Modul - Pelatihan Pemanfaatan Data Dan Informasi

Modul Pelatihan

Pemanfaatan

Data dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

1. Sistem Informasi Kesehatan 2. Tools Assessment

3. Monitoring Evaluasi 4. Indikator Kesehatan

5. Manajemen Data 6. Penyajian Data Provil

7. Advokasi 8. Sistem Informasi Geografis

Kerjasama:

Pusat Kajian Biostatistika dan Informatika Kesehatan FKM UI

Dinas Kesehatan Provinsi NTB

GTZ

i

KATA PENGANTAR

Dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) melalui

sistim “Satu Pintu” di setiap layanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat (NTB),

telah disepakati untuk melakukan pembenahan dalam kelengkapan,

ketepatan, dan kecepatan data bagi para pengguna informasi kesehatan untuk

perbaikan kebijakan kedepan.

Disadari bahwa perbaikan kondisi diatas dapat dicapai bila data dimanfaatkan

secara maksimal baik pada tingkat pengumpul maupun pada tingkat pengguna

untuk perbaikan management harian.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah membantu sehingga

Modul Pelatihan Pemafaatan Data dan Informasi Sebagai Dasar Perencanaan

Daerah dapat diselesaikan serta telah dilatihkan kepada Tim SIKDA pada

tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.

Modul ini berisikan konsep informasi kesehatan, alat untuk melakukan

assessment sistim informasi kesehatan, serta pemanfaatan data untuk

management kesehatan terkait indikator Standard Pelayanan Minimal,

pengenalan System Informasi Geografis dalam fisualisasi data.

Dengan terbitnya modul ini diharapkan dapat dipergunakan secara lebih luas

oleh staf Dinas Kesehatan di semua tingkatan sehingga manajement,

perencanaan dan kebijakan didasarkan pada data yang akurat.

Hormat kami,

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

iii

Kata Pengantar i

Daftar isi iii

Modul 1: Sistem Informasi Kesehatan 1

1.1. Definisi sistem 3 1.2. Sistem informasi kesehatan 5 1.3. Pengembangan jejaring sistem informasi kesehatan sebagai inisiasi global 6 1.4. Kebijakan sistem kesehatan nasional 7 1.5. Kegiatan pokok siknas 9 1.6. Sistem informasi kesehatan daerah (sikda) 9 1.7. Pendekatan balanced scorecard dan dimensi strategis penguatan analisis

sistem informasi kesehatan 10

Modul 2: Tools Assessment 13

2.1. Langkah-Langkah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (WHO, 2004) 15 2.2. Rencana Strategi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 15

Modul 3: Monitoring Evaluasi 29

3.1. Konsep monitoring dan evaluasi 31 3.2. Definisi serta manfaat monitoring dan evaluasi (monev) 31 3.3. Komponen indikator untuk monitoring dan evaluasi 34 3.4. Sumber & teknik pengumpulan data 37 3.5. Langkah monitoring dan evaluasi 38 Modul 4: Indikator Kesehatan 45

4.1. Definisi indikator 47 4.2. Kriteria indikator 47 4.3. Bentuk dan jenis indikator 48 4.4. Contoh indikator program 50 4.5. Langkah-langkah pengembangan indikator 62 4.6. Tools dalam pengembangan indikator 62

Modul 5: Manajemen data 69

Bagian I:Manajemen data praktis menggunakan aplikasi spreadsheet 71 I.1. Pengantar aplikasi spreadsheet 72

I.2. Penggunaan data eksternal 74 Bagian II:Fungsi analisa data Menggunakan aplikasi spreadsheet 86 II.1. Pengantar analysis tool pak (paket alat bantu untuk

Analisa data) dalam aplikasi spreadsheet 87 II.2. Penggunaan tabel pivot II.3. Fungsi-fungsi dasar untuk analisa data 89 Lampiran 98 Macro 99 Menggunakan option button 105 Menggunakan form input data pada excel 106 Fungsi-fungsi 108

DAFTAR ISI

iv

Modul 6: Penyajian data Profil 125 BAB I: Pendahuluan 127 BAB II: Visi, misi, tujuan dan kebijakan sdmk 129 BAB III: Penyusunan profil sdmk 138

Modul 7: Advokasi 157

7.1. Definisi advokasi 159 7.2. Langkah-langkah advokasi 160 7.3. Kegiatan yang harus terus menerus dilakukan 164

Modul 8: Sistem Informasi Geografis 169

8.1. Konsep Sistem Informasi Geografis (SIG) 171 8.2. Konsep Basis Data 172 8.3. Manajemen Data Spasial 174 8.4. Membangun Basis Data Spasial 8.5. Penyajian Data Kesehatan Berbasis SIG 176

MODUL 1 Pelatihan Pemanfaatan

Data Dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

1

SISTEM INFORMASI

KESEHATAN (SIK)

2

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)

3

SISTEM INFORMASI

KESEHATAN (SIK)

1.1. DEFINISI SISTEM

Secara umum sistem informasi adalah : Sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan

informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan

dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang

saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk

aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan

kontrol terhadap jalannya suatu organisasi/institusi.

Gambar 1 : Hirarki Sistem Informasi

Manajemen Strategis

Manajemen Taktis

Manajemen Operasional

● Keputusan jangka panjang ● Informasi tidak rinci ● Informasi eksternal dan internal

● Keputusan jangka panjang ● Informasi rinci

● Informasi internal

● Keputusan harian ● Informasi rinci dan spesifik

● Informasi internal

1


4

Strategis (Executive

Taktis (Management

Operasional (Data Proccessing

Gambar 2 : Topologi Sistem Informasi

Sistem sebagai sebuah pendekatan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu :

Masukan (Input)

Masukan yang diolah Masukan yang terlibat mengolah

Proses (Process) Keluaran (Output) Balikan (Feedback) Kontrol (Control) Lingkungan (Environment)


5

Gambar 3. Pendekatan Sistem 1.2. SISTEM INFORMASI KESEHATAN

A health information system cannot exist by itself, but is a functional entity within

the framework of a comprehensive health system (Suatu sistem informasi kesehatan

tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai baian dari suatu sistem kesehatan).

Effective health information system provides information support to the decision-

making process at all levels. Health information system should be

transformed into effective management tools (suatu sistem informasi kesehatan

yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan

disemua jenjang. Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi

manajemen) (WHO,2003) Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah tatanan berbagai komponen data dan

informasi kesehatan yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk

menghasilkan data dan informasi tentang kondisi kesehatan dan kinerja kesehatan

suatu wilayah. Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah

pengelolaan data dan informasi kesehatan mulai dari input (sumber data),

pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data & informasi baik

ditingkat Puskesmas dengan jaringannya, tingkat kabupaten dengan jaringannya,

serta tingkat provinsi dengan jaringannya yang terintergrasi pada satu

pusat/pengelola data.


6

Pusat / pengelola data adalah unit yang diberi kewenangan oleh pejabat yang

berwenang di suatu wilayah, untuk mengelola dan mempublikasikan data &

informasi secara resmi atas nama instansi yang bersangkutan. Perlu tim validasi

dan analisis data di tingkat puskesmas dan kabupaten yang terdiri dari lintas

program dan lintas sektor terkait. Di tingkat Kabupaten melibatkan pengelola data

puskesmas. Jaringan yang terintegrasi adalah penyatuan semua sistem-sistem

informasi berupa pengembangan, pembagian tugas, otoritas dan mekanisme saling

hubung dengan maksud untuk lebih meningkatkan efisiensi, keterpaduan dan daya

sinergi. Pada prinsipnyainformasi kesehatan merupakan informasi kesehatan yang

mendukung proses pengambilan keputusan disetiap jenjang administrasi

kesehatan. Selain itu beberapa aspek penting dalam Informasi kesehatan adalah

akurasi dan ketepatan penyajian informasi, pengelolaan informasi kesehatan harus

memadukan pengumpulan data melalui cara rutin dan non rutin. Aspek kerahasiaan

serta autoritas informasi harus diperhatikan. 1.3. PENGEMBANGAN JEJARING SISTEMINFORMASI KESEHATAN

SEBAGAI INISIASI GLOBAL Dalam mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan dibutuhkan pengembangan

jejaring (networking). Terdapat 4 prinsip dalam HMN, yaitu (1) Kepemilikan dan

keterlibatan stakeholder; (2) Keterhubungan antara sektor kesehatan dengan

insitusi penyedia data seperti Badan Pusat Statistik; (3) Harmonisasi dan ; (4)

Pendekatan yang komprehensif dalam membangun sistem informasi kesehatan.

Inisiasi global untuk membangun networking ini dikenal dengan Health Network

Matriks (HMN). Tujuan yang ingin dicapai dari HMN ini antara lain untuk

memperbaiki validitas, kualitas data dan ketersediaan data kesehatan sehingga

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (better data—better

decission—better health). (Health Matriks Network,2006.

Dalam mencapai tujuan tersebut antara lain dilakukan beberapa mekanisme teknis

yaitu, dengan mengembangkan framework dan standar dalam membangun

sistem informasi kesehatan.

Framework yang dapat dipakai sebagai standar pengembangan sistem

antara lain:


7

1. Sumber Data

2. Sumber Daya

3. Indikator

4. Manajemen Informasi

5. Produk Informasi

6. Penyebaran dan pemanfaatan informasi

Gambar 4. HMN Framework (sumber: HMN, 2006)

1.4. KEBIJAKAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Tujuan SIKNAS adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua

potensi bangsa secara sinergi efektif efisien sehingga tercapai derajat kesehatan.

Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari 6 Subsistem yaitu:

Upaya Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan

Sumberdaya Kesehatan

Obat dan Perbekalan Kesehatan


8

Pemberdayaan Kesehatan

Manajemen Kesehatan, dimana salah satu subsistemnya adalah

Sistem Informasi Kesehatan Terdapat beberapa hal yang terkait dengan kebijakan Sistem Informasi Kesehatan

Nasional, antara lain:

SIKNAS dibangun dari jejaring sistem kesehatan Provinsi, dan

Kabupaten/Kota dengan melibatkan mitra.

SIKNAS dikembangkan dalam rangka desentralisasi bidang kesehatan

dalam mencapai Indonesia Sehat 2010.

SIKNAS dikembangkan secara bertahap untuk kemudian dapat

diimplementasi- kan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

SIKNAS merupakan bagian dari SKN

SIKNAS yang efektif harus dapat menyediakan data dan informasi bagi pengambil keputusan dan masyarakat.

Gambar 3. Strategi Pengembangkan SIKNAS

Mngr & Pengambil Keputusan

Pengembangan Teknologi & Sumberdaya

Fasilitas pengembangan Sistem2 informasi kesda

Pengembangan Pelayanan data & inf. Untuk masyarakat

Masyarakat

Penetapan & pelaksanaan sistem pencatatan & pelaporan

Pengembangan pelayanan data & informasi untuk manajemen

Integrasi/kepaduan sistem2 pencatatan & pelaporan yang ada


9

1.5. KEGIATAN POKOK SIKNAS

Kegiatan pokok SIKNAS meliputi antara lain:

1. Menata Sistem Informasi Kesehatan

2. Memfasilitasi Pengembangan dan Penyelenggaraan SIK Daerah

3. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data/informasi kesehatan.

4. Mengembangkan sdm pengelola data/info, dan pemanfaatan teknologi

informasi serta pengembangan jejaring bank data

1.6. SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH (SIKDA)

Sistem Informasi Kesehatan Daerah merupakan sub sistem dari Sistem Kesehatan

Daerah yang diharapkan dapat berjalan secara sinergis, sehingga intervensi-

intervensi di bidang kesehatan dapat dilakukan secara tepat dan cepat sesuai

dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagai bagian dari lingkungan sistem, maka

dalam pengembangan sistem informasi kesehatan daerah perlu menyelaraskan

dengan tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).

Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dikembangkan untuk mendukung

pencapaian visi Indonesia Sehat 2010 dalam bidang informasi. Oleh karena itu,

maka ditetapkan visi Sistem Informasi Kesehatan Nasional yaitu INFORMASI

KESEHATAN ANDAL 2010 (Reliable Health Information 2010). Untuk mewujudkannya

maka ditetapkan misi dari pengembangan Sistem Kesehatan Nasional adalah :

a. Mengembangkan pengelolaan data yang meliputi pengumpulan,

penyimpanan, pengolahan dan analisis data.

b. Mengembangkan pengemasan data dan informasi dalam bentuk Bank Data,

Profil Kesehatan dan kemasan-kemasan informasi khusus.

c. Mengembangkan jaringan kerjasama pengelolaan data dan informasi

kesehatan.

d. Mengembangkan pendayagunaan data dan informasi kesehatan.

Arah kebijakan terhadap pengembangan sistem informasi kesehatan antara lain

adalah pengembangan manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu. Yang

dimaksud dengan kebijakan manajemen data satu pintu adalah disetiap tingkat

wilayah administratif harus memiliki bank / pangkalan / pusat /pengelola data, dan


10

secara bertahap dikembangkan sistem pengelolaan data dan informasi dengan

prinsip satu pintu melalui (berbasis) web, sehingga masing-masing pihak dapat

mengakses dengan cara yang cepat dan mudah. Tujuan dari pengembangan Manajemen Data dan Informasi Kesehatan Satu Pintu

adalah terwujudnya pengelolaan data dan informasi kesehatan mulai dari input

(sumber data), pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data &

informasi baik ditingkat Puskesmas dengan jaringannya, tingkat kabupaten dan

jaringannya, serta tingkat provinsi dan jaringannya, yang terintergrasi pada satu

pusat / pengelola data yang berdayaguna dan berhasil guna, sehingga dapat

menjadi tulang punggung pengambilan keputusan yang besifat evidence based. Pembangunan SIK terintegrasi harus berdasarkan komitmen bersama dari tingkat

puskesmas, kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, dengan membuat rancang

bangun / Master Plan Sistem Informasi Kesehatan yang disepakati bersama. Untuk

menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu

dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan

peraturan itu. Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuandaerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada

rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem

informasi. SIK yang dibangun harus bermanfaat (untuk efektivitas dan efisiensi

pelayanan) bagi yang bersangkutan, bisa memberikan informasi tentang hasil

kinerja dan derajat kesehatan wilayah, serta informasi yang evidence base sebagai

tulang punggung pengambilan keputusan.

1.7. PENDEKATAN BALANCED SCORECARD DAN DIMENSI STRATEGIS PENGUATAN ANALISIS SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Analisis situasi sistem yang sedang berjalan (Existing System) dilihat dengan

pendekatan Balanced Scorecard dan analisis SWOT. Tujuannya agar hasil yang

didapat dilapangan dapat dikaji secara mendalam berdasarkan komponen

manajemen SIK yang strategis. Empat perspektif manajemen berdasarkan

Balanced Scorecard yaitu Pendanaan (Financial), Pengguna (Customer), Proses

Bisnis/Lingkup Kegiatan (Bisnis Proses), Pembelajaran (Continual Improvement). Hasil kuantifikasi dari keempat perspektif tersebut akan menjadi dasar untuk


11

melakukan analisis SWOT untuk mengembangkan empat tipe strategi dalam

pengembangan SIK terintegrasi yaitu strategi Kekuatan-Peluang (Strengths –

Opportunities/SO), Strategi Kelemahan – Peluang (Weakness – Opportunities/WO),

Strategi Kekuatan-Ancaman (Strengths – Threats/ST), dan Strategi Kelemahan-

Ancaman (Weakness – Threats/WT). A. Pendanaan (Financial)

Dimensi pendanaan (financial) merupakan kemampuan pembiayaan (sumber

pendanaan) untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi guna

keberlangsungan sistem informasi. Alokasi dana merupakan komponen yang

penting dalam pengembangan SIK terintegrasi, terutama dalam konteks memenuhi

input dan terlaksananya proses untuk menghasilkan informasi yang adequate dan

tepat waktu.

Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan, pengembangan SIK lebih mengarah

kepada pengembangan sumber daya manusia, sehingga pendanaan lebih

diarahkan kepada pengembangan SDM. Selain itu, juga digunakan untuk

membangun protokol/prosedur manajemen data yang terstandarisasi. Protokol

yang standar akan memperkuat dan mempermudah manajemen informasi

kesehatan nasional. Manajemen data dimulai dari pengumpulan data sampai

dilakukannya diseminasi informasi baik dalam bentuk laporan tertulis atau bahkan

kearah penggunaan media elektronik. B. Pengguna (Customer)

Pengguna dapat diterjemahkan dalam konteks lingkungan (stakeholder) yang

merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi pembangunan dan penerapan

sebuah SIK terintegrasi. Pengaruh yang paling terlihat dari analisis situasi dengan

perspektif pengguna menunjukkan faktor keterlibatan dan koordinasi antar

departemen atau unit-unit dalam konteks E-Goverment memiliki skor yang cukup

besar untuk menjadi perhatian

.

C. Proses Bisnis (Business Process)

Proses bisnis merupakan lingkup kegiatan terkait dengan sistem pencatatan dan

pelaporan dari seluruh sumber data kesehatan. Sumber data kesehatan adalah

seluruh proses bisnis dalam pembangunan kesehatan, baik upaya kesehatan

masyarakat maupun pelayanan medis dan laboratorium. Proses bisnis dalam

lingkup SIKNAS menunjukkan kemampuan pusat dalam mengumpulkan dan


12

mengintegrasikan data kesehatan baik dari daerah maupun kemampuan dalam

menganalisis dan memanfaatkan data kesehatan nasional. D. Pembelajaran (Continual Improvement)

Komponen yang termasuk dalam aspek pembelajaran termasuk komponen Sumber

Daya Manusia (peningkatan kemampuan, jenjang karir dan jumlah), pemeliharaan

dan penyempurnaan sistem (dalam konteks penggunaan teknologi ICT), serta

audit sistem (Quality Assurance). Perspektif pembelajaran memperlihatkan tiga

faktor yang perlu diperhatikan yaitu manajemen SDM, pengelolaan data serta audit

sistem informasi.


Data Dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

TOOLS ASSESSMENT

13

14

TOOLS ASSESSMENT

15

TOOLS ASSESSMENT

2.1. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KESEHATAN (WHO, 2004) :

(1) Review the existing system

(2) Define the data needs of relevant units within the health system

(3) Determine the most appropriate and effective data flow

(4) Design the data collection and reporting tools

(5) Develop the procedures and mechanisms for data processing

(6) Develop and implement a training programme for data providers and data users

(7) Pre-test, and if necessary, redesign the system for data collection, data

flow, data processing and data utilization

(8) Monitor and evaluate the system

(9) Develop effective data dissemination and feedback mechanisms

(10) Enhance the HMIS 2.2. RENCANA STRATEGI SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

(SIKDA)

2

Proses Analisis Pengembangan Master Plan

Komponen Master Plan

Tools dan Best Practice (BSC & HMN)

Visi & Misi

EFE & IFE

Tujuan Matrix IE

Perumusan Strategy

KPI

Timeframe

SDMStrategy Networking Strategy

Indikator Strategy

Protokol Strategy

ICT Strategy

TOOLS ASSESSMENT

16

1. Analisis Situasi

Proses analisis merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mendapatkan

gambaran kondisi terkait dengan pelaksanaan SIK di setiap entitas yang

terlibat. Kegiatan ini merupakan hasil assessment yang dilakukan dengan teknik

wawancara mendalam. Hasil kegiatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai

bahan pengembangan rencana induk (Master Plan). Perspektif Financial

Merupakan kemampuan Financial/ Pembiayaan, sumber pendanaan untuk

pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi guna keberlangsungan

sistem informasi. Alokasi dana merupakan komponen yang penting dalam

pengembangan SIK terintegrasi, terutama dalam konteks pemenuhan input dan

proses untuk dapat menghasilkan output. Perspektif Customer (Environment)

Customer dapat juga diterjemahkan dalam konteks lingkungan atau kondisi

yang mempengaruhi dari pembangunan dan penerapan sebuah SIK terintegrasi. Perspektif Bisnis Proses

Semua komponen yang terkait dalam lingkup kegiatan manajemen data

(collecting, procesing, anlyzing, disemination) data kesehatan. Perspektif Pembelajaran

Komponen yang termasuk dalam aspek pembelajaran audit sistem (Quality

Assurance) untuk komponen Sumber Daya Manusia (peningkatan kemampuan,

jenjang karir), Maintenance hardware, Penyempurnaan System Requierement

Evaluasi

Faktor

Internal

Evaluasi

Faktor

External

Analisis

Situasi

Frame

Work

Perumusan

Strategi

Perumusan

Strategi

dengan

komponen

Matrik

SWOT

KPI

RoadMap

TOOLS ASSESSMENT

17

Specification (dalam konteks penggunaan teknologi ICT).

2. Pengukuran External Factor (EFE) dan Internal Factor (IFE)

Ketidakberhasilan dalam pengembangan sistem informasi lebih disebabkan

karena perencanaan yang kurang baik dimana identifikasi dari faktor-faktor

penentu keberhasilan (critical succes factors) dalam implementasi sistem kurang

lengkap dan menyeluruh.

Analisis internal dan eksternal sistem penting dilakukan agar dapat diukur

sehingga dapat menghasilkan rumusan analisis kondisi lingkungan sistem baik

lingkungan internal maupun eksternal yang kemudian dijadikan acuan untuk

merumuskan dan menetapkan strategi pengembangan sistem.

Analisis terhadap internal sistem digunakan untuk melakukan introspeksi

terhadap faktor kekuatan dan kelemahan. Sedangkan hasil analisis eksternal

bertujuan untuk menghasilkan rumusan peluang dan ancaman yang akan

dihadapi sistem yang dikembangkan di masa mendatang.

Dalam pengukuran EFE dan IFE, critical sucses factor yang telah diidentifikasi

diberikan nilai bobot untuk melihat seberapa besar pengaruh factor tersebut

terhadap keselurahan factor yang membangun/mempengaruhi

pembangunan/pengembangan SIKDA. Kisaran nilai pembobotan adalah 1-4,

dimana 1 menunjukkan nilai CSF berpengaruh kecil, 4 menunjukkan nilai CSF

berpengaruh besar.

Untuk pengukuran kondisi maka dilakukan penilaian pada critical sucses factor

dengan kisaran skala 1-4. Untuk faktor peluang dan kekuatan, skala 1

menunjukkan keadaan / kondisi yang buruk, dan skala 4 menunjukkan

keadaan/kondisi sangat baik. Untuk faktor tantangan dan kelemahan, skala 1

menunjukkan keadaan / kondisi yang sangat buruk, dan 4 menunjukkan

keadaan/ kondisi sangat baik.

3. MATRIX IE

Merupakan penggambaran hasil evaluasi/pengukuran faktor-faktor Eksternal dan

Faktor- faktor Internal sehingga dapat memperlihatkan posisi dan kondisi

organisasi. Hal ini akan berkaitan dengan perumusan dan menentukan strategi

dalam perspektif manajemen (Balance scorecard)

TOOLS ASSESSMENT

18

4. Matrix SWOT Strategi SO atau strategi kekuatan – peluang menggunakan kekuatan internal

sistem (existing system) untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO

atau strategi kelemahan – peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan

dengan memanfaatkan peluang. Strategi ST atau strategi kekuatan – tantangan

menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi tantangan. Dan

strategi WT atau strategi kelemahan – tantangan merupakan taktik defensive

yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari tantangan. Penggunaan pendekatan Balanced Scorecard memberikan kerangka yang

komprehensif dan sistematik dalam analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan dalam pengembangan SIK Terintegrasi kemudian

dianalisis melalui empat perspektif Balanced Scorecard : keuangan, customer,

proses bisnis, dan pembelajaran. Identifikasi terhadap keempat perspektif

tersebut akhirnya menghasilkan rumusan kekuatan, kelemahan, peluang

dan tantangan yang kemudian digunakan untuk perencanaan strategi

pengembangan SIKDA. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada

dalam sistem yang berjalan saat ini (existing system), antara lain:

a. Strategi Peluang – Kekuatan (SO)

b. Strategi Peluang – Kelemahan (OW)

c. Strategi Tantangan – Kekuatan (ST)

d. Strategi Tantangan – Kelemahan (TW)

5. Perumusan Tujuan dan Penetapan Indikator (Key Performance Indicator) Perumusan tujuan serta penetapan indikator yang dpaat dijadikan pengukuran

keberhasilan kinerja ataupun pencapaian sebuah rencana stategis pengembangan

Sistem 6. Penetapan Sasaran dan Target

Sasaran merupakan rencana atau road map kegiatan yang akan dilaksanakan

setelah menganalisis faktor internal dan eksternal. Dalam setiap pelaksanaan

kegiatan harus memiliki target pencapaian sehingga pada tiap kurun waktu

tertentu dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja dalam hal ini adalah

pengembangan SIKDA.

TOOLS ASSESSMENT

19

Tools Asessment

Menurut WHO

TOOLS ASSESSMENT

20

TOOLS ASSESSMENT

21

TOOLS ASSESSMENT

22

TOOLS ASSESSMENT

23

TOOLS ASSESSMENT

24

TOOLS ASSESSMENT

25

TOOLS ASSESSMENT

26

BALANCE SCORECARD

(dalam software sederhana Tools Balancescorecard Banggai diformat Ms.excell)


Data Dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

MONITORING EVALUASI

27

28

MONITORING DAN EVALUASI

29

MONITORING EVALUASI

(MONEV)

3.1. KONSEP MONITORING DAN EVALUASI

Pertanyaan penting yang selalu dikemukakan terhadap berjalannya suatu program

antara lain; Apakah program tersebut berjalan sesuai yang direncanakan?;

Apakah telah mencapai populasi atau target yang ingin dicapai?;

dan Seberapa besar tujuan tercapai? Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab karena jangan sampai sumber daya

yang harus maupun telah dialokasikan, untuk program-program tersebut, tetapi

tidak dapat memperlihatkan hasil dan kinerja upaya kesehatan masyarakat secara

jelas. Monitoring dan evaluasi terkadang dilakukan orang secara sederhana, namun ada

juga yang melakukannya secara lebih hati-hati, dan membuatnya menjadi lebih

kompleks, sehingga monitoring dan evaluasi menjadi proses yang memerlukan

waktu dan tenaga yang lebih banyak. Pertanyaan kemudian yang perlu diketengahkan adalah bagaimana kita dapat

memanfaatkan kemampuan yang terbatas, seperti tenaga, waktu dan uang

(sumberdaya), untuk dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berguna

bagi pengembangan program.

3.2. DEFINISI SERTA MANFAAT MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

1. Monitoring

Definisi Monitoring Monitoring atau pemantauan adalah upaya sistematis yang bersifat periodik atau

terus menerus (berkesinambungan) untuk mengetahui sedini mungkin apakah

3


30

pelaksanaan program sesuai atau menyimpang dari rencana semula dengan

memanfaatkan sekumpulan indikator terpilih. Pemantauan atau monitoring diperlukan karena beberapa alasan, antara lain;

- Sistem monitoring sangat penting untuk dilaksanakan namun sangat lemah

dalam pelaksanaannya

- Perlu dilakukan pengembangan indikator yang jelas dan kuat untuk

pelaksanaan monitoring

- Selain itu perlu dibangun cara melaksanakan monitoring, termasuk indikator

monitoring, stategi pengukuran yang terintegrasi dengan system informasi kesehatan

Monitoring harus menjadi bagian dalam sistem informasi kesehatan. Hal tersebut

termasuk basis data yang berkualitas dan terus menerus diperbaharui (up-to-date)

terhadap sumberdaya manusia kesehatan, informasi finansial, infrastruktur

kesehatan, keberadaan jenis pelayanan kesehatan, logistik dan sistem suplaynya. Manfaat Monitoring

Mengenali masalah program yang sedang dilaksanakan dengan sedini mungkin,

melakukan perbandingan antar lokasi/tempat, menilai trend status situasi tertentu,

sehingga dapat diambil tindakan korektif secara cepat dan tepat. Monitoring diharapkan dapat menjawab dua pertanyaan penting, berikut ini:

1. Apakah program telah mencapai populasi atau target yang diinginkan?

2. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan?

2. Evaluasi Definisi Evaluasi

Evaluasi merupakan proses periodik dan sistematis untuk menilai seluruh fungsi

organisasi dengan cara menilai hasil yang dicapai kemudian dibandingkan dengan

tujuan/harapa/target yang ingin dicapai. Evaluasi melihat hasil dari proses kegiatan

secara keseluruhan. Hal terpenting bahwa data evaluasi yang digunakan tidak

hanya dari hasil monitoring tetapi perlu didukung dengan data lain seperti survei,

review dokumen untuk memperkuat hasil evaluasi.


31

Tujuan Evaluasi adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah tujuan telah tercapai?

2. Berapa besar pengaruh program?

3. Apa saja hasil atau akibat yang tidak diharapkan dari program?

4. Bagian program mana yang paling atau kurang berhasil?

Beberapa alasan mengapa orang perlu melakukan evaluasi adalah beragam,

namun umumnya untuk menilai;

1. pencapaian program (achievement), melihat apa yang telah dicapai

2. mengukur kemajuan (progress), yang terkait dengan tujuan program

3. peningkatan monitoring, untuk menajemen yang lebih baik

4. Identifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program

5. melihat efektifitas program, atau melihat perbedaan yang dicapai program

6. melihat cost-benefit, apakah biaya yang dikeluarkan sesuai

7. mengumpulkan informasi, untuk perencanaan yang lebih baik

8. Menyebarkan pengalaman, untuk menghindari kesalahan yang sama, atau

adopsi metode yang sama

9. meningkatakan efektifitas program, untuk meningkatkan dampak

10. untuk perencanaan yang lebih baik

11. akuntabilitas program bagi sponsor

Karena evaluasi harus melayani berbagai kebutuhan tersebut, maka evaluasi juga

mempunyai strategi atau metode yang banyak, dan dilakukan pada berbagai

tingkatan pelaksanaan program;

1. Pada perencanaan, menilai kelemahan dan kekuatan dalam suatu

intervensi untuk menjadi lebih baik

2. pada proses, untuk menentukan derajat efektifitas program, terhadap target

dari sumberdaya, pelayanan dan keuntungan yang diharapkan oleh

sponsor.

3. Pada dampak, untuk melihat efek dari intervensi

Evaluasi sebagai salah satu dari fungsi manajemen bertujuan untuk mengetahui

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu perencanaan, sekaligus mengukur

seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan dengan ukuran-ukuran yang dapat

diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perencanaan. Tujuan utama dari penilaian/evaluasi adalah agar hasil penilaian tersebut dipakai sebagai umpan


32

balik bagi perencanaan selanjutnya.

Monitoring VS Evaluasi

Monitoring:

melihat kemajuan kinerja program (performance) secara periodik

untuk tindakan korektif

Evaluasi :

menilai hasil program (outcomes) untuk perbaikan program

selanjutnya

3.3. KOMPONEN INDIKATOR UNTUK MONITORING DAN EVALUASI

Informasi yang dibutuhkan adalah salah satu hal yang harus dikemukakan pada

awal direncanakannya monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk

mengetahui apa yang telah dan akan diketahui untuk menilai suatu intervensi. Jenis

informasi yang akan dikumpulkan akan berkaitan erat dengan metode atau cara

yang akan digunakan dalam melaksanakan monitrong dan evaluasi, sehingga

perencaan dapat lebih lengkap dan terarah.

Informasi tersebut berupa indikator, yaitu ukuran tidak langsung (indirect) yang

digunakan dalam proses monev untuk membantu mengukur perubahan-perubahan

yang merefleksikan “keadaan sebenarnya”. Contoh: Berat Badan Menurut Umur

(BB/U) merupakan ukuran tidak langsung (indikator) untuk menilai status gizi anak.

Bila pengukuran dilakukan berturut-turut sepanjang waktu, maka akan memberikan

informasi arah dan kecepatan perubahan program yang terjadi, sehingga dapat

dipakai untuk membandingkan daerah atau kelompok lain yang berbeda pada

waktu yang sama atau kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda.

Biasanya indikator dalam bentuk indeks, kuantitatif dan kualitatif. Contohnya:

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat

karena kematian bayi disebabkan bukan disebabkan bayi tersebut tetapi tergantung

perlakuan keluarga kepadanya. Oleh karena itu secara langsung, AKB

menunjukkan indikator kematian bayi, tetapi secara tidak langsung menunjukkan

tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara.


33

Indikator dapat dibedakan menjadi indikator input, output, dan efek dan impact.

Indikator input dan output merupakan indikator di tingkat program yang bertujuan

menilai kinerja (performance) program, sedangkan indikator efek dan impact

merupakan indikator di tingkat masyarakat/populasi yang menjadi target

program/intervensi. Indikator di tingkat masyarakat bertujuan menilai outcome

keberhasilan dari program baik bersifat efek (intermediate outcomes) seperti

peningkatan pengetahuan, peningkatan prevelansi kontrasepsi maupun impact

(long-term outcomes) seperti penurunan fertilitas, penurunan kematian ibu.

Tabel 1. Contoh indikator Pelayanan Keluarga Berencana

Tingkat Program (Kinerja)

Tingkat Masyarakat (Outcome)

Input Ketersediaan tenaga,

suplai peralatan dana

Output Utilisasi pelayanan Kualitas pelayanan Kontak Akses Pelayanan

Efek

Perilaku (dikenal dengan Cakupan) Pengetahuan Prevalensi kontrasepsi

Impact Penurunan fertilitas (TFR)

Apabila kita akan melakukan evaluasi program maka memfokuskan pada indikator

outcome di tingkat masyarakat, sedangkan apabila kita akan melakukan monitoring

maka memfokuskan pada indikator kinerja di tingkat program untuk mendapatkan

masukan tindakan korektif apa yang diperlukan.

Berapa banyak indikator yang digunakan?

Dalam menentukkan keberhasilan program, penggunaan satu indikator saja tidak

dapat menggambarkan keadaan yang kita inginkan karena dimensi program yang

kita lakukan pasti banyak. Padahal indikator biasanya bersifat parsial, yaitu hanya

mengukur salah satu bagian aspek yang akan diukur, apalagi pengukuran yang

dilakukan biasanya bersifat tidak langsung. Namun demikian, menggunakan terlalu

banyak menggunakan indikator justru juga akan mempersulit penilaian karena akan

semakin banyak data yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Solusinya, dalam

penentuan indikator perlu adanya keseimbangan (balancing) yang relevan dalam


34

menentukkan jumlah indikator yang akan ditetapkan. Kriteria yang digunakan

adalah keseimbangan antara kriteria akademik dengan kriteria praktis.

Kriteria akademik seleksi indikator

Valid, mengukur apa yang diukur

Objektif, hasil sama, walau diukur oleh orang berbeda dengan waktu

berbeda

Sensitif, hasil pengukuran berubah sesuai perubahan kondisi yang diukur

Spesifik, hasil pengukuran berubah hanya apabila kondisi yang diukur

berubah, bukan karena perubahan kondisi lain yang tidak diukur

Kriteria praktis seleksi indikator, adalah data dapat diperoleh dengan mudah

sesuai sumber daya yang ada/tersedia.

Ukuran Indikator

Beberapa ukuran indikator yang biasa digunakan, yaitu:

Jumlah : merupakan ukuran yang paling sederhana, yaitu hanya jumlah

kejadian atau objek/kasus. Contoh: 56 kunjungan, 9765 bayi yang

diimunisasi

Ratio : perbandingan dua angka (pembilang/numerator dan

penyebut/denominator) yang saling terpisah satu sama lain atau pembilang

bukan bagian dari penyebut. Contoh: jumlah dukun terlatih per populasi

(1:490), rasio jenis kelamim (99:100), dan jumlah kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (390: 100.000).

Proporsi : Ratio perbandingan pembilang dengan penyebut dimana

pembilang merupakan bagian dari penyebut. Contoh: Dari 5000 balita

terdapat 3250 bayi telah diimunisasi (3250/5000= 0,65)

Persentase: proporsi dikalikan 100. Contoh: 65% bayi telah diimunisasi

(3250/5000 * 100= 0,65)

Umumnya ukuran indikator menggunakan ukuran ratio dan proporsi dibanding

dengan ukuran jumlah/angka absolut. Hal ini dikarenakan ukuran ratio dan

proporsi memiliki kelebihan, yaitu:

Membuat perbandingan antara dua populasi yang berbeda, yang mungkin

berbeda dalam jumlah orang yang beresiko, oleh karena itu perlu


35

pembakuan dengan mempertimbangkan populasinya. Contoh: membuat

perbandingan masalah status gizi ibu hamil antar beberapa desa, maka

perlu dipertimbangkan jumlah ibu hamil di masing-masing desa; atau

membandingkan status gizi ibu hamil di satu desa dibandingkan 3 tahun

mendatang, maka perlu dipertimbangkan jumlah ibu hamil dua periode

tersebut.

Menghitung taksiran jumlah kasus, dengan menggunakan angka rata-

rata nasional/standar nasional yang telah diketahui maka taksiran kasus

dapat diketahui. Contoh: angka kematian bayi nasional 120 per 1000

kelahiran hidup per tahun, jika kecamatan tercatat terdapat 200 kelahiran

hidup maka taksiran kematian bayi 120/1000 * 200 = 48 per 1000 kelahiran

hidup.

3.4. SUMBER & TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber Data

Kebutuhan data untuk kegiatan monev sangat penting, mengingat data merupakan

bukti yang menunjukan fakta kondisi yang sebenarnya di masyarakat. Data yang

digunakan untuk monitoring & evaluasi dikumpulkan dari banyak sumber. Secara

garis sumber data dibedakan menjadi dua sumber, yaitu pertama berasal dari

masyarakat (population data based) dan yang kedua berasal dari fasilitas (facility

data based). Sumber data tersebut sangat terkait dengan tingkat pengukuran.

Apabila monitoring dilakukan di tingkat program maka sumber data berasal dari

fasilitas baik melalui data rutin program maupun survei yang di fasilitas, sedangkan

jika monitor dilakukan di tingkat masyarakat maka sumber data berasal dari

masyarakat.


36

Tabel 2. Sumber Data

Tingkat Pengukuran Sumber Data Contoh

Output (Tingkat program)

Data rutin program Facility survei

Sistem pencatatan pelaporan puskesmas Exit interview

Outcomes (Tingkat Masyarakat)

Survei masyarakat Survei nasional

Rapid Survei SDKI* SKRT**

* SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia): salah satu survei nasional yang

memfokuskan pada masalah kependudukan & Keluarga Berencana

** SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga): salah satu survei nasional yang

memfokuskan pada masalah kesehatan (kesakitan, kematian, dan disabilitas)

Teknik Pengumpulan Data

Data untuk monitoring dapat dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut, dapat

dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

1. Angket, merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat searah karena

responden mengisi jawaban pada instrumen yang diberikan. Ini berarti

responden harus berpendidikan tinggi minimal dapat membaca menulis.

2. Wawancara, teknik ini merupakan teknik yang paling banyak dikenal dan

dipakai, bersifat dua arah dan menggunakan isntrumen/kuesioner dengan

pertanyaan terstruktur.

3. Observasi, seringkali beberapa fenomena/gejala di sekitar kita yang tidak

dapat tanyakan, tetapi dapat diukur lewat pengamatan/observasi.

Contohnya: menilai ketrampilan bidan dalam melakukan pemasangan IUD,

apakah sesuai dengan standar pelayanan medis.

4. Review Dokumen, melakukan pencatatan data dari dokumentasi kegiatan

atau program yang ada.

3.5. LANGKAH MONITORING DAN EVALUASI

Perencanaan

Tahap 1: Tentukan tujuan monitoring

Langkah pertama dalam melakukan monitoring, yaitu 1) tentukan

kegiatan/program apa yang akan dimonitor; 2) dan jabarkan tujuannya?.

Gunakan matriks berikut ini:

Contoh:


37

Matriks 1. Kegiatan & Tujuan Monitoring

Kegiatan yg dimonitor

Tujuan Jenis Indikator

Keluarga Berencana

Mengetahui tingkat pemakaian kontrasepsi Output

Mengetahui tingkat pengetahuan perempuan mengenai KB

Effect

Mengetahui banyak kehamilan yang tidak direncanakan

Effect

KIA/ Persalinan Aman

Mengetahui banyaknya dukun terlatih Input

Mengetahui penanganan kasus komplikasi obstetrik

Output

Mengetahui banyaknya persalinan aman Effect

Tahap 2: Tentukan lingkup monitoring

Sesudah program & tujuan monitoring telah dijabarkan, kita sebaiknya

menentukan seberapa luas lingkup monitoring yang akan dilakukan. Berikut ini

beberapa pertanyaan penting untuk menentukan ruang lingkup monitoring, yaitu:

Matriks 2. Tentukan lingkup monitoring

1. Seberapa luas area yang dimonitor? Desa Sinargalih Kecamatan Kemang

2. Fasilitas apa saja yang akan dimonitor ? Puskesmas 3. Petugas apa saja yang akan dipilih (managers, penyedia pelayanan, atau

volunter)? bidan

4. Berapa lama monitor akan dilakukan ? 6 bulan

Lingkup monitoring perlu dipertimbangkan karena terkait dengan lamanya waktu

pengumpulan dan pengolahan serta analisa datanya. Apabila lingkup montoring

terlalu, dapat menjadi beban dalam pengumpulan data sehingga dapat terjadi

keterlambatan untuk mendapatkan informasi untuk tindakan korektif.

Tahap 3: Tentukan indikator dan/atau performance standard (Target)

Setelah tujuan dan lingkup monitoring telah dijabarkan, maka lakukan pemilihan

beberapa indikator sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang telah dipilih

kemudian dijabarkan ukuran indikator yang dipilih apakah dalam bentuk

jumlah/angka absouli, ukuran ratio, atau proporsi/persentase?, jabarkan formulasi

perhitungan indikator tersebut baik numerator maupun denominator. Formulasi

tersebut diperlukan untuk mengetahui dimana data tersebut bersumber.


38

Matriks 4. Tentukan indikator, formulasi indikator dan standar/target.

Tujuan Indikator & Formulasi Standar /target

Mengetahui tingkat pemakaian kontrasepsi

% pemakaian kontrasepsi modern

wanita yang memakai kontrasepsi modern --------------------------------------------------- x 100%

wanita usia subur (15-49 tahun)

67%

Mengetahui tingkat pengetahuan perempuan mengenai KB

% wanita mengetahui salah satu jenis kontrasepsi modern & dimana tahu mendapatkannya

wanita mengetahui salah satu jenis kontrasepsi modern & dimana tahu mendapatkannya ----------------------------------------------------------- x 100%

wanita usia subur (15-49 tahun)

90%

Mengetahui banyak persalinan aman

% wanita melahirkan yang ditolong tenaga kesehatan (nakes)

wanita yang ditolong nakes pada persalinan terakhir ----------------------------------------------------------- x 100%

persalinan terakhir

60%

Tidak kalah penting adalah penentuan standard (performance standard) untuk

masing-masing indikator, biasanya dikenal dengan “Target”. Target dibutuhkan

untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan efektif, contohnya: berapa

persen seharusnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan?, berapa persen

seharusnya imunisasi lengkap pada balita dicapai? ; berapa jumlah balita yang

seharusnya berat badan naik per bulan? dll. Pertanyaan ini diketahui jika kita

membandingkan dengan target. Target bisanya ditetapkan menggunakan rata-

rata nasional atau local ataupun ditetapkan oleh instansi terkait.


39

Contoh penggunaan target, yaitu sebagai berikut:

Target cakupan imunisasi lengkap biasanya ditetapkan 80% dari jumlah balita.

Jika diperkirakan jumlah balita di kabupaten 5000 dan tercatat jumlah balita yang mendapatkan imunisasi lengkap sebanyak 3250 orang

Cakupan imunisasi lengkap

bayi yang diimunisasi (3250) ---------------------------------------- x 100 = 65%

balita di kabupaten (5000)

Pencapaian program:

bayi yang diimunisasi 3250 ---------------------------------------- x 100 = 81%

balita 5000 * 0.80

Ini berarti cakupan 65% (3250/5000*100) atau lebih rendah 15% di bawah target atau program yang dilaksanakan baru mencapai 81% dari target.

Implementasi

Tahap 4: Tentukan sumber data dan teknik pengumpulan data

Untuk setiap indikator, tentukan sumber dan teknik pengumpulan data. Untuk satu

indikator sumber data bisa berbeda-beda. Pilihan sumber informasi tergantung

ketersediaan system informasi. Sebagian besar sumber data monitoring dan

evaluasi berasal dari data rutin yang ada, seperti catatan logistik, register

pengobatan, catatan rekam medis pasien.

Buat matriks berikut ini:

Matriks 5. Sumber dan teknik pengumpulan data

Indikator & Formulasi Sumber

data

Teknik Pengumpulan data

% pemakaian kontrasepsi modern Survei masyarakat Wawancara

% wanita mengetahui salah satu jenis kontrasepsi modern & dimana tahu mendapatkannya

Survei masyarakat Wawancara


Survei masyarakat Wawancara

% dukun yang mendapatkan pelatihan Catatan rutin program

Review dokumen


40

% pemakaian kontrasepsi modern 40% 67% 60% % wanita mengetahui salah satu jenis kontrasepsi modern & dimana tahu mendapatkannya

80% 90% 89%


45% 60% 75%

Tahap 5: Lakukan Pengolahan dan Analisa data

Ada beberapa cara untuk melakukan pengolahan & analisa data, yaitu sebagai

berikut:

Membandingkan pencapaian hasil program dengan target program

% Indikator & Formulasi Hasil Standar Pencapaian

target

Membandingkan hasil kegiatan dengan standar/target untuk beberapa periode

Gambar 1. Pencapaian program imunisasi lengkap: Jan’05 – Okt’05

80

70

60 50

40 47.6

30

20

10

0

Actual Target

50

49.3

85

49.7

85

55.6

Jan'05 April'05 Juli'05 Okt'05

Membandingkan hasil kegiatan antar tempat kegiatan

Average number of clients per week by cities and year

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999

LSW NLSW

Jakarta

Surabay a

Manado


41

Tahap 6 : Menyajikan dan laporkan temuan serta lakukan tindakan

Korektif

Kemukakan temuan utama

Cari masukan penyebab dan solusi, apabila masalah teridentifikasi, maka:

o Kenali penyebab

o Deskripsikan penyebab

o Rencanakan dan melaksanakan solusi

o Monitor apakah tindakan sudah benar dan hasil sesuai

keinginan

Kepustakaan

Feuerstein, M-T, 1990, Partners in Evaluation, Evaluating Development and

Community Programmes with Participants, Macmillan, London and

Basingstoke.

Rossi, P.H., and H.E. Freeman, 1993, Evaluation, a System Approach 5, Sage

Publication, Newbury Park – London – New Delhi.

Lazenbatt A., 2002, The Evaluation Handbook for Health Professionals, Routledge,

London and New York.


41

42


Data Dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

INDIKATOR KESEHATAN

43

44

INDIKATOR KESEHATAN

45

INDIKATOR KESEHATAN

Suatu instansi yang telah mempunyai visi dan misi untuk mencapainya tentu

membutuhkan informasi untuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan

pelaksanaan dan evaluasi. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah

mengidentifikasi kebutuhan informasi. Apabila daftar informasi telah tersusun

barulah untuk masing-masing informasi ditetapkan indikatornya yang tepat.

4.1. DEFINISI INDIKATOR

Ada beberapa definisi indikator, diantaranya sebagai berikut :

a. Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-

perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO,

1981)

b. Indikator adalah statistik dari hal normatif yang menjadi perhatian kita yang

dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif dan

berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek- aspek penting dari suatu

masyarakat (Departemen kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika

Serikat, 1969)

c. Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk

kepada kita tentang suatu kejadian tertentu, sehingga dapat digunakan

untuk mengukur perubahan (Green, 1992)

4.2. KRITERIA INDIKATOR

Penetapan Indikator, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai sebagai

berikut:

a. Bermanfaat artinya indikator dapat segera memperlihatkan tindakan yang

diperlukan untuk meningkatkan kinerja program

b. Terjangkau artinya indikator dapat disediakan dalam format dan waktu

yang sesuai dengan keperluan program

. Etis artinya seluruh proses mulai dari pengumpulan data, pengelolaan sampai

dengan penyajian data untuk indikator bersifat etis yaitu memenuhi hak

individu, dalam hal kerahasiaan, kebebasan untuk memberikan keterangan

4

INDIKATOR KESEHATAN

46

(data) dan informed consent, sehubungan dengan implikasi dari data

ditengah-tengah masyarakat umum

d. Robust artinya indikator tersebut memenuhi syarat ilmiah yaitu valid, reliabel,

spesifik dan sensitif

1) valid artinya indikator tersebut dapat mengukur situasi yang memang sedang

dipelajari

2) reliabel artinya hasil pengukurannya selalu akurat dan konsisten

3) spesifik artinya indikator tersebut dapat secara khas mengidentifikasi situasi

yang sedang dipelajari dan tidak mengikutsertakan kasus-kasus lain yang

sedang dipelajari

4) sensitif artinya indikator tersebut mampu memperlihatkan perubahan situasi

yang sedang dipelajari

e. Mewakili artinya indikator dapat mencakup seluruh komponen atau kelompok

masyarakat yang menjadi sasaran program

f. Dimengerti artinya indikator dapat dengan mudah dimengerti dan

disimpulkan oleh pelaku program.

Sesuai kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota

diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk menangani urusan

pemerintahan termasuk kesehatan. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka SK

Menkes RI No. 1457/Menkes/SK/X/2003 menetapkan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal ini

merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di

Kabupaten/Kota.

Kinerja dalam Arsitektur Program merupakan struktur yang menghubungkan antara

sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen

untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran. Pengukuran

kinerja memerlukan penetapan-penetapan indikator yang sesuai dan terkait dengan

informasi kinerja yang terdiri dari input, kegiatan, output, outcome dan impact.

Secara konseptual, bagan informasi adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KESEHATAN

47

DAMPAK Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome

Apa yang ingin diubah

OUTCOME

Manfaat dlm jangka menengah untuk beneficiaries ttt sbg output

Apa yang ingin dicapai

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yang Apa yg dihasilkan (barang / jasa)

KEGIATAN

Proses/kegiatan yang menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakan

INPUT Sumberdaya yg memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

Sumber daya yang digunakan dlm bekerja

Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja

berkaitan dengan informasi kinerja (input, activities, output, outcome,

impacts).

4.3. BENTUK DAN JENIS INDIKATOR

Bentuk Indikator dapat berupa :

Jumlah

Proporsi

Rasio

Rate

Jenis Indikator

1.Indikator sistem

Input; sumberdaya kesehatan

Proses; monitor aktifitas

Output; hasil pelayanan (cakupan)

INDIKATOR KESEHATAN

48

Effect; KAP

Outcome; efek jangka panjang (mortality, AHH)

2. Indikator program

Pembangunan Kesehatan

Tingkat Puskesmas (basic 6)

Tingkat Dinas Kesehatan

Pelayanan Medis

Tingkat Puskesmas (dalam gedung)

Tingkat Rumah Sakit

4.4. CONTOH INDIKATOR PROGRAM

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama

pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap

pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi neonatal. Salah satu

tujuan program ini adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu.

Pengertian KIA

Pengertian Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah upaya dibidang kesehatan

yang menyangkut tentang kesehatan ibu mulai dari pelayanan dan

pemeliharaan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta

anak pra sekolah (Depkes, R.I., 1997). Tujuan Program KIA

Tujuan program KIA adalah peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak

beserta keluarganya secara optimal melalui pemantapan dan meningkatkan

mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pelayanan KIA yang efektif dan

efisien diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB).

Kegiatan pokok dalam pemantapan dan peningkatan mutu pelayanan KIA saat ini

adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KESEHATAN

49

1. Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu

sesuai standar serta menjangkau seluruh sasaran.

2. Peningkatan pertolongan persalinan ditujukan kepada peningkatan pertolongan

oleh tenaga kesehatan kebidanan.

3. Peningkatan deteksi dini risiko tinggi/komplikasi kebidanan, baik oleh

tenaga kesehatan maupun dimasyarakat oleh kader dan dukun bayi, serta

penanganan dan pengamatannya secara terus menerus.

4. Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan secara adekuat dan

pengamatan secara terus menerus oleh tenaga kesehatan.

5. Peningkatan pelayanan neonatal dan ibu nifas dengan mutu sesuai standar

dan menjangkau seluruh sasaran (Depkes, R.I., 2002).

Batasan-Batasan dan indikator Program KIA

A. Batasan dan Terminilogi Operasional KIA.

1. Pelayanan Antenatal (ANC).

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan untuk ibu hamil selama masa kehamilannya, yang

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang

telah ditetapakan. Standar operasional yang ditetapkan saat ini

untuk pelayanan minimal antenatal adalah “7T”. (T)imbang Berat

Badan, Ukur (T)ekanan Darah, Ukur (T)inggi Fundus Uteri, Imunisasi

(T)etanus Toxoid, Pemberian (T)ablet Tambah Darah, (T)es terhadap

penyakit menular seksual dan (T)emu wicara dalam rangka persiapan

rujukan.

2. Penjaringan dini kehamilan berisiko.

Kegiatan yang bertujuan menemukan ibu hamil berisiko/komplikasi,

yang dapat dilakukan oleh kader, dukun bayi dan tenaga kesehatan.

3. Kunjungan ibu hamil.

Kunjungan ibu hamil adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan

baik di posyandu, pondok bersalin desa, atau sarana kesehatan

lainnya baik yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan maupun ibu hamil

yang berkunjung ke tenaga atau sarana kesehatan untuk mendapatkan

pelayanan antenatal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Kunjungan baru ibu hamil (K1).

Adalah kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa

kehamilannya untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.

INDIKATOR KESEHATAN

50

5. Kunjungan Ulang

Adalah kunjungan ibu hamil yang kedua dan seterusnya selama masa

kehamilannya, untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai

dengan standar selama masa kehamilannya berlangsung.

6. Kunjungan Ulang Ibu Hamil (K4)

Adalah kontak ibu dengan tenaga kesehatan yang keempat atau

lebih dengan syarat satu kali pada triwulan I, satu kali pada triwulan II,

dan dua kali pada triwulan III sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.

7. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes)

Adalah ibu hamil yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan

baik di rumah ibu hamil atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.

8. Kunjungan Neonatal (KN) dan Nifas

Adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 2 (dua) kali

yaitu 1 (satu) kali kontak dengan tenaga kesehatan pada hari pertama

sampai hari ke tujuh setalah melahirkan dan 1 (satu) kali kontak

dengan tenaga kesehatan pada hari ke delapan sampai hari ke dua

puluh delapan setelah melahirkan.

Program Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan keluarga berencana adalah merupakan bagian dari upaya kesehatan

wajib yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas dan merupakan bagian dari upaya

kesehatan ibu dan anak serta KB. Puskesmas menjadi penanggungjawab setiap

pelaksanaan pelayanan KB di wilayahnya, mencakup pelayanan yang dilakukan

oleh Puskesmas pembantu, polindes, Klinik swasta termasuk BPS dan DPS yang

ada diwilayah Puskesmas tersebut.

Pengelolaan program KB pada prinsipnya bertujuan memantapkan dan

meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KB secara efektif dan efisien.

Pemantapan pelayanan KB dewasa ini diutamakan pada kegiatan pokok sebagai

berikut :

1. Peningkatkan mutu pelayanan KB dengan memberikan pelayanan sesuai

standar yang telah ditetapkan, oleh tenaga yang terampil dan berkompeten.

2. Peningkatan manajemen dalam pelayanan KB dengan lebih memperhatikan

pencatatan dan pelaporan, dimaksudkan untuk mendapatkan data yang dapat

dianalisis untuk mengetahui kinerja pelayanan KB

3. Melaksanakan penyeliaan fasilitatif yaitu penyeliaan yang lebih mengutamakan

kajian terhadap sistem dalam menemukan masalah atau penyebab rendahnya

INDIKATOR KESEHATAN

51

kinerja.

4. Mnegintegrasikan palayanan KB ke dalam Sistem kesehatan setempat, dengan

menempatkan pelayanan KB sebagai salah satu upaya prioritas dalam

kesehatan reproduksi.

Indikator Pelayanan KB

Guna memenuhi ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam pelayanan

program keluarga berencana maka diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan

dari hasil pelayanan KB mulai dari unit pelayanan terbawah polindes/poskesdes,

puskesmas pembantu, puskesmas, klinik swasta, Bidan Praktek Swasta, Dokter

Praktek Swasta, Rumah Sakit pemerintah hingga tingkat manajemen Dinas

Kesehatan kabupaten/kota, Dinas Kesehatan propinsi, serta Depkes pusat.

Berikut ini beberapa indikator pelayanan yang ditetapkan depkes untuk digunakan

dalam menggambarkan kinerja dan kualitas pelayanan KB. Akan tetapi pemerintah

daerah dapat melakukan penambahan indikator sesuai kebutuhannya.

Tabel 1. Indikator Pelayanan KB Tingkat Pusat


Tenaga Sarana dan Prasarana Cakupan Pelayanan

-

1. Ketersediaan alokon untuk

keluarga Miskin (GAKIN) 2. Ketersediaan alokon untuk

Non GAKIN

1. Persentase Peserta KB Aktif

(CPR) 2. Persentase Komplikasi 3. Persentase Kegagalan 4. Persentase Drop Out 5. Persentase PUS Miskin Ber-KB 6. Persentase PUS 4T Ber-KB

Tabel 2. Indikator Pelayanan KB Tingkat Prop/Kab/Kota


Tenaga Sarana dan Prasarana Cakupan Pelayanan

1. Jumlah dokter SPOG di RS

2. Jumlah dokter umum terlatih standardisasi KB di fasilitas pelayanan KB (RS, Puskesmas, DPS)

3. Jumlah bidan terlatih standardisasi KB di fasilitas pelayanan KB (RS, Puskesmas, BPS)

4. Jumlah Bidan di desa yang terlatih standardisasi KB (Polindes/Poskesdes)

1. Ketersediaan peralatan pelayanan KB (IUD kit, implant kit, dll)

2. Ketersediaan BHP (Bahan Habis Pakai)

3. Ketersediaan alokon untuk keluarga Miskin (GAKIN)

4. Ketersediaan alokon untuk Non GAKIN

1. Persentase Peserta KB Aktif (CPR)

2. Persentase Peserta KB Baru

3. Persentase Komplikasi 4. Persentase Kegagalan 5. Persentase Drop Out 6. Persentase PUS Miskin

Ber-KB 7. Persentase PUS 4T Ber-KB 8. Persentase PUS dengan

atau menderita penyakit kronis ber-KB

9. Persentase ibu paska bersalin/ abortus ber KB

INDIKATOR KESEHATAN

52

Penjelasan masing-masing indikator berikut perhitungan dapat dilihat berikut ini:

Indikator Tenaga

a. Jumlah dokter SpOG yang terlatih KB di RS: jumlah seluruh dokter

spesialis obstetri dan gynekologi yang memberikan pelayanan KB di RS.

b. Jumlah dokter umum yang terlatih KB di fasilitas pelayanan KB: jumlah

dokter umum yang bertugas di RS, Puskesmas, dan Dokter Praktek Swasta

yang telah mendapatkan pelatihan standarisasi pelayanan KB.

c. Jumlah Bidan yang terlatih KB di fasilitas pelayanan KB: jumlah bidan

yang bertugas di RS, Puskesmas, dan Bidan Praktek Swasta yang telah

mendapatkan pelatihan standarisasi KB.

d. Jumlah Bidan di desa yang terlatih KB: jumlah bidan desa yang

bertugas di Polindes/Poskesdes yang telah mendapatkan pelatihan

standarisasi KB.

Indikator Sarana dan Prasarana

a. Persentase ketersediaan alkon untuk Gakin: persentase jumlah pil, obat

suntik KB, IUD, Implant dan kondom untuk keluarga/PUS miskin yang

tersedia di fasilitas pelayanan KB terhadap kebutuhan alokon untuk

Gakin/PUS miskin.

Jumlah alokon yang tersedia untuk Gakin x 100%

Jumlah kebutuhan alokon untuk Gakin

b. Persentase ketersediaan alokon untuk Non Gakin: persentase jumlah pil,

obat suntik KB, IUD, Implant dan kondom untuk keluarga tidak miskin yang

tersedia di fasilitas pelayanan KB terhadap seluruh kebutuhan alokon untuk

non Gakin.

Jumlah alokon yang tersedia untuk non Gakin x 100%

Jumlah kebutuhan alokon untuk non Gakin

INDIKATOR KESEHATAN

53

c. Ketersediaan Peralatan pelayanan KB: jumlah ketersediaan peralatan

untuk pelayanan KB menurut fasilitas pelayanan KB.

d. Ketersediaan BHP (Bahan Habis Pakai): jumlah ketersediaan bahan

habis pakai di fasilitas pelayanan KB.

Indikator Cakupan Pelayanan

a. Cakupan Peserta KB Baru:

Definsi Operasional:

Peserta KB Baru adalah PUS yang baru pertama kali menggunakan metode

kontrasepsi termasuk mereka yang pasca keguguran, sesudah melahirkan,

atau pasca istirahat minimal 3 bulan.

Perhitungan: Persentase peserta KB baru yang dilayani terhadap seluruh

PUS di suatu wilayah kerja tertentu.

Jumlah Peserta KB Baru x 100% Jumlah PUS

Interpretasi:

Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja program KB dengan melihat

pencapaian per bulan/ per tahun dan membandingkannya dengan target

masing-masing wilayah. Bila angka yang diperoleh rendah atau menurun,

hal ini dapat menunjukkan kinerja program yang kurang, khususnya terkait

dengan pemberian konseling, yang saat ini dianjurkan menggunakan alat

bantu yang disebut ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan ber KB).

Indikator peserta KB baru dapat disajikan menurut metode kontrasepsi, per

bulan/per tahun maka dapat dilihat kecenderungan jenis kontrasepsi yang

banyak dipilih PUS. Jika peserta KB baru banyak memilih jenis kontrasepsi

bukan jangka panjang seperti pil, suntik, kondom, obat vaginal, maka

petugas harus meningkatkan pemberian konseling melalui ABPK agar klien

mampu memilih alat kontrasepsi yang betul-betul efektif dan efisien bagi

mereka dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, seperti

kontrasepsi jangka panjang yaitu AKDR, Implant, MOP dan MOW.

INDIKATOR KESEHATAN

54

b. Cakupan Peserta KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)

Definsi Operasional : Peserta KB aktif (PA) adalah peserta KB baru dan

lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk

menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

Perlu dipahami bahwa dalam konsep kohort, PA bukanlah akseptor

kunjungan ulang. Sehingga perhitungan seorang akseptor sebagai PA

hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun kalender.

Perhitungan: Persentase peserta KB aktif terhadap total PUS, di suatu

wilayah kerja tertentu.

Jumlah Peserta KB Aktif x 100% Jumlah PUS

Interpretasi:

Indikator ini menunjukkan berapa besar pasangan usia subur yang

berpotensi hamil yang terlindungi dari kejadian kehamilan. Indikator ini

digunakan untuk menilai kinerja program KB dengan melihat pencapaian

per bulan/ per tahun dan membandingkannya dengan target masing-masing

wilayah.

Bila angka ini rendah atau di bawah target nasional 70%, ini menunjukkan

banyaknya PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi padahal mereka

berpotensi untuk hamil. Hal ini berakibat meningkatnya jumlah kehamilan

yang tidak diinginkan/direncanakan, meningkatnya risiko

kehamilan/persalinan, selanjutnya meningkatnya risiko kesakitan/kematian

ibu jika kehamilan terjadi pada kelompok PUS dengan ”4 Terlalu” atau PUS

dari keluarga miskin atau PUS dengan penyakit kronis.

c. Persentasi Komplikasi

Definisi Operasional: Komplikasi adalah Peserta KB baru atau lama yang

mengalami gangguan kesehatan mengarah pada keadaan patologis,

sebagai akibat dari proses tindakan/pemberian/pemasangan alat

kontrasepsi yang digunakan seperti: perdarahan, infeksi/abses, fluor albus

INDIKATOR KESEHATAN

55

bersifat patologis, perforasi, translokasi, hematoma, tekanan darah

meningkat, perubahan HB, expulsi (Depkes, 2005:16).

Komplikasi yang terjadi dalam periode satu tahun kalender dihitung satu

kali. Diihitung per metode IUD, Implant, suntik, Pil, MOP, dan MOW

Perhitungan: Persentase peserta KB yang mengalami komplikasi (per

metode kontrasepsi) terhadap seluruh peserta KB aktif (per metode

kontrasepsi) di wilayah kerja tertentu.

Jumlah Kasus Komplikasi x 100% Jumlah peserta KB aktif

Interpretasi:

Target dari indikator ini digunakan adalah agar semua kasus komplikasi

dapat diidentifikasi dan dapat tertangani. Indikator ini digunakan untuk

menilai kualitas pelayanan KB dengan melihat kasus per bulan atau per

tahun dan membandingkannya dengan angka toleransi yang telah

ditetapkan oleh para ahli di masing-masing wilayah.

Bila angka ini tinggi atau diatas angka toleransi (3,5%1), ini menunjukkan

bahwa kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan terutama terkait dengan

ketrampilan petugas. Untuk perbaikan kualitas pelayanan maka perlu

dianalisis kontrasepsi apa saja yang paling banyak terjadi. Kemudian

dipikirkan rencana tindak lanjut untuk mengeliminir masalah tersebut.

Misalnya mungkin diperlukan pelatihan CTU sebagai refreshing bagi bidan-

bidan dan dokter pemberi pelayanan KB.

d. Persentase Kegagalan Kontrasepsi

Definisi Operasional: Kegagalan Kontrasepsi adalah kasus terjadinya

kehamilan pada akseptor KB aktif yang pada saat tersebut menggunakan

metode kontrasepsi (Depkes, 2005:15).

1 Depkes RI dan UNFPA. Analisa Situasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan KB. Jakarta: Dirjen Binkesmas, 2005.


56

Perhitungan: Persentase peserta KB yang mengalami kegagalan

kontrasepsi terhadap seluruh peserta aktif di wilayah kerja tertentu.

Jumlah kasus kegagalan KB x 100% Jumlah peserta KB aktif

Interpretasi:

Indikator kegagalan kontrasepsi salah satu indikator untuk menilai kualitas

pelayanan KB dengan melihat kasus per bulan/ per tahun dan

membandingkannya dengan angka toleransi di masing-masing wilayah.

Apabila angka ini tinggi atau diatas angka toleransi (0,2%2), hal ini

menunjukkan kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan terutama terkait

dengan pemberian konseling. Kegagalan kontrasepsi dapat terjadi karena

memang setiap metode kontrasepsi angka efektifitasnya tidak 100%, berarti

ada kemungkinan terjadinya kegagalan walaupun sangat kecil sekali. Dilain

pihak, kegagalan ini dapat pula disebabkan oleh ketidaktahuan pada aturan

pakai atau cara pakai yang keliru sehingga menyebabkan efektifitas

mencegah kehamilannya rendah. Dalam kejadian ini petugas diharapkan

meningkatkan kualitas konselingnya dan memberikan pelayanan dalam

mengatasi kegagalan tersebut.

Agar perbaikan kualitas dapat dilaksanakan maka setiap kegagalan perlu

dianalisis menurut jenis kontrasepsi sehingga dapat diketahui jenis

kontrasepsi yang paling banyak mengalami kegagalan. Kemudian

rencanakan tindak lanjut untuk mengeliminir masalah tersebut. Sebagai

contoh kurangnya kemampuan konseling para bidan pemberi pelayanan,

maka direncanakan pelatihan ABPK.

e. Cakupan PUS Miskin Ber-KB:

Definisi Operasional: PUS Miskin adalah PUS yang memenuhi kriteria

sebagai keluarga miskin (gakin) menurut BPS.

Perhitungan: Persentase PUS miskin yang menjadi peserta KB terhadap

jumlah PUS miskin di wilayah kerja tertentu.

2 idem


57

Jumlah PUS Gakin ber-KB x 100% Jumlah PUS Gakin

Interpretasi:

Indikator ini digunakan untuk menilai akses keluarga miskin untuk ber-KB.

Untuk menilai akses tersebut maka indikator ini dianalisis dan disajikan per

bulan/ per tahun dan membandingkannya dengan target masing-masing

wilayah.

Bila angka yang diperoleh rendah atau menurun, hal ini dapat menunjukkan

akses keluarga miskin untuk ber-KB rendah. Rendahnya akses ini dapat

disebabkan rendahnya promosi KB, tindak lanjutnya perlu ditingkatkan

upaya promosi terutama untuk kelompok gakin.

f. Cakupan PUS dengan “4T” ber-KB

Definisi Operasional:PUS dengan “4T” ( 4 Terlalu) adalah PUS dimana

istrinya memiliki salah satu kriteria “4T” yaitu : 1) berusia kurang dari 20

tahun; 2) berusia lebih 35 tahun; 3) telah memiliki anak hidup lebih dari 3

orang; atau 4) jarak kelahiran antara satu anak dengan lainnya kurang dari

2 tahun.

Perhitungan: Persentase PUS dengan “4T” yang menjadi peserta KB

terhadap seluruh PUS dengan “4T” di wilayah kerja tertentu.

Jumlah PUS “4T” ber-KB x 100% Jumlah PUS dengan “4T”

Interpretasi:

Kehamilan atau Kelahiran pada kondisi “4T” memiliki resiko terjadinya

kesakitan bahkan kematian ibu. Oleh karena itu, hamil/bersalin pada PUS

yang memiliki potensi untuk hamil/melahirkan pada kondisi “4T” harus

dicegah dengan menggunakan kontrasepsi.

Indikator ini dianalisis dan disajikan perbulan/pertahun dan

membandingkanya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka ini

rendah atau menurun maka program pemberian konseling perlu

ditingkatkan terutama pada kelompok PUS memiliki potensi “4T”


58

g. Persentase Drop Out

Definisi Operasional: Peserta drop out adalah peserta yang tidak

melanjutkan penggunaan kontrasepsi (drop-out) dalam satu tahun kalender

dibandingkan jumlah peserta aktif di wilayah kerja tertentu. Kasus DO tidak

termasuk mereka yang ganti cara.

Perhitungan:

Jumlah kasus drop-out x 100% Jumlah peserta KB aktif

Interpretasi:

Menurut SDKI 2002-2003, angka DO cukup tinggi yakni 20,7% dimana

sebagian besar penyebabnya adalah karena ingin hamil lagi, mengalami

efek samping, ingin metode yang lebih efektif, dan kurangnya akses.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka petugas kesehatan dapat

meningkatkan kualitas konselingnya agar klien yang DO karena ingin hamil

lagi dapat melakukannya apabila jarak kelahirannya sudah 2 tahun,

kemudian apabila konseling yang diberikan berkualitas maka seharusnya

tidak terjadi DO bagi klien yang mengalami efek samping karena semua

obat kontrasepsi pasti ada efek samping yang tidak membahayakan

kesehatan klien.


membandingkanya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka ini

meningkat, maka hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan KB perlu

ditingkatkan, seperti pemberian konseling yang berkualitas.

h. Cakupan PUS dengan penyakit kronis ber-KB

Definisi Operasional: PUS dengan penyakit kronis adalah PUS yang

istrinya menderita salah satu penyakit kronis berikut: kencing manis,

jantung, asma berat, malaria, TBC, Anemia, KEK (kurang energi

kronik)/LILA<23,5 cm, atau Infeksi menular seksual/Infeksi saluran

reproduksi/HIV-AIDS/Hepatitis B. Untuk HIV-AIDS pelaksanaannya

disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.


59

Perhitungan: Persentase PUS dengan penyakit kronis yang menjadi

peserta KB terhadap seluruh PUS dengan penyakit kronis di wilayah kerja

tertentu.

Jumlah PUS sakit kronis ber-KB x 100% Jumlah PUS dengan penyakit kronis

Interpretasi:

Kehamilan atau kelahiran pada PUS yang memiliki salah satu penyakit

kronis memiliki resiko terjadinya kesakitan bahkan kematian ibu. Oleh

karena itu, hamil/bersalin pada PUS yang dengan kondisi tersebut harus

dicegah dengan menggunakan kontrasepsi.


membandingkannya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka ini

tinggi atau meningkat maka program pemberian KIP/K perlu ditingkatkan

terutama pada kelompok ini.

i. Cakupan ibu paska persalinan ber KB

Definisi Operasional: Paska persalinan ber KB adalah ibu yang mulai

menggunakan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan (sampai

dengan 42 hari sesudah melahirkan).

Perhitungan: Persentase ibu paska persalinan ber KB terhadap jumlah

sasaran ibu persalinan dalam 1 tahun.

Jumlah ibu paska persalinan ber KB x 100% Jumlah sasaran ibu bersalin

Jumlah sasaran ibu bersalin diperkirakan dengan menggunakan cara

perhitungan berikut:3

Jumlah sasaran ibu bersalin = CBR x 1,05 x jumlah penduduk di wilayah tersebut

CBR (Crude Birth Rate) = angka kelahiran kasar, angka ini bisa didapatkan

dari kantor BPS setempat (Propinsi atau Kabupaten/Kota).

3 Depkes RI, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Depkes RI, 2003

60


Interpretasi:

Kembalinya kesuburan sesudah sesudah bersalin sulit diperkirakan.

Sehingga kehamilan dapat terjadi tanpa disadari yang menyebabkan

terjadinya kehamilan yang tidak dinginkan/direncanakan. Maka penggunaan

kontrasepsi sesudah bersalin harus sesegera mungkin. Oleh karena itu

indikator ini menjadi salah satu indikator yang menilai kinerja pelayanan KB.


membandingkannya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka ini

rendah (tidak mencapai 100%) maka program pemberian KIP/K pasca

persalinan perlu ditingkatkan.

4.5. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN INDIKATOR

Indikator bersifat dinamis, mengikuti perkembangan kebutuhan informasi suatu

instansi, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan

pengembangan indikator. Ada 7 langkah dalam pengembangan indikator yaitu :

a. Menyusun daftar perogram kesehatan yang berfungsi

b. Menyebutkan semua indikator yang tersedia, data yang diperlukan dan

sumber datanya yang relevan pada tiap program

c. Pada setiap program, nilailah setiap indikator berdasarkan kriteria :

bermanfaat, terjangkau, etis, robust, mewakili dan dimngerti

d. Pilih indikator dari daftar yang tersedia untuk setiap program

e. Kembangkan indikator baru yang diperlukan untuk setiap program

f. Nilailah sejauh mana pengumpulan data yang ada dapat memenuhi

kebutuhan penyajian indikator-indikator terpilih

g. Tinjau ulang secara lintas program mengenai keseimbangan dan

saling terkait antar indikator terpilih dan identifikasi kesenjangan.

4.6. TOOLS DALAM PENGEMBANGAN INDIKATOR

Berikut beberapa contoh format acuan penyusunan indikator :

61


a. Fomulir Bappenas

FORMULIR 1 : LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN (Eselon 1)

UNIT KEMENTRIAN / : LEMBAGA ESELON 1 : VISI : MISI :

TUGAS POKOK

FUNGSI

INDIKATOR

TUPOKSI

INDIKATOR PROGRAM UTAMA/

OUTCOME

USULAN

PROGRAM

USULAN

KEGIATAN

FORMULIR 1 . PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEPARTEMEN KESEHATAN (Eselon 2)

Lembaga : ......................... Eselon 2 :......................... Visi :......................... Misi :......................... Tujuan : ........................ Sasaran : ........................

TUGAS POKOK

FUNGSI INDIKATOR

TUPOKSI

INDIKATOR KEGIATAN

USULAN KEGIATAN

62


FORMULIR 3. INFORMASI INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR UTAMA FORM ISIAN 1 NAMA INDIKATOR

Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator output, jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda)

2 DEFINISI SINGKAT Memberikan penjelasan singkat mengenai indikator, dengan rincian yang jelas untuk memberikan pemahaman umum mengenai indikator tersebut

3 TUJUAN/ KEPENTINGAN *) Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting

4 SUMBER PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya

5 METODE PENGHITUNGAN *) Menggambarkan cara penghitungan indikator

6 HAMBATAN PENGUMPULAN DATA *) Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja

7 TIPE PENGHITUNGAN *) Evaluasi/ pengukuran kinerja (kumulatif atau non- kumulatif)

8 JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per- tigabulan atau pertahun

9 INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau secara signifikan berubah, atau yang tidak berubah dibanding tahun lalu

10 KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasi tingkat dan arah kinerja yang diharapkan

11 PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu/ organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator

12 PENGELOLA DATA INDIKATOR *) Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu/ organisasi untuk memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal

13 WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator

14 STANDAR INDIKATOR *) Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima

*) Optional (dapat diisi/ tidak)

63

USULAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROGRAM (OUT

COMES)

POKOK

PROGRAM (KOLOM ANTARA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEGIATAN (OUT PUTS)

USULAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

2.RPJMN (Form mirip dengan formulir 2 Bappenas namun dengan sedikit pengembangan))

KEMENTRIAN LEBAGA UNIT ESELON I TUGAS POKOK FUNGSI

64

3. Logframe (KKL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNIT ESELON I

TUGAS POKOK FUNGSI

USULAN PROGRAM TUJUAN PROGRAM

GOAL (long term benefits)

INDIKATOR

PURPOSE

1/OUTCOME (what should be attained to

meet the goal)

RESULT 1.1 (outputs

of the activities

implemented and

65

which contribute to

the achievement of

the purpose )

ACTIVITES 1.1.1

(actions and means

carried out to

achieve the results)

1.1.2

1.1.3

1.1.3

PURPOSE 2

RESULT 2.1

ACTIVITES 2.1.1

(actions and means

carried out to

achieve the results)

2.1.2

2.1.3

PURPOSE 3

RESULT 3.1 ,

Activities 3.1.1 and

sub activities…..

66


Data Dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

MANAJEMEN DATA

67

68

MANAJEMEN DATA

69

BAGIAN I MANAJEMEN DATA PRAKTIS MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET

Isi : I.1 Pengantar Aplikasi Spreadsheet

I.2 Penggunaan Data Eksternal

5

MANAJEMEN DATA

70

I.1 Pengantar Aplikasi Spreadsheet

Pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan setelah kegiatan

pengumpulan data. Seringkali kesulitan dialami oleh seorang yang bertugas untuk mengolah

data, melakukan analisa dan sekaligus membuat laporan untuk penyajian hasilnya. Salah

satu alasan di antaranya adalah menyangkut keterampilan dan keahlian petugas pengolah

data di dalam menggunakan alat bantu untuk manajemen dan analisa data. Sebagian

kalangan beranggapan diperlukan suatu aplikasi komputer khusus untuk melakukan

pengolahan dan analisa data dengan menggunakan beberapa prosedur statistik, yang

memang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk menggunakannya.

Dalam modul ini akan diperkenalkan bagaimana memanfaatkan aplikasi spreadsheet

(seperti Ms Excel) yang sudah sangat lazim digunakan dan cukup banyak kalangan yang

sudah terbiasa menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu pekerjaannya mengolah

data sehari-hari, meskipun fungsi-fungsi yang digunakan masih sangat terbatas.

Ms Excel adalah salah satu program aplikasi spreadsheet popular yang banyak

digunakan untuk membantu user dalam melakukan perhitungan, membuat laporan dan

analisa serta mempresentasikan data. Ms Excel versi terbaru lebih terintegrasi dengan Ms

Office yang lain, apabila dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini karena didukung oleh

fasilitas OLE ( Object Linking and Embeadding ) yang memudahkan bertukar objek antar

program aplikasi, serta memudahkan transfer data dari program aplikasi spreadsheet yang

satu ke yang lainnya serta antar database. Ms Excel ini mempunyai banyak kemampuan

dan keunggulan yang dapat kita manfaatkan pengolahan dan analisa data. Excel dapat

menangani tabel data yang kompleks dan memberikan kemudahan dalam mengatur tabel

data tersebut. Fasilitas yang ditawarkan misalnya untuk mempermudah entri data,

mengurutkan data, validasi data, analisa data untuk menghitung nilai subtotal, analisa data

untuk menarik kesimpulan dari suatu tabel data, dan lain sebagainya. Fasilitas manajemen

data tersebut terdapat dalam menu Data. Jika kita klik menu Data tersebut maka ribbon-bar

pada aplikasi Ms Excel akan menampilkan sederetan perintah manajemen data yang dapat

kita gunakan.

MANAJEMEN DATA

71

Gambar I.1 Ribbon-bar Pada Excel 2007

Gambar I.2 Menu Pop-up Data Pada Excel 2000/03

MANAJEMEN DATA

72

I.2 Penggunaan Data Eksternal

Terkadang data yang hendak kita analisa menggunakan Excel, bersumber dari aplikasi

(dengan format data yang berbeda) diluar aplikasi Excel, atau berada di sebuah database

eksternal lainnya. Oleh karena itu terkait dengan penggunaan data eksternal ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan dan atau dilakukan:

Format Data Template

(Struktur) Data

Langkah Yang Perlu

Sama

Standar Membaca data (open file) secara default

(biasa/normal)

Sama

Tidak Standar

Membaca data (open file) secara default

(biasa/normal)

Proses standarisasi struktur data

Berbeda

Standar Mengambil, mengimpor data ke dalam format

tabel Excel

Berbeda

Tidak Standar

Mengambil, mengimpor data ke dalam format

tabel Excel

Proses standarisasi struktur data

Tabel I.1 Langkah Terkait Penggunaan Data Eksternal

Contoh Impor Data Eksternal (Format Text)

Misalnya kita mempunyai data dalam format text sebagai berikut:

Gambar I.2 Contoh Data Dalam Format Text

MANAJEMEN DATA

73

Proses impor data eksternal dalam Excel:

1. Letakkan pointer pada sel tempat data yang diinginkan

2. Klik Data-Import External Data- Import Data

Gambar I.3 Impor Data Eksternal

MANAJEMEN DATA

74

1. Tentukan lokasi folder dari data 2. Pilih tipe file data berformat Text eksternal, misal My Documents 3. Sorot nama file data

4. Klik Open

Gambar I.4 Memilih Sumber Data

MANAJEMEN DATA

75

1. Pastikan pada opsi Delimited 2. Klik Next

Gambar I.5 Text Import Wizard Step 3

1. Unchecked opsi Tab dan checked opsi Comma

2. Klik Next


MANAJEMEN DATA

76

1. Setiap kolom data sesuaikan format datanya

2. Klik Finish


Gambar I.8 Hasil Impor Data Text Dalam Format Excel

MANAJEMEN DATA

77

Contoh Update Otomatis (Refresh Data) Data Eksternal (Format Text)

Data yang berhasil diimpor dari file text akan berada dalam lembar kerja sebagai suatu area

data eksternal, yang nama area datanya (data range) dapat diketahui melalui menu Data-

Import External Data-Data Range Properties.

Gambar I.9 Data Range Properties

Melalui fasilitas menu ini, kita dapat membuat setting agar secara berkala file data hasil

import tersebut langsung diupdate secara otomatis, apabila file data sumbernya (data

dengan format text) mengalami perubahan data (baik penambahan record maupun

pengurangan record data.

Berikut ini setting yang perlu dilakukan untuk melakukan update data secara otomatis (baik

dalam durasi waktu tertentu, atau setiap file lembar kerja dibuka (open file excel):

MANAJEMEN DATA

78

Sesuai pada gambar I.9

1. Pada bagian Refresh Control, Unchecked (hapus tanda centang) opsi Prompt for file

name on refresh

2. Lalu checked (centang) pada opsi Refresh Every, kemudian masukkan durasi waktu

yang diinginkan untuk melakukan update data secara otomatis

3. Opsi Refresh data on file open, juga boleh ditambahkan untuk dicentang

4. Klik OK

Misal pada file data text sumber (aslinya) mengalami penambahan data seperti berikut

Gambar I.10 Perubahan Data Pada File Data Text Sumber

Maka setelah dilakukan Refresh Data secara otomatis, file data excel hasil impor juga

mengalami perubahan data, tanpa harus dilakukan proses impor data ulang.

Gambar I.11 Hasil Refresh Data Otomatis Pada File Data Excel

MANAJEMEN DATA

79

Contoh Impor Data Eksternal (Database)

Untuk contoh pada kasus ini digunakan data eksternal file database dari aplikasi Ms Access,

misalnya berisi struktur tabel data sebagai berikut :

Gambar I.12 Contoh Struktur Tabel Data Pada Database

Selanjutnya kita bermaksud menggunakan Aplikasi Excel di mana datanya diimpor yang

berasal dari Aplikasi Database Ms Access tersebut. Adapun langkah-langkah untuk

melakukan impor data eksternal dari Aplikasi Excel adalah sebagai berikut.

MANAJEMEN DATA

80

1. Letakkan pointer pada sel tempat data yang diinginkan

2. Klik Data-Import External Data- Import Data

Gambar I.13 Impor Data Eksternal

1. Tentukan lokasi folder dari data base eksternal, misal My Documents

Gambar I.14 Memilih Database Sumber

2. Pilih tipe file Access Database 3. Sorot nama file data 4. Klik Open

MANAJEMEN DATA

81

1. Geser vertical scroll bar, untuk mencari data yang diinginkan 2. Sorot tabel data yang diinginkan, misal Tibu (Tabel data Ibu Hamil) 3. Klik OK

Gambar I.15 Memilih Sub (tabel) Data Sumber

1. Data terpilih diplot pada sel 2. Klik OK

Gambar I.16 Plot Data Terpilih Pada Sel

Maka hasil impor database eksternal seperti disajikan pada gambar berikut:

MANAJEMEN DATA

82

Gambar I.17 Hasil Impor Database Eksternal Pada Excel

Proses impor database eksternal tersebut juga menghasilkan file data hasil impor dalam

format ODC (Office Data Connection).

Import database eksternal menghasilkan file data dengan

format ODC pada aplikasi Excel

Gambar I.18 File Data Dengan Format ODC

MANAJEMEN DATA

83

File ODC tersebut merupakan file koneksi yang berisikan data office yang dapat digunakan

kapan saja dalam dokumen Excel. Sehingga Jika anda bermaksud menggunakannya cukup

memanggil file data dengan format ODC tersebut. Dengan demikian sesungguhnya anda

bekerja dengan file aslinya (file terkoneksi), dan bukan bekerja dalam file berformat Excel

(xls).Di mana data dalam file berformat ODC akan terupdate secara otomatis ketika file

database yang aslinya mengalami perubahan data tanpa melalui mekanisme Refresh Data.

MANAJEMEN DATA

84

BAGIAN II FUNGSI ANALISA DATA MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET

Isi :

II.1 Pengantar Analysis Tool Pak (Paket Alat Bantu Untuk

Analisa Data) Dalam Aplikasi Spreadsheet II.2 Penggunaan Tabel Pivot

II.3 Fungsi-Fungsi Dasar untuk Analisa Data

MANAJEMEN DATA

85

II.1 Pengantar Analysis Tool Pak (Paket Alat Bantu Untuk

Analisa Data) Dalam Aplikasi Spreadsheet

Program aplikasi Excel sesungguhnya cukup powerful digunakan untuk manajemen dan

analisa data, disamping beberapa fungsi standar yang tersedia seperti:

1. Fungsi Finansial

Fisibilitas investasi, penyusutan, aktiva, angsuran, dll

2. Fungsi Tanggal dan Wkatu

Penghitungan dalam dimensi waktu, penanggalan

3. Fungsi Matematika dan Trigonometri

Operasi matematika, trigonometri

4. Fungsi Statistik

Rata-rata, median, standar deviasi dll

5. Fungsi Lookup dan Referensi

Informasi berdasarkan pembacaan tabel data referensi

6. Fungsi Database

Penghitungan dan pencarian data

7. Fungsi Teks

Informasi dalam format teks

8. Fungsi Logika

Penggunaan tes logika yang dikerjakan dan menampilkan hasil proses berupa true

(benar yang diberi nilai 1) atau false (salah yang diberi nilai 0)

9. Fungsi Informasi

Menghasilkan informasi tentang sel maupun range mengenai posisi maupun format

yang berlaku padanya

10. Fungsi Engineering

Untuk perhitungan di bidang teknik dan matematika tingkat lanjut

Aplikasi Excel juga dilengkapi dengan kemampuannya untuk melakukan proses analisa data

yang lebih kompleks dengan menggunakan beberapa fungsi statistik lanjut, meskipun tidak

selengkap fungsi yang disediakan pada aplikasi khusus analisa data dan statistik. Beberapa

fungsi tersebut tersedia dalam paket program tambahan (Add-In) yang disebut dengan

MANAJEMEN DATA

86

Analysis Toolpak. Piranti tambahan itu diperlukan untuk melengkapi fungsi built-in pada

komputer. Fungsi built-in adalah fungsi yang telah disediakan oleh Excel begitu program

selesai diinstal seperti beberapa fungsi tertentu yang telah disebutkan di atas.

Untuk mengecek, apakah fungsi Analysis Toolpak telah tersedia dapat dilakukan melalui

menu Tools-Add Ins.

Gambar II.1 Mengecek Fungsi Analysis Toolpak Melalui Add-Ins

Gambar II.2 Fungsi Analysis Toolpak Telah Diinstal

MANAJEMEN DATA

87

Jika tidak ada tanda centang, maka fungsi tersebut belum terinstal dalam komputer. Untuk

menginstalnya, sediakan CD master aplikasi Excel, lalu beri tanda centang seperti

ditunjukkan pada gambar, dan Klik OK.

II.2 Penggunaan Tabel Pivot

Fungsi tabel pivot digunakan untuk mempermudah dalam analisa data dari suatu susunan

struktur data yang tidak ringkas. Tabel pivot merupakan suatu ringkasan data dalam bentuk

tabel silang interaktif, di mana dapat melakukan proses kombinasi sekaligus perbandingan

data dalam jumlah besar.

1. Sumber data

2. Data pada data sumber yang diringkas

3. Format ringkasan data dalam bentuk tabel pivot

4. Hasil ringkasan data

Gambar II.3 Ilustrasi Tabel Pivot

Posisi data antara baris dan kolom dapat dirotasi untuk melihat ringkasan perbedaan dari

data sumber dan dapat ditampilkan bagian yang diperlukan atau diinginkan.

MANAJEMEN DATA

88

Gunakanlah penyajian dalam bentuk tabel pivot ini ketika anda ingin menganalisa suatu nilai

kumulatif, terutama di saat anda memiliki record atau daftar data yang sangat banyak dari

suatu variabel tertentu misalnya dan anda dapat pula membandingkannya dengan antar

variabel lainnya yang berkaitan. Dari contoh ilustrasi tabel pivot di atas kita dapat lebih

mudah melihat atau memaknai total suatu jumlah/frekuensi dari karakteristik 1 dan jika

dibandingkan dengan karakteristik 2 atau lainnya. Tabel pivot juga bersifat interaktif, karena

anda dapat merubah tampilan lebih detil dengan beberapa penggunaan fungsi-fungsi

tambahan di dalam tabel pivot tersebut, seperti menghitung selisih antar karakteristik yang

berbeda, menghitung nilai rata-rata dan sebagainya. Dalam penyajian tabel pivot, setiap

kolom atau field pada data sumber menjadi field tabel pivot yang telah diringkas dari

beberapa baris data yang mempunyai kaitan informasi yang sama sebelumnya,

sebagaimana dilihat dalam contoh.

Kasus Latihan

Berikut ini sebuah template data yang diolah dari laporan Bulanan Penyakit (LB1) SP2TP

Gambar II.4 Contoh Data LB1

Kita asumsikan template data di atas dikumpulkan secara rutin dari tiap kabupaten. Record

data setiap bulannya akan bertambah pada baris baru berikutnya, begitu seterusnya. Hingga

kita mendapati sekumpulan data yang semakin banyak, tidak begitu ringkas yang

menyebabkan kita kesulitan untuk melakukan analisa data. Dengan bantuan fungsi tabel

MANAJEMEN DATA

89

pivot akan membantu kita meringkas data sehingga lebih mudah untuk dimaknai kondisinya,

perbandingan antar karakteristik baik jenis, tempat maupun waktu. Berikut ini dicontohkan

penggunaan tabel pivot secara sederhana :

1. Klik menu Data 2. Klik Pivot table

Gambar II.5 Menu Pivot Table

1. Jenis data sumber 2. Membuat tabel pivot 3. Klik Next

Gambar II.6 Jendela Pivot Table Wizard Step 1

MANAJEMEN DATA

90

1. Sorot alamat area (range) data sumber 2. Klik Next

Gambar II.7 Pivot Wizard Step 2 (Range Data Sumber)

1. Menyimpan pivot tabel di lembar kerja berbeda 2. Menyimpan pivot tabel di lembar kerja saat ini

Gambar II.8 Pivot Wizard Step 3 (memposisikan pivot tabel hasil)

MANAJEMEN DATA

91

3 1

2 4

5

1. Template tabel pivot 2. Daftar field yang akan di tempatkan ke dalam template

Gambar II.9 Template Tabel Pivot

1. Field JENIS ke blok drop row fields here

2. Field SUBJENIS ke blok drop row fields here

3. Field KAB ke blok drop column fields here

4. Field 0-7 Hr ke blok drop data items here

5. Field 8-28 Hr ke blok drop data items here

Gambar II.10 Hasil Tabel Pivot

MANAJEMEN DATA

92

Penyajian dalam tabel pivot jauh lebih ringkas jika dibanding dengan tabulasi data

sebelumnya, sehingga membantu dalam analisa data. Berbagai pola tabulasi dapat kita

desain sesuai dengan tujuan analisa yang diinginkan.

II.3 Fungsi-Fungsi Dasar untuk Analisa Data

Statistik Deskriptif

Alat bantu Descriptive Statistics menyediakan sebuah tabel statistik deskriptif untuk satu

kumpulan nilai masukkan atau lebih. Descriptive Statistics memerlukan satu range data

masukkan yang berisi satu variabel atau lebih dan satu range data keluaran. Anda juga

harus menunjukkan apakah variabel akan disusun menurut kolom atau baris.

Prosedur:

1. Pilih dan klik menu Tools-Data Analysis. Jendela dan kotak dialog akan ditampilkan.

Lakukan pemilihan dan pengisian data:

Input Range isi data yang akan diolah

Grouped By klik salah satu tombol pilihan columns untuk pengelompokkan data

berdasarkan kolom atau Rows berdasarkan baris

Label in First Row tandai kotak periksa jika input range termasuk judul pada baris

pertama atau dibiarkan kosong jika anda tidak menyertakan judul dalam input range

Output options Klik salah satu tombol pilihan untuk menempatkan hasil olah data

MANAJEMEN DATA

93

Gambar II.11 Menu Fungsi Analisis Data

Gambar II.12 Menu Statistik Deskriptif

2. Untuk beberapa kebutuhan yang lebih detil, dapat digunakan pilihan-pilihan:

Summary statistics ringkasan statistik deskriptif

Confidence for mean tingkat kepercayaan untuk mean

Kth largest angka terbesar urutan ke K

Kth smallest angka terkecil urutan ke K

MANAJEMEN DATA

94

Histogram

Histogram adalah sebuah diagram yang mengambil sekumpulan pengukuran dan

menggambarkan banyaknya pengukuran (frekuensi) yang terdapat dalam masing-masing

interval. Interval tidak harus berjarak sama tetapi dalam urutan yang meningkat. Alat bantu

histogram dapat membuat analisa secara terurut (pareto), termasuk persentase kumulatif

dan membuat grafik dengan memilih Chart Output.

Prosedur :

1. Pilih dan klik menu Tools-Data Analysis. Jendela dan kotak dialog akan ditampilkan.

Input range data yang akan diolah

Bin range tentukan kelompok data yang ditetapkan

Labels tandai kotak periksa jika input range termasuk judul pada baris pertama

Output options klik salah satu pilihan untuk menempatkan hasil olah data

Pareto untuk pengurutan data

Cumulative percentage untuk menampilkan hasil kumulatif dalam bentuk

persentase

Chart output untuk menampilkan pengolahan data dalam bentuk grafik

Gambar II.13 Menu Histogram

MANAJEMEN DATA

95

Metode Statistik Parametrik

Metode statistik parametrik digunakan untuk menguji data yang mendekati atau berdistribusi

normal. Dalam melakukan uji hipotesis, terdapat banyak faktor yang menentukan, di

antaranya adalah banyaknya sampel, diketahui atau tidaknya standar populasi dan varians

populasi. Untuk sampel yang cukup besar (>30) atau varians populasi diketahui, yang

dipakai adalah z-test. Untuk sampel kecil digunakan t-test. F-test digunakan untuk pengujian

statistik di antara berbagai macam data sampel dan diasumsikan bahwa karakteristik

mengenai populasi yang mungkin diketahui atau tidak, juga dipakai untuk membuat

kesimpulan mengenai varians dua macam populasi yang berdistribusi normal.

Gambar II.14 Contoh Salah satu Fungsi Analisa Statistik

Dalam modul ini tidak dibahas secara detil, namun hanya disampaikan bahwa dalam

aplikasi Excel juga tersedia fungsi-fungsi analisa statistik yang kompleks seperti untuk

menggunakan beberapa teknik pada metode statistik inferensial.

MANAJEMEN DATA

96

LAMPIRAN

MANAJEMEN DATA

97

MACRO

Microsoft Excel memiliki perekam macro internal yang akan menerjemahkan langkah yang

anda lakukan menjadi perintah macro VBA. Setelah dilakukan perekaman, anda bisa

melihat perintah hasil dari perekaman. Perintah-perintah ini bisa anda atur dan rapikan lagi

sesuai kebutuhan pemrograman yang anda inginkan.

Sebelum merekam, rencanakan dulu langkah apa saja yang akan anda lakukan. Hal ini

perlu karena setiap koreksi yang anda lakukan juga akan tercatat oleh perekam, sehingga

akan memperrumit tampilan perintah yang terekam.

A. Merekam Macro

Dalam contoh dibawah, akan direkam macro untuk merubah background menjadi kuning

muda. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dari Microsoft Excel (bukan VBE), pilih menu Tools | Macro | Record New Macro

MANAJEMEN DATA

98

2. Kemudian akan muncul dialog box Record Macro, ketik nama program yang anda

kehendaki di kotak macro name, kemudian lanjutkan dengan mengklik OK. Dalam

contoh ini, digunakan nama SetBackgroundColor.

3. Pada panel warna background, pilih warna kuning muda. Perintah ini akan membuat

sel yang dipilih berubah menjadi memiliki warna latar kuning muda.

4. Untuk menghentikan perekaman macro, tekan tombol kotak warna biru tua pada

toolbar macro recorder.

MANAJEMEN DATA

99

Proses perekaman selesai, dan anda telah memiliki program yang anda rekam sendiri.

B. Melihat Perintah (Syntax) yang Terekam

Macro sudah terrekam dan siap dijalankan. Tetapi sebelum dijalankan, lebih baik jika kita

melihat hasil perekaman terlebih dulu.

1. Buka VBE (Visual Basic Editor) dengan menekan [Alt] + [F11] secara bersamaan

(seperti tutorial sebelumnya)

MANAJEMEN DATA

100

2. Buka folder Modules pada pada project explorer dengan mengklik tanda [+]

3. Dobelklik folder Module1 untuk melihat isi perintahnya (macro).

Seperti pada gambar, nama subroutine (program) yang kita rekam adalah

SetBackGroundColor. Sedangkan ColorIndex adalah warna yang kita terapkan dan

Pattern adalah pola pewarnaan yang dipakai.

Untuk mempelajari lebih detail mengenai perintah yang muncul, penggunaan menu Help

pada VBE sangat disarankan. Hal ini dikarenakan banyaknya perintah yang bisa

digunakan, yang akan sangat menghambat apabila harus dihafalkan semuanya.

MANAJEMEN DATA

101

C. Menjalankan Macro Yang Sudah Direkam

Pada contoh sebelumnya kita menjalankan macro “Hello World” pada VBE. Kali ini kita akan

menjalankan macro pada MS Excel.

1. Pada worksheet (sheet) yang anda kehendaki, pilihlah (sorot) sel D3 sampai E6

2. Jalankan macro yang sudah direkam dengan menekan [Alt] + [F8] secara

bersamaan, atau dengan memilih menu Tools | Macro | Macros

MANAJEMEN DATA

102

3. Dialog box macro akan muncul. Pilih macro yang ingin anda jalankan, kemudian klik

tombol Run

4. Sel D3 sampai E6 akan memiliki warna kuning.

MANAJEMEN DATA

103

MENGGUNAKAN OPTION BUTTON

Option Button ini bisa digunakan untuk memasukkan data yang berupa pilihan, dimana

pilihan pertama di tanda cek, cell link = 1, pilihan kedua di cek cell link =2 ...dst. Untuk

membuatnya View, Toolbar, Form, pilih button lalu dibuat button pertama, untuk button

kedua dan seterusnya dicopy saja.

Contoh

Button pertama di cek, lalu klik kanan, muncul Format Control, pilih tab Control, cell link isi B6, 3D Shading di cek, OK.

Untuk Biaya di C7 dibuat rumus =IF(B6=1,B2,IF(B6=2,B3,IF(B2=3,B4,B5)))

MANAJEMEN DATA

104

MENGGUNAKAN FORM INPUT DATA PADA EXCEL

Excel menyediakan fasilitas untuk input data menggunakan Form dengan memanfaatkan

fasilitas pada menu Data-Forms.

Contoh:

MANAJEMEN DATA

105

Data KAB

8-28 Hr - Loteng 8-28 Hr - Lobar 0-7 Hr - Loteng 0-7 Hr - Lobar

PIVOT CHART

350

300

250

200

150

100

50

0 Diare ( termasuk tersangka

kolera )

Disentri Infeksi penyakit usus yang

lain

PENYAKIT INFEKSI PADA USUS

Kolera

MANAJEMEN DATA

106

FUNGSI-FUNGSI

FUNGSI MATEMATIKA

1. Fungsi Pembulatan

Fungsi CEILING

Berguna untuk melakukan pembulatan ke atas berdasarkan suatu nilai penentu.

Format : =CEILING(bilangan,faktor pembulat)

Contoh : =CEILING(2.5,1) → pembulatan dilakukan ke bilangan di atas 2,5 yang merupakan kelipatan dari 1. Hasil : 3

Fungsi FLOOR

Berguna untuk melakukan pembulatan ke bawah berdasarkan suatu nilai penentu.

Format : =FLOOR(bilangan,faktor pembulat)

Contoh : =FLOOR(3.9,1) → pembulatan dilakukan ke bilangan di bawah 3,9 yang merupakan kelipatan dari 1. Hasil : 3

Fungsi EVEN

Berguna untuk membulatkan suatu bilangan ke atas ke bilangan genap terdekat. Namun,kalau bilangan yang akan di bulatkan sudah berupa bilangan genap,tidak terjadi pembulatan.

Format : =EVEN(bilangan)

Contoh : =EVEN (1.5) → pembulatan ke bilangan genap terdekat yang lebih dari 1,5.Hasil : 2

Fungsi ODD

Berguna untuk membulatkan suatu bilangan ke atas ke bilangan ganjil terdekat. Namun,kalau bilangan yang akan dibulatkan sudah berupa bilangan ganjil, tidak terjadi pembulatan.

Format : =ODD(bilangan)

Contoh : =ODD (1.5) → pembulatan ke bilangan ganjil terdekat yang lebih dari 1,5. Hasil : 3

MANAJEMEN DATA

107

Fungsi INT

Berguna untuk melakukan pembulatan bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat.

Format : =INT(bilangan)

Contoh : =INT(1.92) → Hasil : 1

Fungsi MROUND

Berguna untuk melakukan pembulatan ke bawah / ke atas tergantung pada faktor kelipatan pembulatan. Pembulatan dilakukan ke atas hanya jika sisa pembagian dengan faktor pembulat lebih besar / sama dengan setengah dari faktor pembulat.

Format : =MROUND(bilangan,faktor pembulat)

Contoh : =MROUND(2.92,1) → pembulatan ke atas karena sisa pembagian terhadap 1 adalah sebesar 0,92 yang lebih besar dari setengah faktor pembulat. Hasil : 3

Fungsi ROUND

Untuk melakukan pembulatan sampai ke sejumlah digit.

Format : =ROUND(bilangan,jum_digit)

Contoh : =ROUND(2.925,2) → pembulatan dengan bagian pecahan terdiri atas 2 digit. Hasil : 2.93

Fungsi ROUNDOWN

Menyerupai fungsi ROUND. Namun, pembulatan selalu ke bawah.

Format : =ROUNDDOWN(bilangan,jum_digit)

Fungsi ROUNDUP

Menyerupai fungsi ROUND. Namun,pembulatan selalu ke atas.

Format : =ROUNDUP(bilangan,jum_digit)

Fungsi TRUNC

Untuk mendapatkan bagian bulat dari suatu bilangan real.

Format : =TRUNC(bilangan)

MANAJEMEN DATA

108

Contoh : =TRUNC(4.3) → 4

Fungsi QUOTIENT

Untuk mendapatkan bagian bulat hasil pembagian.

Format : =QUOTIENT(pembilang,penyebut)

2. Fungsi Range dan Array

Fungsi MDETERM

Berguna untuk memperoleh determinan matriks.

Format : =MDETERM(array)

Fungsi MINVERSE

Untuk memperoleh inversi suatu matriks.

Format : MINVERSE(array)

Fungsi MMULT

Untuk mengalikan 2 buah matriks.

Format : =MMULT(array1,array2)

Fungsi SUMPRODUCT

Untuk menjumlahkan hasil perkalian eleme-elemen matriks pada posisi yang sama.

Format : =SUMPRODUCT(array_1,array_2,…)

Fungsi SUMX2MY2

Merupakan implementasi dari rumus : ∑ (x² - y² )

Format : =SUMX2MY2(array_x,array_y)

MANAJEMEN DATA

109

Fungsi SUMX2PY2

Merupakan implementasi dari rumus : ∑ (x² + y² )

Format : =SUMX2PY2(array_x,array_y)

Fungsi SUMXMY2

Merupakan implementasi dari rumus : ∑ ( x-y )²

Format : =SUMXMY2(array_x,array_y)

Fungsi COUNTIF

Untuk memperoleh jumlah sel dalam suatu range yang memenuhi criteria tertentu.

Format : =COUNTIF(range,criteria)

3. Fungsi Pembangkit Bilangan Acak

Fungsi RAND

Untuk mendapatkan sebuah bilangan acak yang nilainya lebih besar / sama dengan nol dan kurang dari 1.

Format : =RAND()

Fungsi RANDBETWEEN

Untuk mendapatkan bilangan acak yang terletak antara suatu nilai dengan nilai yang lain.

Format : =RANDBETWEEN(a,b)

4. Fungsi Statistika Dasar

Fungsi COMBIN

Untuk memperoleh jumlah kemungkinan sejumlah pasangan data terhadap sejumlah data.

Format : =COMBIN(jumlah_data,jumlah_pasangan_data)

MANAJEMEN DATA

110

Fungsi FACT

Untuk memperoleh factorial dari suatu bilangan.

Format : =FACT(bilangan)

Fungsi SUM

Untuk menjumlahkan semua nilai argument.

Format : =SUM(bil_1,bil_2,…)

Fungsi SUMIF

Untuk menjumlah sel-sel yang memenuhi criteria tertentu.

Format : =SUMIF(range,criteria,range_yang_dijumlah)

Fungsi SUMSQ

Untuk menjumlahkan kuadrat dari semua argument.

Format : =SUMSQ(bil_1,bil-2,…)

5. Lain-Lain

Fungsi ABS

Untuk memperoleh nilai absolute dari suatu bilangan.

Format : =ABS(bilangan)

Contoh : =ABS(3)→3

Fungsi LOG

Untuk memperoleh logaritma dari suatu bilangan dengan basis logaritma bisa diatur.

Format : =LOG(bilangan,basis)

MANAJEMEN DATA

111

Fungsi LOG10

Untuk mendapatkan logaritma berbasis 10 terhadap suatu bilangan.

Format : =LOG 10(X)

Fungsi MOD

Untuk mendapatkan sisa pembagian.

Format : =MOD(bilangan,pembagi)

Contoh : =MOD(3,2)→ 1 (3-2*1)

Fungsi POWER

Untuk menghitung pangkat.

Format : =POWER(x,y)

Fungsi GCD

Untuk mendapatkan FPB

Format : =GCD(bil_1,bil_2,…)

Fungsi LCM

Untuk mendapatkan KPK.

Format : =LCM(bil_1,bil_2,…)

Fungsi PRODUCT

Untuk mengalikan semua nilai argument.

Format : =PRODUCT(bil_1,bil_2,…)

Fungsi SIGN

Untuk memperoleh tanda bilangan.

Format : =SIGN(bilangan)

MANAJEMEN DATA

112

Fungsi SQRT

Untuk memperoleh akar kuadrat suatu bilangan.

Format : =SQRT(bilangan)

FUNGSI STATISTIKA

Fungsi COUNT

Menghitung jml data argument. Contoh : =COUNT(A1:A10)

AVERAGE

Menghitung nilai rata-rata dari seluruh afgumen. Contoh : =AVERAGE(A1:A10)

DEVSQ

Menghitung jml deviasi kuadrat. Contoh : =DEVSQ(A1:A10)

MAX

Memperoleh nilai terbesar dari seluruh argument. Contoh : =MAX(A1:A10)

MEDIAN

Memperoleh nilai median dari seluruh argument. Contoh : =MEDIAN(A1:A10)

MODE

Memperoleh nilai mode(nilai yang paling banyak berulang) dari seluruh argument.

Contoh : =MODE(A1:A10)

PERMUT

Memperoleh nilai permutasi. Contoh : =PERMUT(100,3)

MANAJEMEN DATA

113

STDEV

Memperoleh deviasi standar. Contoh : =STDEV(A1:A10)

VAR

Memperoleh nilai varians dari suatu sample. Contoh : =VAR(A1:A10)

FUNGSI TEKS

Fungsi CHAR

Untuk memperoleh karakter berdasarkan suatu kode bilangan.

Format : =CHAR(bilangan)

CLEAN

Untuk membuang semua karakter yang tidak dapat ditampilkan.

Format : =CLEAN(teks)

CODE

Untuk mendapatkan nilai numeric dari karakter pertama dalam teks argument.

Format : =CODE(teks)

CONCATENATE

Untuk menggabungkan sejumlah teks.

Format : =CONCATENATE(teks_1,teks_2,…)

EXACT

Untuk memeriksa kesamaan 2 buah teks tanpa memandang format yang

Digunakan.

Format : =EXACT(teks_1,teks_2)

MANAJEMEN DATA

114

FIND

Untuk mencari suatu keberadaan suatu teks dalam suatu teks.

Format : =FIND(teks_1,teks_2,awal_pencarian)

FIXED

Untuk memformat bilangan menjadi suatu teks.

Format : =FIXED(bilangan,jum_desimal,tanpa_koma)

LEFT

Untuk memperoleh sejumlah karakter dari suatu teks dimulai dari yang terkiri.

Format : =LEFT(teks,jumlah)

LEN

Untuk memperoleh jumlah karakter yang terdapat pd suatu teks.

Format : =LEN(teks)

LOWER

Untuk mengonversi semua huruf capital menjadi huruf kecil.

Format : =LOWER(teks)

MID

Untuk memperoleh bagian suatu teks dimulai dari posisi yg dikehendaki pemakai.

Format : =MID(teks,posisi_awal,jumlah)

PROPER

Untuk membuat setiap huruf di awal kata dikapitalkan.

Format : =PROPER(teks)

REPLACE

Untuk mengganti bagian dari suatu teks dengan suatu teks.

MANAJEMEN DATA

115

Format : =REPLACE(teks,posisi_awal,jum_kar,teks_pengganti)

REPT

Untuk mengulang teks beberapa kali.

Format : =REPT(teks,jumlah)

RIGHT

Untuk mendapatkan sejumlah karakter pada bag.kanan teks.

Format : =RIGHT(teks,jumlah)

SEARCH

Mempunyai kegunaan seperti pada FIND,tetapi tidak membedakan huruf capital dan huruf kecil.

Format : =SEARCH(teks_1,teks_2,awal_pencarian)

SUBTITUTE

Untuk mengganti suatu bag.teks yg terdapat dlm suatu teks dgn teks yg lain.

Format : =SUBTITUTE(teks,teks_akan_diganti,teks_pengganti,jumlah)

Fungsi T

Fungsi yg akan menghasilkan teks sesuai dengan argument kalau argument berupa teks,tetapi akan menghasilkan string kosong kalau argument berupa bilangan.

Contoh : =T(“123”)→ “123”

TEXT

Untuk memformat suatu nilai menjadi teks.

Format : =TEXT(nilai,format)

MANAJEMEN DATA

116

TRIM

Untuk membuang spasi-spasi yang ada di awal dan di akhir teks.

Format : =TRIM(teks)

UPPER

Untuk mengonversi semua huruf kecil menjadi huruf capital.

Format : =UPPER(teks)

VALUE

Untuk mengubah teks menjadi bilangan.

Format : =VALUE (teks)

FUNGSI INFORMASI

COUNTBLANK(range)

Menghitung jml sel yang kosong yg terdapat pd range.

INFO(teks_tipe)

Menghasilkan informasi tentang lingkungan sist.Operasi

ISBLANK(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau sel kosong.

ISERR(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai kesalahan selain #N/A

ISERROR(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai kesalahan.

MANAJEMEN DATA

117

ISEVEN(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai genap.

ISLOGICAL(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai logika (TRUE/FALSE)

ISNA(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai berupa kode kesalahan #N/A

ISNONTEXT(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai bukan berupa teks.

ISNUMBER(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai berupa bilangan.

ISODD(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai ganjil.

ISREF(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai berupa referensi

ISTEXT(nilai)

Menghasilkan TRUE kalau nilai berupa teks.

N(nilai)

Mengonversi nilai ke bilangan.

MANAJEMEN DATA

118

TYPE(nilai)

Menghasilkan tipe nilai.

Jika nilai adalah bilangan,hasilnya 1 Jika nilai adalah teks,hasilnya 2 Jika nilai adalah nilai logika,hasilnya 4 Jika nilai adalah nilai kesalahan,hasilnya 8 Jika nilai adalah array,hasilnya 16

FUNGSI KEUANGAN

MENGHITUNG NILAI MENDATANG

Notasi matematika yg digunakan untuk menghitung nilai mendatang :

FV = PV (1+i)n.

Format : =FV(bunga,cacah_angsuran,angsuran,pv,tipe)

MENGHITUNG NILAI SEKARANG

Nilai sekarang dpt dihitung dgn menggunakan fungsi PV.

Format : =PV(bunga,cacah_angsuran,angsuran,fv,tipe)

MENGHITUNG NPV

Digunakan untuk menghitung kelayakan investasi.

MENGHITUNG IRR

Untuk menilai kelayakan suatu proyek.

Format : =IRR(.. : ..)

MENGHITUNG PEMBAYARAN AMORTISASI

Format : =PMT(6%,3,100000000)

MANAJEMEN DATA

119

FUNGSI LOOKUP DAN REFERENSI

Fungsi ADDRESS

Untuk membuat alamat sel dlm bentuk teks.

Format : =ADDRESS(id_baris,id_kolom,bil_abs,mode_al,nama_ws)

AREAS

Untuk memperoleh jml area dlm referensi.

Format : =AREAS(referensi)

COLUMN

Untuk memperoleh nomor kolom pd suatu referensi.

Format : =COLUMN(referensi)

COLUMNS

Untuk memperoleh jml kolom pd suatu array/referensi.

Format : =COLUMNS(array)

ROW

Untuk memperoleh nomor baris pd suatu referensi.

Format : =ROW(referensi)

ROWS

Untuk memperoleh jml baris pd suatu array/referensi.

Format : =ROWS(array)

MANAJEMEN DATA

120

INDEX

Ada 2 bentuk,yaitu :

1. Format : =INDEX(array,nomor_baris,nomor_kolom) → untuk mendapatkan

sebuah nilai pd array. 2. Format : =INDEX(referensi,nomor_baris,nomor_kolom,nomor_area) →

untuk memilih referensi yg dihasilkan dgn menyebut nomor areanya).

CHOOSE

Untuk memperoleh adalah 1 nilai argumennya melalui suatu indeks.

Format : =CHOOSE(indeks,nilai1,nilai2,nilai3,…)

INDIRECT

Untuk mendapatkan isi suatu referensi sel berdasarkan suatu teks.

Format : =INDIRECT(teks_referensi,mode_al)

OFFSET

Untuk memperoleh suatu referensi didasarkan pd posisi referensi.

Format : =OFFSET(referensi,jum_baris,jum_kolom,tinggi,lebar)

HYPERLINK

Untuk membuat link ke internet/intranet.

Format : =HYPERLINK(link,keterangan)

HLOOKUP

Untuk mendapatkan suatu data pd suatu daftar data. Daftar data disusun secara horizontal.

Format : =HLOOKUP(sel,referensi,area,table,data,offset)

VLOOKUP

Untuk mendapatkan suatu data pada suatu daftar data yang disusun secara vertical.

Format : =VLOOKUP(sel,referensi,area,table,data,offset)

MANAJEMEN DATA

121

MATCH

Untuk menentukan posisi suatu item dalam array.

Format : =MATCH(nilai_yang_dicari,array,tipe_pencocokan)

TRANSPOSE

Untuk mendapatkan transpose dari suatu array.

Format : =TRANSPOSE(array)

MANAJEMEN DATA

122


Data Dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

PENYAJIAN DATA PROFIL

123

124

PENYAJIAN DATA POFIL

125

PENYAJIAN DATA PROFIL

PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pengertian dan Fungsi Profil

Sebuah profil pada umumnya merupakan sebuah sarana untuk menyajikan informasi

terkait dengan tugas pokok, fungsi serta pencapaian kinerja sebuah organisasi.

Informasi yang disajikan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

SDM Kesehatan sebagai unit eselon 1 Departemen Kesehatan memiliki tanggung jawab

dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dengan memperhatikan

perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke

depan. Agar informasi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat

dikelola dan dimanfaatkan secara internal dan eksternal, maka dalam profil PPSDM

Kesehatan harus dapat di dapat tergambarkan secara informatif indikator-indikator yang

relevan dengan informasi yang dibutuhkan. Sumber data yang terkait dengan SDM Kesehatan sangat bervariasi dan tersebar di

berbagai unit, baik yang terdapat di lingkungan Badan PPSDMK, maupun diluar

6


126

lingkungan badan seperti Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten, ataupun Badan

Kepegawaian Nasional/Daerah. Agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara

optimal, maka diperlukan suatu panduan pengelolaan dan analisis data SDMK.

Pedoman Penyusunan Profil Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

merupakan salah satu panduan yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran

pengolahan dan penyajian data SDM Kesehatan.

1.2. Sistematika Penulisan Pedoman Penyusunan Profil PPSDMK

Adapun sistematika penulisan pedoman penyusunan profil PPSDMK ini adalah sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat pengertian dan

fungsi sebuah profil,dalam hal ini adalah profil SDM Kesehatan.

BAB II :Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan SDMK. Pada bab ini akan sajikan visi, misi,

strategi yang terkait dengan SDMK. Aspek ini merupakan acuan untuk

mengetahui komponen strategis organisasi.

BAB III :Pedoman Penyusunan Profil. Pada bab ini akan disajikan isi dari profil SDK,

yang terdiri dari indikator dan ruang lingkup informasi, manajem Pada

bab ini akan disajikan set indikator, yang merupakan indikator kunci dari

pusat-pusat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi setiap pusat.

BAB IV :Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data. Berdasarkan identifikasi jenis

dan sumber data SDMK, maka dapat dilakukan pengolahan, analisis dan

pemanfaatan datanya.


127

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN SDMK

II.1. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang menjadi isu prioritas yang di angkat dalam Rencana Aksi

Badan PPSDM Kesehatan, antara lain:

1. Manajemen pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan baik di pusat

maupun di daerah memerlukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

yang mendukung, serta pengembangan dan peningkatan pelaksanaan Sistem

Informasi SDM kesehatan.

2. Peningkatan kemampuan perencanaan sejak pendidikan sampai dengan

pendayagunaan tenaga kesehatan. Pengembangan model perencanaan dan

penempatan tenaga yang sesuai dengan karakteristik dan geografis dari setiap

daerah. Pengembangan sistem pengendalian, pertanggungjawaban dan

pemantauan serta evaluasi.

3. Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk mengatasi ketidakseimbangan

kebutuhan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang

diproduksi dengan penyerapan tenaga kesehatan. Membangun kemitraan

dengan instansi lintas sektor terkait, Pemerintah Daerah, LSM, Pengusaha,

Ikatan Profesi dan lembaga donor serta masyarakat dan swasta.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan tenaga kesehatan.

Pengembangan pendidikan jarak jauh (PJJ) dan pengembangan Sister School

Programme (SSP) serta kelas internasional.

5. Pengendalian mutu pelatihan SDMK secara optimal sebagai pusat rujukan

metode dan teknologi serta manajemen pelatihan. Selain itu peningkatan

kemampuan Bapelkes sebagai institusi pelatihan SDM kesehatan perlu

dilakukan secara terus menerus sesuai perkembangan metodologi dan teknologi

yang dihadapi;


128

6. Peningkatan peranan Organisasi Profesi Kesehatan dalam pembangunan

kesehatan dan SDM kesehatan Terutama dalam pembentukan konsil profesi

kesehatan dan secara mandiri mendukung program pembangunan kesehatan di

seluruh Tanah Air. II.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Program PPSDMK Sebelumnya sebagai dasar kerangka berpikir, secara sederhana dapat dipahami

kerangka dari core business PPSDMK,adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Aktivitas Utama dan Pendukung Badan PPSDMK II.2.1. Visi

Penggerak terwujudnya SDM Kesehatan profesional yang merata agar masyarakat

mandiri dalam hidup sehat.

II.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka ditetapkan lima misi, yaitu :

1. Meningkatkan Manajemen dan Pembiayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Efektifitas dan efisiensi manajemen yang dijalankan, termasuk pembinaan

SDM kesehatan dalam perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, SDM

Kesehatan, pengorganisasian, pengawasan/pengendalian serta hubungan fungsional

dengan lintas program dan lintas sektor terkait.


129

2. Meningkatkan kompetensi, kualitas dan profesio-nalisme SDM Kesehatan

Untuk mencapai kemandirian dan sifat kewirausahaan (entrepreneurship) serta

daya saing yang tinggi.

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

Standarisasi mutu penyelenggara pendidikan tenaga kesehatan, melalui

akreditasi institusi dan sertifikasi tenaga kesehatan.

4. Pendayagunaan dan pendistribusian SDM Kesehatan

Pengembangan sistem pendayagunaan dan pendistribusian SDM kesehatan

yang sesuai dan komprehensif dengan didukung oleh sistem informasi yang

handal untuk mempermudah komunikasi dan alur informasi antar pusat dan daerah.

5. Meningkatkan pemberdayaan, kreativitas dan kemandirian organisasi profesi

Mendorong dan memantapkan kewenangan organisasi profesi melalui berbagai

upaya seperti pembentukan konsil profesi kesehatan dan pemberlakuan legislasi

yang meliputi registrasi, sertifikasi dan lisensi dalam rangka melindungi masyarakat. II.2.3. Tujuan

Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas, kompeten dan professional serta

tersebar secara merata dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2010, melalui :

(a) Terumuskannya kebijakan, peraturan perundang-undangan dan prosedur

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan;

(b) Meningkatnya manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan;

(c) Terlaksananya program/kegiatan inovatif, model, uji coba dan lainnya untuk

meningkatkan kualitas dan kinerja Badan PPSDM Kesehatan;

(d) Dihasilkannya tenaga kesehatan yang professional melalui pendidikan dan pelatihan

tenaga kesehatan;

(e) Terwujudnya kemandirian organsasi profesi kesehatan. II.2.4. Sasaran

Selain tujuan tersebut diatas, sasaran yang ingin dicapai antara lain mencakup :


130

1. Tersedianya berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan dan hukum

kesehatan yang menunjang pengembangan dan pemberdayaan SDM

Kesehatan;

2. Meningkatnya manajemen SDM Kesehatan yang efektif yang meliputi

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, pengawasan dan

dukungan SDM Kesehatan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui

tersusunnya perencanaan program Badan PPSDM Kesehatan, prosentase

penyelesaian tindak lanjut LHP, jumlah laporan keuangan yang tersedia, jumlah

produk hukum yang terselesaikan dan jumlah penetapan angka kredit jabatan

fungsional.

3. Dihasilkannya tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dalam

jumlah dan jenis sesuai kebutuhan melalui institusi pendidikan tenaga

kesehatan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui: institusi yang

terakreditasi, jumlah lulusan tenaga kesehatan, jumlah tenaga pengajar yang

ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan/atau latihan, SDM tenaga

kesehatan yang ditingkatkan pendidikannya dan/atau kemampuannya, Ratio

lulusan tenaga kesehatan/jumlah penduduk, kurikulum yang sudah

disempurnakan dan institusi yang memenuhi standar.

4. Meningkatnya kompetensi/profesionalisme SDM Kesehatan melalui: (1)

Pengembangan Diklat SDM Kesehatan dalam upaya memandirikan masyarakat

untuk hidup sehat melalui pengembangan produk pelatihan yang inovatif; (2)

Peningkatan SDM Kesehatan yang bermutu dalam upaya mewujudkan

kemandirian masyarakat; (3) Peningkatan pemberdayaan institusi kediklatan

kesehatan agar mampu memfasilitasi diklat SDM kesehatan sesuai dengan

kompetensi yang dibutuhkan melalui akreditasi institusi diklat kesehatan; (4)

Peningkatan kapasitas institusi dan SDM kediklatan kesehatan; (5)

Mengendalikan mutu diklat kesehatan melalui standarisasi, akreditasi, dan

sertifikasi pelatihan.

5. Tersusunnya sistem perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan serta

pelaksanaannya di berbagai jenjang administrasi. Pencapaian sasaran tersebut

diukur melalui tersusunnya sistem perencanaan tenaga kesehatan, adanya peta


131

SDM Kesehatan, adanya rencana kebutuhan tenaga, adanya model-model

pendayagunaan tenaga kesehatan, adanya kebijakan pemerataan SDM

kesehatan dan jumlah peserta tugas belajar.

6. Meningkatnya kemandirian organisasi profesi tenaga kesehatan. Pencapaian

sasaran tersebut diukur melalui prosentase organisasi profesi kesehatan yang

memiliki standar kompetensi profesi, prosentase kelulusan tenaga kesehatan ke

luar negeri, prosentasi tenaga kesehatan yang bekerja di luar negeri dan

terintegrasi tenaga asing yang bekerja di institusi kesehatan di dalam negeri.

7. Terwujudnya Sistem Informasi SDM kesehatan yang pencapaiannya diukur

melalui tersusunnya perencanaan program Badan PPSDM Kesehatan,

tersedianya data dan informasi SDM Kesehatan, jumlah produksi sistem

informasi yang dihasilkan dan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang

dihasilkan. II.2.5. Strategi

1. Sosialisasi dan advokasi kebijakan, peraturan dan pedoman

2. Menggalang kemitraan baik internal dan eksternal termasuk swasta

3. Meningkatkan Ketrampilan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

4. Menerapkan sistem regulasi di bidang tenaga kesehatan

5. Peningkatan Kemampuan dan Peran Serta Organisasi Profesi Kesehatan

II.2.6. Kebijakan

1. Perencanaan SDM Kesehatan (meliputi jumlah, jenis dan kualitas tenaga) perlu

memperhatikan dan mengaitkan perencanaan pembangunan di sektor lainnya. Di

tingkat pusat bekerja sama dengan Biro Kepegawaian dan Direktorat Jenderal di

lingkungan Depkes menyusun perencanaan SDMK sesuai kebijakan nasional maupun

regional. Tiap daerah membuat perencanaan SDMK sendiri-sendiri.

2. Pengendalian mutu pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui upaya akreditasi

institusi, standarisasi komptensi dan kurikulum, sertifikasi tenaga pendidik, serta

pemenuhan sarana dan prasarana.

3. Pendayagunaan SDM kesehatan melalui kinerja dan produktifitas tenaga, serta

tercapainya pemerataan tenaga khususnya di daerah terpencil, kawasan tertinggal,

rawan bencana dan daerah lintas batas.


132

4. Pelatihan SDM kesehatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis, fungsional,

manajemen, dan penjenjangan untuk menunjang pengembangan karir.

5. Pemberdayaan profesi melalui kemandirian organisasi profesi (mencakup regulasi,

registrasi, sertifikasi dan lisensi) dan penciptaan lapangan pekerjaan baik dalam

maupun luar negeri serta penapisan migrasi tenaga kesehatan asing ke dalam negeri.

6. Kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam advokasi, pengawasan dan

pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan serta standarisasi mutu tenaga yang

dihasilkan.

7. Menyusun dan mensosialisasikan sistem pengembangan karir di seluruh instansi

disetiap jenjang administrasi. II.2.7. Program

1. Perencanaan badan

Penyusunan, pengembangan perencanaan program badan

Pengembangan sistem informasi PPSDMK

Monitoring dan evaluasi program

2. Perencanaan dan pendayagunaan SDMK

Pengembangan perencanaan dan pemanfaatan SDMK

Pengembangan distribusi SDMK

Pengembangan informasi SDMK

Peningkatan mutu dan kemandirian SDMK

Pengelolaan tugas belajar

Pengembangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan

3. Pendidikan

Pengembangan manajemen

Pengembangan kurikulum dan proses belajar-mengajar

Peningkatan SDM pendidikan

Peningkatan sarana pendidikan

Pengendalian mutu pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat

4. Peningkatan pelatihan kesehatan

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

Pemberdayaan institusi diklat dan non diklat melalui akreditasi


133

Pengembangan sumber daya diklat

Revitalisasi kelembagaan Pusdiklat dan jaringannya

Pengendalian mutu pelatihan

Peningkatan sarana dan prasarana diklat

Penggalangan kerjasama dan kemitraan lintas sektor dan program

Pengembangan fungsi Balai Pelatihan Kesehatan

6. Pemberdayaan profesi

Peningkatan kemandirian organisasi profesi

Pengembangan regulasi profesi tenaga kesehatan

Jaringan konsil, organisasi profesi dan institusi pendidikan

Pemberdayaan tenaga kerja kesehatan ke dan dari luar negeri

7. Peningkatan manajemen badan

Pengembangan manajemen pembinaan PPSDMK pusat dan daerah

Pembinaan hukum dan organisasi

Peningkatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

8. Pendidikan kedinasan

Pengembangan standar pendidikan kedinasan

Manajemen pendidikan kedinasan

5.2 Organisasi Badan PPSDMK

Organisasi Badan PPSDMK pada dasarnya terbagi pada 3 tingkatan : unit-unit

pelaksana teknis badan, pusat-pusat dan sekretariat badan.


134

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan PPSDMK

Pusat-pusat terdiri dari :

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan

Pusat Pemberdayaan Profesi Tenaga Kesehatan

Pusat-pusat menggambarkan substansi program yang menjadi aktivitas utama Badan

PPSDMK. Mengacu pada Permenkes no. 1575/Menkes/Per/XI/2005, tugas dan fungsi

komponen dilingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan terdiri dari :

a. Sekretariat Badan;

Dalam uraian tugas dan fungsinya, sekretariat badan harus dapat memberikan

pelayanan teknis dan administrasi pada semua unsur di lingkungan badan,

termasuk dalam hal penyediaan data dan informasi.


135

b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PUSRENGUN-SDMK); tugas dari PUSRENGUN-SDMK adalah melaksanakan

penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan

dan informasi, kemandirian dan distribusi, serta pengelolaan tugas belajar

sumber daya manusia kesehatan

c. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (PUSDIKNAKES); adapun tugas dari

PUSDIKNAKES adalah melaksanakan hal yang terkait dengan penyiapan

perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang program dan sumber

daya, pengembangan kurikulum serta kendali mutu pendidikan tenaga

kesehatan

d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PUSDIKLAT-SDMK). Adapun tugas dari PUSDIKLATSDMKES adalah

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

program evaluasi dan pelaporan, pendidikan dan pelatihan penjenjangan

dan manajemen kesehatan, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional.

e. Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri

(PUSPRONAKES). PUSPRONAKES memiliki tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan

program, pemberdayaan serta evaluasi dan pemantauan pemberdayaan

profesi dan tenaga kerja kesehatan Indonesia dan tenaga kerja kesehatan

asing.


136

BAB III

PENYUSUNAN PROFIL SDMK Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada bab ini akan diberikan gambaran

konten atau isi dari sebuah profil SDMK. Adapun gambaran konten tersebut terdiri dari:

III.1. Indikator

Selain memberikan gambaran SDMK, idealnya dalam sebuah profil disajikan indikator

kunci yang digunakan untuk memperoleh gambaran pencapaian kinerja dari sebuah

organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja sebuah organisasi maka

diperlukan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai apakah tugas pokok dan

fungsi serta keluaran dari organisasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang

telah direncanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator SDMK prinsipnya adalah ukuran-ukuran yang dibutuhkan untuk

mengidentfikasi kondisi atau gambaran Sumber Daya Kesehatan di Indonesia, baik

dalam sisi jumlah, jenis, distribusi serta mutunya. Beberapa indikator dan ruang lingkup

informasi SDMK pada buku pedoman ini merupakan beberapa informasi terpilih yang

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan

SDMK baik di daerah maupun di pusat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Permenkes no.

1575/Menkes/Per/XI/2005, secara garis besar area Indikator kunci PPSDM Kesehatan

mengacu pada 4 aspek, yaitu mengawal Jumlah, Jenis, Mutu dan Distribusi tenaga. Untuk ke 4 aspek ini, beberapa kebutuhan indikator kunci sebagai ruang lingkup

informasi yang dapat disajikan dalam profil SDMK antara lain sebagai berikut: III.2.1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Terkait dengan aspek Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan diperlukan

beberapa indikator kunci atau kebutuhan informasi dari stakeholder internal maupun

eksternal. Kebutuhan informasi tersebut, antara lain:

Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan sebaran geografis wilayah

Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan sebaran jenis tenaga kesehatan

Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan jenis fasilitas kesehatan (Rumah Sakit


137

dan Puskesmas)

Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan karakteristik wilayah daerah terpencil,

tertinggal dan perbatasan

Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk

Jumlah (Proyeksi) Total Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan wilayah dan

jenis SDM per per periode waktu tertentu

Jumlah distribusi peserta Tugas Belajar berdasarkan jenjang pendidikan yang

diambil

Jumlah usulan dan realisasi beasiswa tugas belajar

III.2.2. Pendidikan Tenaga Kesehatan

Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dapat dilihat dari sisi supply tenaga, hal ini

relevan dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain penyiapan perumusan dan

melaksanakan kebijakan dibidang program dan sumberdaya, pengembangan kurikulum,

serta kendali mutu pendidikan tenaga kesehatan. Untuk melaksanakan tupoksi

tersebut, diperlukan beberapa informasi, antara lain:

Distribusi frekuensi jenis institusi Poltekes dan Non Poltekes

Jumlah Tenaga Dosen berdasarkan latar belakang pendidikan formal & non

formal

Jumlah Peserta Didik Poltekses dan Non Poltekes per jenis program studi

Jumlah Lulusan berdasarkan jenis tenaga per institusi Poltekes dan Non

Poltekes.

Jurusan/program studi institusi Diknakes Poltekes

III.2.3. Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Jumlah / frekuensi pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan administratif dan

non administratif

Jumlah peserta pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan

Jenis pelatihan yang terakreditasi

Jumlah pelatih yang tersertifikasi

Jumlah Widya Iswara

BOR Bapelkes

SOR Bapelkes

Tingkat Libat institusi diklat


138

III.2.4. Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan

Jumlah per jenis nakes yang direkruit berdasarkan negara

Jumlah calon TKKI yang kompeten dan siap dikirim ke luar negeri

Jumlah organisasi profesi

Jumlah organisasi profesi yang

Jumlah nakes yang lulus uji kompentensi

Kebutuhan dan realisasi TKKI yang bekerja diluar negeri berdasarkan negara

pengguna III.2. Ruang Lingkup Informasi SDMK

Informasi yang dapat ditampilkan pada profil SDMK antara lain :

1. Profil Institusi. Pada bagian ini informasi yang dapat disajikan antara lain

pengenalan institusi yang terdiri :

a. Struktur organisasi dan tupoksi,

b. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya

2. Gambaran Umum SDM kesehatan. Pada bagian ini informasi yang dapat

disajikan antara lain:

a. Ketersediaan SDM kesehatan per jenis tenaga

b. Ketersediaan SDM kesehatan di sarana pelayanan Rumah Sakit

c. Ketersediaan SDM kesehatan di Puskesmas

d. Tenaga kesehatan di Daerah Terpencil Tertinggal dan Perbatasan

e. Rasio Tenaga Kesehatan per jenis tenaga

3. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Kemampuan Pemenuhannya

a. Kebutuhan dan realisasi pemenuhan tenaga kesehatan Indonesia untuk

luar negeri.

b. Kebutuhan dan rencana pemenuhan tenaga untuk menunjang desa siaga

c. Jumlah (Proyeksi) Total Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan

wilayah dan jenis SDM per per periode waktu tertentu

4. Pengembangan dan Pemberdayaan SDM kesehatan. Pada bagian ini informasi

yang disajikan adalah tentang :


139

a. Pendidikan tenaga kesehatan

i. Jumlah dan persebaran institusi

ii. Akreditasi institusi

iii. Jumlah tenaga pengajar

iv. Jumlah peserta didik

v. Jumlah lulusan

vi. Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang menghasilkan

tenaga kesehatan

b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

i. Jumlah / frekuensi pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan

administratif dan non administratif

ii. Jumlah peserta pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan

iii. Jenis pelatihan yang terakreditasi

iv. Jumlah pelatih yang tersertifikasi

c. Tugas Belajar

i. Jumlah distribusi peserta Tugas Belajar berdasarkan jenjang

pendidikan yang diambil

ii. Jumlah usulan dan realisasi beasiswa tugas belajar

d. Organisasi profesi

i. Jumlah per jenis organisasi profesi

ii. Jumlah organisasi profesi yang telah memiliki standar kompetensi

dan standar etik (kode etik) profesi.

III.3. Penyajian dan Pemanfaatan Data SDMK

Resume informasi yang dapat disajikan didalam profil SDK antara lain sebagai berikut:

Tabel III.3. Resume Jenis Informasi

No Jenis Informasi yang disajikan No .lampiran 1 Profil institusi

a. Struktur organisasi dan tupoksi, b. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT

nya (berdasarkan kelompok umur, jenjang pendidikan)

Tabel 1

2 Gambaran Umum SDM kesehatan a. Ketersediaan SDM kesehatan per jenis

tenaga

b. Ketersediaan SDM kesehatan di sarana pelayanan Rumah Sakit


140

c. Ketersediaan SDM kesehatan di Puskesmas

d. Tenaga kesehatan di Daerah Terpencil Tertinggal dan Perbatasan

e. Rasio Tenaga Kesehatan per jenis tenaga

3 Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Kemampuan Pemenuhannya

a. Kebutuhan dan realisasi pemenuhan tenaga kesehatan

b. Kebutuhan dan rencana pemenuhan tenaga untuk menunjang desa siaga

c. Jumlah (Proyeksi) Total Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan wilayah dan jenis SDM per per periode waktu tertentu

4 Pengembangan dan Pemberdayaan SDM kesehatan

a. Pendidikan tenaga kesehatan i. Jumlah dan persebaran institusi ii. Akreditasi institusi iii. Jumlah tenaga pengajar iv. Jumlah peserta didik v. Jumlah lulusan vi. Jumlah perguruan tinggi negeri dan

swasta yang menghasilkan tenaga kesehatan

b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan i. Jumlah / frekuensi pelatihan

berdasarkan kriteria jenis pelatihan administratif dan non administratif

ii. Jenis pelatihan yang terakreditasi iii. Jumlah pelatih yang tersertifikasi iv. Jumlah peserta pelatihan

berdasarkan kriteria jenis pelatihan

c. Tugas Belajar

i. Jumlah distribusi peserta Tugas Belajar berdasarkan jenjang pendidikan yang diambil

ii. Jumlah usulan dan realisasi beasiswa tugas belajar

d. Organisasi profesi i. Jumlah per jenis organisasi profesi ii. Jumlah organisasi profesi yang telah

memiliki standar kompetensi dan standar etik (kode etik) profesi.


141

Tabel 1. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya

No Unit Kerja Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

Berdasarkan tabel diatas, dapat dianalisis lebih lanjut trend jumlah SDM disetiap kurun

waktu tertentu, seperti terlihat pada grafik 1 berikut:

Grafik 1. Perkembangan Jumlah SDM (dalam organisasi) Tahun 2005


142

Tabel 2. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya berdasarkan kelompok umur

pada tahun......

No Unit Kerja Kelompok Umur Total

<=30 th 31-40 th 41-50 th 51-55 th >=56th

Total

%

Grafik 2. Prosentase SDM Berdasarkan kelompok umur pada tahun......


143

Tabel 3. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya berdasarkan jenjang

pendidikan pada tahun......

No Unit Kerja Pendidikan Total

<= SLTA D3 S1/D4 S2 S3

Total

%

Grafik 3. Prosentase SDM dalam organisasi dan UPT nya berdasarkan jenjang

pendidikan pada tahun......


144

Tabel 4. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya berdasarkan golongan

kepangkatan pada tahun......

No Unit Kerja Golongan Total

I II III

Grafik 4. Proporsi Jumlah SDM Menurut Golongan Kepangkatan


145

Tabel 5. Ketersediaan SDM kesehatan per jenis tenaga

Jenis Tenaga Tahun Total 2005 2006 2007 2008 2009

Tenaga Medis Dr. Spesialis Dr. Umum Dr. Gigi Keperawatan S.Keperawatan Perawat Bidan Kefarmasian S1 Farmasi & Apt

Ass. Apt Kesmas S.Kesmas Sanitarian Tenaga Gizi Keterapian Fisik Keteknisan Medis

SDM Kes Lain Total


146

Tabel 5.

DEFINISI OPERASIONAL

No Jenis Tenaga Definisi Operasional

1 Tenaga Medis

2 Dr. Spesialis

3 Dr. Umum

4 Dr. Gigi

5 Keperawatan

6 S.Keperawatan

7 Perawat

8 Bidan

9 Kefarmasian

10 S1 Farmasi & Apt

11 Ass. Apt

12 Kesmas

13 S.Kesmas

14 Sanitarian

15 Tenaga Gizi

16 Keterapian Fisik

17 Keteknisan Medis

18 SDM Kes Lain


147

Tabel 4. Jumlah Tenaga Rumah Sakit (Umum dan Khusus) Berdasarkan Kepemilikan RS Tahun...

Pemilik RS Jumlah Tenaga Kesehatan Tenaga Kes.lain Tenaga Non Kesehatan Jumlah

RS TT Medis Keperawatan Kefarmasian Kesmas Gizi Keterapian

Fisik

Keteknisan

Medis

Sarjana D3 SMA/SLTA/

SMU

Lainnya

Depkes RI

Pemda

Propinsi

Pemda

Kab/Kota

TNI/POLRI

BUMN

Swasta


148

Tabel 4.

DEFINISI OPERASIONAL

Variabel Definisi Operasional

Pemilik RS ...............................

Tenaga Kesehatan Medis Mengacu pada definisi operasional tabel 3

Tenaga Kesehatan Keperawatan Mengacu pada definisi operasional tabel 3

Tenaga Kefarmasian Mengacu pada definisi operasional tabel 3

Tenaga Kesmas Mengacu pada definisi operasional tabel 3

Tenaga Gizi Mengacu pada definisi operasional tabel 3

Tenaga Keterapian Fisik Mengacu pada definisi operasional tabel 3

Keteknisan Medis Mengacu pada definisi operasional tabel 3

Tenaga Non Kesehatan (Sarjana) ...............................

Tenaga Non Kesehatan (D3) ...............................

Tenaga Non Kesehatan (SLTA/SMU) ...............................

Lainnya ...............................


149

Tabel 5. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Puskesmas Tahun 2005-2009

Jenis Tenaga* Tahun Total

Nakes

2005 2006 2007 2008 2009

Dokter

Dokter Gigi

Sarjana

Kesmas

Bidan

Ahli Gizi

Sanitarian

Penyuluh

Kesehatan

Perawat

Apt/Asst. Apt

Analis Laborat

*DEFINISI OPERASIONAL MENGACU PADA TABEL 3


150

Tabel 6. Rekapitulasi Penempatan Tenaga Kesehatan Di Dacil/Galtas Tahun.....

No Daerah

Dacilgaltas

Dr.

Specialis* Dr.

Umum* Bidan* Perawat* Kesling* Gizi* Total Keterangan

DEFINISI OPERASIONAL :

Daerah Dacilgaltas :...................................................................

*DEFINISI OPERASIONAL MENGACU PADA TABEL 3


151

Tabel 7. Rasio Tenaga Kesehatan per jenis Tenaga

No Jenis Tenaga Jumlah Tenaga s/d

thn 2008

Rasio per 100.000

pddk

1 Dokter Spesialis

2 Dokter Umum

3 Dokter Gigi

4 Perawat

5 Bidan

6 Perawat Gigi

7 Apoteker

8 Asisten Apoteker

9 Sarjana Kesehatan Masyarakat

10 Sanitarian

11 Gizi

12 Keterapian Fisik

13 Keteknisan Medis


152

Tabel 8. Perbandingan Kebutuhan dan Produksi Rata-Rata Tenaga KesehatanKebutuhan dan realisasi pemenuhan tenaga kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun ....

No Jenis Tenaga Indikator

Tenaga/100.000 pddk

Kebutuhan

Jml Tenaga

thn 2010

Jml

Tenaga s/d thn

2008

Rasio

Tahun

2008

Kebutuhan Penambahan Nakes

A MEDIS 2008 2009 2010 2011

1 Dokter Spesialis

2 Dokter Umum

3 Dokter Gigi

B KEPERAWATAN

1 Perawat

2 Bidan

3 Perawat Gigi

C FARMASI

1 Apoteker

2 Asisten Apoteker


153

D KES.

MASYARAKAT

1 SKM

2 Sanitarian

E GIZI

F KETERAPIAN

FISIK

G KETEKNISAN

MEDIS


154


Data Dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

ADVIKASI

155

156


157

ADVOKASI

7.1 Definisi Advokasi

Berikut beberapa definisi advokasi :

Advokasi adalah upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik

sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya

perbaikan atau perubahan tersebut.

Advokasi adalah serangkaian strategi yang diarahkan untuk mempengaruhi

penentuan kebijakan di tingkat lokal, propinsi, nasional dan internasional,

khususnya: siapa yang memutuskan, apa yang diputuskan dan bagaimana

diputuskan.

Advokasi adalah seni mempengaruhi orang per orang, atau pengambilan

keputusan secarfa kolektif- atau penentu kebijakan untuk mempengaruhi

perubahan yang positif dalam suatu isu atau situasi.

( Policy Project Workshop Participant, march 1997, Accra, Ghana)

Meskipun terdapat banyak definisi advokasi namun, bahasa dan konsep yang

digunakan hampir sama :

Advokasi adalah sebuah proses yang berlangsung untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan, bisa panjang ataupun singkat.

Advokasi juga bersifat strategis dan mengarahkan berbagai kegiatan yang

dirancang dengan cermat kepada berbagai “stakeholder” dan pembuat kebijakan

7


158

Advokasi selalu diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan, undang-undang,

peraturan, program dan pendanaan untuk berbagai program-mempengaruhi

keputusan-keputusan yang diambil di tingkat tertinggi berbagai institusi publik

maupun swasta.

Advokasi bisa berlangsung sebagai :

1. Kampanye satu isu yang direncanakan untuk kurun waktu yang terbatas

2. Kampanye multi isu yang waktu pelaksanaannya tidak dibatasi dengan pasti

3. Kampanye advokasi bisa dilakukan di tingkat nasional, regional maupun

lokal.

Kampanye advokasi merupakan rangkaian kegiatan yang :

1. Tujuan akhirnya adalah pembuat kebijakan

2. Isu atau isu-isu kebijakan yang ingin dipengaruhi telah diidentifikasi secara

spesifik

3. Kegiatan dan aksi-aksinya dirancang secara sistematis dan strategis

7.2 Langkah-Langkah Advokasi

Pelaku advokasi mesti menerapkan pendekatan yang strategis terhadap upaya

advokasinya, dengan mengembangkan langkah-langkah dan kegiatan sistematis

diantaranya:

1. Membentuk Tim Inti

Langkah pertama dan utama dari proses advokasi adalah membentuk “Tim

Inti”, yakni kumpulan orang yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak

dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi.

Sebagai upaya sistematik dan terorganisis untuk merubah kebijakan publik, tim

inti inilah yang berperan utama mewujudkan semua prasyarat yang dibutuhkan

agar kerja-kerja advokasi dapat terselenggara.

Dengan kata lain, tim inti suatu gerakan advokasi sebenarnya merupakan suatu

tim yang siap bekerja purnawatu dan solid. Langkah-langkah pokok

pembentukan tim inti advokasi adalah:

a. Tentukan orang-orang yang akan menjadi penggagas dan penggerak

kegiatan advokasi.


159

b. Membagi peran anggota tim dengan melihat rencana advokasi secara

keseluruhan, sehingga dapat menentukan posisis dan peran masing-masing

berdasar kemampuan yang dimiliki

c. Mengadakan serangkaian diskusi mendalam untuk menyatukan visi, cara

pandang dan isu yang akan diadvokasi.

d. Mereview kembali apakah jumlah orang dan kemampuan anggota telah

mencukupi atau masih perlu menambah orang, jika masih dianggap perlu

maka pertimbangkan sesuai persyaratan untuk dapat merekrut / menambah

jumlah anggota.

2. Pemilihan dan Perumusan Isu Strategis

Advokasi selalu berawal dari adanya isu yang diperjuangkan dengan cara

mempromosikan perubahan kebijakan. Isu ini mesti fokus, jelas, dirasakan

penting oleh semua pendukung organisasi dan dirumuskan melalui kegiatan

analisis lingkungan eksternal, termasuk faktor-faktor ekonomi, politik sosial dan

sebagainya.

Tolok Ukur Isue Strategis Untuk Diadvokasikan

Selain faktor aktualitas (isu yang sedang hangat menjadi perhatian

masyarakat), pada dasarnya suatu isu yang dapat dikatakan sebagai „isu yang

strategis‟ jika:

a. Relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi oleh

masyarakat, khususnya kalangan atau lapisan masyarakat tertentu.

b. Masalah yang memang mendesak dan sangat penting untuk diberi

perhatian segera. Jika tida dicoba untuk diatasi segera, akan berakibat fatal

di masa depan (misalnya, masalah yang semakin gawat dan rumit, atau

membawa akibat kerusakan yang lebih parah, dsb)

c. Pengaruh serta dampaknya cukup besar dan meluas. Jika diadvokasikan,

apalagi jika nantinya berhasil, isu tersebut diperkirakan memang akan

berdampak positif pada perubahan kebiajakan publik lainnya dalam rangka

perubahan sosial yang lebih besar dan lebih luas.

Langkah-Langkah Pokok Merumuskan Isue Strategis

(1) Tim inti mencari dan memilih orang yang berkemampuan untuk

melakukan kajian kebijakan (policy study) bidang kesehatan. Tim inti

mengorganisir mereka menjadi suatu kelompok kerja khusus yang


160

membantu dan bertanggung jawab langsung kepada tim inti, tetapi

bukan tim inti.

(2) Kelompok Kerja Kajian Kebijakan (K4) tersebut segera melakukan tugas

utamanya: mengumpulkan dan menganalisis semua data dan informasi

yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan pada semua area (dari

lokal sampai nasional, jika perlu sampai ke area internasional)

(3) K4 tersebut merumuskan kesimpulan dan rekomendasi tentang isu

strategis kebijakan kesehatan yang akan diadvokasikan dan menyajikan

kepada tim inti untuk dibahas dan disepakati. Pada tahap ini, dilakukan

penilaian berdasrkan tolok ukur isu strategis diatas.

(4) Jika telah disepakati, maka tim inti kembali menugaskan kepada K4

untuk menyusun „Kertas Posisi‟ berdasarkan hasil kajian kebijakan

tersebut. Kertas posisi inilah yang menjadi dokumen dasar yang

melandasi seluruh rangkaian kegiatan advokasi berikutnya, karena

berisi alasan-alasan, konteks permasalahan, tujuan, visi dan misi,

sasara, strategi dan cara-cara pelaksanaan advokasi terhadap isu

strategis yang telah ditetapkan.

3. Merancang Strategi Dasar Advokasi

Tujuan jangka panjang adalah suatu pernyataan umum mengenai apa yang

ingin dicapai oleh organisasi advokasi dalam jangka waktu yang cukup lama (3-

5 th). Tujuan strategis ini menggambarkan capaian yang bersifat jangka

pendek, spesifik dan terukur. Capaian ini memberikan kontribusi yang berarti

pada tercapainya tujuan jangka panjang.

Beberapa pedoman dasar mengemas isu advokasi untuk media massa antara

lain sebagai berikut:

(1) Mengandung unsur berita, aktual dan sesuai dengan isu yang Anda

advokasikan.

(2) Mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang (human interest)

(3) Terkait dengan keadaan dan permasalahan setempat (unsur setempat)

(4) Ada orang yang memang tepat, cakap dan terpercaya bertindak

sebagai „juru bicara‟ untuk menyampaikannya secara lancar dan mudah

dipahami oleh masyarakat luas.

(5) Lebih bagus lagi (dan sangat disarankan) melengkapinya dengan

bahan-bahan visual (foto, gambar, grafis, dll), terutama jika

berhubungan dengan media elektronik (televisi).


161

4. Mengidentifikasi Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran utama adalah penentu kebijakan yang memiliki kekuasaan

untuk mewujudkan perubahan kebijakan yang diinginkan. Kelompok sasaran

sekunder mencakup pihak-pihak yang memiliki akses dan mampu

mempengaruhi kelompok sasaran utama seperti penentu kebijakan lain, media

massa, tokoh-tokoh penting dan publik. Pelaku advokasi harus mampu

mengidentifikasi individu dalam kelompok sasaran, memahami posisi dan

landasan kekuasaannya dan mengenali apakah individu-individu ini

mendukung, menentang atau mungkin bersikap netral terhadap upaya

advokasinya.

5. Membangun Dukungan

Membangun konstituen untuk mendukung upaya advokasi sangat penting

artinya bagi keberhasilan. Semakin luas basis dukungan semakin besar

kesempatan untuk berhasil. Pelaku advokasi mesti „reach-out‟ atau

mengulurkan tangan untuk membangun kerjasama dengan NGO, jaringan,

donor, koalisi, asosiasi profesi, aktifis, dan individu yang mendukung isu dan

mau berkerjasama untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dikehendaki.

6. Mengembangkan Pesan

Pesan-pesan advokasi dikembangkan dan dibuat khusus untuk kelompok-

kelompok sasaran tertentu agar mereka memahami isu dan tergerak untuk

mendukung posisi pelaku advokasi. Ada tiga pertanyaan kunci yang selalu

harus dijawab dalam rangka menyiapkan pesan-pesan advokasi:

- Siapa yang ingin anda jangkau melalui pesan ini?

- Apa dampak yang ingin anda raih dengan menyampaikan pesan ini

- Apa tindakan sasaran yang anda inginkan setelah menerima pesan

ini?

7. Memilih Saluran Komunikasi

Seleksi medium untuk pesan-pesan advokasi yang paling tepat bergantung

kepada kelompok sasaran yang ingin dijangkau. Pilihan saluran komunikasi

bervariasi jika ingin menjangkau publik, mempengaruhi pembuat kebijakan,

mendidik media massa, membangun dukungan dari lembaga-lembaga yang

memiliki ide-ide yang sama, jaringan-jaringan lain dna sebagainya. Beberapa


162

saluran komunikasi untuk upaya-upaya advokasi mencakup: siaran pers, kit

informasi untuk wartawan, konferensi pers, peristiwa debat publik, konferensi

umum untuk pembuat kebijakan dsb.

8. Menggalang Dana

Kampanye advokasi akan sangat terbantu jika ada dukungan dana yang cukup.

Dana diperlukan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai

materi, menutup biaya perjalanan pelaku advokasi ketika harus pergi untuk

menemui berbagai penentu kebijakan, menutup biaya seminar, pertemuan-

pertemuan, biaya komunikasi dsb. Organisasi pelaku advokasi sebaiknya

mengembangkan strategi penggalangan dana sejak awal kampanye dengan

mengenali penyumbang-penyumbang potensial.

9. Implementasi

Organisasi pelaku advokasi mesti mengembangkan rencana implementasi

untuk memberi arah yang jelas pada kampanye advokasinya. Rencana ini mesti

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan, tugas-tugas penanggung jawab, waktu

pelaksanaan dna sumber daya yang diperlukan.

7.3. Kegiatan yang harus terus menerus dilakukan

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data diperlukan pada semua tahap kampanye advokasi yang

disajikan dalam model ini. Data mesti dikumpulkan dan dianalisa untuk :

- Menetapkan isu, mengembangkan tujuan jangka panjang dan menentukan

tujuan-tujuan strategis

- Mengembangkan basis dukungan

- Mempengaruhi pembuat kebijakan

Pengumpulan data berlangsung secara terus menerus selama kampenye

berlangsung

Prinsip-prinsip mengembangkan sistem informasi atau basis data sebagai

dasar/fakta (evidence based) antara lain sebagai berikut:

- Memahami informasi atau data apa yang dibutuhkan untuk mendukung

kerja advokasi.

- Memahami cara memperoleh, menelusurinya, mengolah, menyimpan dan

mendistribusikannya.

- Selalu mencari data baru dari sumber-sumber lain.


163

- Ada orang yang secara khusus menanganinya, termasuk cara

memutakhirkan data/informasi.

- Memahami jalur-jalur sumber informasi yang harus dikelola, dijaga dan

dikembangkan untuk memperoleh informasi/data.

- Berada dalam kendali (control system) Tim Inti dan Tim Kerja Advokasi.

Adapun langkah-langkah dalam penyiapan sistem informasi dan basis data

adalah sebagai berikut:

(1) Asssesment kebutuhan data dan informasi sesuai dengan isu yang akan

diadvokasikan:

- Adakan pertemuan, diskusi dengan Tim Kerja Advokasi, nara sumber dan

pihak lainnya, untuk mengidentifikasikan data dan informasi sesuai dengan

kerja-kerja advokasi yang akan dilakukan.

- Tentukan prioritas data atau informasi apa saja yang diperlukan untuk

mendukung kerja-kerja advokasi.

- Lakukan seleksi, klasifikasi dari setiap data dan informasi yang telah

teridentifikasi dan sesuaikan dengan isu-isu yang akan diadvokasikan.

(2) Pengumpulan informasi dan data:

- Tim Inti dan Tim Kerja Advokasi mendiskusikan bagaimana pengumpulan

data dan informasi akan dilakukan, siapa mengumpulkan apa, kapan

(lakukan pembagian kerja untuk pengumpulan data dan informasi).

- Tentukan seberapa jauh tim kerja sistem pendukung (support system)

informasi dan basis data dapat membantu dalam pekerjaan pengolahan

data.

- Buatlah sistem klasifikasi data sesuai dengan peruntukannya agar sewaktu-

waktu dibutuhkan mudah mengaksesnya.

(3) Penetapan sistem penyimpanan dan pengembangan basis data

- Tentukan seberapa jauh tim kerja sistem pendukung (support system)

informasi dan basis data dapat membantu dalam pekerjaan pengolahan

data.

- Tentukan teknik-teknik yang efektif dan aman berkaitan dengan sistem

penyimpanan/pangkalan data dan sistem pelacakan, dan pemutakhiran

data.

- Lakukan seleksi data dan informasi sekali lagi sebelum masuk ke dalam

sistem penyimpanan

- Susun klasifikasi pangkalan data sesuai dengan kebutuhan kerja-kerja

advokasi.


164

(4) Menetapkan pengelola informasi dan basis data

- Diskusikan dengan Tim Kerja Advokasi seberapa jauh tim kerja sistem

pendukung (support system) informasi dan pangkan data dapat membantu

desiminasi data atau informasi (menyangkut strategi, teknik dan sasaran

penggunaannya).

- Tentukan siapa orang dari tim kerja sistem pendukung yang harus

bertanggung jawab dalam membantu desiminisa data atau informasi.

(5) Pemantauan, refleksi dan evaluasi

- Lakukan monitoring/refleksi dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan

Tim Kerja Advokasi, dan orang lainnya yang terlibat dengan kerja advokasi

untuk memperole umpan balik, pelacakan, dan pemutakhiran data.

- Buatlah catatan-catatan penting dari hasil refleksi dan evaluasi berkala

untuk menjadi input atau perbaikan selanjutnya.

(6) Penyebarluasan informasi

- Untuk membantuk Tim Inti dan Tim Kerja Advokasi dalam mengelola

informasi dan pangkalan data, tunjuklan satu orang yang harus bertanggung

jawab ke Tim Inti.

2. Monitoring evaluasi

Monitoring dan evaluasi harus terjadi terus menerus, dimana refleksi terhadap

aksi selama proses kampanye advokasi berlangsung tak pernah berhenti

dilakukan. Sebelum suatu kampanye advokasi dimulai harus lebih dulu

ditetapkan bagaimana pelaksanaan rencana implementasi yang telah dibuat

akan dimonitor. Bagaimana perubahan yang terjadi berkat upaya advokasi akan

diukur.


165

Proses Advokasi

Aktifitas terus

menerus

Langkah-langkah advokasi Aktifitas terus

menerus

Pen

gu

mp

ula

n d

ata

- Merumuskan isu

- Merumuskan tujuan jangka panjang dan

tujuan-tujuan strategis

- Menentukan sasaran advokasi

- Membangun dukungan

- Mengembangkan pesan

- Memilih saluran komunikasi

- Menggalang dana

- Implementasi

Ev

alu

asi

dan

mon

itori

ng

Kepustakaan

The Asia Foundation, 2005, Advokasi Menuju Masyarakat Indonesia Yang Lebih

Sehat, Jakarta

Topatimasang, Roem et.al, 2005, Sehat itu Hak : Advokasi Masalah Kesehatan

Mayarakat, Koalisi untuk indonesia sehat, Jakarta.


166


Data Dan Informasi

Sebagai Dasar

Perencanaan Daerah

SISTEM INFORMASI

GEOGRAFIS

167

168

TOOLS ASSESSMENT

169

SISTEM INFORMASI

GEOGRAFI

8.1 Konsep Sistem Informasi Geografis (SIG) 8.1. 1. Definisi SIG

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) adalah sebuah sistem yang

mampu membangun, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang memiliki referensi

geografis (georeferences).

SIG merupakan manajemen data spasial dan non-spasial yang berbasis komputer

dengan tiga karakteristik dasar, yaitu:

a) mempunyai fenomena aktual (variabel data non-lokasi) yang berhubungan

dengan topik permasalahan di lokasi bersangkutan;

b) merupakan suatu kejadian di suatu lokasi; dan

c) mempunyai dimensi waktu.

Pemanfaatan GIS diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang

diinginkan yaitu:

1. penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku

2. revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih muda

3. data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa dan

direpresentasikan

4. menjadi produk yang mempunyai nila tambah

5. kemampuan menukar data geospasial

6. penghematan waktu dan biaya

7. keputusan yang diambil menjadi lebih baik.

8.1.2. Subsistem SIG

Sistem Informasi Geografis dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai

berikut:

a) Data Input: Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan data dan

mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber dan

bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransfortasikan format-

8

TOOLS ASSESSMENT

170

format data-data aslinya kedalam format yang dapat digunakan oleh SIG.

b) Data output: Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh

atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk

hardcopy seperti: tabel, grafik dan peta.

c) Data Management: Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial

maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga

mudah dipanggil, di-update dan di-edit.

d) Data Manipulation & Analysis: Subsistem ini menentukan informasi-informasi

yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi serta pemodelan

data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Definisi SIG di atas mencakup beberapa komponen, yaitu :

Perangkat keras komputer

Perangkat lunak komputer

Data-data geografis

Sumberdaya manusia

Gambaran SIG sebagai sebuah sistem meliputi :

Input : mengumpulkan dan menyimpan data

Proses : manipulasi, meng-update dan menganalisa

Output : menampilkan atau menyajikan data hasil pemrosesan 8.2. Konsep Basis Data

Basis data adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, disusun secara

logis, sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses

pengambilan keputusan. Suatu basis data adalah koleksi data yang bisa mencari

secara menyeluruh dan secara sistematis memelihara dan me-retrieve informasi.

Sebuah basis data adalah tempat penyimpanan file data, Sebagai file data, suatu

basis data tidak menyajikan informasi secara langsung kepada pengguna. Pengguna

harus menjalankan aplikasi untuk mengakses data dari basis data dan

menyajikannya dalam bentuk yang dapat dimengerti.

TOOLS ASSESSMENT

171

Ada beberapa sifat yang melekat pada suatu tabel:

1. Tidak boleh ada record yang sama (kembar)

2. Urutan record tidak terlalu penting karena data dalam record dapat diurut

sesuai dengan kebutuhan.

3. Setiap field harus mepunyai nama yang unik, tidak boleh ada yang sama.

4. Setiap field mesti mempunyai tipe data dan karakteristik tertentu.

Jenis hubungan antartabel dalam model database relasi juga didefinisikan dengan

hubungan:

1. Satu ke satu (One to One)

2. Satu ke banyak (One to Many)

3. Banyak ke satu (Many to One)

4. Banyak ke banyak (Many to Many) Untuk lebih jelasnya penggunaan hubungan ini sering digunakan Diagram Entity

Relationship (DiagramE-R), yang merupakan bagian dari Model Data Entity

Relationship. Judul variabel data diistilahkan menjadi “kunci-kunci” (Key)

berdasarkan tingkat keutamaan datanya. Jenis-jenis “kunci” (Key) secara umum

terbagi ke dalam empat kategori:

1. Candidate Key

Fungsi dari candidate key adalah sebagai calon primary key.

2. Primary Key

Merupakan candidate key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap

record secara unik. Primary key harus merupakan field yang benar-benar

unik dan tidak boleh ada nilai NULL, Misal: NIP dosen dijadikan sebagai

Primary Key karena lebih sederhana dalam jumlah digit dan unik.

3. Foreign Key

Jika sebuah primary key terhubungan ke table entity lain maka keberadaan

primary key pada entity tersebut disebut sebagai foreign key, misal: Primary

Key NIP Dosen dari entity Dosen digunakan juga pada field entity KRS, maka

keberadaan field NIP Dosen pada entity KRS disebut sebagai foreign key.

4. Alternate Key

Alternate Key adalah candidate key yang tidak terpilih.

TOOLS ASSESSMENT

172

8.2.1. Konsep Basis Data Spasial Basis data spasial adalah struktur basis data yang dioptimalkan untuk menyimpan

dan mencari data yang berhubungan dengan ruang muka bumi termasuk di

dalamnya obyek berupa titik, garis dan area. Sementara basis data pada umumnya

hanya dapat membaca berbagai data yang bertipe numerik dan kategorik, maka

fungsi geometris digunakan untuk memproses data yang bertipe spasial.

Basis data spasial (spatial database) dapat dibangun dan diintegrasikan dengan

basis data non-spasial (non-spatial database) berupa data sosial ekonomi (termasuk

di dalamnya kesehatan) dan hasil observasi lapangan. Data spasial dan non-spasial

bersama-sama menghasilkan informasi yang sangat bermakna yang dapat

diterapakan di berbagai bidang kehidupan manusia. 8.3. Manajemen Data Spasial

Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference)

dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Sekarang ini data

spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional,

regional maupun lokal.

Unsur data di dalam SIG memiliki 3 dimensi:

a) dimensi keruangan (spatial dimensions) yang menunjuk pada sifat ruang atau

lokasi geografi di permukaan bumi;

b) dimensi waktu (temporal dimensions) saat dalam suatu waktu/periode tertentu;

c) dimensi tematik, dimensi ini menerangkan apa yang diukur seperti bentuk,

kedalaman, variabel. Kadang-kadang dimensi tematik ini disebut sebagai

dimensi topikal atau dimensi karakteristik.

Data spasial mempunyai dimensi keruangan yang membedakannya dari jenis data

lain. Data tabular yang telah diintegrasikan dengan data spasial sesuai dengan

ketentuan yang disyaratkan, maka dengan sendirinya akan mempunyai aspek

georeference, yang menjadikannya data spasial juga. Aspek georeference itulah

yang membuat pekerjaan dengan data spasial itu unik dan berbeda dari data tabular

pada umumnya. 8.3.1. Extension File Data Spasial

Data spasial mempunyai extension-extension file yang mendukung file shapefile

utama. Extension-extension itu merupakan satu kesatuan, sehingga ketidakadaan

TOOLS ASSESSMENT

173

salah satu extension file dapat mengakibatkan pada tidak dapat dibukanya

keseluruhan file shapefile. Berbeda dengan file excel atau word yang hanya

mempunyai satu extension file (*.xls atau *.doc), maka 1 file shapefile mempunyai 3-

5 extension file dalam bentuk *.shp, *.sbn, *.sbx, *.shx, dan *.dbf. Sebagai contoh,

jika kita mempunyai shapefile bernama indonesia, maka extension-extension yang

melekat di file tersebut bernama:

indonesia.shp

indonesia.shx

indonesia.sbn

indonesia.sbx

indonesia.dbf

Jika suatu ketika kita akan menduplikasi atau memindahkan shapefile “indonesia”

tersebut, maka keseluruhan extension juga harus ikut diduplikasi atau dipindahkan.

8.3.2. Bekerja dengan Healthmapper Project (*.hpr)

Pengelolaan data spasial dengan Healthmapper memerlukan pemahaman

manager data terhadap keterkaitan Healthmapper project (*.hpr) dengan

shapefile-shapefile yang digunakan di dalam project tersebut. Healthmapper

project (*.hpr) merupakan file pekerjaan kita yang di dalamnya berisi file-file

shapefile yang digunakan di project tersebut. Hubungannya dapat dilihat pada

skema berikut ini:

KEGIATAN

PEMETAAN

*.hpr

Shapefile 1 Shapefile 2 Shapefile 3

Pengelolaan file Healthmapper project (*.hpr) dan shapefile-shapefile harus

memperhatikan aspek konsistensi. Analogi sederhana yang dapat digunakan

untuk menggambarkan hubungan Healthmapper project (*.hpr) dengan

shapefile adalah hubungan antara “manager” dengan “staf”-nya yang terlibat

dalam satu pekerjaan. Selama pekerjaan itu dilaksanakan, maka “manager”

TOOLS ASSESSMENT

174

dan “staf” juga harus merupakan orang yang sama, tidak boleh ada

perubahan personil. Jika terjadi perubahan di salah satu pihak saja, maka

pekerjaan secara keseluruhan tidak dapat dilanjutkan. 8.3.3. Direktori Kerja

Struktur direktori tempat pengelolaan file Healthmapper Project (*.hpr) dengan

shapefile-shapefile yang digunakan harus konsisten dari awal hingga akhir

pengerjaan. Perubahan di dalam alamat direktori dapat mengakibatkan pada

tidak dapat dibukanya file project kita, misalnya: pada awal pengerjaan kita

menyimpan data kita di alamat D:\SIG, maka pengerjaan berikutnya juga

harus dilakukan di alamat yang sama yaitu D:\SIG. 8.4. Membangun Basis Data Spasial

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan basis data spasial

adalah tahap normalisasi tabel dan penggunaan primary key yang sesuai. Normalisasi tabel dilakukan terhadap isi tabel basis data. Proses tersebut dilakukan

untuk mengurangi jumlah data yang berulang (redundant) di dalam tabel. Pada

proses normalisasi dilakukan pemecahan terhadap kolom-kolom besar, menjadi

kolom-kolom kecil. Manfaat utama dari normalisasi basis data adalah memajukan

konsistensi dan akurasi data antartabel melalui reduksi pengurangan informasi yang

tersimpan.

Primary key digunakan sebagai “penghubung” antartabel, sehingga aspek keunikan

sangat diperhatikan. Field yang umum digunakan adalah nama tempat administratif,

berupa nama desa, kecamatan, kabupaten atau propinsi. 8.5. Penyajian Data Kesehatan Berbasis SIG

8.5.1. Pengenalan HealthMapper

1. Tatacara Pemetaan dalam Kesehatan Masyarakat

Pemetaan geografis tentang kejadian penyakit telah lama dikenali sebagai

epidemiologi era pertama, melihat ke belakang pada tahun 1859 peta pertama

digunakan oleh John Snow untuk melihat KLB kolera di London. Peta

sederhana digunakan semenjak saat itu untuk melihat persebaran,

mengidentifikasi sumber daya, menentukan wilayah resiko dan menilai resiko

epidemis.

TOOLS ASSESSMENT

175

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dalam 5 tahun terakhir kemajuan

secara signifikan pengembangan yang menghadirkan unsur geografis dan tools

pemetaan dalam mendukung pengambilan keputusan. Decision makers dapat

dengan mudah menilai di mana penduduk tinggal terkait suatu masalah tertentu

(penyakit dan kejadian-kejadian lainnya) dan dalam hubungan dengan

keberadaan sumberdaya kesehatan (kesehatan dan pelayanan sosial, supply

air dan pendidikan). Keberadaan sumberdaya kesehatan dapat lebih dinilai

secara rasional perencanaan dan prioritas untuk kebutuhan utama masyarakat

yang membutuhkan.

Geographic Information Systems (GIS) menghasilkan pemahaman

menakjubkan analisis epidemiologis dan pemrograman data, terkait tren,

dependensi dan hubungan yang sulit dilihat dalam format data tabular. Secara

lebih jauh, pengalaman menunjukkan pemetaan kejadian penyakit tidak hanya

mampu memfasilitasi analisis epidemiologis akan tetapi juga sebagai alat

efektif untuk advocacy melalui media dan untuk menghasilkan keputusan oleh

pengambil keputusan dan juga sebagai basis data yang berukuran sangat

besar.

2. Pentingnya Healthmapper

Banyak administrator di kesehatan masyarakat dewasa ini mengenali tehnologi

pemetaan dapat membantu mereka terkait akses informasi yang lebih cepat,

lebih efisien, penilaian yang lebih baik dan menganalisa hubungan faktor

berdasarkan ciri wilayah dan lebih menekankan pada implementasi program.

Bagaimanapun, ada beberapa substansi mengenai operasional implementasi

dalam tehnologi pemetaan, di antaranya ;

Software GIS yang mahal yang biasanya sangat kompleks dan

pengguna memerlukan pelatihan dasar sampai pelatihan mahir

Database kesehatan masyarakat yang seringkali tidak seragam

khususnya terkait geo-referensi. Hal tersebut menjadikan intregrasi GIS

memerlukan waktu yang lama dan terkesan susah

Pengguna dari kesehatan masyarakat pada umumnya menggunakan

hanya 10-20% dari paket software yang tersedia

TOOLS ASSESSMENT

176

Pengguna seringkali mengalami kesulitan dalam pengaksesan data

dijital seperti batas administrasi, peta ketinggian, informasi lokasi

pemukiman penduduk.

Untuk mengenali segala keterbatasan pemanfaatan GIS oleh pengguna

kesmas khususnya WHO membangun sebuah aplikasi sederhana yang

disebut HealthMapper secara khusus untuk tujuan kesehatan masyarakat.

3. Ide tentang Healthmapper

Healthmapper adalah sebuah perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG)

yang bersifat open source atau tidak perlu menggunakan lisensi untuk

menggunakannya. Healthmapper dirancang dan dikembangkan oleh Badan

Kesehatan Dunia (WHO) bidang Kesehatan Masyarakat dan SIG, berfungsi

menyederhanakan akses dan pemanfaatan SIG serta teknologi pemetaan di

bidang kesehatan masyarakat.

Penggunaan Healthmapper memungkinkan programme manager menggeser

(pan) dan memperbesar (zoom) layer-layer peta; menciptakan peta dinamis

mengenai distribusi penyakit; menampilkan dan menganalisa kepadatan

penduduk kaitannya dengan ketersediaan sumber kebutuhan dasar hidup;

menentukan catchment areas dari sarana pelayanan kesehatan dan sumber-

sumber mata air yang ada. Software HealthMapper adalah sebuah inovasi

penting yang menawarkan solusi beberapa hal yang akan disebutkan di bawah.

Ide di belakang pengembangan Healthmapper adalah :

Memberikan pengguna kesmas sebuah database dijital standar

mengandung informasi yang esensial dengan memasukkan administrasi

wilayah, faktor lingkungan fisik (seperti danau, sungai, ketinggian)

sebagus informasi vital pada data kependudukan dan data vital

kesehatan, sekolah dan infrastruktur PAM

Menghasilkan fungsi yang mudah dipergunakan oleh pengguna secara

otomatis dalam membuat peta, tabel dan grafik dari data mereka

Menghasilkan tampilan menu manajemen data yang sederhana bagi

pengguna dengan format input yang mudah dan indikator kesmas yang

mudah di-update dalam format standar geografis

TOOLS ASSESSMENT

177

Membuat sistem yang dapat dioperasionalkan pada level lokal maupun

global

Menghasilkan sebuah sistem yang murah bahkan hampir tidak ada

biaya

Gambar 1. Healthmapper: Program SIG yang Open Source

Healthmapper adalah perangkat lunak yang dikembangkan WHO bersama-sama

dengan Environmental Systems Research Institute Inc. (ESRI Inc.). Oleh karena

itu terdapat kemiripan tipe data dan software interface dengan software yang

telah dikeluarkan oleh ESRI, salah satunya adalah ArcView.

Gambar 2. Tampilan View pada Healthmapper

Healthmapper sebagai software yang berbasis sistem basis data mampu

mengoperasikan tabel dan mengolahnya, serta melakukan linking (join table) dengan

database non-spasial (tabular) lain. Data kesehatan pada umumnya berbentuk tabel

(tabular), oleh karena itu pemanfaatan Healthmapper sangat memungkinkan

TOOLS ASSESSMENT

178

dilakukannya pengoptimalan pemanfaatan data hingga dapat digambarkan kondisi

kesehatan di suatu daerah yang dipetakan.

Gambar 3. Integrasi Data (Join Table)

Atribut yang telah diintegrasikan kemudian dapat digambarkan dalam bentuk peta,

dengan menampilkan simbol-simbol dalam bentuk gradasi warna. Penggunaan

gradasi warna dapat menunjukkan hirarki data yang ditampilkan. Pada umumnya

semakin gelap warna berarti tingkatan hirarkinya semakin tinggi.

Gambar 4. Visualisasi Data (warna hijau gelap menunjukkan hirarki yang lebih tinggi)

TOOLS ASSESSMENT

179

8.6. Latihan Pengelolaan Data di Healthmapper

1. Instalasi program Healthmapper

a. masukkan CD berisi program HealthMapper

b. akan muncul 2 folder utama ; DataInstaller dan Healthmapper

c. Klik folder Healthmapper

d. klik Setup, yang memiliki tipe Application atau Windows Installer

Packages

e. ikuti langkah tersebut dengan mengklik tombol Yes dan atau OK. Hal

tersebut sebagai prasyarat instalasi yang berarti setuju dengan segala

ketentuan yang ada dalam sistem tersebut.

2. Instalasi Data Manager

a. masukkan CD berisi program HealthMapper

b. akan muncul 2 folder utama ; DataInstaller dan HealthMapper

c. pilih DataInstaller, yang merupakan tipe Apllication

TOOLS ASSESSMENT

180

Ikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan petunjuk dari software

ini hingga finish dengan mengklik tombol next, yes atau OK. Hal tersebut

sebagai opsi yang berarti kita menerima segala prasyarat sistem.

3. Integrasi Data Tabular dengan Data Spasial (Link External Data to Healthmap

Geodata) Tekan Get External Data

TOOLS ASSESSMENT

181

4. Memanggil file data tabular (*.dbf) yang akan diintegrasikan dengan data

spasial.

Nama file

Tipe file (*.dbf)

5. Tahap Penggabungan Data Tabular dengan Data Spasial (Join)

Blok Primary Key

Eksekusi Pilihan

TOOLS ASSESSMENT

182

6. Membuka Legend Editor (Layer Properties Edit Legend)

7. Menampilkan Data Spasial yang Bersifat Rasio (Metode Graduated Color)

Data yang ditampilkan

Jumlah Kelas

Warna

TOOLS ASSESSMENT

183

8. Data agregat jumlah penderita penyakit saluran pernafasan atas di Propinsi Nusa

Tenggara Barat tahun 2008.

Daftar Pustaka Sinarmata, Janner. 2007.Perancangan Basis Data. Yogyakarta. Penerbit ANDI

Laurini, M. 1996. Spatial Information Systems. New York. McGraw-Hill

I Made dkk. 1996. Esensi Kartografi. Jakarta. Penerbit Jurusan Geografi FMIPA UI http://www.geocities.com/yaslinus/dasar_sig.html. 29 Juli 2009 pukul 17.00 WIB

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/RLPS/sk_dirjenRLPS/l6_167_04.pdf. 29 Juli 2009 pukul 16.30 WIB