Modul Badan-Badan HAM.docx

8/16/2019 Modul Badan-Badan HAM.docx

1/76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perang Dunia Kedua ( disingkat PD-II ) adalah konflik bersenjata yang terjadi

pada 1 September 199 sampai ! September 19"#$ Perang ini merupakan

perang terbesar sepanjang sejarah yang melibatkan lebih dari 1%% juta personil

dari pihak sipil dan militer$ Perang ini melibatkan sebagian besar negara-negara di

dunia termasuk negara-negara besar yang terbagi menjadi dua aliansi militer

bertentangan yaitu aliansi Sekutu dan aliansi Poros$ &anyak pelanggaran berat

hak asasi manusia terjadi pada saat perang berlangsung$ Salah satunya adalah

'enosida atau yang disebut peristia Holocaust.1 Holocaust adalah tindakan

pemusnahan se*ara teren*ana terhadap kelompok-kelompok minoritas di +ropa

dan ,frika utara oleh ,.I$ ,.I adalah sebuah organisasi militer /erman dengan

menempatkan ,dolf 0itler sebagai Pimpinannya$ Paham diskriminasi ras telah

membaa pimpinan tertinggi ,.I ,dolf 0itler menempatkan ras-ras lain berada

di baah ras ,rya ( ras dari bangsa /erman )$ Kelompok-kelompok bangsa yang

dianggap ras baah adalah bangsa ahudi Polandia &elarusia 2 Serbia ,frika

dan ,sia$ Peristia-peristia pelanggaran 0,3 yang terjadi selama perang dunia

ke II seperti tindakan kekerasan pembunuhan masal penganiayaan dan

penyiksaaan yang dilakukan oleh ,.I merupakan pelanggaran berat terhadap

hak asasi manusia$ PD- II merupakan malapetaka kemanusiaan terburuk

1 Menurut Statuta 4oma dan 5ndang-5ndang o$ !6 7ahun !%%% tentang Pengadilan 0,3Genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghan*urkan atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa ras kelompok etnis kelompok

agama dengan *ara membunuh anggota kelompok8 mengakibatkan penderitaan fisik atau

mental yang berat terhadap anggota kelompok8 men*iptakan kondisi kehidupan kelompok

yang men*iptakan kemusnahan se*ara fisik sebagian atau seluruhnya8 melakukan tindakan

men*egah kelahiran dalam kelompok8 memindahkan se*ara paksa anak-anak dalam

kelompok ke kelompok lain$1

http://id.wikipedia.org/wiki/1_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1939http://id.wikipedia.org/wiki/2_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/Sekutu_Perang_Dunia_IIhttp://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Poroshttp://id.wikipedia.org/wiki/Rashttp://id.wikipedia.org/wiki/Rashttp://id.wikipedia.org/wiki/Agamahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/1939http://id.wikipedia.org/wiki/2_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/Sekutu_Perang_Dunia_IIhttp://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Poroshttp://id.wikipedia.org/wiki/Rashttp://id.wikipedia.org/wiki/Agamahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/1_September


2/76

sepanjang sejarah peradaban manusia karena menelan korban jia yakni hingga

61 juta jia$

5ntuk men*egah kembali terjadinya perang masyarakat internasional yang

terakili dalam negara-negara menyadari betapa pentingnya suatu organisasi

internasional yang mempunyai fungsi dan tanggung jaab kolektif dalam menjaga

perdamaian dan keamanan internasional$ &erdasarkan hal tersebut atas inisiatif

negara - negara pemenang Perang Dunia-II dan sebagai reaksi atas penderitaan

kemanusiaan yang disebabkan oleh perang didirikanlah Perserikatan &angsa-

&angsa ( P&& )$ P&& didirikan di San ran*is*o pada !" :ktober 19"# melalui

Konferensi San ran*is*o$ Dasar pendirian P&& adalah United Nations Charter

atau dikenal dengan Piagam P&&$ P&& dianggap sebagai organisasi yang

meakilkan perujudan keinginan dari masyarakat internasional se*ara

keseluruhan$ Dalam 3ukadimah Piagam P&& dapat dilihat baha seluruh

anggota P&& menyatakan tekad mereka untuk memperteguh kepe*ayaan

terhadap hak asasi manusia pada martabat dan harga diri manusia$ 0al ini

menunjukkan kepedulian masyarakat internasional yang terakili dalam P&&

terhadap perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia$

Kepedulian P&& terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan

dasar bersumber dari kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya

pengakuan terhadap hak dan martabat yang tidak dapat di*abut dari umat

manusia$ Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ini merupakan landasan

kebebasan keadilan dan perdamaian dunia untuk men*apai kemajuan dalam

rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia se*ara uni;ersal$

Dengan demikian dimasukannya kerjasama internasional pada Piagam P&&

dalam rangka memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak -hak asasi

manusia serta kebebasan dasar merupakan bentuk nyata komitmen yang

mendalam dari P&& sendiri$ Komitmen tersebut kemudian diujudkan oleh P&&

dengan membentuk badan-badan yang bekerja dalam bidang hak-hak asasi

manusia$ &adan-badan 0,3 tersebut bertugas untuk melakukan kodifikasi

pemantauan e;aluasi dan lain sebagainya terhadap hak-hak asasi manusia agar

peristia-peristia pelanggaran terhadap 0ak ,sasi 3anusia tidak terjadi lagi$

2


3/76

P&& mempunyai kapasitas yang terbatas untuk melakukan aksi langsung

terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran 0ak ,sasi manusia

indi;idual$ P&& tidak dapat memperhatikan seluruh situasi 0ak ,sasi 3anusia

terutama yang terjadi di negara - negara$ P&& juga tidak dapat melakukan

in;estigasi bagi setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau memberikan

bantuan kepada setiap korban$ &erdasarkan hal tersebut sistem internasional

sangat bergantung pada dukungan yang diperoleh dari sistem hak asasi manusia

nasional seperti badan-badan 0,3 nasional yang didirikan oleh pemerintah

negara - negara$

B. Tujuan Pembelajaran.

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu menjelaskan

peranan &adan-&adan 0,3 Perserikatan &angsa-&angsa dan &adan-&adan

asional untuk 0ak ,sasi 3anusia dalam rangka memajukan dan mendorong

penghormatan terhadap hak-hak asasi serta kebebasan dasar manusia$

2. Tujuan Instruksional Kusus.

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu menjelaskan

peranan fungsi dan keenangan dari <

• &adan-badan 0,3 yang didirikan berdasarkan keenangan dari organ -

organ utama P&&$

• &adan-badan 0,3 yang didirikan berdasarkan instrumen-instrumen

internasional 0,3 yang dikeluarkan oleh P&&$

• &adan-badan 0,3 yang termasuk dalam kategori badan-badan khusus

P&&$

• &adan- badan nasional untuk hak asasi manusia$

3


4/76

!. Pokok Baasan "an #ub Pokok Baasan

P$K$K BAHA#AN #UB P$K$K BAHA#AN

&adan-&adan 0ak ,sasi

3anusia Persatuan &angsa-

&angsa

- Sejarah berdirinya P&&$- Keanggotaan P&&

- :rgan-:rgan P&& dan hak asasimanusia <- 3ajelis 5mum P&&$- Dean +konomi dan Sosial <

Komisi 0ak ,sasi 3anusia P&&Dean 0,3 P&& KomitePenasehat Dean 0ak ,sasi3anusia Sub Komisi 5ntukPemajuan dan Perlindungan0,3 Komisi 7entang Status=anita Komisi 7entang

Pen*egahan Kejahatan danPeradilan Pidana$

- &adan-badan yang didirikanberdasarkan instrumen-instrumen hakasasi manusia P&& < KomitePenghapusan Diskriminasi 4asialKomite 0ak ,sasi 3anusiaKomite 0ak+konomi Sosial dan &udaya KomitePenghapusan Diskriminasi 7erhadapPerempuan Komite 3enentang

PenyiksaanKomite 7entang 0ak ,nak$

- &adan-badan khusus P&&< :rganisasi&uruh Internasional Komisi 7inggi P&&5ntuk Pengungsi :rganisasiPendidikan Ilmu Pengetahuan danKebudayaan :rganisasi KesehatanDunia :rganisasi Pangan Sedunia$

&adan-&adan asional 5ntuk

0ak ,sasi 3anusia

% Komisi asional 0ak ,sasi 3anusia( Komnas 0,3 )$

% Komisi asional ,nti Kekerasan7erhadap Perempuan( Komnas Perempuan )$

% Komisi Perlindungan ,nak Indonesia( KP,I )

% :mbudsman 4epublik Indonesia( :4I )

D. &eto"a Pembelajaran.

4


5/76

1$ >eramah singkat

!$ >urah Pendapat$

$ 7anya /aab$

"$ Diskusi$

#$ Presentasi$

6$ 4ole Play (bermain peran)$

BAB II

5


6/76

BADAN%BADAN HAK A#A#I &ANU#IA

PE'#ATUAN BAN(#A%BAN(#A$

A. #tan"ar Kom)etensi Peserta Diklat.

1$ Peserta diklat mengetahui sejarah berdirinya P&& organ-organ utamaP&& yang paling berperan dalam rangka memajukan dan mendorongpenghormatan terhadap 0am badan-badan yang didirikan berdasarkaninstrumen-instrumen hak asasi manusia P&& serta badan badan KhususP&&$

!$ Peserta diklat memahami sejarah berdirinya P&& organ-organ utamaP&& yang paling berperan dalam rangka memajukan dan mendorongpenghormatan terhadap 0am badan-badan yang didirikan berdasarkaninstrumen-instrumen hak asasi manusia P&& serta badan badan KhususP&&$

$ Peserta diklat mampu menjelaskan sejarah berdirinya P&& organ-organutama P&& yang paling berperan dalam rangka memajukan danmendorong penghormatan terhadap 0am badan-badan yang didirikanberdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia P&& serta badanbadan Khusus P&&$

Salah satu tujuan Perserikatan &angsa-&angsa adalah men*apai kerjasamainternasional dalam meme*ahkan persoalan-persoalan internasional di lapanganekonomi sosial budaya dan kemanusiaan demikian pula dalam usaha-usahamemajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak manusia dankebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras

jenis kelamin bahasa atau agama ( Pasal 1 ,yat Piagam P&& )$ 3ajelis 5mumdapat memprakarsai untuk mengadakan penyelidikan dan mengeluarkanrekomendasi-rekomendasi untuk memajukan kerjasama internasional di bidangekonomi sosial budaya pendidikan dan kesehatan serta membantu meujudkan

hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpamembedakan jenis kelamin bahasa atau agama$ ( Pasal 1 ,yat 1 Piagam P&& )$Dean +konomi dan Sosial akan membentuk komisi-komisi di bidang ekonomidan sosial untuk memajukan hak-hak asasi manusia dan komisi-komisi lainnyaapabila diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya ( Pasal 6? Piagam P&& )$&erbagai badan-badan khusus yang didirikan atas persetujuan antar pemerintahdan mengemban tanggung jaab internasional yang luas dibidang ekonomisosial kebudayaan pendidikan kesehatan maupun bidang yang berkaitan

6


7/76

dengan itu ditempatkan dalam suatu hubungan dengan Perserikatan &angsa-&angsa dan selanjutnya akan disebut badan-badan khusus ( Pasal #@ PiagamP&& )$

B. #ejara ber"irin*a PBB.

Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan malapetaka kemanusiaan

terburuk sepanjang sejarah peradaban manusia$ Perang Dunia ke I menelan

korban sebanyak 9 juta jia dan Perang Dunia ke II menelan korban jia yakni 61

juta jia$ 5ntuk men*egah terjadinya perang masyarakat internasional dalam hal

ini negara-negara sadar betapa pentingnya suatu organisasi internasional yang

mempunyai fungsi dan tanggung jaab kolektif dalam menjaga perdamaian dunia$

Aiga &angsa-&angsa ( A&& ) adalah sebuah organisasi internasional yang

didirikan setelah Perang Dunia I sebagai suatu badan yang bertugas menjaga dan

menjamin perdamaian dan keamanan internasional serta melindungi hak asasi

manusia$ Aiga &angsa-&angsa didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris

1919 tepatnya pada 1% /anuari 19!%$ Dasar pendiriannya adalah “The Covenant

of the League of Nations” ( Ko;enan A&& ). &erdasarkan Ko;enan A&& tujuan

utama Aiga adalah memajukan kerjasama internasional dan untuk men*apai

perdamaian serta keamanan internasionalB melalui sistem keamanan kolektif$

Sistem keamanan kolektif ini termasuk tindakan pelu*utan senjata ( Pasal ? )

penyelesaian sengketa se*ara damai dan perang yang tidak mengikuti hukum

( Pasal 11 2 1# ) serta sanksi-sanksi yang diberikan$ !

'agasan untuk mendirikan A&& di*etuskan Presiden ,merika Serikat

Woodro Wilson namun ,merika Serikat sendiri kemudian tidak pernah

bergabung dengan organisasi ini$ Sebanyak empat puluh dua negara menjadi

anggota saat A&& didirikan$ Dua puluh tiga diantaranya tetap bertahan sebagai

anggota hingga A&& dibubarkan pada 19"6$

Dalam bidang hak asasi manusia Ko;enan A&& memuat ketetapan

-ketetapan mengenai mekanisme kerja organisasi serta perlindungan terhadap

hak-hak manusia$ Ketetapan-ketetapan perlindungan hak-hak manusia yang

2 !.W."oett #.C.LL.!$ The La of %nternational %nstitutionalB diterjemahkan oleh &ambang

Iriana Djajaatmadja S$0 0ukum :rganisasi Internasional Sinar 'rafika /akarta

!%%@$hlm$!1$7


8/76

dimaksud adalah menetapkan kondisi kerja yang manusiai pada indi;idu

larangan perdagangan anita dan anak-anak pen*egahan dan pengendalian

penyakit serta perlakuan yang adil terhadap penduduk pribumi dan daerah

jajahan (sistem mandat)$ Pasal !! Ko;enan A&& membentuk Sistem 3andat yang

diterapkan terhadap bekas ilayah-ilayah jajahan dan negara-negara yang

kalah pada Perang Dunia ke-I$ &erdasarkan sistem ini bekas koloni tersebut

ditempatkan di baah 3andat A&& dan dikelola oleh negara-negara pemenang

perang$ Para negara pemegang mandat ini sepakat untuk memerintah

berdasarkan prinsip baha kehidupan dan pembangunan penduduk daerah

mandat merupakan Ca sacred trust of civili&ation'B$ Komisi 3andat A&& kemudian

se*ara bertahap memperoleh keenangan untuk mengaasi pemerintahan di

daerah 3andat termasuk mengaasi perlakuan terhadap penduduknya$" egara

pemegang mandat menjamin tidak adanya diskriminasi rasial dan agama di

daerah-daerah yang berada di baah pengaasannya$ egara pemegang mandat

juga menyelenggarakan kepentingan-kepentingan rakyat di daerah mandat dan

berkeajiban memberikan laporan tahunannya kepada A&& mengenai tanggung

jaab yang diberikan padanya$ Aaporan tersebut kemudian dibahas oleh Komisi

3andat A&&$ Suatu daerah dapat dihapus mandatnya apabila sudah mampu

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan sudah diakui sebagai negara$

Dalam susunan organisasi A&& mempunyai empat badan utama yaitu

3ajelis Dean Sekretariat dan 3ahkamah Internasional$

Sedangkan sifat dari keanggotaan A&& adalah ada anggota tetap dan tidak tetap$

Dalam menjalankan tugasnya A&& mengalami banyak kendala$ Dalam

menyelesaikan masalah sengketa misalnya Ko;enan mengajukan upaya-upaya

penyelesaian se*ara damai$ /ika ada suatu negara yang mengambil jalan perang

3 rticle ( 1 ) The Covenant of the League of Nations * to those colonies and territories

hich as a conse+uence of the late ar have ceased to ,e under the sovereignt- of the

states hich forerl- governed the and hich are inha,ited ,- /eo/les not -et a,le to

stand ,- theselves under the strenuous conditions of the odern orld$ there should ,e

a//lied the /rinci/le that the ell ,eing and develo/ent of such /eo/les fro a sacred trust

of civilisation and that securities for the /erforance of this trust should ,e e,odied in this

covenant

4 4udi 3 4iky S0 AA3 Pokok Pokok 0ukum 0ak ,sasi 3anusia Internasional &ahan

&a*aan Aembaga Studi dan ,d;okasi 3asyarakat !%%# hlm$$8


9/76

berarti negara tersebut telah melanggar upaya penyelesaian se*ara damai dan

seharusnya dikenakan sanksi$ amun keputusan baha suatu negara dianggap

telah melanggar upaya penyelesaian se*ara damai diserahkan kepada negara 2

negara anggotanya$ ,nggota A&& yang memutuskan apakah telah terjadi suatu

pelanggaran sehingga dalam hal penerapan sanksi berdasarkan Ko;enan

tergantung pada situasi para anggota$ Sanksi militer dapat diusulkan oleh Dean

namun keputusan akan dilaksanakan atau tidak sanksi tersebut diserahkan

kepada negara-negara anggotanya$# &anyak negara-negara anggota yang

bersikap apatis dan enggan dalam menjalankan keajibannya$ ,kibat lemahnya

penerapan sanksi-sanksi tersebut progam-program pelu*utan bersenjata A&&

juga mengalami kegagalan karena banyak negara-negara yang memilih jalan

perang untuk menyelesaikan sengketa$ A&& tidak mempunyai alat kekuasaan

yang nyata untuk memaksa suatu negara yang menentangnya tunduk kembali ke

A&&$ A&& tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan

internasional untuk menjaga agar resolusi-resolusinya dipatuhi$ A&& juga dianggap

tidak mempunyai karakter yang uni;ersal karena dihambat oleh ketidakikutsertaan

,merika Serikat sebagai anggota$ &adan ini akhirnya dianggap sebagai organisasi

+ropa$ &erdasarkan hal tersebut tujuan A&& menjadi sumir dari soal-soal

perdamaian menjadi soal politik belaka$ egara-negara besar yang menjadi

anggota menggunakan A&& untuk kepentingan politiknya$ Keberhasilan A&&

dalam bidang ekonomi negara mandat hak-hak manusia dan lain sebagainya

pada akhirnya tertutupi dengan kegagalan badan ini untuk men*egah pe*ahnya

Perang Dunia ke II$ Pe*ahnya Perang Dunia II memperjelas keadaan baha A&&

telah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan

perdamaian internasional$ Setelah Perang Dunia II pada 1? ,pril 19"6 A&& resmi

dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan &angsa-&angsa ( P&& )$

P&& didirikan di San ran*is*o pada !" :ktober 19"# sebagai organisasi

pengganti A&& atas inisiatif para negara pemenang perang Dunia II dan sebagai

reaksi atas penderitaan kemanusiaan yang disebabkan oleh perang$ Dasar

pendirian P&& adalah United Nations Charter atau dikenal dengan Piagam P&&$

5 D$=$&oett E$>$AA$D The La of %nternational %nstitutional :p$*ithlm$!!$9


10/76

7ujuan P&& dapat dilihat pada Pasal 1 Piagam P&&$ Dalam tersebut dijelaskan

baha <

1$ 3emelihara perdamaian dan keamanan internasional$ &erdasarkan tujuan itu

P&& melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk men*egah dan

melenyapkan an*aman-an*aman terhadap pelanggaran-pelanggaran

perdamaian men*ari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian

internasional keadaan-keadaan yang dapat menggangu perdamaian akan

menyelesaikan dengan jalan damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

dan hukum internasional$

!$ 3engembangkan hubungan bersahabat antara negara-negara berdasarkan

penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk

menentukan nasib sendiri dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai

untuk memperkuat perdamaian dunia$

$ 3en*apai kerjasama internasional dalam meme*ahkan berbagai masalah

internasional pada bidang ekonomi sosial budaya dan kemanusiaan dan

dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap 0,3 dan

kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa adanya perbedaan ras jenis

kelamin bahasa atau agama$

"$ 3enyelaraskan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam men*apai tujuan

bersama$

Dalam 3ukadimah Piagam P&& menyatakan baha seluruh anggota P&&

menyatakan tekad mereka untuk memperteguh kepe*ayaan terhadap hak asasi

manusia pada martabat dan harga diri manusia pada persamaan hak antara laki-

laki dan perempuan dan bagi segala bangsa yang besar dan yang ke*il$6 Sejumlah

Pasal-Pasal dalam Piagam P&& menga*u kepada hak asasi manusia dan

kebebasan dasar$ Seperti Pasal ? Piagam P&& yang menyatakan baha P&&

tidak membatasi hak pria dan anita untuk dapat berpartisipasi dalam kapasitas

apapun berdasarkan asas kesetaraan dalam badan-badan utama maupun

badan-badan pelengkapnya ( su,sidiar- ,odies )$ Sedangkan Pasal #6 Piagam

P&& menyatakan baha semua anggota P&& berjanji untuk se*ara bersama-

63ukadimah Piagam P&&< Kami rakyat Perserikatan &angsa-bangsa bertekad < C 5ntuk memperteguh

keper*ayaan pada hak-hak asasi manusia pada harkat dan derajat diri manusia pada persamaan

hak baik bagi pria maupun anita dan bagi segala bangsa besar dan ke*il ( paragraf ! )$

10


11/76

sama atau sendiri-sendiri melalui kerjasama dengan P&& untuk men*apai tujuan-

tujuan yang ter*antum dalam Pasal ## termasuk memajukan Cpenghormatan dan

ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang uni;ersal bagi

semua tanpa membedakan ras jenis kelamin bahasa atau agama$

Kepedulian P&& terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan

dasar bersumber dari kesadaran masyarakat internasional atas pengakuan

terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang tidak dapat di*abut dari umat

manusia$ Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ini merupakan landasan

kebebasan keadilan dan perdamaian di dunia untuk men*apai kemajuan dalam

rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar se*ara

uni;ersal$ Dengan demikian dimasukannya kerjasama internasional untuk

memajukan dan mendorong penghormatan atas hak asasi manusia dan

kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras jenis kelamin

bahasa atau agama dalam Piagam P&& merupakan bentuk nyata komitmen yang

mendalam dari para pendiri P&& terhadap hak asasi manusia setelah banyaknya

pelanggaran 0ak ,sasi 3anusia saat Perang Dunia ke-II$@ Pengalaman perang

tersebut telah memun*ulkan keyakinan yang luas baha perlindungan

internasional yang efektif terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu

prasyarat yang hakiki bagi perdamaian dan kemajuan dunia$

!. Keanggotaan Perserikatan Bangsa % Bangsa.

P&& adalah suatu organisasi yang menerapkan Prinsip uni;ersalitas$ Prinsip

tersebut artinya P&& lebih banyak men*urahkan perhatiannya kepada masalah 2

masalah yang bersifat uni;ersal baik melalui program-program yang luas

maupun membahas isu-isu spesifik melalui badan-badan khususnya$ Prinsip

uni;ersalitas menegaskan baha keanggotaan P&& lebih didasarkan atas

persamaan kedaulatan seluruh negara di dunia$ Prinsip ini tidak akanmembedakan besar ke*ilnya negara sebagai anggota$ 3enurut ketentuan Piagam

P&& keanggotaan P&& terbuka untuk semua negara yang *inta damai dan

bersedia menerima keajiban-keajiban internasional$? Sejak didirikan di San

7 Pasal 1 Piagam P&&$11


12/76


13/76


14/76

Kemudian merujuk pada Pasal #6 Piagam P&& yang berbunyi < semua

anggota berjanji akan mengambil tindakan kerjasama bersama maupun sendiri-

sendiri dan bekerjasama dengan organisasi ini demi ter*apainya tujuan-tujuan

yang ter*antum dalam Pasal ##$ &erdasarkan kedua Pasal tersebut dapat

disimpulkan rekomendasi bisa mempunyai makna hukum yang *ukup besar dan

bahkan dapat men*iptakan keajiban hukum bagi negara-negara untuk

mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka kerjasama

internasional dibidang 0,3 ekonomi sosial kesehatan kebudayaan dan

pendidikan$

Salah satu peranan 3ajelis 5mum yang terpenting dalam bidang hak asasi

manusia adalah menyetujui instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia

yang telah dirumuskan oleh Dean +konomi dan Sosial melalui salah satu komisi

di baahnya yaitu Komisi 0ak ,sasi 3anusia$ Instrumen ini men*akup tiga

instrumen 0,3 utama yaitu <

a$ Deklarasi 5ni;ersal 0ak ,sasi 3anusia$

b$ Ko;enan 0ak Sipil dan Politik$

*$ Ko;enan 0ak +konomi Sosial dan &udaya$

3ajelis 5mum juga telah menyetujui sejumlah Kon;ensi P&& tentang hak

asasi manusia lainnya yang berkaitan dengan genosida diskriminasi ras

apartheid pengungsi hak perempuan perbudakan perkainan hak anak dan

penyiksaan$ &adan-badan pelengkap 3ajelis 5mum yang memberikan perhatian

pada 0ak ,sasi 3anusia adalah komite khusus untuk situasi yang berkaitan

dengan deklarasi pemberian kemerdekaan bagi negara-negara dan bangsa

jajahan yang dikenal dengan Komite Khusus Dekolonisasi kemudian Dean

P&& untuk animbia Komisi Khusus untuk menentang ,partheid Komite

Khusus 5ntuk 3enyelidiki Praktek-praktek yang Dilakukan Israel yang

3empengaruhi 0ak ,sasi 3anusia 4akyat =ilayah Pendudukan serta Komite

untuk pelaksanaan hak yang tidak dapat di*abut dari rakyat Palestina$1!

3ajelis 5mum juga merupakan suatu organ yang menerima dan

mengumpulkan laporan-laporan pelaksanaan hasil berupa laporan dari suatu

mekanisme pemantauan atas implementasi ketentuan-ketentuan dalam suatu

12 Komisi asional 0ak ,sasi 3anusia Aembar akta 0,3 +disi ke II hlm$$14


15/76

Kon;ensi$ 0al ini sesuai dengan Pasal 1# ,yat ( ! ) yang menyatakan baha <

3ajelis 5mum menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan dari organ

-organ lainnya dari Perserikatan &angsa-&angsa$ &erdasarkan hal tersebut

3ajelis 5mum merupakan tujuan akhir dari semua laporan mengenai

implementasi ketentuan-ketentuan dalam Kon;ensi-Kon;ensi 0ak ,sasi manusia

yang diprakarsai oleh P&&$

2. De+an Ekonomi "an #osial serta Ba"an%Ba"an Pelengka)n*a.

Dean +konomi dan Sosial merupakan :rgan 5tama P&& yang mempunyai

#" anggota$ Dean +konomi dan Sosial menyelenggarakan dua sidang tetap

setiap tahunnya$ Disamping itu ada kalanya Dean menyelenggarakan sidang

-sidang khusus$ &erdasarkan Pasal 6! Piagam P&& fungsi dan kekuasaan

Dean +konomi dan Sosial adalah <

a$ Dean +konomi dan Sosial dapat membuat atau memprakarsai studi-studi

dan laporan-laporan yang bertalian dengan masalah-masalah ekonomi sosial

kebudayaan pendidikan kesehatan internasional dan masalah-masalah yang

berhubungan dengan itu dan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi

kepada 3ajelis 5mum kepada anggota-anggota P&& dan badan-badan

khusus yang bersangkutan$

b$ Dean +konomi dan Sosial dapat memberikan rekomendasi untuk tujuan

peningkatan penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan

kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang$

*$ Dean +konomi dan Sosial dapat mempersiapkan ren*ana-ren*ana draft

Kon;ensi untuk diajukan kepada 3ajelis 5mum bertalian dengan masalah

-masalah yang termasuk dalam lingkungan keenangannya$

d$ Dean tersebut dapat mengadakan pertemuan-pertemuan internasional yang

membahas mengenai soal-soal yang termasuk dalam lingkup keenangannya

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh P&&$

Seperti yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan baha dalam bidang 0ak

,sasi manusia Dean +konomi dan Sosial dapat membuat rekomendasi untuk

kemajuan penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia serta

15


16/76

kebebasan dasar bagi semua orang$ Dean +konomi dan Sosial juga dapat

menerima laporan-laporan draft-draft kon;ensi mengenai hak asasi manusia dari

badan-badan khusus P&& yang mempunyai keenangan 0,3 tertentu

( *ontohnya IA: 5+S>: =0: ) dan dari sub komisi dibaahnya dimana

( setelah diterima Dean +konomi dan Sosial ) laporan dan draft tersebut

kemudian diteruskan kepada 3ajelis 5mum untuk disetujui$

Dean +konomi dan Sosial dapat membentuk Komisi-Komisi dalam

menjalankan tugasnya$ 0al tersebut berdasarkan Pasal 6? Piagam PP& yang

menyatakan < Dean +konomi dan Sosial akan membentuk komisi-komisi di

bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan hak-hak asasi manusia dan komisi-

komisi lainnya apabila diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya$

&erdasarkan Pasal tersebut Dean +konomi dan Sosial telah membentuk <

a$ Komisi 0ak ,sasi 3anusia < Komisi ini juga telah membentuk sub komisi

pen*egahan diskriminasi dan perlindungan terhadap kaum minoritas$

b$ Komisi untuk status perempuan$

Dean +konomi dan Sosial juga dapat membentuk Komite ,d hoG yang terdiri

dari akil-akil negara anggota dapat menunjuk para ahli yang diajukan

pemerintah masing-masing negara atau orang-orang terkemuka yang membantu

dalam kapasitas pribadinya$ Pada saat-saat tertentu Dean +konomi dan Sosial

juga dapat menunjuk atau memberikan eenang kepada Sekretaris /enderal

P&& untuk menunjuk pelapor khusus ( s/ecial ra//orteur ) atau komite para ahli

untuk mempersiapkan laporan mengenai masalah masalah yang bersifat teknis

seperti masalah pemantauan in;estigasi ataupun pengaduan$1

a. Komisi Hak Asasi &anusia Perserikatan Bangsa%Bangsa.

Komisi 0,3 P&& merupakan &adan P&& yang mempunyai peranan terpenting

dalam bidang 0,3$ Pembentukan Komisi 0ak ,sasi 3anusia direkomendasikan

oleh Komisi Persiapan P&& pada tahun 19"# untuk menangani masalah-masalah

hak asasi manusia$ Komisi 0,3 P&& dibentuk oleh Dean +konomi dan Sosial

pada tahun 19"6 sehingga dalam melaksanakan tugasnya komisi bertanggung

jaab kepada Dean +konomi dan Sosial$ Keanggotaan dari Komisi ini adalah

13 Ibid$hlm$$16


17/76

sebanyak # negara anggota yang dipilih untuk periode tiga tahun dari berbagai

kaasan dunia yang diakili$ Pada tahun 19"6 Komisi diberikan mandat oleh

untuk membuat <

a$ 4umusan suatu Deklarasi sebagai dasar untuk mengakui hak-hak manusia$

b$ 4umusan suatu Deklarasi atau Kon;ensi mengenai kebebasan sipil status

anita kebebasan informasi dan hal-hal serupa$

*$ Pen*egahan diskriminasi berdasarkan ras jenis kelamin bahasa atau

agama$

d$ Perlindungan bagi minoritas$

e$ 0al-hal lain yang berkaitan dengan 0,3$

&erdasarkan hal tersebut komisi mulai menyusun suatu rumusan Deklarasi

yang di dalamnya mengakui 0ak-0ak 3anusia dan berlaku uni;ersal$ Proses

penyusunan tersebut akhirnya menghasilkan Deklarasi 5ni;ersal 0ak ,sasi

3anusia ( D50,3 )$ Pada aal penyusunannya status dari D50,3 ini

menimbulkan perdebatan$ Dari segi hukum kebiasaan internasional ketentuan-

ketentuan yang ada dalam Deklarasi ini mengikat untuk seluruh negara$ Dari segi

hukum status dari Deklarasi ini tidak mengikat pada suatu negara karena

Deklarasi tidak mensyaratkan adanya suatu proses untuk terikat pada perjanjian

seperti adalah ratifikasi akseptasi ( acce/tance )$ Penyetujuan ( a//roval ) dan

ikut serta ( accesion)$1"

&erdasarkan hal tersebut Komisi merumuskan dan menyusun agar ketentuan-

ketentuan yang ada dalam Deklarasi 5ni;ersal 0ak ,sasi 3anusia dapat menjadi

suatu Perjanjian Internasional yang mengikat se*ara hukum kepada negara$

Proses perumusan itu membagi ketentuan-ketentuan yang ada dalam D50,3

menjadi dua ko;enan yaitu Ko;enan Internasional tentang 0ak Sipil dan Politik

serta Ko;enan Internasional tentang 0ak +konomi Sosial dan &udaya$ Pada

tahun 19"? Deklarasi dan kedua Ko;enan ini diterima oleh 3ajelis 5mum P&&$

Khusus untuk kedua ko;enan 3ajelis 5mum dan membukanya untuk proses

14 &erdasarkan Pasal ! ,yat 1 ( b ) Kon;ensi =ina 1969 tentang 0ukum Perjanjian <

4atifikasi ,kseptasi ( acce/tance ) Penyetujuan ( a//roval ) dan ikut serta ( accesion) yaitu

tindakan internasional apapun namanya yang dengan mana suatu negara menyatakan pada

tingkatan internasional persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian$17


18/76


19/76

b. De+an HA& Perserikatan Bangsa Bangsa.

&erdasarkan kendala-kendala yang dialami oleh Komisi 0,3 P&& pada

akhirnya Komisi 0,3 P&& dibubarkan dan digantikan dengan Dean 0,3 P&&$

Pada 1# 3aret !%%6 3ajelis 5mum mengadopsi 4esolusi 6%H!#1 untuk

membentuk Dean 0ak ,sasi 3anusia ( Huan 0ights Council )$ 4esolusi ini

dikeluarkan dengan dukungan dari 1@% negara$ Pembentukan Dean 0,3 P&&

adalah untuk menggantikan Komisi 0,3 P&&$ Dean 0,3 P&& ini dinilai akan

memaksimalkan kinerja untuk perlindungan dan pemenuhan 0ak ,sasi 3anusia di

Dunia$ &erdasarkan 4esolusi tersebut Dean 0,3 P&& yang dibentuk pada 9

3ei !%%9 beranggotakan "@ negara yang dipilih berdasarkan pertimbangan

geografis yaitu 1 negara ,sia-Pasifik 6 egara +ropa 7imur ? egara ,merika

Aatin dan Karibia @ egara +ropa &arat dan negara-negara lainnya$ &adan baruini mengaali sidang pertamanya pada 19 /uli !%%6$

,da beberapa perbedaan antara Dean 0,3 P&& dengan Komisi 0,3 P&&$

ang pertama masalah keanggotaan$ Komisi 0,3 P&& dibentuk oleh Dean

+konomi dan Sosial sehingga Keanggotaan dalam komisi 0,3 P&& dipilih dan

bertanggungjaab pada Dean +konomi dan Sosial$ Sementara Dean 0,3

dibentuk oleh 3ajelis 5mum sehingga seluruh negara-negara anggota Dean

0,3 bertanggung jaab kepada mayoritas negara-negara anggota P&&$16 egara

yang menjadi anggota Dean 0,3 P&& diajibkan untuk menyatakan

komitmennya untuk bekerja sama dan mengupayakan standar paling tinggi

promosi dan perlindungan 0,3$ 3ajelis 5mum berhak untuk menghentikan hak

dan keistimeaan negara anggota Dean 0,3 P&& jika dinilai melakukan

kejahatan hak asasi manusia yang berat dalam periode keanggotaannya$

Pemberhentian ini diusulkan oleh !H negara anggota 3ajelis 5mum$ Kriteria

penilaian sema*am ini tidak dikenal dalam Komisi 0,3 P&&$ Dari aspek jangka

aktu keanggotaan sebuah negara dalam Komisi 0,3 P&& tidak dibatasi

sedangkan masa keanggotaan Dean 0,3 P&& yakni tahun dan tidak dapat

dipilih lagi setelah menjadi anggota Dean 0,3 untuk ! periode berturut turut$

Dean 0,3 P&& berkantor di /enea dan bersidang tidak kurang dari sesi

16 &erdasarkan Pasal 9 Piagam P&& < 3ajelis 5mum terdiri dari semua anggota-anggota

Perserikatan &angsa-&angsa$19


20/76

pertahun untuk total minimal 1% 3inggu$ Dean 0,3 P&& juga dapat

menyelenggarakan sesi khusus ( s/ecial session ) jika dinilai ada kondisi

mendesak berdasarkan usulan dari 1H anggota 3ajelis 5mum$ Sebelumnya

Komisi 0,3 P&& hanya bersidang satu kali pertahun dengan aktu sidang hanya

6 minggu$

Dalam sidang pertamanya Dean 0,3 P&& memutuskan baha mekanisme

pemantauan terhadap 0,3 yang dijalankan Komisi 0,3 P&& tetap dijalankan

oleh Dean 0,3 P&&$ 3ekanisme pemantauan 0ak ,sasi 3anusia yang

dijalankan oleh Dean 0,3 P&& adalah melalui empat prosedur yaitu melalui <

Prosedur Khusus Kelompok Kerja Komite Penasehat dan Prosedur Pengaduan$1@

1. Prose"ur kusus.

Prosedur khusus adalah mekanisme pemantauan yang dijalankan oleh Komisi

0,3 P&& dan kemudian diteruskan oleh Dean 0,3 P&&$ 3andat yang

diberikan oleh prosedur khusus ini dikarakteristikkan sebagai mekanisme

pen*arian fakta dan in;estigasi$ Dalam menjalankan prosedur ini Dean 0,3

P&& tidak menjalankan prosedur itu sendiri$ Dean memberikan tugas ini kepada

Sekretaris /enderal P&& atau utusan akil khusus yang ditunjuk oleh Sekretaris

/enderal P&&$ Dean 0,3 juga diberikan keenangan untuk menunjuk

perakilan pribadi atau pakar independen yang disebut juga sebagai pelapor

khusus$ Selain itu Dean 0,3 juga dapat membentuk kelompok kerja (pokja)

yang umumnya terdiri dari lima orang yang meakili lima ilayah geopolitis P&&$

Para akil yang ditunjuk ini kemudian diberikan mandat oleh Dean 0,3$ Para

pemegang mandat terbagi dalam dua kelompok besar yaitu pemegang mandat

tematik dan pemegang mandat spesifik negara$

a$ 3andat tematik$

3andat tematik adalah suatu mandat yang diberikan kepada para pemegang

mandat ( pokja pelapor khusus ahli independen akil khusus ) untuk melakukan

pen*arian fakta dan in;estigasi atas suatu isu 0,3 yang khusus terkait dengan

isu-isu tertentu ( tematik ) yang dapat terjadi di semua negara di dunia$ &eberapa

*ontoh 3andat 7ematis yang pernah diberikan adalah sebagai berikut < 1?

17 4hona$K$3$Smith dkk Huu Ha sasi 2anusia Pusat Studi 0ukum 0ak ,sasi 3anusia

( P5S0,3 5II ) /ogyakarta 3aret !%%?$ hlm$ 1@#$

20


21/76

• Kelompok kerja tentang penghilangan paksa atau se*ara paksa atau se*ara

tidak sukarela ( 19?% )$

• Kelompok kerja tentang penahanan seenang-enang ( 1991 )$

• Pelapor khusus tentang perumahan yang layak sebagai komponen hak atas

standar kehidupan yang layak ( !%%% )$

• Pelapor khusus tentang hak asasi manusia migran ( 1991 )$

• ,hli independen tentang masalah hak asasi manusia dan kemiskinan

ekstrim ( 199? )$

• ,hli independen tentang isu minoritas ( !%%# )$

• =akil khusus dari sekretaris /enderal tentang situasi pembela 0ak ,sasi

manusia ( !%%% )$

•

=akil khusus dari sekretaris jenderal tentang hak asasi manusia danperusahan transnasional serta perusahaan bisnis lainnya$

b$ 3andat spesifik negara$

4esolusi Dean +konomi dan Sosial memberikan keenangan kepada

Dean 0,3 P&& untuk melakukan suatu pen*arian fakta atau in;estigasi

yang mendalam apabila ada situasi pada suatu negara dimana ada bukti yang

masuk akal akan pola sistematis pelanggaran 0,3 yang berat yang dilakukan

negara tersebut$ Dean 0,3 P&& atau Sekretaris /enderal P&& dapat

menunjuk pokja pelapor khusus ahli independen atau akil khusus untuk

melakukan suatu pen*arian fakta atau in;estigasi sesuai mandat yang

diberikan padanya oleh Dean 0,3 P&&$ &eberapa *ontoh mandat spesifik

negara yang pernah diberikan adalah sebagai berikut


22/76

• =akil khusus dari Sekretaris /enderal P&& untuk hak asasi manusia di

Kamboja ( 199 )$

• =akil Pribadi Komisaris 7inggi 0ak ,sasi 3anusia tentang situasi hak asasi

manusia di Kuba ( !%%! )$

• ,hli independen yang diangkat oleh Sekretaris /enderal P&& tentang situasi

hak asasi manusia di Somalia ( 199 )$

• Pelapor khusus untuk situasi hak asasi manusia di Sudan ( !%%# )$

• ,hli Independen tentang situasi hak asasi manusia di 5bekistan ( !%%# )$

Kerjasama internasional sangat diperlukan agar prosedur khusus baik

mandat tematik maupun mandat khusus negara prosesnya dapat berjalan

dengan baik$ egara-negara harus menerima akil-akil dari pelapor khusus

untuk mengajukan pertanyaan kepada akil pemerintah maupun akil oposisi

politiknya$ 5ntuk mandat spesifik negara pelapor harus mengunjungi negara

yang bersangkutan setahun sekali$ 5ntuk mandat tematis maka pelapor akan

mengunjungi dua sampai empat negara dalam setahun$ =akil-akil atau

pelapor dari negara kemudian menyerahkan laporan hasil penyelidikannya

kepada komisi$ &erdasarkan hal tersebut jika memang terbukti baha ada pola

yang sistematis pelenggaran 0,3 berat terjadi dan dilakukan oleh negara

tersebut maka Dean 0,3 P&& akan mengeluarkan pendapat hukumnya

melalui resolusi$

2. Kelom)ok Kerja.

Kelompok kerja dibentuk oleh Dean 0,3 P&&$ Kelompok kerja berfokus

terutama pada pemantauan penetapan standar implementasi norma-norma hak

asasi manusia$ Kelompok kerja dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu

kelompok kerja tentang penetapan standar kelompok kerja yang terbuka untuk

semua dan kelompok kerja untuk prosedur khusus$ ,da tiga kelompok kerja tentang penetapan standar

a$ Kelompok kerja yang terbuka untuk semua yang membahas opsi-opsi

mengenai penggarapan Protokol :psional dan Ko;enan Internasional 7entang

0ak +konomi Sosial dan &udaya$

20 Ibidhlm$ 1?%$22


23/76

b$ Kelompok kerja tentang ran*angan naskah instrumen normatif yang mengikat

se*ara hukum untuk melindungi semua orang dari penghilangan paksa$

*$ Kelompok kerja tentang ran*angan naskah deklarasi mengenai hak rakyat

pribumi$

Kelompok kerja yang terbuka untuk semua adalah <

a$ Kelompok kerja tentang hak atas pembangunan$

b$ Kelompok kerja tentang pelaksanaan efektif deklarasi dan program aksi

Durban dan program aksi$

+mpat kelompok kerja yang terfokus pada prosedur khusus yaitu <

a$ Kelompok kerja tentang penahanan seenang-enang$

b$ Kelompok kerja tentang penghilangan paksa atau terpaksa$

*$ Kelompok kerja ahli tentang orang orang keturunan ,frika$

d$ kelompok kerja tentang situasi 2 situasi ( prosedur konfidental )$

,. Komite Penaseat De+an Hak Asasi &anusia.

Komite penasehat Dean 0ak ,sasi 3anusia mampunyai fungsi memberikan

bantuan keahlian dan melakukan penelitian-penelitian substantif mengenai isu-isu

tematik yang menjadi perhatian Dean 0,3 P&&$ Komite ini hanya bekerja

berdasarkan permintaan dari Dean 0,3 P&&$ Komite ini dapat mengadakan

pertemuan selama dua kali dalam setahun$ Setiap kali bersidang memerlukan

aktu 1% hari dan dapat mengadakan sesi tambahan berdasarkan persetujuan

Dean 0,3 P&&$

". #ub Komisi Untuk Pemajuan "an Perlin"ungan HA&.

Pada aalnya sub komisi ini bernama Sub Komisi Pen*egahan Diskriminasi

dan Perlindungan &agi 3inoritas$ Sub Komisi ini merupakan lembaga utama

yang di*iptakan oleh Komisi 0,3 P&& pada tahun 19"@ dan merupakan

subordinasi Komisi 0,3 P&& Setelah Komisi 0,3 P&& dibubarkan maka Sub

Komisi ini bekerja kepada Dean 0,3 P&& dan juga Dean +konomi dan

Sosial$ Sub Komisi ini mempunyai fungsi <

23


24/76

• 3elakukan studiH penelitian dengan mempertimbangkan implementasi

ketentuan-ketentuan Deklarasi 5ni;ersal dan membuat rekomendasi kepada

Komisi 0,3 P&& ( kini kepada Dean 0,3 ) mengenai diskriminasi ma*am

apapun yang berkaitan dengan hak asasi dan kebebasan asasi serta

perlindungan bagi minoritas rasial nasional agama dan bahasa$!1

• 3elakukan fungsi-fungsi lain yang diper*ayakan kepadanya oleh Dean

+konomi dan Sosial atau Komisi 0,3 P&&$!!

Sub komisi sudah menjalankan banyak pekerjaan yang terkait masalah

diskriminasi$ amun dalam perkembangannya selama beberapa tahun Sub

Komisi juga menjadi badan penasehat permanen mengenai permasalahan 0,3

untuk Komisi 0,3 P&& kemudian Dean 0,3 P&& dan juga Dean +konomi

dan Sosial$ &erdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999 nama dan fungsi

sub komisi ini diubah oleh Dean +konomi dan Sosial melalui 4esolusi

1999H!#6 tangal !@ juli 1999 menjadi Sub Komisi Pemajuan dan Perlindungan

0,3$ Sub Komisi ini tidak terdiri dari perakilan negara-negara tetapi terdiri dari

!6 pakar independen$

ungsi 5tama dari sub komisi ini adalah badan penasehat Ilmiah untuk

menangani tugas-tugas yang sulit dan memerlukan tenaga yang intensif seperti

meran*ang standar melakukan penelitian ilmiah dalam semua permasalahan

0,3 dan memilah-milah ribuan komunikasi indi;idu yang datang kepada SubKomisi$ Dalam menjalankan fungsinya tersebut Sub Komisi 5ntuk Pemajuan dan

Perlindungan 0,3 dibagi menjadi enam kelompok Kerja yaitu <

• Kelompok kerja untuk komunikasi$

• Kelompok kerja bentuk perbudakan kontemporer$

• Kelompok kerja untuk populasi masyarakat adat$

• Kelompok kerja minoritas$

• Perusahaan perusahaan tranasional

• ,dministrasi Peradilan$

21 !avitson$ 3cott$ “Huan 0ightsB diterjemahkan oleh ,$ 0adyana Pudjatman 0ak ,sasi

3anusia Sejarah 7eori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional P7 Pustaka 5tama

'rafiti /akarta >etakan pertama /uli 199"$hlm$9@$

22 Ibidhlm$9?$24


25/76

Kelompok kerja untuk komunikasi memiliki fungsi komunikasi berdasarkan

4esolusi Dean +konomi dan Sosial untuk menjaring ribuan komunikasi dan

memilih situasi-situasi pelanggaran 0,3 yang berat dan sistematis$ 0asil

laporannya kemudian diserahkan kepada Dean 0,3 P&& untuk perlakuan

lebih lanjut$ Kelompok kerja tentang perbudakan kontemporer dan kelompok

kerja populasi masyarakat adat juga sudah menyumbangkan peningkatan

kesadaran kepada masyarakat adat atas permasalah2permasalahn yang terkait$

Kelompok-kelompok kerja ini juga memberikan forum yang ideal untuk para akil

AS3 kaum minoritas dan populasi masyarakat adat untuk mengedepankan dan

membahas masalah-masalah mereka se*ara informal dengan para pakar dan

perakilan pemerintah$ Kelompok kerja untuk perusahaan-perusahaan

transnasional juga sudah menyerahkan ran*angan prinsip-prinsip tanggung

jaab terkait 0,3 pada perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya$

e. Komisi Tentang #tatus -anita.

Komisi tentang Status Perempuan dibentuk oleh Dean +konomi dan Sosial

pada tahun 19"6$ Komisi ini dibentuk berdasarkan Pasal 6? Piagam P&&$! Saat

ini Komisi 7entang Status =anita dianggap sebagai badan P&& utama yang

menangani pemajuan perempuan se*ara eksklusif$ Komisi ini beranggotakan "6

negara yang dipilih oleh Dean +konomi dan Sosial$ Komisi ini bertugas untuk

menyiapkan laporan dan rekomendasi kepada Dean +konomi dan Sosial

mengenai penggalakkan hak-hak kaum anita dalam bidang politik sipil sosial

dan pendidikan$ Komisi juga menyampaikan saran-saran kepada Dean

+konomi dan Sosial mengenai hak-hak kaum anita yang menuntut perhatian

segera dalam rangka melaksanakan prinsip baha pria dan anita mempunyai

hak yang sama ( pemajuan prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki )$

Komisi telah berperan dalam penyusunan Deklarasi mengenai Status Kaum

=anita pada tahun 196@ Kon;ensi mengenai Penghapusan Segala &entuk

23 Pasal 6? Piagam P&& < Dean ekonomi dan sosial akan membentuk Komisi-Komisi di

bidang +konomi dan Sosial untuk menjamin hak- hak asasi manusia dan komisi komisi

lainnya apabila diperlukan untuk menjalankan tugas tugasnya$25


26/76

Diskriminasi 7erhadap Perempuan pada tahun 19@9 dan Kon;ensi mengenai

0ak-0ak Politik Kaum =anita tahun 19#$

Pada tahun-tahun pertamanya Komisi 7entang Status =anita ini bekerja

untuk menerapkan standar hak-hak asasi manusia baik dalam D50,3 maupun

ko;enan 0ak-hak Sipil dan Politik serta ko;enan 0ak +konomi Sosial dan

&udaya$ Komisi ini juga dapat mengadakan penyelenggaraan konferensi-

konferensi perempuan sedunia$ Pada tahun 199# diadakan konferensi

perempuan dunia yang ke " di &eijing$ ,ksi program pengarusutamaan hak-hak

perempuan dalam sistem P&& yang diputuskan pada konferensi dunia keempat

menjadi basis kerja Komisi 7entang Status =anita yang utama$

. Komisi Tentang Pen,egaan Kejaatan "an Pera"ilan Pi"ana.

Komisi 7entang Pen*egahan Kejahatan dan Peradilan Pidana ( Komisi

Kejahatan P&& ) didirikan oleh Dean +konomi dan Sosial pada 199! sebagai

pengganti komite pen*egahaan dan pengendalian kejahatan yang didirikan pada

19@1$ Komisi ini beranggotakan "% negara anggota yang dipilih oleh Dean

+konomi dan Sosial$ Sesi tahunan komisi ini diadakan selama 1% atau 11 hari di

=ina$ Komisi ini rele;an dengan perlindungan 0,3 karena <

- Kejahatan internasional terorganisir dan paham teroris merupakan an*aman

besar untuk 0,3$

- Komisi se*ara teratur membuat draft standar baru tentang 0,3 untuk

pelaksanaan peradilan pidana yang kemudian diadopsi sebagai soft la pada

kongres P&& mengenai pen*egahan kejahatan dan perlakuan terhadap para

pelanggar$

ungsi utama dari Komisi 7entang Pen*egahan Kejahatan dan Peradilan Pidana

adalah


27/76

- 3emberikan panduan kebijakan dalam bidang pen*egahan kejahatan dan

peradilan pidana $

- Penerapan program pen*egahan kejahatan P&&$

- Koordinasi berbagai kegiatan dari lembaga antar regional mengenai

pen*egahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar$

- Persiapan dan tindak lanjut dari kongress P&&( setiap lima tahun sekali )

mengenai pen*egahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar$

- 3embuat garis besar standar hukum lunak ( soft la )$

Di baah ini adalah standar minimum yang rele;an dengan 0,3 yang dibuat oleh

Komisi Pen*egahan Kejahatan dan Peradilan Kejahatan

- Peraturan 3inimum Standar P&& untuk Pelayanan Para 7ahanan tahun 199#

(Dean +konomi dan Sosial 4es$ 66 > (FFI) tanggal 1 /uli 19#@ dan !%@6

(AFII) tanggal 1 3ei 199@$

- Kode Perilaku untuk Petugas Penegak 0ukum (', 4es$ "H169 tanggal 1@

Desember 19@9)$

- Penjaga jaminan perlindungan hak-hak mereka yang teran*am hukuman mati

( Dean +konomi dan Sosial 4es$ 19?"H#% tanggal !# 3ei 19?")$

- Prinsip-prinsip Dasar mengenai Kemandirian Peradilan (', res$ ,"%H! tanggal

!9 o;ember 19?# dan "%H1"6 tanggal 1 Desember 19?#)$

- Prinsip 3inimum Standar P&& untuk Pelaksanaan Peradilan ,nak ( Peraturan

&eijingJ ', 4es$ ,"%H tanggal !9 o;ember 19?#)$

- Deklarasi Prinsip Dasar tentang Keadilan bagi Korban Kejahatan dan

Penyeleengan Kekuasaan (', 4es$ ,"%H" tanggal !9 o;ember 19?#)$

- Peraturan 3inimun Standar P&& untuk 7indakan 7anpa Penahanan ( Peraturan

7okyo ', 4es$ "#H11% tanggal 1" Desember 199%$

- Paduan P&& untuk Pen*egahan Kenakalan ,nak (Paduan 4iyadhJ ', 4es$

"#H11! tanggal 1" Desember 199%)$

- Peraturan P&& untuk Perlindungan terhadap Pen*abutan Kemerdekaan ,nak

(', 4es$ "#H11 tanggal 1" Desember 199%)$

De;elopment >ooperation ,gen*y ( SID,) /akarta hlm$1!9

25 Ibid$27


28/76

- Prinsip Dasar mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata ,pi oleh Petugas

Penegak 0ukum (disetujui oleh Kongres P&& ke-? tentang Pen*egahan

Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar di 0a;ana tahun 199%)$

- Prinsip Dasar tentang Peran Penga*ara (disetujui oleh Kongres P&& ke-?

tentang Pen*egahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar di

0a;ana tahun 199%)$

- Panduan tentang Peran /aksa Penuntut (disetujui oleh Kongres P&& ke-?

tentang Pen*egahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar di

0a;ana tahun 199%)$

E. Ba"an%Ba"an /ang Di"irikan Ber"asarkan Instrumen%Instrumen Hak Asasi

&anusia PBB.

Perkembangan instrumen Internasional 0ak ,sasi 3anusia mengalami

kemajuan yang sangat pesat di baah Perserikatan &angsa &angsa$ Instrumen

ini meliputi perjanjian internasional baik berupa ko;enan kon;ensi dan statuta

serta standar-standar normatif lainnya seperti kode etik code of conduct ataupun

rekomendasi$ 3un*ulnya berbagai instrumen internasional ini menunjukkan

baha P&& memberikan perhatian dibidang perlindungan 0ak ,sasi 3anusia

dengan dukungan komunitas internasional$ Instrumen internasional 0,3 ini

membuka kesempatan bagi negara-negara untuk terikat dengan melakukan

suatu proses ratifikasi$ Dengan diratifikasinya suatu instrumen internasional 0,3

membaa dampak baha perjanjian internasional mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat di dalam hukum nasional suatu negara$ Dengan demikian negara

yang bersangkutan telah menerima obligasi ( keajiban ) internasional untuk

mempromosikan menghormati melindungi dan memenuhi hak-hak asasi

manusia$

Semua negara yang mengesahkan satu atau lebih perjanjian internasional

tersebut berkeajiban untuk menyampaikan laporan berkala mengenai tindakan-

tindakan yang diambil negara tersebut untuk mengimplementasikan standar hak

asasi manusia yang ter*antum dalam kon;ensi-kon;ensi tersebut$ egara ajib

28


29/76

menyerahkan laporan se*ara berkala kepada institusi pengaas dalam rangka

mekanisme dan prosedur pengaasan atas implementasi ketentuan-ketentuan

yang dimandatkan instrumen internasional hak asasi manusia$ ungsi-fungsi

utama pelaporan oleh negara adalah <

1$ 5ntuk memastikan baha negara pihak melakukan pembahasan peraturan

perundang 2 undangan nasional peraturan administratif tata*ara dan praktek

se*ara penuh untuk memastikan agar semua sesuai dan berjalan sesuai

dengan ketentuan ketentuan yang disebut dalam ko;enan$

!$ 5ntuk memastikan dilakukannya pemantauan se*ara teratur oleh negara pihak

terhadap ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam ko;enan$

$ ,danya gambaran situasi yang sesungguhnya mengenai pemenuhan hak- hak

yang dijamin oleh ko;enan dan untuk menilai perlindungan indi;idu yang

sesungguhnya$

"$ 3erupakan dasar bagi pengembangan kebijakan nasional yang tepat dan

bertujuan jelas dalam bidang ini$

#$ 3engakomodasi pengaasan publik dengan kebijakan pemerintah dan

melibatkan sektor pri;at dalam perumusan implementasi dan pembahasan

dari kebijakan yang berkaitan dengan 0,3$

6$ 3erupakan dasar penilaian baik bagi para negara-negara pihak maupun

komite atas kemajuan dalam implementasi hak-hak$

@$ 3enyediakan dasar yang lebih baik bagi negara-negara pihak untuk

memahami permasalahan yang terkait dengan implementasi hak-hak$

?$ 3engakomodasi pertukaran informasi antara negara pihak$

Intrumen internasional yang memuat mekanisme dan prosedur pengaasan

membentuk institusi untuk menjalankan fungsi pengaasan ini$ Institusi yang

dimaksud inilah yang disebut dengan Komite$ Saat ini setidaknya ada enam

Komite yang menjalankan fungsi pengaasan yang dimandatkan instrumen

internasional tentang hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh P&&$ Komite

tersebut adalah <

1$ Komite Penghapusan Diskriminasi 4asial

!$ Komite 0ak ,sasi 3anusia$

$ Komite 0ak +konomi sosial dan budaya

29


30/76

"$ Komite Penghapusan Diskriminasi 7erhadap Perempuan$

#$ Komite 3enentang Penyiksaan$

6$ Komite 7entang 0ak ,nak$

&erikut akan diterangkan lebih lanjut mengenai komite-komite tersebut <

1$ Komite Penga)usan Diskriminasi 'asial.

Komite Penghapusan Diskriminasi 4asial dibentuk sesuai dengan Pasal ?

Kon;ensi Internasional tentang Penghapusan Segala &entuk Diskriminasi

4asial$

Pasal 0 ,kan dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi 4as (selanjutnya disebut

sebagai Komite) beranggotakan 1? orang ahli yang bermoral tinggi dan diakuiketidak-berpihakannya yang dipilih oleh negara-negara pihak dari antaraarganegara mereka yang harus bertugas dalam kapasitas pribadi di manapemilihan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil dan perakilanberbagai bentuk peradaban maupun sistem hukum yang utama

7ugas-tugas Komite Penghapusan Diskriminasi 4asial dituangkan dalam

bagian kedua kon;ensi Pasal ? sampai Pasal 16 Kon;ensi Internasional

tentang Penghapusan Segala &entuk Diskriminasi 4asial yaitu <

• 3embahas laporan tentang upaya legislatif yudikatif administratif atau

tindakan lainnya yang telah diambil negara pihak dalam penerapan ketentuan

ketentuan dalam Kon;ensi$

• 3emberikan saran dan rekomendasi umum yang didasarkan pada

pemeriksaan laporan tersebut $

• 3embantu penyelesaiaan sengketa antar negara pihak sehubungan dengan

penerapan ketentuan ketentuan Kon;ensi$

• ,pabila diperlukan Komite dapat membentuk Komisi pendamai ad hoc yang

menyediakan jasa-jasa bagi negara pihak yang terlibat sengketa dalampenerapan kon;ensi untuk men*apai penyelesaian se*ara damai atas dasar

penghormatan terhadap Kon;ensi$ Komisi tersebut ajib melaporkan kepada

komite seluruh pertanyaan tentang fakta yang relefan dengan permasalahan

pihak-pihak yang bersengketa dan membuat rekomendasi untuk penyelesaian

sengketa se*ara damai$30


31/76

• Sesuai dengan Pasal 1# Kon;ensi Komite ini juga mempertimbangkan

salinan petisi laporan dan informasi lainnya yang disampaikan kepadanya

oleh Dean Peralian dan Komite Khusus Dekolonisasi mengenai

diskriminasi rasial yang berkaitan dengan ilayah peralian dan ilayah tanpa

pemerintahan sendiri dan ilayah-ilayah lain sesuai dengan 4esolusi o$

1#1" ( F ) 3ajelis 5mum$

Komite ini bertemu untuk pertama kalinya pada /anuari 19@%$ Sejak saat itu

Komite biasanya menyelenggarakan persidangan dua kali setiap tahunnya dan

menyampaikan laporan kepada 3ajelis 5mum setiap tahun$ Sampai tahun 19?@

Komite ini mempunyai 1!" negara yang menjadi pihak pada Kon;ensi

Internasional 7entang Penghapusan Segala &entuk Diskriminasi 4asial$ Dalam

setiap persidangannya Komite ini menelaah informasi yang disampaikan negara

pihak dan &adan-&adan P&& yang menangani ilayah-ilayah tanpa

pemerintahannya sendiri$ Para akil dari negara pihak biasanya hadir dalam

persidangan Komite pada saat laporan mereka diperiksa dan mereka dapat

menjaab pertanyaan dan memberikan informasi tambahan$

Komite ini juga dapat memberikan tanggapan terhadap situasi yang

berhubungan dengan diskriminasi rasial atau meminta perhatian 3ajelis 5mum

terhadap situasi tersebut$ Komite dapat menandai masalah-masalah yang

memerlukan informasi lebih rin*i dari negara pihak$ ,tas permintaan 3ajelis5mum Komite juga memperhatikan se*ara khusus situasi perjuangan rakyat

melaan tekanan pemerintah kolonial dan reim rasis di ,frika bagian selatan$

2. Komite Hak Asasi &anusia.

Komite 0ak ,sasi 3anusia adalah komite yang ditugaskan untuk mengaasi

keajiban negara-negara peserta Ko;enan Internasional 0ak Sipil dan Politik$

Pasal 1? 2 "# Ko;enan Internasional 0ak Sipil dan Politik mengatur pembentukan

Komite 0ak ,sasi 3anusia$ Komite ini didirikan pada tahun 19@@ sesuai dengan

Pasal !? yang berbunyi <

0arus dibentuk Komite 0ak ,sasi 3anusia (dalam Ko;enan ini selanjutnya akandisebut sebagai Komite)$ Komite harus terdiri dari delapan belas anggota danbertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di baah ini$

31


32/76

Komite ini terdiri dari 1? anggota yang bermoral tinggi dan diakui

kemampuannya di bidang hak asasi manusia$ ,nggota-anggota tersebut adalah

orang-orang yang terpilih dari negara pihak Ko;enan$ 0al tersebut sesuai dengan

Pasal !? ,yat ! dan ,yat yang berbunyi <

Komite terdiri dari arga negara dari negara pihak dalam Ko;enan ini yang harusbermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia denganmempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yangberpengalaman di bidang hukum$

Para anggota dipilih dalam masa jabatan empat tahun melalui pemungutan suara

se*ara rahasia pada persidangan negara pihak dan menjalankan tugas dalam

kapasitas pribadinya

Pasal 20 A*at 3 4Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka$

Pasal 311$ Komite tidak beranggotakan lebih dari satu arga negara dari negara yang

sama$!$ Dalam pemilihan Komite harus dipertimbangkan pembagian geografis yang

merata dalam keanggotaannya dan perakilan dari berbagai bentuk

kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama$

Pasal 32 ,nggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun$ 3ereka dapatdipilih kembali apabila di*alonkan lagi$ amun demikian masa jabatan untuksembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama nama-namakesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh ketua persidangan sesuaidengan ketentuan dalam Pasal % ,yat "$

Komite bersidang sebanyak tiga kali dalam setahun dan memberikan

laporannya kepada Dean +konomi dan Sosial kemudian meneruskannya kepada3ajelis 5mum$ 0al-hal yang dibahas dalam sidang biasanya terkait dengan

laporan-laporan negara yang tentang upaya-upaya yang telah diambil dalam

memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Ko;enan serta kendala-kendala yang

dihadapi$ Pada tahun 19?@ ter*atat terdapat ?@ negara pihak Ko;enan

Internasional 7entang 0ak-0ak Sipil Politik$ Sebanyak !1 negara telah membuat

32


33/76

pernyataan sesuai Pasal "1 Ko;enan yang mengakui kompetensi Komite 0ak

,sasi 3anusia untuk mempertimbangkan komunikasi-komunikasi yang

menyangkut sengketa antar negara$

ungsi dan tugas utama Komite 0ak ,sasi 3anusia adalah menjamin

pelaksanaan ketentuan-ketentuan Ko;enan 0ak Sipil dan Politik melalui

pembahasan laporan-laporan pengaduan antara negara dan petisi indi;idual$

ungsi dan tugas Komite ini ditentukan dalam Pasal "% 2 "# Ko;enan 0ak Sipil

dan Politik yaitu <

1$ &erdasarkan Pasal "% ,yat 1 Ko;enan egara-negara Pihak menyampaikan

laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan

hak-hak yang diakui dalam Ko;enan dan juga melaporkan perkembangan yang

telah di*apai dalam pemenuhan hak-hak tersebut$ Komite kemudian mempelajari

dan mengkaji laporan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan negara pihak

tersebut$

!$ /ika laporan dari negara-negara telah di kaji oleh Komite 0ak ,sasi 3anusia

maka Komite akan memberikan komentar umum kepada negara-negara pihak

atas laporan-laporan yang diterima$ egara pihak dapat juga menyampaikan

pengamatan terhadap komentar yang diterima dari Komite$

$ Komite juga dapat menjalankan fungsi-fungsi komunikasiHmediasi untuk

menyelesaikan sengketa diantara negara-negara pihak sehubungan dengan

pelaksanaan Ko;enan$ &erdasarkan Pasal "1 ,yat 1 ko;enan <

Suatu egara Pihak dalam Ko;enan ini seaktu-aktu dapat menyatakanberdasarkan Pasal ini baha ia mengakui keenangan Komite untuk menerimadan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu egaraPihak yang menyatakan baha egara Pihak lainnya tidak memenuhikeajibannya berdasarkan Ko;enan ini$ Komunikasi yang dimaksud dalam Pasalini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh egaraPihak yang telah menyatakan baha dirinya tunduk pada keenangan Komite$

7idak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebutberhubungan dengan negara pihak yang belum membuat pernyataan$

&erdasarkan Pasal "1 Ko;enan dapat dijelaskan baha negara pihak dapat

mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang

menyangkut keberatan negara pihak terhadap negara pihak lain yang tidak

33


34/76

memenuhi keajibannya menurut Ko;enan$ ungsi komunikasi ini dapat dilakukan

apabila negara-negara pihak tersebut telah mengakui kompetensi Komite dalam

menyelesaikan masalah tersebut$

"$ Komite juga dapat membentuk Komisi perdamaian adhoc yang menyediakan jasa

jasa baiknya bagi negara-negara pihak yang terlibat dalam sengketa sehubungan

dengan pelaksanaan Ko;enan$ &erdasarkan Pasal "! Ko;enan 0ak Sipil dan

Politik apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite tidak men*apai

penyelesaian yang memuaskan negara-negara pihak yang berkepentingan

Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari negara-negara Pihak yang

berkepentingan dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut

sebagai Komisi)$ /asa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi negara-negara pihak

yang bersangkutan dengan tujuan untuk men*apai penyelesaian se*ara damai

dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Ko;enan.

#$ &erkaitan dengan pengaduan H petisi indi;idual$ 0ak mengajukan petisi Indi;idual

menurut Ko;enan 0ak Sipil dan Politik Protokol :psional o 1$

Pasal 1 Protokol :psional o 1 Ko;enan 0ak Sipil dan Politik<Suatu egara Pihak dalam ko;enan yang menjadi Pihak dalam Protokol inimengakui keenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dariorang-orang yang tunduk pada ilayah hukumnya yang menyatakan dirinyasebagai korban pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam Ko;enan olehnegara pihak tersebut$ Suatu komunikasi tidak akan diterima Komite apabila haltersebut menyangkut egara Pihak dalam Ko;enan yang bukan Pihak dariProtokol ini$

Pasal ! Protokol :psional o 1 Ko;enan 0ak Sipil dan Politik< Dengan mengingatketentuan dalam Pasal 1 orang yang menyatakan baha hak-haknya yang diatur dalam Ko;enan telah dilanggar dan telah menggunakan semua upayapenyelesaian di dalam negeri dapat menyampaikan komunikasi tertulis kepadaKomite untuk dibahas.

&erdasarkan Pasal di atas dapat dilihat baha indi;idu yang merasa hak

hak yang dirin*i dalam Ko;enan 0ak Sipil dan Politik telah dilanggar mereka dapatmengajukan komunikasi tertulis kepada Komite 0ak ,sasi 3anusia untuk

dipertimbangkan$ 0ak Pengaduan ini dapat digunakan apabila mereka yang

terlanggar hak-haknya telah menempuh penyelesaian melalui saluran dalam

negeri yang ditempuh sebelumnya dan tidak mendapatkan penyelesaian$ Komite

34


35/76

0ak ,sasi 3anusia akan mempelajari komunikasi tentang seluruh informasi tertulis

yang diberikan indi;idu dan negara pihak yang terkait$ Setelah mempelajari

komite akan menyampaikan pandangannya terhadap negara pihak terkait dengan

pengaduan dari indi;idu yang menjadi subjek hukumnya$ Komite hanya menerima

pengaduan dari indi;idu dimana negara yang dilaporkannya adalah negara pihak

dari :psional Protokol Ko;enan 0ak-0ak Sipil dan Politik$ Komite tidak menerima

dan dapat menolak pengaduan tentang hal-hal yang sifatnya bertentangan

dengan objek dan tujuan dari Ko;enan Internasional 0ak Sipil dan Politik$

3. Komite Hak Ekonomi #osial "an Bu"a*a.

Komite 0ak +konomi Sosial dan &udaya dibentuk oleh Dean +konomi dan Sosial

berdasarkan 16 Ko;enan 0ak 0ak +konomi Sosial dan &udaya yaitu <

Pasal 16

egara Pihak pada Ko;enan ini berjanji sesuai dengan bagian dari Ko;enan ini

untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil dan

kemajuan yang telah di*apai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam

Ko;enan ini$

a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris /enderal Perserikatan

&angsa-&angsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dean +konomi

dan Sosial untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Ko;enan ini8

b) Sekretaris /enderal Perserikatan &angsa-&angsa juga harus menyampaikan

salinan laporan atau bagian laporan yang rele;an dari negara-negara Pihak

ko;enan ini yang juga adalah anggota dari &adan Khusus kepada &adan-

&adan Khusus oleh egara Pihak pada Ko;enan ini maka informasi tersebut

tidak lagi perlu diberikan tetapi *ukup merujuk se*ara jelas pada informasi

yang pernah diberikannya tersebut$

=alaupun ko;enan tidak se*ara jelas menggambarkan se*ara jelas

memberikan eenang untuk membentuk Komite namun Pasal 16 memberikan

Dean +konomi dan Sosial keenangan untuk membahas laporan-laporan yang

disampaikan oleh negara-negara terkait dengan pelaksanaan Ko;enan atau

implementasi hak-hak yang ada di dalamnya$ &erdasarkan hal tersebut maka

Dean +konomi dan Sosial membentuk Komite yang menjalankan fungsinya

sehubungan dengan pelaksanaan Ko;enan yaitu Komite 0ak +konomi Sosial dan

35


36/76

&udaya$ Komite ini dibentuk pada tahun 19?# terdiri dari 1? ahli yang diakui

kemampuanya dibidang hak asasi manusia dan menjalankan tugasnya dalam

kapasitas pribadi$ Para anggota dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh

Dean +konomi dan Sosial$ ,nggota-anggota tersebut adalah orang-orang yang

terpilih dari negara-negara pihak Ko;enan$ Komite ini menyelenggarakan

persidangan setahun sekali di kantor P&& di /enea$ 0ingga akhir 19?@ telah ada

91 negara pihak Ko;enan Internasional tentang 0ak +konomi Sosial dan &udaya$

ungsi dari komite ini adalah <

- Dalam Pasal 1@ Ko;enan Internasional tentang 0ak +konomi Sosial dan &udaya

disebutkan baha negara pihak pada Ko;enan ini harus memberikan laporan

mereka se*ara bertahap sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dean

+konomi dan Sosial dalam jangka aktu satu tahun sejak Ko;enan ini mulai

berlaku$ &erdasarkan Pasal tersebut Komite membantu Dean +konomi dan

Sosial untuk memeriksa laporan-laporan dari negara negara pihak yang

disampaikan kepadanya tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam

memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Ko;enan dan mengenai

perkembangan yang telah di*apai dalam pemenuhan hak-hak tersebut$

- Komite juga membantu Dean +konomi dan Sosial dalam menjalankan fungsi

pengaasan sehubungan dengan pelaksanaan Ko;enan oleh negara negara

pihak$

- Komite dapat memberikan saran dan rekomendasi umum kepada Dean +konomi

dan Sosial berdasarkan pembahasan dari laporan yang diserahkan oleh negara

pihak$

5. Komite Penga)usan Diskriminasi Tera"a) Perem)uan.

Komite Penghapusan Diskriminasi 7erhadap Perempuan dibentuk pada tahun

19?! berdasarkan Pasal 1@ ,yat 1 Kon;ensi tentang Penghapusan Segala &entuk

Diskriminasi 7erhadap Perempuan yaitu <

5ntuk melakukan penilaian terhadap kemajuan yang di*apai dalam pelaksanaanKon;ensi saat ini perlu dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadapPerempuan (untuk selanjutnya disebut sebagai Komite) yang terdiri dari pada saatmulai berlakunya Kon;ensi delapan belas anggota dan setelah ratifikasi ataupersetujuan terhadap Kon;ensi oleh ketigapuluhlima negara-negara pihakduapuluh tiga orang ahli yang memiliki standar moral tinggi dan berkompeten

36


37/76


38/76

administratif atau langkah-langkah yang telah diambil untuk memberlakukan

ketentuan-ketentuan kon;ensi ini dan mengenai kemajuan yang telah di*apai$

Komite kemudian menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada Dean

+konomi dan Sosial kemudian oleh Dean +konomi dan Sosial laporan tersebut

diteruskan kepada 3ajelis 5mum Perserikatan &angsa-&angsa$ !@

!$Komite Penghapusan Diskriminasi 7erhadap Perempuan juga menerima

pengaduan indi;idu yang dijalankan berdasarkan Protokol :psional Kon;ensi

Penghapusan segala bentuk Diskriminasi 7erhadap Perempuan$ &erdasarkan

Pasal 1 dan ! Protokol :psional <

Pasal 1

egara Pihak pada protokol sekarang ini mengakui kompentensi dari Komite

mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan untuk menerima dan

mempertimbangkan komunikasi-komunikasi yang disampaikan sesuai dengan

Pasal !$

Pasal 2

Komunikasi-komunikasi boleh disampaikan oleh atau atas nama perseoranganHkelompok yang terdiri dari perseorangan dalam yurisdiksi egara Pihak yangmenyatakan baha dirinya adalah korban dari pelanggaran atas tiap hak yangdimuat dalam Kon;ensi yang dilakukan oleh egara Pihak$ &ilamana suatukomunikasi disampaikan atas nama perseorangan atau kelompok perseorangan

ia hanya dapat diajukan dengan persetujuan mereka ke*uali apabila si penulisdapat membenarkan baha ia bertindak untuk mereka tanpa perke*ualian itu$

egara-negara yang telah menjadi pihak pada Protokol :psional

memberikan kekuasaan pada Komite tentang Penghapusan Segala &entuk

Diskriminasi 7erhadap Perempuan untuk menangani pengaduan dari dan atas

nama indi;idu sesuai dengan Pasal 1 dan !$ Komite akan mempelajari

27 Pasal 21 Protokol Opsional Konvensi Penghapusan segala entuk !iskri"inasi

#erha$ap Pere"puan % Melalui !e&an 'kono"i $an (osial) Ko"ite setiap tahunn*a&a+i "en*a"paikan laporan kepa$a Ma+elis ,"u" Perserikatan -angsa-angsa"engenai kegiatann*a) serta $apat "e"erikan saransaran $an reko"en$asi u"u"er$asarkan penelaahan atas laporanlaporan $an keterangan *ang $iteri"an*a $arinegaranegara Pihak. (aransaran $an reko"en$asi u"u" terseut harus$i"asukkan ke $ala" laporan Ko"ite ersa"asa"a $engan tanggapan $ari negaranegara Pihak) +ika a$a.

38


39/76


40/76

mengakui Kompetensi Komite 3enentang Penyiksaan berdasarkan Pasal !1 dan

!! Kon;ensi untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan

sengketa antar negara 2 negara Pihak dan komunikasi dari dan atas nama

indi;idu$

ungsi dari Komite adalah 3enentang Penyiksaan<

1$ Komite berfungsi untuk menerima laporan berdasarkan Pasal 19 Ko;enan$

egara-negara pihak dalam Ko;enan ini menyampaikan laporan dalam aktu

satu tahun setelah meratifikasi Kon;ensi ini kepada Komite 3enentang

Penyiksaan tentang tindakan-tindakan yang telah mereka ambil dalam rangka

penerapan Kon;ensi ini$ Setelah itu negara-negara pihak menyerahkan

laporan pelengkap setiap empat tahun sekali tentang setiap upaya-upaya

yang diambil dalam kaitannnya dengan penerapan Kon;ensi$

!$ Komite juga dapat menjalankan fungsi-fungsi komunikasi sesuai dengan Pasal

!1 Ko;enan untuk menyelesaikan sengketa apabila ada negara-negara pihak

yang bersengketa terkait dengan implementasi ketentuan-ketentuan Kon;ensi$

$ Komite juga dapat membentuk Komisi Perdamaian ad4hoc yang menyediakan

jasa-jasa baiknya pada negara-negara pihak yang terlibat dalam sengketa

sehubungan dengan pelaksanaan Ko;enan dengan maksud untuk

meme*ahkan permasalahan se*ara bersahabat dan atas dasar penghormatan

terhadap keajiban-keajiban yang ditetapkan dalam Kon;ensi$!?

"$ Komite juga menerima pengaduan dan membahas laporan pengaduan atas

nama pribadi ( pengaduan indi;idual )$ &erdasarkan Pasal !! Kon;ensi <

Suatu negara pihak Kon;ensi ini setiap aktu dapat menyatakan berdasarkanPasal ini baha pihaknya mengakui keenangan Komite untuk menerima danmembahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi-pribadi yangtunduk pada keenangan hukumnya yang menyatakan menjadi korbanpelanggaran yang dilakukan oleh egara Pihak terhadap ketentuan-ketentuanKon;ensi$

7. Komite Tentang Hak Anak.

28 Pasal !1 ,yat 1 point e Kon;ensi 3enentang Penyiksaan dan Perlakuan Serta

Penghukuman ang Kejam 7idak 3anusiai atau 3erendahkan 3artabat$40


41/76

Komite 0ak ,nak adalah Komite yang ditugaskan untuk mengaasi keajiban

negara-negara peserta Kon;ensi 0ak ,nak$ Komite ini dibentuk berdasarkan

Pasal " Kon;ensi 0ak ,nak$

Pasal 53Dengan maksud memeriksa kemajuan yang telah dibuat oleh negara-negarapihak dalam men*apai pelaksanaan keajiban-keajiban yang diupayakandalam Kon;ensi ini harus dibuat suatu Komite 0ak ,nak yang akanmelaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan disini$

Komite ini terdiri dari 1% orang ahli dengan moral yang tinggi dan

kemampuan yang diakui dalam bidang yang terkait dengan Kon;ensi ini$

,nggota Komite akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka$ Pemilihan

anggota dilakukan dengan mempertimbangkan faktor distribusi geografis yang

adil$ ,nggota Komite akan dipilih se*ara rahasia dari suatu daftar nama

orang-orang yang di*alonkan oleh negara-negara pihak$ Setiap negara pihak

dapat men*alonkan satu orang dari arga negaranya sendiri$

ungsi Komite adalah 0ak ,nak ,dalah <

1$ Komite menerima laporan dari negara-negara pihak mengenai langkah-langkah yang

telah mereka setujui untuk melaksanakan hak-hak yang diakui di dalam Kon;ensi ini

dan mengenai kemajuan yang telah dibuat dalam pemenuhan hak-hak tersebut$

!$ Komite dapat membuat saran dan rekomendasi umum dari hasil laporan yang

diterima dari negara negara pihak$

$ Setiap dua tahun sekali Komite akan menyerahkan laporan mengenai

kegiatannya kepada 3ajelis 5mum melalui Dean +konomi dan Sosial$

"$ &erdasarkan pasal "# Kon;ensi 0ak ,nak dalam rangka untuk memupuk

pelaksanaan Kon;ensi se*ara efektif dan mendorong kerja sama internasional

dalam bidang yang ter*akup dalam Kon;ensi ini maka<

• Komite dapat mengundang badan-badan khusus Dana &antuan untuk ,nak-

,nak Perserikatan &angsa-&angsa (5I>+) dan badan-badan lain yang

berenang bila dianggap layak untuk memberi nasihat ahli mengenai

41


42/76

pelaksanaan Kon;ensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup

mandat mereka masing-masing$

• Komite dapat mengundang badan khusus Dana &antuan untuk anak-,nak

Perserikatan &angsa-&angsa (5I>+) dan badan-badan Perserikatan

&angsa-&angsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan

Kon;ensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam kegiatan mereka$

• Komite akan mengirimkan setiap laporan dari negara-negara Pihak yang

memuat permintaan atau menyatakan kebutuhan akan nasihat atau bantuan

teknis kepada badan-badan khusus berupa Dana &antuan untuk ,nak-,nak

Perserikatan &angsa-&angsa (5I>+)$ Komite dapat merekomendasikan

kepada 3ajelis 5mum untuk meminta Sekretaris /enderal melakukan

penelitian atas topik-topik tertentu yang berkenaan dengan hak anak$ Komite

dapat memberikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang

diterimanya$ Saran dan rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada

negara-negara pihak yang berkepentingan dan dilaporkan kepada 3ajelis

5mum bersama dengan tanggapan-tanggapan jika ada dari negara-negara

pihak

8. Ba"an%Ba"an Kusus Perserikatan Bangsa Bangsa.

&adan-badan khusus ini adalah merupakan organisasi internasionalindependen yang sah dengan Piagam pendiriannya sendiri dan juga negara-

negara anggota mereka sendiri$ &adan-badan ini kemudian di sebut &adan-

&adan Khusus P&& sebagai konsekensi dari Pasal #@ Piagam P&& yang

menyatakan <

&erbagai badan-badan khusus yang didirikan atas persetujuan antar pemerintah dan mengemban tanggung jaab internasional yang luassebagaimana ditetapkan oleh peraturan dasarnya dibidang ekonomi sosialkebudayaan pendidikan kesehatan maupun bidang yang berkaitan dengan

itu "item)atkan "alam suatu ubungan "engan Perserikatan Bangsa%Bangsa sesuai dengan ketentuan Pasal 6$ &adan-badan demikian yangtelah berhubungan dengan Perserikatan &angsa-&angsa selanjutnya akandisebut Ba"an Ba"an kusus.

Pasal 73 Piagam PBB

42


43/76


44/76

dan men*arikan penyelesaian yang permanen terhadap masalah para

pengungsi$ Dalam ketentuan tersebut juga disebutkan baha misi UNHC0

adalah kemanusiaan sosial dan tidak bersifat politik$ Selanjutnya dalam fungsi

UNHC0 sebagaimana digariskan dalam statuta ter*ermin definisi yang diberikan

terhadap pengungsi yaitu sebagai berikut <

“UNHC0 memberikan bantuan terhadap orang orang yang terpaksa pergimeninggalkan negara asalnya karena adanya rasa takut yang amat sangat akibatadanya an*aman persekusi$ Ketakutan tersebut juga dapat didasarkan pada alasanras agama kebangsaan dan keanggotaannya pada suatu kelompok sosial tertentuataupun pendapat politik. ”

,alnya 50>4 dibentuk untuk membantu lebih dari satu juta pengungsi

+ropa setelah Perang Dunia ke II usai$ Seiring dengan perkembangannya

orang-orang yang menjadi perhatian UNHC0 tidak hanya pengungsi tetapi

termasuk kelompok-kelompok yang memiliki hubungan seperti pen*ari suaka

(as-lu seeer) %nternal !is/lace 6erson ( orang-orang yang karena konflik

bersenjata internal terpaksa meninggalkan kampung halamannya) orang-orang

tanpa kearganegaraan (stateless /erson) dan pengungsi yang kembali ke

negara asalnya$!9 5ntuk orang-orang yang karena konflik bersenjata internal

terpaksa meninggalkan kampung halamannya ( %nternal !is/lace 6erson ) ada

sekitar !# juta orang di seluruh dunia yang telah dibantu oleh 50>4$%

29 Suaka adalah dimana seseorang pengungsi H pelarian politik men*ari perlindungan baik

di ilayah suatu negara maupun di dalam gedung perakilan diplomatik suatu negara$ /ika

perlindungan diberikan maka pen*ari suaka tersebut kebal dari proses hukum dari negara

dimana ia berasal$ Sumaryo Suryokusumo 0ukum Diplomatik teori dan kasus ,lumni

&,ndung 199#$0lm$16$

30 Istilah %nternal !is/laced 6ersons pertama kali di gunakan oleh Perserikatan &angsa-&angsa dan

UNHC0 pada tahun 19@! untuk menunjuk pada orang-orang di Sudan$ Pada saat itu terjadi konflik

bersenjata di Sudan dan kemudian orang-orang tersebut terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih

aman tetapi masih dalam ilayah negara mereka sendiri$ UNHC0 mengartikan istilah ini sebagai

orang-orang yang karena konflik bersenjata internal terpaksa meninggalkan kampung halamannya ketempat lain yang lebih aman tetapi masih dalam ilayah mereka sendiri$ Istilah %nternall- !is/laced

6ersons dalam 4esolusi 3ajelis 5mum tahun 19@# memberikan hak kepada UNHC0 untuk

memberikan perlindungan dan bantuan terhadap orang-orang yang dalam keadaan terlantar yang

tidak dimasukkan dalam pengertian pengungsitetapi mereka ditemukan dalam kondisi Bseperti

pengungsiB sebagai akibat kejadian buatan manusia maupun ben*ana alam$ +nny Soeprapto

6erlidungan %nternasional 6engungsi dan 6rinsi/ 6rinsi/ !asar Huu 6engungsi$ 3uatu

6engantar$makalah yang disampaikan pada seminar sehari mengenai aspek hukum refugees dan

dis/laced /ersons 0 5ni;ersitas &ung 0atta Padang % /uli 199?hlm$1#$

44


45/76

Kon;ensi 7ahun 19#1 tentang status pengungsi dalam Pasal 1 mendefinisikan

pengungsi sebagai Corang yang pergi keluar dari negara dimana ia memiliki

kearganegaraan dikarenakan adanya rasa takut yang beralasan akan adanya

penganiayaan yang beradasarkan atas ras agama kebangsaan keanggotaan

pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik sehingga orang tersebut

tidak dapat atau karena rasa ketakutannya itu tidak bersedia menerima

perlindungan dari negaranyaB$

50>4 juga men*arikan solusi permanen bagi pengungsi$ 4epatriasi

Sukarela (7oluntar- 0e/atriation) ke negara asalnya merupakan solusi yang

diinginkan bagi sebagian besar pengungsi dunia$ amun demikian hal ini tidak

selalu dapat dilakukan dan dalam kasus-kasus pengungsi$ 50>4 membantu

orang-orang untuk membangun kehidupan mereka di tempat lain atau negara

lain atau negara ketiga yang mau menerima mereka (0esettleent)$ Program-

program 50>4 didanai oleh sumbangan sukarela yang terutama diperoleh dari

pemerintah-pemerintah dan juga dari kelompok-kelompok lain seperti

indi;iduHpribadi dan organisasi sasta$

2. $rganisasi Buru Internasional International Labour Organisation % ILO 4.

:rganisasi &uruh Internasional (%nternational La,our 5rganisation %L5)

didirikan pada tahun 1919$ Konstitusi %L5 mengakui baha buruh bukanlah

komoditi dan menegaskan baha semua orang terlepas dari ras keyakinan

atau jenis kelamin masing-masing mempunyai hak mengejar kesejahteraan

materi maupun perkembangan spiritual dalam kondisi yang bebas bermartabat

dan hak atas jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama$ IA: juga terlibat

dalam pertemuan-pertemuan dengan Komisi 0ak ,sasi 3anusia dan Sub-

Komisi untuk Promosi dan Perlindungan 0ak-0ak ,sasi 3anusia$ IA: juga

terlibat dalam pertemuan-pertemuan P&& yang berkaitan dengan masalah 2

masalah hak-hak masyarakat adat termasuk membentuk kelompok kerja untuk

masyarakat adat$ IA: menyelenggarakan pertemuan P&& tahunan antar

institusi membahas isu-isu masyarakat adat yang diselenggarakan di /enea$

45


46/76

Salah satu mandat yang diberikan oleh IA: antara lain mengembangkan

dan menyusun standar buruh internasional untuk memperbaiki kondisi hidup

dan kondisi kerja manusia di dunia$ Standar tersebut dituangkan dalam

berbagai Kon;ensi dan rekomendasi yang kemudian membentuk standar

internasional minimal yang terkait dengan masalah-masalah pekerjaan$

>ontohnya adalah standar penerapan hak-hak dasar di tempat kerja seperti

hak bebas untuk dari diskriminasi hak untuk mendapatkan upah yang sama

atas pekerjaan yang sama penghapusan tenaga kerja anak dan tenaga kerja

paksa hak untuk bebas berkumpul dan berserikat$ /ika suatu pemerintah

meratifikasi Kon;ensi IA: tersebut maka Kon;ensi tersebut bersifat mengikat

se*ara hukum pada negara bersangkutan$ Kon;ensi kon;ensi IA: antara lain <

• Kon;ensi &uruh Paksa tahun 19%$

• Kon;ensi 0ak untuk &erorganisasi dan Penaaran kolek

Documents

Modul Badan-Badan HAM.docx