MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BERBASIS SUMBERDAYA ALAM UNGGULAN

MELALUI PROGRAM CSR

Studi Kasus di Kota Depok

Oleh : Kholil

Abstarct

Poverty alleviation essentially is an activities to make one be able to live

independently. for independent living, a person must have a fixed income in order to live

independently. Community empowerment is an activity to make a person has a productive

activity, which allows to have a fixed income.

This empowerment model designed to create superior resource-based productive

activities involving academia, business, government and society.

The result of this activity indicates that the ideal model is the role of government as

facilitator, business as a contributor to the fund through its CSR activities and academics

as a program designer and thinker to create the most suitable program based on objective

conditions.

Keywords: Empowerment, Business productive, excellent natural resources, corporate

social responsibility, poverty reduction

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam

yang sangat kaya, baik dalam bentuk

sumberdaya alam yang terbaharui (renewable

resousces) seperti kekayaan laut, pertanian

dan hutan, maupun sumberdaya alam yang

tidak terbaharui (non renewable resources)

seperti tambang, minyak dan gas. Akan tetapi

potensi yang sangat besar tersebut belum

mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk

kesejahteraan masyarakat. Ada dua

permasalahan utama yang dihadapi dalam

pemanfaatan sumber daya tersebut, yakni

kemampuan mengelola dan Teknologi yang

dipergunakan. Tetapi jika di dilihat lebih

jauh, faktor yang paling utama adalah

persoalan kualitas SDM, karena banyak

negara yang miskin sumberdaya alam, namun

karena kualitas SDMnya bagus dapat

mengolah sumberdaya yang terbatas tersebut

secara maksimal, sehingga rakyatnya menjadi

sejahtera, bahkan karena keunggulan SDM

itu mereka memanfaatkan sumberdaya alam

dari negara lain untuk kesejahteraan

bangsanya.

Persoalan lemahnya kemampuan

sumberdaya manusia sangat terkait dengan

kemiskinan yang masih menjadi isu strategis

nasional. Karena kelompok masyarakat

miskin ini tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya yang layak, seperti

sandang, papan, dan pangan. Kelompok ini

juga memiliki akses yang sangat terbatas

terhadap pendidikan, kesehatan, dan

pekerjaan. Oleh karena itu bila ingin

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskin maka aspek utama yang harus

diperhatikan adalah peningkatan kualitas

SDMnya.

Pemerintah telah menjadikan program

penanggulangan kemiskinan menjadi

program prioritas, oleh karena itu telah

ditetapkan pula menjadi program wajib bagi

seluruh pemerintah daerah. Dalam kurun

waktu beberapa tahun belakang ini

pemerintah telah mengklaim jumlah rakyat

miskin terus menurun. Berdasarkan laporan

BPPS (2010), jumlah rakyat miskin

mengalami penurunan dari 14,2 persen pada

2009 menjadi 13,3 persen pada 2010. Atau

penduduk miskin Indonesia turun dari 32 juta

jiwa menjadi 31,02 juta pada 2010. Angka

tersebut dinilai turun sekitar 1,51 juta jiwa

dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah

32,53 juta (14,15 persen). Namun bila

berdasarkan jumlah penerima beras miskin

(raskin) dan BLT (Bantuan Tunai Langsung

17,5 juta keluarga) dan diasumsikan rata satu

keluarga 4 orang maka jumlah rakyat miskin

masih cukup besar yakni sekitar 70 juta

orang.

Berbagai program pengentasan kemiskinan

yang kini digulirkan saat ini cenderung hanya

menyentuh shympthomatic problem–nya saja

yang bersifat snapshot seperti BLT (Bantuan

Tunai Langsung), pembagian Sembako, dan

Raskin. Tetapi persoalan mendasar yang

dihadapi oleh sebagian besar rakyat miskin

belum tersentuh. Bahkan program-program

pemberdayaan ekonomi seperti Program

PERKASA (Menegkop), KUBE (Depsos),

P2DT danP2KP (Bapenas/Depdagri), PUAP

(Deptan) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat )

juga belum secara efektif mengurangi jumlah

rakyat miskin tersebut. Pertanyaan mendasar

yang muncul adalah mengapa sejumlah

program dengan dana yang sangat besar itu

belum secara efektif, tahun 2010

diperkirakan program penanggulangan

kemiskinan di seluruh instansi dari pusat

sampai daerah tidak kurang dari 20 trilyun.

Disamping jumlah rakyat miskin yang

belum mampu di turunkan secara nyata

jumlah pengguran juga terus meningkat.

Diperkirakan peningkatan angkatan kerja

mencapai 2.5 juta orang/tahun, sementara

ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas.

Untuk mengurangi jumlah rakyat miskin dan

jumlah pengangguran secara nyata, maka

program2 di gulirkan harus dapat

menyentuh fundamental problems yang

menyebabkan seorang menjadi miskin atau

menganggur. Berdasarkan fakta-fakta

dilapangan ada dua masalah pokok yang

menyebabkan sekelompok orang menjadi

miskin atau menganggur, yaitu masalah

teknis yang berkaitan dengan ketrampilan,

knowledge, keterbatasan akses sumberdaya

produktif,sarana dan keterbatasan modal; dan

masalah non teknis yang berkaitan dengan

kebijakan pemerintah, komitmen pemerintah,

sikap mental, partisipasi pelaku usaha,

dukungan lembaga keuangan, kelembagaan,

dan dukungan politik dari DPR. Oleh karena

itu penanganan kemiskinan dan

penggangguran tidak cukup hanya

berdasarkan teknis seperti pemberian bantuan

dana bergulir, Bantuan Tunai Langsung

(BTL), P2KP dan penyediaan sarana usaha ,

tetapi harus dilakukan secara holistik

integrated, dari hulu sampai hilir. Aspek

manusianya harus disentuh, kebijakannya

mendukung, sarananya dibangun dan

iklimnya diciptakan untuk dapat berkembang.

Program penanganan kemiskinan termasuk

program wajib yang harus dilakukan oleh

setiap pemerintah daerah. Hal ini berarti

setiap pemerintah daerah wajib memiliki

program yang jelas dan strategi yang tepat

untuk dapat mengentasikan kemiskinan di

daerahnya. Sebagai bagian dari wilayah

Indonesia Kota Depok tidak lepas dari

persoalan makro yang dihadapi di Indonesia

secara umumnya, termasuk persoalan

kemiskinan. Secara geografis Kota Depok

berada pada posisi yang sangat strategis,

sebagai hinterland bagi Jakarta, dan

perlintasan Bogor- Bekasi dan Bogor-

Tangerang. Posisi ini pula yang

menempatkan Kota Depok sebagai Kota

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi (6.46 %) pada 2010. Namun

pada sisi lain posisi tersebut juga

menempatkan Kota Depok dengan tingkat

pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi,

mencapai pada 3,44 %. Akibatnya jumlah

penduduk meningkat secara tajam, pada

tahun 2010 jumlah penduduk Kota Depok

yang memiliki luas 200,29 km2 telah

mencapai sekitar 1.7 juta yang tersebar di 11

kecamatan. Dampak langsung dari tingginya

pertumbuhan penduduk adalah munculnya

permasalahan social, terutama masalah

penangguran, kemiskinan dan tumbuhnya

slump area.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat

komplek, penanggulangannya merupakan

tanggungjawab semua pihak (pemerintah,

pelaku usaha danmasyarakat ),bukan hanya

menjadi tanggungjawab pemerintah.

Pemerintah melalui UU No 40 tahun 2007

telah mewajibkan pelaku usaha agar memiliki

tanggung jawab social melalui program CSR

(Corporate Social Responsibility).

Studi ini bertujuan untuk membuat model

pemberdayaan masyarakat dalam

penaggulangan kemiskinan melalui program

CSR dengan memanfaatkan sumberdaya

ungggulan daerah di Kota Depok.

B. Anatomi Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi

kekurangan hal-hal yang biasa untuk

dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat

berlindung dan air minum, hal-hal ini

berhubungan erat dengan kualitas hidup.

Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan

yang mampu mengatasi masalah kemiskinan

dan mendapatkan kehormatan yang layak

sebagai warga negara.

Sayogyo dalam Sumardi & Evers (199: 21)

memberi batasan, seseorang disebut miskin

bila pendapatannya setara atau kurang dari

320 kg beras per tahun per orang untuk di

pedesaan dan 480 kg beras per tahun per

orang untuk di perkotaan. Kalori yang

dibutuhkan seseorang untuk hidup per hari

adalah 1.821 kalori atau setara dengan sekitar

0,88 kg beras bila dikaitkan dengan dengan

ukuran yang digunakan Sayogyo.

Cara yang lebih akurat untuk menetapkan

garis kemiskinan adalah dengan menghitung

Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) tiap

rumah tangga. Kebutuhan hidup dalam hal ini

adalah kebutuhan pokok (basic needs) yang

meliputi makanan, pakaian, perumahan,

kesehatan, pendidikan, transportasi, dan

partisipasi masyarakat. Ukuran ini akan

berbeda-beda dari satu tempat ke tempat

lainnya serta sesuai jenis-jenis kebutuhan

pokoknya (Sumardi & Evers: VI, 22).

Sebagian besar masyarakat miskin berada di

desa-desa yang justru dekat dengan pusat

kekayaan sumberdaya alam. Di daerah-

daerah sekitar kekayaan sumberdaya alam

yang sangat potensial itulah justru sebagian

besar masyarakat hanya sebagai penerima

dampak akibat eksploitasi sumberdaya alam,

seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Secara umum ada beberapa faktor yang

menyebabkan seseorang menjadi miskin :

Jika dilihat secara seksama kemiskinan di

Indonesia meliputi kemiskinan yang bersifat

relatif (Relative Poverty) dan yang bersifat

absolut (Absolute Poverty). Kemiskinan

Absolut diindikasikan dengan suatu tingkat

kemiskinan yang di bawah itu kebutuhan

minimum untuk bertahan hidup tidak dapat

dipenuhi. Sedangkan Kemiskinan Relatif

adalah suatu tingkat kemiskinan dalam

hubungannya dengan suatu rasio Garis

Kemiskinan Absolut atau proporsi distribusi

pendapatan (kesejahteraan) yang timpang

(tidak merata).

Faktor-faktor penyebab kemiskinan,

disamping faktor-faktor kondisi alam dan

geografis, juga disebabkan oleh faktor-faktor

keterbatasan antara lain, keterbatasan akses

pengetahuan, ketrampilan, akses factor

produksi, lapangan pekerjaan dan system

nilai serta adanya ketidakadilan ekonomi,

sosial ataupun politik yang mengakibatkan

apa yang disebut Kemiskinan Struktural

(Structural Poverty) baik pada tatanan negara

ataupun daerah. Kemiskinan Struktural dapat

dijelaskan dengan fenomena-fenomena urban

bias, rural-urban dualism, proletarianization

serta yang terakhir dapat dijelaskan pula oleh

fenomena environmental destruction.

Kemiskinan tersebar pula dengan pola yang

terstruktur mulai dari remote area, rural

area, sub-urban area, dan urban slum.

Dengan menggunakan pendekatan system

thinking , maka terlihat bahwa penanganan

kemiskinan terkait dengan masalah perilaku

orang (mental, kualitas SDM), dan masalah

kebijakan (dukungan anggaran, sarana serta

keberpihakan terhadap orang miskin). Tetapi

jika diperhatikan secara lebih seksama, aspek

internal yang menyangkut perilaku dan tabiat

orang miskin menjadi sangat penting. Oleh

karena itu program penanggulangan

kemiskinan yang paling penanggulangan

kemiskinan akan efektif jika diarahkan pada

upaya peningkatan kemampuan dan

ketrampilan, yakni diarahkan pada

pemberdayaan. Hal ini seiring dengan

prinsip pembangunan yang berkeadilan,

yang tertuang dalam Inpres No 3 tahun 2010.

Masyarakat miskin harus diperdayakan

dengan memberikan pelatihan pada kegiatan-

kegiatan usaha produktif. Dengan

memberikan pelatihan pada usaha produktif

ini diharapkan kelompok warga miskin akan

mampu melakukan kegiatan yang produkt,

yang pada akhirnya akan memiliki

pendapatan dari usaha produktif tersebut.

Pengembangan kegiatan produktif ini akan

kurang berarti jika tidak didukung oleh

kebijakan yang memihak dari pengambil

kebijakan. Secara umum upaya

pemberdayaan masyarakat miskin ini harus

dilakukan secara holistik, menyeluruh. Tidak

bisa hanya menekankan pada pendekatan

sektoral saja atau salah satu aspek saja, tetapi

harus melibatkan seluruh stake holder ,

karena satu dengan lainnya saling terkait

seperti pada

gambar hubungan timbal balik antar variabel

berikut :

Gambar 1. Diagram Sebab Akibat Pengentasan Kemiskinan

Pada kenyataanya pengenatasan

kemiskinan melalui program-program

yang menggunakan dana pemerintah

(APBN) memiliki keterbatasan, oleh

karena itu perlu melibatkan pelaku-

pelaku usaha (Swasta dan BUMN) untuk

mendukung program-program tersebut.

Salah satu diantaranya adalah dengan

memanfaatkan dana PKBL (bagi

BUMN) atau CRS bagi perusahaan

swasta.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di

Indonesia, UU No 40 tahun 2007 tentang

Perseroan terbatas telah mewajibkan

setiap perusahaan harus memiliki

tanggungjawab social terhadap

lingkungan sekitarnya. Salah satunya

adalah dengan menerapkan Corporate

Sosial Responsibility (CSR). Penerapan

CSR merupakan komitmen dunia usaha

untuk bertindak etis, beroperasi secara

legal dan berkontribusi untuk

peningkatan ekonomi, bersamaan dengan

peningkatan kualitas hidup dari karyawan

dan keluarganya sekaligus juga

peningkatan kualitas komunitas lokal dan

masyarakat secara luas. Dengan

demikian kehadiran perusahaan di suatu

daerah memiliki manfaat bagi

masyarakat sekitarnya baik dari sisi

ekonomi, social maupun lingkungan.

C. Telaah Pustaka

Penerapan CSR dangat dipengaruhi oleh

pandangan perusahaan mengenai CSR.

Wibisono (2007) menjelaskan beberapa

cara pandang perusahaan terhadap CSR,

yaitu: (1) Sekedar basa-basi atau

keterpaksaan. Perusahaan

mempraktekkan CSR karena external

driven (faktor eksternal), environmental

driven (karena terjadi masalah

lingkungan dan reputation driven (karena

ingin mendongkrak citra perusahaan); (2)

Sebagai upaya memenuhi kewajiban

(compliance); (3) CSR

diimplementasikan karena adanya

dorongan yang tulus dari dalam (internal

driven).

Saidi (2004) dalam Tanudjaja (2008)

membagi CSR menjadi 4 model, yaitu

keterlibatan langsung, melalui yayasan

atau organisasi sosial perusahaan,

bermitra dengan pihak lain, dan

mendukung atau bergabung dalam suatu

konsorsium. Sementara itu, Wibisono

(2007) menjelaskan bahwa penerapan

CSR yang dilakukan oleh perusahan

dapat dibagi menjadi empat tahapan,

yaitu tahap perencanaan, implementasi,

evaluasi dan pelaporan.

CSR yang diterapkan oleh perusahaan

akan mendatangkan berbagai manfaat

bagi perusahaan dan masyarakat yang

terlibat dalam menjalankannya. Menurut

Wibisono (2007) manfaat bagi

perusahaan yang berupaya menerapkan

CSR, yaitu dapat mempertahankan atau

mendongkrak reputasi dan brand image

perusahaan, layak mendapatkan social

licence to operate, mereduksi risiko

bisnis perusahaan, melebarkan akses

sumberdaya, membentangkan akses

menuju market, mereduksi biaya,

memperbaiki hubungan dengan

stakeholders, memperbaiki hubungan

dengan regulator, meningkatkan

semangat dan produktivitas karyawan

serta berpeluang mendapatkan

penghargaan. Sedangkan manfaat CSR

bagi masyarakat menurut Ambadar

(2008), yaitu dapat meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia, kelembagaan,

tabungan, konsumsi dan investasi dari

rumah tangga warga masyarakat.

Pengembangan masyarakat adalah salah

satu pendekatan yang harus menjadi

prinsip utama bagi seluruh unit-unit

kepemerintahan maupun pihak korporasi

dalam menjalankan tugas dan fungsinya

dalam memberikan pelayanan sosial

(Ambaddar, 2008). Pengembangan

masyarakat menurut Giarci (2001) dalam

Subejo dan Supriyanto (2004) adalah

suatu hal yang memiliki pusat perhatian

dalam membantu masyarakat pada

berbagai tingkatan umur untuk tumbuh

dan berkembang melalui berbagai

fasilitasi dan dukungan agar mereka

mampu memutuskan, merencanakan dan

mengambil tindakan untuk mengelola dan

mengembangkan lingkungan fisiknya

serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini

berlangsung dengan dukungan collective

action dan networking yang

dikembangkan masyarakat. Sejalan

dengan itu, Payne (1995:165) dalam

Ambadar (2008) menjelaskan bahwa

pengembangan masyarakat memiliki

fokus terhadap upaya membantu anggota

masyarakat yang memiliki kesamaan

minat untuk bekerja sama, dengan

mengidentifikasikan kebutuhan bersama

dan kemudian melakukan kegiatan

bersama untuk memenuhi kebutuhan

tersebut.

Pengembangan masyarakat sebagai

perencanaan sosial perlu berlandaskan

pada asas-asas, yaitu: komunitas

dilibatkan dalam setiap proses

pengambilan keputusan, mensinergikan

strategi komprehensif pemerintah, pihak-

pihak terkait dan partisipasi warga,

membuka akses warga atas bantuan

profesional, teknis, fasilitas, serta insentif

lainnya agar meningkatkan partisipasi

warga, dan mengubah perilaku

profesional agar lebih peka pada

kebutuhan, perhatian dan gagasan warga

komunitas. Selain memiliki asas-asas,

pengembangan masyarakat juga memiliki

beberapa prinsip. Prinsip-prinsip

Community Development dalam tiga

bagian penting, yaitu ekologi, keadilan

sosial, nilai-nilai lokal, proses, dan

global-lokal. Prinsip yang terkait dengan

masalah ekologi, yaitu prinsip holistik;

keberlanjutan; keanekaragaman;

pembangunan organis dan keseimbangan.

Prinsip yang terkait dengan keadilan

sosial meliputi prinsip menghilangkan

ketimpangan struktural; memusatkan

perhatian pada wacana yang merugikan;

pemberdayaan; mendefiniskan

kebutuhan; dan menjunjung tinggi hak

asasi manusia. Prinsip yang terkait

menghargai nilai-nilai lokal yaitu prinsip

pengetahuan lokal; budaya lokal;

sumberdaya lokal; ketrampilan lokal; dan

menghargai proses lokal. Prinsip yang

terkait proses meliputi prinsip proses,

hasil, dan visi; keterpaduan proses;

peningkatan kesadaran; partisipasi;

kooperasi dan konsensus; tahapan

pembangunan; perdamaian dan anti

kekerasan; inklusif; dan membangun

komunitas. Prinsip yang terkait global

dan lokal meliputi prinsip hubungan

antara global dan lokal; serta praktik Anti

Penjajah (Anti-colonialist practice) (Ife,

2002).

Dalam melaksanakan suatu program

pengembangan masyarakat terdapat

berbagai macam strategi pengembangan

masyarakat. Chin dan Benne (1961)

dalam Nasdian (2006) memperkenalkan

tiga strategi yang dapat dijadikan strategi

pengembangan masyarakat, yaitu

rational-empirical, normative-

reeducative, dan power-coersive. Nasdian

(2006) menjelaskan bahwa partisipasi

adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh

warga komunitas sendiri, dibimbing oleh

cara berfikir mereka sendiri, dengan

menggunakan sarana dan proses

(lembaga dan mekanisme) dimana

mereka dapat menegaskan kontrol secara

efektif. Sementara itu, Paul (1987) dalam

Nasdian (2006) memberikan pengertian

mengenai partisipasi sebagai berikut:

“…..participation refers to an

active process whereby beneficiaries

influence the direction and execution of

development projects rather than mercly

receive a share of project benefits”.

Melalui keterlibatan pelaku usaha,

pemerintah dan masyarakat maka

pembangunan ekonomi daerah dapat

dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di

daerah tersebut, seperti pada gambar

berikut :

Gambar 2. Sinergitas Pemerintah , Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk menjamin

pembangunan di suatu daerah.

3. Kerangka Pemikiran

Secara umum ada 3 aktor penting yang

harus terlibat dalam pemberdayaan

masyarakat, yakni pemerintah, pelaku

usaha dan masyarakat. Pemerintah

sebagai regulator memiliki peran sangat

menentukan, karena dapat aturan-aturan

dan kebijakan yang mendorong dua actor

lainnya untuk dapat terlibat. Pelaku

usaha memilki peran yang sangat

strategis, bisa menjadi pendukung dari

segi financial, sekaligus menjadi mitra

serta pembina dalam pengembangan

usaha yang dikembangkan oleh para

UKM hasil pemberdayaan yang

dilakukan. Sementara masyarakat akan

memberikan peran sebagai pemberi

dukungan spirit dan kesadaran terhadap

pelaku UKM. Secara umum peran

ketiga actor seperti berikut :

Gambar 3. Peran dan Fungsi 3 aktor utama dalam penanggulangan kemiskinan

4. Metodologi

Metodologi pemberdayaan masyarakat

dilakukan melalui FGD pelatihan secara

langsung (metode praktek) dan advokasi

(pendampingan). FGD dilakukan untuk

memilih potensi unggulan daerah,

kemudian dilanjutkan dengan penyiapan

SDM melalui pelatihan, strategi

pengembangan dan dilanjutkan dengan

advokasi/pendampingan usaha.

Secara garis besar metode kegiatan

sebagai berikut :

Persiapan

Need Assessment

IdentifikasiPotensi Unggulan

Pendampingan

Pelaporan

FGD dan Survai

Pengembangan Usaha berbasis potensi unggulan

PotensiUnggulan

Pelatihan SDM

Swot analisis

Gambar 3. Tahapan dan Metode Pemberdayaan

5. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan model pemberdayaan

masyarakat ini dilakukan di Kecamatan

Tapos Kota Depok. Pemilihan daerah

ini atas pertimbangan sebagai

kecamatan baru hasil pemekaran di Kota

Depok yang sebagian masyarakatnya

masih tergolong kelompok miskin,

padahal secara geografis lokasinya

sangat strategis. Kegiatan

pemberdayaan ini dilakukan atas

dukungan dari program CSR dari PT

PPA .

Hasil needs assessment menunjukkan

bahwa sebagian besar kelompok

masyarakat sasaran menginginkan untuk

memiliki kegiatan usaha produktif

dalam upaya meningkatkan taraf

hidupnya. Diantara sekian banyak

potensi kegiatan usaha yang mungkin,

berdasarkan kondisi sumberdaya

manusia dan potensi alamnya,

pengembangan kegiatan usaha ternak lele

merupakan aktifitas produktif yang

paling cocok. Hasil analisis Swot

terhadap pengembangan usaha ternak

lele sebagai tabel berikut :

a. Faktor Internal

Kekuatan Kelemahan

1. Tidak membutuhkan lahan yang

luas, dapat dilakukan di sekitar

tenmpat tinggal masyarakat.

2. Hampir sebagian masyarakat

memiliki tempat untuk berternak

lele.

3. Mudah system pembudidayaan nya

4. Kebutuhan pasar untuk lele

potensinya yang sangat luas.

5. Mudah untuk memperoleh bibit lele

6. Sebagian besar masyarakat gemar

mengkonsumsi ekan lele

1. Belum terbentuk kelembagaan

para petani lele, sehingga harga

ditentukan oleh pembeli.

2. Sistem pembudidayaan ikan lele

oleh para petani masih dilakukan

secara tradisional, sehingga

produktifitasnya rendah.

3. Memerlukan ketekunan dalam

berusaha.

4. Memerlukan sumber air yang

mencukupi dan bukan air sisa

cucian rumah tangga

5. Keterbatasan modal dan

ketrampilan teknis budidaya bagi

masyarakat

6. Keterbatasan akses pasar

b. Faktor Eksternal

Peluang Tantangan

1. Tumbuh dan berkembangnya warung

dan restoran pecel lele.

2. Pengembangan lele menjadi produk

lain seperti sosis dan abon lele.

3. Meningkatnya konsumsi ikan lele oleh

masyarakat

1. Adanya tuntutan Standarisasi

kualitas produk.

2. Munculnya saingan dari kelompok

pengusaha besar yang mampu

menguasai pasar

3. Semakin mahalnya harga tanah

untuk keperluan permukiman atau

bangunan lainnya yang lebih

menguntungkan.

4. Bibit lele yang masih dikuasai oleh

kelompok tertentu saja.

Keberhasilan penciptaan wirausaha baru

memalui pemberdayaan masyarakat

sangat ditentukan oleh beberapa aspek :

1. Peningkatan kapasitas individu

(capacity building) calon pelaku

usaha (kelompok masyarakat

sasaran)

2. Penguatan kelembagaan

kelompok wirausaha baru sasaran

3. Pendampingan kelompok usaha

sasaran

Peningkatan kapasitas individu

mencakup kemampuan dan ketrampilan

berwira usaha. Dalam hal ini para

peserta dilatih untuk dapat melakukan

budidaya lele mulai dari proses

pembibitan, pemberian pakan, pemisahan

sampai pemasaran produknya. Penguatan

kelembagaan petani/pelaku usaha

meliputi pembentukan kelompok usaha

bersama, dan pembentukan koperasi

usaha bersama, Melalui kelembagaan

inilah bantuan teknis dan manajemen

diberikan. Pembentukan kelompok

usaha bersama ini juga memudahkan

monitoring dan evaluasi. Kegiatan

pelatihan dan pendampingan adalah

kegiatan yang harus dilakukan secara

terprogram dan berkelanjutan.

Programnya harus dirancang sesuai

dengan kondisi obyektif yang ada.

Dalam kenyataannya yang dapat

merancang kegiatan berdasarkan hasil

need assessment hanya dari kalangan

akademisi., sementara dukungan

anggaran dan fasilitas diberikan oleh

pelaku usaha danpemerintah setempat.

Pendampingan usaha oleh team

merupakan kunci keberlanjutan usaha,

setiap kelompok didampingi oleh 1-2

orang yang selalu memantau dan menjadi

sumber rujukan dalam setiap menangani

masalah yang dihadapi oleh

kelompoknya.

Pada kegiatan pemberdayaan ini

dibentuk 5 kelompok dengan masing-

masing kelompok 5-7 orang; setiap

kelompok mendapatkan bantuan dana

untuk modal awal Rp 3 juta (beli biibit,

pakan dll). Dalam waktu 6 bulan 4 dari

lima kelompok dibentuk dinyatakan

berhasil dan mampu untuk membuat

kegiatan usaha mandiri, sementara itu

satu kelompok lagi dinyatakan gagal.

Salah satu factor penyebab kegagalannya

karena sebagian besar anggota kelompok

hanya menjadikan sambilan (kurang

seirus) dalam menjalankan kegiatannya.

Dari 4 kelompok yang dinyatakan

berhasil tersebut telah mampu

membentuk kelompok baru sebanyak 2

kelompok dan memberikan pelatihan

kepada kelompok tersebut.

Secara ekonomis kegiatan usaha dari

kelompok hasil binaan sangat layak,

tetapi permasalahan utama yang dihadapi

adalah skala usaha, yang disebabkan oleh

keterbatasan modal. Oleh karena itu

dukungan program CRS dari pengusaha

sangat diperlukan. Hal ini juga

memberikan petunjuk bahwa program

penanggulangan kemiskinan harus

dilakukan secara lebih focus dengan

memperhatikan potensi daerah yang

dimiliki. Dengan modal kerja Rp 3

juta/kelompok (6-7 orang) dan biaya

operasional selama 6 bulan bagi

pendamping Rp 4.5 juta atau total untuk

4 kelompok Rp 16.5 juta akan mampu

menyerap sekitar 20 orang. Jika

dibandingkan program penanggulangan

kemiskinan secara nasional yang

memakan biaya trilyunan dengan hasil

yang belum begitu jelas, maka program

pemberdayaan ini jauh lebih efektif.

Oleh karena itu pola ini bisa direplikasi

untuk dijadikan model nasional.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada

kegiatan ini, maka model pemberdayaan

masyarakat yang ideal seperti berikut :

Gambar 4. Model pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan WUB

Pengentasan kemiskinan melalui

pengembangan Wirausaha Baru (WUB)

harus dilakukan secara integrative-

holistik, mulai dari pembangunan sarana

infrastrukturnya, dan kebijakan yang

harus memihak (oleh pemerintah),

dukungan permodalan (oleh pelaku usaha

dan perbankan/lembaga keuangan),

pelatihan dan pendampingan oleh

akademisi. Dengn kata lain integrasi

ABG (Academicus, Businessman dan

Government) dalam program

pengentasan kemiskian merupakan

bentuk yang ideal dengan peran dan

fungsinya masing-masing.

Kesimpulan

Keberhasilan program pemberdayaan

masyarakat untuk menciptakan Wira

Usaha Baru (WUB) dalam kaitannya

dengan penanggulangan kemiskinan

ditentukan oleh : (1) ketepatan program

pelatihan yang diberikan, (2)

pendampingan yang berkelanjutan dan

(3) kelembagaan bagi para wirausaha

baru yang dibentuk. Pengembangan

usaha berbasis sumber daya alam

unggulan daerah merupakan pilihan

yang paling cocok bagi penciptaan

wirausaha baru. Model pemberdayaan

masyarakat yang ideal adalah model

terpadu yang melibatkan ABG

(Academicus, Businessman,

Government), dengan peran dan

fungsinya masing-masing.

Daftar Pustaka

Bappeda Depok. 2010. Depok Dalam

Angka 2009. Pemerintah Kota Depok.

Hamid,S.E. 2010. Targets and Strategies

of Poverty Alleviation in

Indonesia. Faculty of

Economics_Islamic Univerity

of Indonesia. Jogyakarta.

Pemda Depok. 2009. Rencana Induk

Penaggulangan Kemiskinan

Kota Depok. BAPPEDA

Depok.

______________. 2006. Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Kota Depok

(2006-2011)

Sumardjo. 2010. Karakteristik

Pembangunan Perdesaan :

Pemikiran Guru Besar

Perguruan Tinggi Badan

Huku Milik Negara. IPB

Press, Bogor.

Susetiawan. 2010. Pembangunan

Perdesaan Dalam Rangka

Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat. Pemikiran

Guru Besar Perguruan

Tinggi Badan Huku Milik

Negara. IPB Press, Bogor.

Sumodiningrat,G. 2009. Poverty

Alleviation in Indonesia : an

Overview, Bappeas, Jakarta.

WWW.Scribd.com. Strategi

Penanggulangan di

Indonesia, download 7 Maret

2011.

WWW.P2KP.Org. Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan,

download 7 Maret 2011.

WWW.ahmadrizani.wordpress.com.

Strategi Penciptaan

Wirausaha Kecil Menengah

yang Tangguh. Download 6

Maret 2011