MODUL PERENCANAAN SIPKD UNTUK SKPD DAN KECAMATAN …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2014/12/MANUAL... · MODUL PERENCANAAN SIPKD UNTUK SKPD DAN KECAMATAN Modul Perencanaan

MODUL PERENCANAAN SIPKD UNTUK SKPD DAN KECAMATAN

Modul Perencanaan SIPKD Bappeda

Hal: 1

I. PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Perencanaan disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Berdasarkan UU 25 tahun 2004 untuk

proses disusunnya perencanaan sampai penerbitan Nota Kesepakatan KUA/PPAS.

Modul Perencanaan terdiri dari beberapa langkah :

1. Pemasukan data Renstra

2. Pemasukan data Renja

3. pemasukan data RPJMD

4. pemasukan data RKPD

5. Penerbitan Nota Kesepakatan KUA / PPAS

Modul ini berfungsi untuk membantu pekerjaan dalam merangkum rencana

rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Modul ini juga disediakan fasilitas ataupun menu yang dapat membantu

seluruh element masyarakat tingkat pusat dan daerah untuk menerbitkan

KUA/PPAS sebagai bahan masukan dalam modul anggaran.



Hal: 2

II. TAHAPAN DAN PROSES ENTRY SIPKD

Untuk menjalankan modul Perencanaan SIPKD buka alamat ini di browser

http://10.10.10.18/modulmr. Setelah alamat ini terbuka, maka akan muncul

tampilan sebagaimana gambar 1.

Gambar 1 Interface Modul Perencanaan SIPKD

Kemudian klik pada tombol kunci agar tampil form pengisian user id dan password.

Isi user id dan password kedalam kolom yang telah disediakan. Pengisian dilakukan

seperti yang diperagakan pada gambar berikut :

http://10.10.10.18/modulmr



Hal: 3

Gambar 2 Menu Log On

Setelah pengisian selesai, klik tombol untuk masuk kedalam modul,

selanjutnya akan tampil window data master dengan menu-menu sebagai berikut :

Gambar 3 Menu Perencanaan

2.1 PENGAJUAN RENSTRA SKPD

Renstra (Rencana Strategis) adalah perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun,

Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, program-program, dan

kegiatan indikatif pembangunan yang disusun SKPD sesuai tugas dan fungsi serta

berpedoman kepada RPJMD. Untuk menuju tahap renstra kita harus memilih

tahapan perencanaan menengah. Klik pada pindah tahapan dan kemudian pilih

tahapan perencanaan menengah seperti gambar 4 dan 5.

Gambar 4 Pindah Tahapan



Hal: 4

Gambar 5 Menuju tahapan perencanaan menengah

2.2.1 Penyusunan Program Renstra

Penyusunan Program Renstra SKPD menggunakan aplikasi, dilakukan dengan

memilih menu Perencanaan SKPD Target Renstra Pengajuan sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 6 Menu Pengajuan Renstra

Setelah memilih menu tersebut, maka akan tampil formulir berikut :

Gambar 7 Tampilan Menu Program Renstra

Penambahan data program renstra dilakukan dengan cara mengklik tombol

yang berada di pojok kiri bawah halaman, kemudian akan

tampil halaman tambah program seperti yang ditunjukkan pada gambar

berikut :



Hal: 5

Gambar 8 Menu Tambah Program Renstra

Isi nama program yang akan ditambah kedalam kotak isian program dengan

cara mengklik tombol cari yang direpresentasikan dengan gambar „kaca

pembesar‟ . Setelah tombol tersebut diklik, maka akan tampil

halaman lookup data sebagai berikut :

Gambar 9 Look Up Data Program

Pemilihan program dilakukan dengan mengklik pada nama program,

kemudian isi sasaran dan keterangan program tersebut Setelah selesai klik

tombol . Berikut ini adalah gambar hasil penyimpanan nama

program dan sasaran.



Hal: 6

Gambar 10 Tampilan Menu Program Renstra Isi

2.2.2 Penyusunan Kegiatan Renstra

Untuk melakukan pengaturan kegiatan, klik kode program yang akan dilihat

kegiatannya, kemudian akan tampil halaman isian kegiatan di bawah program

seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 11 Menu Kegiatan Renstra



Hal: 7

Pengisian kegiatan dilakukan dengan cara mengklik tombol yang

berada di pojok kiri bawah halaman, kemudian akan tampil halaman tambah

Kegiatan seperti yang diperagakan dalam gambar berikut :

Gambar 12 Menu Tambah Kegiatan Renstra

Pengisian kegiatan dilakukan dengan mengklik tombol cari yang

representasikan dalam gambar „kaca pembesar‟ . Setelah tombol tersebut

diklik, selanjutnya akan tampil halaman lookup data sebagai berikut :

Gambar 13 Look Up Data

Pilih kegiatan dengan cara klik pada tombol , kemudian isi sasaran dan

keterangan. Setelah pengisian data selesai, untuk menyimpan data, klik tombol

.



Hal: 8

Gambar 14 Menu Kegiatan Renstra Isi

Untuk melakukan perubahan atas data Kegiatan, klik tombol EDIT pada

halaman Kegiatan, proses pengeditan dilakukan dengan cara yang sama dengan

proses penambahan data kegiatan.

2.2.3 Penyusunan Target –Pagu Renstra

Menu ini berfungsi untuk memasukkan nilai rencana alokasi dana indikatif

untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam setiap tahunnya dan tolok ukur

pencapaian yang akan dicapai dalam pelaksanaannya. Untuk melakukan

pengisian target dan pagu kegiatan, klik kode kegiatan pada page Kegiatan

Renstra sehingga tampil formulir pengisian sebagaimana ditunjukkan dalam

gambar berikut :

Gambar 15 Target-Pagu



Hal: 9

Pengisian target-pagu dilakukan dengan cara mengklik tombol

yang berada di pojok kiri bawah page target-pagu, kemudian akan tampil

halaman tambah Target-Pagu seperti dalam gambar dibawah ini :

Gambar 16 Isi Target –Pagu

Setelah pengisian data selesai klik tombol untuk menyimpan data.

Gambar 15 Target-Pagu Isi

2.3 PENGAJUAN RENJA PADA FORUM SKPD

Renja merupakan rencana kerja SKPD untuk periode satu tahun yang berpedoman

kepada renstra yang memuat program, kegiatan, kebijakan, kinerja dan proyeksi.

Untuk melakukan pengisian program dan kegiatan renja, SKPD pengusul harus

memilih tahapan forum SKPD seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 16 Menu Renja



Hal: 10

Setelah itu, masuk ke perencanaan SKPD dan pilih menu pengajuan renja di forum

SKPD sebagaimana gambar berikut.

Gambar 17 Menu Renja

2.3.1 Penyusunan Program

Dalam penyusunan renja, program yang disusun harus mengacu kepada program

pokok yang renstra, karena renja merupakan penjabaran dari renstra. Setelah

memilih submenu tersebut, maka akan tampil gambar sebagai berikut :

Gambar 18 Menu Program dan Kegiatan Renja

Pilih unit organisasi (SKPD) dengan cara yang sama dengan proses pengisian unit

organisasi pada form sebelumnya. Setelah SKPD dipilih, kemudian isi program

yang harus dilaksanakan oleh SKPD tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara

melakukan pengisian pada page „program‟. Pengisian dilakukan dengan mengklik

tombol yang berada di pojok kiri bawah halaman, kemudian akan

tampil halaman tambah program seperti gambar berikut :

Gambar 19 Menu Tambah Program Renja



Hal: 11

Isi nama program yang akan ditambah di kotak isian program dengan cara

mengklik tombol lookup kemudian pilih data yang terdapat dalam tabel lookup

data, kemudian isi sasaran dan keterangan yang diperlukan. Setelah selesai klik

tombol untuk menyimpan data.

Gambar 20 Tampilan Form Program Renja Isi

2.3.2 Penyusunan Kegiatan

Untuk pengaturan kegiatan maka klik kode program yang akan dilihat

kegiatannya, kemudian akan tampil halaman isian kegiatan di bawah program

seperti gambar di bawah ini :

Gambar 21 Form Kegiatan Renja

Setelah Program dipilih, kemudian isi kegiatan yang harus dilaksanakan oleh

SKPD tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengisian pada page

„kegiatan‟. Pengisian dilakukan dengan cara mengklik tombol yang



Hal: 12

berada di pojok kiri bawah halaman, kemudian akan tampil halaman tambah

Kegiatan seperti dalam gambar berikut :

Gambar 22 Menu Tambah Kegiatan Renja

Setelah data terisi klik untuk menyimpan data. Maka akan tampil

daftar kegiatan yang telah dibuat pada halaman depan seperti ditunjukkan

dalam gambar berikut :

Gambar 23 Tampilan Kegiatan Renja

2.3.3 Penetapan Kinerja Kegiatan

Rincian penetapan kinerja kegiatan yang perlu diisi adalah masukan, keluaran

dan hasil kegiatan. Klik pada menu untuk menambah rincian

kegiatan sebagaimana gambar dibawah.



Hal: 13

Gambar 24 Tampilan Rincian Kegiatan

Kemudian tambahkan indikator “masukan kegiatan” yang tolak ukurnya berupa dana

sebagaimana gambar dibawah, dan setelah selesai klik tombol simpan:

Gambar 25 Tampilan Indikator Masukan

Setelah itu, tambahkan indikator “keluaran kegiatan” yang tolak ukurnya disesuaikan

dengan keluaran kegiatan bersangkutan dan setelah selesai klik tombol simpan,

sebagaimana gambar dibawah:

Gambar 26 Tampilan Indikator Keluaran

Setelah itu, tambahkan indikator “hasil kegiatan” yang tolak ukurnya disesuaikan

dengan hasil kegiatan yang bersangkutan, sebagaimana gambar dibawah:



Hal: 14

Gambar 27 Tampilan Indikator Hasil

Klik simpan, kemudian akan diperoleh tampilan sebagaimana gambar dibawah:

Gambar 28 Kinerja Kegiatan

2.3.4 Penetapan Sumber Dana

Penetapan sumber dana adalah tahap terpenting dalam pengajuan renja karena

akan menentukan dari sumber dana mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

Ada beberapa pilihan sumber dana yang harus di pilih oleh SKPD yaitu:

1. Dana Pagu Indikatif Sektoral (PIS)

2. Dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)

3. Dana Reses

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

5. Bantuan Provinsi (Banprov)

6. APBD Provinsi (Dana Dekon & Tugas Pembantuan)

7. APBN (Dana Dekon & Tugas Pembantuan)

SKPD tidak diperkenankan untuk memilih di luar jenis dana yang telah

ditetapkan ini dan jika memilih diluar jenis dana ini maka tidak akan muncul

dalam report.



Hal: 15

Untuk memulai pengisian sumber dana dapat mengklik sumber dana dan akan

muncul form seperti gambar berikut:

Gambar 29 Sumber Dana

Klik pada tombol Untuk menambah sumber dana dan akan muncul

form pemilihan dana lalu masukkan nilai n sesuai dengan anggaran yang akan

dialokasikan, sebagaimana gambar dibawah.

Gambar 30 Rincian kegiatan sumber dana

Setelah itu, akan muncul rincian kegiatan sumber dana untuk kegiatan

bersangkutan sebagaimana gambar dibawah.

Gambar 31 Sumber Dana

2.3.5 Validasi Usulan Program dan Kegiatan oleh Bappeda

Proses validasi dilakukan oleh Bappeda bersama SKPD yang bertujuan untuk

membahas usulan renja SKPD secara musyawarah dan melakukan koreksi bila

ada pengisian masih salah. Bila proses validasi selesai maka usulan renja

tersebut sudah dikunci dan akan ditransfer tahap selanjutnya seperti

Musrenbang Kabupaten, RKPD dan PPAS. Gambar dibawah adalah contoh

program dan kegiatan SKPD yang telah divalidasi sehingga memiliki tanggal

valid.



Hal: 16

Gambar 32 Progam Kegiatan yang telah di validasi

2.4 PENGAJUAN RENJA PADA TAHAP MUSRENBANG KABUPATEN, RKPD dan PPAS

Proses pengajuan program dan kegiatan pada tahap musrenbang kabupaten, RKPD

dan PPAS memiliki tahap-tahap pengisian formulir yang hampir sama dengan

sebelumnya yaitu Renja SKPD pada Forum SKPD. SKPD tidak perlu mengisi rincian

program kegiatan seperti direnja karena usulan dari renja akan ditransfer ke tahap

selanjutnya oleh admin Bappeda. SKPD hanya perlu untuk mengkoreksi ulang

seluruh usulan karena akan dibahas/dimusyawarahkan kembali pada tahap

Musrenbang Kabupaten, RKPD dan PPAS.

2.3 PENGISIAN PRA RKA

Proses pengisian Pra RKA pada dasarnya membuat rincian belanja dari Pra RKA

berdasarkan usulan kegiatan yang tercantum di RKPD dan PPAS. Tahap pengisiannya

adalah dengan cara menuju menu belanja langsung sebagaimana gambar dibawah.

Gambar 33 Menu belanja langsung

Setelah itu, muncul form pemilihan unit organisasi dan kegiatan yang diisi dengan

cara memilih dari daftar unit organisasi dan kegiatan yang telah tercantum di look



Hal: 17

up. Untuk menambah daftar belanja klik pada tombol dan akan

muncul daftar belanja yang dapat dipilih oleh SKPD.

Gambar 34 Penambahan RKA Belanja Langsung

Pilih kode dan uraian dari belanja yang akan ditambahkan pada pra RKA dengan

cara mencentang pada pilihan yang dimaksud dan klik , sebagaimana

contoh gambar dibawah.

Gambar 35 Penambahan Rekening Belanja Langsung

Daftar belanja yang telah disimpan akan muncul di form tampilan sebagaimana

gambar dibawah.



Hal: 18

Gambar 36 Display pra RKA Belanja Langsung

Selanjutnya, klik pada tombol “Edit” untuk merubah rincian dana pada tiap rekening.

Jumlah total anggaran yang diperlukan harus disesuaikan dengan total rupiah yang ada

di RKPD/PPAS.

Gambar 37 Edit RKA Belanja Langsung

Form Pra RKA yang telah diisi secara lengkap dapat dilihat hasilnya dengan melihat

pada report PDF pra RKA sebagaimana contoh gambar dibawah.



Hal: 19

Gambar 38 Dokumen pra Rencana Kerja Anggaran (RKA)



Hal: 20

III. LAPORAN

Modul perencanaan SIPKD didesain untuk memberikan kemudahan untuk SKPD maupun

Bappeda dalam menghasilkan laporan. Laporan yang dihasilkan dari aplikasi SIPKD dapat

berupa PDF, Excel, Word ataupun Crystal Report. Ada beberapa jenis laporan yang

dapat diambil secara otomatis setelah pengisian form yaitu :

3.1 Laporan Data Master, laporan data master terdiri dari laporan unit organisasi,

pegawai, kepala SKPD, Visi Misi RPJMD dan Prioritas Sasaran RPJMD. Untuk

menghasilkan laporan, klik pada menu laporan data master. Berikut beberapa

tampilan laporan yang dapat dihasilkan.

Gambar 39 Menu Laporan Data Master

a. Laporan Unit Organisasi, berisi laporan nama SKPD beserta urusan dan kode.



Hal: 21

b. Pegawai, berisi pegawai yang berada di unit organisasi bersangkutan.

c. Kepala SKPD, berisi daftar nama kepala SKPD.

d. Visi Misi RPJMD, berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD

Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.



Hal: 22

e. Prioritas Sasaran PRJMD, berisi prioritas dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon

Tahun 2014-2019.

3.2. Laporan setiap Tahapan, laporan tahapan terdiri dari laporan Forum SKPD,

Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, RKPD, PPAS dan RKA. Dalam

buku panduan ini tidak menampilkan seluruh laporan karena terlalu banyak,

hanya beberapa contoh laporan saja yang akan ditampilan dalam panduan ini.

Berikut ini adalah contoh laporan pada tahapan Forum SKPD.

Gambar 40 Menu Laporan Forum SKPD

Gambar 41 Lookup Laporan



Hal: 23

a. Renja SKPD

b. Usulan Program dan Kegiatan SKPD per Urusan



Hal: 24

c. Pagu per SKPD Forum

3.3. Laporan Kustom, laporan kustom adalah laporan yang dibuat secara khusus untuk

kebutuhan perencanaan di Kabupaten Cirebon dengan mengakomodir beberapa

sumber dana seperti PIK, PIS, dan Reses. Berikut ini adalah contoh gambar

laporan kustom.

Gambar 42 Menu Laporan Kustom



Hal: 25

a. Renstra

b. RPJMD

c. Renja SKPD dengan Prioritas Daerah



Hal: 26

d. Renja SKPD dengan Prioritas dan Prakiraan Tahun

e. Plafon Anggaran Program dan Kegiatan PPAS



Hal: 27

IV. USER ID SKPD

Berikut ini adalah daftar user id SKPD yang telah dibuatkan per bidang. Proses entry

data dilakukan per bidang SKPD dan semua user id belum memiliki password. Untuk

login ke SIPKD tinggal ketik saja user id dan klik login. Untuk pemakaian berikutnya,

setiap user diharapkan untuk mengganti password dengan password baru. Bila ada

kesulitan dalam proses login ataupun entry SIKPD, user SIKPD dapat menghubungi admin

Bappeda.

URUSAN/SKPD/BIDANG USER

1. URUSAN WAJIB

1.01. PENDIDIKAN

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.00. SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN disdik-skt

1.01.01.01. BIDANG PRASEKOLAH DAN PENDIDIKAN DASAR disdik-ppd

1.01.01.02. BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH disdik-pm

1.01.01.03. BIDANG PAUDNI disdik-pau

1.01.01.04. BIDANG SARANA DAN PRASARANA disdik-sp

1.02. KESEHATAN

1.02.01. DINAS KESEHATAN

1.02.01.00. SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN dinkes-skt

1.02.01.01. BIDANG BINA PRILAKU DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN dinkes-bpp

1.02.01.02. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI dinkes-pkf

1.02.01.03. BIDANG KESEHATAN KELUARGA dinkes-kk

1.02.01.04. BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT dinkes-ppp

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN rsudarj

1.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED rsudwaled

1.03. PEKERJAAN UMUM

1.03.01. DINAS BINA MARGA

1.03.01.00. SEKRETARIAT DINAS BINA MARGA bm-skt

1.03.01.01. BIDANG BINA TEKNIK bm-bt

1.03.01.02. BIDANG PENINGKATAN bm-pen

1.03.01.03. BIDANG PEMELIHARAAN bm-pem

1.03.01.04. BIDANG BINA MANFAAT bm-bm

1.03.02. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN

1.03.02.00. SEKRETARIAT PSDA psdap-skt

1.03.02.01. BIDANG BINA TEKNIK psdap-bt

1.03.02.02. BIDANG SUMBER DAYA AIR psdap-sda

1.03.02.03. BIDANG IRIGASI psdap-ir

1.03.02.04. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI psdap-pe

1.03.03. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1.03.03.00. SEKRETARIAT CIPTA KARYA dcktr-skt



Hal: 28


1.03.03.01. BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN dcktr-trp

1.03.03.02. BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN dcktr-kp

1.03.03.03. BIDANG BANGUNAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN dcktr-bpp

1.03.03.04. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN dcktr-ppk

1.04. PERUMAHAN RAKYAT

1.05. PENATAAN RUANG

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.00. SEKRETARIAT BAPPEDA bappeda-skt

1.06.01.01. BIDANG EKONOMI bappeda-ek

1.06.01.02. BIDANG SOSIAL BUDAYA bappeda-sb

1.06.01.03. BIDANG FISIK DAN PRASARANA bappeda-fp

1.06.01.04. BIDANG STATISTIK, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN bappeda-spp

1.07. PERHUBUNGAN

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN

1.07.01.00. SEKRETARIAT DISHUB dishub-skt

1.07.01.01. BIDANG ANGKUTAN DAN TERMINAL dishub-at

1.07.01.02. BIDANG LALU LINTAS dishub-ll

1.07.01.03. BIDANG KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA dishub-kts

1.07.01.04. BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL dishub-po

1.08. LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD blhd-skt

1.08.01.01. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN blhd-ppl

1.08.01.02. BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN blhd-ppkl

1.08.01.03. BIDANG TATA LINGKUNGAN blhd-tl

1.09. PERTANAHAN

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.10.01.00. SEKRETARIAT DUKCAPIL disduk-skt

1.10.01.01. BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK disduk-pp

1.10.01.02. BIDANG PENCATATAN SIPIL disduk-ps

1.10.01.03. BIDANG PENDATAAN DAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN disduk-ppk

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.11.01.00. SEKRETARIAT BPPKB bppkb-skt

1.11.01.01. BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN bppkb-pkhp

1.11.01.02. BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER bppkb-pg

1.11.01.03. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI bppkb-kbkr

1.11.01.04. BIDANG BINA PENDUDUK bppkb-bp

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.13. SOSIAL

1.13.01. DINAS SOSIAL

1.13.01.00. SEKRETARIAT DINSOS dinsos-skt



Hal: 29


1.13.01.01. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT dinsos-psm

1.13.01.02. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL dinsos-ps

1.13.01.03. BIDANG BANTUAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN PENANGGULANGAN BENCANA dindos-bp

1.14. KETENAGAKERJAAN

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.14.01.00. SEKRETARIAT DISNAKERTRANS disnaker-s

1.14.01.01. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA disnaker-h

1.14.01.02. BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA disnaker-p

1.14.01.03. BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA disnakr-pe

1.14.01.04. BIDANG TRANSMIGRASI disnaker-trans

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

1.15.01.00. SEKRETARIAT DINKOP dinkop-skt

1.15.01.01. BIDANG KOPERASI dinkop-kop

1.15.01.02. BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH dinkop-umkm

1.15.01.03. BIDANG PENDATAAN DAN PEMBINAAN dinkop-pp

1.16. PENANAMAN MODAL

1.16.01. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.16.01.00. SEKRETARIAT BPPT bppt-skt

1.16.01.01. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL bppt-pppm

1.16.01.02. BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL bppt-dppm

1.16.01.03. BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN bppt-par

1.16.01.04. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN bppt-pp

1.17. KEBUDAYAAN

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.17.01.00. SEKRETARIAT DISBUDPARPORA disbud-skt

1.17.01.01. BIDANG KEBUDAYAAN disbud-keb

1.17.01.02. BIDANG PARIWISATA disbud-par

1.17.01.03. BIDANG PEMUDA disbud-pem

1.17.01.04. BIDANG OLAHRAGA disbud-ol

1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.19.01.00. SEKRETARIAT KESBANGLINMAS kesbang-s

1.19.01.01. BIDANG KETAHANAN BANGSA kesbang-kb

1.19.01.02. BIDANG PENGEMBANGAN DEMOKRATISASI kesbang-pd

1.19.01.03. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT kesbang-pm

1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.19.02.00. SEKRETARIAT SATPOL PP satpol-skt

1.19.02.01. BIDANG KETENTERAMAN satpol-ktm

1.19.02.02. BIDANG KETERTIBAN satpol-ktb

1.19.02.03. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH satpol-ppd



Hal: 30


1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.00. PPKD

1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.20.02. KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.01. BAGIAN UMUM setda-um

1.20.03.02. BAGIAN KEUANGAN setda-keu

1.20.03.03. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM setda-sda

1.20.03.04. BAGIAN PEMBANGUNAN setda-pem

1.20.03.05. BAGIAN PEREKONOMIAN setda-ek

1.20.03.06. BAGIAN HUKUM setda-huk

1.20.03.07. BAGIAN PEMERINTAHAN setda-pe

1.20.03.08. BAGIAN KESRA setda-kes

1.20.03.09. BAGIAN ORGANISASI setda-org

1.20.03.10. BAGIAN HUMAS setda-hum

1.20.03.11. BAGIAN PERLENGKAPAN setda-per

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD

1.20.04.00. BAGIAN UMUM DPRD setwan-um

1.20.04.01. BAGIAN KEUANGAN setwan-keu

1.20.04.02. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN setwan-uu

1.20.04.03. BAGIAN PERSIDANGAN setwan-sid

1.20.05. INSPEKTORAT

1.20.05.00. SEKRETARIAT INSPEKTORAT inspek-skt

1.20.05.01. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I inspek-w1

1.20.05.02. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II inspek-w2

1.20.05.03. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III inspek-w3

1.20.05.04. INSPEKTUR PEMBANTU WILYAH IV inspek-w4

1.20.06. DINAS PENDAPATAN DAERAH

1.20.06.00. SEKRETARIAT DISPENDA dispenda-t

1.20.06.01. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN dispenda-pt

1.20.06.02. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN dispend-pb

1.20.06.03. BIDANG PELAYANAN DAN PUSAT DATA PAJAK DAERAH dispend-pd

1.20.06.04. BIDANG PENGGALIAN DAN PENGENDALIAN dispend-pp

1.20.07. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

1.20.07.00. SEKRETARIAT BKPPD

1.20.07.01. BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI bkppd-pmp

1.20.07.02. BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI bkppd-pkp

1.20.07.03. BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI bkppd-p4

1.20.08. KECAMATAN WALED waled

1.20.09. KECAMATAN CILEDUG ciledug

1.20.10. KECAMATAN LOSARI losari

1.20.11. KECAMATAN PABEDILAN pabedilan

1.20.12. KECAMATAN BABAKAN babakan

1.20.13. KECAMATAN GEBANG gebang



Hal: 31


1.20.14. KECAMATAN KARANGSEMBUNG karangsemb

1.20.15. KECAMATAN LEMAHABANG lemahabang

1.20.16. KECAMATAN SUSUKANLEBAK susukanleb

1.20.17. KECAMATAN SEDONG sedong

1.20.18. KECAMATAN ASTANAJAPURA astanajap

1.20.19. KECAMATAN PANGENAN pangenan

1.20.20. KECAMATAN MUNDU mundu

1.20.21. KECAMATAN BEBER beber

1.20.22. KECAMATAN TALUN talun

1.20.23. KECAMATAN SUMBER sumber

1.20.24. KECAMATAN DUKUPUNTANG dukupunt

1.20.25. KECAMATAN PALIMANAN palimanan

1.20.26. KECAMATAN PLUMBON plumbon

1.20.27. KECAMATAN DEPOK depok

1.20.28. KECAMATAN WERU weru

1.20.29. KECAMATAN KEDAWUNG kedawung

1.20.30. KECAMATAN GUNUNGJATI gunungjati

1.20.31. KECAMATAN KAPETAKAN kapetakan

1.20.32. KECAMATAN KLANGENAN klangenan

1.20.33. KECAMATAN ARJAWINANGUN arjawinang

1.20.34. KECAMATAN PANGURAGAN panguragan

1.20.35. KECAMATAN CIWARINGIN ciwaringin

1.20.36. KECAMATAN SUSUKAN susukan

1.20.37. KECAMATAN GEGESIK gegesik

1.20.38. KECAMATAN KALIWEDI kaliwedi

1.20.39. KECAMATAN KARANGWARENG karangwar

1.20.40. KECAMATAN TENGAH TANI tengahtani

1.20.41. KECAMATAN GEMPOL gempol

1.20.42. KECAMATAN PASALEMAN pasaleman

1.20.43. KECAMATAN PLERED plered

1.20.44. KECAMATAN PABUARAN pabuaran

1.20.45. KECAMATAN GREGED greged

1.20.46. KECAMATAN JAMBLANG jamblang

1.20.47. KECAMATAN SURANENGGALA suranengg

1.21. KETAHANAN PANGAN

1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1.21.01.00. SEKRETARIAT BKP5K bkp5k-skt

1.21.01.01. BIDANG KETAHANAN PANGAN bkp5k-kp

1.21.01.02. BIDANG PENYULUHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA bkp5k-tph

1.21.01.03. BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN bkp5k-pp

1.21.01.04. BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN bkp5k-pkp

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1.22.01.00. SEKRETARIAT BPMPD bpmpd-skt



Hal: 32


1.22.01.01. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT bpmpd-sbkm

1.22.01.02. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT bpmpd-em

1.22.01.03. BIDANG PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA DESA DAN KELURAHAN bpmpd-psdk

1.22.01.04. BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN bpmpd-pdk

1.23. STATISTIK

1.24. KEARSIPAN

1.24.01. KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN arsip

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.01.00. SEKRETARIAT DISKOMINFO kominfo-sk

1.25.01.01. BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI kominfo-pt

1.25.01.02. BIDANG APLIKASI TELEMATIKA kominfo-at

1.25.01.03. BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI kominfo-di

1.26. PERPUSTAKAAN

1.26.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH perpus

2. URUSAN PILIHAN

2.01. PERTANIAN

2.01.01. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

2.01.01.00. SEKRETARIAT DISTANBUNAKHUT distan-skt

2.01.01.01. BIDANG TANAMAN PANGAN distan-tp

2.01.01.02. BIDANG HORTIKULTURA distan-hor

2.01.01.03. BIDANG PERKEBUNAN distan-keb

2.01.01.04. BIDANG PETERNAKAN distan-nak

2.01.01.05. BIDANG KESEHATAN HEWAN distan-kh

2.01.01.06. BIDANG KEHUTANAN distan-hut

2.02. KEHUTANAN

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.04. PARIWISATA

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01.00. SEKRETARIAT DISLAKAN dislakan-s

2.05.01.01. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA dislakan-b

2.05.01.02. BIDANG PERIKANAN TANGKAP dislakan-t

2.05.01.03. BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN dislakan-k

2.05.01.04. BIDANG KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN dislakan-p

2.06. PERDAGANGAN

2.07. INDUSTRI

2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.07.01.00. SEKRETARIAT DISPERINDAG indag-skt

2.07.01.01. BIDANG INDUSTRI indag-ind

2.07.01.02. BIDANG PERDAGANGAN DAN PROMOSI indag-pp

2.07.01.03. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN indag-pk

2.07.01.04. BIDANG PENGELOLAAN PASAR indag-psr

2.08. KETRANSMIGRASIAN

Documents

MODUL PERENCANAAN SIPKD UNTUK SKPD DAN KECAMATAN …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2014/12/MANUAL... · MODUL PERENCANAAN SIPKD UNTUK SKPD DAN KECAMATAN Modul Perencanaan