Hak - portal.kopertis3.or.idportal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/2071/1/buku PPAKP.pdf · Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan ... Penanggungjawab ... Besar harapan kami,

Hak Cipta Dilindungi Undang‐Undang

ISBN 978‐602‐98966‐0‐2

Diterbitkan Oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jl. Budi Utomo No 6, Jakarta Pusat

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengembangan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP): Bagian Integral dalam Implementasi Reformasi Manajemen Keuangan Negara

Penanggungjawab Sonny Loho

Sekretaris Tim Kerja Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Tim Penulis Bilmar Parhusip Basuki Rachmad Mega Meilistya

Mei Ling

Editor Kusmanadji Sumiyati

Sahat M.T. Panggabean

Lay‐out Budi Hartadi

Bantuan dan Dukungan Teknis Seluruh Pejabat/Staf Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 2011

i Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

SAMBUTAN Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI

selaku Ketua Tim Kerja Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)

Reformasi manajemen keuangan negara, yang ditandai dengan terbitnya paket undang‐undang keuangan negara, secara komprehensif telah membangun seluruh aspek keuangan negara, baik di bidang perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pemeriksaan keuangan, untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara.

Reformasi manajemen keuangan mencakup berbagai aspek seperti hukum, kelembagaan dan bisnis proses, yang ditandai dengan berbagai bentuk reorganisasi terutama di lingkup Kementerian Keuangan dan disertai dengan penyempurnaan bisnis proses dari fungsi perbendaharaan. Sejalan dengan tantangan reformasi pengelolaan keuangan negara, pembentukan SDM yang dapat memenuhi standar kompetensi pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu pilar reformasi yang dapat mendukung pilar‐pilar reformasi lainnya seperti reformasi organisasi (institutional reform) dan proses bisnis (business process). Proses reformasi SDM ini perlu dimulai dengan pendefinisian mengenai standar kompetensi pengelolaan keuangan negara, analisis kesenjangan antara pengelola keuangan negara dengan standar kompetensi jabatannya, dan rencana tindak untuk mengisi kesenjangan tersebut, yang selama ini belum banyak dibahas dan dikaji secara lebih mendalam.

Pemerintah menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara ketersediaan dan kebutuhan akan SDM yang memenuhi kompetensi pengelolaan keuangan negara, yang selama ini ditenggarai menjadi salah satu penyebab belum tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif. Identifikasi awal atas kebutuhan SDM pengelola keuangan negara dengan asumsi satu satker membutuhkan 2 orang menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu sekitar 40.000 orang untuk satker pusat dan 30.000 orang untuk satker daerah. Untuk menjawab kebutuhan akan SDM yang memenuhi standar kompetensi keuangan negara, Pemerintah mendesain suatu program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dalam pengelolaan keuangan negara, yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan perubahan paradigma keuangan negara, penerapan prinsip dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, dan mengantisipasi kompleksitas permasalahan keuangan negara, sehingga diharapkan peserta Pendidikan dan Pelatihan (diklat) mampu menjawab tuntutan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara.

RANGKAIAN SAMBUTAN

ii Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Buku PPAKP ini memberikan informasi dan kajian yang mendalam mengenai standar kompetensi, analisis kesenjangan dan rencana tindak reformasi SDM, yang diwujudkan melalui pelaksanaan PPAKP selama tahun 2007 – 2010. Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan SDM lebih lanjut menuju SDM pengelola keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab, serta memberikan masukan bagi pelaksanaan reformasi keuangan negara, menuju pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Januari 2011

Mulia P. Nasution

iii Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

SAMBUTAN Direktur Jenderal Perbendaharaan

selaku Wakil ketua II Tim Kerja Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)

Reformasi manajemen keuangan negara telah secara komprehensif memperkenalkan dan menerapkan konsep pengelolaan keuangan negara yang diadaptasi dari praktik internasional terbaik, seperti perencanaan stratejik, penganggaran berbasis kinerja, akuntansi berbasis akrual, dan manajemen kinerja. Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu proses yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, manajemen aset dan utang, akuntansi dan pelaporan dan pemeriksaan keuangan, sehingga proses perubahan dan transisi menuju penerapan konsep‐konsep praktik internasional terbaik membutuhkan sistem yang terintegrasi, bisnis proses yang efisien dan efektif, dan dukungan SDM yang memenuhi standar kompetensi dan mempunyai motivasi kerja yang tinggi.

Sebelum reformasi manajemen keuangan, SDM di lingkup pemerintahan telah terbiasa dengan praktik‐praktik pengelolaan keuangan negara dalam budaya birokrasi yang kaku dan kurang transparan, sehingga paradigma SDM tersebut perlu diubah dan diperkenalkan dengan konsep‐konsep pengelolaan keuangan negara yang modern. Pemetaan‐pemetaan yang telah dilakukan atas kompetensi SDM pengelola keuangan negara mengindikasikan perlunya suatu program capacity building dalam rangka peningkatan kualitas SDM tersebut. Pada tahun 2007, Pemerintah memulai PPAKP sebagai salah satu alat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Selama 4 tahun, pelaksanaan PPAKP telah menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang siap untuk menghadapi tantangan reformasi keuangan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Saya menyambut gembira penerbitan buku ini, karena buku ini telah menyajikan penjelasan yang komprehesif dan terstruktur mengenai program PPAKP dan implikasinya bagi reformasi pengelolaan keuangan negara melalui analisis data secara mendalam. Selain memberikan argumen keberhasilan PPAKP dalam peningkatan kompetensi SDM, buku ini juga memaparkan mengenai tantangan dan usulan perbaikan ke depan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang seimbang bagi para pembaca dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi PPAKP dan berpartisipasi dalam pembangunan SDM pengelola keuangan negara sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Jakarta, Januari 2011

Agus Supriyanto

iv Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

SAMBUTAN Sekretaris Tim Kerja Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaanNya‐lah Buku “Pengembangan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP): Bagian Integral dalam Implementasi Reformasi Manajemen Keuangan Negara” ini dapat diterbitkan di tengah berbagai dinamika yang berlangsung dalam implementasi reformasi manajemen keuangan negara. Penerbitan Buku PPAKP ini dilakukan untuk menyajikan kajian yang memadai atas penyelenggaraan PPAKP sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh atas model PPAKP dan implikasinya terhadap peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan negara kepada semua pelaku dan pemangku kepentingan keuangan negara.

Dinamika reformasi pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang secara berkesinambungan telah direspon pemerintah melalui upaya‐upaya perbaikan berupa adopsi dan adaptasi berbagai praktik‐praktik internasional terbaik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Implementasi dari reformasi tersebut memerlukan paradigma baru dari para pelaku keuangan negara yang perlu difasilitasi oleh suatu media pembelajaran dan transfer of knowledge yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman SDM kementerian negara/lembaga dalam melakukan tugas pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja institusi pemerintahan. Substansi materi PPAKP yang terdiri dari pembahasan konsep yang lugas dan langsung menyentuh praktik pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di lapangan diharapkan dapat mempermudah pemahaman dari para peserta PPAKP. PPAKP diharapkan juga dapat mengidentifikasi isu‐isu yang memerlukan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan konsep dan sistem pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi sinergis antara pengajar dan peserta.

Selama ini telah berbagai teori dan konsep mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan negara, yang juga didukung oleh fakta – fakta parsial mengenai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara namun belum ada suatu kajian akademik yang mengakomodasikan pemaparan dan pembuktian hal tersebut. Buku ini akan menyajikan analisis secara komprehensif mengenai signifikansi peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengambil PPAKP sebagai salah satu model.

Terwujudnya Buku PPAKP ini tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh tim PPAKP yang terdiri dari konseptor dan praktisi pengelolaan keuangan negara di lingkup Kementerian Keuangan. Besar harapan kami, agar Buku PPAKP ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam proses perubahan yang tengah berlangsung, dan menjadi inspirasi bagi pengembangan SDM

v Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

dalam reformasi pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

vi Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan‐NYA maka Tim Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) telah menyelesaikan buku “Pengembangan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP): Bagian Integral dalam Implementasi Reformasi Manajemen Keuangan Negara” Penerbitan buku ini antara lain dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa pemahaman mengenai latar belakang, tujuan, kendala dan permasalahan termasuk dampak/implikasi nyata dari program pelatihan masif dan integral dalam reformasi manajemen keuangan negara dapat meningkatkan kualitas dan kesinambungan PPAKP. Para pelaku keuangan negara perlu mengetahui konteks dari berbagai kebijakan yang terkait dengan PPAKP sehingga tujuan dan sasaran dari PPAKP dapat tercapai secara lebih mudah.

Reformasi manajemen keuangan negara yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan negara yang menegakkan prinsip‐prinsip good governance memiliki tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut adalah reformasi organisasi (institutional reform), reformasi tata kerja/business process, dan reformasi Sumber Daya Manusia (human resource reform). PPAKP adalah salah satu program yang terintegrasi dalam pilar ketiga reformasi manajemen keuangan negara yakni melakukan berbagai perubahan dalam meningkatkan SDM yang mumpuni untuk melaksanakan mandat dari reformasi manajemen keuangan negara.

Berbeda dengan program pendidikan dan pelatihan umum yang diselenggarakan dan dikelola secara swadaya oleh seluruh institusi pemerintahan Indonesia, PPAKP dikoordinasi oleh Kementerian Keuangan dengan fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara khususnya prosedur pengelolaan keuangan negara yang menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara mulai dari aspek perencanan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan. PPAKP sebagai salah satu program pelatihan juga bersifat komprehensif yang targetnya adalah seluruh pengelola keuangan di seluruh institusi pemerintahan Indonesia. Target peserta dengan latar belakang yang bermacam‐macam termasuk cakupan substansi yang luas mensyaratkan PPAKP untuk dilaksanakan secara sistematis dan teratur sehingga mampu menyentuh seluruh target tersebut. Untuk itu, buku yang mengelaborasi PPAKP sebagai salah satu program dalam reformasi SDM dalam reformasi manajemen keuangan negara dirasakan perlu untuk diterbitkan.

Selain mengupas latar belakang pelaksanaan PPAKP, buku ini juga mengkaji paradigma teoritis dari program pendidikan dan pelatihan dan mencoba mengaitkannya dengan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) PPAKP. Dengan demikian, buku ini dapat dijadikan panduan implementasi

KATA PENGANTAR

vii Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

pelatihan keuangan bagi para pengelola keuangan yang memiliki latar belakang dan sumber daya yang berbeda di seluruh institusi di Indonesia. Di samping itu, buku ini diharapkan juga dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PPAKP dan juga diharapkan dapat berguna sebagai umpan dalam mendapatkan feedback untuk perbaikan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) PPAKP.

Tim Penyusun mengharapkan masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca dan pengguna buku ini sebagai perbaikan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) PPAKP.

Tim Penulis

viii Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Hal RANGKAIAN SAMBUTAN Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Kerja i Sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Wakil Ketua II Tim Kerja iii Sambutan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Sekretaris

Tim Kerja iv

KATA PENGANTAR vi DAFTAR ISI viii DAFTAR TABEL x DAFTAR GRAFIK xi DAFTAR GAMBAR xii

BAB 1 LATAR BELAKANG PPAKP 1

1.1 Reformasi Manajemen Keuangan Negara 1

1.2 Signifikansi Capacity Building dalam Reformasi Manajemen Keuangan Negara 4

1.3

Program Pendidikan dan Pelatihan PPAKP sebagai Bagian Integral dalam Program Capacity Building 5

BAB 2 SDM SEBAGAI SALAH SATU PILAR REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA 7 2.1 Peran Strategis SDM dalam Reformasi Manajemen Keuangan Negara 7 2.2 Permasalahan SDM pada Birokrasi Indonesia 10 2.3 Tantangan Membangun Kapasitas SDM dalam Konteks Institusi yang

Terdesentralisasi 12 2.4 Strategi Pengembangan SDM dalam Akselerasi Pencapaian Tujuan

Reformasi Manajemen Keuangan Negara 13 2.4.1 Program Pendidikan dan Pelatihan yang Relevan, Komprehensif

dan Dapat Dimengerti 13 2.4.2 Peningkatan Komitmen Politik (Political Commitment) 14 2.4.3 Peningkatan Insentif 15 2.4.4. Kerjasama Intra dan Inter‐Institusi 15 2.4.5. Pengembangan SDM yang Terintegrasi, Masif dan Cepat 16

DAFTAR ISI

ix Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

BAB 3 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 17 3.1 Kerangka Pemikiran 17 3.2 Tujuan PPAKP 19 3.3 Sasaran 19 3.4 Cakupan dan Target Peserta 19 3.5 Komponen PPAKP 20

BAB 4 MODEL PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 24 4.1 Identifikasi dan Penilaian Kebutuhan Pengelola Keuangan Negara 24 4.1.1 Kompetensi yang Dibutuhkan

24 4.1.2 Komitmen dan Ketersediaan Anggaran 25 4.2 Penilaian Persyaratan Pelatihan 27 4.2.1 Pre Entry Requirement, Kriteria Seleksi dan Pola Rekrutmen

Peserta 27 4.2.2 Persiapan Tenaga Pengajar 28 4.2.3 Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan 29 4.3 Desain Program PPAKP 32 4.3.1 PPAKP Fokus terhadap Keahlian Tertentu 32 4.3.2 Gabungan Teori dan Praktik 32 4.3.3 Modul Pembelajaran 32 4.3.4 Periode dan Durasi Pelatihan 33 4.4 Monitoring, Evaluasi, dan Umpan Balik 36 4.4.1 Aspek Monitoring dan Evaluasi 38 4.4.2 Umpan Balik 43 BAB 5 DAMPAK PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

PADA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA : PROGRESS DAN PROSPEK 47

5.1 Implementasi dan Pencapaian PPAKP 2007‐2010 47 5.2 Peningkatan Kualitas SDM dalam Implementasi Reformasi Manajemen

Keuangan Negara 72 5.3 Hambatan dan Tantangan 85 BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 89 6.1 Kesimpulan 89 6.2 Rekomendasi 90 DAFTAR PUSTAKA 92 GLOSSARY 94 LAMPIRAN

x Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Hal.

Tabel 4.1 Tugas Pokok Panitia Pusat 29 Tabel 4.2 Tugas Pokok Panitia Daerah 30 Tabel 4.3 Durasi Pelatihan Kelas Manajerial 34 Tabel 4.4 Durasi Pelatihan Kelas Reguler 34 Tabel 4.5 Umpan Balik dan Tindak Lanjut PPAKP 44 Tabel 5.1 Rincian Jumlah Pengajar Tahun 2007 45 Tabel 5.2 Peserta Aktual Diklat PPAKP Tahun 2007 50 Tabel 5.3 Proyeksi Kebutuhan Pengajar PPAKP Tahun 2008 51 Tabel 5.4 Rekapitulasi Peserta PPAKP Per Kementerian Negara/Lembaga

Tahun 2008 52 Tabel 5.5 Rekapitulasi Hasil PPAKP Tahun 2009 Per Kementerian

Negara/Lembaga 59 Tabel 5.6 Realisasi Peserta Berdasarkan Jumlah Angkatan, Jumlah Kelas,

dan Jumlah Peserta PPAKP Tahun 2010 63 Tabel 5.7 Rekapitulasi Peserta PPAKP 2010 Per Kementerian Negara/

Lembaga 64 Tabel 5.8 Rasio Jumlah Peserta dan Satuan Kerja Bagian Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007 ‐ 2010 68 Tabel 5.9 Jumlah Perolehan Opini BPK Atas LKKL 75 Tabel 5.10

Monitoring Jumlah Peserta dan Opini BPK Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 ‐ 2009 77

Tabel 5.11

Monitoring Jumlah Peserta dan Opini BPK Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun 2006 ‐ 2009 84

DAFTAR TABEL

xi Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Hal. Grafik 5.1 Persentase Pengajar pada Program ToT 2007 49 Grafik 5.2 Jumlah Narasumber Menurut Mata Pelajaran 52 Grafik 5.3 Bidang Tugas Peserta PPAKP Tahun 2008 56 Grafik 5.4 Persentase Pengajar PPAKP Berdasarkan Asal Instansi 57 Grafik 5.5 Persentase Penilaian Pengajar PPAKP Bernilai CUKUP/KURANG

Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan 58 Grafik 5.6 Perbandingan Persentase Pengajar Bernilai Cukup/Kurang

Dengan Peserta Yang Tidak Lulus Menurut Lokasi Penyelenggaraan 58

Grafik 5.7 Peserta PPAKP Tahun 2009 per Bidang Pekerjaan 61 Grafik 5.8 Perbandingan Komposisi Pengajar Berdasarkan Materi 62 Grafik 5.9 Peserta PPAKP Tahun 2010 per Bidang Pekerjaan 66 Grafik 5.10 Distribusi Jumlah Mengajar Narasumber PPAKP 2009 67 Grafik 5.11 Tingkat Persentase Kelulusan Kelas Reguler 73 Grafik 5.12 Pre Test 73 Grafik 5.13 Post Test 74 Grafik 5.14 Peningkatan nilai Post Test dibanding dengan Pre Test 74 Grafik 5.15 Perkembangan Suspen Tahun 2005‐2009 85

DAFTAR GRAFIK

xii Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Hal. Gambar 2.1 Dimension of Performance 8 Gambar 3.1 Reformasi Manajemen Keuangan Negara 18 Gambar 4.1 Siklus Kegiatan Monitoring 36 Gambar 4.2 Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi PPAKP 37 Gambar 5.1 Penerapan Sistem Reward and Punishment 87

DAFTAR GAMBAR

1 Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

1.1. Reformasi Manajemen Keuangan Negara

Tahun 2003 menjadi tonggak sejarah dalam pengelolaan keuangan negara, setelah Pemerintah berhasil menetapkan ketentuan hukum pengelolaan keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga UU dimaksud merupakan trilogi UU Keuangan Negara yang secara signifikan telah memperkenalkan best practice dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan negara dan mengubah proses serta prosedur pengelolaan keuangan negara yang selama ini mengacu pada hukum kolonial Belanda. Pada intinya, Paket UU bidang Keuangan Negara memperkenalkan paradigma baru keuangan negara yang menegakkan prinsip‐prinsip tata kelola keuangan negara yang baik terutama aspek efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Reformasi peraturan perundang‐undangan tersebut dilanjutkan dengan penetapan 17 (tujuh belas) PP sebagai peraturan pelaksana dari paket UU Keuangan Negara. Reformasi manajemen keuangan negara meliputi seluruh aspek pengelolaan keuangan negara yakni reformasi bidang perencanaan dan penganggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan serta bidang pemeriksaan (auditing). Reformasi bidang perencanaan dan penganggaran memiliki fokus pada penerapan prinsip money follows function yaitu penganggaran sesuai fungsi yang dilakukan oleh suatu institusi. Reformasi bidang ini juga menerapkan tiga prinsip perencanaan dan penganggaran yaitu penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF), penganggaran terpadu (unified budget), dan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting). Reformasi bidang perbendaharaan pada dasarnya mengubah paradigma dalam mengelola keuangan negara, yaitu dari pendekatan administrasi keuangan negara menjadi manajemen keuangan negara. Mekanisme check and balance diperkuat dengan melakukan pemisahan fungsi administrative dan fungsi comptable sesuai dengan praktik perbendaharaan yang modern. Fungsi administratif dilaksanakan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam memenuhi tugas pelayanan kepada masyarakat sedangkan fungsi comptable dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang antara lain meliputi pengelolaan atau manajemen kas, seperti Treasury Single Account (TSA); manajemen aset selain kas, seperti manajemen piutang, menajemen investasi, dan manajemen barang milik negara; serta manajemen utang, dan hibah.

BAB 1 LATAR BELAKANG PPAKP


Di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 tahun 2005 yang telah diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010) menjadi dasar dalam penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi pemerintahan yang selama ini belum pernah diterapkan. Reformasi di bidang pemeriksaan dilaksanakan melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta diikuti dengan pengaturan institusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan ditetapkannya UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menegaskan kembali independensi BPK sebagai lembaga audit. Adapun untuk penguatan pengawasan intern pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang antara lain di dalamnya juga mengatur peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lemabga (LKKL). Reformasi di masing‐masing bidang pengelolaan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas dibangun di atas tiga pilar, yaitu pengaturan kelembagaan (institutional reform), penataan sistem dan prosedur (business process reform) dan peningkatan kapasitas1 Sumber Daya Manusia (human resource reform). Institutional reform dilakukan Pemerintah untuk menata kelembagaan pengelolaan keuangan negara dengan mengadopsi berbagai ketentuan dalam paket UU bidang keuangan negara, antara lain terciptanya mekanisme saling uji (check and balance mechanism). Penataan kelembagaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan negara, dan dinamika administrasi publik. Dalam melakukan pengaturan kelembagaan, Pemerintah melaksanakan reorganisasi struktur pemerintahan dalam rangka penajaman fungsi pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi. Reorganisasi struktur pemerintahan antara lain meliputi pemisahan fungsi dan penggabungan fungsi, serta modernisasi organisasi. Penataan sistem dan prosedur (business process reform) dilakukan melalui penyusunan dan penerapan sistem dan prosedur yang baru pada bidang perencanaan penganggaran, bidang pelaksanaan penganggaran yang meliputi penerimaan, pembayaran, manajemen kas, manajemen aset selain kas, dan manajemen utang, bidang akuntansi, pelaporan keuangan dan kinerja, serta bidang pengendalian intern pemerintah. Penyempurnaan sistem dan

1 Kapasitas kerap didefinisikan sebagai kemampuan menyeluruh dari seseorang atau kelompok dalam

melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.


prosedur tersebut untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan dalam rangka menunjang kinerja organisasi. Peningkatan kapasitas SDM (human resource reform) mempunyai tujuan untuk memperoleh SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang memadai dalam bidang pengelolaan keuangan negara sebagai kunci keberhasilan implementasi reformasi keuangan negara. SDM yang mampu mengakomodasi perubahan sangat dibutuhkan agar tujuan reformasi dapat tercapai. Kelalaian manajemen SDM dalam reformasi dapat berakibat pada pegawai yang tersedia memiliki keterampilan yang tidak sesuai, tidak termotivasi, atau bahkan dapat menimbulkan masalah yang lebih serius, yaitu pegawai beroposisi terhadap reformasi yang dilakukan Pemerintah. Aspek peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan beserta staf atas pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan prinsip‐prinsip good governance. Perbaikan dalam pengelolaan SDM harus dilakukan dari hulu hingga hilir, antara lain berupa perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, prosedur rekrutmen yang semakin baik, penempatan pegawai pada posisi yang tepat, pendidikan dan pelatihan, dan pola mutasi yang transparan. Reformasi keuangan negara yang dilaksanakan secara komprehensif ini harus diikuti dengan penyediaan SDM keuangan yang andal dan dalam jumlah yang cukup. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, antara lain rekrutmen dari berbagai perguruan tinggi, pelatihan dan magang, namun ternyata langkah ini belum mampu mencukupi kebutuhan. Hal ini ditandai dengan sangat minimnya kementerian negara/lembaga (k/L) yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tuntutan tersedianya kualitas SDM yang mumpuni ini selanjutnya direspon oleh Pemerintah dengan menyelenggarakan berbagai program pengembangan SDM, dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang salah satunya adalah Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Program ini didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan yang baik. PPAKP dilaksanakan pertama kali oleh Pemerintah pada tahun 2007, telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, dan telah menjadi bagian dalam dinamika reformasi keuangan negara yang tengah berlangsung. Sesuai dengan namanya, PPAKP adalah upaya akselerasi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM keuangan. Patut diakui, PPAKP telah menjadi satu ikon dalam reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku dan pengelola keuangan negara agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanat reformasi pengelola keuangan negara.


1.2. Signifikansi Capacity Building dalam Reformasi Manajemen Keuangan Negara Sebagaimana diketahui bahwa kapasitas SDM pada institusi pemerintahan di Indonesia belum memadai. Kegagalan berbagai program dan kegiatan Pemerintah kerap dikaitkan dengan kualitas SDM yang rendah. Hal ini ditandai dengan kualitas yang buruk dalam penyediaan pelayanan publik, kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antar institusi, serta belum transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan, yang antara lain tercermin dalam kualitas laporan pertanggungjawaban yang belum baik. Perolehan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) secara umum memiliki variasi yang cukup besar yang mencerminkan belum efektif, efisien, transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan negara. Pada pemerintah pusat di tahun 2009, dari 79 entitas pelaporan 57% kementerian negara/lembaga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/Unqualified, 32,9% memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/Qualified, dan 10,1% memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)/Disclaimer. Adapun pada pemerintah daerah (Pemda), kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak menunjukkan kondisi yang lebih baik dari Pemerintah Pusat. Data tahun 2009 menunjukkan dari 467 Pemda, hanya 4 Pemda (0,86%) memperoleh opini WTP, 283 Pemda (60,6%) memperoleh opini WDP, 58 Pemda (12,4%) mendapat opini Tidak Wajar/adverse, serta 122 Pemda (26,1%) memperoleh opini TMP. Di samping itu, tidak memadainya SDM dalam hal jumlah, keterampilan, dan kompetensi telah menciptakan berbagai permasalahan lain dalam bidang pengelolaan keuangan negara, seperti ketidakmampuan para pengelola keuangan untuk memenuhi statutory requirement dalam menyampaikan rancangan APBN/APBD dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD. Berbagai permasalahan di atas menjadikan peningkatan kapasitas SDM sebagai salah satu aspek yang signifikan dalam implementasi reformasi manajemen keuangan negara. Tanpa adanya intervensi Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM tersebut, dikhawatirkan reformasi berjalan lamban, tidak terarah, bahkan berpotensi menuai kegagalan. Hal ini antara lain disebabkan kompleksitas dan tingkat kesulitan dari reformasi pengelolaan keuangan negara yang memperkenalkan berbagai hal baru yang diakomodasi dari berbagai praktik internasional terbaik. Transfer of knowledge terhadap suatu institusi/entitas memerlukan suatu program capacity building untuk mengembangkan keterampilan atau kompetensi tertentu. UNDP menyatakan bahwa capacity building meliputi perbaikan‐perbaikan dalam kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas‐tugas yang sesuai, yang antara lain meliputi perbaikan dalam kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan alternatif‐alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalah,


memformulasikan kebijakan‐kebijakan yang efektif, serta mengimplementasikan dan mempertahankan aktivitas‐aktivitas yang sesuai untuk dapat memberikan dampak bagi pengembangan sosio‐ekonomi (UNDP, 1995). Capacity building juga dapat didefinisikan sebagai penguatan kapasitas pegawai pada pemerintahan dalam merencanakan, mengimplementasikan, mengelola dan mengevaluasi kebijakan, strategi dan program yang didisain untuk memberikan dampak pada kondisi sosial dalam masyarakat (Cohen, 1995). Selain dari definisi diatas, beberapa penelitian mencoba mengkaji konsep capacity building dari sudut pandang yang berbeda‐beda. Fokus capacity building yang dikembangkan oleh Grindle (1997) terletak pada dimensi (1) pengembangan SDM; (2) penguatan organisasi; dan (3) reformasi kelembagaan. Eade (1998) memusatkan perhatian pada dimensi (1) individu; (2) organisasi; dan (3) network. Sedangkan, World Bank memusatkan perhatian pada 5 dimensi yakni (1) pengembangan SDM; (2) organisasi; (3) jaringan kerja interaksi organisasi; (4) lingkungan organisasi; (5) lingkungan kegiatan yang luas. Dengan demikian, capacity building dilihat dari cakupannya dapat dikatakan sebagai strategi menata input, dan proses dalam mencapai output dan outcome, serta menata feedback untuk melakukan perbaikan‐perbaikan pada tahap berikutnya (Nurhaeni, 2009). Jika strategi input terkait dengan jenis, jumlah dan kualitas SDM dan non SDM, strategi menata proses terkait dengan kemampuan kelembagaan untuk merencanakan, mendisain, dan mengembangkan kebijakan organisasi dan manajemen. Strategi menata feedback berkenaan dengan kemampuan untuk melakukan continuous improvement melalui pembelajaran atas hasil yang dicapai, kelemahan‐kelemahan input dan proses serta untuk mencoba melakukan tindakan perbaikan secara nyata. Benang merah dari berbagai definisi tersebut adalah bahwa capacity building merupakan upaya perbaikan kemampuan institusi, individu dan kelompok sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dengan demikian Capacity Building secara umum didefinisikan sebagai berbagai upaya dalam mempromosikan kemajuan sosial dan ekonomi. Dalam arti yang lebih sempit, capacity building didefinisikan sebagai pendidikan dan pelatihan dalam suatu area tertentu. 1.3. Program Pendidikan dan Pelatihan PPAKP sebagai Bagian Integral dari Program

Capacity Building Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, pengelolaan SDM dipandang sebagai suatu aktivitas yang penting. Dari berbagai aktivitas tersebut, aktivitas pendidikan dan pelatihan berperan utama dalam lingkungan yang kompetitif dan berubah. Untuk dapat bertahan dan berkompetisi, organisasi kerap mengadopsi pelatihan sebagai alat utama dalam menjembatani gap ketrampilan pegawainya.


Pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam reformasi manajemen keuangan negara setidaknya ditengarai oleh dua hal. Pertama, kenyataan bahwa kapasitas SDM masih minim dan variasi yang besar antar institusi, terutama dalam mengakomodasi berbagai perubahan dalam proses dan prosedur pengelolaan keuangan negara. Kedua, tingkat kesulitan reformasi yang cukup tinggi yang membutuhkan perubahan perilaku SDM melalui program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan membantu dalam memperbaiki kualitas SDM sehingga pendidikan dan pelatihan menjadi elemen kunci peningkatan kinerja organisasi. Program pendidikan dan pelatihan dapat menghasilkan angkatan kerja yang berpendidikan dan terlatih secara baik (educated and well‐trained workforce). Selain itu, program tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pegawai, motivasi dan kepuasan pekerjaan. Program pendidikan dan pelatihan terdiri dari aktivitas‐aktivitas pembelajaran yang terorganisasi yang mampu memperbaiki kinerja individu melalui perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Aktivitas tersebut meliputi identifikasi kebutuhan, disain rencana dan tujuan, dan evaluasi. Substansi dari program pendidikan dan pelatihan itu sendiri harus mengacu para strategi organisasi dan aktivitas‐aktivitas yang dilakukan insitusi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah meluncurkan suatu inovasi dalam SDM berupa program pendidikan dan pelatihan yang masif, terintegrasi dan cepat. PPAKP sebagai salah satu dari program capacity building sangat strategis untuk menyiapkan SDM keuangan yang andal dan menjadi ujung tombak dalam reformasi keuangan negara. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2007 menjadi bagian yang integral dari program capacity building yang diharapkan dapat mengakselerasi tujuan reformasi keuangan yakni akuntabilitas keuangan pemerintah. Program tersebut pada awalnya menitikberatkan pada pelaporan keuangan yang kemudian terus dikembangkan ke semua aspek pengelolaan keuangan negara. Pengembangan ini dilaksanakan dengan mengingat bahwa kualitas pertanggungjawaban itu sendiri tidak terlepas dari kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBN serta kualitas pengelolaan aset dan utang pemerintah.


2.1. Peran Strategis SDM dalam Reformasi Manajemen Keuangan Negara

SDM memiliki peran kunci dalam suatu organisasi. Berbagai elemen dalam organisasi hanya dapat berjalan secara efektif dengan dukungan SDM yang mumpuni. Sistem dan struktur organisasi yang baik tidaklah cukup untuk merespon berbagai permintaan dan menyediakan pelayanan yang berkualitas serta memenuhi berbagai kepentingan stakeholders dari organisasi. Dengan kata lain, SDM yang berkualitas adalah suatu prasyarat dari kinerja organisasi yang optimal. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kapasitas SDM dan kinerja memiliki hubungan kasual sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa SDM erat kaitannya dengan kinerja suatu organisasi (MacDuffie, 1995; Delery & Doty, 1996; Guhtrie, 2001). Kinerja SDM yang optimal sebagai tujuan akhir dari berbagai program pengembangan SDM diharapkan dapat tercapai seiring dengan terselenggaranya program‐program tersebut. Untuk itu perlu dicermati beberapa hal yang menjadi penentu kinerja dari seorang pegawai, Robbins (1996) mengemukakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dan interaksi antara kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity), yang populer disingkat dengan AMO. Adapun rumusan kinerja: (P) = (A x M x O)

M = V x E x I

dimana,

o A = Ability, yakni kemampuan untuk menetapkan dan atau melaksanakan suatu sistem dalam pemanfaatan sumber daya dan teknologi secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

o M = Motivation, yaitu keinginan dan kesungguhan seorang karyawan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Motivasi dalam hal ini merupakan fungsi dari Valence (V), Expectancy (E), dan Instrumentality (I). Valence (V) adalah kekuatan relatif dari keinginan dan kebutuhan seseorang yang paling dibutuhkan; Expectancy (E) yakni berhubungan dengan pendapat bahwa perilaku tertentu (sebab) akan diikuti oleh hasil (akibat) tertentu; Instrumentality (I) adalah besarnya kemungkinan akan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan tertentu yang diharapkan jika karyawan bekerja secara efektif.

BAB 2 SDM SEBAGAI SALAH SATU PILAR REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN


o Opportunity, merupakan kesempatan yang dimiliki oleh karyawan secara individu dalam mengerjakan, memanfaatkan waktu, dan peluang untuk mencapai hasil tertentu. Untuk memperjelas hubungan ketiga dimensi kemampuan (ability), motivasi

(motivation) dan kesempatan (opportunity) dalam membentuk kinerja (performance) seorang karyawan, berikut ini disajikan sebuah model dimensi kinerja seperti tertera pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Sumber : Porter et. al. (1980)

Gambar 2.1 Dimension of Performance

Cakupan fungsi ability merupakan gabungan knowledge, skill dan job involvement. Implementasi program pengembangan SDM mentransfer pengetahuan (knowledge), meningkatkan keterampilan dan juga keterlibatan seorang karyawan dalam bekerja. Ability yang meningkat, dengan demikian dapat mendorong kinerja seorang karyawan khususnya dalam reformasi manajemen keuangan negara. Tanpa ability, program‐program yang tercakup dalam reformasi mustahil dapat terlaksana, apalagi mengingat kompleksitas dari berbagai program tersebut.

Dari gambar 1.1 tersebut di atas, juga jelas tercermin bahwa selain mempengaruhi kinerja, ability juga erat kaitannya dengan motivasi dan job involvement. Peningkatan ability turut mendorong meningkatnya motivasi yang dilakukan oleh seorang karyawan dan meningkatnya kesempatan untuk terlibat dalam suatu pekerjaan.


Salah satu dari teori motivasi adalah Teori Insentif (Incentive Theory) yang menjelaskan bahwa penghargaan, baik berwujud atau tidak berwujud, dapat diberikan setelah munculnya suatu tindakan dengan tujuan agar tindakan tersebut diulangi kembali dengan memberikan asosiasi arti positif kepada tindakan tersebut. Teori insentif tersebut meliputi pendorong positif (positive reinforcement), yang membuat seseorang menjadi berbahagia. Menurut teori insentif, stimuli menarik seseorang untuk bertindak. Teori insentif berbeda dengan drive theory yang meliputi pendorong negatif (stimuli meliputi penghapusan hukuman).

Penelitian menunjukkan bahwa jika seseorang menerima penghargaan segera setelah dilakukannya suatu tindakan, maka pengaruhnya akan besar. Besarnya pengaruh tersebut akan menurun dengan berjalannya waktu. Kombinasi penghargaan yang berulang akan menyebabkan tindakan tersebut berubah menjadi kebiasaan.

Cakupan motivasi berupa motivasi instrinsik atau ekstrinsik. Motivasi instrinsik berasal dari individu yang didorong oleh minat dan kesenangan dalam melaksanakan tugas, sedangjan motivasi ekstrinsik datang dari luar individu seperti insentif atau penghargaan (reward) berupa uang dan nilai, dan ancaman hukuman. Penerapan teknis motivasi tidaklah mudah karena ketidaktepatan penerapan teknis motivasi dapat mempunyai efek yang membahayakan tujuan.

Frederick Herzberg menyatakan Teori Dua Faktor (Two‐factor Theory) tentang motivasi intrinsik/ekstrinsik, yang menyimpulkan ada faktor tertentu di tempat kerja yang menghasilkan kepuasan kerja. Ketidakberadaan faktor tersebut tidak menimbulkan ketidakpuasan melainkan hanya menghasilkan tidak adanya kepuasan (no satisfaction). Faktor yang dapat memotivasi manusia berubah sepanjang waktu, tapi penghargaan sebagai individu adalah salah satu motivasi terbesar dalam tahap kehidupan manapun. Faktor yang menghasilkan kepuasan kerja tersebut adalah:

• Pemotivasi (Motivators), seperti pekerjaan yang menatang, penghargaan, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif, dan

• Faktor Higienis (Hygiene factors), seperti status, keamanan pekerjaan, gaji dan tunjangan, yang tidak memotivasi namun jika tidak ada akan membuat demotivasi

Faktor Higienis digunakan karena seperti arti kata higienis, keberadaannya tidak akan membuat orang bertambah sehat namun tidak beradaannya akan membuat kesehatan bertambah buruk. Teori ini terkadang disebut "Motivator‐Hygiene Theory" dan/atau "The Dual Structure Theory."

Program Pengembangan SDM seperti pada diklat PPAKP yang dilakukan pemerintah mendukung suksesnya reformasi manajemen keuangan negara serta pencapaian kinerja


melalui pengembangan elemen‐elemen sebagaimana dielaborasi pada model di atas. Reformasi manajemen keuangan negara telah diikuti dengan berbagai perubahan pada struktur organisasi dan proses kerja yang mengikuti fungsi (structure follows functions). Pelaksanaan fungsi tersebut, yang tidak lain merupakan pelayanan di bidang manajemen keuangan negara, sangat tergantung pada ketersediaan dan kombinasi yang tepat (right mix) dari pegawai yang termotivasi. Tanpa adanya SDM yang memiliki komitmen yang tinggi, terdapat kecenderungan bahwa reformasi manajemen keuangan negara tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Implikasi perubahan yang diperkenalkan melalui reformasi adalah diperlukannya pegawai atau SDM yang memiliki wawasan baru, pengetahuan dan keterampilan yang baru, termasuk sikap mental (mental attitude) diiringi dengan pola pikir baru untuk beradaptasi terhadap perubahan struktur dan mekanisme kinerja organisasi. Terkait dengan itu, juga diperlukan orientasi kepemimpinan yang baru yang lebih bersifat partisipatif untuk mendorong kreativitas, inovasi SDM yang diperlukan dalam merespon berbagai dinamika reformasi itu sendiri.

Signifikansi SDM semakin meningkat sejak tahun 2000, ketika dimulainya program otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara resmi di Indonesia sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, yaitu Pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada para pemerintah daerah. Kesenjangan kapasitas yang cukup besar di berbagai daerah di seluruh negara kepulauan di Indonesia, mendorong Pemerintah menjadikan SDM sebagai salah satu prioritas dalam reformasi manajemen keuangan negara, di samping organisasi dan proses kerja. Pemerintah menyadari bahwa kesuksesan program reformasi manajemen keuangan negara sangat tergantung pada ketersediaan SDM dengan kapasitas yang memadai di seluruh institusi pemerintahan di Indonesia, termasuk di daerah. Minimnya SDM yang terlatih serta kurangnya dukungan dana telah menghambat jalannya reformasi pelayanan publik di berbagai negara (Hussein, 2006). Studi lain telah menunjukkan bagaimana SDM berperan secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Umeh, 2008).

Mencermati signifikansi SDM dalam organisasi termasuk dalam reformasi, maka perlu disadari pengembangan kapasitas SDM haruslah dijadikan salah satu pilar dalam reformasi tersebut. Investasi dalam rangka pengembangan SDM seyogyanya menjadi strategi organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal. 2.2. Permasalahan SDM pada Birokrasi di Indonesia

Perubahan fokus dalam manajemen keuangan negara perlu diiringi dengan berbagai perubahan dalam manajemen SDM menuju kepada pendekatan‐pendekatan yang lebih strategis (Corby & White, 1999; Daley, 2002). Namun demikian penelitian yang dilakukan di


negara berkembang menunjukkan bahwa perubahan tersebut cenderung mengakibatkan pengelolaan SDM berfokus pada peraturan dan bukan pada kebutuhan organisasi itu sendiri (Turner et al, 2010).

Hampir semua penelitian yang dilakukan terkait dengan Indonesia merekomendasikan pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam mencapai berbagai tujuan bernegara. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM terutama di lingkungan birokrasi. Secara umum, permasalahan SDM di Indonesia adalah rekrutmen yang masih dilakukan secara sentralisasi dan praktik promosi yang lebih menitikberatkan pada senioritas dan kesesuaian dengan budaya organisasi, bukan pada kemampuan pegawai (Turner et al, 2010). Selain itu lemahnya institusi juga merupakan salah satu permasalahan SDM di Indonesia.

Institusi berkaitan dengan aturan main yang telah dilembagakan dan untuk diterapkan bagi para pelaku organisasi, termasuk para pegawai. Institusi yang kuat diperlukan untuk menjadi framework dalam rangka mengeksekusi monitoring dan sanksi yang cukup bagi pemberlakuan suatu peraturan. Hal ini berdampak pada pemberian insentive bagi para pegawai. Kurangnya insentif bagi pegawai tercermin antara lain dari praktik promosi yang lebih berorientasi pada senioritas dibanding kapabilitas dan kinerja serta sistem penggajian yang belum dapat memotivasi para pegawai untuk melaksanakan tugasnya.

Sistem penggajian yang ideal seyogyanya memenuhi dua syarat yakni: (1) adil dan sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya; dan (2) mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan (BKN, 2004). Namun demikian, studi menunjukkan bahwa sistem penggajian di Indonesia masih banyak mengandung kelemahan, seperti masih rendahnya take home pay atau pendapatan yang dibawa pulang oleh seorang PNS, adanya ketimpangan antara jumlah gaji yang diterima oleh pegawai sektor publik dan pegawai swasta, serta sistem penggajian yang belum dapat memberikan jaminan hidup di masa depan atau pensiun (Pramusinto, 2010). Walaupun sistem promosi dan penggajian/ remunerasi terus diperbaiki dalam reformasi sektor publik yang telah dimulai di beberapa K/L, perlu juga diperhatikan bahwa setiap mekanisme pengembangan SDM harus dikaitkan dengan insentif yang dapat memfasilitasi SDM untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Permasalahan klasik lain yang terkait erat dengan kapasitas SDM adalah kinerja SDM yang tidak optimal. Kinerja itu sendiri sangat erat kaitannya dengan sistem dan pola rekrutmen serta pengangkatan pegawai di pemerintahan. Pengelolaan SDM seyogyanya dilakukan dalam rangka memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Belum optimalnya kinerja SDM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek terkait dengan penyelesaian pekerjaan dan penyediaan pelayanan publik. Di bidang keuangan negara, kinerja dapat dilihat dari


kemampuan institusi unutk menyerap anggaran, ataupun mencapai target yang ditetapkan berikut output yang dihasilkan.

2.3. Tantangan Membangun Kapasitas SDM dalam Konteks Institusi yang Terdesentralisasi

Sejak masa transisi demokrasi tahun 1999, Indonesia telah memasuki program reformasi pemerintah daerah, yang meliputi desentralisasi politik, administrasi, dan keuangan yang bertujuan meningkatkan tata kelola yang demokratis. Reformasi tersebut juga telah meletakkan suatu pondasi penataan organisasi yang bertujuan menciptakan check and balances mechanism dalam struktur institusi yang berjenjang dan terdesentralisasi. Penjenjangan tersebut dilakukan di semua aspek pengelolaan keuangan negara dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pemerintah juga menerapkan prinsip let’s the manager manages yang memberikan fleksibilitas pada para pengelola keuangan negara. Namun demikian, adopsi proses desentralisasi tidak dapat mengabaikan masalah yang ada mengenai tantangan kapasitas SDM pada institusi yang terdesentralisasi. Struktur pemerintah yang berjenjang tersebut, walaupun memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya, masing‐masing memerlukan adanya suatu sinkronisasi dan harmonisasi sehingga program‐program yang dilakukan pada suatu tingkatan tidak tumpang tindih (overlapping) dengan program/kegiatan yang dilakukan pada tingkatan lain. Oleh karena itu, struktur institusi yang terdesentralisasi, ditambah dengan minimnya kapasitas SDM, menjadikan pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan dengan strategi dan tehnik yang tepat untuk memastikan penyebaran keterampilan dan kompetensi ke semua pengelola keuangan. Dalam struktur institusi seperti itu, transfer of knowledge menjadi lebih kompleks dan proses diseminasi menjadi lebih panjang. Strategi tersebut dapat berupa customized strategy yang perlu disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan suatu institusi. Customized strategy dapat dilakukan melalui adaptasi program pendidikan dan pelatihan dengan melakukan penyesuaian‐penyesuaian seperlunya agar program tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masing‐masing institusi yang notabene memiliki perbedaan. Walaupun Blanket strategy penting digunakan untuk implementasi yang bersifat big bang, strategi tersebut perlu juga dibarengi dengan customized strategy.


2.4. Strategi Pengembangan SDM dalam Akselerasi Pencapaian Tujuan Reformasi Manajemen Keuangan Negara

Strategi pengembangan SDM dalam upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi manajemen keuangan negara patut memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka pengembangan konsep dan regulasi, dan implementasi manajemen keuangan negara, sehingga diharapkan dapat dikembangkan suatu program pelatihan dan pendidikan yang lebih efektif. Pemerintah telah menyadari bahwa pengembangan SDM adalah salah satu isu dalam implementasi reformasi manajemen keuangan negara, di samping kemauan politik (political will), komitmen pimpinan K/L atau Pemda, dukungan dana dan teknologi, dan reward and punishment system. Untuk tahap awal, Pemerintah melakukan inventarisasi SDM di bidang perencanaan, penganggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan dan mengupayakan agar penempatan SDM sesuai dengan kompetensi. 2.4.1. Program Pendidikan dan Pelatihan yang Relevan, Komprehensif dan Dapat

Dimengerti Program pendidikan dan pelatihan adalah bagian dari strategi utama dalam rangka mengembangkan kapasitas SDM. Hampir seluruh institusi baik institusi privat maupun publik melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan keahlian pegawainya. Bahkan anggaran yang besar juga dikucurkan agar pendidikan dan pelatihan dapat mencapai tujuannya. Namun permasalahan yang kerap terjadi terutama pada institusi publik adalah tidak efektifnya program pendidikan dan pelatihan. Substansi yang ditawarkan dalam program‐program tersebut banyak yang tidak relevan dan tidak menyentuh kebutuhan para pegawai. Pada institusi yang besar, program diklat yang parsial yang pelaksanaannya terpisah‐pisah juga menimbulkan masalah baru yakni tidak terpenuhinya kebutuhan seluruh pegawai. Sebagai akibatnya program diklat kerap hanya menjadi kegiatan rutin semata tanpa pencapaian sasaran yang jelas.

Mencermati permasalahan tersebut di atas, Pemerintah menyadari bahwa program diklat haruslah relevan, komprehensif dan dapat dimengerti. Dalam rangka menyusun suatu program diklat yang relevan diperlukan suatu perencanaan yang didasarkan atas analisis kebutuhan (need assessment) yang dikaitkan dengan reformasi manajemen keuangan negara yang tengah berlangsung. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) pada awalnya dimulai dengan kesadaran bahwa baik jumlah maupun kapasitas pengelola keuangan khususnya di tingkat kementerian negara/lembaga sangat rendah.


Diklat PPAKP disusun sesuai dengan cakupan pengelolaan keuangan yang pada awalnya difokuskan pada para pelaksana yang kemudian dikembangkan untuk para pimpinan (manajer). Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan disain pelatihan yang lebih tepat untuk menjawab kebutuhan instansi pemerintah.

2.4.2. Peningkatan Komitmen Politik (Political Commitment) Implementasi dari program pendidikan dan pelatihan erat kaitannya dengan komitmen pimpinan sebagai inti dari manajemen. Komitmen adalah kerelaan untuk bekerja keras dan memberikan energi serta waktu untuk sebuah pekerjaan (job) atau aktivitas (Hornby: 2000). Hal ini juga dipertegas oleh Lee and Olshfski (2002) bahwa komitmen merupakan sebuah konstruk multidimensional yang berhubungan dengan berbagai cara individu untuk menuju pada: sesuatu yang superior, kelompok kerja, organisasi, dan akhirnya melayani masyarakat. Menurut Burr and Girardi (2002) komitmen merupakan suatu sikap kerja (job attitude) atau keyakinan yang mencerminkan kekuatan relatif dari keberpihakan dan keterlibatan individu pada organisasi secara khusus. Disamping itu, Salancik (1988) juga mengungkapkan bahwa komitmen merupakan suatu keadaan dimana individu telah mengikat tindakannya terhadap keyakinan yang mendukung kegiatan dan keterlibatannya sendiri.

Dari beberapa konsep di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen itu merupakan perwujudan dari kerelaan seseorang dalam bentuk pengikat diri dengan diri sendiri (individu) atau dengan organisasi yang digambarkan oleh besarnya usaha (tenaga, waktu, dan pikiran) untuk mencapai tujuan pribadi dan visi bersama. Komitmen berfungsi sebagai motor penggerak bagi sumber dan fungsi manajemen lainnya, seperti komitmen untuk mengucurkan dana atas program tersebut dan menempatkan atau menunjuk pegawai yang sesuai untuk mengikuti program dimaksud.

Komitmen politik adalah masalah klasik yang dihadapi dalam penyelenggaraan program‐program pemerintah. Menyadari hal tersebut, maka strategi yang perlu dikembangkan dalam akselerasi pencapaian tujuan manajemen keuangan negara perlu mencermati hal tersebut dengan melakukan upaya‐upaya yang dapat mendorong meningkatkan komitmen pimpinan. Strategi untuk meningkatkan komitmen ini antara lain dapat dilakukan melalui diseminasi yang intensif dan pembuatan kontrak politik. PPAKP tidak dapat dipungkiri terkait dengan kontrak kinerja antara Presiden dan para menterinya pada tahun 2009 mengenai komitmen untuk meningkatkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kontrak tersebut mau tidak mau direspon oleh pimpinan K/L (termasuk Pemda) untuk


berpartisipasi dalam melibatkan jajarannya dalam PPAKP dan berkontribusi terhadap pengembangannya. 2.4.3. Peningkatan Insentif Seperti yang telah diuraikan di atas, insentif adalah salah satu permasalahan yang pelik dalam konteks reformasi manajemen keuangan negara. Peningkatan insentif dapat dijadikan strategi dalam meningkatkan produktivitas dan semangat kerja aparat pemerintah. Untuk itu perlu dipastikan bahwa insentif yang diterima dapat memotivasi pegawai melalui pemberian kompensasi berdasarkan kinerja. Insentif yang memadai diharapkan dapat memperbaiki kinerja melalui perubahan mekanisme dan budaya kerja pada aparatur pemerintah. Strategi ini telah diimplementasikan melalui PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011 yang mengatur pemberian honorarium pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Di masa depan, strategi ini direncanakan akan diterapkan pada lulusan PPAKP terkait dengan sertifikasi yang akan dilakukan bagi para pengelola keuangan. Insentif akan diberikan bagi para pengelola keuangan yang bersertifikasi untuk dapat memfasilitasi peningkatan kinerja dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi reformasi manajemen keuangan negara. 2.4.4. Kerjasama Intra dan Inter‐Institusi Kerja sama dalam lingkup organisasi internal dan dengan organisasi eksternal juga perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan SDM khususnya PPAKP. Hal ini mengingat konteks organisasi pemerintahan di Indonesia yang bersifat terdesentralisasi. Proses pengelolaan keuangan negara yang bersifat gradual dan berjenjang memerlukan kerja sama intra dan inter‐institusi akibat inter‐dependensi antara satu organisasi dan organisasi lain. Pengembangan SDM juga memerlukan kerja sama dalam rangka mentransfer ilmu dari pihak/organisasi yang memiliki keahlian (expertise) kepada pihak lainnya. PPAKP sendiri pada dasarnya tidak dapat berlangsung tanpa adanya kerja sama intra dan inter‐institusi dimaksud. Untuk itu, pihak kementerian negara/lembaga seyogyanya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengirimkan SDM yang tepat untuk mengikuti pelatihan sehingga sasaran dan tujuan itu dapat tercapai. Tanpa adanya kerja sama dari kementerian negara/lembaga, sulit untuk menyelenggarakan suatu program pelatihan, termasuk PPAKP, secara efektif dan optimal.


Kerja sama dan koordinasi yang dilakukan dalam PPAKP dilakukan dengan melibatkan seluruh partisipan pelatihan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak adanya koordinasi dan kerja sama yang intensif, misalnya dalam penentuan peserta pelatihan, dapat berakibat pada ketidakefektifan penyelenggaraan PPAKP. Hal ini disebabkan kebutuhan dan kemampuan SDM suatu institusi paling diketahui oleh institusi yang bersangkutan. 2.4.5. Pengembangan SDM yang Terintegrasi, Masif dan Cepat

Program pengembangan SDM perlu dilaksanakan secara terintegrasi. Parsialitas program diklat kerap menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kebutuhan yang tidak dapat dipahami secara utuh, inefisiensi dalam mobilitas sumber daya, dan tidak optimalnya pencapaian tujuan pelaksanaan pelatihan tersebut. Mencermati potensi kendala tersebut, program pengembangan SDM yang terintegrasi perlu dipertimbangkan dengan melibatkan semua stakeholders dalam proses tersebut. Keterlibatan dapat dilakukan baik pada tahapan perencanaan yakni pada saat proses penilaian kebutuhan pelatihan (need assessment), tahapan pelaksanaan, maupun tahapan monitoring dan evaluasi yang dapat memberikan feedback bagi pembuat/pengembangan kebijakan SDM.

Pengembangan SDM yang masif (bersifat luas) dan cepat juga dibutuhkan dalam reformasi manajemen keuangan negara saat ini. Kompleksitas substansi reformasi dan risiko kerugian negara akibat pengelolaan yang tidak profesional adalah beberapa contoh alasan diperlukannya cakupan yang luas dan implementasi yang cepat untuk meraih tujuan pengembangan SDM dimaksud.


3.1. Kerangka Pemikiran Reformasi pengelolaan keuangan negara dapat dijalankan apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik di lingkungan kementerian negara/lembaga maupun Kementerian Keuangan sehingga tercipta sinergi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, setelah kurang lebih 6 (enam) tahun reformasi keuangan negara bergulir, sinergi yang diharapkan belum tercapai secara optimal dikarenakan minimnya SDM yang berkualitas pada unit‐unit pemerintahan. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM (capacity building) untuk menyediakan kebutuhan tenaga yang andal dan kompeten. Pada satu sisi, jumlah pegawai pemerintahan relatif cukup banyak, namun pada sisi lain dalam hal kompetensi keuangan dan akuntansi jumlah tersebut relatif sedikit. Untuk menjembatani kekurangan pegawai yang kompeten dan kelebihan jumlah pegawai yang potensial di atas, pemerintah telah mendisain suatu program pelatihan yang bertujuan membekali para pegawai yang berpotensi namun tidak memiliki kompetensi sehingga mendapatkan keterampilan yang terstandarisasi di bidang akuntansi dan keuangan negara. Program pelatihan tersebut dikenal dengan nama Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Program pelatihan PPAKP telah diadakan sejak tahun 2007 dan telah dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya. Kemudian untuk tahun 2010, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan dan tuntutan untuk peningkatan komitmen pimpinan kementerian negara/lembaga terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, maka selain kelas reguler PPAKP yang selama ini telah menghasilkan tenaga operator untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, diselenggarakan pula kelas ’khusus’ yang diperuntukkan bagi level manajerial di kementerian negara/lembaga (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan SPM (PP‐SPM). Hal ini menjadi semakin krusial mengingat para menteri/pimpinan lembaga Kabinet Indonesia Bersatu II yang dilantik pada tanggal 22 Oktober 2009 telah menandatangani Kontrak Kinerja dengan Presiden yang berisi target kinerja yang harus dicapai, dimana salah satu target kinerja tersebut adalah bahwa Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan harus mencapai opini audit terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) paling lambat tahun 2011.

BAB 3 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH


CAPACITY BUILDING

Menciptakan sumber daya manusia di bidang keuangan yang kompeten dalam menjalankan tugas di bidang Keuangan Negara

Pola rekrutmen

Program peningkatan partisipasi, penguatan sistem manajerial dsb

PPAKP

Peningkatan remunerasi

Reformasi Manajemen Keuangan Negara

Reformasi institusi

Reformasi proses kerja

Reformasi SDM

Untuk mencapai hasil yang diharapkan tersebut, maka tahapan program PPAKP dibagi ke dalam 3 (tiga) sub program yang terintegrasi dan berhubungan satu sama lain, yaitu program pelatihan, rekrutmen, dan pemberian insentif. Program pelatihan mencakup kegiatan pembangunan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pemberian sertifikasi atau pernyataan memiliki komptensi melaksanakan tugas di bidang keuangan, misalnya kompetensi menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan. Program rekrutmen mencakup kegiatan rekrutmen SDM pada unit pengguna SDM, baik berupa kegiatan rekrutmen awal tenaga S1/DIII jurusan akuntansi maupun kebijakan pola mutasi/rotasi/promosi yang mempertimbangkan kompetensi khusus dan persyaratan telah mengikuti pelatihan dan/atau kebijakan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan sebelum seseorang dikenai kebijakan mutasi/rotasi/promosi tersebut. Sedangkan yang terakhir, program pemberian insentif mencakup pemberian insentif yang menarik bagi para SDM berkompeten/bersert i f ikas i yang telah melaksanakan tugas berkaitan dengan kompetensi tersebut. Dalam jangka panjang, sesuai dengan amanat untuk membentuk suatu jabatan fungsional pengelola perbendaharaan, maka pemberian insentif ini akan dilekatkan pada penyandang jabatan fungsional tersebut.

Gambar 3.1 Reformasi Manajemen Keuangan Negara


3.2. Tujuan PPAKP Tujuan pertama dari Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) adalah menciptakan sumber daya manusia di bidang keuangan yang kompeten dalam menjalankan tugas di bidang Keuangan Negara. Guna mencapai tujuan ini, PPAKP memperbaiki penguasaan pegawai akan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat sehingga pegawai menjadi ‘siap’ dalam menjalankan tugas di bidang keuangan dan pelaporan sebagaimana standard operating procedures yang mengaturnya. Tujuan berikutnya dari PPAKP adalah menciptakan keterpaduan antara upaya peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dan pengembangan karier bagi SDM yang mengemban tugas tersebut. Melalui tujuan ini diharapkan para pegawai yang sudah dididik pada PPAKP dapat ditempatkan pada posisi/jabatan yang berhubungan dengan keuangan ataupun pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sehingga investasi yang cukup besar tidak menjadi terbuang sia‐sia.

3.3. Sasaran Dari program ini diharapkan tercapainya outcome berupa akuntabilitas keuangan negara yang andal. Hal ini dapat diukur melalui LKKL dan LKPP yang dihasilkan mendapatkan opini dari pemeriksa berupa “Wajar Tanpa Pengecualian”. Untuk mencapai hasil ini diperlukan beberapa keluaran secara bertahap dan berkesinambungan antara lain:

1. Peningkatan komitmen pimpinan satuan kerja terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yaitu pimpinan satuan kerja yang memahami dan melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik;

2. SDM yang terdidik, ditandai dengan perolehan sertifikasi serta mengoptimalkan penyebarannya melalui penempatan pada bidang tugas pengelolaan keuangan negara dengan titik berat pada penyusunan laporan keuangan;

3. Manajemen pengembangan karier berdasarkan kompetensi; 4. Penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang terdiri dari LRA,

Neraca, dan CaLK yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami, sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh pemeriksa eksternal.

3.4. Cakupan dan Target Peserta Target peserta pelatihan pengelolaan keuangan negara ini ditujukan kepada pegawai yang telah atau yang akan melaksanakan sistem pengelolaan keuangan negara. Kemudian untuk tahun 2010 dengan diselenggarakannya kelas managerial selain kelas reguler yang telah ada sebelumnya, peserta pelatihan PPAKP juga berasal dari para


pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan, seperti: (i) Kabag Perencanaan dan Penganggaran; (ii) Kabag Keuangan; (iii) Kabag Perlengkapan; (iv) Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; (v) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (vi) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); (vii) Pejabat Penerbit dan Penandatangan SPM di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga; dan (viii) Pejabat Eselon II/III/IV yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti PPAKP terkait bidang tugas sehari‐hari berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. 3.5. Komponen PPAKP Diklat PPAKP terdiri dari kelas untuk pengajar yang akan dipersiapkan untuk menjadi narasumber dan kelas untuk peserta yang akan dididik menjadi pengelola keuangan negara.

• Kelas untuk Pengajar/Narasumber Untuk mendukung terlaksananya program pelatihan ini, maka diadakan rekrutmen tenaga pengajar yang harus memenuhi kompetensi akademik yang memadai, memiliki pengalaman praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang cukup, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan transfer keilmuan dengan baik. Tenaga pengajar yang memenuhi spesifikasi ini diambil dari berbagai institusi melalui proses seleksi dan training narasumber, yang terdiri dari Program Training of Trainers (ToT) dan Program Pembekalan Program ToT dan Program Pembekalan dirancang untuk para pegawai yang dinilai mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara berdasarkan pengalaman kerjanya. Namun demikian Program ToT diberikan secara komprehensif dan mendalam untuk mereka yang dinilai mempunyai potensi untuk menjadi pengajar PPAKP namun masih perlu meningkatkan pengetahuan konsep dan teori dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta konsep dan teori mengajar. Sementara Program Pembekalan lebih menekankan kepada persamaan persepsi atas konsep dan praktik pengelolaan keuangan negara. Program training narasumber diberikan dalam empat kelompok materi, yaitu kelompok materi UU Keuangan Negara, kelompok materi Akuntansi, kelompok materi aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), dan kelompok materi aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sesuai dengan materi yang akan diberikan pada diklat PPAKP. Satu kelompok materi terdiri dari beberapa materi, seperti kelompok materi UU Keuangan Negara terdiri dari Paket UU, Manajemen Kas, Utang, dan Aset, Sistem Penganggaran, dan Sistem Penerimaan &


Pengeluaran. Kelompok materi Akuntansi terdiri dari Bagan Akun Standar, Standar Akuntansi Pemerintahan, Business Process SAK, Business Process SIMAK BMN, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP), dan Analisis Laporan Keuangan. Pembagian peserta program training dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan peserta dan kebutuhan akan pengajar untuk kelompok materi di atas. Oleh karena itu pengajar lulusan program training narasumber PPAKP menguasai beberapa materi sesuai dengan kelompok materi yang diikutinya dan penugasan pengajaran pada diklat PPAKP didasarkan pada kelompok yang dikuasainya itu.

• Kelas untuk Peserta Kelas untuk peserta diklat PPAKP terdiri dari:

1. Kelas PPAKP Reguler Kelas Reguler seperti yang telah berlangsung sejak tahun 2007, program ini mencakup kegiatan peningkatan kapasitas SDM para operator dan staf akuntansi dan keuangan melalui pemberian sertifikasi atau pernyataan memiliki kompetensi melaksanakan tugas di bidang akuntansi dan keuangan, misalnya kompetensi menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan.

Metode pembelajaran untuk Kelas Reguler dilakukan melalui ceramah, diskusi dan praktik pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan program aplikasi. Materi pelatihan akuntansi akan banyak diberikan dalam bentuk praktik, baik mengoperasikan sistem akuntansi berbasis komputer maupun penyajian laporan keuangan. Bahan ajar untuk pelatihan Kelas Reguler meliputi peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan negara dan pedoman akuntansi serta modul pelatihan yang mencakup teori, latihan, dan praktik. Modul pelatihan tertentu disiapkan dalam bentuk multi media, terutama untuk materi yang sangat mendasar, atau sulit dipahami, dan business process yang perlu perhatian besar. Adapun kurikulum program PPAKP untuk kelas reguler mencakup: a) Paket Undang‐Undang Bidang Keuangan Negara b) Manajemen Aset, Utang, dan Kas c) Perencanaan dan Penganggaran d) Pelaksanaan Anggaran dan Bagan Akun Standar e) Dasar‐Dasar Akuntansi f) Penyusunan Laporan Keuangan g) Standar Akuntansi Pemerintahan h) SIMAK (dan Aplikasi SIMAK‐BMN) dan Ujian Praktek i) SAK (dan Aplikasi SAK) dan Ujian Praktek j) Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah k) Analisis Laporan Keuangan


l) Ujian Ujian untuk kelas reguler meliputi ujian praktik aplikasi (SAK dan SIMAK‐BMN) dan ujian tulis. Kepada peserta kelas reguler yang tidak lulus diperkenankan mengikuti ujian ulangan bersamaan dengan ujian yang diselenggarakan pada angkatan berikutnya. Ujian ulangan maksimum 2 (dua) kali dan harus dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan apabila dalam waktu tersebut peserta di maksud dinyatakan tidak lulus maka tidak diperkenankan lagi mengikuti ujian. Syarat kelulusan untuk peserta PPAKP kelas reguler adalah sebagai berikut:

a) Kriteria kelulusan: 1) Absensi minimal 77% 2) Rata‐rata Ujian Tertulis I dan II minimal 45 3) Rata‐rata Ujian Praktek minimal 50 4) Total Nilai Tertimbang Peserta minimal 70

b) Kontribusi unsur‐unsur kelulusan: 1) Partisipasi (10%) 2) Absensi (10%) 3) Ujian Praktek (50%) 4) Ujian Tertulis (30%)

2. Kelas PPAKP Manajerial

Kemudian untuk Kelas Manajerial yang baru dimulai pada tahun 2010 diperuntukkan bagi level manajemen di satuan kerja kementerian negara/lembaga seperti Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat eselon III dan IV yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM. Kelas manajerial diselenggarakan sebagai bentuk upaya Kementerian Keuangan untuk terus memelihara dan meningkatkan komitmen pimpinan kementerian negara/lembaga terhadap pengelolaan keuangannya. Hal ini sejalan dengan strategi yang sejak awal diperhitungkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan komitmen politik tersebut. Metode pembelajaran untuk Kelas Manajerial dilakukan melalui ceramah dan diskusi tentang pengelolaan keuangan negara, demo aplikasi pengelolaan keuangan negara, maupun penyajian laporan keuangan. Dalam pelatihan ini untuk materi‐materi tertentu akan diberikan dalam bentuk pelatihan dengan multi media. Bahan ajar untuk Kelas Manajerial antara lain mencakup peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan negara dan pedoman akuntansi serta modul pelatihan, yang mencakup teori. Pelatihan ini banyak diberikan dalam bentuk diskusi dengan alat bantu ajar yang diperlukan adalah papan tulis, flip chart, komputer, dan LCD.


Untuk Kelas Manajerial tidak dilaksanakan ujian namun didahului pre test dan diakhiri post test untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Kemudian untuk sertifikat kelas manajerial diberikan kepada peserta yang menghadiri kelas minimal 80%. Adapun kurikulum program PPAKP untuk Kelas Manajerial mencakup mata ajar sebagai berikut : a) Paket Undang‐Undang Bidang Keuangan Negara b) Perencanaan dan Penganggaran (Siklus APBN) c) Pelaksanaan Anggaran, termasuk sistem penerimaan dan pengeluaran anggaran

dan manajemen kas d) Manajemen Aset e) Bagan Akun Standar f) Standar Akuntansi Pemerintahan g) Sistem Akuntansi Instansi (termasuk pengenalan aplikasi) h) Analisis Laporan Keuangan dan PKKIP i) Sistem Pengendalian Internal (termasuk reviu atas LKKL)


4.1. Identifikasi dan Penilaian Kebutuhan Pengelola Keuangan Negara

4.1.1. Kompetensi yang Dibutuhkan

Kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik dasar seseorang yang ada hubungan sebab‐akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja. Kompetensi dibentuk oleh tiga komponen utama yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu (Spenser dan Spenser, 1994). Ketiga komponen tersebut dipengaruhi oleh konsep diri, sifat bawaan dan motif yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan: informasi yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan merupakan komponen utama kompetensi yang mudah diidentifikasi dan diperoleh. Seseorang yang mengetahui tentang banyak hal belum tentu dapat melakukan apa yang dia ketahui.

2. Keterampilan/skill: kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Keterampilan lebih sukar diperoleh daripada pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan belum tentu memiliki keterampilan untuk melaksanakannya.

3. Konsep diri: merupakan sikap atau nilai individu. Konsep diri dipengaruhi oleh nilai‐nilai yang dimiliki seseorang yang diperoleh sejak kecil sampai saat tertentu. Konsep diri menunjukkan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri atau sesuatu.

4. Ciri diri: karakter bawaan diri yang merupakan karakteristik fisik, kognitif dan sosial yang melekat secara permanen pada diri seseorang.

5. Motif: sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang secara konsisten yang dapat menghasilkan perbuatan.

Lebih jauh diterangkan, komponen utama kompetensi yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan memiliki ciri‐ciri sebagai berikut:

• cenderung mempengaruhi kompetensi teknis;

BAB 4 MODEL PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH


• lebih mudah terlihat;

• lebih mudah dimiliki oleh seseorang;

• relatif lebih mudah dikembangkan;

• keterampilan merupakan komponen utama kedua yang mudah dimiliki oleh individu yang pembuktiannya dilakukan dengan menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan tugas.

Secara umum kompetensi dibedakan menjadi kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Kompetensi teknis menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan kerja teknis, sedangkan kompetensi perilaku menggambarkan perilaku kerja produktif yang ditunjukkan pada saat melaksanakan tugas.

Bertolak dari uraian tersebut, PPAKP memfokuskan pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan individu yang merupakan kompetensi teknis. Sedangkan kompetensi perilaku lebih banyak dipengaruhi oleh motif, bakat, dan nilai‐nilai yang disyaratkan oleh suatu pekerjaan.

PPAKP akan mendidik dan melatih seseorang untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai di bidang manajemen keuangan. Seiring dengan arus reformasi yang tengah bergulir, PPAKP juga menitikberatkan pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam reformasi manajemen keuangan seperti pengoperasian aplikasi SAK dan SIMAK‐BMN. Di samping itu, PPAKP juga memberikan pemahaman secara komprehensif terkait berbagai ketentuan dan peraturan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, ke depan diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

4.1.2. Komitmen dan Ketersediaan Anggaran

Konsekuensi logis yang timbul terkait dengan kegiatan pelatihan SDM yang disebut PPAKP ini adalah ketersediaan anggaran. Alokasi anggaran tersebut erat sekali kaitannya dengan komitmen dari pimpinan. (Steers dan Porter,1983 dalam Wahibur Rokhman, 2001) mendefinisikan komitmen merupakan sikap seseorang dalam mengindentifikasikan dirinya terhadap organisasi beserta nilai‐nilai dan tujuannya serta keinginan untuk tetap menjadi anggota untuk mencapai tujuan. Perilaku komitmen organisasional ditentukan oleh sejumlah karakteristik personal (umur, jabatan dalam organisasi, efektivitas positif atau negatif dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin).


Komitmen Pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan PPAKP ini salah satunya tercermin melalui peningkatan yang signifikan dalam hal ketersediaan anggaran per tahunnya yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan dan jumlah target peserta yang akan mengikuti diklat. Selama kurun waktu 2007‐2010, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk PPAKP setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah peserta diklat. Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan PPAKP. Lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

• Alokasi anggaran PPAKP pada tahun 2007 sebesar Rp23.714.296.000,‐ dan terealisasi sebesar Rp17.574.779.016,‐ atau 74,11 persen dari total anggaran dalam DIPA;

• Pada tahun 2008, komitmen Pemerintah tercermin dari alokasi anggaran yang mengalami peningkatan sebesar 370,40 persen dibanding tahun 2007 menjadi Rp87.838.050.000,‐ dan terealisasi sebesar Rp83.644.033.897,‐ atau 95,23 persen dari total anggarannya;

• Untuk tahun 2009, alokasi anggaran PPAKP meningkat sebesar 103,27 persen dari alokasi anggaran tahun 2008, yaitu sebesar Rp90.707.250.000,‐ dengan realisasi sebesar Rp85.807.902.057,‐ atau 94,60 persen dari total anggaran;

• Pada tahun 2010, alokasi anggaran PPAKP ditetapkan sebesar Rp68.522.042.000,‐ dan terealisasi sebesar Rp52.305.997.370,‐ atau 76,34 persen dari total anggaran. Penurunan besaran alokasi anggaran tahun 2010 dibanding alokasi tahun 2009 disebabkan terbatasnya jangka waktu pelaksanaan program dan target jumlah peserta.

Di samping terkait dengan anggaran, komitmen pimpinan juga diperlukan dalam rangka pola penempatan pegawai. Aspek komitmen organisasional ini dipandang penting dan sangat bernilai strategis karena pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi akan cenderung memiliki sikap yang profesional dan menjunjung tinggi nilai‐nilai yang telah disepakati, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak organisasi bisnis yang masih kurang serius memperhatikan upaya peningkatan partisipasi pegawai, mengembangkan pola karir yang fleksibilitas, memberikan kompensasi berdasarkan prestasi dan kurang memperhatikan jaminan masa depan pegawai. Padahal, keempat upaya ini merupakan modal utama untuk meningkatkan komitmen pegawai terhadap organisasi.

Pada tataran implementasi, komitmen pimpinan tercermin dari penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seperti biaya transport peserta ke lokasi pelatihan. Biaya transport peserta diperlukan karena DIPA PPAKP digunakan untuk biaya penyelenggaran


diklat dan tidak mengalokasikan anggaran untuk biaya transport peserta dari tempat asal ke lokasi pelatihan pulang‐pergi (pp).

Di samping itu, peningkatan partisipasi pegawai berupa penempatan di bidang tugas yang sesuai dengan diklat yang telah diikutinya, khususnya bagi pegawai lulusan diklat PPAKP yang akan lebih tepat apabila ditempatkan pada bagian keuangan dan pengelolaan barang. Pegawai dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperolehnya serta mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di bidang manajemen keuangan negara.

4.2. Penilaian Persyaratan Pelatihan

4.2.1. Pre entry requirement, Kriteria Seleksi dan Pola Rekrutmen Peserta

Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan negara yang diluncurkan pertama kalinya pada tahun 2007 tergantung pada beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek SDM peserta didik. Dalam kaitan ini, prasyarat utama SDM peserta didik adalah SDM yang potensial. Hal ini sejalan dengan output dan outcome yang diharapkan dari terselenggaranya PPAKP. Adapun output yang diharapkan adalah SDM yang terdidik dan bersertifikat di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan serta memiliki komitmen dalam penyusunan laporan keuangan yang trasnsparan dan akuntabel. Sedangkan outcome yang diinginkan adalah akuntabilitas keuangan negara yang andal yang dapat diukur melalui laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAP dan peraturan perundang‐undangan yang terkait.

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan pengelolaan keuangan dan tuntutan adanya komitmen pimpinan, maka mulai tahun 2010 PPAKP di samping menggelar kelas regular untuk level operator juga menyelenggarakan kelas manajerial yang diperuntukkan bagi level manajerial di kementerian negara/lembaga.

Adapun persyaratan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kelas Manajerial a) Para pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dari

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan. b) Pejabat penerbit dan penandatangan SPM di lingkungan kementerian

negara/lembaga. c) Pejabat eselon III dan IV yang ditunjuk oleh Sekjen/Sestama untuk mengikuti

PPAKP terkait bidang tugas sehari‐hari yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

2. Kelas Reguler


a) PNS/CPNS di lingkungan kementerian negara/lembaga. b) Minimal berpendidikan SLTA. c) Sehari‐hari bekerja pada bidang pelaporan keuangan/pengelola barang atau

diproyeksikan akan melaksanakan tugas pada bidang tersebut. d) Diusulkan dan ditugaskan oleh Sekjen/Sestama dari masing‐masing

kementerian negara/lembaga. e) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. f) Usia maksimum 50 tahun.

4.2.2. Persiapan Tenaga Pengajar

Pengadaan tenaga pengajar, baik untuk kelas Manajerial maupun Reguler berasal dari:

a) Kantor Pusat Kementerian Keuangan. b) Kantor‐Kantor Wilayah lingkup Kementerian Keuangan. c) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. d) Tenaga Pengajar dari kementerian negara/lembaga yang telah menjalani ToT

Kementerian Keuangan untuk penyelenggaraan pelatihan keuangan. e) Perguruan Tinggi Negeri terutama yang telah menjadi mitra Kementerian

Keuangan untuk penyelenggaraan pelatihan keuangan negara.

Adapun tenaga pengajar untuk pelatihan ini harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:

Kualifikasi Pengajar Manajerial:

a) Latar belakang pendidikan minimal S‐1 bagi pengajar yang akan menyampaikan konsep atau teori mengenai pengelolaan keuangan negara.

b) Minimal Pejabat eselon IV atau Pejabat Fungsional/Widyaiswara. c) Menguasai materi yang akan diajarkan. d) Memiliki keahlian tertentu khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara. e) Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan atau keterampilan

kepada peserta. f) Mempunyai pengalaman mengajar atau telah mengikuti Training of Trainers (ToT)

dan/atau telah ikut pembekalan calon Narasumber PPAKP. g) Mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada peserta pelatihan

dalam rangka peningkatan kinerja.

Kualifikasi Pengajar Reguler:


a) Latar belakang pendidikan minimal S‐1 bagi pengajar yang akan menyampaikan konsep atau teori mengenai pengelolaan keuangan negara. Serta D‐1 bagi yang menguasai keahlian tertentu khususnya aplikasi komputer.

b) Menguasai materi yang akan diajarkan. c) Memiliki keahlian tertentu khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara. d) Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan atau keterampilan

kepada peserta. e) Mempunyai pengalaman mengajar atau telah mengikuti Training of Trainers (ToT)

dan/atau telah ikut pembekalan calon Narasumber PPAKP. f) Mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada peserta pelatihan

dalam rangka peningkatan kinerja.

4.2.3. Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan

Persiapan penyelenggaraan pelatihan dilakukan oleh Panitia Pusat dan Daerah. Tahap persiapan meliputi penyusunan dan pengadaan modul dan bahan ajar, pengadaan jasa akomodasi dan ruang pelatihan, serta penyiapan peralatan yang dibutuhkan.

Panitia Pusat terdiri dari Pengarah, Tim Kerja, Tim Teknis Peningkatan Kapasitas Narasumber dan Pelatihan, serta Sekretariat. Tim Teknis Peningkatan Kapasitas Narasumber dan Pelatihan terdiri dari 5 (lima) Subtim yakni Subtim Kurikulum dan Bahan Ajar, Subtim Seleksi Pengajar dan Peserta, Subtim Penyelenggaraan Pelatihan, Subtim Pengolahan Data, dan Subtim Monitoring, Evaluasi dan Sertifikasi. Sedangkan Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Subtim yaitu Subtim Administrasi dan Subtim Akuntansi dan Pelaporan. Struktur Panitia Daerah terdiri dari Penanggungjawab, Ketua Panitia, Koordinator Angkatan, Pemegang Uang Muka, Anggota, dan Petugas Piket.

Secara garis besar tugas pokok Panitia Pusat yang terdiri dari 6 (enam) sub tim dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tugas Pokok Panitia Pusat

Sub Tim Tugas Pokok

Kurikulum dan Bahan Ajar • Menyusun modul dan bahan ajar

• Membuat soal ujian dan latihan

Seleksi Pengajar dan Peserta • Melakukan seleksi Pengajar

• Melakukan seleksi Peserta

• Menyusun jadual diklat

Penyelenggara • Menyelenggarakan TOT dan Peningkatan


Sub Tim Tugas Pokok

Kapasitas Narasumber untuk calon Pengajar

• Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelatihan PPAKP baik di pusat maupun di daerah

• Menyelenggarakan kegiatan pelatihan PPAKP untuk lokasi Jakarta

• Mendukung Sub Tim Pengolahan Data terkait pengumpulan biodata peserta, absensi peserta, partisipasi, dan evaluasi pengajar

Pengolahan Data

• Melakukan penginputan data peserta dan narasumber

• Memproses secara elektronis lembar jawaban ujian tertulis

• Mengkonsolidasikan nilai akhir peserta

Tim Monitoring, Evaluasi dan Sertifikasi

• Memonitor jalannya pelaksanaan PPAKP baik kelas regular maupun kelas manajerial

• Melakukan evaluasi atas pelaksanaan diklat PPAKP baik kelas regular maupun kelas manajerial

• Melakukan sertifikasi kelulusan kepada peserta diklat PPAKP

Sekretariat

• Pelaksanaan supporting untuk semua kegiatan PPAKP

• Pelaksanaan urusan administrasi dan keuangan

• Penyusunan laporan keuangan

• Pelaksanaan urusan kehumasan Sementara tugas pokok Panitia Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tugas Pokok Panitia Daerah

Struktur Tugas Pokok

Penanggungjawab

• Bertanggungjawab atas pelaksanaan diklat PPAKP

• Membantu PPK untuk mengawasi proses pengadaan barang dan jasa

Ketua Panitia • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan


Struktur Tugas Pokok

PPAKP di tempat pelatihan dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang timbul

• Melakukan supervise pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan

• Melakukan koordinasi dengan Sub Tim Penyelenggara Pusat dan Sub Tim lainnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan

Koordinator Angkatan

• Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan diklat untuk angkatan yang menjadi tanggungjawabnya

• Memastikan tata tertib pelatihan dipatuhi oleh peserta dan pengajar

• Mengirim berkas‐berkas biodata, absensi, nilai partisipasi, dan evaluasi pengajar ke Sub Tim Pengolahan Data

Pemegang Uang Muka

• Mengelola uang muka yang ditransfer bendahara PPAKP

• Melakukan pengujian dan membayar tagihan atas beban PPAKP

• Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang Muka

Anggota

• Mengawasi pelaksanaan tata tertib diklat oleh peserta

• Memberikan bantuan kepada peserta dan pengajar berkaitan dengan pelaksanaan diklat

Petugas Piket

• Bertanggungjawab atas penyiapan peralatan dan perlengkapan kelas serta penyimpanannya

• Bertanggungjawab atas ketertiban peserta di kelas

• Bertanggungjawab atas proses perekaman data evaluasi pengajar, nilai partisipasi peserta, absensi peserta, biodata peserta dan biodata pengajar


4.3. Desain Program PPAKP

4.3.1. PPAKP Fokus terhadap Keahlian Tertentu

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2007 awalnya menitikberatkan pada penyusunan laporan keuangan. Namun seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan pengelolaan keuangan, maka kemudian berkembang ke semua aspek pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, termasuk manajemen aset dan utang.

Berdasarkan hal di atas, maka PPAKP memfokuskan diri pada keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara baik konsep/teori maupun aplikasi. Dengan kompetensi komprehensif terkait pengelolaan keuangan negara, maka harapan tercapainya output berupa SDM yang terdidik dan bersertifikat di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dan SDM yang memiliki komitmen dalam penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel , outcome berupa laporan keuangan satker dan K/L yang berkualitas sesuai SAP dan peraturan perundang‐undangan yang terkait serta benefit berupa terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik, bukan merupakan hal yang mustahil dicapai. Selain itu diharapkan tercipta pula adanya peningkatan komitmen pimpinan satker terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta pimpinan satker yang memahami pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik.

4.3.2. Gabungan Teori dan Praktik

Guna tercapainya output, outcome dan benefit yang telah ditetapkan, maka metode pembelajaran dilakukan melalui ceramah, diskusi, praktik akuntansi dengan menggunakan program aplikasi maupun penyajian laporan keuangan. Penguasaan materi, sistematika penyajian dan kemampuan mentransfer pengetahuan dari pengajar sangat berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran ini. Di samping itu, kombinasi teori dan praktik aplikasi terutama studi kasus akan memudahkan peserta didik mengetahui perkembangan terbaru di bidang pengelolaan keuangan negara.

4.3.3. Modul Pembelajaran

Kurikulum program pelatihan untuk tahun 2010 dibedakan untuk kelas reguler dan kelas khusus. Kurikulum ini difokuskan pada unsur pengembangan kompetensi khusus yaitu bidang akuntansi dan pelaporan dan sub unsur/kompetensi lain yang relevan di bidang keuangan negara. Untuk itu, dalam kurikulum pelatihan akuntansi pemerintahan diberikan materi mengenai Paket Undang‐undang Bidang Keuangan Negara, seperti perencanaan dan penganggaran, manajemen aset, manajemen utang, sistem akuntansi pemerintah, analisis


laporan keuangan, serta Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci mengenai materi untuk masing‐masing kelas dan topik adalah sebagai berikut:

1. Kelas Manajerial a) Paket Undang‐undang Bidang Keuangan Negara b) Perencanaan dan Penganggaran (Siklus APBN) c) Pelaksanaan Anggaran, termasuk sistem penerimaan dan Pengeluaran anggaran

dan manajemen kas d) Manajemen Aset e) Bagan Akun Standar f) Standar Akuntansi Pemerintahan g) Sistem Akuntansi Instansi (termasuk pengenalan aplikasi) g) Analisis Laporan Keuangan dan PKKIP h) Sistem Pengendalian Internal (termasuk review atas LKKL)

2. Kelas Reguler (Level Operator)

a) Paket Undang‐undang Bidang Keuangan Negara b) Perencanaan dan Penganggaran (termasuk Aplikasi RKA‐KL) c) Bagan Akun Standar d) Pelaksanaan Anggaran (termasuk Aplikasi SPM) e) Manajemen Aset, Utang dan Kas f) Dasar‐dasar Akuntansi g) Sistem Akuntansi Instansi (termasuk aplikasi):

1. Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Sistem Akuntansi Keuangan (termasuk Informasi Akrual) 3. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN

i) Analisa Laporan Keuangan j) Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4.3.4. Periode dan Durasi Pelatihan

Terkait dengan konteks institusi yang terdesentralisasi di Indonesia, PPAKP didisain secara gradual (bertahap) dengan beberapa angkatan setiap tahunnya. Pembagian periode dalam berbagai tahapan juga terkait dengan kapasitas pengajar yang juga relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan dari para pengelola keuangan negara.

Sedangkan durasi pelatihan dilaksanakan secara rata‐rata per angkatan untuk kelas manajerial selama 5 hari efektif, sedangkan untuk kelas regular dilaksanakan selama 18 hari efektif dengan cakupan yang komprehensif. Secara lebih rinci, materi dan alokasi waktu untuk masing‐masing kelas adalah sebagai berikut:


Kelas Manajerial:

Tabel 4.3 Durasi Pelatihan Kelas Manajerial

1. Paket Undang‐undang Bidang Keuangan Negara 0,5 hari

2. Perencanaan dan Penganggaran (Siklus APBN) 0,5 hari

3. Pelaksanaan Anggaran, termasuk sistem penerimaan dan pengeluaran anggaran dan manajemen kas

0,5 hari

4. Manajemen Aset 0,5 hari

5. Bagan Akun Standar 0,5 hari

6. Standar Akuntansi Pemerintahan 0,5 hari

7. Sistem Akuntansi Instansi (termasuk pengenalan aplikasi) 1 hari

8. Analisa Laporan Keuangan dan PKKIP 0,5 hari

9. Sistem Pengendalian Internal (termasuk review atas LKKL) 0,5 hari

ToTal 5 hari

Kelas Reguler:

Tabel 4.4 Durasi Pelatihan Kelas Reguler

1. Paket Undang‐Undang Bidang Keuangan Negara 1 hari (8 jamlat)

2. Manajemen Aset, Utang dan Kas 1 hari (10 jamlat)

3. Perencanaan dan Penganggaran 1 hari (10 jamlat)

4. Pelaksanaan Anggaran dan Bagan Akun Standar 1 hari (10 jamlat)

5. Dasar‐Dasar Akuntansi 1,5 hari (14 jamlat)

6. Penyusunan Laporan Keuangan 1,5 hari ( 8 jamlat)

7. Standar Akuntansi Pemerintahan 2 hari (20 jamlat)

8. SIMAK (dan Aplikasi SIMAK‐BMN) dan Ujian Praktik 2,5 hari (26 jamlat)

9. SAK (dan Aplikasi SAK) dan Ujian Praktik 4 hari (30 jamlat)

10. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 1 hari ( 6 jamlat)


11. Analisa Laporan Keuangan 0,5 hari ( 4 jamlat)

12. Ujian Tertulis 1 hari ( 4 jamlat)

Total 18 hari (150 jamlat)

Dasar pemikiran yang melandasi fokus pelaksanaan PPAKP dititikberatkan pada aspek pertanggungjawaban adalah (1) berbagai kekeliruan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dapat teridentifikasi melalui pertanggungjawaban; (2) sebagaimana diamanatkan dalam paket UU bidang Keuangan Negara dan PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pemenuhan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui penyajian pertanggungjawaban yang tepat waktu, resmi dan lengkap.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum implementasi paket Undang‐Undang bidang keuangan negara, media pertanggungjawaban APBN berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disusun dari Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) yang disampaikan oleh departemen, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya kepada Departemen Keuangan. PAN belum menyajikan secara lengkap informasi yang terkait aset, utang, dan ekuitas pemerintah. Di samping itu, belum diatur secara jelas batasan waktu penyampaian PAN ke DPR, sehingga tidak jarang PAN baru bisa diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 tahun setelah tahun anggaran berakhir. Namun dengan ditetapkannya paket Undang‐Undang bidang keuangan negara, maka media pertanggungjawaban APBN berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang setidak‐tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Melalui LKPP yang merupakan kompilasi dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) maka identifikasi kekeliruan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran diharapkan lebih mudah dilakukan, selain itu LKPP juga telah menyajikan aset, utang dan ekuitas pemerintah serta disampaikan ke DPR selambat‐lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mencermati komposisi dan alokasi waktu untuk setiap materi pelatihan, dapat disimpulkan bahwa diklat PPAKP menitikberatkan pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini tercermin dari besarnya alokasi waktu kelas manajerial untuk materi SAI selama 1 hari, sedangkan untuk kelas regular alokasi waktu didominasi oleh materi SAK selama 4 hari, SIMAK selama 2,5 hari, Standar Akuntansi Pemerintahan selama 2 hari dan materi Penyusunan Laporan Keuangan selama 2 hari.

Dengan pembekalan materi tersebut di atas kepada para peserta PPAKP yang berasal dari berbagai kementerian negara/lembaga, maka tekad Pemerintah untuk meningkatkan


kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan pemerintah pusat yang tercermin dari membaiknya perolehan opini audit BPK akan dapat tercapai.

4.4. Monitoring, Evaluasi, dan Umpan Balik

Sebagai program yang terintegrasi dengan upaya perubahan struktur dan organisasi agar pemerintahan menjadi lebih baik, kesuksesan PPAKP menjadi salah satu titik kritis dalam reformasi. Untuk itu, PPAKP perlu terus dikawal melalui monitoring, evaluasi dan umpan balik sehingga program‐program perbaikan untuk keberlangsungan dan keberhasilan PPAKP itu sendiri dapat didisain secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Siklus Kegiatan Monitoring

Gambar 4.1 Siklus Kegiatan Monitoring

Evaluasi Implementasi

Monitor

Monitor

Implementasi

Rencana

Implementasi

Refleksi, Pembelajaran, Penentuan, Penyesuaian

Refleksi, Pembelajaran, Penentuan, Penyesuaian


Monitoring bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan pelatihan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, memenuhi target capaian yang diharapkan dan memenuhi kaidah‐kaidah penyelenggaraan yang baik. Dengan monitoring diharapkan dapat dilakukan pengendalian pelaksanaan pelatihan sehingga seluruh sumber daya (input) pelatihan dapat diproses untuk menghasilkan keluaran (output) yang optimal. Kegiatan monitoring dilakukan untuk menilai tiga aspek, yaitu pengajar, peserta, dan penyelenggara apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana.

Gambar 4.2 Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi PPAKP

Secara khusus tujuan monitoring PPAKP adalah : a. Memperbaiki manjemen PPAKP melalui pengajuan solusi atas permasalahan yang

teridentifikasi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mendukung aktivitas yang dilaksanakan;

b. Memperbaiki relevansi, metodologi dan hasil dari setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh masing‐masing sub tim PPAKP;

Tujuan, Sasaran dan Target Strategis• Peningkatan kualitas SDM yang cukup dan kompeten di dalam pengelolaan keuangan negara khususnya

di bidang akuntansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKKL dengan opini optimal • Mendidik para pegawai lingkup K/L pusat dan Daerah

MONITORING EVALUASI

Kuesioner, Observasi, Interview, Focus Group, Survey, Laporan

• Rencana kerja pelatihan

• Kurikulum pengajar

• Peserta • Anggaran • Modul

• Penyelenggaraan ToT • Penyelenggaran

Diklat

• Penyusunan soal ujian • Pemeriksaan ujian

• Sertifikasi

• Terdidiknya 70.000 pegawai pengelola keuangan negara khususnya staf bidang akuntansi dan pelaporan

• Sistem pelaporan yang berfungsi dengan baik dan manajemen keuangan yang efisien

• Peningkatan pengetahuan pengelola keuangan

• manajemen keuangan yang sesui dengan prinsip good governance

• Penyampaian laporan lengkap (LRA, Neraca, CaLK) yang akurat dan andal serta tepat waktu

LKPP dengan opini yang optimal

Input Impact Outcome Output Process

SUMBE

R

DATA

INDIKATO

R PE

NDEK

ATA

N


c. Menyediakan informasi bagi manajemen terkait pencapaian kinerja; d. Menjamin adanya kepatuhan terhadap prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan; e. Sebagai dasar penyusunan kebijakan pelaksanaan PPAKP ke depan.

Mekanisme monitoring yang diterapkan dalam PPAKP adalah kunjungan langsung (observasi) di lokasi pelatihan. Dalam kunjungan lapangan tersebut diperhatikan hal‐hal sebagai berikut : 1. rencana kegiatan pada periode monitoring; 2. isu‐isu yang teridentifikasi pada kunjungan lapangan yang perlu ditindaklanjuti.

Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program pelatihan mencapai sasaran yang diharapkan dengan penekanan pada aspek keluaran (output) dan hasil (outcome). Evaluasi baru dapat dilakukan jika program pelatihan sudah berjalan dalam satu periode sesuai dengan tahapan sasaran yang dirancang. Secara khusus tujuan evaluasi PPAKP adalah :

a. Mengetahui dan mengkaji dampak dari aktivitas dalam PPAKP dan pencapaian tujuan yang ditetapkan;

b. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam rangka perbaikan kebijakan; c. Mengkaji kesinambungan dari PPAKP; d. Mengkaji implikasi PPAKP terhadap berbagai stakeholders keuangan Negara.

Pada akhir periode angkatan, evaluasi terhadap program PPAKP dilaksanakan baik terhadap peserta maupun penyelenggara/panitia. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Sub Tim Monitoring, Evaluasi dan Sertifikasi memberikan umpan balik baik secara tertulis maupun lisan bagi para pihak yang terkait dengan pelatihan yakni aspek penyelenggaraan, pengajar maupun peserta. 4.4.1. Aspek Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dilaksanakan kepada 3 aspek monitoring yaitu :

1. Monitoring terhadap pengajar Kunci keberhasilan kegiatan pelatihan sebagian besar ditentukan oleh kualitas tenaga pengajar dalam melakukan transfer ilmu kepada para peserta pelatihan. Kegiatan monitoring difokuskan untuk menilai aspek‐aspek penyampaian materi, yang meliputi: a. Penguasaan materi b. Kesesuaian materi dengan bahan ajar/modul

Apakah materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran.


Apakah semua cakupan bahan ajar/modul telah disampaikan. Apakah tambahan bahan ajar selama pembelajaran masih berada dalam koridor bahan ajar/modul.

Apakah slide yang disampaikan mendukung/sesuai bahan ajar/modul. c. Kejelasan penyampaian materi dan pengendalian pembelajaran

Apakah pengajar telah menyampaikan materi dengan intonasi yang jelas dan dapat dimengerti peserta.

Apakah pengajar member penekanan khusus terhadap aspek‐aspek tertentu dari mata pelajaran yang disampaikannya.

Apakah pengajar mampu menyampaikan materi secara runtut dan terarah.

Apakah pengajar mampu memberikan contoh‐contoh praktis yang dibutuhkan untuk memperjelas penyampaian materi.

Apakah pengajar tidak keluar dari alur pengajaran selama pembelajaran berlangsung.

Apakah pengajar mampu mempersuasi para peserta di kelas sehingga suasana kelas menjadi terkendali.

Apakah pengajar mampu mengendalikan diskusi yang berkembang di dalam kelas.

d. Kemampuan untuk memancing dikusi yang sehat di dalam kelas Apakah banyak peserta yang bertanya Apakah pengajar mampu menjawab pertanyaan para peserta dengan lugas dan jelas

Apakah pertanyaan dari salah satu peserta mampu memancing peserta lainnya untuk bertanya

Apakah pengajar mampu menganalisa ke arah mana pertanyaan para peserta ditujukan

Sebagai tambahan penilaian dapat disertakan hal‐hal menyangkut objektifitas pengajar dalam memberikan penilaian partisipasi aktif di dalam kelas. Objektifitas diperlukan karena akan merangsang peserta untuk lebih aktif lagi berpartisipasi di dalam kelas.

2. Monitoring terhadap peserta a. Antusiasme para peserta

Apakah peserta memperhatikan pengajar ketika pelajaran disampaikan. Apakah peserta mengerti materi yang diajarkan.

b. Partisipasi peserta dalam kelas Apakah peserta mampu mengemukakan pendapatnya secara terbuka.


Apakah peserta antusias dalam mengajukan pertanyaan atas hal‐hal yang tidak diketahuinya.

Apakah peserta mampu mengemukakan alternatif penyelesaian contoh kasus yang diberikan oleh pengajar.

3. Monitoring penyelenggaraan

a. Akomodasi Apakah akomodasi untuk peserta dan pengajar tersedia layak Apakah tidak ada keluhan dari peserta mengenai akomodasi dan konsumsi

b. Sarana dan prasarana pembelajaran Apakah perangkat komputer dan LCD projector tersedia untuk mendukung pembelajaran

Apakah modul terdistribusi kepada seluruh peserta Apakah lokasi kelas dan jadwal pelajaran terinformasikan dengan jelas

c. Koordinasi internal tim penyelenggara pelatihan Apakah masing‐masing unit telah melakukan tugasnya dan menginformasikannya kepada sekretariat pelatihan di masing‐masing tempat.

Ketiga hal kegiatan monitoring di atas dilakukan dengan memperhatikan metode monitoring dan kompetensi pelaksana monitoring. 1. Monitoring dilaksanakan dengan observasi langsung di lapangan minimal sekali

pada saat berlangsungnya pembelajaran di tempat pelatihan berlangsung. Pelaksana monitoring juga dapat memanfaatkan notulen pelaksanaan belajar/mengajar. Selama berlangsungnya monitoring, pelaksana monitoring harus mengisi lembar kerja monitoring dan menyerahkannya kepada Sub Tim Monev di Pusat untuk dilakukan evaluasi.

2. Pelaksana notulensi disediakan dari masing‐masing tempat pelatihan berlangsung. Untuk itu notulensi setidaknya dilaksanakan oleh pelaksana yang memiliki kompetensi: a. Menguasai mata pelajaran yang diajarkan (minimal garis besarnya) b. Mampu menilai secara objektif

Ada tiga evaluasi atas aspek hasil, yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap pengajar dan evaluasi terhadap penyelenggaraan. Evaluasi terhadap pengajar, peserta dan penyelenggara tersebut dilaksanakan oleh Sub Tim Monitoring, Evaluasi dan Sertifikasi.


1. Evaluasi Pengajar Untuk mengetahui efektifitas seorang pengajar dalam menyampaikan bahan ajarannya, perlu diadakan evaluasi terhadap para pengajar. Evaluasi ini didasarkan pada umpan balik berupa kuesioner dari peserta, notulen pelaksanaan pelatihan dan hasil monitoring Sub Tim Monev. Komponen‐komponen yang perlu dievaluasi meliputi: a. Penguasaan materi b. Ketepatan waktu mengajar c. Sistematika penyajian d. Penggunaan metode dan alat bantu e. Empati dan sikap terhadap peserta f. Penggunaan bahasa dan volume suara g. Pemberian motivasi belajar h. Pencapaian tujuan instruksional i. Kesempatan tanya jawab/diskusi

2. Evaluasi Peserta Untuk mengetahui sejauh mana para peserta menguasai materi yang diajarkan, perlu diadakan evaluasi yang meliputi: a. Kehadiran

Jumlah kehadiran peserta selama mengikuti pelatihan sekurang‐kurangnya 80% dari jumlah jam pelatihan dari seluruh mata pelajaran terjadwal. Komponen ini diberi simbol p dalam penilaian dan mempunyai bobot 10%.

b. Partisipasi aktif dalam kelas Partisipasi aktif dalam kelas dinilai dari kuantitas dan kualitas pertanyaan yang diajukan kepada pengajar, serta bagaimana pertanyaan tersebut mampu memancing diskusi lebih lanjut di antara sesama peserta. Nilai partisipasi aktif menjadi diskresi dari pengajar dan disampaikan kepada notulen di setiap akhir pelajaran. Komponen ini diberi simbol q dalam penilaian dan mempunyai bobot 10%.

c. Ujian Tulis Ujian Tulis dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi setiap peserta atas materi yang telah disampaikan selama pelatihan. Ujian Tulis dilaksanakan dua kali ujian Tulis yaitu ujian Tulis I dan Tulis II yang masing‐masing akan diberikan kepada peserta dalam 90 menit setiap ujian dengan 60 soal ujian Tulis I dan 60 soal ujian Tulis II. Komponen ini diberi simbol r dalam penilaian yaitu rata‐rata nilai ujian Tulis I dan Tulis II dan mempunyai bobot 30%.

d. Ujian Praktikum Ujian praktikum dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan/keahlian setiap peserta atas aplikasi‐aplikasi Sistem Akuntansi Instansi. Pembuatan soal dan


penilaian ujian ini menjadi diskresi dari tenaga pengajar yang terkait. Komponen ini diberi simbol s dalam penilaian dan mempunyai bobot 50%. Penghitungan nilai akhir mengikuti formula sebagai berikut: Nilai akhir = (p x 10%) + (q x 10%) + (r x 30%) + (s x 50%) Nilai akhir bagi peserta yang lulus ditetapkan minimal 70 (passing grade). Selain itu dilakukan penilaian antar peserta (peer review) yang digunakan untuk menentukan peringkat masing‐masing peserta pelatihan dalam hal terdapat dua nilai akhir yang sama. Peserta yang terbanyak dinominasikan terbaik oleh peserta lainnya mendapat peringkat lebih tinggi dibandingkan peserta lain yang mempunyai nilai akhir sama.

3. Evaluasi Penyelenggaraan Untuk mengetahui kekurangan‐kekurangan dalam penyelenggaraan pelatihan demi perbaikan di masa yang akan datang, perlu diadakan evaluasi penyelenggaraan. Komponen‐komponen yang perlu dievaluasi meliputi: a. Bidang Akademis, Kurikulum dan Silabi

Apakah ada mata pelajaran yang perlu disesuaikan Mata pelajaran yang materi/silabusnya perlu disempurnakan baik dari sisi cakupan maupun substansi/kedalaman materi mata pelajaran.

b. Pengajar Pengajar yang layak masuk peringkat atas Pengajar yang perlu memperbaiki kinerjanya

c. Bidang Non Akademis Metode dan Alat Bantu Pelatihan

Metode pelatihan, yaitu cara yang digunakan pengajar untuk menyampaikan materi (kuliah, diskusi, studi kasus dan lain‐lain).

Alat bantu pelatihan, yaitu sarana yang digunakan pengajar untuk menyampaikan materi (komputer, LCD projector dan lain‐lain).

Selain itu, terdapat aspek‐aspek yang berhubungan langsung dengan kemampuan non akademis pengajar, yaitu:

Pengajar mampu memilih dan menerapkan metode pelatihan yang sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan.

Pengajar mampu memilih dan menerapkan alat bantu yang sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan.

Metode pelatihan/alat bantu pelatihan yang perlu ditambah (belum diterapkan) dalam pelatihan.

d. Pencapaian Pembelajaran pada Diklat PPAKP Pencapaian proses pembelajaran pada diklat PPAKP dipandang berhasil bila memenuhi kriteria berikut ini:

Sasaran belajar telah tercapai dalam pelatihan ini.


Harapan peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan terpenuhi setelah mengikuti pelatihan.

Manfaat pelatihan ini bagi tugas/pekerjaan para peserta telah terpenuhi. Peserta akan merekomendasikan pelatihan ini kepada rekan sekerja dan atasannya.

e. Pelaksanaan Ujian Tulis Naskah Ujian ditetapkan di Kantor Pusat berdasarkan sumbangan dari masing‐masing pengajar.

Naskah dibawa oleh utusan dari Kantor Pusat melalui Sub Tim Monev dan disampaikan kepada pihak penyelenggara/Kepala Balai Diklat.

Petugas pembawa soal dari Kantor Pusat ditunjuk sekaligus sebagai salah satu pengawas ujian pelatihan.

Petugas pembawa naskah ujian dari Kantor Pusat akan membawa naskah ujian beserta lembar jawabannya kembali ke Kantor Pusat untuk dilakukan evaluasi.

Lembar jawaban ujian tulis diperiksa di Kantor Pusat dan dievaluasi oleh Sub Tim Monev bekerja sama dengan Sub Tim Pengolah Data.

f. Fasilitas Fisik Fasilitas fisik merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan belajar.

Fasilitas kamar menginap. Kenyamanan ruang belajar. Pengaturan tata ruang belajar. Cahaya dan ventilasi di dalam ruang belajar. Kebersihan dan keamanan ruang belajar. Kebersihan kamar kecil. Penyediaan sarana tempat ibadah.

g. Pelayanan Panitia Pelayanan panitia juga menjadi faktor penunjang keberhasilan belajar, terutama menyangkut:

Makanan, minuman, dan snack Pelayanan kesehatan Ketepatan waktu penyampaian bahan ajar Pengaturan jadwal pelajaran Fasilitas pendukung dalam rangka penyusunan laporan

4.4.2. Umpan balik

Dari serangkaian monitoring dan evaluasi terhadap aspek pengajar, peserta, dan penyelenggaraan PPAKP selama kurun waktu 2007–2010, Sub Tim Monitoring, Evaluasi dan


Sertifikasi memberikan umpan balik kepada para pihak terkait. Umpan balik tersebut mendapat respon positif yang tercermin dari langkah perbaikan penyelenggaraan PPAKP tahun‐tahun berikutnya. Secara rinci umpan balik dan tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Umpan balik dan Tindak Lanjut PPAKP

Aspek Umpan balik Tindak Lanjut

Pengajar a. Terdapat kekurangan tenaga pengajar.

b. Terdapat beberapa tenaga pengajar yang mendapat penilaian “Tidak Baik”.

c. Banyak dijumpai kondisi pengajar yang telah diploting berhalangan mengajar dengan alasan kesibukan sehari‐hari di kantor.

a. Guna mengisi kekurangan jumlah tenaga pengajar kelas regular dan kelas manajerial, diselenggarakan:

• Training of Trainers (ToT) yang dirancang untuk para pegawai senior yang menguasai pengetahuan dan konsep dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta dinilai mampu untuk mentransfernya kepada orang lain.

• Program Pembekalan diberikan kepada para pegawai yang karena tupoksi dalam pekerjaannya telah terbiasa melakukan pengajaran dan memberi pelatihan.

• Program Upgrading baik untuk pengajar yang dinilai perlu meningkatkan pemahaman akan substansi materi yang diajarnya maupun untuk pengajar yang dinilai perlu meningkatkan kemampuan menyampaikan materi kepada para peserta.

b. Mengganti pengajar yang berhalangan mengajar dengan staf dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (akibatnya di akhir PPAKP staf di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan cenderung berada di luar kantor)

Peserta a. Peserta teregistrasi • Guna menjamin terpenuhinya kuota



pada dua lokasi pelatihan yang berbeda.

b. Peserta yang sudah lulus tahun sebelumnya terdaftar kembali.

c. Peserta gugur PPAKP periode lalu dan tidak berhak untuk mengikuti PPAKP periode berikutnya tetapi terdaftar kembali.

d. Jumlah peserta tidak memenuhi kuota.

peserta pelaksanaan PPAKP sesuai dengan target peserta sebagaimana direncanakan, maka dilakukan upaya diantaranya panitia daerah diberikan keleluasaan mencari peserta pengganti untuk mengantisipasi apabila alokasi peserta dari pusat tidak memenuhi kuota. Hasil penjaringan peserta oleh panitia daerah diinformasikan ke eselon I kementerian Negara/lembaga (Sekretariat Jenderal).

Penyeleng garaan

• Untuk lokasi pelatihan kelas regular di Balikpapan dan Palembang pada tahun 2008 kesulitan dalam menjaring peserta karena terkendala transportasi peserta ke lokasi pelatihan.

• Direkomendasikan untuk kelas manajerial agar tetap dilaksanakan di 30 Kanwil dengan pertimbangan penjaringan peserta

• Lokasi pelatihan PPAKP tahun 2007 dilaksanakan di 13 lokasi Balai Diklat Keuangan BPPK, tahun 2008 diselenggarakan di 7 lokasi Kanwil DJPBN dan BDK, tahun 2009 di 7 lokasi, sedangkan tahun 2010 di 7 lokasi untuk kelas regular dan 30 lokasi untuk kelas manajerial.

• Pertimbangan yang digunakan untuk pemilihan lokasi pelatihan PPAKP adalah kemudahan peserta untuk menjangkau lokasi pelatihan, serta kesiapan dan pengalaman wilayah dalam menyelenggarakan PPAKP.



yang dilakukan kantor wilayah memungkinkan pemerataan pengetahuan bagi para manajer di daerah.


Penerapan model PPAKP yang telah diuraikan pada Bab 4 mempunyai dampak yang signifikan pada pencapaian tujuan reformasi manajemen keuangan negara. Oleh Karena itu, bab ini akan menyajikan analisis dan kajian progress, output dan outcome pelaksanaan diklat PPAKP 2007‐2010 dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan analisis dan kajian tersebut, bab ini akan memformulasi usulan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan PPAKP di masa depan, menuju pembentukan model PPAKP yang ideal namun applicable dan tepat sasaran. 5.1. Implementasi dan Pencapaian PPAKP 2007 ‐ 2010 A. Tahun 2007 Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) tahun 2007 merupakan penyelenggaraan tahun pertama. Persiapan pertama untuk penyelenggaraan PPAKP adalah merekrut para narasumber baik untuk pengajar teori/konsep maupun untuk pengajar aplikasi. Tenaga pengajar yang diperlukan untuk diklat PPAKP ini harus memenuhi persyaratan kompetensi, antara lain: mempunyai kemampuan akademik yang memadai, mempunyai pengalaman praktik pengelolaan keuangan negara secara cukup, dan mempunyai kemampuan untuk mentransfer ilmu dengan baik. Kebutuhan tenaga pengajar untuk pelaksanaan diklat PPAKP tahun 2007 adalah sebanyak 208 orang, namun instruktur yang tersedia hanya sebanyak 83 orang yang terdiri dari instruktur yang berasal dari instansi pusat sebanyak 55 orang dan instruktur dari wilayah daerah sebanyak 28 orang. Sehingga masih diperlukan tambahan instruktur sebanyak 125 orang yang akan dididik melalui Program Training of Trainers (ToT). Namun dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi tambahan calon pengajar sebanyak 34 orang yang telah memenuhi kualifikasi tanpa harus mengikuti Program ToT. Dengan demikian calon pengajar yang direncanakan untuk mengikuti Program Pembekalan adalah sebanyak 117 orang, namun yang mengikuti Program Pembekalan sebanyak 112 orang. Setelah Program ToT dan Program Pembekalan dilaksanakan, berhasil diidentifikasi tambahan calon pengajar sebanyak 116 orang yang direncanakan akan mengikuti diklat untuk narasumber pada tahun 2008. Selama tahun 2007, Program ToT diikuti oleh 124 calon pengajar dari rencana 125 orang. Dalam pelaksanaannya, 16 orang tidak lulus Program ToT karena 5 orang mengundurkan diri, 3 orang tidak memenuhi persyaratan kehadiran (gugur), dan 8 orang tidak memenuhi passing grade. Sehingga jumlah peserta Program ToT yang lulus sebanyak 108 orang.

BAB 5 DAMPAK PPAKP PADA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA: Progress dan Prospek


Seluruh narasumber yang dididik pada Program ToT dan Program Pembekalan merupakan pegawai pada Kementerian Keuangan yang berasal dari: Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Keuangan, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Rincian jumlah pengajar tahun 2007 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Rincian Jumlah Pengajar Tahun 2007

Kebutuhan Pengajar 208 orang

Pengajar yang Tersedia:

- Pusat - Daerah

Jumlah

55 orang 28 orang

83 orang

Jumlah Pengajar yang akan di training pada Program ToT 125 orang

Pengajar yang lulus pada Program ToT 108 orang

Identifikasi Tambahan 34 orang

Jumlah Pengajar yang akan di training pada Program Pembekalan

117 orang

Pengajar yang mengikuti Program Pembekalan 112 orang

Tambahan Pengajar yang teridentifikasi 116 orang Total Pengajar Tersedia 336 orang

Berdasarkan data tahun 2007, disimpulkan bahwa kebutuhan terbesar akan pengajar pada diklat PPAKP adalah pengajar materi aplikasi, yang dicerminkan dengan banyaknya jumlah hari materi aplikasi pada jadwal PPAKP. Empat puluh dua persen (42%) peserta Program ToT diberikan materi aplikasi, yang terdiri dari aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan, dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Berikut bagan persentase pengajar pada Program ToT 2007 menurut materi yang diajarnya:


Grafik 5.1 Persentase Pengajar Pada Program ToT 2007

Setelah Program ToT dan Program Pembekalan untuk narasumber selesai dilaksanakan, pelatihan PPAKP perdana dimulai dari lingkup Kementerian Keuangan mengingat tupoksi Kementerian Keuangan sebagai pemegang wewenang fiskal dan sebagai pemegang fungsi Bendahara Umum Negara (BUN). Pelatihan dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, yaitu gelombang pertama dimulai dari tanggal 5 November sampai dengan 6 Desember 2007 dan gelombang kedua dimulai dari tanggal 12 November sampai dengan 13 Desember 2007. Lokasi pelatihan pada tahun 2007 tersebar pada 13 lokasi di seluruh Balai Diklat Keuangan BPPK dengan target peserta sebanyak 1.560 orang. Pelaksanaan pelatihan berlangsung dalam jangka waktu 28 hari yang meliputi 26 hari pelatihan dan 2 hari untuk ujian. Jumlah peserta pelatihan PPAKP yang dihitung pada tahun 2007 menurut perkiraan kebutuhan tenaga akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Pusat : 20.000 satker x 2 oang = 40.000 orang 2. Daerah : 15.000 satker x 2 orang = 30.000 orang

Dengan demikian total peserta yang akan dilatih pada diklat PPAKP adalah sebesar 70.000 orang yang akan dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan dengan prioritas sebagai berikut: 1. Kementerian Keuangan; 2. Satker Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 3. Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat temuan audit signifikan; 4. Satuan kerja yang belum menerapkan SAI; 5. Satuan kerja yang belum mampu menyusun laporan keuangan.


Jumlah peserta aktual yang mengikuti diklat PPAKP tahun 2007 sebanyak 1.230 orang tidak memenuhi target peserta sebanyak 1.560 orang. Dengan demikian persentase peserta aktual adalah sebesar 79% dari target awal. Peserta yang lulus pada diklat tahun ini adalah sebanyak 1.002 orang atau sebesar 81% dari jumlah peserta aktual dengan rincian unit asal sebagai berikut:

Tabel 5.2 Peserta Aktual Diklat PPAKP Tahun 2007

Unit Asal Jumlah Peserta Lulus Tidak Lulus Tingkat

Kelulusan (%)

Bapepam – LK 2 2 0 100

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 2 2 0 100

BPPK 18 18 0 100

DJA 2 2 0 100

DJBC 179 131 48 73

DJKN 100 83 17 83

DJP 620 510 110 82

DJPBN 270 234 36 87

DJPK 2 2 0 100

DJPU 2 2 0 100

ITJEN 1 0 1 0

SETJEN 32 16 16 50

Jumlah 1.230 1.002 228 81%

Anggaran penyelenggaraan PPAKP tahun 2007 dibiayai dari BA 069 (Belanja Lain‐lain) dengan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi di atas (bawah) anggaran

% Realisasi anggaran

Belanja lain‐lain (581129)

23.714.296.000 17.574.779.016 (6.139.516.984) 74.11%

Pada akhir tahun anggaran 2007, terdapat aset, kewajiban dan ekuitas sebagai berikut: Neraca per 31 Desember 2007

Aset Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Peralatan dan Mesin Total Aset Kewajiban

Rp2.987.284.646Rp12.292.500Rp876.072.000

Rp3.876.189.146


Uang Muka dari KPPN Ekuitas Dana Cadangan Persediaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Rp2.987.824.646

Rp12.292.500Rp876.072.000

Rp3.876.189.146 Peralatan dan Mesin digunakan untuk menunjang operasional penyelenggaraan PPAKP tahun 2007, yang terdiri dari notebook, printer, LCD proyektor, scanner dan headset.

B. Tahun 2008 Penyelenggaraan PPAKP tahun 2008 dan seterusnya direncanakan diadakan tidak hanya untuk lingkup Kementerian Keuangan melainkan juga untuk kementerian negara/lembaga lainnya. Jumlah peserta diklat PPAKP tahun 2008 direncanakan sebanyak 7.600 orang yang akan pada 7 lokasi penyelenggaraan. Dengan asumsi jumlah peserta per kelas adalah 40 orang dan dilaksanakan dalam 10 angkatan, maka harus tersedia 19 kelas per angkatan. Perluasan cakupan penyelenggaran PPAKP tersebut memerlukan tambahan tenaga pengajar. Satu kelas dengan 10 materi diasumsikan membutuhkan 8 orang pengajar sehingga total pengajar yang dibutuhkan untuk tahun 2008 adalah 1.520 orang. Asumsi lebih lanjut, jika satu pengajar dapat mengajar sebanyak 3 kali maka kebutuhan pengajar di tahun 2008 adalah sebanyak 507 pengajar. Pengajar yang telah tersedia pada tahun 2007 setelah dikurangi dengan asumsi tidak terseleksi kembali sebesar 10% adalah 300 orang sehingga kekurangan pengajar pada tahun 2008 adalah sebanyak 207 orang.

Tabel 5.3 Proyeksi Kebutuhan Pengajar PPAKP Tahun 2008

Pengajar untuk 1 Kelas (10 Materi) 8 orang

Asumsi Jumlah Peserta 2008 7.600 orang

Jumlah Peserta per Kelas 40 orang

Jumlah Kelas yang Diperlukan = 7.600 / 40 190 kelas

Jumlah Pengajar untuk 190 Kelas = 190 x 8 1.520 orang

Asumsi : Frekuensi Mengajar 3 kali per Pengajar = 1.520 / 3 507 orang

Pengajar yang Tersedia Tahun 2007 (akan Diseleksi Kembali) 336 orang

Asumsi 10% Tidak Terseleksi 36 orang

Pengajar yang Tersedia Tahun 2007 300 orang

Kekurangan Pengajar Tahun 2008 207 orang


Untuk memenuhi kebutuhan pengajar tahun 2008 akan dilaksanakan Program ToT dan Program Pembekalan. Adapun perbandingan komposisi pengajar menurut jumlah materi yang dikuasainya untuk tahun 2007 dan 2008. Angka tahun 2008 merupakan jumlah pengajar secara kumulatif dari tahun sebelumnya. Dari grafik komposisi tersebut sebagaimana terlihat pada grafik di bawah masih didominasi oleh pengajar materi aplikasi.

Grafik 5.2 Jumlah Narasumber Menurut Mata Pelajaran

Untuk pelatihan PPAKP tahun 2008 diharapkan dapat mendidik 7.600 orang peserta yang berasal dari satuan kerja kementerian negara/lembaga. Pelatihan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi yang berbeda, yaitu Jakarta sebanyak 14 angkatan, Medan sebanyak 11 angkatan, Semarang sebanyak 9 angkatan, Surabaya sebanyak 10 angkatan, Balikpapan sebanyak 3 angkatan, Makassar sebanyak 11 angkatan, dan Manado sebanyak 6 angkatan. Pelatihan diklat PPAKP tahun 2008 diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Balai Diklat Keuangan Kementerian Keuangan setempat dengan materi yang sama dengan materi tahun 2007.

Selama pelaksanaan tahun 2008, realisasi jumlah peserta mencapai 7.143 orang dari target sebanyak 7.600 orang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Rekapitulasi Peserta PPAKP Per Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008

No Kementerian Negara/Lembaga Realisasi Lulus Tidak Lulus

Gugur Prosentase Kelulusan

1 Mahkamah Agung 762 649 110 3 85%




2 Kejaksaan Agung 432 340 88 4 79%

3 Badan Meteorologi dan Geofisika 180 156 23 1 87%

4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

62 58 2 2 94%

5 Kementerian Keuangan 431 392 36 3 91%

6 Kementerian Pertanian 488 425 56 7 87%

7 Kementerian Pendidikan Nasional 312 274 37 1 88%

8 Kementerian Kesehatan 134 119 15 0 89%

9 Kementerian Perhubungan 386 337 43 6 87%

10 Kementerian Sosial 142 115 26 1 81%

11 Kementerian Perindustrian 67 61 6 0 91%

12 Kementerian Pekerjaan Umum 227 196 26 5 86%

13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

310 229 75 6 74%

14 Kementerian Kelautan dan Perikanan 189 178 10 1 94%

15 Badan Koordinasi SurveI dan Pemetaan Nasional

6 6 0 0 100%

16 Kementerian Kehutanan 170 158 12 0 93%

17 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

10 9 1 0 90%

18 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

544 454 87 3 83%




19 Badan Pertanahan Nasional 216 192 22 2 89%

20 Kementerian Perdagangan 13 13 0 0 100%

21 Komisi Pemilihan Umum 47 38 8 1 81%

22 Badan Pusat Statistik 403 384 18 1 95%

23 Perpustakaan Nasional 22 19 2 1 86%

24 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1,228 1,102 123 3 90%

25 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

25 22 3 0 88%

26 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 7 6 1 0 86%

27 Badan Kepegawaian Negara 25 21 4 0 84%

28 Kementerian Luar Negeri 9 9 0 0 100%

29 Badan Pengkajian Penerapan Teknologi 10 10 0 0 100%

30 Badan Tenaga Nuklir Nasional 9 8 1 0 89%

31 Kementerian Komunikasi dan Informatika

9 8 1 0 89%

32 Komisi Pemberantasan Korupsi 2 2 0 0 100%

33 Badan Pemeriksa Keuangan 45 45 0 0 100%

34 Badan Narkotika Nasional 6 6 0 0 100%

35 Sekretariat Negara 20 17 3 0 85%




36 Majelis Permusyawaratan Rakyat 4 4 0 0 100%

37 Dewan Perwakilan Rakyat 1 1 0 0 100%

38 Kementerian Dalam Negeri 20 12 7 1 60%

39 Kementerian Pertahanan 4 4 0 0 100%

40 Kementerian Agama 131 100 31 0 76%

41 Kementerian Koperasi dan UKM 5 3 1 1 60%

42 Dewan Ketahanan Nasional 4 3 1 0 75%

43 Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2 2 0 0 100%

44 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

1 1 0 0 100%

45 Lembaga Administrasi Negara 1 1 0 0 100%

46 Arsip Nasional Republik Indonesia 10 10 0 0 100%

47 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1 1 0 0 100%

48 Lain‐lain 11 5 6 0 45%

Jumlah 7,143 6,205 885 53 87%

Sebagian besar peserta bekerja di bidang administrasi, keuangan, dan teknis pada instansi terkait. Hal ini dapat digambarkan pada grafik berikut yang diolah berdasarkan random sampling dari data peserta PPAKP tahun 2008, sebagai berikut:


Grafik 5.3 Bidang Tugas Peserta PPAKP Tahun 2008

Anggaran penyelenggaraan PPAKP tahun 2008 dibiayai dari BA 999.06 (BA Pembiayaan dan Perhitungan‐Belanja Subsidi dan Belanja Lain‐lain) dengan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut:




Penerimaan negara bukan pajak Belanja lain‐lain

0

87.838.050.000

36.137.289

83.644.033.897*

36.137.289

(4.194.016.103)

‐

95.23%

*Keterangan: Realisasi belanja merupakan belanja bersih setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp510.703.750.

Pada tahun anggaran 2007 terdapat realisasi pendapatan berupa pendapatan penjualan dokumen‐dokumen lelang sebesar Rp 3.000.000 dan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) sebesar Rp 15.928.614 yang disetor pada tanggal 7 Januari 2008 sehingga sesuai dengan penerapan prinsip basis kas, setoran tersebut dicatat sebagai pendapatan tahun anggaran 2008.


Aset Persediaan Peralatan dan Mesin Total Aset

Rp165.124.655 Rp1.068.132.000

Rp1.233.256.655


Ekuitas Dana Cadangan Persediaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Rp165.124.655 Rp1.068.132.000

Rp1.233.256.655

C. Tahun 2009 Berdasarkan hasil pengolahan atas evaluasi pengajar, masih ditemukan beberapa pengajar yang dinilai perlu untuk meningkatkan kompetensi materi dan kemampuan mengajarnya, yang dapat dirinci sebagai berikut: 64 orang pengajar mendapatkan nilai rata‐rata di bawah 80, 12 pengajar mendapat nilai rata‐rata 70‐75 dan 3 orang pengajar mendapat nilai rata‐rata di bawah 70. Sebagai salah satu tindak lanjut dari kegiatan evaluasi terhadap pengajar tersebut, pada tahun 2009 selain Program ToT dan Program Pembekalan, diadakan Program Penyegaran (Upgrading) untuk pengajar yang dinilai perlu meningkatkan kemampuan teknik mengajar. Jumlah pengajar PPAKP Tahun 2009 berjumlah 811 orang dengan komposisi: 60% pengajar berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 31% pengajar berasal dari unit‐unit Kementerian Keuangan lainnya selain DJPBN, 8% pengajar berasal dari Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan, dan 2% pengajar berasal dari instansi di luar Kementerian Negara/Lembaga (K/L) seperti Bank Indonesia dan para pensiunan Kementerian Keuangan. Dari total 811 pengajar/narasumber, terdapat 45 orang yang merupakan pengajar cadangan dan 7 orang yang merupakan pengajar pengganti yang khusus mengajar aplikasi. Pengajar cadangan dan pengganti merupakan pengajar yang dipilih berdasarkan rekomendasi namun belum pernah mengikuti Training of Trainers (ToT) PPAKP sebelumnya.

Grafik 5.4 Persentase Pengajar PPAKP Berdasarkan Asal Instansi

Dari total 811 pengajar terdapat 74 pengajar, atau sebesar 9,12%, yang memperoleh nilai di bawah 80 atau dengan kriteria penilaian CUKUP/KURANG. Berdasarkan lokasi penyelenggara, Jakarta menempati urutan pertama dimana pengajar mendapat nilai CUKUP/KURANG dari peserta pelatihan, yaitu sebesar 43%. Sementara Denpasar menjadi


lokasi penyelenggaran dimana tidak ada satupun pengajar mendapat nilai evaluasi CUKUP/KURANG atau di bawah angka 80 selama pelaksanaan PPAKP Tahun 2009.

Grafik 5.5 Persentase Penilaian Pengajar PPAKP Bernilai CUKUP/KURANG Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan

Persentase jumlah pengajar yang mendapat penilaian CUKUP/KURANG dibandingkan dengan persentase peserta yang tidak lulus menurut lokasi penyelenggara dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Grafik 5.6 Perbandingan Persentase Pengajar Bernilai Cukup/Kurang Dengan Peserta Yang Tidak Lulus Menurut Lokasi Penyelenggaraan

Berdasar Grafik di atas, Denpasar dan Manado mempunyai angka yang rendah atas persentase penilaian pengajar yang CUKUP/KURANG (masing‐masing hanya 0% dan 4%). Sebaliknya kedua lokasi penyelenggara ini mempunyai angka persentase peserta tidak lulus


yang relatif tinggi (yaitu 15% dan 19%) bila dibanding lokasi penyelenggara lainnya. Karena grafik‐grafik di atas diperoleh dari pengolahan data yang tidak diikuti dengan proses pengambilan sampel untuk menguji hipotesis, maka tidak dapat diambil suatu kesimpulan atas hubungan antara persentase peserta tidak lulus dengan persentase pengajar dengan nilai CUKUP/KURANG, namun berdasarkan hasil perbandingan kedua komponen ini terdapat indikasi bahwa peserta pada lokasi penyelenggara Jakarta/Makassar lebih kritis terhadap para pengajar dibandingkan peserta pada lokasi penyelenggara Denpasar maupun Manado.

Pelaksanaan PPAKP tahun 2009 dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi, yaitu 12 angkatan di Jakarta, 10 angkatan di Denpasar, Makassar, Medan, Semarang dan Surabaya, serta 9 angkatan di Manado, dengan total peserta sebanyak 7.337 orang.

Tabel 5.5 Rekapitulasi Hasil PPAKP Tahun 2009 Per Kementerian Negara/Lembaga


Gugur Persentase Kelulusan

1 Badan Kepegawaian Negara 4 4 0 0 100%

2 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

2 2 0 0 100%

3 Badan Koordinasi Penanaman Modal

11 11 0 0 100%

4 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

4 4 0 0 100%

5 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

51 49 2 0 96%

6 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1 1 0 0 100%

7 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI

10 9 1 0 90%

8 Badan Pemeriksa Keuangan 32 30 1 1 94%

9 Badan Pengawas Obat Dan Makanan

2 1 1 0 50%

10 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1 1 0 0 100%

11 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

13 13 0 0 100%

12 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

17 17 0 0 100%

13 Badan Pertanahan Nasional 164 149 12 3 91%

14 Badan Pusat Statistik 111 108 3 0 97%


15 Badan Tenaga Nuklir Nasional 15 13 2 0 87%

16 Kementerian Pertanian 430 372 56 2 87%

17 Kementerian Agama 2322 1938 365 19 83%

18 Kementerian Dalam Negeri 110 93 16 1 85%

19 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

21 19 2 0 90%

20 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

56 47 8 1 84%

21 Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

18 15 3 0 83%

22 Kementerian Kehutanan 280 272 8 0 97%

23 Kementerian Kelautan Dan Perikanan

90 84 5 1 93%

24 Kementerian Kesehatan 306 277 29 0 91%

25 Kementerian Keuangan 706 650 53 3 92%

26 Kementerian Komunikasi dan Informatika

25 21 4 0 84%

27 Kementerian Luar Negeri 86 82 4 0 95%

28 Kementerian Pekerjaan Umum 243 202 38 3 83%

29 Kementerian Pendidikan Nasional 100 88 10 2 88%

30 Kementerian Perdagangan 15 13 1 1 87%

31 Kementerian Perhubungan 363 325 35 3 90%

32 Kementerian Perindustrian 21 18 3 0 86%

33 Kementerian Pertahanan 308 262 41 5 85%

34 Kementerian Sosial 59 50 8 1 85%

35 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

197 164 30 3 83%

36 Kejaksaan Agung 18 13 3 2 72%

37 Kementerian Negara Koperasi dan UKM

24 22 2 0 92%

38 Kementerian Negara Lingkungan Hidup

28 26 1 1 93%

39 Kementerian Negara PAN 3 3 0 0 100%

40 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

2 1 1 0 50%

41 Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga

1 0 1 0 0%

42 Kementerian Negara Riset Dan 1 1 0 0 100%


Teknologi

43 Kepolisian Negara Republik Indonesia

668 588 77 3 88%

44 Komisi Pemilihan Umum 159 140 17 2 88%

45 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

12 12 0 0 100%

46 Komisi Yudisial RI 2 2 0 0 100%

47 Lembaga Administrasi Negara 6 5 1 0 83%

48 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

60 57 3 0 95%

49 Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

1 1 0 0 100%

50 LPP RRI 31 26 5 0 84%

51 LPP TVRI 63 58 5 0 92%

52 Mahkamah Agung 64 53 11 0 83%

53 Sekretariat Negara 20 20 0 0 100%

Jumlah 7.357 6.432 868 57 87%

Berdasarkan random sampling dari data peserta PPAKP tahun 2009, kelompok peserta terbanyak berasal dari kalangan teknis pada K/L bersangkutan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 5.7 Peserta PPAKP Tahun 2009 per Bidang Pekerjaan


Anggaran penyelenggaraan PPAKP tahun 2009 dibiayai dari BA 999.06 (BA Bendahara Umum Negara‐Belanja Subsidi dan Belanja Lain‐lain) dengan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut:




Penerimaan negara bukan pajak Belanja lain‐lain

0

90.707.250.000

8.748.160

85.807.902.057

8.748.160

(4.899.347.943)

‐

94.60%


Aset Persediaan Peralatan dan Mesin Total Aset Ekuitas Dana Cadangan Persediaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Rp209.465.586 Rp1.087.132.000

Rp209.465.586 Rp1.087.132.000

Rp1.296.597.586

Rp1.296.597.586 D. Tahun 2010 Program ToT dan Program Pembekalan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pengajar tahun 2010. Adapun perbandingan komposisi pengajar menurut jumlah materi yang dikuasainya dari tahun 2007 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang masih menunjukkan adanya persamaan tren komposisi pengajar dengan tahun‐tahun sebelumnya.

Grafik 5.8 Perbandingan Komposisi Pengajar Berdasarkan Materi


Sejak tahun 2010 peserta dibagi menurut kelas manajerial dan kelas reguler untuk operator/pelaksana sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga perhitungan target peserta PPAKP secara keseluruhan perlu disesuaikan menurut perkiraan kebutuhan tenaga akuntansi pemerintahan, sebagai berikut:

1. Level Manajerial Pusat : 20.000 satker x 1 orang = 20.000 orang Daerah : 15.000 satker x 1 orang = 15.000 orang

2. Level Operator Pusat : 20.000 satker x 2 orang = 40.000 orang Daerah : 15.000 satker x 2 orang = 30.000 orang

Jumlah peserta yang telah menjalani pelatihan untuk level operator sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: untuk tahun 2007 sebanyak 1.230 orang, tahun 2008 sebanyak 7.143 orang, dan tahun 2009 sebanyak 7.357 orang, sehingga total peserta kelas operator adalah sebanyak 15.730 orang. Untuk pelaksanaan PPAKP tahun 2010 direncanakan akan dilatih sebanyak 5.000 orang untuk level operator dan 2.500 orang untuk level manajerial.

Namun dengan adanya keterlambatan penyelenggaraan PPAKP tahun 2010, target peserta direvisi menjadi 4.976 orang yang terdiri dari 2.935 peserta untuk level operator (kelas regular) dan 2.486 peserta untuk kelas manajerial dengan prioritas instansi sebagai berikut: 1. Satker di kementerian yang belum mendapatkan opini terbaik dari BPK; 2. Satker Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA‐BUN); 3. Kementerian Negara/Lembaga yang masuk ke dalam Program Intensive Care dalam

penyusunan laporan keuangannya; 4. Satuan Kerja yang belum mampu menyusun laporan keuangan dengan seharusnya; 5. Aparat Pengawas Internal K/L.

Berikut rincian realisasi peserta berdasarkan jumlah angkatan, jumlah kelas, dan jumlah peserta PPAKP tahun 2010:

Tabel 5.6 Realisasi Peserta Berdasarkan Jumlah Angkatan, Jumlah Kelas, dan Jumlah Peserta PPAKP Tahun 2010

Lokasi Kelas Reguler Kelas Manajerial

Angkatan/Kelas Peserta Angkatan/Kelas Peserta Medan 5/10 380 6/12 355 Jakarta 4/20 781 6/18 450 Semarang 4/10 400 1/1 30 Surabaya 5/10 400 5/12 329


Denpasar 5/10 375 6/12 313 Makassar 5/10 416 6/12 314 Manado 2/4 158 1/1 30

Wilayah lainnya

‐ ‐ 22/22 665

Total 30/74 2.935 53/90 2.486

Jumlah peserta kelas reguler yang terdaftar sebanyak 2.935 orang. Namun, jumlah peserta yang mengikuti seluruh jenis ujian yaitu ujian praktik aplikasi SAK, ujian praktik aplikasi SIMAK BMN dan ujian tulis sebanyak 2.910 orang. Jumlah peserta yang gugur adalah sebanyak 28 orang, yang terdiri dari peserta yang mengundurkan diri di tengah‐tengah pelaksanaan PPAKP sebanyak 25 orang dan peserta yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran sebanyak 3 orang. Rincian peserta kelas reguler tahun 2010 yang lulus dan tidak lulus berdasarkan instansi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rekapitulasi Peserta PPAKP 2010 Per Kementerian Negara/Lembaga

No. Kementerian Negara/Lembaga Lulus Tidak Lulus Gugur

1 Arsip Nasional Republik Indonesia 2 0 0

2 Badan Intelijen Negara 2 0 0

3 Badan Kepegawaian Negara 17 0 0

4 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 7 0 0

5 Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana 5 0 0

6 Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 0 0

7 Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika 121 5 0

8 Badan Narkotika Nasional 13 0 0

9 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan 2 0 0

10 Badan Pemeriksa Keuangan 13 0 0

11 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 1 0 0

12 Badan Pengawas Obat dan Makanan 49 0 0

13 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1 0 0

14 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 4 0 0

15 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 14 0 0

17 Badan Pertanahan Nasional 116 2 1

16 Badan Pusat Statistik 83 0 0

18 Badan SAR Nasional 41 1 0


19 Badan Standarisasi Nasional 3 0 0

20 Badan Tenaga Nuklir Nasional 4 0 0

21 Kejaksaan Agung 33 1 3

22 Kementerian Agama 190 16 2

23 Kementerian Dalam Negeri 32 2 1

24 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 10 0 0

25 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 43 4 1

26 Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata 11 0 0

27 Kementerian Kehutanan 76 3 0

28 Kementerian Kelautan Dan Perikanan 40 1 0

29 Kementerian Kesehatan 99 3 2

30 Kementerian Keuangan 99 8 2

31 Kementerian Komunikasi Dan Informatika 3 1 0

32 Kementerian Luar Negeri 7 0 0

33 Kementerian Negara Koperasi Dan UKM 8 0 0

34 Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga 3 0 0

35 Kementerian Negara Perumahan Rakyat 6 0 0

36 Kementerian Negara Riset Dan Teknologi 2 0 0

37 Kementerian Pekerjaan Umum 65 8 3

38 Kementerian Pendidikan Nasional 31 3 1

39 Kementerian Perdagangan 6 0 0

40 Kementerian Perhubungan 199 12 2

41 Kementerian Perindustrian 57 5 0

42 Kementerian Pertahanan 168 11 0

43 Kementerian Pertanian 53 6 0

44 Kementerian Sosial 16 2 0

45 Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 101 8 1

46 Kepolisian Negara Republik Indonesia 515 40 3

47 Komisi Pemberantasan Korupsi 2 0 0

48 Komisi Pemilihan Umum 132 8 2

49 Komisi Yudisial RI 2 0 0

50 Lembaga Administrasi Negara 10 1 0

51 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 25 0 0

52 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 2 0 0


Pemerintah

53 Lembaga Penyiaran Publik 1 0 0

54 Lembaga Sandi Negara 4 0 0

55 LPP RRI 13 1 0

56 LPP TVRI 3 0 0

57 Kementerian Pertahanan 1 0 0

58 Mahkamah Agung 178 15 1

59 Sekretariat Negara 6 0 1

60 TNI AL 1 0 0

61 Lain‐Lain 2 0 2

Total 2935 164 28

Berdasarkan random sampling dari data peserta PPAKP tahun 2010, kelompok peserta terbanyak berasal dari kalangan teknis pada K/L bersangkutan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 5.9 Peserta PPAKP Tahun 2010 per Bidang Pekerjaan

E. Analisis Tren Pelaksanaan PPAKP Tahun 2007 – 2010

Analisis tren merupakan metode analisis yang mempergunakan data masa kini dan masa lalu untuk melihat tren data tersebut dan memproyeksikan kondisi di masa depan. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar bagi usulan dan rekomendasi bagi perbaikan di masa depan. Analisis tren akan dilakukan terhadap data pengajar, peserta dan penyelenggaraan. Data penyelenggaraan PPAKP menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PPAKP dilakukan di daerah, namun data perekrutan pengajar menunjukkan bahwa sebagian besar pengajar yang mengikuti program ToT berasal dari instansi pusat. Walaupun masih terdapat kesenjangan antar pengajar dengan lokasi penyelenggaraan PPAKP sampai


dengan akhir tahun 2010, kesenjangan tersebut semakin mengecil jika dibandingkan dengan tahun‐tahun sebelumnya dan menuju kepada keseimbangan antara kebutuhan pengajar dan penyelenggaraan menurut lokasi. Data ketersediaan pengajar berdasarkan lokasi disajikan dalam tabel di bawah ini:

Pengajar Penyelenggaraan

2007 2008 2010 s.d. 2010 2007 2008 2010 s.d. 2010

Pusat 63% 50% 94% 56% 23% 60% 30% 49%

Daerah 37% 50% 6% 44% 77% 40% 70% 51%

Keterangan: Persentase pengajar dihitung berdasarkan jumlah pengajar yang ikut ToT, sedangkan penyelenggaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta.

Dengan mengambil sampel adalah penyelenggaraan PPAKP tahun 2009, rasio antara pengajar terhadap jumlah kelas PPAKP adalah sebesar 7,1 yaitu 7 pengajar bertugas pada 1 kelas PPAKP. Namun demikian, berdasarkan data frekuensi mengajar per 1 narasumber pada tahun 2009 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa distribusi jumlah mengajar belum merata untuk seluruh narasumber.

Grafik 5.10 Distribusi Jumlah Mengajar Narasumber PPAKP 2009

Secara umum, pengalokasian frekuensi mengajar untuk narasumber sudah cukup merata, yaitu rata‐rata 55% narasumber mengajar sebanyak 1 hingga 3 frekuensi. Namun demikian masih terdapat 16% dari total narasumber belum mendapat kesempatan untuk mengajar, dan di sisi lain terdapat 9% narasumber mengajar lebih dari 7 frekuensi.


Tabel 5.8 Rasio Jumlah Peserta dan Satuan Kerja

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007 ‐ 2010

No. No. BA Kementerian Negara/Lembaga Peserta Satker Rasio

1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat 4 2 2

2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat 1 2 0.5

3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan 75 36 2.1

4. 005 Mahkamah Agung 702 802 0.9

5. 006 Kejaksaan Agung 353 517 0.7

6. 007 Sekretariat Negara 36 17 2.1

7. 010 Kementerian Dalam Negeri 105 750 0.1

8. 011 Kementerian Luar Negeri 91 142 0.6

9. 012 Kementerian Pertahanan 266 244 1.1

10. 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

501 756 0.7

11. 015 Kementerian Keuangan 2.044 1.069 1.9

12. 018 Kementerian Pertanian 797 1.967 0.4

13. 019 Kementerian Perindustrian 79 176 0.4

14. 020 Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral

77 92 0.8

15. 022 Kementerian Perhubungan 662 676 1

16. 023 Kementerian Pendidikan Nasional 362 377 1

17. 024 Kementerian Kesehatan 396 448 0.9

18. 025 Kementerian Agama 2.038 4.381 0.5


19. 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

393 802 0.5

20. 027 Kementerian Sosial 165 206 0.8

21. 029 Kementerian Kehutanan 430 358 1.2

22. 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan

262 698 0.4

23. 033 Kementerian Pekerjaan Umum 398 1.072 0.4

24. 034 Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

0 2 0

25. 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

0 1 0

26. 036 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

0 1 0

27. 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

24 88 0.3

28. 041 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

0 1 0

29. 042 Kementerian Negara Riset dan Teknologi

1 11 0.1

30. 043 Kementerian Negara Lingkungan Hidup

26 48 0.5

31. 044 Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

25 44 0.6

32. 047 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

0 7 0

33. 048 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

3 1 3

34. 050 Badan Intelijen Negara 0 1 0

35. 051 Lembaga Sandi Negara 0 1 0

36. 052 Dewan Ketahanan Nasional 3 1 3

37. 054 Badan Pusat Statistik 492 484 1

38. 055 Kementerian Negara Perencanaan 0 1 0


Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

39. 056 Badan Pertanahan Nasional 341 460 0.7

40. 057 Perpustakaan Nasional 19 34 0.6

41. 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika

29 59 0.5

42. 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.690 1.072 1.6

43. 063 Badan Pengawasan Obat dan Makanan

3 39 0.1

44. 064 Lembaga Ketahanan Nasional 0 1 0

45. 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 11 39 0.3

46. 066 Badan Narkotika Nasional 6 11 0.5

47. 067 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

1 175 0

48. 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

3 42 0.1

49. 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 0 1 0

50. 075 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

205 187 1.1

51. 076 Komisi Pemilihan Umum 178 532 0.3

52. 077 Mahkamah Konstitusi 0 1 0

53. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

0 1 0

54. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

63 50 1.3

55. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 21 22 1

56. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

27 19 1.4


57. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

23 19 1.2

58. 083 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

10 4 2.5

59. 084 Badan Standarisasi Nasional 0 1 0

60. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1 3 0.3

61. 086 Lembaga Administrasi Negara 6 13 0.5

62. 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 10 33 0.3

63. 088 Badan Kepegawaian Negara 25 13 1.9

64. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

14 31 0.5

65. 090 Kementerian Perdagangan 26 165 0.2

66. 091 Kementerian Negara Perumahan Rakyat

0 40 0

67. 092 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

0 34 0

68. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 2 1 2

69. 095 Dewan Perwakilan Daerah 0 2 0

70. 100 Komisi Yudisial 2 1 2

71. 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1 1 1

72. 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

9 24 0.4

73. 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

0 1 0

74. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

0 1 0

75. 107 Badan Sar Nasional 0 25 0

76. 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 0 1 0


Berdasarkan rencana awal penyelenggaraan PPAKP sebagimana tertuang pada TOR PPAKP, pemerintah menargetkan setiap satuan kerja pada K/L mempunyai minimal 2 pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara terutama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan negara. Namun, tabel di atas memperlihatkan bahwa 68 kementerian negara/lembaga (89% dari total) masih mempunyai angka RASIO PESERTA PER SATUAN KERJA di bawah angka yang direncanakan tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pengalokasian peserta dari kementerian negara/lembaga di masa yang akan datang. 5.2. Peningkatan Kualitas SDM dalam Implementasi Reformasi Manajemen Keuangan

Negara A. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Mengukur Pencapaian Tujuan Program PPAKP Standar kompetensi dari pengelola keuangan negara meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, manajemen aset, akuntansi dan pelaporan sehingga keuangan negara dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pengelola keuangan negara mencakup level manajer dan level pelaksana. Standar kompetensi untuk level manajer berkaitan dengan proses penyusunan rencana stratejik dan pengambilan keputusan untuk memastikan implementasi sesuai rencana dan pencapaian tujuan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu manajer lingkup pengelolaan keuangan negara harus memahami peraturan dan sistem di bidang pengelolaan keuangan, memahami Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memahami keterkaitan antar sub sistem dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pelaksanaan tugas para manajer dalam pengelolaan keuangan negara, para pelaksana harus mempunyai standar kompetensi untuk mengolah dan menganalisis data keuangan. Agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, para pelaksana harus memahami dan mengoperasikan sistem penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi. Salah satu indikator peningkatan pemahaman untuk jajaran manajemen adalah hasil tes (pre‐test and post‐test) sedangkan untuk pelaksana adalah tingkat kelulusan pada diklat PPAKP. Pelaksana yang lulus tes pada diklat PPAKP diasumsikan telah memenuhi standar kompetensi untuk memahami dan mengoperasikan sistem pengelolaan keuangan negara. Sedangkan indikator dari peningkatan kompetensi untuk jajaran manajemen adalah peningkatan nilai post test dibandingkan dengan nilai pre test. Persentase tingkat kelulusan diklat PPAKP kelas regular/operator menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan diklat PPAKP kelas operator dalam peningkatan pemahaman peserta diklat PPAKP kelas operator atas konsep dan praktik pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya diharapkan dapat


meningkatkan jumlah SDM yang memenuhi standar kompetensi dalam memahami dan mengoperasikan sistem pengelolaan keuangan negara.

Grafik 5.11 Tingkat Persentase Kelulusan Kelas Reguler

Untuk kelas manajerial, pada umumnya terdapat indikasi peningkatan pemahaman peserta PPAKP atas materi pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan komposisi nilai yang diperoleh peserta pada pre test dan post test. Berdasarkan grafik di bawah ini, terdapat 39% peserta yang mendapat nilai di atas 70 untuk Pre test, sedangkan peserta yang mendapat nilai di atas 70 untuk Post test adalah sebesar 69%. Pada saat Pre test masih ada peserta yang mendapat nilai di bawah 50, namun demikian tidak ditemukan peserta yang mendapat nilai di bawah 50 untuk Post Test. Peningkatan kemampuan peserta kelas manajerial juga dapat terlihat pada grafik peningkatan nilai Post Test dibandingkan dengan Pre Test. Sebanyak 78% dari peserta PPAKP mengalami peningkatan nilai Post Test dibandingkan dengan nilai Pre Test yang tingkatan bervariasi. Persentase peningkatan terbesar dicapai oleh 28% peserta dengan peningkatan di atas 40%.

Grafik 5.12 Pre Test


Grafik 5.13 Post Test

Grafik 5.14 Peningkatan nilai Post Test dibanding dengan Pre Test

B. Pengukuran Pencapaian Tujuan PPAKP Reformasi keuangan negara dibangun di atas pilar‐pilar tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik untuk mewujudkan pelayanan publik lebih baik, penggunaan anggaran lebih efisien, tidak terjadi duplikasi anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat dengan lebih baik. Perubahan paradigma ini menuntut tersedianya SDM yang kompeten di bidang keuangan dan akuntansi. Keberadaan sumber daya yang kompeten ini akan menentukan keberhasilan implementasi manajemen keuangan negara. Ruang lingkup reformasi keuangan negara mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan. Dalam bidang


perencanaan dan penganggaran reformasi keuangan negara diharapkan dapat menerapkan sistem perencanaan yang stratejik dan sistem penganggaran berbasis kinerja, antara lain berupa adanya kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework), penyatuan anggaran (unified budget), dan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Reformasi di bidang perbendaharaan bertujuan untuk mengubah metode pengelolaan keuangan negara, dari pengelolaan yang hanya bersifat administrasi kepada pengelolaan keuangan negara yang menerapkan asas‐asas manajemen modern. Dampak atas perubahan ini berpengaruh pada fungsi perbendaharaan yang pada akhirnya berimplikasi pada reformasi di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban. Reformasi bidang akuntansi dan pertanggungjawaban menghasilkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yaitu berupa laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi. Salah satu cara untuk mengetahui progress dan keberhasilan reformasi keuangan negara dapat dilihat dari hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang diindikasikan oleh opini audit. Pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah oleh BPK didasarkan pada 4 (empat) kriteria yang mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yaitu: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang‐undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sehubungan dengan adanya 4 (empat) kriteria tersebut maka jajaran manajemen dan pelaksana di pemerintahan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara harus benar‐benar memahami berbagai konsep, peraturan, sistem, dan prosedur yang terkait dengan kriteria dimaksud. Sebagai salah satu action plan untuk meningkatkan opini laporan keuangan, pemerintah menyelenggarakan diklat PPAKP. Oleh karena itu salah satu ukuran keberhasilan PPAKP adalah peningkatan kemampuan SDM pengelola keuangan negara dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan konsep dan praktik yang berlaku yang dicerminkan dari tercapainya opini audit yang terbaik atas LKPP maupun LKKL, seperti terlihat pada data di bawah ini:

Tabel 5.9 Jumlah Perolehan Opini BPK Atas LKKL

Opini 2006 2007 2008 2009

Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 7 16 35 45

Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 37 31 30 26

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 36 33 18 8


Tidak Wajar (Adversed) ‐ 1 ‐ ‐

Jumlah 80 81 83 79

Secara umum terdapat peningkatan opini BPK terhadap laporan keuangan sebagaimana terlihat pada tabel di atas sebagai salah satu outcome yang terukur dari PPAKP, yang mengindikasikan adanya peningkatan kompetensi dari jajaran manajemen dan pelaksana dalam menyusun laporan keuangan di K/L. Pemberian opini terhadap LKKL telah dimulai sejak TA 2006. Kementerian/Lembaga yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) mengalami peningkatan yang signifikan dari 7 pada 2006 menjadi 16 pada 2007, 35 pada 2008, dan 45 pada 2009.

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Tabel 5.10 Monitoring Jumlah Peserta dan Opini BPK

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 ‐ 2009

No Kode BA Kementerian Negara/Lembaga

Jumlah Peserta dan Opini Terhadap LKKL

2006 2007 2008 2009

Opini Peserta Opini Peserta Opini Peserta Opini

1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat WDP ‐ WDP 4 WTP ‐ WTP

2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat WTP ‐ WDP 1 WDP ‐ WTP

3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan WDP ‐ WTP‐DPP

45 WTP‐DPP

30 WTP

4. 005 Mahkamah Agung TMP ‐ TMP 649 TMP 53 TMP

5. 006 Kejaksaan Agung TMP ‐ TMP 340 TMP 13 WDP

6. 007 Sekretariat Negara WDP ‐ WDP 17 WDP 19 WDP

7. 010 Kementerian Dalam Negeri TMP ‐ TMP 12 TMP 93 WDP

8. 011 Kementerian Luar Negeri TMP ‐ TMP 9 WDP 82 TMP

9. 012 Kementerian Pertahanan TMP ‐ TMP 4 WDP 262 WDP

10. 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TMP ‐ TMP 454 TMP 47 WTP‐DPP

11. 015 Kementerian Keuangan TMP 1.002 TMP 392 WDP 650 WDP

12. 018 Kementerian Pertanian TMP ‐ TMP 425 WDP 372 WDP

13. 019 Kementerian Perindustrian TMP ‐ WDP 61 WTP‐DPP

18 WTP


14. 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TMP ‐ WDP 58 WDP 19 WDP

15. 022 Kementerian Perhubungan TMP ‐ TMP 337 WDP 325 WDP

16. 023 Kementerian Pendidikan Nasional TMP ‐ TMP 274 WDP 88 WDP

17. 024 Kementerian Kesehatan TMP ‐ TMP 119 WDP 277 TMP

18. 025 Kementerian Agama TMP ‐ TMP 100 TMP 1938 WDP

19. 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TMP ‐ TMP 229 WDP 164 WDP

20. 027 Kementerian Sosial TMP ‐ WDP 115 WDP 50 WDP

21. 029 Kementerian Kehutanan TMP ‐ TMP 158 TMP 272 WDP

22. 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan

TMP ‐ TMP 178 TMP 84 WDP

23. 033 Kementerian Pekerjaan Umum TMP ‐ TMP 196 TMP 202 WDP

24. 034 Kementerian Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan

WDP ‐ WDP ‐ WTP ‐ WTP

25. 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

WDP ‐ WDP ‐ WTP‐DPP

‐ WTP

26. 036 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

WDP ‐ WDP ‐ WDP ‐ WTP

27. 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

TMP ‐ TMP 9 TMP 15 WDP

28. 041 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

WDP ‐ WTP ‐ WTP ‐ WTP


29. 042 Kementerian Negara Riset dan Teknologi

WDP ‐ WDP ‐ WTP 1 WTP

30. 043 Kementerian Negara Lingkungan Hidup

WDP ‐ TMP ‐ TMP 26 TMP

31. 044 Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

TMP ‐ TMP 3 WDP 22 WDP

32. 047 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan


33. 048 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

WDP ‐ WDP ‐ WTP 3 WTP

34. 050 Badan Intelijen Negara WDP ‐ WTP ‐ WTP ‐ WTP

35. 051 Lembaga Sandi Negara WDP ‐ WDP ‐ WDP ‐ WDP

36. 052 Dewan Ketahanan Nasional WDP ‐ WTP 3 WTP ‐ WTP

37. 054 Badan Pusat Statistik TMP ‐ TMP 384 TMP 108 WDP

38. 055 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


39. 056 Badan Pertanahan Nasional TMP ‐ TMP 192 TMP 149 TMP

40. 057 Perpustakaan Nasional WDP ‐ TMP 19 WDP ‐ WDP

41. 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika

WDP ‐ TW 8 WDP 21 WDP

42. 060 Kepolisian Negara Republik TMP ‐ TMP 1,102 TMP 588 WTP‐


Indonesia DPP

43. 063 Badan Pengawasan Obat dan Makanan

WDP ‐ WDP 2 WDP 1 WDP

44. 064 Lembaga Ketahanan Nasional WDP ‐ WTP ‐ WTP ‐ WTP

45. 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal WDP ‐ WDP ‐ WTP 11 WTP

46. 066 Badan Narkotika Nasional WDP ‐ WDP 6 WTP‐DPP

‐ WTP‐DPP

47. 067 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

WDP ‐ WDP ‐ WDP 1 WDP

48. 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

WDP ‐ WDP 1 WDP 2 WTP

49. 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WDP ‐ WDP ‐ WTP‐DPP

‐ WTP‐DPP

50. 075 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

TMP ‐ WDP 156 WTP‐DPP

49 WTP‐DPP

51. 076 Komisi Pemilihan Umum TMP ‐ TMP 38 TMP 140 TMP

52. 077 Mahkamah Konstitusi WTP ‐ WTP ‐ WTP ‐ WTP

53. 078 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

WTP‐DPP ‐ WTP ‐ WTP ‐ WTP‐DPP

54. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

WDP ‐ WDP 6 WDP 57 WDP

55. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional WDP ‐ WDP 8 WDP 13 WTP

56. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan WDP ‐ WDP 10 WDP 17 WTP


Teknologi

57. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

WDP ‐ WDP 22 WDP 1 WTP

58. 083 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

TMP ‐ TMP 6 WTP 4 WTP

59. 084 Badan Standarisasi Nasional WDP ‐ WDP ‐ WTP ‐ WTP

60. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WDP ‐ WDP ‐ WTP 1 WTP

61. 086 Lembaga Administrasi Negara WDP ‐ WTP 1 WTP 5 WTP

62. 087 Arsip Nasional Republik Indonesia WDP ‐ WDP 10 WTP ‐ WTP

63. 088 Badan Kepegawaian Negara TMP ‐ WDP 21 WDP 4 WTP

64. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

WDP ‐ WDP 1 WTP‐DPP

13 WTP

65. 090 Kementerian Perdagangan TMP ‐ TMP 13 WDP 13 WTP‐DPP

66. 091 Kementerian Negara Perumahan Rakyat

WTP ‐ WTP ‐ WTP ‐ WTP

67. 092 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

WDP ‐ WDP ‐ WDP 0 WTP

68. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP‐DPP ‐ WTP 2 WTP ‐ WTP

69. 095 Dewan Perwakilan Daerah WTP ‐ WTP ‐ WTP ‐ WTP

70. 100 Komisi Yudisial WDP ‐ WTP ‐ WTP 2 WTP

71. 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tidak Diperiksa

‐ TMP ‐ TMP 1 TMP


72. 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

**) ‐ **) ‐ WTP 9 WTP

73. 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

**) ‐ **) ‐ WDP ‐ WTP‐DPP

**) Belum Menyampaikan Laporan


Setiap K/L diberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawainya terutama yang bertugas untuk mengelola keuangan negara. Pengalokasian jumlah peserta diklat PPAKP per K/L didasarkan pada kualitas pengelolaan keuangan negara pada K/L yang bersangkutan dan besarnya jumlah satker pada K/L tersebut. Pada tabel di atas, beberapa kementerian negara/lembaga yang besar seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan yang memperoleh opini disclaimer pada tahun 2006 mendapat alokasi jumlah peserta yang cukup besar, sehingga K/L tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup K/L tersebut yang dicerminkan melalui peningkatan opini audit menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk Bagian Anggaran BUN, ada indikasi hubungan yang kuat antara jumlah peserta diklat PPAKP dengan opini audit laporan keuangan BUN. Sebagaian besar BA‐BUN yang diselenggarakan oleh pegawai Kementerian Keuangan mendapat opini Disclaimer pada tahun anggaran 2006. Mengingat beban BA BUN yang ada pada Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mendapat prioritas untuk mengikutsertakan pegawainya pada penyelenggaraan PPAKP 2007. Demikian pula untuk penyelenggaraan tahun‐tahun berikutnya, Kementerian Keuangan juga mendapat porsi peserta yang cukup besar dibandingkan dengan kementerian negara/lembaga lainnya. Hasilnya dapat terlihat pada peningkatan opini audit LK BUN sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 5.11 Monitoring Jumlah Peserta dan Opini BPK

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA‐BUN) Tahun 2006 ‐ 2009

No Kode BA

Kementerian Negara/Lembaga Jumlah Peserta Dan Opini Terhadap LKKL

2006 2007 2008 2009

Opini Peserta Opini Peserta Opini Peserta Opini1 015 Kementerian Keuangan TMP 1.002 TMP 392 WDP 650 WDP

2 999.01 Pengelolaan Utang ‐ ‐ ‐ WTP

3 061 Cicilan Bunga Hutang TMP ‐ WTP ‐ WTP ‐

4 096 Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TMP ‐ TMP ‐ WTP‐DPP ‐

5 097 Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri TMP ‐ WTP ‐ WTP ‐

6 999.02 Hibah ‐ ‐ ‐ WDP

7 102 Penerimaan Hibah ‐ **) ‐ TMP ‐

8 999.03 Penyertaan Modal Negara ‐ ‐ ‐ WTP

9 099 Penyertaan Modal Negara WTP ‐ WTP ‐ WDP ‐

10 999.04 Penerusan Pinjaman ‐ ‐ ‐ TMP

11 098 Penerusan Pinjaman TMP ‐ TMP ‐ TMP ‐

12 999.05 Transfer Ke Daerah ‐ ‐ ‐ WTP‐DPP

13 070 Dana Perimbangan WDP ‐ TMP ‐ WDP ‐

14 071 Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus WTP ‐ TMP ‐ WTP ‐

15 999.06 Belanja Subsidi dan Belanja Lain‐Lain ‐ ‐ ‐ WDP

16 062 Subsidi Dan Transfer TMP ‐ TMP ‐ WTP‐DPP ‐

17 069 Belanja Lain‐Lain TMP ‐ TMP ‐ TMP ‐


Selain opini audit, kualitas laporan keuangan juga meliputi informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan yang meliputi aspek relevan dan dapat diandalkan. Sesuai dengan FASB Statement of Financial Accounting Concept, salah satu unsur dari aspek andal dalam informasi keuangan adalah dapat diverifikasi dengan salah satu indikatornya angka suspen1 dalam LKPP. Suspen mengindikasikan kualitas mekanisme check and balance antara 2 (dua) sistem pembukuan yang dijalankan dalam pengelolaan keuangan negara. Nilai suspen yang kecil mengindikasikan mekanisme saling uji yang semakin baik dan menyiratkan data laporan keuangan yang andal.

Grafik 5.15 Perkembangan Suspen Tahun 2005‐2009

NIlai suspen positif menandakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara lebih besar dari pencatatan yang dilakukan oleh K/L, sedangkan nilai suspen negative menandakan hal yang sebaliknya. Nilai suspen yang ideal adalan 0 (nol) yang mengindikasikan tidak adanya perbedaan antara pencatatan di kedua sistem akuntansi tersebut. Dari grafik di atas, terlihat pergerakan angka suspen yang semakin baik, yaitu kurva yang semakin mendekati garis nol. Hal ini mengindikasikan data‐data pada laporan keuangan semakin dapat diverifikasi.

5.3. Hambatan dan Tantangan

Pelaksanaan PPAKP 2007‐2010 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan menghasilkan dampak berupa peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa hambatan dan tantangan pada penyelenggaraan PPAKP yang berpengaruh pada efektivitas manajemen keuangan negara, antara lain:

1 Suspen yang merupakan perbedaan pembukuan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) oleh kementerian negara/lembaga dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)


• Komitmen Pimpinan Lembaga/Negara dan Pemerintah Daerah Sesuai dengan ketentuan dalam Undang‐Undang 1/2004, pimpinan Lembaga/Negara dan Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas pelaksanaan anggaran di instansinya dan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sehubungan dengan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang‐Undang tersebut maka pimpinan Lembaga/Negara dan Pemerintah Daerah wajib memberikan komitmennya demi terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan negara dengan baik terutama untuk hal‐hal berikut: 1. Menyediakan kerangka implementasi pengelolaan keuangan negara pada

Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah daerah yang dipimpinnya, antara lain berupa: peraturan/petunjuk teknis untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, penyediaan alokasi anggaran/dukungan dana yang cukup untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, penyediaan dukungan teknologi informasi yang cukup untuk pengelolaan keuangan negara, penyiapan tim pembina pengelolaan keuangan negara di tingkat K/L/Pemda.

2. Menetapkan kebijakan bidang Sumber Daya Manusia untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, antara lain: kebijakan penempatan pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan di bidang keuangan negara, kebijakan pengusulan pengawai yang mengikuti pelatihan keuangan disesuaikan dengan kebijakan penempatan pegawai, kebijakan pemberian skema penghargaan (reward) dan sanksi kepada satuan kerja/pejabat terkait/petugas dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan di K/L terlihat masih terdapat beberapa instansi yang belum mempunyai komitmen penuh dalam menetapkan kebijakan penempatan pegawai yang telah mengikuti diklat PPAKP. Hal ini juga menjadi tantangan ke depan bagi peningkatan kualitas SDM bidang keuangan di K/L.

• Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) Efektivitas SDM dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanyan ditentukan dari kompetensi yang dimilikinya tetapi juga dari motivasi SDM tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi SDM dalam pekerjaan adalah penerapan sistem reward and punishment.

Berdasarkan pasal 10 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2007, pemerintah menerapkan sistem pemberian reward and punishment atas pencapaian prestasi kerja K/L berdasarkan tingkat akuntabilitas dan efisiensi anggaran yang dicapai. Namun demikian hingga saat ini penerapan sistem


reward and punishment pada bidang pengelolaan keuangan negara belum dilaksanakan secara maksimal sehingga hal tersebut mempengaruhi SDM yang ada dalam mengelola keuangan negara.

Gambar 5.1 Penerapan Sistem Reward and Punishment

Berdasarkan Gambar di atas, kondisi SDM keuangan pada K/L berada di kuadran ke‐IV yaitu SDM dengan kompetensi dan motivasi yang rendah. Kompetensi SDM diharapkan dapat ditingkatkan melalui penyelenggaran diklat PPAKP yaitu dengan pemberian semua materi mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan, analisis, dan pemeriksaan laporan keuangan. Peningkatan kompetensi SDM perlu diimbangi dengan peningkatan motivasi karena dalam jangka panjang SDM dengan motivasi yang rendah akan cenderung bersifat ‘destruktif’ dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu dibuat suatu skema reward and punishment yang lebih komprehensif dan bersifat aplikatif sehingga kondisi SDM yang ada dapat ditingkatkan ke kuadran pertama yaitu SDM dengan kompetensi dan motivasi yang tinggi.

• Efektivitas Pelaksanaan PPAKP Dalam rangka pencapain tujuan peningkatan kompetensi SDM keuangan sebagaimana diuraikan di atas, penyelenggaraan PPAKP sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilaksanakan secara efektif. Untuk itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada penyelenggaran PPAKP tahun 2007 ‐ 2010, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana pada penyelenggaran PPAKP sejak tahun 2007 – 2010 telah memenuhi standar dan kebutuhan yang diperlukan.

Low competencies

Low motivation

High competencies

Saat ini Setelah diklat

PPAKP

Reward and punishment

Setelah reward & punsihnment

High motivation


2. Panitia PPAKP Diklat PPAKP merupakan crash program dari Kementerian Keuangan untuk mengejar ketertinggalan kompetensi SDM pada K/L dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. Mempertimbangkan pengalaman dalam melakukan sosialisasi sistem pengelolaan keuangan negara, pegawai Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melaksanakan penyelenggaraan diklat PPAKP secara paralel bersamaan dengan pelaksanaan tugas‐tugas rutin lainnya.

3. Penyelenggaraan Dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan PPAKP dari tahun 2007 hingga tahun 2010 telah mencukupi. Namun demikian perlu diperhatikan ketepatan jadwal perencanaan dan penganggaran sehingga penyelenggaraan diklat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Penetapan alokasi anggaran yang terlambat di tahun 2010 mengakibatkan pelaksanaan PPAKP 2010 kurang terencana dengan baik dibandingkan penyelenggaraan tahun‐tahun sebelumnya.


6.1. KESIMPULAN

• Implementasi paket UU bidang Keuangan negara mensyaratkan adanya berbagai peraturan baru di bidang penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang senantiasa berubah, sebagai pentahapan dari implementasi paket UU dimaksud. Sebagai contoh adalah peraturan terkait Anggaran Berbasis Kinerja, Peraturan tentang Revisi DIPA, Pelaksanaan Basis Akrual dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan pemahaman dari para stakeholders, termasuk SDM pengelola keuangan negara.

• Manajemen keuangan negara yang kompleks memerlukan program capacity building yang merupakan suatu pengembangan keterampilan atau kompetensi untuk meningkatkan kinerja pada suatu institusi.

• Program PPAKP adalah salah satu bentuk dari program capacity building yang merupakan pilar ketiga reformasi manajemen keuangan negara, yaitu reformasi bidang SDM, di samping pilar reformasi proses kerja dan reformasi institusi.

• PPAKP sebagai suatu program diklat yang masif, terintegrasi dan relevan bertujuan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas di bidang pengelolaan keuangan negara.

• Dampak utama penyelenggaraan PPAKP terhadap implementasi reformasi manajemen keuangan negara tercermin dari membaiknya opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Walaupun sejak pertama terbit, opini terhadap LKPP tahun 2004 belum sesuai dengan harapan, membaiknya opini LKPP tahun 2009 antara lain merupakan hasil dari berbagai program pengembangan SDM termasuk PPAKP yang dilakukan oleh Pemerintah.

• Hambatan dan tantangan utama dalam efektivitas penyelenggaraan PPAKP adalah (1) komitmen pimpinan Kementerian Negara/Lembaga yang dirasakan belum maksimal. Komitmen ini diharapkan semakin membaik seiring dengan diterbitkannya berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban dari pihak K/L untuk memperbaiki kinerja keuangannya dan dilaksanakannya berbagai sosialisasi oleh pemerintah; (2) penerapan sistem reward and punishment pada bidang pengelolaan keuangan negara belum dilaksanakan secara maksimal sehingga hal tersebut mempengaruhi SDM pengelola keuangan negara.

• Mempertimbangkan pengelolaan keuangan negara di masa depan akan dilaksanakan dalam suatu sistem komputerisasi yang terintegrasi, maka porsi

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


terbesar pada diklat PPAKP adalah materi aplikasi, baik aplikasi RKA‐K/L, aplikasi DIPA/SPM, aplikasi SAK, dan aplikasi SIMKA BMN.

6.2. REKOMENDASI

• Belum optimalnya komitmen pimpinan menjadi kendala dalam pelaksanaan PPAKP, misalnya minimnya komitmen pimpinan terkait dengan proses implementasi PPAKP mulai dari perekrutan (penentuan partisipan pelatihan), sampai dengan penempatan para pegawai yang sudah dididik pada unit yang sesuai dengan keterampilannya. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi yang proaktif untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan akan pentingnya penempatan pegawai yang telah mengikuti diklat PPAKP pada tempat yang sesuai.

• Sanksi perlu dikenakan kepada K/L untuk tidak terlaksananya atau terpenuhi target dari berbagai aktivitas (proses) keuangan, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi pada satuan kerja, termasuk satker yang tidak mempunyai dana UP, khususnya satker DK/TP; pelaksanaan cash forecasting; pembentukan unit organisasi akuntansi/pelaporan pada satker; pengaturan timeframe penyampaian dokumen/arus dokumen dari bagian/biro keuangan kepada yang menyusun SIMAK BMN. (biro umum/biro perlengkapan)

• Walaupun efektivitas PPAKP dapat diukur dari perbaikan opini BPK terhadap LKPP dan LK K/L, perlu juga ditingkatkan upaya evaluasi PPAKP tersebut melalui kajian dengan melakukan penelitian/survai kepada para stakeholders sehingga dapat diukur secara langsung tingkat efisiensi dan efektivitas PPAKP dengan membandingkan sumber daya yang dikeluarkan pemerintah untuk program PPAKP dibandingkan dengan output dari PPAKP itu sendiri.

• Dalam konteks institusi yang terdesentralisasi seperti di Indonesia, kerja sama dan koordinasi antar dan inter institusi perlu ditingkatkan. Kerja sama dan koordinasi itu sendiri dapat diupayakan melalui sosialisasi yang dapat menyamakan persepsi antara para pelaksana pelatihan, dan melalui pertukaran sumber daya sehingga PPAKP dapat mencapai sasarannya secara optimal. Kerangka kerja sama antar institusi perlu disiapkan yang antara lain mengatur prosedur kerja sama dan koordinasi yang perlu dilakukan terkait dengan pelaksanaan PPAKP.


• Perlu dilakukan perbaikan modul pembelajaran baik untuk kelas reguler dan manajerial untuk mengantisipasi berbagai peraturan‐peraturan baru mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pengeloalan keuangan negara.

• Perlu dilakukan perbaikan terkait pelaksanaan PPAKP kelas manajerial, antara lain bahwa diperlukan pengembangan case study terhadap pelaksanaan tugas sehari‐hari dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya materi yang berhubungan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

• Sesuai amanat pada UU Nomor 17 Tahun 2003, UU pertanggungjawaban APBN tahun 2008, PP Nomor 71 Tahun 2010, pelaksanaan akuntansi berbasis akrual akan mulai diimplementasikan sejak tahun 2015. Untuk menjawab tantangan ini perlu dipersiapkan infrastruktur SDM melalui diklat PPAKP dengan muatan materi akrual.

• Implementasi dari rencana awal untuk memberi insentif bagi lulusan diklat PPAKP perlu disertai dengan perluasan kesempatan bagi semua pegawai yang bertugas pada bidang pengelolaan keuangan negara untuk mengikuti diklat PPAKP. Untuk mengakomodasi perluasan kesempatan ini, diklat PPAKP sebaiknya diselenggarakan secara rutin, dan tidak lagi merupakan crash program.

• Berkaitan dengan rekomendasi di atas, penyelenggaran diklat PPAKP yang rutin perlu dilaksanakan oleh suatu badan dengan tupoksi di bidang pendidikan dan pelatihan. Sesuai dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi penyusunan kebijakan/rencana/ program, pelaksanaan, pemantauan/evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara adalah wewenang Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Dengan demikian penyelenggaraan diklat PPAKP sebaiknya dilakukan oleh BPPK.


Cohen, Jm, 1995. Capacity Building in the Public Sector: A Focused Framework for Analysis and Action. International Review of Administrative Sciences, 61(1): 28–50

Deci, Edward L.; Ryan, Richard M. (1985), Intrinsic Motivation and Self‐Determination In Human Behavior, New York: Plenum, ISBN 0‐30‐642022‐8

Delery Je, Doty, Dh. 1996, Modes Of Theorizing In Strategic Human Resource Management: Tests Of Universalistic, Contingency And Configurational Performance Predictions, Academy Of Management Journal, Vol. 39, Pp802‐835

Diana Cordova, Mark Lepper (1995) Intrinsic Motivation and the Process of Learning: Beneficial Effects of Contextualization, Personalization, and Choice

Fink, M..1992. Organizational Commitment. John Wiley and Sons, Inc.

Hurnby, A. S. 2000. Axford Advanced learner’s Dictionary of Current English. Edited By Sally Wehmeier and Michael Ashby. Sixth Edition. Axford University Press.

Hussein , Mk, 2006, Capacity Building Challenges In Malawi’s Local Government Reform Program, Development Southern Africa, Vol. 23, No. 3, Pp371‐383

Hutapea, Parulian, Thoha, Nurianna, Kompetensi Plus, Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis, 2008, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta)

Lawler, Edward E. 1973. Pay and Organizational Effectiveness. New York. McGraw‐Hill International Edition.

Luthans, Fred, 2000. Organizational Behavior, 8‐th Edition. New York, USA : McGraw‐Hill International Inc, Management Series.

Macduffie, Jp, 1995, Human Resource Bundles And Manufacturing Performance: Organizational Logic And Flexible Production Systems In The World Auto Industry, Industrial & Labor Relations Review, Vol 48, Pp197‐221

Nations Development Programme (MDGD/UNDP), 1995. Pilot Study On Public Sector Management Capacity Assessment (PSMCA). Management Development In Progress. New York: Mdgd/Undp

DAFTAR PUSTAKA


Nurhaeni, IDA, 2009, Capacity Building Pengarusutamaan Gender Pendidikan: Leasons Learned dari Jawa Tengah dalam Pramusinto, A & Purwanto, E, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik, 2009, Penerbit Gava Media, Yogyakarta

Porter, Michael E., 1994. Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul. Cetakan pertama, terjemahan tim Binarupa Aksara, Jakarta ; Binarupa Aksara.

Robbins, Stepen P., 2001, Organizational Behavior. Ninth Edition, Upper Saddle River. New Jersey, USA : Printice‐Hall International, Inc.

Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. (2007), Essentials of Organizational Behavior (9ed.), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Salancik, G. R. 1998. Commitment and Control of Organizational Behavior and Belief: New Directions in Organizational Behavior. ST Clair Press. Chicago.

Spencer, Lyle M. and Signe M. Spencer. 1993. Competence Work: Model for Superior Performance. Jhon Wiley and Sons, Inc.

Syarifuddin Alwi, 2001. Manajemen Sumber Daya manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif. Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE.

Turner, M, Imbaruddin, A, Sutiyono, W, 2010, Human Resource Management: The Forgotten Dimension of Decentralization in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 45, No. 2, pp231‐249

Umeh, Oj, 2008, The Role Of Human Resource Management In Successful National Development And Governance Strategis In Asia And Africa, Public Administration Review, September/October, pp948‐950

Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Tanggung Jawab Keuangan Negara


Jab Keuangan Negara

ABC : Activity Based Costing

AMO : Ability, Motivation, andOpportunity

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APIP : Aparat Pengawas InternPemerintah

Bapepam‐LK

: Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan

BKF : Badan Kebijakan FiskalBPK : Badan Pemeriksa

Keuangan BPPK : Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan BUN : Bendahara Umum

Negara CALK : Catatan Atas Laporan

Keuangan CPNS : Calon Pegawai Negeri

Sipil D III : Diploma IIIDiklat : Pendidikan dan

Pelatihan DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran DJA : Direktorat Jenderal

Anggaran DJBC : Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai

DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DJP : Direktorat Jenderal Pajak

DJPBN : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

DJPK : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

DJPU : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Itjen : Inspektorat Jenderal K/L : Kementerian/Lembaga Kabag : Kepala Bagian KPA : Kuasa Pengguna

Anggaran LKKL : Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga LKPD : Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah LKPP : Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat LRA : Laporan Realisasi

Anggaran MTEF : Medium Term

Expenditure Framework Pemda : Pemerintah Daerah PKKIP : Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah

GLOSSARY


PNS : Pegawai Negeri SipilPP : Peraturan PemerintahPPAKP : Program Percepatan

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

RKA‐KL : Rencana Kerja Anggaran ‐ Kementerian/Lembaga

S1 : Strata 1SAI : Sistem Akuntansi

Instansi SAK : Sistem Akuntansi

Keuangan SAP : Standard Akuntansi

Pemerintah SDM : Sumber Daya ManusiaSekjen : Sekretaris JenderalSestama : Sekretaris UtamaSetjen : Sekretariat Jenderal

SIMAK BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

SPM : Surat Perintah Membayar

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

TOT : Training of Trainers TSA : Treasury Single Account Tupoksi : Tujuan Pokok Fungsi UNDP : United Nation

Development Program UU : Undang‐Undang WDP : Wajar Dengan

Pengecualian WTP : Wajar Tanpa

Pengecualian

96

LAMPIRAN I TOR PPAKP

97

98

99

100

101

102

103

104

105

107

LAMPIRAN II

SURAT-SURAT PPAKP

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

LAMPIRAN III FORM PPAKP

120

Form Biodata Peserta PPAKP

121

122

Form Biodata Pengajar PPAKP

123

IODATA PESERTA

LOKASI: JAKARTA ANGKATAN: 1 (SATU) KELAS: B

NO

NAMA LENGKAP

(TANPA GELAR)

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR NIP PANGKAT

(GOLONGAN) JABATAN AGAMA L/P PENDIDIKAN TERAKHIR

INSTANSI (SATKER)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ALAMAT INSTANSI (SATKER)

TELEPON KANTOR FAX ALAMAT

RUMAH E-MAIL HP. KET.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Form Biodata Peserta PPAKP 2010

125

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jalan Budi Utomo No.6

Telepon : (021) 3524021 (021) 3449230 psw 5607

Jakarta 10710 Kotak Pos 1495 Faksimili : (021) 3524021 E‐mail : [email protected]

FORMULIR EVALUASI NARASUMBER

PELATIHAN PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

Materi : .................................................

Penyaji : .................................................

Tanggal : .................................................

No. UNSUR PENILAIAN NILAI

Baik Sekali(90‐100)

Baik(80‐89)

Cukup (66‐79)

Kurang (<65)

1. Penguasaan Materi

2. Sistematika Penyajian

3. Kemampuan Penyajian

4. Kejelasan Komunikasi

5. Kemampuan Menjawab Pertanyaan

6. Gaya/Sikap/Perilaku

7. Manajemen Waktu

Catatan : Diisi dengan angka

Komentar :

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Form Evaluasi Narasumber PPAKP

LOKASI/ANGKATAN/KELAS JAKARTA

NARASUMBER

MATERI

TANGGAL

No. UNSUR PENILAIAN

JUMLAH RATA - RATA KOMENTAR

1 2 3 4 5 6 7

1 - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

6 - -

7 - -

8 - -

9 - -

10 - -

Form Daftar Evaluasi Pengajar PPAKP

127

Form Berita Acara Serah Terima Naskah Ujian PPAKP 2010 (Dari Sub Tim Monev ke Pengantar Naskah Ujian)

128

Form Berita Acara Serah Terima Naskah Ujian PPAKP 2010

129

Form Berita Acara Serah Terima Lembar Jawaban Ujian PPAKP 2010

130

Form Berita Acara Serah Terima Lembar Jawaban Ujian PPAKP 2010

131

Form Tata Tertib Mengikuti Ujian PPAKP 2010

132

Form Berita Acara Pembukaan Naskah Ujian PPAKP

133

Form Berita Acara Pelaksanaan Ujian PPAKP 2010

134

Form Rekapitulasi Nilai Ujian Praktik PPAKP 2010

135

Form Berita Acara Serah Terima Dokumen PPAKP 2010 (Dari Sub Tim Monev kepada Sub Tim Pengolahan Data)

136

Form Berita Acara Serah Terima Data Olahan PPAKP 2010 (Dari Sub Tim Pengolahan Data kepada Sub Tim Monev)

137

KERTAS KERJA

PANDUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

PELATIHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN PPAKP 2010

A. PESERTA

Petugas monitoring dan evaluasi melakukan penelitian mengenai peserta pelatihan pada Panitia Penyelenggara Daerah.

a. Jumlah peserta yang hadir (dari daftar awal –hari ke 1)

orang

b. Jumlah peserta yang tidak hadir (dari daftar

awal) orang

c. Jumlah peserta cadangan yang mengikuti

pelatihan orang

d. Total peserta pelatihan angkatan ………(setelah

hari ke 3) orang

e. Latar belakang pendidikan peserta pelatihan

dibandingkan kriteria □ sesuai □ tidak

sesuai f. Kelengkapan administratif peserta pelatihan □ sesuai □ tidak

sesuai

B. PENGAJAR

Dimaksudkan untuk menilai pengajar dalam rangka mengetahui efektivitas seorang pengajar dalam menyampaikan bahan ajarannya. Penilaian ini dilakukan dengan mengambil sampel seorang pengajar di masing‐masing kelas dalam suatu angkatan pelatihan dan melakukan penilaian atasnya.

Unsur penilaian Nilai

1. Penguasaan materi

2. Ketetapan waktu

……………………………..

……………………………..

138

3. Sistematika penyajian

4. Penggunaan metode dan alat Bantu

5. Empati dan sikap terhadap peserta

6. Penggunaan bahasa dan volume suara

7. Pemberian motivasi belajar

8. Pencapaian tujuan instruksional

9. Kesempatan Tanya jawab

10. Lainnya:

a. …………………………………………

b. …………………………………………

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

C. PENYELENGGARAAN

Untuk mengetahui kekurangan‐kekurangan dalam penyelenggaraan pelatihan demi perbaikan di masa yang akan datang, perlu diadakan evaluasi penyelenggaraan. Komponen‐komponen yang perlu dievaluasi adalah :

Unsur penilaian Nilai

1. Bidang Akademis, Kurikulum, dan Silabi.

a. Ketepatan waktu penyampaian bahan ajar

secara umum

b. Ketersediaan pedoman bagi peserta

pelatihan

c. Lainnya:

• ………………………………………………..

• ………………………………………………..

2. Bidang Non Akademis

a. Tersedianya alat bantu (LCD, flipchart,

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

139

papan tulis, microfon);

b. Tersedianya Lembar Absensi, Lembar

Evaluasi Pengajar, Lembar Partisipasi

c. Tersedianya Biodata Peserta, Papan Nama

Peserta;

d. Lainnya:

• ………………………………………………..

• ………………………………………………..

3. Fasilitas Fisik

Fasilitas fisik merupakan salah satu faktor

penunjang keberhasilan belajar, meliputi:

a. Fasilitas kamar menginap (jumlah bed, AC,

kondisi kamar)

b. Kenyamanan ruang belajar (AC, jumlah

peserta dalam kelas)

c. Pengaturan tata ruang belajar

d. Cahaya dan ventilasi di dalam ruang belajar

e. Kebersihan dan keamanan ruang belajar

f. Kebersihan kamar kecil

g. Penyediaan sarana tempat ibadah

h. Lainnya:

• ………………………………………………..

• ………………………………………………..

(keterangan: pemeriksaan fasilitas (fisik) hotel

disesuaikan dengan kontrak pengadaan hotel)

4. Pelayanan Panitia

Pelayanan panitia juga menjadi faktor

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

140

penunjang keberhasilan belajar, terutama

menyangkut :

a. Makanan, minuman, dan snack

b. Pelayanan kesehatan

c. Pengaturan jadwal pelajaran

d. Fasilitas pendukung dalam rangka

penyusunan laporan panitia

e. Lainnya:

• ………………………………………………..

• ………………………………………………..

5. Lain‐Lain:

a. …………………………………………

b. …………………………………………

c. …………………………………………

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Keterangan:

1. Nilai < 59 : Sangat Kurang 2. Nilai 60 – 69 : Kurang 3. Nilai 70 – 79 : Cukup 4. Nilai 80 – 89 : Baik 5. Nilai 90 – 100 : Sangat Baik

141

Sertifikat Kelulusan PPAKP

142

143

Surat Keterangan telah mengikuti PPAKP

144

Lembar Jawaban Ujian Tulis PPAKP

Dr. BilMenyelUniversmenjabDirektoKementprogramakuntanProgram

Dr. Meterakhiin PublPerbenKementTinggi Akunta

Basuki 1965, mAnalisisPerbenUniverskemudiBrawijaditugasPemeri

Mega Mgelar MmenjabAnalisisJenderaTinggi APercepa

lmar Parhusip,lesaikan pendidsitas Padjadjarabat sebagai Keorat Akuntansi terian Keuangam S1 maupun Snsi dan ekonomm Percepatan Ak

ei Ling, S.E., Arnya diselesaikalic Managementdaharaan, Direkterian KeuanganAkuntansi Nebilitas Keuangan

Rachmad, S.E., menikah dan telas Laporan Keuadaharaan, Kemsitas 17 Agustuian melanjutkanaya Malang tahuskan sebagai nntah sejak tahun

Meilistya, S.E., Master of Businebat sebagai Keps Laporan Keuaal PerbendaharaAkuntansi Negaatan Akuntabilit

M.Si. dilahirkdikan terakhirnan tahun 2006 pala Sub Direkdan Pelaporan n serta dosen S2. Disamping mi nasional. Pekuntabilitas Keu

Ak, MBA, dilahian pada Wasedat. Saat ini menktorat Akuntansin. Penulis juga egara dan sebn Pemerintah se

M.AP., dilahirkah dikaruniai 1 oangan, Direktomenterian Keuas 1945 Surabayn studi pada Pun 2005 denganarasumber padn 2007.

Ak, MBA, menyess Administratpala Seksi Inforngan, Direktoraaan, Kementerira. Disamping ittas Keuangan Pe

B

kan di Pemataya dengan medengan yudisi

ktorat Statistik Keuangan, Dirtidak tetap diitu Penulis jugaenulis juga dituangan Pemerint

rkan di Jakartaa University tahunjabat sebagai Ki dan Pelaporan ditugaskan sebbagai narasumejak tahun 2010.

kan di Mojokertoorang putri. Saarat Akuntansi angan. Gelar ya pada tahun Program Magistn predikat sangada Program Pe

yelesaikan pendion pada Wasermasi dan Publat Akuntansi daan Keuangan setu Penulis juga semerintah sejak t

BIODATA

ang Siantar paeraih gelar Dokium sangat medan Analisis Lektorat Jenderai beberapa pera aktif menulis gaskan sebagaitah sejak tahun

a tanggal 1 Julun 2010 denganKepala Seksi PeKeuangan, Ditje

bagai dosen tidamber pada Pro

o, Jawa Timur pt ini menjabat sdan PelaporanSarjana Ekono1999 dengan er Administrasiat‐sangat memuercepatan Akun

didikan terakhirda University talikasi Sub Direkn Pelaporan Keerta dosen tidasebagai narasumtahun 2008.

PENULIS

da 13 Juni 19ktor Ilmu Ekonemuaskan. SaatLaporan Keuanal Perbendaharrguruan tinggi di beberapa jui narasumber p2007.

i 1979. Pendidn meraih gelar Pelaporan Manajeen Perbendaharak tetap di Sekogram Percepa

pada tanggal 7 Asebagai Kepala Sn Keuangan, Dimi diperoleh predikat cumla Publik Universuaskan. Penulis jntabilitas Keuan

nya dengan meahun 2008. Saaktorat Statistik euangan, Direktak tetap di Sekmber pada Prog

S

957. nomi t ini gan, aan, baik urnal pada

ikan Ph.D. erial aan, olah atan

April Seksi itjen dari ude, sitas juga ngan

eraih t ini dan torat olah gram

ISBN 978‐602‐98966‐0‐2

Documents

Hak - portal.kopertis3.or.idportal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/2071/1/buku PPAKP.pdf · Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan ... Penanggungjawab ... Besar harapan kami,