of 16 /16
i MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH LEWAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI(TP-TGR) Studi Kasus Di KabupatenRembang TESIS DiajukanKepada Program Studi Magister IlmuHukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum OLEH FAHRUDIN NIM : R10010006 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2017

MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH LEWAT …eprints.ums.ac.id/51967/2/HALAMAN DEPAN.pdf · yang menjadi rujukan, terutama kekosongan norma petunjuk teknis. (3) Kedepan perlu

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH LEWAT …eprints.ums.ac.id/51967/2/HALAMAN DEPAN.pdf ·...

  • i

    MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH LEWAT

    TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI

    RUGI(TP-TGR)

    Studi Kasus Di KabupatenRembang

    TESIS

    DiajukanKepada

    Program Studi Magister IlmuHukum

    Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh

    Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum

    OLEH

    FAHRUDIN

    NIM : R10010006

    PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

    SEKOLAH PASCASARJANA

    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

    2017

  • ii

    NOTA PEMBIMBING

    Prof. Dr. Absori, S.H. M.Hum.

    Dosen Program Studi Magister IlmuHukum

    Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Nota Dinas

    Hal :Tesis Saudara Fahrudin

    KepadaYth.

    Ketua Program Studi Magister IlmuHukum

    Sekolah Pascasarjana

    Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Assalamu’ Alaikumwr.wb.

    Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan

    seperlunya terhadap tesis saudara :

    Nama : Fahrudin

    NIM : R100100006

    Judul :Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan

    Perbendaharaan Dan TuntutanGantiRugi(TP-TGR) : StudiKasus

    Di KabupatenRembang

    Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk di ajukan dalam

    siding ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah

    Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

    Wassalamu’ Alaikumwr.wb.

    Surakarta, Maret 2017

    PembimbingUtama,

    Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum.

  • iii

    NOTA PEMBIMBING

    Prof.Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum.

    Dosen Program Studi Magister IlmuHukum

    SekolahPascasarjana

    UniversitasMuhammadiyah Surakarta

    Nota Dinas

    Hal :Tesis Saudara Fahrudin

    KepadaYth.

    Ketua Program Studi Magister IlmuHukum

    Sekolah Pascasarjana

    UniversitasMuhammadiyah Surakarta

    Assalamu’ Alaikum, wr.wb.

    Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan

    seperlunya terhadap tesis saudara :

    Nama : Fahrudin

    NIM : R100100006

    Judul :Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan

    Perbendaharaan Dan Tuntutan GantiRugi (TP-TGR) :

    StudiKasus Di Kabupaten Rembang

    Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk di ajukan dalam

    siding ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah

    Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

    Wassalamu’ Alaikum, wr.wb.

    Surakarta, Maret 2017

    PembimbingUtama,

    Dr. Aidul Fitriciadab Azhari, S.H., M. Hum.

  • iv

    TESIS BERJUDUL

    MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH LEWAT

    TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

    (TP-TGR) :

    StudiKasus Di Kabupaten Rembang

    Yang dipersiapkan dan di susun oleh

    FAHRUDIN

    Telah dipertahan di depandewanpenguji

    Pada tanggal ……… Maret 2017

    Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

    SUSUNAN DEWAN PENGUJI

    Pembimbingutama

    Prof. Dr. Absori, S,H., M.Hum

    Aggotadewanpenguji

    …………………………….

    Pembimbingpendamping I

    Prof. Dr. Aidul Fitriciada

    Azhari,SH,M.Hum

    .....................................................

    Pembimbing pendamping II

    Surakarta, …Maret 2017

    Universitas muhammadiyah Surakarta

    Sekolah pascasarjana

    Direktur,

    Prof. Dr. KhuzaifahDimyati

  • v

    PERNYATAAN

    Saya yang bertandatangan di bawahini:

    Nama : Fahrudin

    NIM : R100100006

    Program Studi : Magister IlmuHukum

    Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

    Judul : Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat

    Tuntutan

    Perbendaharaan Dan TuntutanGantiRugi (TP-TGR) : Studi

    Kasus Di Kabupaten Rembang

    Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-

    benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan

    ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian

    hari tesis ini jiplakan, gelar yang telah diberikan oleh Universitas

    Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

    Surakarta, Maret 2017

    Yang membuat pernyataan,

    Fahrudin

    NIM: R100100011

  • vi

    MOTTO

    “Apabila engkau telah melakukan satu tugas, maka berpayah-payahlah

    menghadapi tugas yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya

    engkau mengharap (QS Alam Nasyrah [94]:7-8)”

    “ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada suatu

    kaum, sampai mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka (QS Al-

    Ra’d[13]:11)

    “Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat

    kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang perbuatan keji,

    kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar

    kamu dapat mengambil pelajaran (QS Al-Nahl [16]:90)

    “Akar pendidikan itu rasanya pahit, tapi buahnya itu manis” (Aristoteles)

    “Apapun yang ada dunia ini tidak bisa menggantikan kekuatan tekad dan

    ketekunan. Bakat takbisa menggantikannya, buktinya banyak orang yang

    berbakat tapi gagal. Genius juga tak bisa, sebab genius yang tidak tekun

    mendapatkan penghargaan hanya dalam pepatah. Pendidikan juga takbisa,

    dunia ini penuh dengan gelandangan terpelajar. Percayalah, ketekunan dan

    kebulatan tekad akan menentukan segalannya” (Calvin Coolidg, Presiden

    Amerika)

    “Jika Anda takmau dikritik, maka jangan lakukan apa – apa, jangan katakan

    apa – apa dan jangan jadi apa – apa” ( Elbert Hubbart)

  • vii

    ABSTRAK

    Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan

    Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR):

    Studi Kasus Di Kabupaten Rembang

    Oleh:

    Fahrudin

    R100100011

    Program Studi Magister IlmuHukum

    Sekolah Pasca Sarajana

    Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kerugian

    negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR),

    untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah lewat

    Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) di Kabupaten Rembang,

    dan mengkostruksi bagaimana model penyelesaian kerugian negara/daerah

    kedepan. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan pendekatan

    yuridis (juridical approach), data yang digunakan data sekunder (kepustakaan)

    yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari

    penelitian menemukan; (1) penyelesaian kerugian Negara selain ditempuh

    lewat pidana dan perdata juga tersedia saluran administrative sebagai

    pengendalian internal birokrasi baik pusat maupun daerah, kerugaian Negara

    itu bias berupa uang atau barang yang dilakukan oleh bendahara maupun PNS

    bukan bendahara serta pejabat lain, pelaku yang melibatkan bendahara di

    tangani oleh BPK, sementara pelaku yang dilakukan oleh PNS bukan

    bendahara ataupejabat lain dilakukan oleh tim yang disebut dengan Majelis TP-

    TGR. (2) Di Kabupaten Rembang pemulihan kerugian Negara/daerah

    dilakukan olehTGR, sementara kasus yang ada hanya kasus yang dilakukan

    oleh PNS bukan bendahara atau pejabat lain, dengan berbagai motif,

    pelaksanaan itu ada yang selesai dan ada yang belum selesai, yang belum

    selesai karena disebabkan oleh beberapa hal: a) Adanya putusan bebas dari

    pengadilan yang bersifat final, b) Pelaku sudah dipecat dari PNS, c) Pelaku

    sudah tidak teridentifikasi d) Kemudian tidak adanya singkoronisasi aturan

    yang menjadi rujukan, terutama kekosongan norma petunjuk teknis. (3)

    Kedepan perlu dibuat model dengan memperbaiki beberapa aspek yang ada: a)

    kelembagaan perlu diperkuat, b) Peraturan yang ada harus di buat singkron dan

    memadai agar bias menjadi acuan dari Majelis TP-TGR, seperti peraturan

    teknis yang belum ada untuk sementara di rekomendasikan membuat PERDA

    untuk mengisi kekosongan tersebut, c) Untuk kasus-kasus yang sulit dihadapi

    seperti kasus yang sudah mendapatkan pustusan bebas dari pengadilan

    hendaknya dibuat aturan yang menentukan tidak boleh lagi diproses oleh tim

    TGR, karena hal itu bertabrakan dengan kepastian hokum dan asas-hukum,

    sehingga perlu juga untuk dilakukan uji materiil terhadap pasal 66 ayat (1)

    Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

    Kata Kunci:Kerugaian Negara/daerah, TP-TGR.

  • viii

    ABSTRACT

    Settlement Model Loses State / Local Demands Through Treasury And

    Demands Indemnity (TP-S):

    Case Study Rembang

    By:

    Fahrudin

    R100100011

    Master of Legal Studies

    School of Muhammadiyah University of Surakarta Pascasarajana.

    The purpose of this research was to determine the loss settlement countries /

    regions through repertory demands and damages (TP-S), to determine the

    implementation of the Settlement loss countries / regions through treasury and

    Indemnity Claims (TP-S) in the District of Apex, and construct how the model

    Settlement loss countries / regions in the future. This type of research is the

    study of normative juridical approach (Juridical approach), date used secondary

    data (literature) consisting of primary legal materials, secondary and tertiary.

    The results of the study found; (1) completion of a country other than the loss

    pursued through the criminal and civil administrative channels are also

    available as an internal control both central and local bureaucracy,

    kerugaiannegra it could be money or goods performed by the treasurer or not

    bendaha as well as other parties, involving actors treasurer handled by CPC,

    while perpetrators carried out by civil servants not the treasurer or other

    officer, by a team called the Assembly of the TP-SE. (2) recovery of damages

    in the district Country / region conducted by the SE, while the cases only civil

    cases not done by the treasurer or other officer, with a variety of motifs,

    implementation that there is complete and there is not yet finished, unfinished

    because disebakakan by bebera things: a) there bebasa decision of the court

    which is final, b) the offender has been fired, c) the perpetrator had not been

    identified d) then the absence of a reference singkoronisasi rules, especially the

    team's technical directives vacancy norm. (3) future models need to be made to

    repair the existing miraculous aspects: a) institutions need to be strengthened,

    b) existing regulations must be made synchronous and sufficient in order to be

    a definitive reference TPGR teams, such as technical regulations that have not

    been there for a while it's recommended to make PERDA fill the kekososngan,

    c) for which difficult cases encountered such cases already get free pustasan of

    penagdilan should not be made a rule that states no longer allowed to be

    processed by the SE team, as it collides with the principle of legal certainty and

    well-laws. So it is necesssry also to do judicial review of article 6 paragraph (1)

    of 2004 on the state treasury.

    Keywords: Losses Country / region, TP-S.

  • ix

    KATA PENGANTAR

    Assalamu’alaikum,Wr.Wb.

    Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang

    telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa

    menyelesaikan tesis dengan judul “Model Penyelesaian Kerugian

    Negara/Daerah Lewat Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (

    TP-TGR); Studi Kasus di Kabupaten Rembang”. Penyusunan tesis ini

    dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persayaratan memperoleh gelar

    Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas

    Muhammadiyah Surakarta.

    Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari

    bimbingan, pengarahan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena

    itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

    setulusnya kepada;

    1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S selaku Rektor Universitas

    Muhammadiyah Surakarta.

    2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, sebagai Direktur Program

    Pasca Sarjan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

    3. Wardah Yuspin, S.H, M.Kn., P.Hd, selaku Ketua Program Studi

    Magister Ilmu hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas

    Muhamamdiya Surakarta.

    4. Prof.Dr.Harun, SH.M.Hum, selaku mantan Ketua Program Studi

    Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

  • x

    5. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang dalam

    kesibukannya telah meluangkan waktunya dengan penuh keihlasan

    untuk memberikan bimbingan dan motivasi sehingga tesis ini bisa

    terwujud.

    6. Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II

    yang telah mengorbankan fikiran dan waktunya penuh dengan

    kesabaran dan keihlasan sehingga tesis ini bisa saya selesaikan.

    7. Seluruh dosen dan staf karyawan Program Pasca Sarjana Universitas

    Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan sebagian Ilmunya

    dengan penuh keihlasan. Adanya kemudahan dalam pelayanan yang

    diberikan oleh semua staf dan karyawan dalam proses pembelajaran.

    8. Seluruh teman mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum

    seangkatan (Tahun 2010 ) yang telah mendorong dan memberi motivasi

    kepada saya agar bisa menyelesaiakan sekolah ini sampai selesai.

    9. Bapak Bupati Rembang ( H. Moch Salim, M.Hum ) yang tidak ada

    henti – hentinya memerintahkan, mendorong dan memotivasi dengan

    tulus ihklas agar saya untuk studi lagi yang lebih tinggi. Serta

    diberikannya kepercayaan kepada saya untuk menjadi orang yang

    dituakan di Inspektorat Kabupaten Rembang, sehingga memudahkan

    untuk mengakses data yang terkait dengan Kerugian Negara/Daerah di

    Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai bahan kajian dalam tesis ini.

    10. Teruntuk Bapak dan Ibu saya tercinta Bapak Amir Mu’kti (Alm) dan

    Ibu Nuriyati (Alm), yang telah berkorban dimasa hidupnya untuk anak

  • xi

    – anaknya. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali do’a untuk

    keselamatan di akhirat nanti.

    11. Untuk Isteri tercinta Tri Astuti dan anak-anak ku ( Hilda Rika Dina

    Selvia, Aula Dwita Sari dan Aura Qurotu’aini ) salam sayang untuk

    semuanya, yang selalu ada dalam kehidupanku dan merupakan

    penyemangat hidupku.

    12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis

    ini.

    Tidak ada sesuatu yang dapat penulis sampaikan selain untaian do’a

    yang tulus sebagai tanda terimakasih, semoga amal yang telah diberikan

    mendapat imbalan lebih baik dari Allah Swt. Amin.

    Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam tesis

    ini, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan dari

    semua pihak, harapan penulis semoga tesis ini ada manfaatnya bagi penulis

    sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnnya

    Wassalamu’alikum, Wr.Wb.

    Surakarta, April 2017

    Penulis,

    FAHRUDIN

    R100100006

  • xii

    DAFTAR ISI

    Halaman Judul .......................................................................................

    Nota Pembimbing ……………................................................................

    Pengesahan …………….........................................................................

    Pernyataan Keaslian Tesis …………......................................................

    Motto ........................................................................................................

    Abstrak ……………………………………………………….............

    Kata Pengantar .......................................................................................

    Daftar isi ……………………………………………………………......

    BAB 1: PENDAHULUAN …………………………………………...

    A. Latar Belakang Masalah ………………………………………

    B. Rumusan Masalah ……………………………………………..

    C. Tujuan ………………………………………………………...

    D. Manfaat ……………………………………………………….

    E. Landasan Teori ………………………………………………....

    F. Metodologi ……………………………………………………

    1. Jenis penelitian …………………………………………….

    2. Sumber dan Jenis Data …………………………………….

    3. Sampel penelitian …………………………………………

    4. Lokasi Penelitian …………………………………………..

    5. Analisas Data ………………………………………………..

    G. Sistimatika Penulisan …………………………………………..

    i

    ii

    iv

    v

    vi

    vii

    ix

    xii

    1

    1

    11

    11

    11

    12

    14

    14

    15

    16

    16

    16

    17

  • xiii

    BAB II: KAJIAN PUSTAKA ………………………………………….

    A. Pengertian Tentang Keuangan Negara/Daerah ……..………

    B. Pengertian Barang Milik Negara/Daerah …………..………...

    C. Pengertian Kerugian Negara/Daerah ……………..…………..

    D. Ragam Modus Kerugian Negara/Daerah...…….……………..

    E. Sumber Informasi Diketahuinya Kerugian Negara/Daerah

    Dan Cara Menghitung Kerugian Negara Daerah....................

    F. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah lewat tuntutan

    Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) …….

    1. Ragam Dasar Hukum TP-TGR ………………..………….

    2. Ruang Lingkup Penyelesaian TP-TGR …………………...

    3. Pemantauan Dan Pelaporan Penyelesaian Kerugian

    Negara/Daerah …......................................................................................

    a. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.........

    b. Pelaporan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah .............

    c. Pelaporan Atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

    Terhadap Bendahara..............................................................................

    4. Kewenangan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah

    a. Kewenangan pengenaan ganti kerugian negara/daerah

    terhadap bendahara …………………………………….

    b. Kewenangan pengenaan ganti kerugian negara/daerah

    terhadap pegawai negeri bukan bendahara ………………

    5. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan …..……………..

    19

    19

    23

    26

    29

    37

    38

    38

    55

    63

    63

    65

    65

    67

    68

    70

    77

  • xiv

    a. Hasil Pengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan

    Langsung Bendahara Atau Kepala Satuan Kerja (SKPD)

    b. Hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, hasil

    pengawasan aparat pengawasan fungsional dan

    perhitungan ex officio …………………………………

    c. Penyelesaian kerugian negara/daerah dengan SKTJM

    (surat keterangan tanggungjawab mutlak) ……………..

    d. Penyelesaian kerugian negara/daerah dengan

    pembebanan kerugian negara sementara ………..………

    e. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan

    Penetapan Batas Waktu …………………………………

    f. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan

    Pembebanan Kerugian Negara ………………...………..

    g. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan

    Pencatatan ……………………………………………....

    h. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan

    Perhitungan Ex Officio dan Pihak Lain …...……………

    6. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan...……..…………

    a. Upaya Damai ...……………………..….......……………

    b. Tuntutan Ganti Rugi Biasa ……………..………………..

    c. Pencatatan ……………………………………….………

    7. Penghapusan Kerugian Negara/ Daerah ……..……….....

    8. Tenggang Waktu Daluwarsa TP-TGR …….……………..

    78

    83

    86

    97

    98

    104

    110

    113

    117

    117

    118

    118

    119

    127

  • xv

    9. Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah ……..……………

    10. Sanksi Administratif Dan/Atau Sanksi Pidana Dalam

    Penyelesaian Kerugian Negera/Daerah …………………………

    BAB III: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ……………………...

    A. Kondisi Geografis Daerah.....…………………………………….

    B. Gambaran Umum Demografi........…………………………….....

    C. Kebijakan Pemerintah Daerah..………………………………….

    D. Organisasi Pemerintah DaerahKabupaten Rembang……………

    E. Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Daerah......................

    BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……………

    A. Pelaksanaan TP-TGR Di Kabupaten Rembang ………..…..

    1. Deskripsi Kasus dan perkembanganya ………..………..

    a. Kasus yang masih berupa Informasi Kerugian Daerah

    berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI ……….……….

    b. Kasus Kerugian Daerah yang Dilakukan oleh Pengelola

    BUMD) ………………………………………..……….

    c. Kasus Kerugian Daerah yang Dilakukan oleh PNS Non

    Bendahara atau Pejabat Lainnya ………………………

    2. Instrumen Hukum, dan Penyelesaian Kasus Oleh Majelis

    TP-TGR ………………………………………………….…

    a. Instrument hukum ……………………………………

    129

    130

    135

    135

    136

    137

    138

    139

    141

    141

    141

    141

    157

    161

    164

    164

  • xvi

    b. Penyelesain kasus, dan hambatannya…………………...

    a. Kasus-Kasus Yang Telah Selesai …………………

    b. Kasus-Kasus Yang Sedang Diproses Dan Kasus-

    Kasus Yang Belum Ditindaklanjuti Sama Sekali …..

    c. Kasus Tidak Dapat Ditindaklanjuti Karena Alasan

    Tertentu ……………………………………………...

    B. Model penyelesaian kerugian negara/daerah kedepan ….…

    1. Kelembagaan (pembentukan, tugas dan Prosedur

    Penyelesaian ) ……………………………………………..

    a. Pembentukan dan tugas …………………………….

    b. Prosedur Penyelesaian dan Persyaratan.........................

    2. Singkronisasi Norma …………………………………….

    3. Rasionalisasi kewenangan ……………………………….

    BAB V: PENUTUP …………………………………………………..

    A. Simpulan …………….……………………………………….

    B. Rekomendasi ...………………………………………………

    DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………...

    168

    172

    175

    177

    185

    186

    186

    188

    196

    200

    203

    203

    204

    205