MODEL PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 - 0393Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

365

MODEL PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYAPERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Almasdi [email protected]

SuarmanLembaga Penelitian Universitas Riau

ABSTRACT

Poverty is fenomenal problem in the history of Indonesia as nation-state. The poverty causes neglected andisolated areas where development disparity appears and affects the increasing lag of poor villages. One of theregencies in Province of Riau felt this condition is Regency of Kepulauan Meranti. Most of villages, there are 59vilages (80.82%), are disadvantaged areas. The total of household are 45,564, and 56.76% of them (25,863household) are poor which consist of 114,496 souls. Whereas this area has strategic geographic location becauseit is in the line of shipping and international trade Selat Malaka, near to neighbor country Malaysia andSingapore, and has potential as hinterland area of free trade zone Batam, Bintan, and Karimun (FTZ-BBK). Thepurpose of this research is to arrange the strategic plan model of disadvantaged area development in effort ofaccelerating rural economic development. The research conducted through survey by using developmentresearch. Technique used for sampling is purposive sampling method and analysis method used for this researchis method of quantitaive and qualitative descriptive. The research found that the strategy of rural areadevelopment in effort to spur economic growth is cross-sectoral approach in all fields. In addition, the researchalso found the model of decreasing number of poor families by referring to four strategy principles of decreasingnumber of poor families.

Key words: disadvantaged areas, poverty, economic acceleration

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation-state. Kemiskinantersebut menyebabkan daerah terabaikan dan terisolir. Ketimpangan pembangunan muncul danberdampak terhadap semakin tertinggalnya perkampungan miskin terebut. Salah satu kabupaten diProvinsi Riau yang merasakan kondisi tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagianbesar dari desa yang ada yakni 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tanggasebanyak 45.564 KK, dan sebesar 56,76% (25.863 KK) merupakan rumah tangga miskin yang terdiridari 114.496 jiwa. Pada hal daerah ini memiliki letak geografis yang strategis karena berada di jalurpelayaran dan perdagangan internasional selat malaka, berdekatan dengan negara tentanggaMalaysia dan Singapura, serta berpotensi sebagai daerah hinterland dari kawasan Free Trade ZoneBatam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK). Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana strategismodel pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatam pembangunan ekonomi dipedesaan. Penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (DevelopmentalResearch). Untuk pengambilan sampel masyarakat miskin digunakan teknik pengumpulan datadengan metode purposive sampling, analisis digunakan adalah metode deskriptif kuantitaif dankualitatif. Penelitian ini menemukan strategi pengembangan daerah pedesaan dalam upaya memacupertumbuhan ekonomi daerah dengan pendekatan lintas sektoral di semua bidang. Penelitian jugamenemukan model penurunan jumlah keluarga miskin dengan mengacu kepada empat prinsipstrategi penurunan jumlah keluarga miskin.

Kata kunci: daerah tertinggal, kemiskinan, percepatan ekonomi

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by E-Journal STIESIA Surabaya (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)

https://core.ac.uk/display/230808956?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

366 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 18, Nomor 3, September 2014 : 365 – 386

PENDAHULUANKemiskinan terus menjadi masalah

fenomenal sepanjang sejarah Indonesia se-bagai nation state. Kemiskinan telah mem-buat jutaan anak-anak tidak bisa me-ngenyam pendidikan yang berkualitas, ke-sulitan membiayai kesehatan, kurangnyatabungan dan tidak adanya investasi,kurangnya akses ke pelayanan publik,kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnyajaminan sosial dan perlindungan terhadapkeluarga. Kemiskinan memperkuat arusurbanisasi ke kota. Kemiskinan menyebab-kan jutaan rakyat memenuhi kebutuhanpangan, sandang dan papan secara terbatas.Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desarela mengorbankan apa saja demi ke-selamatan hidupnya (safety life). Kemiskinanmenyebabkan keterbelakangan pendudukdan termarginalkan kehidupan mereka.Mereka tidak punya akses baik aksespengembangan ekonomi maupun aksesterhadap kebijakan. Mereka menerima apaadanya. Dampak ini menyebabkan daerahmereka merasa terabaikan dan terisolir.Ketimpangan pembangunan muncul danberdampak terhadap semakin tertinggalnyaperkampungan miskin tersebut.

Salah satu kabupaten yang merasakanketimpangan dan banyaknya daerah ter-tinggal di Propinsi Riau adalah KabupatenKepulauan Meranti. Kabupaten tersebut

merupakan pemekaran dari kabupateninduk yakni Kabupaten Bengkalis. Kabu-paten Kepulauan Meranti merupakan salahsatu kabupaten otonomi baru yang di-bentuk berdasarkan Undang-Undang No-mor 2 Tahun 2009. Kabupaten KepulauanMeranti memiliki 5 (lima) kecamatandengan luas daerah 3.707.84 km2. Jumlahpenduduk sebanyak 216.329 jiwa. Untuklebih jelasnya luas daerah dan jumlahpenduduk berdasarkan kecamatan disajikanpada Tabel 1.

Daerah ini merupakan daerah yangterdiri dari empat gugus pulau besar, danmerupakan salah satu kabupaten kepulauanyang ada di Provinsi Riau. Bila ditinjau darigeografis, Kabupaten Kepulauan Merantiberada di jalur pelayaran dan perdaganganinternational Selat Malaka dan dua Negaratetangga yakni Malaysia dan Singapura. Halini tentunya dapat dijadikan peluang bagipengembangan potensi ekonomi di Kabu-paten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti jugaberdekatan dengan pengembangan Batamsebagai Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (KPBPB) yang diaturmelalui Peraturan Pemerintah Nomor 46tahun 2007 dan bahagian yang tidak ter-pisahkan dari Free Trade Zone Batam, Bintandan Karimun (FTZ-BBK).

Tabel 1Luas Daerah dan Jumlah Penduduk kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012

(keadaan sebelum pemekaran kecamatan)

No KecamatanLuas Darah Jumlah

PendudukKm2 Ha % Jiwa %

1 Tebing Tinggi 849,50 84.950 22,91 85.742 39,642 Tebing Tinggi Barat 587,33 58.733 15,84 16.113 7,453 Rangsang 680,50 68.050 18,35 31.060 14,364 Rangsang Barat 241,60 24.160 6,52 34.370 15,895 Merbau 1.348,91 134.891 36,38 49.044 22,67

Jumlah 3.707,84 370.784 100,00 216.329 100,00Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2012

Model Pengembangan Daerah Tertinggal ... – Syahza, Suarman 367

Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ)yang sebelumnya telah diamanatkan olehUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2007tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (KPBPB), berubah menjadisuatu usaha untuk mempercepat pe-ngembangan ekonomi di wilayah tertentuyang bersifat strategis bagi pengembanganekonomi nasional dan untuk menjaga ke-seimbangan kemajuan suatu daerah dalamkesatuan ekonomi nasional yang denganKawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEKadalah kawasan dengan batas tertentudalam wilayah hukum Negara KesatuanRepublik Indonesia yang ditetapkan untukmenyelenggarakan fungsi perekonomiandan memperoleh fasilitas tertentu (Zainal,2010).

Kedudukan strategis Kabupaten Ke-pulauan Meranti yang berdekatan denganBatam sebagai FTZ terhadap Singapuraakan memberikan berbagai peluang pe-ngembangan kawasan hinterland Batam,melalui penetapan peran sinergis terhadappengembangan aktifitas ekonomi dan sosial,baik untuk jangka pendek, jangka me-nengah maupun jangka panjang. Kawasanhinterland Batam (dalam hal ini wilayahKabupaten Kepulauan Meranti) dapat me-mainkan peranannya sebagai aktivitaspengembangan daerah baru dan penyanggaekonomi Kota Batam. Kabupaten Kepulau-an Meranti sebagai salah satu hinterlandBatam dapat menjadi key success factor danstimulator bagi penyelenggaran KawasanEkonomi Khusus Batam Bintan danKarimum (KEK-BBK). Disamping itu dapatpula mentransformasi diri agar memilikidaya saing dalam menangkap berbagaipeluang ekonomi KEK-BBK. Pengembangankawasan Kabupaten Kepulauan Merantiuntuk mendukung KEK-BBK harus di-cermati sejak dini agar berbagai konseppengembangan wilayah di Kabupaten Ke-pulauan Meranti benar-benar fokus danterstruktur dengan baik.

Dalam upaya menciptakan KabupatenKepulauan Meranti sebagai hinterland KEKBatam, diperlukan arah pengembangan

antara lain memperkuat fungsi KabupatenKepulauan Meranti di bidang pertanian,perkebunan, perikanan, infra struktur, pe-ningkatan sumber daya manusia tempatan,pariwisata, yang kesemuanya itu tentunyaharuslah sejalan dengan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Meranti itusendiri.

Tantangan yang dihadapi oleh daerahotonom yang baru khususnya KabupatenKepulauan Meranti adalah peningkatanpembangunan daerah dan kemandiriandalam pembangunan dengan kendala ke-tersediaan sumberdaya di daerah. Dengandemikian penentuan kebijakan dan strategipembangunan ekonomi yang tepat sangatdiperlukan. Arah penentuan kebijakan stra-tegi tersebut adalah tercapainya ktriteria-kriteria prioritas pembangunan berupapenurunan bentuk-bentuk ketimpangan, ke-bijakan yang sesuai dengan keinginanmasyarakat dan pembangunan yang mam-pu meningkatkan pertumbuhan daerah.Sedangkan harapan dari pelaksanaan oto-nomi daerah itu sendiri adalah terciptanyakesejahteraan masyarakat yang semakinmeningkat. Dalam kaitan tersebut, salahsatu langkah yang perlu dilakukan peme-rintah daerah adalah merumuskan ke-bijakan pembangunan yang tepat dan ter-arah (Syamsuar, 2010).

Berdasarkan data dari Pemerintah Dae-rah Kabupaten Kepulauan Meranti (2012) didaerah tersebut terdapat 73 desa (Tebel 2).Sebagian besar dari desa yang ada yaknisebanyak 59 desa (80,82%) merupakan desatertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak45.564 KK, dan sebesar 34,84% (15.876 KK)merupakan rumah tangga miskin. Banyak-nya desa tertinggal dan keluarga prasejah-tera di daerah ini merupakan indikasibahwa pembangunan ekonomi selama ini(semasa bergabung dengan kabupateninduk) belum menyentuh rakyat lapisanbawah sehingga dengan adanya krisis me-nyebabkan daerah-daerah pedesaan yangterpencil menjadi rentan sehingga terpurukmenjadi daerah miskin. Hal ini disebabkanselain oleh karena kebijaksanan yang salah


dan distortif pada masa lalu juga karenakondisi wilayah Kabupaten KepulauanMeranti merupakan wilayah pesisir.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabu-paten Kepulauan Meranti sebagai daerahotonom baru adalah peningkatan pem-bangunan daerah dan kemandirian dalampembangunan tersebut. Pelaksana kebijakandi daerah harus dapat meningkatkan ke-sejahteraan rakyat melalui pembangunanyang merata dan berimbang di setiapkecamatan. Dengan kondisi dan potensiyang ada, maka diperlukan suatu kebijakanyang dapat mendorong pertumbuhan danpercepatan ekonomi di Kabupaten kepulau-an Meranti dengan tingkat kesejangan yangminimal.

Posisi Kabupaten Kepulauan Merantiyang sangat menguntungkan dari segihinterland KEK Batam, maka ketimpangandan kesenjangan ekonomi di daerah dapatdi kurangi dengan memacu pertumbuhanekonomi melalui pengembangan potensiyang ada. Salah satu cara untuk mengatasikesenjangan ini adalah dengan programpembangunan ekonomi untuk member-dayakan masyarakat pedesaan. Sesuai de-ngan ketersediaan sumberdaya alam dansumberdaya manusia yang ada di pedesaanmaka program pembangunan ekonomiyang cocok adalah pembangunan ekonomiyang berbasis sumberdaya pertanian pe-desaan dan tidak membutuhkan tenagakerja yang terampil dan berpendidikantinggi. Program ini dapat berbentuk pem-

bangunan pertanian tanaman perkebunan,tanaman makanan dan hortikultura sertaperikanan.

Dari uraian yang dikemukakan, makapenelitian ini diharapkan dapat menemu-kan model pengembangan daerah tertinggaldalam upaya percepatam pembangunanekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulau-an Meranti Propinsi Riau. Hasil penelitianini diharapkan dapat sebagai masukan ke-pada Pemerintah Kabupaten KepulauanMeranti dalam upaya membangun kabu-paten yang mandiri. Berkaitan dengan pe-nelitian ini, beberapa pertanyaan berikutdapat dijadikan acuan dalam menyusunperumusan model pengembangan daerahtertinggal dalam upaya percepatam pem-bangunan ekonomi pedesaan di KabupatenKepulauan Meranti Propinsi Riau, yaitu: 1)Seberapa besar potensi sektor ekonomi un-tuk dikembangkan dalam hal perwilayahanpengembangan potensi ekonomi berbasisagribisnis guna meningkatkan kesejahtera-an masyarakat pedesaan Kabupaten Ke-pulauan Meranti; 2) Seberapa besar potensiperekonomian daerah, yang terkait denganstruktur ekonomi, potensi sumberdaya,perkembangan dan keterkaitan sektoralyang berpengaruh dalam pengentasan ke-miskinan di daerah pedesaan; 3) Bagai-manakah perumusan model pengembangandaerah tertinggal dalam upaya percepatanpembangunan ekonomi pedesaan di Kabu-paten Kepulauan Meranti.

Tabel 2Jumlah Rumah Tangga, Desa, Rumah Tangga Miskin, dan Desa Tertinggal di Kabupaten

Kepulauan Meranti Tahun 2012 (keadaan sebelum pemekaran kecamatan)

No Kecamatan RumahTangga

JumlahDesa

Rumah tanggaMiskin

DesaTertinggal

Miskin % Desa %1 Tebing Tinggi 17.745 16 4.953 27,91 10 62,502 Tebing Tinggi Barat 3.585 8 1.598 44,57 6 75,003 Rangsang 6.729 13 2.843 42,25 11 84,624 Rangsang Barat 6.608 15 2.307 34,91 14 93,335 Merbau 10.897 21 4.175 38,31 18 85,71

Jumlah 45.564 73 15.876 34,84 59 80,82Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2012


Penelitian ini secara umum bertujuanuntuk menyusun rencana strategis modelpengembangan daerah tertinggal dalamupaya percepatan pembangunan ekonomipedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti,dan secara khusus penelitian ini bertujuanuntuk: 1) Menentukan strategi percepatanpembangunan ekonomi masyarakat di pe-desaan melalui pemanfaatan potensi sektorekonomi guna meningkatkan kesejahteraanmasyarakat pedesaan di Kabupaten Ke-pulauan Meranti; 2) Menentukan potensiperekonomian daerah, yang menyangkutstruktur ekonomi, potensi sumberdaya, per-kembangan dan keterkaitan sektoral yangberpengaruh dalam pengentasan kemiskin-an di daerah pedesaan yang berbasis agri-bisnis; 3) Menentukan perumusan modelpengembangan daerah tertinggal dalamupaya percepatam pembangunan ekonomipedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

TINJAUAN TEORETISPemberdayaan Masyarakat dan Kemiskin-an

Paradigma pembangunan telah di-warnai konsep pemberdayaan yang me-libatkan pemerintah, swasta, dan masya-rakat, sehingga ketiga pihak memiliki tang-gung jawab yang seimbang dalam mencapaitujuan pembangunan di segala bidang.Ketiga komponen tersebut harus bersinergidalam perencanaan, pelaksanaan, dan pe-nilaian terhadap hasil-hasil pembangunanyang dilaksanakan. Pemerintah dan peme-rintah daerah diharapkan mampu meng-koordinasikan berbagai program atau ke-giatan yang ada, masyarakat diharapkanberpartisipasi aktif, dan swasta seharusnyaberkontribusi secara wajar didalam pem-bangunan daerah sebagai implementasitanggung jawab sosialnya (Sumaryo, 2011).

Pemberdayaan masyarakat terkait eratdengan faktor internal dan eksternal. Tanpamengecilkan arti dan peranan salah satufaktor, sebenarnya kedua faktor tersebutsaling berkontribusi dan mempengaruhisecara sinergis dan dinamis. Meskipun daribeberapa contoh kasus yang disebutkan

sebelumnya faktor internal sangat pentingsebagai salah satu wujud self-organizing darimasyarakat namun kita juga perlu mem-berikan perhatian pada faktor eksternalnya.Pemberdayaan masyarakat sebagai salahsatu tema sentral dalam pembangunanmasyarakat seharusnya diletakkan dan di-orientasikan searah dan selangkah denganparadigma baru pendekatan pembangunan.Paradigma pembangunan lama yang ber-sifat top-down perlu direorientasikan menujupendekatan bottom-up yang menempatkanmasyarakat atau petani di pedesaan sebagaipusat pembangunan atau sering dikenaldengan semboyan put the farmers first. Para-digma pembangunan yang baru tersebutjuga harus berprinsip bahwa pembangunanharus pertama-tama dan terutama dilaku-kan atas inisitaif dan dorongan kepenting-an-kepentingan masyarakat. Masyarakatharus diberi kesempatan untuk terlibat didalam keseluruhan proses perencanaan danpelaksanaan pembangunannya. Keterlibat-an tersebut termasuk pemilikan sertapenguasaan aset infrastrukturnya sehinggadistribusi keuntungan dan manfaat akanlebih adil bagi masyarakat (Pemberdayaan,2009).

Dari data Bank Dunia, penyebab dasarkemiskinan adalah: (1) kegagalan ke-pemilikan terutama tanah dan modal; (2)terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhandasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakanpembangunan yang bias perkotaan dan biassektor; (4) adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yangkurang mendukung; (5) adanya perbedaansumber daya manusia dan perbedaanantara sektor ekonomi (ekonomi tradisionalversus ekonomi modern); (6) rendahnyaproduktivitas dan tingkat pembentukanmodal dalam masyarakat; (7) budaya hidupyang dikaitkan dengan kemampuan se-seorang mengelola sumber daya alam danlingkungannya; (8) tidak adanya tata peme-rintahan yang bersih dan baik (goodgovernance); (9) pengelolaan sumber dayaalam yang berlebihan dan tidak ber-wawasan lingkungan (Sahdan, 2009). Ke-


lemahan pembangunan di masa lalu tidakmelibatkan masyarakat miskin sebagaiaktor pelaku pembangunan, mereka lebihbanyak terlibat sebagai buruh kasar dalampelaksanaan pembangunan. Keterbatasanberfikir juga menjadi penghalang dapat ikutcampur dalam proses pembangunan. Ke-tidak mampuan ini menyebabkan timbul-nya masyarakat miskin dan daerah miskin.

Konsep Daerah tertinggal dan PusatPertumbuhan

Daerah-daerah tertinggal sulit untukditingkatkan kesejahteraannya karena selainpembangunan yang selama ini distortif jugakarena masyarakat pedesaan tersebut ber-ada dalam posisi yang tidak menguntung-kan; seperti pendidikan dan keterampilanyang rendah, tidak ada modal usaha, tidakpunya tanah atau luasnya yang tidak layakdan lain-lain. Di samping itu masyarakatdaerah tertinggal tersebut relatif terisolirdengan jumlah penduduk yang relatifjarang sehingga potensinya untuk ber-kembang menjadi terhambat. Untuk meng-atasi kesenjangan ini maka perlu dilakukanterobosan dalam bentuk program penataanruang, penataan pemukiman penduduk,dan penyempurnaan sarana dan prasaranasehingga tingkat kesejahteraan masyarakatdapat ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggibelum tentu akan mencerminkan distribusipendapatan yang adil dan merata karenapertumbuhan ekonomi ini bisa saja hanyadinikmati oleh sekelompok kecil masya-rakat, terutama di perkotaan, sedangkanmasyarakat pedesaan mendapat porsi yangkecil dan tertinggal. Berdasarkan data yangada, di daerah Riau terjadi kesenjangan(disparitas) terutama antar daerah dansektor serta antar golongan masyarakat.Demikian juga kesenjangan antara daerahperkotaan dan pedesaan serta antargolongan dalam masyarakat. Kesenjanganini cukup berbahaya karena menyimpanpotensi konflik kerusuhan dan kecemburu-an sosial yang pada gilirannya membahaya-kan kestabilan nasional. Akibat lanjut dari

kesenjangan ini adalah munculnya daerah-daerah tertinggal dan miskin yang ter-belakang dalam pembangunan terutamadaerah-daerah di pedesaan. (Syahza, 2005).

Kesenjangan di daerah tertinggal inisemakin diperburuk karena adanya ke-senjangan dalam pembangunan antar sek-tor, terutama antara sektor pertanian (basisekonomi pedesaan) dan non-pertanian(ekonomi perkotaan). Di daerah pedesaansektor pertanian sampai saat ini masihmemberikan kontribusi yang tinggi ter-hadap perekonomian pedesaan, karenasebagian besar kegiatan pertanian masihdilaksanakan secara konvensional. Hal initerjadi tidak saja dilingkup pembangunanpertanian di wilayah kabupaten, tapi jugakegiatan tersebut dilakukan di wilayahperkotaan. Di daerah pedesaan dalampengembangan sektor pertanian terlihatperan dominan pedagang pengumpul danbandar besar (produsen sekunder) sebagaipenguasa modal dan mengatur tataniagakomoditi pertanian. Akibatnya petani se-bagai produsen primer diperkirakan hanyamemperoleh manfaat keuntungan darikegiatan usaha tani dan tataniaga sekitar 5-15 persen, bahkan sering merugi. Sementara15-95 persen manfaat keuntungan diperoleholeh produsen sekunder (Kastaman, 2007).

Bagi Indonesia dalam pembangunan dimasa datang akan menghadapi tiga ke-lompok permasalahan mendasar, yaitu;Pertama, lapangan kerja produktif danpengangguran. Masalah ini terkait denganketimpangan antara produktivitas tenagakerja di sektor pertanian dan produktivitasdi sektor sekunder (industri dan kontruksi);Kedua, ketimpangan pada perimbangankekuatan di antara golongan-golonganmasyarakat sebagai pelaku aktif dalamproses produksi dan distribusi barang danjasa; dan ketiga, ketidakseimbangan ekono-mi antar daerah (Syahza, 2007).

Kesenjangan Ekonomi MasyarakatPenyebab kesenjangan ekonomi di

dalam negeri adalah kebijakan-kebijakanpemerintah lebih mengutamakan ke-


pentingan pemodal industri di kota-kotaketimbang rakyat pedesaan. Di tingkat desa,pemerintah lebih banyak menerapkan ke-bijakan yang menguntungkan sebagiankecil elit desa daripada sebagian besarburuh tani (Alim, 2007). Hasil penelitianSyahza. A dan Suarman (2008), menjelaskanuntuk mengatasi kesenjangan antaradaerah-daerah tertinggal dan maju inipemerintah melakukan berbagai usahauntuk mengkatrol daerah tertinggal sekali-gus memberdayakan keluarga miskin (pe-tani), antara lain dengan memacu per-tumbuhan ekonomi melalui bantuan modal,meningkatkan pendidikan dan keterampil-an, memberikan bimbingan dan pelatihan.Di dalam sektor pertanian, dikenal ber-macam-macam jenis kredit untuk mem-bantu permodalan usaha petanian, per-ikanan, dan perkebunan. Namun usahayang dilakukan tersebut belum mampumengangkat kesejahteraan rakyat, khusus-nya masyarakat pedesaan. Untuk itu perluadanya terobosan melalui pemberdayaanekonomi rakyat. Terobosan ini dilakukanharus disesuaikan dengan potensi masya-rakat dan ketersediaan sumberdaya yangada, misalnya bantuan modal dan pen-dampingan untuk membantu pemasarandan manajemen produksi. Untuk ke-berhasilan program ini adalah pentingbahwa program bimbingan dan pelatihanini harus dilakukan secara berkesinambung-an untuk beberapa periode dan dievaluasi.

Di Indonesia sebagian besar rakyathidup pada sektor pertanian dan sektor inimasih memberikan kontribusi yang besarpada perekonomian negara, maka pember-dayaan ekonomi rakyat juga berarti mem-bangun ekonomi pertanian dengan lebihbaik. Lebih lanjut diungkapkan Suyono(2007), dalam upaya pemberdayaan ekono-mi masyarakat pedesaan, sektor pertanianharus menjadi sasaran utama. Sektor iniharus dijadikan pijakan kokoh, sehingga dipedesaan dapat tercapai swasembada ber-bagai produk pertanian, terutama pangan,sebelum memasuki era pengindustrian.Lebih khusus, ketahanan pangan lokal

harus tercapai lebih dahulu dan pertanianharus mendapatkan prioritas utama.

Dalam pemberdayaan masyarakat pe-desaan diperlukan konsistensi. Hal ituharus menjadi konsepsi yang benar-benarmemungkinkan masyarakat pedesaan un-tuk dapat bertahan dalam situasi per-ekonomian yang serba sulit seperti saat ini.Selain itu, meningkatkan harkat dan marta-bat serta kemampuan dan kemandirianyang nantinya dapat menciptakan suasanakondusif. Jadi, hal itu memungkinkanmasyarakat pedesaan untuk berkembangdan memperkuat daya saing serta potensiyang dimiliki. Pemberdayaan masyarakatpedesaan juga harus mampu memberikanperlindungan yang jelas terhadap masya-rakat. Upaya perlindungan dimaksudkanuntuk mencegah terjadinya persainganyang tidak seimbang akibat berlakunyamekanisme pasar dan eksploitasi yang kuatterhadap yang lemah. Dalam hal ini,tampaknya sulit diterapkan mekanismepasar. Masyarakat desa jelas akan kalahbersaing. Mereka tidak punya apa-apaselain tenaga-tenaga yang pada umumnyakurang terlatih (Basri, 2007). Banyak faktoryang dijadikan sebagai tolok ukur suatudesa masuk dalam kategori desa tertinggal.Faktor-faktor itu adalah ketersediaan jalanutama desa, lapangan usaha bagi mayoritaspenduduk, fasilitas pendidikan, fasilitaskesehatan, fasilitas komunikasi, kepadatanpenduduk per km2, sumber air minum,sumber bahan bakar, persentase pengguna-an listrik dan persentase pertanian (Yunita,2006).

Menurut Edy (2009), tolak ukur ber-hasilnya pembangunan daerah tertinggaldalam konteks pembangunan nasionaldidasari pada 3D atau tiga daya, yaitu: 1)daya struktur; 2) daya masyarakat; dan 3)daya koordinasi lintas-sektor yang men-cakup program pembangunan antar sektor,antar daerah, dan pembangunan khusus.Dalam pelaksanaan, ketiga daya itu harusdilakukan secara terpadu, terarah, dansistematis. Pada akhirnya, pemberian ruangdan kesempatan yang lebih besar kepada


rakyat untuk berpartisipasi dalam pem-bangunan dapat bersinergi dengan upayamenanggulangi pengangguran, kemiskinan,dan ketidakmerataan.

Pembangunan daerah tertinggal me-rupakan upaya terencana untuk mengubahsuatu daerah yang dihuni oleh komunitasdengan berbagai permasalahan sosial eko-nomi dan keterbatasan fisik menjadi daerahyang maju dengan komunitas yang kualitashidupnya sama atau tidak jauh tertinggaldibandingkan dengan masyarakat Indo-nesia lainnya. Pembangunan daerah terting-gal berbeda dengan penanggulangan ke-miskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidakhanya meliputi aspek ekonomi, tetapi jugaaspek sosial, budaya, dan keamanan, bah-kan menyangkut hubungan antara daerahtertinggal dan daerah maju. Kesejahteraankelompok masyarakat yang hidup di daerahtertinggal, memerlukan perhatian dan ke-berpihakan yang besar dari pemerintah.

Hasil penelitian Suhendra (2010), untukmemacu pelaksanaan pembangunan didaerah tertinggal, diperlukan investasi un-tuk modal awal pembangunan. Pelaksanaanpembangunan ekonomi pada suatu wilayahinvestasi merupakan satu bagian yangpenting dari pembangunan tersebut. Ter-utama dalam upaya meningkatkan per-tumbuhan ekonomi. Melalui investasi akantersedia berbagai sarana produksi yangdapat dioptimalkan dalam menghasilkanotput dan nilai tambah sehingga meningkat-kan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan investasi secara umum dapatdilakukan oleh pemerintah dan swasta.Investasi pemerintah pada umumnya di-alokasikan untuk pembiayaan pembangun-an fisik dan nonfisik yang tidak dapatdibiayai dan dilaksanakan oleh masya-rakat/swasta. Khusus untuk negara yangsedang berkembang, kemampuan peme-rintah untuk biaya investasi tersebut sangatterbatas terutama untuk prasarana dansarana infrastruktur.

METODE PENELITIANPenelitian dilakukan melalui survey

dengan metode perkembangan (Develop-mental Research). Guna mendapatkan infor-masi secara umum tentang keadaan daerah-daerah yang potensial untuk dikembang-kan, maka penelitian ini banyak me-manfaatkan data primer yang didapatkanmelalui survey. Data sekunder hanya ber-sifat sebagai pendukung.

Secara spesifik ruang lingkup studiModel Pengembangan Daerah Tertinggaldalam Upaya Percepatam PembangunanEkonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulau-an Meranti dapat diterangkan sebagaiberikut: 1) Analisis Kebijaksanaan Pem-bangunan Daerah. Meliputi kebijaksanaanpengembangan tataruang daerah, pe-ngembangan ekonomi daerah, sektor-sektorprioritas/strategis yang perlu diperhatikandalam pengembangan daerah tertinggal; 2)Kajian terhadap wilayah yang mempunyaiindikasi potensial untuk pengembangandaerah tertinggal; 3) Analisis ekonomiwilayah studi; 4) Kajian terhadap saranadan prasarana yang dibutuhkan untukpengembangan desa tertinggal.

Penelitian dilakukan di daerah Kabu-paten Kepulauan Meranti Propinsi Riaudengan pemilihan lokasi dilakukan secaracluster di daerah pedesaan dengan per-timbangan jumlah desa tertinggal, keluargamiskin dan jumlah penduduk per kecamat-an. Untuk pengambilan sampel masyarakatmiskin digunakan teknik pengumpulandata dengan metode purposive sampling.Metode ini digunakan dengan pertimbang-an bahwa letak lokasi penelitian yangberpencaran, karakteristik masyarakat se-bagai objek penelitian yang beragam, daninformasi yang diperlukan dapat diperolehmelalui kuesioner dan wawancara secaramendalam.

Data yang dikumpulkan merupakaninformasi dari masyarakat dan pemukamasyarakat di pedesaan, antara lain:potensial wilayah untuk pengembangan,


komoditas yang telah diusahakan masya-rakat pedesaan dan komoditas yang ber-potensi untuk dikembangkan, sarana danprasarana yang dibutuhkan; data sosial danekonomi masyarakat. Variabel yang diukurdalam studi ini adalah variabel yang di-perlukan untuk pembangunan desa ter-tinggal yang meliputi kelayakan usaha dankelayakan berkembang di masa depan.

Guna mengetahui kedua kelayakantersebut maka diperlukan data-data yangdapat memberikan informasi dalam studiini, antara lain: 1) Data kebijaksanaan pem-bangunan daerah, yang meliputi; kebijak-sanaan pengembangan tata ruang daerah;kebijkasanaan pengembangan ekonomidaerah; dan kebijaksanaan terhadap sektor-sektor prioritas/strategis yang perlu diper-hatikan dalam pengembangan desa terting-gal; 2) Data wilayah yang mempunyaiindikasi potensial untuk pengembangan,meliputi: analisis ketersediaan lahan, peng-gunaan dan status lahan, status hutan,geologi tata lingkungan dan rencana lintassektoral; 3) Data tata ruang, meliputi: ana-lisis sebaran kegiatan/aglomerasi; analisissistem transportasi; dan analisis hirarkipemukiman; 4) Data ekonomi wilayah,meliputi: kondisi dan pertumbuhan ekono-mi wilayah studi; sektor/komoditas yangmemegang peranan penting; keterkaitanantar sektor; daya tarik wilayah terhadapswasta; sektor-sektor yang mempunyai pe-luang untuk dikembangkan; dan komoditasunggulan/kegiatan usaha yang potensialdikembangkan; 5) Pola kegiatan usaha se-suai dengan kesesuaian lahan dan ke-unggulan komparatif, antara lain: komodi-tas unggulan yang dapat dikembangkan diwilayah studi; dan keterkaitan antarakomoditas ungulan yang dikembangkandengan sektor lain; dan 6) Data kelayakanusaha potensial/komoditas unggulan.

Memperoleh informasi data primerdilakukan dengan metode Rapid RuralAppraisal (RRA), yaitu suatu pendekatanpartisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secaraumum di lapangan dalam waktu yang

relatif pendek. Kelebihan pendekatan iniadalah penelitian bisa mencakup daerahyang lebih luas dalam waktu relatif singkatuntuk mendapatkan informasi yang luassecara umum. Pengumpulan informasi dandata dilakukan secara fleksibel, tidak terikatsecara kaku dengan kuesioner. Dalammetode RRA ini informasi yang di-kumpulkan terbatas pada informasi danyang dibutuhkan sesuai dengan tujuanpenelitian, namun dilakukan dengan lebihmendalam dengan menelusuri sumberinformasi sehingga didapatkan informasiyang lengkap tentang sesuatu hal. Kuesio-ner berperan sebagai pedoman umumuntuk mengingatkan peneliti agar tidak me-nyimpang dari tujuan penelitian (Syahza,2013).

Kekhususan lain dari RRA ini adalahsurvey pengumpulan informasi dilakukanoleh peneliti yang multidisipliner ataupeneliti yang mampu melihat masalahsecara multidisipliner. Untuk mengurangipenyimpangan (bias) yang disebabkan olehunsur subjektif peneliti maka setiap kaliselesai melakukan interview denganresponden dilakukan diskusi diantara pe-neliti, saling tukar informasi tentang suatumasalah tertentu. Kalau ditemui perbedaanpandangan dalam suatu masalah yangdisebabkan oleh adanya informasi yangkeliru atau salah interpretasi maka dilaku-kan konfirmasi terhadap sumber informasiatau dicari informasi tambahan sehinggaakan didapatkan persepsi yang sama di-antara peneliti.

Selain dari data primer juga diperlukandata sekunder yang dikumpulkan darikantor dan instansi yang terkait. Datasekunder ini akan dikonfirmasikan denganinformasi dan data primer yang didapatkanditingkat lapangan.

Data yang telah dikumpulkan dilanjut-kan dengan pentabulasian sesuai dengankebutuhan studi kemudian dilanjutkandengan penganalisaan secara deskriptif. Disamping itu juga dilakukan analisiskuantitatif melalui pendekatan konseppengembangan tata ruang wilayah ditinjau


dari berbagai aspek, serta disesuaikandengan keadaan fisik, ekonomi, kebijakanpemerintah, daya dukung lahan, serta sosialbudaya masyarakat.

Penelitian ini merupakan kajian me-nemukan model pengembangan daerah ter-tinggal dalam upaya percepatan pem-bangunan ekonomi pedesaan di KabupatenKepulauan Meranti. Sasaran yang hendakdicapai adalah memacu pertumbuhan danpercepatan pembangunan di daerah ter-tinggal dengan sasaran peningkatan tarafhidup masyarakat desa tertinggal. Untuk ituperlu diinventarisir sumberdaya yang ber-potensi untuk dikembangkan dari siekonomi, sosial dan budaya masyarakattempatan.

Metode analisis yang digunakan adalahmetode deskriptif, yaitu data dan informasiyang diperoleh dianalisis secara deskriptifterutama terhadap data kualitatif. Datakuantitatif yang diperoleh dianalisis secaradeskriptif kuantitatif dan kualitatif melaluipendekatan konsep ekonomi kerakyatandari berbagai aspek, serta disesuaikan de-ngan keadaan fisik, ekonomi, dan kebijakanpemerintah.

ANALISIS DAN PEMBAHASANKeadaan ekonomi masyarakat di Kabu-

paten Kepulauan Meranti jauh tertinggaldibandingkan dengan keadaan ekonomidaerah lain di Propinsi Riau. KabupatenKepulauan Meranti merupakan kabupatenyang tingkat kemiskinannya sangat tinggi.Dari data yang ada diperoleh informasijumlah rumah tangga miskin sebanyak25.863 rumah tangga (RT) yang terdiri dari114.496 jiwa. Jumlah anak yang bersekolahsebanyak 23.461 anak (berdasarkan Usia 7s/d 18 th) dan jumlah anak tidak sekolah7.474 anak. Dari sisi perkerjaan sebanyak49.070 jiwa bekerja (usia produktif L/P),tidak bekerja (pada usia produktif L/P)sebanyak 23.621 jiwa.

Terkait dengan lapangan usaha, jumlahkepala rumah tangga yang bekerja 23.322KRT (terbagi dalam bidang pertanian,perkebunan, peternakan, perikanan, indus-

tri pengolahan, pertambangan, bangunan,perdagangan, jasa, dan lain sebagainya).Jumlah individu yang berkerja 48.753 (ter-bagi dalam bidang pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan, industri pengolah-an, pertambangan, bangunan, perdagangan,jasa, dan lain sebagainya).

Pelaksanaan pembangunan di Kabu-paten Kepulauan Meranti termasuk agakrumit bila dibandingkan dengan pem-bangunan ekonomi daerah lain di PropinsiRiau. Kondisi ini disebabkan karena adanyakendala yang dihadapi di daerah, antaralain: 1) kondisi geografis yang terdiri daripulau-pulau; 2) angka kemiskinan masihrelatif tinggi; 3) terbatasnya infrastruktur; 4)rendahnya kualitas SDM; dan 5) degradasilingkungan hidup.

Sesuai dengan kondisi daerahnya,Kabupaten Kepulauan Meranti merupakandaerah kepulauan yang berada di wilayahpesisir Propinsi Riau. Faktor geografi ter-sebut menjadi kesulitan utama dalampembangunan, karena membutuhkan danayang besar untuk membangun infra-struktur. Berdasarkan hasil kajian di lapang-an, dapat diketahui dan diidentifikasi angkakemiskinan serta permasalahan pem-bangunan di Kabupaten Kepulauan Me-ranti. Angka Kemiskinan dan Issue Pem-bangunan di Kabupaten Kepulauan Me-ranti, antara lain: 1) angka kemiskinanrelatif tinggi (42,5%), atau 75.000 jiwa; 2)infrastruktur dasar belum memadai (rumahtidak layak huni, jalan, abrasi, air bersih,banjir, pelabuhan, listrik); 3) masih rendah-nya kesadaran masyarakat tentang penting-nya pendidikan, (masih banyak anak usiasekolah yang tidak bersekolah atau tidakmelanjutkan pendidikan); 4) fasilitas sertasarana dan prasarana pendidikan yangrelatif masih terbatas; 5) angka kematian ibudan bayi yang relatif masih tinggi (saranadan prasarana Kesehatan masih belummemadai); 6) penangkapan ikan masihmenggunakan alat tradisional; 7) perkebun-an karet milik masyarakat yang sudah tua,sehingga diperlukan proses revitalisasi


untuk meningkatkan hasil produksi per-kebunan.

Untuk penanggulangi kemiskinan diKabupaten Kepulauan Meranti, prioritasprogram pengembangan difokuskan didaerah yang berpotensi untuk dikembang-kan atau kawasan andalan. Kawasan andal-an Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:Pulau tebing Tinggi, Pulau Rangsang, PulauMerbau, dan Pulau Padang. Berdasarkaninformasi dan hasil kajian di lapangan, didaerah yang berpotensi dikembangkanpusat pertumbuhan. Perspektif pusat per-tumbuhan ekonomi baru di KabupatenKepulauan Meranti, antara lain: 1) Pe-ngembangan kawasan ekonomi khusus diSelatpanjang dan Ransang; 2) Pengembang-an cluster industri berbasis pertanian; 3)Pengembangan kawasan pelabuhan danindustri dorak; 4) Pengembangan kawasanindustri tebing tinggi barat; 5) Pe-ngembangan kawasan indsutri pulau ran-sang; 5) Pengembangan komoditas unggul-an daerah dalam rangka ketahanan panganoperasi pangan Riau makmur (OPRM); 6)Pengembangan perikanan, penangkapanikan dan budidaya ikan khususnya patinjambal dan pertambakan udang; 7) Pe-ngembangan bidang peternakan khususnyaternak sapi, kambing, dan itik; 8) Revitali-sasi perkebunan karet, kelapa, sagu, kopidan kakao.

Pemerintah selalu mengembangkanprogram penanggulangi kemiskinan baiksecara daerah maupun secara nasional.Kemiskinan di daerah pedesaan maupun diperkotaan terbentuk secara berantai. Sebuahkeluarga miskin akan sulit keluar darikemiskinan tersebut disebabkan berapa hal,antara lain: Pertama: Pendidikan dan ke-terampilan, keluarga miskin mempunyaikemampuan pengetahuan yang rendah danberakibat kepada keterampilan yang ren-dah. Kondisi ini menyebabkan tingkatkeahlian yang dimiliki juga rendah. Secaraberkesinambungan mereka ini memperolehpendapatan yang rendah pula. Kedua:Begitu juga dari sisi kesehatan dan gizi.Keluarga miskin mempunyai gizi yang

tidak memadai dan menyebabkan staminarendah yang berdampak terhadap kinerjarendah. Akhirnya bermuara kepada pen-dapatan yang rendah dan menyebabkanmereka tetap miskin. Ketiga: Kepemilikanfaktor produksi. Keterbatasan pendapatanmenyebabkan kemampuan menabung ren-dah dan tidak punya investasi. Kondisi iniakan berdampak terhadap pendapatan dimasa datang. Pada Gambar 1 disajikan ter-bentuknya kemiskinan dengan menyajikanbentuk-bentuk lingkaran kemiskinan dipedesaan khususnya di wilayah pesisir.

Dari pendekatan yang selama inidipakai, indikator utama kemiskinan dapatdilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandangdan perumahan yang tidak layak; (2)terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alatproduktif; (3) kurangnya kemampuan mem-baca dan menulis; (4) kurangnya jaminandan kesejahteraan hidup; (5) kerentanandan keterpurukan dalam bidang sosial danekonomi; (6) ketakberdayaan atau dayatawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmupengetahuan yang terbatas. Dari dataBappenas (2004), indikator kemiskinan ada-lah, antara lain; (1) terbatasnya kecukupandan mutu pangan; (2) terbatasnya akses danrendahnya mutu layanan kesehatan; (3)terbatasnya akses dan rendahnya mutulayanan pendidikan; (4) terbatasnya ke-sempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnyaperlindungan terhadap aset usaha, dan per-bedaan upah; (6) terbatasnya akses layananperumahan dan sanitasi; (7) terbatasnyaakses terhadap air bersih; (8) lemahnyakepastian kepemilikan dan penguasaantanah; (9) memburuknya kondisi lingkung-an hidup dan sumberdaya alam, serta ter-batasnya akses masyarakat terhadap sum-ber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasaaman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besar-nya beban kependudukan yang disebabkanoleh besarnya tanggungan keluarga; (13)tata kelola pemerintahan yang buruk yangmenyebabkan inefisiensi dan inefektivitasdalam pelayanan publik, meluasnya korup-si dan rendahnya jaminan sosial terhadapmasyarakat.


Gambar 1Lingkaran Terbentuknya Kemiskinan di Pedesaan Wilayah Pesisir

Sumber: Hasil Penelitian Fundamental (Syahza, 2013)

Salah satu sebab meningkatnya ke-senjangan dan kemiskinan antar daerah dimasyarakat pedesaan adalah karena adanyadistorsi pembangunan yang lebih banyakberpihak kepada ekonomi perkotaan yangdikuasai kelompok ekonomi kuat, dimanamereka ini dekat dengan kekuasaan.Dampaknya terhadap kepemilikan faktorproduksi seperti tanah, modal tidak meratadan tidak adil. Selain itu rendahnya teknologi produksi, sedikitnya teknologi peng-olahan hasil, akses pemasaran serta rendah-nya keterampilan menyebabkan merekatidak dapat berbuat banyak untuk kegiatanproduksi, akibatnya pendapatan merekamenjadi sangat rendah. Di samping itu yangtidak kalah pentingnya adalah pesatnyapembanguan sektor perkebunan, kegiatanHPH dan HTI telah mendesak mereka se-hingga memberikan dampak negatif ter-hadap kepemilikan lahan bagi keluargamiskin di pedesaan.

Kriteria keberhasilan pembangunanadalah meningkatnya kesejahteraan masya-rakat, yang berarti adanya penurunan

jumlah keluarga miskin. Penurunan jumlahkeluarga miskin ini merupakan faktor ter-penting, oleh karena itu selalu diupayakandengan berbagai strategi kebijakan khususmelalui lintas instansi dan lintas program.Upaya penurunan banyaknya keluargamiskin diarahkan melalui pendekatan pem-berdayaan dan perbaikan sektor ekonomidengan pemberian pelatihan keterampilan,peningkatan akses ke sumber daya, danbantuan modal usaha produktif. Kenyataanmenunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisadidefinisikan dengan sangat sederhana,karena tidak hanya berhubungan dengankemampuan memenuhi kebutuhan materi-al, tetapi juga sangat berkaitan dengandimensi kehidupan manusia yang lain.Karenanya, kemiskinan hanya dapat di-tanggulangi apabila dimensi-dimensi lainitu diperhitungkan.

Menekan keluarga miskin dapat di-lakukan melalui percepatan pembanguanpedesaan. Menurut Syahza (2008), pem-bangunan pedesaan harus dilakukan de-ngan pendekatan yang sesuai dengan sifat


dan cirinya. Pembangunan pedesaan harusmengikuti empat upaya besar, satu samalain saling berkaitan dan merupakan stra-tegi pokok pembangunan pedesaan, yaitu:Pertama, memberdayakan ekonomi masya-rakat desa. Dalam upaya ini diperlukanmasukan modal dan bimbingan-bimbinganpemanfaatan teknologi dan pemasaranuntuk memampukan dan memandirikanmasyarakat desa; kedua, meningkatkankualitas sumberdaya manusia pedesaanagar memiliki dasar yang memadai untukmeningkatkan dan memperkuat produkti-vitas dan daya saing; ketiga, pembangunanprasarana di pedesaan. Untuk daerah pe-desaan prasarana perhubungan merupakankebutuhan yang mutlak, karena prasaranaperhubungan akan memacu ketertinggalanmasyarakat pedesaan; dan keempat, mem-bangun kelembagaan pedesaan baik yangbersifat formal maupun nonformal. Ke-lembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaanadalah terciptanya pelayanan yang baikterutama untuk memacu perekonomianpedesaan seperti lembaga keuangan.

Kemiskinan di daerah terbentuk padaumumnya karena alasan klasik, yakni ke-kurangan modal usaha, lemahnya sumber-daya manusia, kurangnya akses pasar,infrastruktur yang tidak sempurna, lemah-nya informasi, lemahnya kemampuan me-manfaatkan peluang usaha. Dari sisi lainjuga lemahnya pelayanan sosial untukmasyarakat terutama kesehatan dan pen-didikan. Guna mengatasi masalah tersebutmaka dilakukan penanggulangi kemiskinandipedesaan. Strategi ini bertujuan untukmengurangi jumlah keluarga miskin. Stra-tegi yang dimaksud antara lain: 1) memper-baiki program perlindungan sosial, ter-utama kesehatan, pendidikan, kelembaga-an ekonomi dan nonekonomi di pedesaan;2) meningkatkan akses pelayan dasar se-perti pelayanan kesehatan, pendidikan bagianak usia sekolah, mengurangi tingkat anakputus sekolah, memberikan harga yanglayak terhadap kebutuhan pokok masya-

rakat miskin; 3) pemberdayaan kelompokmasyarakat miskin melalui pemberianmodal usaha, membuka peluang kerja danusaha; 4) mendorong pembangunan yanginklusif di daerah pedesaan (TNP2K, 2012).Pada Gambar 2 disajikan strategi penurun-an keluarga miskin di Kabupaten Kepulau-an Meranti.

Prinsip pertama adalah memperbaikidan mengembangkan sistem perlindungansosial bagi penduduk miskin dan rentan.Sistem perlindungan sosial dimaksudkanuntuk membantu individu dan masyarakatmenghadapi goncangan-goncangan (shocks)dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematiananggota keluarga, kehilangan pekerjaan,ditimpa bencana atau bencana alam, dansebagainya. Sistem perlindungan sosialyang efektif akan mengantisipasi agar se-seorang atau masyarakat yang mengalamigoncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain di-dasari satu fakta besarnya jumlah masya-rakat yang rentan jatuh dalam kemiskinandi Indonesia. Di samping menghadapimasalah tingginya potensi kerawanansosial, Indonesia juga dihadapkan padafenomena terjadinya populasi penduduktua (population ageing) pada strukturdemografinya. Hal ini dikhawatirkan akanmenimbulkan beban ekonomi terhadapgenerasi muda untuk menanggung merekaatau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga me-nyebabkan tingginya kemungkinan untukmasuk atau keluar dari kemiskinan. Olehkarena itu, untuk menanggulangi semakinbesarnya kemungkinan orang jatuh miskin,perlu dilaksanakan suatu program bantuansosial untuk melindungi mereka yang tidakmiskin agar tidak menjadi miskin danmereka yang sudah miskin agar tidakmenjadi lebih miskin.

Prinsip kedua dalam penanggulangankemiskinan adalah memperbaiki akseskelompok masyarakat miskin terhadappelayanan dasar.


Gambar 2Strategi Penurunan Jumlah Keluarga MiskinSumber: TNP2K, 2012

Akses terhadap pelayanan pendidikan,kesehatan, air bersih dan sanitasi, sertapangan dan gizi akan membantu me-ngurangi biaya yang harus dikeluarkan olehkelompok masyarakat miskin. Disisi lainpeningkatan akses terhadap pelayanandasar mendorong peningkatan investasimodal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan aksespelayanan dasar penduduk miskin ter-penting adalah peningkatan akses pen-didikan. Pendidikan harus diutamakanmengingat dalam jangka panjang ia me-rupakan cara yang efektif bagi pendudukmiskin untuk keluar dari kemiskinan. Se-baliknya, kesenjangan pelayanan pendidik-an antara penduduk miskin dan tidakmiskin akan melestarikan kemiskinan me-lalui pewarisan kemiskinan dari satu gene-rasi ke generasi berikutnya. Anak-anak darikeluarga miskin yang tidak dapat mencapaitingkat pendidikan yang mencukupi sangatbesar kemungkinannya untuk tetap miskinsepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan aksesyang juga harus diperhatikan adalah aksesterhadap pelayanan kesehatan. Status ke-sehatan yang lebih baik, akan dapat me-

ningkatkan produktivitas dalam bekerjadan berusaha bagi penduduk miskin. Halini akan memungkinkan mereka untukmenghasilkan pendapatan yang lebih tinggidan keluar dari kemiskinan. Selain itu,peningkatan akses terhadap air bersih dansanitasi yang layak menjadi poin utamauntuk mencapai derajat kesehatan yangoptimal. Konsumsi air minum yang tidaklayak dan buruknya sanitasi perumahanmeningkatkan kerentanan individu dankelompok masyarakat terhadap penyakit.

Prinsip ketiga dalah upaya member-dayakan penduduk miskin menjadi sangatpenting untuk meningkatkan efektivitasdan keberlanjutan penanggulangan ke-miskinan. Dalam upaya penanggulangankemiskinan sangat penting untuk tidakmemperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upayauntuk memberdayakan penduduk miskinperlu dilakukan agar penduduk miskindapat berupaya keluar dari kemiskinan dantidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Program pemberdayaan sebagai upayamenumbuhkan kekuasaan dan wewenangyang lebih besar kepada masyarakat miskin.Cara dengan menciptakan mekanisme dari


dalam untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni denganmenjadikan rakyat mempunyai pengaruh.Pemberdayakan mempunyai dua makna,yakni mengembangkan, memandirikan,menswadayakan dan memperkuat posisitawar menawar masyarakat lapisan bawahterhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Maknalainnya adalah melindungi, membela danberpihak kepada yang lemah, untuk men-cegah terjadinya persaingan yang tidak se-imbang dan terjadinya eksploitasi terhadapyang lemah (Pemberdayaan, 2009).

Pemberdayaan ekonomi masyarakatpedesaan, sektor pertanian harus menjadisasaran utama. Di pedesaan sebagian besarpenduduknya menggantungkan nasibnyakepada sektor pertanian. Karena itu dalamupaya pemberdayaan masyarakat pedesaandiperlukan konsistensi. Hal itu harusmenjadi konsepsi yang benar-benar me-mungkinkan masyarakat pedesaan untukdapat bertahan dalam situasi perekonomianyang serba sulit seperti saat ini. Selain itu,meningkatkan harkat dan martabat sertakemampuan dan kemandirian yang nanti-nya dapat menciptakan suasana kondusif.Jadi, hal itu memungkinkan masyarakatpedesaan untuk berkembang dan mem-perkuat daya saing serta potensi yangdimiliki. Salah satu strategi pemberdayaanmasyarakat pedesaan melalui pengembang-an agribisnis berwawasan lingkungan.

Pengembangan agribisnis ramahlingkungan merupakan perencanaan pem-bangunan pertanian di pedesaan dalamjangka panjang yang memperhatikandukungan kekuatan alam secara ber-kelanjutan. Tingkat ekploitasi terhadapsumberdaya alam disesuaikan dengan dayadukung dan resitensi sumberdaya alamyang ada sehingga produktivitas sumber-daya setempat dari waktu kewaktu tetaplahstabil. Alternatif lain pengurasan ataupengrusakan akibat kegiatan agribisnisdiupayakan ditanggulangi dengan pe-nambahan investasi yang dikhususkanuntuk mengembalikan mutu sumberdaya

alam. Konsekuensi logis dalam melaksana-kan pembangunan pertanian adalah men-dorong inovasi kelembagaan dengan ke-ahlian yang meliputi pengetahuan pasar,agribisnis dan keuangan pedesaan (Kusnan-dar et al, 2013).

Pentingnya pelaksana strategi denganprinsip ini menimbang kemiskinan jugadisebabkan oleh ketidakadilan dan strukturekonomi yang tidak berpihak kepada kaummiskin. Hal ini menyebabkan output per-tumbuhan tidak terdistribusi secara meratapada semua kelompok masyarakat. Ke-lompok masyarakat miskin, yang secarapolitik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya,tidsk dapat menikmati hasil pembangunantersebut secara proporsional. Proses pem-bangunan justru membuat mereka meng-alami marjinalisasi, baik secara fisik mau-pun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukanuntuk menanggulangi kemiskinan umum-nya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme iniadalah tanpa penyertaan partisipasi masya-rakat. Semua inisiatif program penang-gulangan kemiskinan berasal dari peme-rintah (pusat), demikian pula dengan pe-nanganannya. Petunjuk pelaksanaan danpetunjuk teknis implementasi program se-lalu dibuat seragam tanpa memperhatikankarakteristik kelompok masyarakat miskindi masing-masing daerah. Akibatnya, pro-gram yang diberikan sering tidak mem-punyai korelasi dengan prioritas dan ke-butuhan masyarakat miskin setempat. De-ngan pertimbangan-pertimbangan tersebut,upaya secara menyeluruh disertai denganpemberdayaan masyarakat miskin menjadisalah satu prinsip utama dalam strategipenanggulangan kemiskinan.

Prinsip keempat dalam pembangunanyang inklusif yang diartikan sebagai pem-bangunan yang mengikutsertakan dan se-kaligus memberi manfaat kepada seluruhmasyarakat. Partisipasi menjadi kata kuncidari seluruh pelaksanaan pembangunan.Fakta di berbagai negara menunjukkanbahwa kemiskinan hanya dapat berkurang


dalam suatu perekonomian yang tumbuhsecara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhanekonomi yang stagnan hampir bisa di-pastikan berujung pada peningkatan angkakemiskinan. Pertumbuhan harus mampumenciptakan lapangan kerja produktifdalam jumlah besar. Selanjutnya, diharap-kan terdapat multiplier effect pada pe-ningkatan pendapatan mayoritas pen-duduk, peningkatan taraf hidup, dan pe-ngurangan angka kemiskinan. Dengan stra-tegi tersebut akan dapat mengurang jumlahdesa tertinggal.

Desa tertinggal ini perlu mendapatkanperhatian khusus dari pemerintah gunameningkatkan kesejahteraan masyarakatpedesaan. Beberapa dari daerah miskin inimerupakan sumberdaya alam yang cukupkaya tetapi masyarakat tidak mempunyaikesempatan untuk memanfaatkan kekayaanalam tersebut. Di samping itu denganprogram pemberdayaan masyarakat desatertinggal ini akan mengurangi ketimpang-an pembangunan dan pendapatan antardaerah. Salah satu usaha mengurangi ke-timpangan pendapatan adalah melaluipembangunan pertanian di pedesaan.

Kesenjangan di daerah tertinggal se-makin diperburuk karena adanya ke-senjangan dalam pembangunan antar sek-tor, terutama antara sektor pertanian (basisekonomi pedesaan) dan non-pertanian(ekonomi perkotaan). Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawakemiskinan bagi masyarakat tetapi dalamjangka panjang kesenjangan yang bersifatakumulatif ini akan menyebabkan daerahyang tertinggal akan semakin jauh ter-tinggal sementara yang maju akan tetapmaju dengan percepatan yang semakin sulitdikejar. Hal ini karena adanya perbedaansumberdaya menusia, pertumbuhan awaldan hasil pembangunan berjalan yangsecara akumulatif mendorong pertumbuhanselanjutnya sehingga akselerasi pem-bangunan di kedua daerah berbeda. Ke-senjangan ini hanya dapat diatasi bila adaintervensi pemerintah dengan cara meng-katrol daerah tertinggal sehingga basis

perekonomian menjadi terangkat untukmemacu pertumbuhan dan bersaing secaralebih fair dengan daerah lain.

Pusat pertumbuhan ekonomi akanmenimbulkan efek tetesan ke bawah (trick-ling down effect atau spread effect) dan efekpolarisasi (polarization effect atau backwasheffect) pada wilayah yang ada disekitarnya(hinterland), pendapatan wilayah akan lebihbesar jika investasi pembangunan di-konsentrasikan pada pusat pertumbuhandibandingkan jika investasi pembangunanyang sama digunakan secara menyebardalam seluruh wilayah yang bersangkutan.Efek pusat pertumbuhan ekonomi terhadapwilayah sekitarnya masih bersifat umum,yaitu pusat-pusat pertumbuhan akan me-nyebarkan efek yang beraneka ragamterhadap perekonomian wilayah sekitarnyamelalui saluran yang beraneka ragam pula.Pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomiakan berkembang industri-industri yangakan memancarkan berbagai bentuk ke-untungan (spread effect) ke wilayah sekitar-nya berupa permintaan hasil-hasil produksidari wilayah sekitarnya sehingga per-ekonomian wilayah sekitar pusat per-tumbuhan ekonomi akan ikut berkembang.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomiyang merupakan daerah maju akan mem-berikan dua jenis efek ekonomi yang lang-sung terhadap wilayah sekitarnya yakniefek yang menyenangkan dan efek yangtidak menyenangkan. Efek yang dikemuka-kan pertama adalah efek menyebar kebawah (trickling down effect) yaitu me-ningkatnya pembelian hasil-hasil produksidan terserapnya tenaga kerja menganggurdari wilayah sekitar oleh industri-industriyang ada di pusat pertumbuhan ekonomi.Sedangkan efek yang tidak menyenangkanadalah efek polarisasi (polarization effect)yakni semakin lemahnya daya saingindustri-industri yang ada di wilayah se-kitar terhadap industri yang serupa di pusatpertumbuhan ekonomi sebagai akibat ada-nya penghematan aglomerasi.

Program penanggulangi kemiskinandilaksanakan oleh pemerintah secara


nasional maupun di tingkah daerah. Pe-merintah telah melakukan beberapa pro-gram secara nasional maupun daerah,antara lain: 1) Program Inpres Desa Ter-tinggal (IDT) melalui bantuan modal; 2)Pembangunan Prasarana Pendukung DesaTertinggal (P3DT); 3) Program dalam rang-ka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi(PDMDKE); 4) P2MPD; 5) PPK; 6) ProgramPNPM mandiri Pedesaan; 7) P2KP; 8)Program RLH (Rumah Layak Huni); 9) Pro-gram UMKM; 10) BLT (Bantuan LangsungTunai); 11) BOS (Bantuan OperasionalSekolah); 12) Program Raskin; 13) OPRM(Operasi Pangan Riau Makmur); 14) Pro-gram pengentasan kemiskinan, kebodohandan pembangunan infrastruktur (K2i).

Terkait dengan beberapa program yangtengah digalakkan oleh pemerintah dalammenanggulangi kemiskinan antara laindengan memfokuskan arah pembangunanuntuk mencapai visi Indonesia tahun 2020pada pengentasan kemiskinan. Fokus pro-gram tersebut meliputi 5 hal antara lain: 1)menjaga stabilitas harga bahan kebutuhanpokok; 2) mendorong pertumbuhan yangberpihak pada rakyat miskin; 3) me-nyempurnakan dan memperluas cakupanprogram pembangunan berbasis masya-rakat; 4) meningkatkan akses masyarakatmiskin kepada pelayanan dasar; dan 5)membangun dan menyempurnakan sistemperlindungan sosial bagi masyarakat miskin(Kompasiana, 2012). Dari 5 fokus programpemerintah tersebut, diharapkan jumlahrakyat miskin yang ada dapat ter-tanggulangi sedikit demi sedikit.

Kemiskinan merupakan masalah kom-pleks yang di hadapi oleh seluruh peme-rintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinandi pengaruhi oleh beberapa faktor yangsaling berkaitan antara satu dengan yanglainnya. Faktor tersebut antara lain tingkatpendapatan, pendidikan, kesehatan, aksesbarang dan jasa, lokasi geografis, genderdan kondisi lingkungan. Kemiskinan me-rupakan kondisi dimana seseorang tidakdapat memenuhi kebutuhan dasarnyadalam rangka menuju kehidupan yang lebih

bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinanwajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidaktertanggulangi akan dapat mengganggupembangunan nasional. Dalam konteks ini,beberapa upaya yang tengah dilakukan olehpemerintah Indonesia adalah dengan meng-gerakkan sektor real melalui sektor UMKM.Beberapa kebijakan yang menyangkut sek-tor ini seperti program KUR (Kredit UsahaRakyat) dan PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat). Upaya stra-tegis yang dapat dilakukan dalam rangkapemberdayaan UMKM antara lain, pertama,menciptakan iklim yang kondusif bagipengembangan UMKM meliputi regulasidan perlindungan usaha. Kedua mencipta-kan sistem penjaminan bagi usaha mikro.Ketiga menyediakan bantuan teknis berupapendampingan dan bantuan menejerial.Keempat memperbesar akses perkreditanpada lembaga keuangan. Dengan empatlangkah tersebut, maka sektor UMKM akanlebih bergerak yang pada akhirnya akanberakibat pada pengurangan angka ke-miskinan. Kemiskinan akan makin ber-tambah seiring tidak terjadinya pemerataanpembangunan (Kompasiana, 2012).

Terkait dengan penanggulangi pe-nurunan jumlah keluarga miskin, padaGambar 3 disajikan model penurunan jum-lah keluarga miskin melalui pendekatanlintas sektoral. Komponen yang terlibatdalam rangka penurunan jumlah keluargamiskin di Kabupaten Kepulauan Meranti,antara lain: 1) hukum dan pertahanan ter-masuk kesadaran masyarakat yang ber-muara kepada rasa aman dan keamanan; 2)pembangunan politik dalam masyarakatyang dimulai dari bangku sekolah yangbermuara kepada kecintaan terhadapnegara kesatuan republik Indonesia; 3)pembangunan budaya termasuk melestari-kan kebudayaan lokal yang targetnyakepada pembentukan manusia berkarakter;4) pembangunan sosial yang bermuarakepada rasa keadilan dalam kehidupanmasyarakat; 5) pembangunan ekonomi danmemacu pertumbuhan yang stabil dankesejahteraan masyarakat; 6) pembangunan


pelayan dasar yang menghasilkan sumber-daya manusia berkualitas dan mempunyaijiwa kewirausahaan.

Pelakanaan program tersebut seharus-nya melibatkan semua komponen, antaralain: pemerintah pusat dan daerah, pihakswasta, dan perguruan tinggi. Programpenanggulangi kemiskinan bukan berartimenghabiskan orang miskin, melainkanprogram tersebut harus mampu meningkat-kan kesejahteraan masyarakat miskin me-lalui memenuhi kebutuhan pokok dankebutuhan dasar keluarga miskin tersebut.Bagi keluarga miskin kebutuhan dasarterpenuhi dan kebutuhan pokok tidak memberatkan beban keluarga, maka kesejah-

teraan mereka akan meningkat. Untuk ituprogram penanggulangi kemiskinan harusberupaya untuk menciptakan lapangankerja dan usaha sebagai sumber pendapatanbagi keluarga miskin. Secara umumkeluarga miskin memang sulit untukditingkatkan kesejahteraanya, hal tersebutterkait dengan kepemilikan faktor produksiseperti tidak punya lahan sebagai tempatberusaha, kekurangan modal untuk me-ngembangkan usaha, tidak punya keahliandalam berusaha, dan keluarga miskin hanyamemiliki sumberdaya manusia yangkualitasnya rendah atau hanya sebatastenaga kerja tidak terdidik.

Gambar 3Model Penurunan Jumlah Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Lintas Sektoral di

Wilayah PesisirSumber: TNP2K, 2012, telah dimodifikasi


Salah satu tolak ukur keberhasilansuatu proyek pembangunan adalah pe-ningkatan dan pemeratan pendapatan.Pengertian pemerataan pendapatan masihbelum diberikan secara jelas, karena paraahli ekonomi umumnya hanya memper-hatikan jumlah pendapatan itu sendiritanpa memperhatikan dari manakah asal-nya pendapatan itu. Sekelompok masya-rakat dapat saja memperoleh jumlah pen-dapatan yang sama, namun pengorbananyang dilakukan untuk memperoleh pen-dapatan tersebut belum tentu akan samabesarnya. Karena itu para ahli ekonomidalam merencanakan pemerataan iniumumnya lebih berorientasi pada pe-ningkatan pendapatan individual, kemudi-an mengelompokannya pada suatu ukurantertentu. Kelompok-kelompok berdasarkanpendapatan tersebut kemudian diukur dandianalisis. Dari hasil yang diperolehkemudian disusun perencanaan untukmenentukan langkah-langkah kebijaksana-an yang dapat diambil.

Kalau ditelaah lebih lanjut tentangsasaran pembangunan yakni pemerataanpembangunan masih merupakan tandatanya yang patut dikaji terutama bila di-kaitkan dengan aspek spasialnya. Apakahdengan semakin tumbuh dan berkembang-nya investasi swasta yang ditandai dengansemakin pesatnya penanaman modal baikyang bersumber dari dalam negeri maupunluar negeri akan memperkecil disparitasspasial ?

Jika jawaban atas pertanyaan tersebuttidak, jelas yang terjadi selama ini adalahpolarization effect yang ditandai denganmengalirnya modal dan tenaga kerja daridaerah yang belum berkembang ke daerahyang telah berkembang dan spread effectserta strikling down effect (banyaknya bahanbaku dari daerah yang belum berkembangyang dapat dipasarkan ke daerah yang telahberkembang karena kebutuhan di daerahtersebut meningkat) yang diharapkan ma-lah tidak terjadi. Akibat yang dirasakanadalah daerah yang sudah berkembang se-

makin berkembang dan di daerah tersebutakan terjadi penumpukan kegiatan industri,sementara daerah-daerah lain semakintertinggal dan tidak diminati oleh investor.Adanya hal-hal yang dikemukakan di atasmendorong keharusan adanya governmentintervention (campur tangan pemerintah)untuk mengurangi tingkat Regional Inequa-lities tersebut.

Memacu ekonomi di daerah tertinggalperlu juga membuka peluang pasar bagiproduk pedesaan terutam untuk sektor per-tanian. Selama ini pemasaran produkpertanian di pedesaan menghadapi ber-bagai kendala, khususnya bagi petani ber-skala kecil. Masalah utama yang menyebab-kan harga dapat dipermainkan oleh mafiapemasaran adalah melalui titik lemah pro-duk pertanian, antara lain: 1) kesinambung-an produksi; 2) kurang memadainya pasar;3) panjangnya saluran pemasaran; 4)rendahnya kemampuan tawar-menawar; 5)berfluktuasinya harga; 6) kurang tersedia-nya informasi pasar; 7) kurang jelasnyajaringan pemasaran; 8) rendahnya kualitasproduksi; dan 9) rendahnya kualitassumberdaya manusia (Syahza. A danHenny, 2010).

Seperti yang diungkapkan Tobari danBudi Dharmawan (2004). Pembangunanwilayah melalui pendekatan sektor harusmampu memanfaatkan keunggulan kompa-ratif dari setiap wilayah, sehingga mampumemberikan dampak ekonomi pada wi-layah tersebut. Pembangunan dapat dijadi-kan sebagai pilar pembangunan ekonomiwilayah. Pembangunan wilayah melaluipendekatan sektor pertanian harus mampumemanfaatkan keunggulan komparatif se-tiap wilayah yang berbeda. Dengan per-bedaan keunggulan komparatif tersebutakan menyebabkan masing-masing daerahmempunyai cara pengembangan potensi-nya. Potensi yang dimiliki tersebut me-rupakan sektor basis yang mempunyai nilaitambah tinggi jika dikembangkan secaraagribisnis.


Peluang untuk diteliti kembaliApabila diamati pembangunan di

Daerah Riau yang terjadi selama ini, adalahpolarization effect, seperti terjadinya urbani-sasi oleh tenaga kerja pedesaan, pemusatanindustri pengolahan di daerah perkotaan.Sementara spread effect serta strikling downeffect yang diharapkan malah tidak terjadi,seperti tidak berminatnya investor me-lakukan investasi di daerah pedesaan(sumber bahan baku). Akibat yang dirasa-kan adalah daerah yang sudah berkembangsemakin berkembang dan di daerah ter-sebut akan terjadi penumpukan kegiatanindustri, sementara daerah-daerah lainsemakin tertinggal dan kurang diminatioleh investor.

Supaya terjadi spread effect serta striklingdown effect yang diharapkan di pedesaanuntuk percepatan pembangunan dan me-ningkatkan nilai tambah komoditi lokal dipedesaan maka sangat diperlukan kebija-kan-kebijakan yang terkait dengan pem-bangunan pedesaan. Untuk melahirkan ke-bijakan tersebut sangat diperlukan peneliti-an lebih lanjut yang sangat komprehensif.Penelitian tersebut terkait dengan pendekat-an lintas sektoral pedesaan, antara lain:pembangunan ekonomi, pembangunan bu-daya, pembangunan sosial, pembangunanpoliti, pembangunan pelayan dasar, danpembangunan politik serta pertahanan.

SIMPULAN DAN SARANDalam upaya menciptakan Kabupaten

Kepulauan Meranti sebagai hinterland KEKBatam, diperlukan arah pengembanganantara lain memperkuat fungsi KabupatenKepulauan Meranti di bidang pertanian,perkebunan, perikanan, infra struktur,peningkatan sumber daya manusia tempat-an, pariwisata, yang kesemuanya itu tentu-nya haruslah sejalan dengan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Meranti itusendiri.

Strategi untuk mengurangi jumlahkeluarga miskin di Kabupaten KepulauanMeranti dilakukan melalui kegiatan, antara

lain: 1) memperbaiki program perlindungansosial, terutama kesehatan, pendidikan,kelembagaan ekonomi dan non-ekonomi dipedesaan; 2) meningkatkan akses pelayandasar seperti pelayanan kesehatan, pen-didikan bagi anak usia sekolah, mengurangitingkat anak putus sekolah, memberikanharga yang layak terhadap kebutuhanpokok masyarakat miskin; 3) pemberdayaankelompok masyarakat miskin melalui pem-berian modal usaha, membuka peluangkerja dan usaha; 4) mendorong pem-bangunan yang inklusif di daerah pedesaan.

Program yang tengah digalakkan olehpemerintah pusat maupun daerah untukmenanggulangi kemiskinan tertuju kepadalima kegiatan, antara lain: 1) menjagastabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 2)mendorong pertumbuhan yang berpihakpada rakyat miskin; 3) menyempurnakandan memperluas cakupan program pem-bangunan berbasis masyarakat; 4) me-ningkatkan akses masyarakat miskin ke-pada pelayanan dasar; dan 5) membangundan menyempurnakan sistem perlindungansosial bagi masyarakat miskin.

Pengembangan daerah pedesaan dalamupaya memacu pertumbuhan ekonomidaerah di Kabupaten Kepulauan Merantihendaknya dilakukan dengan pendekatanlintas sektoral, antara lain: 1) pendekatanhukum dan pertahanan termasuk kesadaranmasyarakat yang bermuara kepada rasaaman dan keamanan; 2) pembangunanpolitik dalam masyarakat yang dimulai daribangku sekolah yang bermuara kepadakecintaan terhadap negara kesatuan re-publik Indonesia; 3) pembangunan budayatermasuk melestarikan kebudayaan lokalyang targetnya kepada pembentukan manu-sia berkarakter; 4) pembangunan sosialyang bermuara kepada rasa keadilan dalamkehidupan masyarakat; 5) pembangunanekonomi dan memacu pertumbuhan yangstabil dan kesejahteraan masyarakat; 6)pembangunan pelayan dasar yang meng-hasilkan sumberdaya manusia berkualitasdan mempunyai jiwa kewirausahaan


DAFTAR PUSTAKAAlim. MK, 2007, Negara vs Kemiskinan Di

Pedesaan, http://uploadoverload.blogs.-friendster.com, 10 Agustus 2013.

Bappenas. 2004. Pokja Perencanaan MakroPenanggulangan Kemiskinan BappenasKomite Penanggulangan Kemiskinan,https://openlibrary.org/publishers, diakses15 April 2013.

Basri. M,. 2007. Desa dan Kemiskinannya,http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/30/Jabar/11719.htm,diakses 31 Maret 2012.

Edy, L. 2009. 28 Desa Tertinggal DapatPenghargaan Presiden RI, http://ads2.kompas.com/kpdt/index.php/news,diakses23 Januari 2013.

Kompasiana, 2012., Upaya Pemerintah Me-ngatasi Masalah Kemiskinan, http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/,diakses 18 Oktober 2012.

Kusnandar., D W. Padmaningrum, W.Rahayu, dan A. Wibowo., 2013.Rancang Bangun Model KelembagaanAgribisnis Padi Organik Dalam Men-dukung Ketahanan Pangan, dalamJurnal Ekonomi Pembangunan 14(1): 92-101. Fakultas Ekonomi MuhammadyahSurakarta, Surakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten KepulauanMeranti, 2012., Data Statistik OtonomiDaerah Kabupaten Kepulauan Meranti,Pemda kabupaten Kepulauan Meranti,Selat Panjang.

Pemberdayaan., 2009, Konsep Pemberdaya-an, Membantu Masyarakat Agar BisaMenolong Diri Sendiri, http://www.pemberdayaan.com/pembangunan, diakses4 April 2013.

Kastaman. R., 2007, Upaya PeningkatanPendapatan Petani yang MaksimalMelalui Pengaturan Pola PemilihanKomoditi Model Sinergi. JurnalSosiohumaniora 9(3): 211-225. LembagaPenelitian Universitas Padjadjaran,Bandung.

Suhendra. I., 2010, Faktor Penentu InvestasiSwasta di Indonesia, dalam Jurnal

Ekonomi 15: 131-150. Fakultas EkonomiUniversitas Tarumanagara, Jakarta.

Sumaryo., 2011. Tanggung Jawab SosialPerusahaan dan Tingkat KeberdayaanEkonomi Rumah Tangga. JurnalEkonomi Pembangunan 12(2): 272-280.Fakultas Ekonomi MuhammadyahSurakarta, Surakarta.

Suyono. H. 2007. Gerakan NasionalPemberdayaan Masyarakat. (On-line).http://www.hupelita.com/baca.php?id=27511, diakses pada 31 Juli 2012.

Sahdan. G. 2009. Menanggulangi Kemiskin-an Desa, http://www.ekonomirakyat.org,diakses 6 Desember 2013

Syahza, A. 2005. Dampak PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit TerhadapMultiplier Effect Ekonomi Pedesaan diDaerah Riau. Jurnal Ekonomi 10: 220-231. PPD dan I Fakultas EkonomiUniversitas Tarumanagara, Jakarta.

----------., 2007. Percepatan PemberdayaanEkonmomi Masyarakat Pedesaandengan Model Agroestate BerbasisKelapa Sawit. Jurnal Ekonomi 12:106-118. PPD dan I Fakultas EkonomiUniversitas Tarumanagara, Jakarta.

----------., 2008, Model Pemasaran ProdukPertanian Berbasis Agribisnis SebagaiUpaya Percepatan Pertumbuhan Eko-nomi Pedesaan. JurnalEkonomi 13: 60-70, Fakultas Ekonomi UniversitasTarumanagara, Jakarta.

----------., 2013. Perumusan Model PengentasanKemiskinan Melalui Program PemetaanPotensi Ekonomi Bagi Masyarakat WilayahPesisir (Penelitian Fundamental TahunII), Lembaga Penelitian UniversitasRiau, Pekanbaru.

----------., 2013. Strategi PengembanganDaerah Tertinggal dalam Upaya Per-cepatan Pembangunan Ekonomi Pe-desaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan14(1): 126-139. Fakultas Ekonomi Uni-versitas Muhammadiyah Surakarta.

Syahza, A dan Suarman., 2008, PemasaranProduk Pertanian Melalui KoperasiBerbasis Agribisnis. Jurnal Sorot 3(1): 9-


20. Fakultas Ekonomi UniversitasTarumanagara, Jakarta.

Syahza, A dan I. Henny., 2010. Pember-dayaan Koperasi Berbasis Agribisnis diDaerah Pedesaan. Jurnal Sosiohumaniora12(3): 207-220. Lembaga Penelitian Uni-versitas Padjadjaran, Bandung.

Syamsuar. 2010. Harapan MasyarakatKabupaten Kepulauan Meranti DalamMewujudkan Otonomi Daerah, Maka-lah pada seminar: Peluang dan Tantang-an Kabupaten Meranti dalam MewujudkanOtonomi Daerah, Balitbangda PropinsiRiau, Pekanbaru.

Tobari., dan B, Dharmawan. 2004. ProfilPengembangan dan Kebijakan Pem-

bangunan Pertanian di KabupatenPurbalingga Jawa Tengah. Jurnal Ekono-mi Pembangunan Pedesaan 4(2): 129-137.Lembaga Penelitian UniversitasSoedirman Purwokerto.

TNP2K. 2012. Program PenanggulangiKemiskinan di Indonesia, http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas, diakses 17Mei 2013.

Zainal. R, 2010., Menciptakan KabupatenKepulauan Meranti Sebagai HiterlandFree Trade Zone Batam, Makalah padaseminar: Peluang dan Tantangan Kabu-paten Meranti dalam Mewujudkan Otono-mi Daerah, Balitbangda Propinsi Riau,Pekanbaru.

Documents

MODEL PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA