I

Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk MembangunKompetensi Warga Negaral

Samsni2

Abstract

Civic education as s subject matter has to develop civic competencies such as knowledge, disposition, andskills in order to develop good citizen. Its goal of civic education. One of effort to reqlize ihat goat is developmodel of learning. hs very important because model of learning has to stimulatefor studebt to active, creative andinnovative in order to not emphasize interest that formally and rigit.

Kqtword: civic Education, civic Knowledge, civic skilts and Civic Disposition.

Pendidikqn Kewarganegaraan sebagai salqh satu mat(t pelajaran di persekolahan hqrus mengembangkankompetensi-kompetensi wqrga negarq; baik knowtedge, skills, dan disposition agar dapat menciptakan "goodcitizen" sebagaimana tujuan dari Pendidikan Ka,uarganegarqan itu sendiri. Salsh satu usaha untuk mewujudkantaiuan tersebut yaitu dengan men gambangkan model pembelajaran PKn yang efekttf kreatif dan inovaiif agarmodel pembelaiaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi menonjolkan kepentingan-kepentingan tertentuyang bersifat kaku danformal.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pengetahuan Warga negara, Keterampilan Warga Negara danWatak Warga Negara.

Pendahuluan dimanfaatkan sebagai alat mempertahankankepentingan kekuasaan suatu rej im politik.

Kedua, "kerasnya" konsep kajiankewargane gar aan karena dimensi-dimensik{ iannya tidak cukup s ennta.rnatamengajarkanbagaimana menjadi warganegarayang baik didalam sistem kehidupan bernegara (dimensipolitik). Namun, atribut "baik" dari seorangwarga negara juga berarti mengandaikanperlunya wilayah kajian etika (filsafat moral)kenegaraan agar afribut "baik" tersebut tercapai.

Ket i ga, kajian pendidikan kewarganegaraantidak hanya mengajarkan hak-hak dan kewaj ibanwarga negara terhadap negara (urusan publik).Namun, pendidikan kewarganegaraan perlu

eorang sosiolog ternama, Ralfahrendorf (dinukil dari Gillborn,

1992: 57), dalam satu kesempatan

t Bahan kajian Kuliah Umum di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIp UniversitasAhmad Dahlan, Yogyakarta, 9 Mei 201L Bagian dalam makalah ini tentang bist practicespembelajaran pKn,pernah disajikan penulis dalam kajian mandiri kewargane garaarrdi Program Studi PIPS Setotatr PascasarjanaUniversitas Pendidikan Indonesia Bandung, Semester Ge nap 200g,/2009 .

2 Dosen tetap di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan EKonomi, UniversitasNegeriYog,akarta. e-mail: samswilggS@yatroo.com, Hp. 0g562g90412,0g1g0595033g

menyebutkan bahwa "Citizenship ... is a veryhard concept; not one of moral exhortation,but one of the realities of peopleb lives.P emyataan tersebut tidaklah berlebihan, j ikamengingat betapa kajian pendidikankewargane garcan untuk membentuk warganegar a y angbaik memiliki kerumitan tersendiri.Pertama, selain kaj ian pendidikankewargane garaan selalu bersentuhan dengankepentingan politik kenegaraan, juga karenasentuhan itu menjadikan pendidikankewarganegaraan selalu rentan untuk

Samsuri, Model Pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan CIVICUS | 37

membangun seorang warga negara yang

berpartisipasi aktif dan memiliki "pengalaman

otentik" dalam pembelaj arannya sehingga tidak

hanya menj adi "warga negara yang b atk(' (goo d

c it i z e n) tetapi j uga menj adi "warga ne gara yang

aktif' (active citizen) (Qualifications and Cur-

riculumAuthority, I 998).

Untuk keperluan diskusi dalam Kuliah

Umum ini, maka Perlu diajukan

pertanyaan-pertanyaan: Mengapa perlu

pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif dalam

pendidikan kewargane garaan? Bagaimanapembelaj aran pendidikan kewargane garrarLy arry

aktif. kreatif dan inovatif harus dilakukan,terutama untuk lingkup persekolahan?

Kilas Balik Model Pedagogis PendidikanKewarganegaraan di Indonesia

Kritik terhadap model pembelajaranpendidikan kewarganegaraan dalam nomenklaturseperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP)

maupun Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan (PPKn) di era sebelum rejimstandar isi PKn sekarang diberlakukan selalumenjadi alasan perlunya meninggalkan model

lama. Pembelajaran PMPIPPKn sebagai modelpendidikankewarganegaraan dinilai menonf olkankepentingan tafsir rezim dengan saj ian sangatt idak menarik, dan fomalist ik. Prosespembelajaran tidak banyak melahirkankemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadapsistem politik pemerintahnya. Hal ini disebabkankarena "(1) materi-materi yang diajarkancenderung verbalistik atas nilai-nilai moralPancasila sebagai civic virtue s yang dij abarkandari P41" dan (2) model pembelajarannyacenderung berbentuk hafalanlkognitif, sepertihapalan butir-butir tafsir Pancasila dalam P4."Pengakuan terhadap kesan bahwa mata pelaj aranPPKn (uga PMP) merupakan mata pelajaranyang cenderung bersifat hafalanlkognitif antamlain dapat dilihat pada harapan ataspenyempumaan/penyesuaian GBPP PPKn 1 994untuk SD, SLIP dan SMA (SM[) @epartemenPendidikan dan Kebuday aan, 1999).

Kritik senada yang ditujukan kep adaMataPelajaran PPItu (Kurikulurn 1994) ialah bahwa

38 | CIVICUS Samsuri, Model Pembelaiaran Pendidikan Kewarganegarasn

mata pelajaran ini lebih banyak menimbulkankejenuhan. Problem sesungguhnyayang dihadapimata pelajaran PPKn lebih banyak karenakejenuhan terhadap materi yang diajarkancenderung monoton, teoretik, kognitif, bahkanverbalistik (Samsuri, 20 1 0: 1 3 0). Dalam praktek

di lapangan tampak sekali di lapangan ada gejalakeinginan untuk menolak pembelajaran PPKnyang semata-mata menampilkan nilai moral. Disisi lain baik PMP maupun PPKn kehilangan akarakademisnya karena tidak ada teori-teorikeilmuannya yang memadai sebagaimana akarkeilmuan pendidikan kewarganegarain sepertiilmupolitik.

PenelitianAzis Wahab (1999: 49) terhadapguru-guru PPKn di Kabupaten Sukabumi,Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota

Bandung memperjelas kondisi tersebut. Paraguru dalam penelitian tersebut umumnyaberpendapat bahwa materi PPKn begitu padat

atau luas dan ku:ang praktis dengan alokasi wakhryangterbatas. Selain itu, dominasi kajian P4

dalam PPKn menj adi pertanyaan besm para guru

terhadap materi PPKn. Hal terburukyang dialamidalam pembelajaran PPKn ialah bahwa pam guru

umunnya menggunakan metode ceramah dan

tanya jawab dengan pemberian tugas.

Penggunaan alat peftga sangat minim dan

terbatas pada pembelajaran model talk dan

chalk (hanya ceramah dan menulis di papan

tulis). Akibatnya jelas, mata pelajaran PPKn

direndahkan (Wahab, 1999 : 5 l, 53), meskipun

mengemban amanat pembentukan warga negarayang baik. Dari kajian terhadap mata pelajaran

PPKn tersebut, menjadi jelas bahwa ada

persoalan-persoalan yang bertalian dengan aspek

materi (konten) yang dominan denganmuatankepentingan politik rezim. Di lapangan,kelemahan model dan metode pembelajaran

PPKn oleh sebagian besar guru-guru menj adi

faktor berikutnya yang menjadikan misipendidikan kewarganegaraan untuk membenhrkwarga negam yang demokratis, partisipatif dan

kritis masihjauh dari harapan.

Pengenalan PKn dengan "paradigma baru"dalam kurikulum sekarang bukan berartipersoalan-persolan sebelumnya tidak terulang

kembali. Meskipun dalam amatan penulis darikeluhan guru-guru PKn di SMP dan SMAmaupun guru SD dalam beberapa forumkegiatan, pada umum ketika mengaj arkan PKnrelatif sama masalahnya, bahwa PKn Sekarangcenderung mengedepankan kajian politik, sulitmengembangkan materi pembelaj arannya,materinya sangat padat,dst. Dari sini tampakbahwakonseptualisasi PKn yang ideal untukmembangun warga negara yang baik akanbertumpu kepada garda pelaksana kurikulum didalam kelas, yakni guru.

Penulis menduga, par adigmapembelaj aranpendidikan kewarganegaraan dalam pola PMFatau PPKn yang "tidak menganggap penting"dimensi materi keilmuan dan menekankankepada aspek budi pekerti, menimbulkan kesanbahwa materi PMP atau PPKn dapat diaj arkanoleh siapapun, meski bukan lulusanprogramstudi PMP-KN/PPKn ataupun PKn suatuLPTK. Sayangnya, ketika kondisi perpolitikannasional mengalami kegagapan untuk meresponlaisis nasional, korupsi yang massif, dan anarkhisosial yang meruyak kebhinekaan Indonesia,pembelajaran PMP atau PPKn di masa laludianggap sebagai penyebabnya. Tentu saja initidak adil, karena kesalahan kolektif seakan-akanmenjadi tanggung jawab guru/pendidikpendidikan kewarganegaraan saj a.

Dimensi Pembelajaran PKn

Tujuan pembelajaran FKn semestinyaberusaha mewujudkan para siswa unflrk memilikikemampuan:

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatifdalam menanggapi isu kewarg anega.'aan

b. Berpartisipasi secaraaktifdanbertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalamkegiatan bermasyarakat, berbangsa, danbemegara, serta anti-korupsi.

c. Berkembang secarapositifdandemokratisuntuk membentuk diri berdasarkankarakter-karakter masy arakat Indonesiaagar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsalainnya.

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa laindalam percaturan dunia secara langsung atautidak langsung dengan memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi(Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahwt2006, pp. 27 2, 280, 287).

Rumusan h{uantersebut memiliki kemiripandengan tuj uan pendidikan kewargane garcandalam dokumen National Standards for Civ-ics and Government yang dikembangkan olehCenter for Civic Education (1994) Calabasas,Amerika Serikat. National Standardsfor Civ-ics and Governmenl merumuskan tujuanpembelajaran civics dalam tiga bentukkomponen kompetensi kewargaan, yait; civicknowledge, civic skills yangmemuat kecakapanintelektual dan partisipatori, dan c iv i c di s p o s i -

tions. Hanya saja, konteks ke-Indonesia-anseperti dalam hal pendidikan anti-korupsitampaknya sej alan dengan politik nasional untukmelawan korupsi sebagai perwujudan darigerakan reformasi nasional. Hal tersebutmenj adikan crvlcs persekolahan model Indone-sia memiliki kekhasannya tersendiri.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran PKntersebut, delapan materi pokok standar isi matapelajaran PKn di Indonesia untuk satuanpendidikan dasar dan menengah memuatkomponen sebagai berikut: (1) Persatuan danKesatuan Bangsa; (2) Norma, Hukum danPeraturan; (3) Hak Asasi Manusia; (4)Kebutuhan Warga Negara; (5) KonstitusiNegara; (6) Kekuasan dan Politik; (7) Pancasila;dan, (8) Globalisasi. Jika dipilah-pilah darikedelapan materi pokok ke dalam standarkompetensi dan kompetensi dasarnya, makadimensi pembelaj ar annya mencakup aspekkaj ian ( 1 ) Politik Ketatane gaffiarr;(2) Hukum danKonstitusi; dan, (3) Nilai Moral Pancasila.

Jika mencermati serangkaian prosesperumusan standar isi mata pelajaran PKn, mulaidari konsep Pusat Kurikulum BalitbangDepdiknas hinggafinalisasi di Badan StandarNasional Pendidikan (BSNP), tampak bahwapembelaj aran PKn mengedepankan "praktek

kewargane garaarr." Indikasinya ialah bahwapembelajaran PKn menekankan kepada

samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegqraan crvICUS | 39

"pengalarq an belqagar, pe4galaryan qifap {anketerampilan yang baru'? (Puskur Balitbang

Depdiknas, 20 0 5 : I 42) sebagai w ar ga nega"ramuda. Untuk itu, pembelaiaran PKn yang

kontekstual dan penuh makna (me aningfulne ss)harapannya agar dapat membangun kecerdasan,keterampilan dan karakter warga negara Indo-nesia yang ideal. Untuk itu, "Praktek BelajarKewargane garaan dianggap sebagai inovasipembelaj aran yang dirancang untuk membantusiswa memahami teori kewarganegaraan melaluipengalaman belaj ar praktik-empirik (PuskurBalitbang Depdiknas, 200 5 : I 43 -1 44).

Pembelajaran PKn: Model CPI, LRE danProject

Arthur K. Ellis ( I 998 : 225) menyebutkanbahwa kata kunci pembelajaran PKn ialahpartisipasi. Partisipasi ini termuat dalam beragambentuk pembelajaran seperti model communitys ervice (pelayanan masyarakat), rnodel konflik,model pembuatan keputu san (d e c i s i o n m aki n g)dan model riset. Dari model-model pernbel{arantersebut tampak bahwa pembelajaran PKnmemerlukan kemampuan seorang guru .

Berdasarkan pengalaman pengaj aran PKndengan rnodelprograrn Project Citizen danWethe People, Nancy Haas (2001: 168)memperoleh sejumlah temuan implementasistategi pengalaran civics. Dalam mo del Proj ectCitizen, program pengajaran PKn dirancanguntuk siswa-siswa di sekolah menengah darikelas enam hingga kelas sembilan yangmemperkenalkan siswa dengan lapangankebij akan publik. Model ini memperkenalkansiswa dengan persoalan peran pemerintah dalamkebijakan publik. Selain itu, PKn sebagaipendidikan demokrasi membuat siswa belajarperan dan tanggungj awab mereka sebag aiwarganegara dalam proses pembuatan danimplementasi kebijakan publik tersebut (llaas,2001 :168 ) .

Dalam model We the People, programpengaj aran PKn memperkenalkan siswa kepadakajian Konstitusi (Amerika Serikat) dengan caramembantu mereka untuk memahami basaimana

dokumen itu berkaitan erat dqngaR kehidupanmereka sendiri sebagai warga n€gaa Jika dalampembelajaran Project Citizen, strategi yangditonjolkan lebih kepada upaya memaharnkansiswa dengan dasar-dasar pengetahuanbagaimana warga negara harus mengambiltanggung jawab kewarganegaraan, maka dalamWe the People strategi pembelajaran yangdilakukan ialah bagaimana siswa mengambilperan akti f dalam ruang kelas denganberkolaborasi dalam pembelajaran dan dalamthe mock congressional hearing (simulasidengar pendapat seperti di KongreslParlemen).Konsep ini menurut Haas (2001: l7l-172)sejalan dengan ide R. Freeman Butts (1988)tentang tujuan pembelaj aran PKn, yaitu ( I ) agarsiswa dapat mengetahui tentang pemerintah,sejaralurya nilai-nilai, prinsipprinsip dan institusi-institusi pemerintah; dntQ) agar siswa mampuberpartisipasi dalam masyarakat, negar4 bangsadan dunia. Untuk tuj uan pertama ber srfat lwtow -

ing, sedangkan tujuan kedua bersifat doing.Dalam aras praktis, pembelajaran PKnseharusnya merefleksikan secara imbang upayapembentukan kewarganegaraan yang aktifmelalui proses lcnowledge dan participation(Haas, 2001:172).

Pada bagian lain, Citizenship Foundation(2006: 103) menyebutkan beberapa modelstrategi pengajaran dan pembelajaran PKn unhrkmembentuk warganegarayang baik. Model ituialah (1) Learning climate, (2) Tbpical ttndcontroversial issues, (3) Active learning, (4)Group discussions and debates, (5) Develop-in g di s c u s s i o n s ki I I s, (6) P roj e c t w or k, dan (7)Written actiwhes. Ketujuh model iftr" meminj amkategori Butts (1988), tergolong dalamkelompok pembelaj aran yang bersifat partisipasikewarganegariun.

Model-model pembelaj aran tersebutmerupakan hasil eksplorasi terhadap inovasipembelajaran yang telah dikembangkan/dilaksanakan di lapangarq terutama dari sejumlattpengalaman di dalam pembelajaran PKn disejumlah negara khususnya di Amerika Serikat.Dari hasil eksplorasi, di sini disajikantigamodelyang dapat dianggap memadai untuk

40 | CIWCUS Samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

pembentukan warga negara demokratis sebagaipilihan bentuk best practice ,bukdari aspekcivic lcnowledge, civic skil/s, maupun civic dis-positions (Patrick, Lggg),sebagaimana dikenaldan dikembangkan dalam paradigma baru PKndi Indonesia sejak Kurikulim 2004 (KBK)hingga kentudian dikernbangkan dalam StandarIsi Mata Pelajaran PKn sekarang. Ketiga modeltersebut ialah Model Diskusi ControversialPublic Issues (Isu-isu Publik yangKontroversial), Model Z aw-Related Education(LRE), dan Model Proyek.

1. Model Diskusi Controversial Public Is-szes (Masalah-masalah Publik yangKontroversial)

DianaHess (2001 : 87) mendefintsrkanCon-troversial Public Issues (CPD sebagai "unre-

solved questions ofpublic policy that spark sig-nificant disagreement." Mengutip Lockwood(1996), Hess (2001: 87) menyebutkanbahwaModel CPI drperlukan untuk membentukkemampuan berpartisipasi gura memecahkanmasalah-masalah dalam suatu masyarakatdemokratis dengan cara berdiskusi. Melaluidiskusi dikembangkan sl.satu rationale dan"in-strumental rationale", berupa pengembangannilai, kepastian dan mempertinggi pemahamanterhadap isi (konten) kajian. Dari model iniharapannya dapat membantu siswamengembangkan suatu pemahaman dankomitmen terhadap nilai-nilai demokratis,meningkatkan kemauannya untuk ikut dalamkehidupan poli t ik, dan secara posit i fmempengaruhi isi pemaharnan, kemampuanberpikir kritis, dan kecakapan-kecakapan inter-personal (Hess, 200I : 8 8-89).

Klaim pertama dalam rasional instrumentalyaitu bahwa diskusi-diskusi CP I mempengaruhiperkembangan nilai-nilai demokratis (sepertitoleran terhadap perbedaan, dan mendukungpersamaan/kesetaraan). Diskusi CPlyang efektifmembantu siswa membenhrk dan mengikuti nilai-nilai yang mendukung demokrasi. Diskusi CPljuga merupakan suatu cara unhrk meningkatkankemauan para siswa untuk berpartisipasi di duniapolitik. Klaim ini beranggapan bahwa antara

partisipasi dan diskusi CPlmemiliki hubungandengan minat dalam partisipasi politik. DiskusiCPl dilihat sebagai suatu cara untuk membantusiswa merasa lebih aktif secara politik, suatusikap yang memiliki korelasi secarapositif dengankehendak rakyat untuk berkecimpung dalammasalah-masalah politik (Hess. 200 1 : 89).

Hess (2001: 92) menyebut beberapakomponen kegiatan pengajaran model DiskusiCPI sebagaiberikut:

1. mengidentifikasi kecakapan-kecakapanpartisipasi diskusi untuk mengembangkansuatu rencana dengan seorang'teman kritis"(Costa & Kallick, lgg3),kemudian secaraperiodik menguji kemajuan kecakapantersebut terhadap tujuan-tujuan yang telahdisepakati.

2. berpartisipasi dalam sejumlah diskusi CPldengan penggunaan ragam format danmodel-modeldiskusi.

3. membangun pemahaman konseptual "

diskusi" dan "isu-isu publik yangkontoversial."

4. mempertimbangkan beberapa o'isu-isu

pedagogis kontroversial" dari diskusi-diskusiCPI.

5. mengembangkan kurikulum diskusi CPIuntuk ketepatan konteks pengajaran siswadan jika memungkinkan menciptakanpenggunaan dari yang telah ada, dengansumber-sumb er C P I lealitas tinggi sebagaibagianproses desainktrikultrm (Fless, 2001 :92\.

Untuk mengidentifikasi apakah Model CPlefektif dalam pembelajaran PKn, makaperludiaj ukan pertanyaan-pertanyaan :

1 . Apakah materi diskusi C P I atau pertarry aarryang diajukan menjawab dengan tepatsecarajelas apa yang guru inginkan terhadapsiswa untuk membangun dan meyakinkan?

Siapa yang harus membuat keputusantentang isu-isu (masalah-masalah) yang akandidiskusikan: guru, siswa, atau guru dansiswa bersama-sama? Permasalalrair/isu-isuyang w{ar memfokuskan kepadapemilihan

2.

Samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegoraan CryICUS | 4t

3 .

4.

ftriteria, manakah kriteria yang harusdigunakan unfrk memilih dari antara banyakC P I yaagpaling tepat untuk masuk ke dalamkuikulum?Dari banyak model diskusi CPl, manakahyang paling mendekati untuk membantusiswa mencapai tujuan pendidikan yangdiharapkan?Apa yang harus menjadi batas-batas dariperan guru dalam menyelenggarakan dan

memfasilitasi diskusidiskusi Cfn I{eruslrahguru mendekati pandanga._r-r.pandangansiswa selama diskusi CPl? Jika demikian-dengan cara apa dan sudut pandang apa?

5. Haruskah siswa diperlukan untukberpartisipasi secara verbal dalam diskusi-diskusi C P I'l Apalcahisu-isu yang tepat bagipartisipasi siswa dalam diskusi-diskusi CPlsecara formal llarus diuji dan dinilai? ([Iess,2001:96).

Tabel 1. Model-model Diskusi CPlTerpilih

l,*l'ilr hexar p,:lnsuilrilr$n runteri o.l.ehsj.sru,'a, krmlitas cl.lsk.usi rlrur siolLrsiterhadap mnsaLnh lehih ti.Lrggi." clilrrti.nplr$nya kernla:rr:lpuan ;rr::,n.g;ambillaupersp*:liliJi.

Keli::l.litratan cl.a.l.a.lrLpercakl4Nrn suhstansil'

5ra.n$ rre:mberilfttn'tlaP'1i1n dari si*rvar.[rtu.k metnbuatke rnajruan te,rh a{laip

1:letryUsnn i:tn pOs'irii:iberlrikir terfiadappedrury*i,ur dlri.kdbi,i u lirur p'uhli lc.

I\,1*rrge:mhang.kan suatup*r:rahamarr dari perspektiiigancla rtentnng sejarah danirirLr-isu kebi.jah:Lmkcrnlemporet.

1(r::.lLcrmpok besar, parapcsertir dir.Lji nlau nremili.h$Lralu pfiriu:l! nrcrrelitiposi.:iri -pr:rsisi halulir$e*er:Ili:tn$ hefirda dalamch:ur.i.a. pe,i:an vtr.ng memilikiisrr llrrr$ebur1, $iap rLnltftnrcr,r,'aki Li perspekti I or:ang.

Apa l,,ungmenjadistr:u.l!',trrir: (li!;.liuriri.'J

l(elonrpo[; pe,nLlLr:..l.rr.i nr:an l inopera.tifdul'i ertlpat $:i.ri1;t' il horpirtirsi.Llas:i rJu.l.riln-rpr'oi$es efl.ilril lilhnp. ['iuii:l:nFfln -p&$i!ng an llelajar clan r:nfl :r.!'ai i kim rlr.ixrIrrpihLrJc durri tiunlu Kontl'o'!,er'$i skildr::r:ni.ltk*rrlLldian rLlrr,nl,'ujihln pihir.lr lainnl',ir.setrel u urt rnel.ill all<nn rl:i slli:ru,s i. -<l.is li:ll;;iuntuk Inencarl l,l.onsen$lurii.

l,i.clrrnr1:rok k,eoil rlnnhesril:, noulil.i diengansunturisu, pLn:a *:i.swanrentli slLui;ilk:,irnd.{rlliil.irri i'fl.|!i:tual cl.i:r.|:lper:s ort.l.i:r.ll.lnrsonliutetirii al.au rri.liir:i.

Sunltr mi;rln:ri. }iinntrrrversi lr.li:,arjon�ikdrpat nlerjnrli rlr.latu i.srr putr.l.i.[;.Konlntvc,rsi nlirrLcft:ruli.li rda .li:rr:rt.i.ka iclerid*:, irrltru'r:nali iu.firLruasi, !;:c.sintpu lan.ke.ri;irnpulnn, teoti -re rrri rllrn r4rini -r.:'nrini ilari seorarrg sis'v;r,r. t.irl.alr se,suiridLe.nglLn 1'nntrl luinn.liL dan dui,t 1ii;,;,,',,;tlniinnya. m*ucr:rrike'sepakntzLn/per:setrLj ufi fl .

.[]lirrkusi bedbku.s kepudaberhagni nacam ;rerbecllulrtbrdi:li yrlng dibalvn rrntrknrenyel.e sa.i.trian ma.saLahyang lebih LLuLs.

Dirikusi. ten.tanl; n3a?

Ihlatu ir;r.r. priblilc.,d.idefin i.rtikn:n selraiiJnimat+ri p,Hfi,fitri.a,n.tleflianlil. tenl.ir:ng fl pil.ya.ng nn.eniarli

llefl:e0ttlngan d.i:t:nhtr.p:tuinranarrrr:lm*r*Ltiliann), a,

Apit pr:,rlun gufit

ihlnrr,l di.srlLusi?

lr,ll:milih .Kontlovels:i. m,emili.h lalarbelak,nng dtn rr*:nek.an.hnn tl;lhan -huhan, rrreng*jark*n lrctrnrnpilnn,:lir;kusi, mernonit<rr kelorn;:':kkelonrpok dtn hel<erju r.rn.tuk mern.ii:q;rntugas nrercliil, ur-jinn lnrnluti.ll dansurna,df.

l!1[onLili.h ir;u -i.riru,

rnenriUh [<la!.nrbclnkorrg bahanlrtjinn" mengqirrkantmlbi:r1ru:i macutt tiubr;,r.ultl :i rnL, ocirpkitrl j.

rr:le,mf nsi litilsi qJ:i.sk usi,ru jiial frmnatif r1.r:rnsumatil-

N,lendl:ih isu, ac.apkirlimembantu pnra sisrv8.hel'le,ria dengan para si.'rwauntuni :mengernbangkanperilrl'peran, menyusunpe:nenfuiilrr jndividual

marr:ing -masing sis;n'*.nr'imfarsilita;ii .ketrffrlpilflnkerranqrilan cl.isku.si,qji.a:ntrtrnnatif rlan sumatil-.

Sumber: Hess (2001: 94)

42 I CTVICUS Sanrsuri, Model P emb e laj aran P endidikan Kew argane garaan

dssrrft.k+ffis**.,

Dari hasil penelitian untuk disertasidoktornya di Universitas Washington (1998)tentang disktrsi CPI di ruang kelas sekolahmpnengah dalam rangka pembelajarankecakapan para guru sekolah menengah DianeHess (200 1 : 93-94) memperkenalkan tiga modeldiskusi CPI. Ketiga model diskusi itu ialah

Sumber: Hess (2001 : 102).

Masalah publik yang kontoversial di krdo-nesia dapat menjadi topik penting dalampembelaj aran PKn. Persoalan maraknya korban'Negara Islam Indonesia"o kasus "teror bombuku", ataupun polemik pembubaranAhmadiyahdi satu sisi, dan maraknya korupsi kekuasaan dihampir setiap lembagapemerintah di lain sisi,dapat dijadikan sebagai "kasus" analisis dalamdiskusi CPL Kehandalan guru PKn untukmenyaj ikan kasus-kasus akfual dalam kehidupankongkret siswa diuji ketika menggunakan model

"Kontroversi Akademik Terstruktur, ? (Struc -ture d A c ade mi g Q p,n1yguff s!),! tDislps.i Isu.IsuPublik" (P'ublie Dtscussion Issues), dan"Musyawarah Kota" (Tawn Meeting$.Perbandingan masing-masing model diskusi CP1ditampilkan dalam Tabel I .

Tabel 2. Enam Aliran Implementasi Pendidikan Demokrasi

CPI,misal dalam hal maraknya geng sepedamotor, vandalisme terhadap fasilitas publik ataumerosotnya pemahaman siswa terhadapPancasila sebagai dasar negara dan falsafahbangsa. Di sini guru akan dihadapkan kepadabagaimana ia mampu menghadirkan dilema-dilema secara bersamaan dengan pilihan-pilihantindakan kewargaan dmi siswa- Penoalan publikyang perlu digarisbawahi ialah bagaimana warganegara responsif dan memiliki tanggung jawabterhadap urusan-urusan publik. Demikian

Samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan CIVICUS | 43

Knowledge tiervice , sxiirs Issues Yaluei Participation

Hasilyang

diharapkan

Mengembang- karengetahuanlemokratis,rej arah,rrinsip-rrinsip, prcses-:roseg dan;trukfur- struktur

Bclajarbagaimana (claningin) unXukmcnyecliakanlayanan sukarela ba1masyarakat untukpidato/ceramahkewargaan ataumasalah-masalahrolitik

Menirgkat- kar:emikiran,:cnclitian,ret1irnbangaqJiskusi,rdvokasi, danrecakapan<ooperati fcelompok

Belajarragaimanarntukinembenhlkdarnengdvokasi

imembela):osisi-posisi'.entang/

:erhadap isuisurolitikclan sosia

Vlengembang(an suatulemahaman dapresiasi nilai-rilai prt>lemokrasi

PemberianSuara danrerpartisipasilalam bentuk-rentuk lain dari:ayanan dan:indakan'seperti

kewajibarud)

Fokus

Demokrasimeliputirernberrtukanrengetahuan

Dcrnokrasi melipure{a individu-ndividu untuknembantu omngain

Demokrasimeliputirenyelidikan dr:smeoahannasalah-nasalah

)emokrasineliputirernbuatan(epurusa11-ceputu$an'public"

erhadap isrp isuersebut.

)emols'asinelipuri nilai-rilai danragaimana andarertindak ata.sJasar nilai-nilai:ersebut.

Demokasimeliputipenggunaan''Aturan-attran

kekuasaan" (codrrf power) untukrerpartisipasi

Contoh

LYe the PeopleccE, 2001)

Cotnrnunity ServiceLeaning(Wade.1997\

PttltlicLrsaesDiscttssioniOliver &Shaver,t97 4)

?PD Approachlarker&4unleta,I e99)

Rea"soningwitltDemocraticValuesil,ockwood &Flarris, 1985)

Kids Yotirtg' 2001 )

sebaliknya bagaimana negaftI mampu mengelola

otoritasnyauntukmemenuhi kesejahteraan umum

warga n€ garanya Gakyat).

$p$pg4q wa.lvasan terhadap pengembangan

model diskus i CP I, model ini di Amerika Serikatmengenal macam-macam alnarlMazhah. Aliranyang cukup dikenal ada enam dalam PKn sebagaipendidikan demokrasi di Amerika Serikat.Keenam aliran tersebut ialah aliran yang

menekankan Knowledge, Service, Skills, Is-

sue s , Value s , dan P articipation . Perbedaan darikeenam aliran tersebut hanyalah padahasiVtujuanyang diharapkan dan fokus model diskusi CP1yang dilalnrkan. Namun, apabila dicermati, YmBmembedakan keenamnya ialah lebih kepadametode pelibatan siswa dalam mencapai tujuanimplementasi salah satu bentuk model diskusiCP I. Secaralengkap perbandingan keenam alirantersebut ditampilkan dalam T abel 2.

Dalam konteks pembelajaranPKn di Indo-nesia, pembelajaran masing-masing standarkompetensi dan kompetensi dasar MataPelajaran PKn dapat menggunakan salah satudari keenam model CPI itu. Pertimbanganrelevansi dan applicable model terhadapmasing-masing upaya pencapaian standarkompetensi juga patut diperhatikan, sehinggatarget pembelaj aran model C P I dapat tercapaisesuai rencana.

2. Model Law -Related Education (LRE)

Model LRE dalam pembelajaran PKnmemiliki asumsi dasar bahwa PKn menyiapkanwarga negarayrrgsadar hak dan kewajibaruryaseperti termuat dalam konstitusi, sertabertanggung jawab untuk melakukan perankonstitusionalnya tersebut. Florida Law Re-la ted Educat ion Associat ion (1995: 1)mendefinisikan LRE sebagai "...education toequip non-lawyers with lmowledge, skills andexpectations pertaining to the law, the legalprocess, and the legal system, andwith com-mitment to the fundamental principles anddemocratic values upon which these prin-ciples are based." Dalam bagian lain, Ameri-can Bar Association (1995) sebagaimana

dikutip Barbara Miller dal Laurel $ingleton(1997: 20) mendefinisikan LRE sehagai"... lcn ow I e dge, s k i I I s, a nd v alue s t hat s tudentsne e d t o fun c t i o n e ffe c t iv 9 ly in aUr plwr al i s tip,democratic society based on the rule of lm,v."

Tuynn LRE dalam pembelajaran PKn ialahuntuk memberikan pembelajarun secaraakademik dan pengembangan kecakap n (s kill)yang akan memberdayakan para siswa sehinggapada saat yang sama memperbaiki masyarakatdan pemahaman kewarganegaraan sertakomitrnen terhadap parawarganya. Oleh FloridaLaw Related Education Association (I99 5 : 2),model LRE merupakan yang pertama danterutama dalam Pendidikan Kewarganegariuill(fir s t and foremo s t c iti z e ns hip e duc ation).

Sebagaimana pengertran LRE menurutAmerican Bar Association (1995), makaelemen

ZREmeliputi aspek:

L Subject matter/knowledge : hukum,keadilan, kekuasaan, kesetaraan,kepemilikan, dan kebebasan, sebagaimanapemahaman terhadap dokumen-dokumenpokokdari demokrasi.

2. Skills:keterampilanpenelitiarl keterampilanberpikir, ketermpilan berkomunikasi, danketerampilan partisipasi sosial.

3. Attitudes, beliefs, andvalues: komitrnenterhadap demokrasi konstitusional clancita-cita keadilan; menilai informasi, aktif,dan berpartisipasi secara bertanggrng jawab

dalam kehidupan kewargaan; mengormatihak-hak asasi manusia dan martabatmanusia; menglresiasi nilai-nilai yang absahuntuk pemecahan masalah terhadap konflik-konflik dan perbedaan di masyarakafimemahami bagaimana hukum mendukrurgkohesi sosial, mempengaruhi perubahansosial, dan membentuk serta dibentuk olehnilai-nilai kolektif, keyakinan dan watak(disposisi) kolektif (Miller dan Singleton,1997:20).

Mi l ler dan Singleton (1997: 97)mencontohkan implementasi ZRE ini ke dalammodel Mock Trial (Pengadilan Semu), Moot

44 | CIVICUS Samsuri. Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

,

T

Courts (Debat Peradilan Tingkat Banding),Simulasi Legislative Hearing, dan Tbwn Meet-mgs (Rapat/Musyawarah Kota). Contoh-contohtersebut merupakan penampilan pembelaj aranPKn dalam bentuk-bentuk kegiatan yangmencerminkan bekerj any a paru pej abat publikyang dipilih, "offi ce of citizen," serta para pro-fessional terlatih seperti para ilmuwan sosial danprofessional bidang hukum. Di Inggris ModelMock Trial dalam pembelajaran PKndikompetisikan dua kali setahun unflrk kelompokumw peserta yang berbeda. Pertam4 kelompokusia 1 1 - 14 tahun tergolong dalam peserta TheMagistrates' Court Mock Trial Competition.Kedua, kelompok usia I 5- 1 9 tahun tergolongdalam peserta The Bar National Mock TrialCompetition (Citizenship Foundation, 2003: 3).

Peran guru dal arn LRE nlahmernbantu siswamenjadi anggota aktif dari masyarakat yangmemahami hukum dan prinsip-prinsip yangmendasarinya, mematuhi hukum yang berj alanuntuk membetulkan kesalahan, danmengembangkan secara positifbagi masyarakatrnereka sebagai bagian dari masyarakatyanglebih pluralistik dan demokratis (Stegenga danAllen, eds., 1996: 1). Dengan demikian, IREdalam kerangka PKn ialah agar siswa sebagai\!'arganegara perlu mengetahui bagaimana fungsihukum dan sistem politik, bagaimanahukummempengaruhi mereka dan bagaimana merekadapatmempengaruhi hukum (Pereir4 1988: 1).

Agar penerapan model-model pembelajaranLRE dalamPlfu efektif, maka memperhatikanbeberapa aspek seperti interaksi ekstensif diarrtarapara siswa serta menghadirkan situasimateri pembelajaran dengan kasus-kasus yangsesungguhnya terjadi/pernah terjadi, danmenghadirkan model individu dari pelakupenegakan hukum sebagai narasumber di ruangkelas. Contoh interaksi ekstensif di antaraparasiswa dalam model LRE ialahdengan strategipengajaran kerja kelompok kecil, Simulasi,kegiatan bermain peran, dan simulasi peradilan(mock trial). Pada bagian lain, studi kasuskontroversial bidang hukum yang sedang berlalan/sudah mendapat kepastian hukum dilakukandalam model LKE agar siswamenemukanjalan

keluar atas kasus hukumtersebut secaraadil danjujur. Siswa diajak berpikir kritis denganmenghadirkan semua aspek pemikiran yangberbeda-beda atas kasus kontroversial yangdipilih. Penggunaan narasumber di kelasdimaksudkan agar terjadi interaksi denganberbagai model peran orang dewasayang bekerjadi dalam sistem hukum menambah laedibilitasdan realitas terhadap kurikulum dan berpengaruhkuat terhadap pelembagaan nilai-nilai po sitifsikap-sikap siswa terhadap hukum. Narasumberyang tepat seperti hakim, lawyer, polisi, dananggota legislatif, diharapkan memperkuat minatsiswa di dalam LRE sertamenggeser perilakukenakalan remaja (Pereira, 1 988: 2).

Efektivitas implementasi model IR E jugaakan tergantung kepada elemen sekolah, yaitukepala sekolah beserta penyelenggara sekolahdan guru itu sendiri. Dukungan yang kuat darikepala sekolah dan administrasinya akanmendorong efektivitas penggrmarm model LREdi kelas. Sementara itu, pengembanganprofesionalitas guru secara sistematis dalammenerapkan model LRE adalahfaktor lainnyayang menentukan efektivitas model tersebut(Pereira, 1988:2).

3. Model Proyek

Tujuan model Proyek dalam pembelajaranPKn ialah untuk memotivasi dan memungkinkanpara siswa sej ak dini agar menyukai hak-hak danmenerima tanggung j awab kewargane garaandemokratis. Dari model ini, siswa diharapkandapat:

a. mempelajari bagaimana memonitor(mengawasi) dan mempengaruhi kebrj akanpublik di dalam masyarakat mereka;

b. mempelajari proses-proses pembuatankebijakanpublik;

c. mengembangkan kecakapan-kecakapankongkrit dan dasar-dasar yang diperlukanuntuk menjadi warga negara berpartisipasisecara bertanggung j awab;

d. berkomunikasisecara efektif dan kreatif;

samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan crvICUS | 45

I

I

e. mengembangkan konsep dir i dankepercayaaq diri yang lepi! positif dalammenjalankan hak dan tanggung jawab

kewargane garaanny a (Vontz dan Nixon,1999 :150 ) .

Model Proyek dalam beberapa aspekdikembangkan dengan model portofolio.Langkah-langkah yang ditempuh meliputimenjelaskan masalah, menilai kebijakan-kebijakan altematifyang sejalan dengan masalahyang dipilih, mengembangkan kebijakan publikyang dipilih kelas untuk menyelesaikan masalahtenebuf dan mengembangkan suatu rencana aksiyang didukung sebagai kebijakankelas untukdapat diterima pemerintah (Vontz dan Nixon,T999; I5t).

Mengapa model Proyek penting dalamPKn? Sedikitnya ada dua alasan, yaitu sebagaibentuk pembelajaran aktifdan suatu peluang bagipara siswa untuk bertanggung jawab atas prosespembelajaran mereka sendiri (Citizenship Foun-dation, 2006: II4). Manfaat model Proyek bagipara siswa dalam pembelajaran PKn adalahmembantu para siswa unfuk mengembangkankecakapan-kecakapan kewarga negar aan,termasuk dalam hal riset (meneliti), analisis, danpresentasi. Kecakapan meneliti, misalny4 arfiaralain ditampilkan dalam membuat kuesioner,melakukan wawancara dan survey, penggunaanperpustakaan, dan mencari sumber-sumber diinternet. Kecakapan menganalisis, misalnya,antara lain diwujudkan dalam hal menafsirkanbukti-bukti (data), penggunaan statistik,mengakui bias, menyimpulkan temuan-temuan,dan pembuatan rekomendasi. Kecakapanpresentasi (penyaj ian), misalnya, antara lain

dalam laporan-laporan tefiulis, pidatopublik, pembuatan handouts,penyiapan saj ianOHP dan Pow erpoint (Citizenship Foundation,2006: ll4\.

Ci t izenship Foundat ion (2006: 115)menyebutkan bahwa model Proyek akan sangatefektifapabila:

. youth-led-memberisiswapilihanterhadaptopik-topik, metode penelitian, dan cara-cara menyqikan temuan mereka, pantasuntuk tingkat usia dan kematangannya.

c group-based - bekerja sama deng4n er.ang lain dapat membantu siswa mengatasisituasi yang tidak alaab dan menantang sertamengembangkan keterampilan sosial barudanberkomunikasi.

. uction-orientuted-mengintegrasikankedalam beberapa bentuk tindakan berbasissekolah atau masyarakat, seperti konsultasitentang metode pengajaran, transfer antarasekolah

" tightly-structured - tujuan proyekseharusnya dapat dikelola danjelas sejak dipermulaan, kepatutan dan dapatdipraktikannya metode penelitian, alokasitenggat batas akhir dan individu-individudapat mengidentifikasi peran-peran jikadiperlukan, pemberian pelatihan.

Sebagai salah satu bentuk pembelajaranModel Proyek, di Indonesia telah dikembangkanmodel pembelaj aran berbasis portofolio dalampembelajaran PKn secara lebih rinci dandiujicobakan di beberapa kota besar. Modelpembelajaran ini dirancang untuk membantusiswa memahami teori secara mendalam melaluipengalaman belaj ar praktik-empirik. Modelpembelajaran ini kondusif bagi pembentukankompetensi, tanggung jawab dan partisipasisiswa, belajar menilai dan mempengaruhikebijakan urnum, memberanikan diri untukberpartisipasi dalam kegiatan antarsiswa,antarsekolah dan antaranggota masyarakat.

Center for Civic Education (1996) sebagaipenggagas dan pengembang model pembelaj aranportofol io untuk pembelajaran PKnmengidentifikasi sedikitnya ada empat prinsipdasar pembelajarun model Portofolio, yaituprinsip belajar siswa aktif, kelompok belajarkooperatif, pembelaj aran partisipatorik, danmengajar yang reaktif. Implementasi modelportofolio di kelas dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. mengidentifikasimasalah;

b. memilihmasalahuntukkajiankelas;

c. mengumpulkan informasi tentang masalahyang akan dikaji oleh kelas;

d. mengembangkanportofoliokelas; dan

46 | CIVICUS Samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegqraan

e. penyajianportofolio,

Di Indonesi4 model pembelajaran ini telahmengalami pilot proj ecr di sejumlah kota besaroleh Depdiknas dan CICED Bandung.Bagaimana efektivitas model proyek denganportofoliodalam pemb elajarun PKn, perludilakukan kaj ian intensif.

Penutup

Paparan ringkas tentang modelpembelajaran PKn yang perlu dikembangkan diIndonesi4 menur$ukan bahwaupayamembentukwarga negara yang baik (demokratis)sebagaimana diidealkan oleh tujuan pendidikankewarganegarium secara universal, memerlukankerj a keras dari pelaku utama pembelajaran pKnitu sendini (guru). Hadimya kualifikasi akademikdan standarisasi kompetensi guru pKn(Permendiknas No, 16 Tahun 2007) di satu sisimemberikan kepastian ten{ang siapa yang berhakmengelola pembelajaran PKn di lingkup.persekolahan. Persoalannya, sekali lagi,konseptualisasi yang ideal dari standar isiPendidikan Kewarganegaraan dan pilihan-pilihanmodel pembelajaran yang bagus-bagus di atas,akan tergantung kepada bagaimana inovasipembelajaran PKn. Dari sini jelas, bahwa gardaterdepan untuk mencapai keberhasilan misipendidikan kewarganegaraan paradigma baruterutamaterletak padakerja keras guru untukselalu inovatif dan kreatif melakukanpengembangan model pendidikankewargane garaan yang bebas indoktrinasi,dominasi dan hegemoni tafsir pragmatiskekuasaanrejim. Di sisi lain, LpTKpenghasilguru PKn pun dituntut secara inovatifdan laeatifmengembangkan model pembelajaran serupa.Jadi, aneh jika pendidikan kewarganegaruanuntuk membangun karakter warga negarademokratis, justru guru/pKn atau LpTKpenghasil calon guru PKn tidak dibekali/memilikikompetensi untuk mengenal danmengembanglen contoh dan pengalaman bel{ aryang membentuk perilaku kewargaan yangmojunjung nilai-nilai demokrasi, ataujustu tidakmembelaj arkan penguasaan kompetensikewarganeg araan (c iv ic c o mp e t enc ie s),

DAFTARPUSTAKA

Center for Civic Education, 1994, NationalStandards for Civics and Government,Calabasas, Califomia: Center for Civic Edu-cation

Center for Civic Education, 1996, We ThePeople... Project Citizen" Calabasas, CA:Center for Civic Education.

Citizenship Foundation,2003, Running a MockTrial: A Guide and Materials for Teach-ers, P articipants and Organlsers. London:Citizenship Foundation

Citizenship Foundation, 2006, CPD HandbookSection 3. Citizenship in SecondaryScho ol s,London: Citizenship Foundation.

Ellis, Arthur K, 1 998, Teaching and LearningElementary Social Studies. Boston: AllyandBacon.

Gillborn, David, 1992, "Citizemhip,,'Race andthe Hidden Cuniculum," Internationsl Sud-ies in Sociolog,t of Education,2: I, 57-t ) .

Haas, Nancy, 200l, "Using We the People....Programs in Social Studies Teacher Educa-tion," dalam John J. Patrick dan Robert S.Leming, Principles and Practices of De-rnocracy inthe Education of Social Stud-ie s Tbachers, Bloomington, IN: ERIC Clear-inghouse for Social Studies/Social ScienceEducation, ERIC Clearinghouse for Inter-national Civic Education, and Civitas, pp.167 -18s .

Fless, Diana, 200l,"Teaching to Public Con-troversy in a Democtacy." dalam John J.Patrick dan Robert S. Leming (eds.). Prin-ciples and Practices of Democracy in theEducation of Social Studies Teochers,Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse forSocial Studies/Social Science Education,ERIC Clearinghouse for Intemational CivicEducation, and Civitas, pp. 87-109.

Millea Barbara dan Iaurel Singleton, 1997, Pre-paring Citizens: Linking AuthenticAssesment and Instruction in Civic/Law-Related Education. Colorado: Social Sci-ence Education Consortium.

I

:

II

Samsuri, Model Pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan CIWCUS | 47

Peraturan Menteri Pendidikan Nasisnal RlNomor 22 Tahn2006 tentang Standar IsiSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pereira, Carolyn, 1 988, "Law-Related Educa-tion in Elementary and Secondaqy Schools."ERIC Digesf. June, EDO-S0-88-6, pp. 1-a

pr.rrult rc*il ,rlum Balitbang Depdiknas, 2005,Laporan Akhir Naskah AkademikP engemb angan Standar Isi P endidikan.Jakarta: Pusat Kurikulum BalitbangDepdiknas.

Samsuri, 2010, "Transformasi GagaganMasyarakat Kewargaab (Civil Society)Melalui Reformasi PendidikanKewargane garaan di Indonesia (StudiPengembangan Kebijakan PendidikanKewargane garaanpadaler{ang PendidikanDasar dan Menengah Era Reformasi)."Disertasi Tidak Diterbitkan. Bandung:Sekolah Pascasarjana UniversitasPendidikanlndonesia.

The Florida l-aw Related EducationAssociation,1995, "Essentials of Law Related Educa-tion," ERIC Digest, October. EDO-SO-95-6, pp. | -2.

Vontz, Thomas S. dan William A. Nixon, 1999,"Reconsidering Issue-Centered Civic Edu-cation among Early Adolescents': Pioj ectCitizen inthe United States andAlroad."dalam John J. Patrick dan Robert S. kming(eds.). Principles and Practices of De-mocrocy in the Education of Social Stud-ies Tbacherx Bloomington,IN: ERIC Clear-inghouse for Social Studies/Social ScienceEducation, ERIC Clearinghouse for lnter-national Civic Education, and Civitas, pp.141-161.

Wahab, A. Azi s, 1999,"Kurikulum PPKn Ti*run1994: Isu dan Permasalahan untukPenyempurn aan." Jurnal P endidilmn danKebudayaarz. Tahun Ke-5, No. I 8, pp. 49-59.

48 I CIVICUS Samsuri, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan