Upload
dillan
View
117
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Modul B :. Disampaikan Oleh : BAMBANG RAHADI ADI SUSILO EUIS ELIH NURLAELIH. Pokok Bahasan. Prinsip dasar KLHS Perbedaan antara KLHS dan AMDAL Mengapa KLHS penting? Manfaat dan biaya KLHS. KLHS. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Modul B:Disampaikan Oleh :
BAMBANG RAHADI
ADI SUSILO
EUIS ELIH NURLAELIH
2
Pokok Bahasan
Prinsip dasar KLHS Perbedaan antara KLHS dan AMDAL Mengapa KLHS penting? Manfaat dan biaya KLHS
3
PROSES SISTIMATIS DAN KOMPREHENSIF UNTUK UNTUK MENGEVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL EKONOMI SERTA PRINSIP-PRINSIP KEBERLANJUTAN DARI USULAN KRP
KLHS
4
Prinsip-prinsip dasar pengelolaan KLHS
5
B1:
Menurut anda apa prinsip-prinsip dasar untuk menyelenggarakan KLHS?
KLHS harus sesuai dengan tujuan
KLHS harus mendorong lahirnya pemikiran untuk alternatif –alternatif baru pembangunan melalui:
Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang perlu dipertimbangkan dalam KRP
Analisis dampak setiap alternatif strategi pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi.
Mengkaji paling tidak dampak kumulatif yang mendasar dari KRP dan memberi masukan untuk optimalisasi.
Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para pengambil keputusan.
Inti KLHS adalah komunikasi KLHS mendukung perencanaan pembangunan, bukan menggantikannya.
Melalui proses KLHS dapat diangkat isu-isu terkini dan terbangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan.
Kesimpulan yang tertuang dalam KLHS tidak mengikat, para pakar serta pejabat dapat menggunakan hasil KLHS tsb untuk menguji berbagai alternatif lain yang belum pernah diperhitungkan sebelumnya.
KLHS harus dilaksanakan oleh para ahli yang dipercaya oleh pihak-pihak berkepentingan sebagai tenaga ahli yang handal & fasilitator yang netral.
Akan sangat membantu apabila Ketua Tim KLHS dapat menjadi mitra kerja bagi para pengambil keputusan, dan mempunyai akses untuk konsultasi dan negosisasi informal sehingga dapat mewarnai keputusan-keputusan penting dalam proses perencanaan.
Pedoman untuk melakukan KLHS
Satu KLHS untuk setiap proses perencanaan. Diprakarsai oleh pihak yang menyusun KRP (Ditjen Penataan
Ruang, Kementerian PU; Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan lain sebagainya)
Diaplikasikan sedini mungkin pada awal proses perencanaan Fokus pada isu-isu lingkungan hidup atau pembangunan
berkelanjutan Mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif Melibatkan peluang keterlibatanpemangku kepentingan dan
masyarakat Dilakukan dengan metode yang tepat, efektif – biaya dan teknik
analisa.
Implementasi KLHS
1.1. Sesuai kebutuhan (fit for the purpose)Sesuai kebutuhan (fit for the purpose)
2.2. Berorientasi pada tujuan (obyective led oriented)Berorientasi pada tujuan (obyective led oriented)
3.3. Didotrong motif keberlanjutan (sustainability-led oriented)Didotrong motif keberlanjutan (sustainability-led oriented)
4.4. Ruang lingkup Komprehensif (comprehensive scope)Ruang lingkup Komprehensif (comprehensive scope)
5.5. Relevan dengan pengambil keputusan (decision-relevant)Relevan dengan pengambil keputusan (decision-relevant)
6.6. Terpadu (Integrated)Terpadu (Integrated)
7.7. Transparan (Transparent)Transparan (Transparent)
8.8. Partisipatif (participative)Partisipatif (participative)
9.9. Akuntabel (accountable)Akuntabel (accountable)
10.10. Efektif dalam pembiayaan (cost-efectif)Efektif dalam pembiayaan (cost-efectif)
Untuk Indonesia
Keterkaitan (Interdependency)
Keseimbangan (Equilibrium)
Keadilan (Justice)
HARAPAN
Tiap Kabupaten hendaknya mulai mengaplikasikan
KLS untuk penyusunan Rencana Tata Ruang
Kabupaten dan KRP
Perkembangan internasional KLHS
European Union: SEA Directive (2001); atau Uni Eropa: Panduan KLHS (2001).
Setiap tahun, berkat adanya Panduan KLHS ini, sekitar 1.000-2.000 KLHS dilakukan
di 27 negara anggota UE.
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE): Protocol on SEA to the
Convention on EIA in Transboundary Context (2003); atau Komisi Ekonomi PBB
untuk Eropa (UNECE): Protokol KLHS ke Konvensi AMDAL untuk Lintas Batas.
Ditandatangani oleh 37 negara.
OECD/DAC: Good Practice Guidance on SEA in Development Cooperation (2006);
atau OECD/DAC: Pedoman Praktek KLHS yang Baik untuk Kerjasama
Pembangunan. Pedoman ini didukung oleh lembaga-lembaga donor yang juga aktif
di Indonesia.
Perkembangan KLHS di Asia
Indonesia adalah negara ke-3 di antara negara-negara transisi Asia yang memutuskan untuk mengembangkan sistem KLHS
Cina (sejak 2003) dan Vietnam (sejak 2005) telah memiliki kerangka hukum, panduan teknis dan praktek-praktek KLHS;
Malaysia sedang merancang dokumen internal untuk melakukan KLHS.
Thailand dan Filipina telah mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan KLHS & menunggu diundangkannya; dan
Laos, Kamboja dan Fiji sedang bereksperimen dengan KLHS dengan dukungan donor.
Judul KLHS Lokasi Aras Institusi Kegiatan Analisis Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo (Kebijakan Rencana, Program), 2009.
Kabupaten Ponorogo
Regional KLH-Kabupaten Ponorogo
Kajian Lingkan Hidup Banjar Baru (Kebijakan, Rencana, Program), 2008
Kota Banjar Baru
Regional KLH-Banjarbaru
Kajian Lingkungan Hidup Strategik Kota batu. (Kebijakan, Rencana, Program), 2008
Kota Batu Regional KLH-BATU
Strategic Environmental and Natural Resources Assesment (SENRA),2006
Aceh Program BAPPENAS & UNDP
National Urban Enviroment Strategy (Nues),2005
Jawa Barat Program BAPPENAS
KLHS-Disusun di Indonesia
KLHS-Disusun di IndonesiaJudul KLHS Lokasi Aras Institusi
KLHS Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Air, 2004
Nasional Kebijakan Sektor KLH
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Enerji,2004
Nasional Kebijakan Sektor KLH
Implementasi KLHS di Daerah untuk Pengambilan Keputusan yang Ramah Lingkungan Kasus Yogyakarta dan Bandung.2004
Yogyakarta Bandung Regional KLH-JIKA
Kajian Lingkungan Strategik Kawasan Andalan Bogor, Depok, Bekasi.2004
Bogor, Depok, Bekasi
Regional BLHD Jawa Barat
Kajian awal Lingkungan Hidup Strategig Rencana Jaringan Jalan Sunatra Barat,2003
Sumatra Barat Rencana Sektor Departemen PU
Kajian Lingkungan Strategik Kebijakan, Rencana, Program Kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur),2003
Bogor, Puncak, Cianjur
Regional BLHD Jawa Barat
Studi Kajian Lingkungan Hidup Strategik Kawasan Andalan Cikuray, Papandayan, Malabar dan Patuha (Cipamatuh) 2001
Jawa Barat Regional BLHD Jawa Barat
Studi Dampak Lingkungan Kebijakan, Rencana Program,2001
Yogyakarta Rencana/Program Pemerintah DIY
RELUNG KLHS
Perbedaan antara KLHS & AMDAL
Perbedaan AMDAL dan KLHSAtribut AMDAL KLHS
Aras Keputusan Proyek Kebijakan, Rencana & Program
Karakter/Sifat Segera, operasional Strategik, visioner, konseptual
Output Rinci/detil Umum/garis besar
Alternatif Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan operasi
Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau kebijakan ekonomi
Dimensi Waktu Jangka pendek sampai menengah Jangka menengah sampai panjang
Ukuran Dampak Mikro, terlokalisir Makro, kumulatif
Sumber utama data Hasil survey lapang, analisis sampel Strategi pembangunan berkelanjutan, neraca lingkungan hidup, visi
Kedalaman kajian Sempit, dalam, dan rinci Lebar, tidak terlampau dalam, lebih sebagai kerangka kerja
Tipe data Lebih banyak yang kuantitatif Lebih banyak yang bersifat kualitatif
Tingkat akurasi kajian Lebih akurat Ketidak-pastian lebih tinggi
Fokus Kajian dampak penting negatif dan pengelolaan dampak lingkungan
Agenda keberlanjutan, bergerak pada sumber persoalan dampak lingkungan
Mengapa KLHS penting?
Selain AMDAL, mengapa KLHS penting?
Pengambil keputusan harus semakin mempertimbangkan
dampak jangka panjang dan kumulatif dari berbagai proyek.
AMDAL perlu, tetapi tidak mampu untuk mengukur dampak
kumulatif secara sistematis.
KLHS suatu KRP selain dapat menelaah secara efektif dampak
yang bersifat strategik, juga dapat memperkuat dan
mengefisienkan proses penyusunan AMDAL suatu rencana
kegiatan.
Selain AMDAL, mengapa KLHS penting?
Pengambil keputusan harus semakin mempertimbangkan
dampak jangka panjang dan kumulatif dari berbagai proyek.
AMDAL perlu, tetapi tidak mampu untuk mengukur dampak
kumulatif secara sistematis.
KLHS suatu KRP selain dapat menelaah secara efektif dampak
yang bersifat strategik, juga dapat memperkuat dan
mengefisienkan proses penyusunan AMDAL suatu rencana
kegiatan.
Manfaat dan biaya KLHS
Diadopsi dari Dusik, Fisher dan Sadler, 2003
KLHS menghemat biaya
Sebagai upaya dini untuk mengeliminasi proyek pembangunan yang pada kemudian hari tidak layak karena pertimbangan lingkungan (selain proses perencanaan proyek yang membutuhkan sumber daya yang tidak kecil – waktu dan uang)
Membantu pemerintah menghemat biaya sebagai akibat dapat dicegahnya masalah kesehatan dan masalah lingkungan berskala besar yang timbul sebagai akibat kebijakan strategik yang bermasalah (contoh, kebijakan subsidi pupuk dan pestisida).
KLHS menghemat waktu
Merupakan alat untuk resolusi konflik sejak dini. KLHS mengurangi
risiko konflik dengan para pemangku kepentingan lingkungan hidup,
serta mencegah risiko tertundanya implementasi keputusan
strategis.
Studi AMDAL sebaiknya difokuskan (dan kemungkinan dibatasi
saja) pada proyek-proyek pembangunan yang
mengimplementasikan keputusan strategis – ini akan menghemat
waktu dan biaya
KLHS memperbaiki kepercayaan publik dan kepemilikan KRP
Membuka diri terhadap hal-hal yang dipandang penting oleh masyarakat (termasuk mereka yang memiliki keahlian tinggi) sebagai masukan untuk proses formulasi KRP
Jika dilaksanakan dengan baik, KLHS dapat memobilisasi dukungan dari para pemangku kepentingan untuk implementasi keputusan-keputusan strategis
KLHS memperbaiki mutu pengambilan keputusan yang bersifat strategis
Meningkatkan koherensi rencana pembangunan ekonomi dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup
Mendorong pemerintah untuk menetapkan secara resmi tujuan dan sasaran lingkungan yang hendak dicapai
Mendorong pembangunan ekonomi berubah gradual ke pembangunan berkelanjutan.
Biaya KLHS kecil/marginal
Biaya KLHS bervariasi, tergantung karakteristik KRP yang ditelaah
Terdapat berbagai variasi biaya pembuatan KLHS. Di Eropa, biaya KLHS bervariasi dari EUR 3,000 -100,000
Biaya tersebut relatif kecil – dibandingkan dengan keuntungan finansial KLHS.
KLHS yang terintegrasi dengan proses formulasi KRP biayanya cenderung lebih murah dibanding KLHS yang bersifat “ex-post” dan terpisah.
Biaya yang timbul selama pelaksanaan KLHS
Biaya terbesar KLHS timbul saat KLHS dilaksanakan untuk pertama kalinya, di mana data dasar sedang disistematikkan serta pendekatan dan peralatan yang tepat sedang dikembangkan
KLHS dapat dibangun dgn bersandar pada informasi yang diperoleh dari kajian sebelumnya atau kajian terkait, sehingga biaya KLHS dapat berkurang signifikan.
B-2
Apa peran atau tanggung jawab anda berkaitan dengan KLHS?
Apa dukungan yang diperlukan agar peran dimaksud dapat dijalankan dengan baik?
TERIMA KASIH