ini dinyatakan Detailed Engineering Design (DED) adalah (memenuhi/tidak
memenuhi) Standar Teknis Cipta Karya.
III. Aspek – aspek Kelaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB):
a) Kualifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan (sesuai/tidak sesuai)
persyaratan KAK. Kualifikasi RAB adalah sebagai berikut:
No. Indikator
Status
(memenuhi/tidak
memenuhi)
Ket
1 Mengikuti ketentuan dalam Permen PUPR
Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum
2 Terverifikasinya kewajaran harga sesuai lokasi
3 Terverifikasi Spesifikasi Teknis dalam Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
b) Dengan ini dinyatakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah (memenuhi/tidak
memenuhi).
Dengan demikian, maka Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi di
Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi
………………………… dan Penyedia Jasa menyatakan sepakat Pemeriksaan Detailed
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-03
No. Revisi
01
Hal
54
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini sebagai bagian dari tahap
persiapan pekerjaan yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang akan
dicapai sesuai penawaran teknis yang diajukan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan disepakati bersama, untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM EVALUASI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI
SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………
PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI ……………
TAHUN ANGGARAN ……………
No Nama Posisi TTD
1. .............................. ...................... ......................
NIP. ......................
2. .............................. ......................
......................
NIP. ......................
Penyedia Jasa Kontruksi
……………………………..
……………………………..
……………………………..
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110Telp/Fax : (021) 72797427