Upload
vunhan
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Misi Keempat Sasaran Tujuan Renstra
SetdaIndikator
Sasaran Renstra
Setda
Definisi
Operasional
Base Line
20152016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir
Nilai LPPD ST ST ST ST ST ST ST ST
B
Jawa Timur Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Nilai SAKIP 50,19 60,85 64,7 68,55 72,4 76,25 80,1 80,1
Review B BB BB BB A A A
Jawa Timur A A AA AA
Meningkatnya kinerja pelayanan publik
Indeks KepuasanMasyarakat
Terwujudnya kebijakan strategis bidang Administrasi umum
Ukuran untukmendapatkan gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap
layanan pemerintah
78,73 79,24 79,74 80,25 80,75 81,26 81,76 81,76
Review 79,26 79,74 80,25 80,75 81,26 81,76 81,76
Jawa Timur 81,00 81,00 - 82,00 82,00 - 83,00 83,00 - 84,00
Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerint
ah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kemente
rian PAN dan RB
Ukuran untuk mendapatkan
gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari
Kementerian PAN dan RB
Mewujudkan reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik
Indek Kepuasan Masyarakat
Terwujudnya kebijakan strategis bidang pemerintahan dan umum
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik
Formulasi
Meningkatnya perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian
fiskal daerah
Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang
merupakan hasil penilaian dari Kemendagri
Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintahan
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Terwujudnya kebijakan
strategis bidang perekonomian dan pembangunan
TABEL 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
dan Pelayanan
4 01 01 1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
% Peningkatan Kerjasama Daerah yang
dilakukan Pemerintah Kab. Lamongan
100% 100% 50.000.000 - - - - - - - - 100% 50.000.000
4 1 1 20.006 Fasilitasi Kerjasama Daerah Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah 100% 2 rakor 50.000.000 - - - - - - - - 2 rakor 50.000.000
4 01 01 2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Tata Pemerintahan
% Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan
yang ditindaklanjuti
- 100% 2.475.000.000 100% 1.915.000.000 100% 1.965.000.000 100% 1.765.000.000 100% 1.915.000.000 100% 10.035.000.000
4 1 1 23.001 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Jumlah dokumen LPPD dan IKK - 150 buku 500.000.000 150 buku 250.000.000 150 buku 250.000.000 150 buku 250.000.000 150 buku 250.000.000 150 buku 1.500.000.000
4 1 1 23.002 Pencanangan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Jumlah pelaksanaan panji-panji keberhasilan
pembangunan kecamatan
- 1 keg 300.000.000 1 keg 300.000.000 1 keg 300.000.000 1 keg 300.000.000 1 keg 300.000.000 1 keg 1.500.000.000
4 1 1 23.003 Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan
aparatur kecamatan dan kelurahan
- 75 org 125.000.000 75 org 100.000.000 75 org 100.000.000 75 org 100.000.000 75 org 100.000.000 75 org 525.000.000
4 1 1 23.004 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Jumlah kecamatan yang dibina dan
dievaluasi
- 27
Kecamata
n
50.000.000 27
Kecamata
n
50.000.000 27
Kecamata
n
50.000.000 27
Kecamata
n
50.000.000 2 keg 50.000.000 2 keg 250.000.000
4 1 1 23.005 Rapat Koordinasi Camat Se Kab. Lamongan Jumlah peserta Rapat Koordinasi Camat se-
Kabupaten Lamongan
- 104
peserta
40.000.000 104
peserta
40.000.000 104
peserta
40.000.000 104
peserta
40.000.000 104 peserta 40.000.000 104 peserta 200.000.000
4 1 1 23.007 Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Jumlah pelaksanaan kegiatan hari jadi
propinsi Jawa Timur
- 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 250.000.000
4 1 1 23.008 Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan Jumlah rapat terkait pembinaan dan
pengendalian masalah kewilayahan
- 12 keg 450.000.000 12 keg 300.000.000 12 keg 300.000.000 12 keg 300.000.000 12 keg 300.000.000 12 keg 1.650.000.000
4 1 1 23.009 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka
Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kab/Kota dan
DPR/DPRD Luar Daerah
Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja
Pemerintah Kabupaten / Kota dan
DPR/DPRD Luar Daerah
- 12
kunjungan
50.000.000 12
kunjungan
60.000.000 12
kunjunga
n
60.000.000 12
kunjunga
n
60.000.000 12
kunjungan
60.000.000 12
kunjungan
290.000.000
4 1 1 23.010 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah
Jumlah rapat persiapan verifikasi penetapan
batas daerah antar kabupaten
Lamongan,Tuban dan Jombang
- 7 rapat 100.000.000 2 rapat 50.000.000 - - - - - - 7 rapat 150.000.000
4 1 1 23.011 Evaluasi sinergitas Kinerja Kecamatan Jumlah evaluasi sinergitas kinerja kecamatan - 1 keg 20.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 140.000.000
4 1 1 23.012 Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan
Hari Otonomi Daerah
- 1 keg 30.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 230.000.000
4 1 1 23.013 Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian
PemerintahanSetda Kab. Lamongan
Jumlah dokumen SAKIP, LPPD dan Renja,
LKPJ bag Pemerintahan
- 4
dokumen
10.000.000 4
dokumen
15.000.000 4
dokumen
15.000.000 4
dokumen
15.000.000 4 dokumen 15.000.000 4 dokumen 70.000.000
4 1 1 23.015 Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Sekda
Jumlah bukti transfer dan bahan rapat - 2
dokumen
50.000.000 2
dokumen
50.000.000 2
dokumen
50.000.000 2
dokumen
50.000.000 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 250.000.000
4 1 1 23.016 Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan
ketertiban dan gejolak sosial
- 4 keg 700.000.000 4 keg 400.000.000 4 keg 400.000.000 4 keg 400.000.000 4 keg 400.000.000 4 keg 2.300.000.000
4 1 1 23. Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah - - - 2 rapat 70.000.000 2 rapat 70.000.000 2 rapat 70.000.000 2 rapat 70.000.000 2 rapat 280.000.000
4 1 1 23. Fasilitasi Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum - - - - - 1 kali 100.000.000 - - - - 1 kali 100.000.000
4 1 1 23. Fasilitasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum - - - - - 1 kali 100.000.000 - - - - 1 kali 100.000.000
4 1 1 23. Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum - - - 1 kali 100.000.000 - - - - - - 1 kali 100.000.000
4 1 1 23. Fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum - - - - - - - - - 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000
4 1 1 3. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Prosentase jumlah desa yang
mendapatkan fasilitasi
- 100% 465.000.000 100% 1.078.000.000 100% 1.299.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.200.000.000 100% 5.042.000.000
4 1 1 24 Monitoring Pengisian Monografi dan Profil Desa Jumlah Desa yang difasilitasi pengisian monografi dan
profil
- 40 desa 40.000.000 40 desa 40.000.000 44 45.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 225.000.000
4 1 1 24 Monitoring Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah kecamatan yang telah di evaluasi pelaksanaan
program pengelolaan keuangan desa-nya
11 Kecamatan 11
Kecamatan
40.000.000 10
Kecamatan
38.000.000 12 45.000.000 14 50.000.000 14 173.000.000
4 1 1 24 Evaluasi penyusunan laporan penyelengaraan pemerintah desa LPPDes Jumlah LPPD yang di Evaluasi - 462 Desa 40.000.000 462 Desa 35.000.000 462 Desa 45.000.000 462 Desa 50.000.000 462 Desa 50.000.000 462 Desa 220.000.000
4 1 1 24 Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan
koordinasi
462 orang 231 orang 40.000.000 231 orang 38.000.000 462 45.000.000 462 50.000.000 462 50.000.000 462 223.000.000
4 1 1 24 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengolahan
Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE)
Jumlah desa yang telah di Monev penyelenggaraan
PADE-nya
96 desa 81 desa 50.000.000 81 desa 38.000.000 81 desa 45.000.000 81 desa 50.000.000 81 desa 50.000.000 81 desa 233.000.000
4 1 1 24 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Jumlah perangkat desa yang mengikuti kegiatan
koordinasi
462 orang 462 orang 40.000.000 462 orang 48.000.000 462 orang 44.000.000 462 orang 50.000.000 462 orang 50.000.000 462 orang 232.000.000
4 1 1 24 Fasilitasi Tata Kelola Tanah Kas Desa Jumlah Kecamatan yang telah difasilitasi pengolaan
tanah kas desa-nya
- 6 Kecamatan 50.000.000 6 Kecamatan 50.000.000 6 Kecamatan 55.000.000 6
Kecamatan
60.000.000 6 Kecamatan 60.000.000 6 Kecamatan 275.000.000
4 1 1 24 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Jumlah Desa yang difasilitasi dalam proses Pengisisan
Perangkat Desanya
- 27
Kecamatan
25.000.000 27
Kecamatan
40.000.000 27
Kecamatan
45.000.000 27
Kecamatan
50.000.000 27 Kecamatan 50.000.000 27 Kecamatan 210.000.000
4 1 1 24 Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia perangkat desa baru Jumlah Perangkat Desa yang Mengikuti Kegiatan
Pembinaan
- 70 orang 60.000.000 125 orang 48.000.000 125 orang 75.000.000 125 orang 100.000.000 125 orang 100.000.000 125 orang 383.000.000
4 1 1 24 Fasilitasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Jumlah desa yang di Monev Penyelenggaraan pemilihan
kepala desanya
55 desa - - 30 Desa 165.000.000 379 desa 250.000.000 - - 53 desa 200.000.000 53 desa #REF!
Tahun 2021
4
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Tujuan
Data Capaian
pada awal
tahun
perencanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
PeriodeTahun 2010
Indikator Kinerja ProgramProgram dan kegiatan
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis bidang
Pemerintahan
Umum
% Kebijakan
strategis bidang
Pemerintahan
Umum yang
ditindaklanjuti
KodeIndikator
SasaranSasaran
4 1 1 24 Penyusunan Perbub Tentang Tata Naskah Dinas Desa Jumlah Perbup yang disusun - - - 1 Perbup 25.000.000 - - - - - - - -
4 1 1 24 Sosialisasi Pebup Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Kegiatan
Sosialisasi
- - - 462 orang 70.000.000 462 orang 75.000.000 462 orang 75.000.000 462 orang 75.000.000 462 orang 295.000.000
4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Pembentukan BPD Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - 1 Perbup 25.000.000 - - - - - - - -
4 1 1 24 Penyususnan Perda Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Desa
Jumlah Perda yang dihasilkan - - - 1 Perda 48.000.000 - - - - - - - -
4 1 1 24 Inventarisasi Tanah Kas Desa Jumlah Desa yang Diinventarisir Tanah Kas Desanya - - - 80 desa 55.000.000 80 desa 55.000.000 80 desa 70.000.000 80 desa 70.000.000 400 desa 250.000.000
4 1 1 24 Sosialisasi Penegasan Batas Desa dan Peta Desa Jumlah Desa yang tersosialisasi Penegasan Batas Desa
dan Peta Desanya
- - - 6 Kecamatan 25.000.000 6 Kecamatan 25.000.000 6
Kecamatan
45.000.000 6 Kecamatan 45.000.000 6 Kecamatan 140.000.000
4 1 1 24 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD Jumlah Anggota BPD yang meningkat kapasitasnya
secara optimal
- - - 462 orang 145.000.000 462 orang 150.000.000 462 orang 150.000.000 462 orang 150.000.000 462 desa 595.000.000
4 1 1 24 Fasilitasi Pendampingan Penetapan Batas Desa Jumlah Desa yang melakukan penetapan batas desanya - - - 100 desa 145.000.000 100 desa 150.000.000 100 desa 150.000.000 162 desa 150.000.000 462 desa 595.000.000
4 1 1 24 Sosialisasi Persiapan Pilkades Jumlah Desa yang tersosialisasi persiapan Pilkades - 25 desa 30.000.000 - - 384 desa 150.000.000 - - 52 desa 50.000.000 - 230.000.000
4 1 1 24 Evaluasi Data Base Perangkat Desa Jumlah Desa yang melakukan Data Base Perangkat
desa nya
- 462 desa 25.000.000 - - - - - - - - - 25.000.000
4 1 1 24 Evaluasi Laporan Data Tanah Kas Desa Jumlah Desa yang melakukan Laporan Data Tanah Kas
Desa nya
- 462 desa 25.000.000 - - - - - - - - - 25.000.000
4 1 1 24 Penyusunan Perbub Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - - - 25.000.000
4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Kerjasama Antar Desa Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - - - 25.000.000
4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - - - 25.000.000
4 1 1 24 Sosialisasi Program Smart Village (Desa TIK) Jumlah Desa yang melakukan Laporan Data Tanah Kas
Desa nya
- - - - - 6 Kecamatan 100.000.000 6
Kecamatan
100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 - 300.000.000
4 1 1 24 Penyusunan Perbup Tentang Pilkades Antar Waktu Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - 25.000.000
4 1 1 24 Penyusunan Perbup Tentang Musyawarah Desa Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - 25.000.000
4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan PemerintahanDesa
Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - - - - - 1 perbup 25.000.000 - 25.000.000
4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - - - - - 1 perbup 25.000.000 - 25.000.000
4 01 01 25 Rapat Koordinasi Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Se- Kab.
Lamongan
Jumlah Kasi Tata Pemerintahan yang mengikuti rapat
koordinasi
- - - - - 27
Kecamatan
60.000.000 27
Kecamatan
60.000.000 27 Kecamatan 60.000.000 - 180.000.000
4 01 01 25. 001 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah
Daerah
Jumlah kasus hukum yang diselesaikan 5 perkara 3 kasus 200.000.000 5 kasus 200.000.000 5 kasus 220.000.000 5 kasus 242.000.000 5 kasus 266.200.000 5 kasus 1.128.200.000
1 20 26 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan % Jumlah Regulasi yang ditetapkan 100% 100% 905.000.000,00 100% 895.000.000,00 100% 984.500.000,00 100% 1.082.950.000,00 100% 1.191.245.000,00 100% 5.058.695.000
4 01 01 21 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah produk hukum yang
didokumentasikan dalam Lembaran Daerah
dan Berita Daerah
1 Dok 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 1 Dok 220.000.000 1 Dok 242.000.000 1 Dok 266.200.000 1 Dok 1.128.200.000
4 01 01 21 Bimbingan Teknis Ke PPATan Jumlah Peserta Bimtek PPAT 100 peserta 100
peserta
100.000.000 100
peserta
100.000.000 100
peserta
110.000.000 100
peserta
121.000.000 100 peserta 133.100.000 100 peserta 564.100.000
4 01 01 21 Sosialisasi Produk Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi 360 peserta 300
peserta
100.000.000 360
peserta
100.000.000 360
peserta
110.000.000 360
peserta
121.000.000 360 peserta 133.100.000 360 peserta 564.100.000
4 01 01 21 Penyuluhan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum Jumlah Peserta Penyuluhan Desa Sadar
Hukum
360 peserta 240
peserta
100.000.000 240
peserta
100.000.000 240
peserta
110.000.000 240
peserta
121.000.000 240 peserta 133.100.000 240 peserta 564.100.000
4 01 01 21 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Peserta Bimtek Peraturan Perundang-
undangan
100 peserta 100
peserta
95.000.000 100
peserta
95.000.000 100
peserta
104.500.000 100
peserta
114.950.000 100 peserta 126.445.000 100 peserta 535.895.000
4 01 01 21 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jumlah produk hukum yang diunggah ke
website JDIH
50 produk hukum 50 produk
hukum
100.000.000 50 produk
hukum
100.000.000 50 produk
hukum
110.000.000 50 produk
hukum
121.000.000 50 produk
hukum
133.100.000 50 produk
hukum
564.100.000
4 01 01 21 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang diajukan ke DPRD dan
ditetapkan sebagai Perda
- 15 Perda 110.000.000 15 Perda 100.000.000 15 Perda 110.000.000 15 Perda 121.000.000 15 Perda 133.100.000 15 Perda 574.100.000
4 01 01 21 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Lainnya
Jumlah Rancangan Produk Hukum yang
diajukan ke Bupati/Sekda dan ditetapkan
sebagai Produk Hukum
- 500
Produk
Hukum
100.000.000 500
Produk
Hukum
100.000.000 500
Produk
Hukum
110.000.000 500
Produk
Hukum
121.000.000 500 Produk
Hukum
133.100.000 500 Produk
Hukum
564.100.000
4 01 26 6. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Kesejahteraan rakyat
% Kegiatan keagamaan yang dibantu - 100% 10.649.780.000,00 100% 10.935.000.000,00 100% 12.028.500.000,00 100% 13.231.350.000,00 100% 14.554.485.000,00 100% 14.700.895.000,00
4 01 26 001 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan,
Pendidikan dan Kebudayaan.
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 186.400.000 1 Kegiatan 170.000.000 1
Kegiatan
187.000.000 1
Kegiatan
205.700.000 1 Kegiatan 226.270.000 5 Kegiatan 975.370.000
4 01 26 002 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan
Kesehatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 86.400.000 1 Kegiatan 100.000.000 1
Kegiatan
110.000.000 1
Kegiatan
121.000.000 1 Kegiatan 133.100.000 5 Kegiatan 550.500.000
4 01 26 003 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan,
Kesenian dan Keolahragaan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 133.750.000 1 Kegiatan 125.000.000 1
Kegiatan
137.500.000 1
Kegiatan
151.250.000 1 Kegiatan 166.375.000 5 Kegiatan 713.875.000
4 01 26 004 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang
Sosial
Jumlah dokumen yang tersusun - 5 Dok 20.000.000 - - - - - - - - 5 Dok 20.000.000
4 01 26 005 Penyaluran Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat
Kabupaten Lamongan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 3 Kegiatan 434.400.000 3 Kegiatan 400.000.000 3
Kegiatan
440.000.000 3
Kegiatan
484.000.000 3 Kegiatan 532.400.000 3 Kegiatan 2.290.800.000
4 01 26 006 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten
Lamongan
Jumlah guru ngaji yang mendapatkan
pembinaan
- 13.900
guru
2.708.000.000 13.900
guru
3.419.403.480 13.900
guru
3.761.343.828 13.900
guru
4.137.478.211 13.900 guru 4.551.226.032 13.900
guru
18.577.451.551
4 01 26 007 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten
Lamongan
Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan
pembinaan
- 2450
Takmir
Masjid
1.825.686.872 2450
Takmir
Masjid
1.681.931.700 2450
Takmir
Masjid
1.850.124.870 2450
Takmir
Masjid
2.035.137.357 2450 Takmir
Masjid
2.238.651.093 2450
Takmir
Masjid
9.631.531.892
4 01 26 008 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten
Lamongan
Jumlah Imam mushollah yang mendapatkan
pembinaan
- 4.750
Imam
Mushollah
1.310.400.000 4.750
Imam
Mushollah
1.338.218.400 4.750
Imam
Mushollah
1.472.040.240 4.750
Imam
Musholla
h
1.619.244.264 4.750 Imam
Mushollah
1.781.168.690 4.750 Imam
Mushollah
7.521.071.594
4 01 26 009 Pendampingan Pembinaan Modin se Kabupaten Lamongan jumlah modin yang mendapatkan pembinaan - 2000
Modin
641.000.000 2000
Modin
652.855.500 2000
Modin
718.141.050 2000
Modin
789.955.155 2000 Modin 868.950.671 2000 Modin 3.670.902.376
4 01 26 010 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan
Pondok Pesantren se Kabupaten Lamongan
Jumlah penyelenggara pendidikan pondok
pesantren yang mendapatkan pembinaan
- 500
penyeleng
gara
241.943.128 500
penyeleng
gara
247.590.920 500
penyeleng
gara
272.350.012 500
penyelen
ggara
299.585.013 500
penyelengg
ara
329.543.515 500
penyelengg
ara
1.391.012.588
4 01 26 011 Kegiatan Pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten
Lamongan
Jumlah peserta pelatihan Hisab dan Rukyat
kabupaten Lamongan
- 300
peserta
100.000.000 - - - - - - - - 300 peserta 100.000.000
4 01 26 012 Pendampingan Gerakan Lamongan Menghafal jumlah peserta lamongan menghafal Al-
Quran
- 300
peserta
437.600.000 - - - - - - - - 300 peserta 437.600.000
4 01 26 014 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 2 Kegiatan 352.000.000 2 Kegiatan 550.000.000 2
Kegiatan
605.000.000 2
Kegiatan
665.500.000 2 Kegiatan 732.050.000 10
Kegiatan
2.904.550.000
4 01 26 015 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 6 Kegiatan 620.000.000 6 Kegiatan 650.000.000 6
Kegiatan
715.000.000 6
Kegiatan
786.500.000 6 Kegiatan 865.150.000 30
Kegiatan
3.636.650.000
4 01 26 016 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 144.500.000 1 Kegiatan 150.000.000 1
Kegiatan
165.000.000 1
Kegiatan
181.500.000 1 Kegiatan 199.650.000 5 Kegiatan 840.650.000
4 01 26 017 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 6 Kegiatan 1.407.700.000 6 Kegiatan 1.000.000.000 6
Kegiatan
1.100.000.000 6
Kegiatan
1.210.000.000 6 Kegiatan 1.331.000.000 30
Kegiatan
6.048.700.000
4 5 31 x Pembinaan Penghafal Al-Qur'an Kabupaten Lamongan. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - - - 1 Kegiatan 450.000.000 1
Kegiatan
495.000.000 1
Kegiatan
544.500.000 1 Kegiatan 598.950.000 4 Kegiatan 2.088.450.000
4 01 26 011 Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat jumlah peserta hisab dan rukyat yang
difasilitasi
- - - 300
peserta
106.000.000 300
peserta
116.600.000 300
peserta
128.260.000 300 peserta 141.086.000 300 peserta 491.946.000
4 01 26 018 fasilitasi rencana aksi nasional pencegahan dan
pemberantasan narkoba yang difasilitasi
jumlah peserta rencana aksi nasional
pencegahan dan pemberantasan
penggunaan narkoba yang difasilitasi
- - 500
peserta
300.000.000 500
peserta
330.000.000 500
peserta
363.000.000 500 peserta 399.300.000 500 peserta 1.392.300.000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp4 01 01 7. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Perekonomian Daerah
% Kebijakan Strategis Perekonomian - 100% 606.000.000 100% 768.500.000 100% 735.350.000 100% 808.885.000 100% 889.773.500 100% 4.172.608.500
4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian jumlah peserta sosialisasi kebijakan bidang
pertanian
- 100
peserta
45.000.000 100
peserta
45.000.000 100
peserta
49.500.000 100
peserta
54.450.000 100 peserta 59.895.000 100 peserta 253.845.000
4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Penetapan Wilayah Ijin
Usaha pertambangan (WIUP) di Kabupaten Lamongan
Jumlah Pelaksanaan Survey WIUP - 7 Kali
Survey
40.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 7 Kali
Survey
40.000.000
4 01 01 27 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan Jumlah pelaksanaan Kegiatan Monev - 4 kali
Monev
30.000.000 4 kali
Monev
30.000.000 - - 8 monev 60.000.000
4 01 01 27 Koordinasi dan Singkronisasi Penyiapan Data Hidrologi
Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan
jumlah dokumen Hidrologi Potensi Air
Bawah Tanah
- 1 dok 50.000.000 1 dok 55.000.000 1 dok 60.500.000 1 dok 66.550.000 1 dok 73.205.000 1 dok 305.255.000
4 01 01 27 Monitoring dan Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima
(PK5) Kabupaten Lamongan
Jumlah Pelaksanaan Monev PK5 - 2 kali
Monev
45.000.000 2 kali
Monev
45.000.000 2 kali
Monev
- 2 kali Monev - 10 kali
Monev
90.000.000
4 01 01 27 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Jumlah inventarisasi data laporan nasabah
penerima KUR
- 2 laporan 38.000.000 2 laporan 38.000.000 2 laporan 41.800.000 2 laporan 45.980.000 2 laporan 50.578.000 10 laporan 214.358.000
4 01 01 27 Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah
Tanah
Jumlah inventarisasi data evaluasi pengguna
air tanah
- 1
dokumen
25.000.000 1
dokumen
27.500.000 1
dokumen
30.250.000 1
dokumen
33.275.000 1 dokumen 36.602.500 1 dokumen 152.627.500
4 01 01 27 Monitoring dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral
Batuan
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan
Pengendalian
- 4 Kali
Monitoring
25.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 4 Kali
Monitoring
25.000.000
4 01 01 27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi jumlah dokumen data kecukupan pupuk - 1
Dokumen
40.000.000 1
Dokumen
40.000.000 1
Dokumen
44.000.000 1
Dokumen
48.400.000 1 Dokumen 53.240.000 1 Dokumen 225.640.000
4 01 01 27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Jumlah Pelaksanaan Monev - 3 Kali
Monev
25.000.000 3 Kali
Monev
25.000.000 - - 6 Kali
Monev
50.000.000
4 01 01 27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program DBHCHT Jumlah Pelaksanaan Monev - 1
dokumen
40.000.000 1
dokumen
40.000.000 1
dokumen
44.000.000 1
dokumen
48.400.000 1 dokumen 53.240.000 1 dokumen 225.640.000
4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi pemanfaatan Listrik Bersubsidi
Bagi Masyarakat
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan - 1 Paket 80.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Paket 80.000.000
4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi Pedoman Harga Pokok
Pemerintah Terkait Pengadaan Beras
Jumlah peserta dan pengusaha yang
difasilitasi
- 60 peserta 28.000.000 60 peserta 28.000.000 10
pengusah
30.800.000 10
pengusah
33.880.000 10
pengusaha
37.268.000 120 peserta
dan 30
157.948.000
4 01 01 27 Fasilitasi dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Jumlah inventarisasi data Pemantauan
Energi Bersubsidi
- 1
dokumen
50.000.000 1
dokumen
50.000.000 1
dokumen
55.000.000 1
dokumen
60.500.000 1 dokumen 66.550.000 1 dokumen 282.050.000
4 01 01 27 Stabilisasi perekonomian Kabupaten Lamongan Jumlah fasilitas yang dilakukan dalam rangka
stabilisasi perekonomian di kab lamongan
- 2 fasilitas 45.000.000 2 fasilitas 295.000.000 2 fasilitas 324.500.000 2 fasilitas 356.950.000 2 fasilitas 392.645.000 2 fasilitas 1.414.095.000
4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi Dibidang Pertambangan Mineral
Batuan
jumlah inventarisasi data kerusakan lahan
akibat penebangan
1
dokumen
50.000.000 1
dokumen
55.000.000 1
dokumen
60.500.000 1 dokumen 66.550.000 1 dokumen 232.050.000
4 01 01 27 Fasilitasi masyarakat disekitar hutan jumlah LMDH yang difasilitasi
pengembangan kegiatan pemberdayaan
4 LMDH 33.000.000 4 LMDH 36.300.000 4 LMDH 39.930.000 12 LMDH 109.230.000
4 01 01 27 fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan pedagang kaki lima jumlah laporan pemberdayaan pedagang
kaki lima
4 laporan 49.500.000 4 laporan 54.450.000 4 laporan 59.895.000 4 laporan 163.845.000
4 01 01 27 koordinasi pengembangan ketahanan pangan jumlah laporan pengembangan ketahanan
pangan
4 laporan 27.500.000 4 laporan 30.250.000 4 laporan 33.275.000 4 laporan 91.025.000
4 1 1 8. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis dan Evaluasi Pembangunan daerah
persentase kegiatan yang difasilitasi,
dikendalikan dan dievaluasi
100% 100% 1.185.500.000 100% 1.262.046.900 100% 1.388.251.590 100% 1.527.076.749 100% 1.679.784.424 100% 7.042.659.663
4 1 1 28.1 Pembinaan Pelaksanaan kegiatan SDM (PPK, PPHP,
Pejabat penggadaan, Pokja ULP, dan pengawasan
lapangan)
Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP,
Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan
Pengawas Lapangan
160 peserta 160
peserta
165.000.000 160
peserta
150.000.000 160
peserta
165.000.000 160
peserta
181.500.000 160 peserta 199.650.000 160 peserta 861.150.000
4 1 1 28.2 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna
Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan)
160 peserta 160
peserta
72.000.000 160
peserta
150.000.000 160
peserta
165.000.000 160
peserta
181.500.000 160 peserta 199.650.000 160 peserta 768.150.000
4 1 1 28.3 Pengendalian Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan
sesuai dengan perencanaan
1200
Kegiatan
1200
Kegiatan
310.000.000 1200
Kegiatan
288.123.350 1200
Kegiatan
316.935.685 1200
Kegiatan
348.629.254 1200
Kegiatan
383.492.179 1200
Kegiatan
1.647.180.467
4 1 1 28.4 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD
yang dievaluasi dan dimonitoring
75 OPD 75 OPD 299.000.000 75 OPD 253.923.550 75 OPD 279.315.905 75 OPD 307.247.496 75 OPD 337.972.245 75 OPD 1.477.459.196
4 1 1 28.5 Layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) Jumlah Layanan Pengadaan barang/jasa
untuk SPSE
75 OPD 75 OPD 267.500.000 75 OPD 345.000.000 75 OPD 379.500.000 75 OPD 417.450.000 75 OPD 459.195.000 75 OPD 1.868.645.000
4 1 1 28.6 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah Layanan Publikasi kepda masyarakat 1 layanan 1 layanan 72.000.000 1 layanan 75.000.000 1 layanan 82.500.000 1 layanan 90.750.000 1 layanan 99.825.000 1 layanan 420.075.000
4 1 1 9. Program Optimalisasi Pengadaan barang/ jasa % Kegiatan yang dikendalikan dan
dievaluasi
- - - 100% 684.980.000 100% 700.000.000 100% 750.000.000 100% 775.000.000 100% 3.809.980.000
Data Capaian
pada awal
tahun
perencanaan
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis bidang
Ekonomi
Pembangunan
% Kebijakan
strategis bidang
Ekonomi
Pembangunan
yang ditindaklanjuti
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2010 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode
4 1 1
29.003
Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Jumlah pengadaan barang/jasa yang
diterima oleh pokja
- - - 225
pengadaa
n
485.000.000 225
pengadaa
n
500.000.000 225
pengadaa
n
525.000.000 225
pengadaan
550.000.000 225
pengadaan
2.060.000.000
4 1 1 29.004 Pendampingan kegiatan pengadaan barang/jasa Jumlah peserta Pendampingan kegiatan
Pengadaan Barang/jasa oleh ULP
- - - 75 peserta 99.980.000 75 peserta 100.000.000 75
peserta
125.000.000 75 peserta 125.000.000 75 peserta 449.980.000
4 1 1 29.005 Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan Jumlah peserta sosialisasi Peraturan
Perundang undangan pengadaan
barang/jasa oleh ULP
- - - 150
peserta
100.000.000 2 kali 100.000.000 2 kali 100.000.000 2 kali 100.000.000 2 kali 400.000.000
4 1 1 29.006 Sistem Informasi pengaduan barang dan jasa jumlah aplikasi Online - - - - - 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 900.000.000
03 01 34 10. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Kerjasama daerah dan Pengembangan BUMD
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Strategis
Kerjasama Daerah dan Pengembangan
BUMD
- 1
Kebijakan
595.000.000 1
Kebijakan
575.000.000 2
Kebijakan
247.500.000 2
Kebijaka
n
270.000.000 2 Kebijakan 292.500.000 9
Kebijakan
1.980.000.000
03 01 34 001 Bimbingan Teknis Tata Cara Kerjasama bagi BUMD Jumlah SDM/pegawai BUMD yang mengikuti
bimtek
- 35 orang 50.000.000 35 orang 50.000.000 35 orang 55.000.000 35 orang 60.000.000 35 orang 65.000.000 175 orang 280.000.000
03 01 34 002 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD Jumlah dokumen yang disusun dalam
rangka koordinasi kerjasama dengan BUMD
- 1
Dokumen
95.000.000 1
Dokumen
50.000.000 1
Dokumen
55.000.000 1
Dokumen
60.000.000 1 Dokumen 65.000.000 1 Dokumen 325.000.000
03 01 34 003 Evaluasi Laporan Keuangan BUMD Jumlah hasil rakor evaluasi laporan
keuangan BUMD
- 12 hasil
rakor
evaluasi
75.000.000 12 hasil
rakor
evaluasi
75.000.000 12 hasil
rakor
evaluasi
82.500.000 12 hasil
rakor
evaluasi
90.000.000 12 hasil
rakor
evaluasi
97.500.000 60 hasil
rakor
evaluasi
420.000.000
03 01 34 004 Monitoring BUMD Jumlah pelaksanaan monitoring BUMD - 20 kali 50.000.000 20 kali 50.000.000 20 kali 55.000.000 20 kali 60.000.000 20 kali 65.000.000 20 kali 280.000.000
03 01 34 005 Bimbingan Teknis Perpajakan bagi BUMD Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti
bimtek
- 25 orang 25.000.000 25 orang 50.000.000 - - - - - - 25 orang 75.000.000
03 01 34 006 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
BUMD
Jumlah SOP yang tersusun untuk BUMD - 1 SOP 50.000.000 1 SOP 50.000.000 - - - - - - 1 SOP 100.000.000
03 01 34 007 Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan
BUMD
Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti
pembinaan sistem pengelolaan keuangan
- 40 orang 50.000.000 40 orang 50.000.000 - - - - - - 40 orang 100.000.000
03 01 34 008 Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM BUMD Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti
pembinaan peningkatan SDM
- 40 orang 50.000.000 40 orang 50.000.000 - - - - - - 40 orang 100.000.000
03 01 34 009 Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG)
BUMD
Jumlah Pedoman GCG yang tersusum untuk
BUMD
- 1 GCG 50.000.000 1 GCG 50.000.000 - - - - - - 1 GCG 100.000.000
03 01 34 010 Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa dan Audit Laporan
Keuangan BUMD
Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti
bimtek
- 35 orang 50.000.000 35 orang 50.000.000 - - - - - - 35 orang 100.000.000
03 01 34 011 Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD Jumlah BUMD luar daerah yang menjadi
tujuan study banding
- 1 Perusda
/ BUMD
50.000.000 1 Perusda
/ BUMD
50.000.000 - - - - - - 1 Perusda /
BUMD
100.000.000
03 01 34 Pendampingan Peningkatan Usaha Jumlah pendampingan pelaksanaan dana
bergulir
- - - - - 1 kali
pendampi
ngan
60.000.000
1 kali
pendampi
ngan
65.000.000
1 kali
pendamping
an
70.000.000
1 kali
pendampin
gan
195.000.000
Jumlah peserta pegawai BUMD yang
mengikuti bimtek perpajakan
- - - - -25 peserta 110.000.000
25
peserta 120.000.000 25 peserta 130.000.000 25 peserta 360.000.000
Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti
bimtek tata cara analisa audit
- - - - -35 orang 35 orang - 35 orang 35 orang -
Jumlah SOP yang tersusun untuk BUMD - - - - - 1 SOP 110.000.000 1 SOP 120.000.000 1 SOP 130.000.000 1 SOP 360.000.000
Jumlah Pedoman GCG yang tersusun untuk
BUMD
- - - - -1 GCG 1 GCG 1 GCG 1 GCG
Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti
bimtek SDM
- - - - -35 orang 110.000.000 35 orang 120.000.000 35 orang 130.000.000 35 orang 360.000.000
Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti
pembinaan sistem pengelolaan BUMD
- - - - -40 orang 40 orang 40 orang 40 orang -
Jumlah pedoman pengembangan usaha
daerah
- - - - -1
pedoman 110.000.000
1 kali
pendampi
ngan
130.000.000
1 kali
pendamping
an
140.000.000
1 kali
pendampin
gan
380.000.000
Jumlah BUMD yang menjadi obyek study
banding
- - - - -1 Perusda
/BUMD
1 Perusda
/BUMD
1 Perusda
/BUMD
1 Perusda
/BUMD -
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191.20 1.20.0301 11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanan pendistribusian
surat yang tepat sasaran
100% 100% 9.228.339.500 100% 8.126.817.820 100% 8.533.158.711 100% 8.959.816.647 100% 9.407.807.479 100% 44.255.940.156
1.20 1.20.0301 01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan terkirim 8000 surat 8000 surat 160.000.000 - - - - - - - - 8000 surat 160.000.000
1.20 1.20.0301 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kebutuhan sarana kantor dan PJU 120 titik 120 titik 1.290.850.000 - - - - - - - - 120 titik 1.290.850.000
1.20 1.20.0301 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas dan Operasional
Jumlah unit mobil 49 unit 49 unit 73.500.000 - - - - - - - - 49 unit 73.500.000
1.20 1.20.0301 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah ruang/bagian 36 ruang 36 ruang 398.400.000 - - - - - - - - 36 ruang 398.400.000
1.20 1.20.0301 10 Penyediaan ATK Jumlah Item ATK 69 item 69 item 469.255.000 - - - - - - - - 69 item 469.255.000
1.20 1.20.0301 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah item barang cetakan 28 item 28 item 200.000.000 - - - - - - - - 28 item 200.000.000
01 34
03
Bimbingan teknis keuangan bagi perusda
Penyusunan pedoman peningkatan kinerja03 3401
01 34
01
03
34
Fasilitasi Pengembangan dan Koordinasi BUMD
Bimbingan teknis pengkatan SDM BUMD
03
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program
4
Data Capaian
pada awal
tahun
perencanaanTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2010 Tahun 2021
1.20 1.20.0301 12 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah unit listrik dan elektronik 852 unit 852 unit 190.950.000 - - - - - - - - 852 unit 190.950.000
1.20 1.20.0301 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ruang/bagian lingkup Setda 36 ruang 36 ruang 225.000.000 - - - - - - - - 36 ruang 225.000.000
1.20 1.20.0301 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga 15 jenis 15 jenis 400.850.000 - - - - - - - - 15 jenis 400.850.000
1.20 1.20.0301 17 Penyediaan Makanan dan Mimuman Jumlah kegiatan mamin dalam 1 tahun 20.000 porsi 20.000
porsi
1.310.000.000 - - - - - - - - 20.000
porsi
1.310.000.000
1.20 1.20.0301 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah peserta rapat koordinasi luar daerah 100 orang 100 orang 4.509.534.500 - - - - - - - - 100 orang 4.509.534.500
1.20 1.20.0301 01 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah penyediaan jasa perkantoran - - - 14 rek 3.603.067.860 14 rek 3.783.221.253 14 rek 3.972.382.316 14 rek 4.171.001.431 14 rek 15.529.672.860
1.20 1.20.0301 02 Penyediaan Barang Habis Pakai Perkantoran Jumlah jenis barang habis pakai perkantoran - - - 6 Jenis 2.430.475.000 6 Jenis 2.551.998.750 6 Jenis 2.679.598.688 6 Jenis 2.813.578.622 6 Jenis 10.475.651.059
1.20 1.20.0301 03 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah peserta rapat koordinasi - - - 200 orang
/ 10 hari
2.093.274.960 200 orang
/ 10 hari
2.197.938.708 200 orang
/ 10 hari
2.307.835.643 200 orang /
10 hari
2.423.227.426 200 orang /
10 hari
9.022.276.737
1.20 1.20.0302 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase kesesuaian paket pengadaan
barang/jasa dengan rencana pengadaan
100% 100% 7.041.814.750 100% 7.288.700.000 100% 7.653.135.000 100% 8.035.791.750 100% 8.437.581.338 100% 38.457.022.838
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor 14 jenis 14 jenis 1.383.625.000 - - - - - - - - 14 jenis 1.383.625.000
10 Pengadaan Meubelair Jumlah kebutuhan meubelair 6 jenis 6 jenis 510.765.000 - - - - - - - - 6 jenis 510.765.000
21 pemeliharaan Berkala Rumah Dinas Jumlah unit lingkungan 3 unit lingkungan3 unit
lingkunga350.000.000 - - - - - - - - 3 unit
lingkungan
350.000.000
22 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Jumlah unit lingkungan 11 unit lingkungan 11 unit
lingkunga
544.975.000 - - - - - - - - 11 unit
lingkungan
544.975.000
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit mobil 17 unit 17 unit 1.060.633.000 - - - - - - - - 17 unit 1.060.633.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah unit mobil 32 unit 32 unit 1.114.181.750 - - - - - - - - 32 unit 1.114.181.750
28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor 292 unit 292 unit 270.155.000 - - - - - - - - 292 unit 270.155.000
31 Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
Jumlah orang 4 orang 4 orang 50.000.000 - - - - - - - - 4 orang 50.000.000
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhab 12 gedung 12 gedung 1.757.480.000 - - - - - - - - 12 gedung 1.757.480.000
1.20 1.20.0302 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan - - - 21 Paket 2.694.000.000 21 Paket 2.828.700.000 21 Paket 2.970.135.000 21 Paket 3.118.641.750 21 Paket 11.611.476.750
1.20 1.20.0302 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dipelihara - - - 12
Gedung
944.700.000 12
Gedung
991.935.000 12
Gedung
1.041.531.750 12 Gedung 1.093.608.338 12 Gedung 4.071.775.088
1.20 1.20.0302 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah unit peralatan kantor - - - 5 Unit 300.000.000 5 Unit 315.000.000 5 Unit 330.750.000 5 Unit 347.287.500 5 Unit 1.293.037.500
1.20 1.20.0302 06 rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhab - - - 8 Gedung 1.300.000.000 8 gedung 1.365.000.000 8 Gedung 1.433.250.000 8 Gedung 1.504.912.500 8 Gedung 5.603.162.500
1.20 1.20.0302 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional
- - - 50 Unit 2.050.000.000 50 Unit 2.152.500.000 50 Unit 2.260.125.000 50 Unit 2.373.131.250 50 Unit 8.835.756.250
1.20 1.20.0303 13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kesesuaian jumlah pegawai
dengan pengadaan pakaian dinas
100% 100% 392.000.000 100% 495.970.000 100% 545.567.000 100% 600.123.700 100% 660.136.070 100% 2.693.796.770
1.20 1.20.0303 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas dan atributnya 46 stel, 600 buah 46 stel,
870 meter,
392.000.000 38 stel,
300 buah,
495.970.000 100% 545.567.000 100% 600.123.700 100% 660.136.070 100% 2.693.796.770
4.01.034.01.03.0115 14. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah
Persentase pelayanan kunjungan tamu
pimpinan yang terfasilitasi
100% 100% 2.789.444.800 100% 3.499.096.000 100% 3.674.050.800 100% 3.857.753.340 100% 4.050.641.007 100% 17.870.985.947
4.01.034.01.03.0115 001 Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,
Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Jumlah kegiatan 12 kegiatan 12
kegiatan
73.344.000 12
kegiatan
161.300.000 12
kegiatan
169.365.000 12
kegiatan
177.833.250 12 kegiatan 186.724.913 12 kegiatan 768.567.163
4.01.034.01.03.0115 002 Penerimaan Kunjungan Kerja Negara / Departemen
Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri
Jumlah kegiatan 12 kegiatan 12
kegiatan
166.080.000 12
kegiatan
454.500.000 12
kegiatan
477.225.000 12
kegiatan
501.086.250 12 kegiatan 526.140.563 12 kegiatan 2.125.031.813
4.01.034.01.03.0115 007 Kenal Pamit MUSPIDA Jumlah kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 225.020.800 4 kegiatan 163.200.000 4 kegiatan 171.360.000 4
kegiatan
179.928.000 4 kegiatan 188.924.400 4 kegiatan 928.433.200
4.01.034.01.03.0115 008 Pelaksanaan Kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar
Nasional)
Jumlah kegiatan 12 kegiatan 12
kegiatan
1.000.000.000 12
kegiatan
1.152.696.000 12
kegiatan
1.210.330.800 12
kegiatan
1.270.847.340 12 kegiatan 1.334.389.707 12 kegiatan 5.968.263.847
4.01.034.01.03.0115 009 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah lainnya
Jumlah orang/hari 2 orang 2 orang 775.000.000 2 orang 930.000.000 2 orang 976.500.000 2 orang 1.025.325.000 2 orang 1.076.591.250 2 orang 4.783.416.250
4.01.034.01.03.0115 040 Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah
Jumlah rumah tangga 2 rumah tangga 2 rumah
tangga
550.000.000 2 rumah
tangga
537.400.000 2 rumah
tangga
564.270.000 2 rumah
tangga
592.483.500 2 rumah
tangga
622.107.675 2 rumah
tangga
2.866.261.175
4.01.034.01.03.0115 019 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Jumlah orang/hari 4 orang 4 orang 100.000.000 4 orang 105.000.000 4 orang 110.250.000 4 orang 115.762.500 4 orang 431.012.500
1 20 01 15. Program Pelayanan Administrasi Kantor Prosentase unit kerja internal yang
terlayani dengan baik
100% 100% 150.000.000 - - - - - - - - 100% 150.000.000
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Kenaikan jumlah buku & bahan bacaan yang
berkualitas
2044 buku 12 buku,
14 media
150.000.000 - - - - - - - - 12 buku, 14
media
150.000.000
1 20 05 16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Peningkatan kapasitas SDM aparatur 100% 100% 20.000.000 - - - - - - - - 100% 20.000.000
1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan
&pelatihan
11 orang 4 orang 20.000.000 - - - - - - - - 4 orang 20.000.000
4 1 30 17. Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai prosentase sosialisasi ketentuan bidang
cukai
100% 100% 120.000.000 100% 132.000.000 - - - - - - 100% 252.000.000
4 1 30 1 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang cukai
prosentase tersosialisasinya informasi bidang
cukai kepada masyarakat
100% 100% 120.000.000 100% 132.000.000 - - - - - - 100% 252.000.000
4 01 31 18. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan dan
Protokol
Prosentase terwujudnya pelaksanaan
fasilitasi dan koordinasi kehumasan dan
protokol
100% 100% 3.728.000.000 100% 4.156.648.000 100% 4.717.512.800 100% 5.189.264.080 100% 5.708.190.488 100% 23.499.615.368
4 01 31 1 Fasilitasi kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil
kepala daerah
Prosentase Meningkatnya keamanan pejabat
& pelayanan tamu-tamu dinas
100% 100% 320.000.000 100% 352.000.000 100% 387.200.000 100% 425.920.000 100% 468.512.000 100% 1.953.632.000
4 01 31 2 Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi Prosentase alat-alat komunikasi dengn
kondisi baik
100% 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 36.602.500 100% 152.627.500
4 01 31 3 Operasional siaran radio daerah Prosentase meningkatnya kualitas siaran &
pemeliharaan perangkat teknis studio
100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.500.000 100% 199.650.000 100% 219.615.000 100% 915.765.000
4 01 31 4 Pengaplingan halaman media jumlah kerjasama dengan media 5 media 6 media 1.888.000.000 7 media 2.076.800.000 8 media 2.284.480.000 9 media 2.512.928.000 10 media 2.764.220.800 10 media 11.526.428.800
4 01 31 5 Dokumentasi kegiatan pembangunan daerah prosentase terdokumentasinya kegiatan
pembangunan daerah
100% 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 610.510.000
4 01 31 6 Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui
media cetak
Prosentase tersedianya bahan cetakan
sebagai sarana penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
100% 100% 700.000.000 100% 825.848.000 100% 908.432.800 100% 999.276.080 100% 1.099.203.688 100% 4.532.760.568
4 01 31 7 Pembuatan profil pemkab Lamongan Prosentase tersedianya video profil pemerinth
kabupaten lamongan
100% 100% 170.000.000 100% 187.000.000 100% 205.700.000 100% 226.270.000 100% 248.897.000 100% 1.037.867.000
4 01 31 8 Penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nassional
(PHBN)
Prosentase meningkatnya ketatalaksanaan
kegiatan PHBN
100% 100% 375.000.000 100% 412.500.000 100% 453.750.000 100% 499.125.000 100% 549.037.500 100% 2.289.412.500
x x x x Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang cukai
Prosentase tersosialisasinya peraturan
perundang-undangan di bidang cukai
- - - - - 100% 145.200.000 100% 159.720.000 100% 175.692.000 100% 480.612.000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 194 05 01 19. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pendayagunaan Aparatur
Honorer
100% 100% 484.056.000 100% 484.056.000 100% 580.867.200 100% 580.867.200 100% 580.867.200 100% 2.710.713.600
4 05 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah Tenaga Kontrak Lingkup Setda Yang
dibayarkan Gajinya
64 Orang 36 Orang 484.056.000 36 Orang 484.056.000 36 Orang 580.867.200 36 Orang 580.867.200 36 Orang 580.867.200 36 Orang 2.710.713.600
4 05 06 20. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Ketertiban dalam Penyusunan
Laporan capaian Kinerja dan Keuangan
80% 55.000.000 85% 55.000.000 90% 66.000.000 95% 66.000.000 100% 66.000.000 100% 308.000.000
1 20 06 01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan yang disusun 12 laporan 3 laporan 10.000.000 3 laporan 10.000.000 3 laporan 12.000.000 3 laporan 12.000.000 3 laporan 12.000.000 3 laporan 56.000.000
1 20 06 02 Penyusunan Laporan Semesteran Jumlah laporan yang disusun 1 laporan 1 laporan 10.000.000 1 laporan 10.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 56.000.000
1 20 06 04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Jumlah laporan yang disusun 1 laporan 1 laporan 10.000.000 1 laporan 10.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 56.000.000
1 20 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan yang disusun 5 laporan 5 laporan 25.000.000 5 laporan 25.000.000 5 laporan 30.000.000 5 laporan 30.000.000 5 laporan 30.000.000 5 laporan 140.000.000
4 01 32 21. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset
Persentase Penatausahaan Keuangan
Setda Yang Baik dan Akuntabel
100% 100% 505.000.000 100% 505.000.000 100% 604.000.000 100% 604.000.000 100% 604.000.000 100% 2.822.000.000
4 01 32 001 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda Jumlah bagian yang difasilitasi 11 bagian 11 bagian 110.000.000 12 bagian 110.000.000 12 bagian 132.000.000 12 bagian 132.000.000 12 bagian 132.000.000 12 bagian 616.000.000
4 01 32 004 Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda Jumlah bagian di Setda yang administrasi
penatausahan pengelolaan keuangannya
sesuai aturan
11 bagian 11 bagian 40.000.000 12 bagian 40.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 224.000.000
4 01 32 006 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan
Aset Setda
Jumlah Peserta Bimtek Aparatur pengelolaan
keuangan dan aset yang diikuti
2 Orang 2 Orang 75.000.000 2 Orang 75.000.000 2 Orang 90.000.000 2 Orang 90.000.000 2 Orang 90.000.000 2 Orang 420.000.000
4 01 32 008 Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan
Penyetoran Pajak Negara
Jumlah Bimtek Kepatuhan dan Ketaatan
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara
yang dilaksanakan
22 Orang 22 Orang 50.000.000 22 Orang 50.000.000 22 Orang 60.000.000 22 Orang 60.000.000 22 Orang 60.000.000 22 Orang 280.000.000
4 01 32 002 Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik
Pemda
Jumlah pajak kendaraan bermotor milik
Pemda yang ditagihkan1500 unit 1500 unit 35.000.000 1500 unit 35.000.000 1500 unit 42.000.000 1500 unit 42.000.000 1500 unit 42.000.000 1500 unit 196.000.000
4 01 32 003 Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Jumlah Bagian lingkup Setda yang
administrasi penatusahaan asetnya sesuai
aturan
11 bagian 11 bagian 40.000.000 12 bagian 40.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 224.000.000
4 01 32 007 Penyusunan Laporan Barang Pengguna diLingkungan
Setda
Jumlah laporan barang pengguna lingkup
Setda yang disusun15 Laporan 15
Laporan
30.000.000 15
Laporan
30.000.000 15
Laporan
36.000.000 15
Laporan
36.000.000 15 Laporan 36.000.000 15 Laporan 168.000.000
4 1 32 010 Penyusunan Rencana Kebutuhan BarangJumlah laporan yang disusun
4 laporan 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.000.000 4 laporan 50.000.000
4 1 32 012 Validasi Data Aset Sekretariat Daerah Jumlah Bagian lingkup Setda yang data aset
pada KIB nya sesuai dengan kondisi Riil11 bagian 11 bagian 40.000.000 12 bagian 40.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 224.000.000
4 01 32 005 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan
Daerah
Jumlah laporan realisasi pendapatan dan
belanja daerah yang disusun12 bulan 12 bulan 75.000.000 12 bulan 75.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 420.000.000
4 01 32 009 Peningkatan Pemantapan Penyusunan
Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup Setda
Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah
Daerah lain
1 Kali 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 280.000.000
4 01 33 22. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Bidang Keorganisasian
% Kebijakan strategis bidang Organisasi - 100% 1.601.000.000,00 100% 1.768.000.000,00 100% 1.944.800.000,00 100% 2.139.280.000,00 100% 2.353.208.000,00 100% 9.806.288.000
4 01 33 001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah sosialisasi Perda/Perbup
Kelembagaan Perangkat Daerah
- 63 peserta Rp 77.000.000 63 peserta Rp 180.000.000 63 peserta Rp 198.000.000 63
peserta
Rp 217.800.000 63 peserta Rp 239.580.000 63 peserta 912.380.000
4 01 33 002 Evaluasi Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat
Daerah
jumlah sosialisasi evaluasi kedudukan tugas
dan fungsi OPD
- 63 peserta Rp 90.000.000 63 peserta Rp 90.000.000 63 peserta Rp 99.000.000 63
peserta
Rp 108.900.000 63 peserta Rp 119.790.000 63 peserta 507.690.000
4 01 33 003 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Jumlah bimtek Anjab dan ABK - 63 peserta Rp 190.000.000 63 peserta Rp 150.000.000 63 peserta Rp 165.000.000 63
peserta
Rp 181.500.000 63 peserta Rp 199.650.000 63 peserta 886.150.000
4 01 33 004 Pemantapan Bidang Ketatalaksanaan jumlah sosialisasi KTA PNS - 63 peserta Rp 195.000.000 63 peserta Rp 195.000.000 63 peserta Rp 214.500.000 63
peserta
Rp 235.950.000 63 peserta Rp 259.545.000 63 peserta 1.099.995.000
4
Data Capaian
pada awal
tahun
perencanaanTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2010 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis bidang
Administrasi
Umum
% Kebijakan
strategis bidang
Administrasi Umum
yang ditindaklanjuti
4 01 33 005 Pengembangan Budaya Kerja dan Pendayagunaan
Aparatur
Jumlah bimtek Budaya kerja - 63 peserta Rp 150.000.000 63 peserta Rp 150.000.000 63 peserta Rp 165.000.000 63
peserta
Rp 181.500.000 63 peserta Rp 199.650.000 63 peserta 846.150.000
4 01 33 006 Bimbingan Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jumlah Bimtek terkait SAKIP - 63 peserta 190.500.000Rp 63 peserta 210.000.000Rp 63 peserta Rp 231.000.000 63
peserta
Rp 254.100.000 63 peserta Rp 279.510.000 63 peserta 1.165.110.000
4 01 33 007 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja dan
laporan Kinerja
- 2 dok 190.000.000Rp 2 dok 190.000.000Rp 2 dok Rp 209.000.000 2 dok Rp 229.900.000 2 dok Rp 252.890.000 2 dok 1.071.790.000
4 1 33 008 Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen reformasi birokrasi - 1 dok Rp 100.000.000 1 dok Rp 100.000.000 1 dok Rp 110.000.000 1 dok Rp 121.000.000 1 dok Rp 133.100.000 1 dok 564.100.000
4 1 33 009 Penerapan dan Penyusunan SPM Kabupaten Jumlah dokumen Penyusunan SPM Kab.
Lamongan
- 1dok Rp 100.000.000 1dok Rp 100.000.000 1dok Rp 110.000.000 1dok Rp 121.000.000 1dok Rp 133.100.000 1dok 564.100.000
4 01 33 010 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen IKM - 1 dok Rp 130.000.000 1 dok Rp 130.000.000 1 dok Rp 143.000.000 1 dok Rp 157.300.000 1 dok Rp 173.030.000 1 dok 733.330.000
4 01 33 011 Kompetisi Unit Pelayanan Publik Percontohan Jumlah Bimtek Unit Pelayanan Publik - 150
peserta
Rp 90.500.000 150
peserta
Rp 175.000.000 150
peserta
Rp 192.500.000 150
peserta
Rp 211.750.000 150 peserta Rp 232.925.000 150 peserta 902.675.000
4 01 33 012 Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jumlah Monev Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
- 20 monev Rp 98.000.000 20 monev Rp 98.000.000 20 monev Rp 107.800.000 20 monev Rp 118.580.000 20 monev Rp 130.438.000 20 monev 422.380.000
4 01 33 xx Pemantapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Kabupaten
Jumlah peserta Bimtek Sakip - - - 450
peserta
Rp 100.000.000 450
peserta
Rp 110.000.000 450
peserta
Rp 121.000.000 450 peserta Rp 133.100.000 450 peserta 464.100.000
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis bidang
Administrasi
Umum
% Kebijakan
strategis bidang
Administrasi Umum
yang ditindaklanjuti
20 21
Unit kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
SETDA Bagian Pemerintahan
Bagian Adm PemdesSETDA
Bagian HukumSETDA
SETDA Bagian Kesmas
Bagian Adm PemdesSETDA
SETDA
SETDA
SETDA
Bagian Kesmas
Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa
Bagian Adm
Pembangunan
Bagian PerekonomianSETDA
Unit kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
20 21SETDA Bagian Umum
SETDA Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa
SETDA Bagian Usaha Daerah
dan Investasi (BUDI)
Unit kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
SETDA
SETDA
Bagian Umum
Bagian Humas dan
Protokol
20 21
Unit kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
SETDA
SETDA
Bagian Organisasi
Bagian Humas dan
Protokol
SETDA Bagian Keuangan dan
Aset
SETDA Bagian Organisasi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT berkat
limpahan rahmat dan hidayahNya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dapat diselesaikan
dengan baik.
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 pada dasarnya merupakan
penyelarasan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan sehingga menjadi jelas dan terukur dan sebagai upaya menindak
lanjuti hasil asistensi oleh tim SAKIP Kabupaten maupun Propinsi sekaligus
mengakomodir nomenklatur kegiatan baru yang bersifat mandatori dan
mendesak sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indoneisa 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dengan adanya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 ini diharapkan
adanya pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sampai
berakhirnya periode Renstra dan menjadi bahan evaluasi pada penyusunan
Renstra periode berikutnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan
masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kami menghargai masukan dan saran
yang bersifat konstruktif sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
mampu mengemban dan melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Abdi
Negara dan Masyarakat dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan
prestasi kerja.
Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 ini dapat memberikan
manfaat dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan khususnya dan para pemangku
kepentingan pada umumnya.
Lamongan, April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN L A M O N G A N
Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA. Pembina Utama Madya
NIP. 19680112 198603 1 001
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………. iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………....
1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………...
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….....
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………………....
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah …...
2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah …….....
2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah ….…………………..
2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Sampai Dengan Satu Eselon
Eselon Dibawah Kepala Perangkat Daerah ………...........
2.1.4. Uraian tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Ditujukan untuk Menunjukkan Organisasi,
Jumlah, Personil, dan Tata Laksana SKPD ………………....
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ………………………………………...
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………………...
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah ..................................................................
LAMPIRAN
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………................
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah ………………………………………………….....................
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ……………………………………....
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS…..…………....
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis…………………………………………………..
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD……………………………
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah. Dalam penyelenggaraannya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu
Assiten Good Governence merupakan prasyarat mutlak bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-
cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks good governance
tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk mewujudkan good governance tersebut, pemerintah telah
menetapkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Tap
MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor : 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, khususnya Inpres Nomor 7
Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah Negara wajib mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan stratejik yang telah
ditetapkan.
Dalam konteks pelaksanaan perundang-undangan tersebut di atas
serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun
2016–2021, maka perencanaan stratejik ini disusun sebagai guidance for future
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Terlebih lagi pada era otonomi daerah ini rancangan stratejik ini menjadi kunci
keberhasilan maupun kegagalan sebuah organisasi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan, Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan strategis dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dilandasi hukum dan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 411);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah :
1. Penyelarasan sekaligus penjabaran pelaksanaan Visi, Misi,
Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Mengakomodir nomenklatur kegiatan baru yang bersifat
mandatori dan mendesak sebagai dampak tindak lanjut
kebijakan Pusat/Provinsi/Kabupaten.
3. Sebagai dokumen resmi untuk menyajikan rencana kebijakan
strategis dibidang organisasi pemerintahan khususnya dalam
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi- an administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.
1.3.2. Tujuan
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 disusun dengan tujuan :
1. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program
dan kegiatan dibidang / urusan Otonomi Daerah, Pemerintah-
an Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang ditetapkan untuk
kurun waktu lima tahun ke depan.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana
Kerja (RENJA) Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi
serta Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ).
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan RENSTRA
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD, berisi Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, serta
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD yang
akan digunakan sebagai landasan menyusun program lima
tahun dan satu tahun.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD, berisi identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD,
telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
serta Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu
strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah PD.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PD
2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan PD
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah.
2.1.2. Struktur Organisasi PD
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi
Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah bahwa Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin
oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah.
Pada pasal 3 diuraikan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan terdiri dari :
A. Sekretaris Daerah;
B. Asisten Tata Praja, membawahi :
1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kewilayahan;
b) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
c) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan.
2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :
a) Sub Bagian Kelembagaan Desa;
b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;
c) Sub Bagian Kekayaan dan Aset Desa.
3. Bagian Hukum, terdiri dari :
a) Sub Bagian Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. Bagian Kemasyarakatan, terdiri dari :
a) Sub Bagian Agama;
b) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
c) Sub Bagian Bina Sosial.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
C. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
a) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.;
b) Sub Bagian Bina Usaha;
c) Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral.
2. Bagian Bina Usaha Daerah dan Investasi, terdiri dari :
a) Sub Bagian Kerjasama;
b) Sub Bagian Pemberdayaan BUMD;
c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
a) Sub Bagian Bina Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian;
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan LPSE;
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi.
D. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan;
b) Sub Bagian Perlengkapan;
c) Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
b) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur;
c) Sub Bagian Pelayanan Publik.
3. Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari :
a) Sub Bagian Keuangan;
b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Keuangan;
c) Sub Bagian Aset;
4. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
a) Sub Bagian Pemeberitaan;
b) Sub Bagian Protokol;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
E. Staf Ahli, terdiri dari :
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
F. Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
2.1.4. Uraian Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditujukan
untuk menunjukkan organisasi, Jumlah Personil, dan Tata
Laksana PD
Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertangung-
jawab kepada Bupati. Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah adalah
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi-
an administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.
Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat
Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
2.2. SUMBER DAYA PD
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya aparatur sebanyak kurang lebih
212 (dua ratus dua belas) personil, melipuri 12 (dua belas) Bagian terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Kontrak Kerja.
Adapun komposisi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan, sebagai berikut :
No Nama, NIP / Unit Kerja
Jabatan Pendidikan
Formal Jumlah Personil Pangkat, Gol. Ruang
1. Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA. NIP. 19680112 198603 1 001 Pembina Utama Muda, IV/c
Sekretaris Daerah S-3
2. Drs. M. SATUWI HERUWIDI, MM. NIP. 19690219 198809 1 001 Pembina Utama Muda, IV/c
Asisten Tata Praja 1-01-2017
S-2
Bagian Pemerintahan 17
Drs. DIANTO HARI WOBOWO, M.IP NIP. 19760410 199412 1 002 Pembina Tk. I, IV/b
Kepala Bagian Pemerintahan
1-01-2017
S-2
Bagian Pemerintahan Desa 14
ABDUL KHOWI, S.Sos, MM. NIP. 19720124 199201 1 002 Pembina Tk. I. IV/b
Kepala Bagian Adm. Pem. Desa
1-01-2017
S-2
Bagian Hukum 15
JOKO NURSIYANTO, SH,MH. NIP. 19680114 198801 1 001 Penata Tk. I / III/d
Kepala Bagian Hukum
1-01-2017
S-2
Bagian Kemasyarakatan 13
FARAH DAMAYANTI, S.Sos.,M.Si. NIP. 19730509 199803 2 005 Pembina Tk. I, IV/b
Kepala Bagian Kemasyarakatan
1-12-2017
S-2
3. MOCH. FAIZ JUNAIDI, SP, MP. NIP. 19731105 199803 1 003 Pembina Tk. I, IV/b
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
28-03-2013
S-2
Bagian Perekonomian 9
Kepala Bagian Perekonomian
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
No Nama, NIP / Unit Kerja
Jabatan Pendidikan
Formal Jumlah Personil Pangkat, Gol. Ruang
Bagian Usaha Daerah dan Investasi 8
Drs. SYAHID, M.M NIP. 19650417 199311 1 002 Pembina Tingkat I, IV/b
Kepala Bagian Usaha Daerah dan
Investasi 31-12-2018
S-2
Bagian Administrasi Pembangunan 9
EDY YUNAN ACHMADI, S.SPT.M.Si NIP. 19801027 199912 1 001 Pembina, IV/a
Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan 1-01-2017
S-2
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 10
DJOKO WIDAGDO, ST, SH. MM NIP. 19610311 198107 1 001 Pembina Tk. I, IV/b (Purna per 1 April 2019)
Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa 1-01-2017
S-2
4. SUJARWO, ST, MM. NIP. 19740930 200112 1 005 Permbina, IV/a
Asisten Administrasi dan
Umum 29-03-2019
S-2
Bagian Umum 54
SULASTRI, SPd. MM NIP. 19660204 198703 2 013 Pembina, IV/a
Kepala Bagian Umum
1-01-2017
S-2
Bagian Organisasi 8
S-2
Bagian Keuangan dan Aset 12
AGUSTA PRISSADARYANTO,SE,MM
NIP. 19770822 200112 1 001 Pembina, IV/a
Kepala Bagian Bina Keuangan & Aset
1-01-2017
S-2
Bagian Humas dan Protokol 29
AGUS HENDRAWAN, S.STP, M.AP NIP. 19790802 199711 1 001 Pembina, IV/a
Kepala Bagian Humas dan
Protokol 1-01-2017
S-2
Total jumlah personil SETDA ( termasuk TKK ) 212
2.2.2. Asset / Modal
Sarana dan Prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas-tugas aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam
kerangka pencapaian tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagaimana
terlampir.
2.2.3. Sumber Dana
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
Guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka
menunjang perwujudan Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah didukung
anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan. Pada tahun
2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mendapat anggaran sebesar
Rp. 66.627.984.405,- (sesudah PAK) dan pada tahun 2017 sesuai KUA PPAS
mendapat anggaran sebesar Rp. 42.494.457.550,- (sebelum PAK).
2.3. KINERJA PELAYANAN PD
Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Government di
Lingkungan Pemerintahan adalah dengan melakukan pengukuran dengan
menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran
strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan rata-rata sangat berhasil
dengan rincian capaian kinerja target sebagaimana Tabel 2.3.1.
Berdasarkan penyajian Tabel 2.3.1 diatas tidak ditemukan adanya
kesenjangan / gap pada pelayanan. Pelayanan pada Sekretariat Daerah
adalah pelayanan antar Instansi, terdapat beberapa pelayanan antara lain
yaitu :
a. Pelayanan penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial untuk
pembangunan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan;
b. Pelayanan Penanganan Kasus / Bantuan Kuasa Hukum (Bagian Hukum);
c. Pelayanan legalisir dokumen kepegawaian bagi pegawai lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ( Bagian Organisasi );
d. Pelayanan penyaluran peserta Pendidikan Sistem Ganda (PSG) bagi
sekolah yang telah mengajukan permohonan resmi ( Bagian Organisasi );
e. Fasilitasi Penyusunan RKP (Bagian Administrasi Pemerintahan Desa);
f. Fasilitasi Pelayanan Pengisian Perangkat Desa (Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa);
g. Pelayanan / Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Bagian Administrasi Pemerintahan
Desa);
h. Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPDes) (Bagian Administrasi Pemerintahan Desa);
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
i. Pelayanan / Fasilitasi Tata Kelola Tanah Kas Desa (Bagian Bagian
Administrasi Pemerintahan Desa);
j. Pelayanan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) (Bagian Bina
Keuangan dan Aset);
k. Pelayanan Pembayaran Gaji Pegawai lingkup SETDA (Bagian Bina
Keuangan dan Aset).
Semua pelayanan tersebut diatas masing-masing memiliki sasaran dan target
serta realisasi tersendiri. Dalam hal ini dapat berjalan dengan baik dan tidak
ditemukan kesulitan atau masalah yang menganggu proses pelayanan, meski
demikian tidak dipungkiri ada hal-hal kecil yang menganggu jalannya
pelayanan, akan tetapi tidak sampai menyebabkan masalah pada layanan
tersebut. Faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah
tersedianya SDM pada setiap Unit kerja / Bagian lingkup Sekretariat Daerah
serta didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang
pelayanan dimaksud. Faktor yang menunjang keberhasilan adalah kesiapan
Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah terhadap tugas, pokok dan fungsi
masing-masing Sub Bagian.
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Dengan pencermatan terhadap lingkungan organisasi dapat
diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
a. Tantangan :
1) Kompetensi Aparatur belum optimal
2) Kesejahteraan Aparatur yang relatif masih rendah
3) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
4) Masih rendahnya pemahaman terhadap tupoksi.
b. Peluang :
1) Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan
memadai;
2) Sarana prasarana teknologi informasi masih dapat ditingkatkan lebih
baik lagi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
3) Disiplin dan komitmen pegawai relatif kurang optimal dan masih
dapat dibina dan ditingkatkan;
4) Formasi jabatan struktural sudah terisi.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-
tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat
dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan
sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepan-
kan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi entitas (daerah / masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan
sebagai suatu kondisi/kejadian penting / keadaan yang apabila tidak di-
antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan
menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu
strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, jangka
panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan
tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh
rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan
informasi kunci yang telah diidentifikasi guna dipilih menjadi isu strategis.
Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu
strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah
terpilih serta visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
Seiring dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih periode Tahun 2016–2021 maka telah ditetapkan visi, misi, prioritas,
tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih periode 2016–2021.
Visi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :
“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING “.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan;
4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik;
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya lokal.
Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada
Bupati. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah membantu
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Guna membantu melaksanakan tugas Kepala Daerah terpilih maka
visi, misi, tujuan dan sasaran serta program kegiatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan program
Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Dalam menentukan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan mempertimbangkan isu internal maupun eksternal yaitu :
a. Meningkatkan efektifitas kelembagaan Perangkat Daerah;
b. Peningkatan sumber daya dan disiplin Aparatur yang kompeten melalui
berbagai Bimbingan Teknis dan Pelatihan seiring tuntutan dinamika
regulasi dan perkembangan jaman;
c. Meningkatkan efektifitas koordinasi, pembinaan dan fasilitasi terhadap
Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait sesuai bidang tugas yang
menjadi kewenangannya;
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
d. Meningkatkan disiplin dan tertib administrasi tatanaskah dinas, keuangan,
asset dan kepegawaian khususnya di lingkup Sekretariat Daerah;
e. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Unit Pelayanan Publik
dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelayanan publik kepada
masyarakat.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI SKPD
Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi
yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan perlu secara terus
menerus mengembangkan peluang dan inovasi.
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2016–2021 yaitu “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN
BERDAYA SAING “. Selanjutnya Misi RPJMD terkait dengan Sekretariat
Daerah adalah Misi Ke-4 yaitu : “ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi
pemenuhan pelayanan publik “. Sedangkan Tujuan RPJMD terkait adalah
Tujuan Ke-4 yaitu : “ Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang
profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik ”.
Adapun Sasaran RPJMD terkait adalah Sasaran Ke-11 : “ Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung
birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan
publik yang lebih baik “.
Untuk mendukung dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2016-2021 tersebut, maka ditetapkan Tujuan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD
Guna mendukung dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021, maka ditetapkan
1 (satu) Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan
breakdown dari Sasaran Ke-11 RPJMD yaitu :
“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
pelayanan publik “.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
Sedangkan untuk mendukung pencapaian Tujuan tersebut,
ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau Indikator Kinerja Utama
(IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan lingkup Asisten
sebagai berikut :
1) Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum;
2) Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3) Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum.
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan merupakan peluang
sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelajutan.
Disisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan
administrasi publik dan pelaksanaan rencana pembangunan merupakan
perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan
aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang dalam upaya
mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu
ditetapkan pula beberapa strategi dan kebijakan dengan maksud untuk
mempermudah pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik,
diperlukan adanya langkah-langkah pembaharuan, inovasi dan reformasi
birokrasi. Upaya mengimplementasikan manajemen pemerintahan yang
efektif dan efisien guna mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan
Berwibawa sebagaimana komitmen yang tersirat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi yang tertuang pada bab
sebelumnya, maka dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya ditetapkan
langkah operasional yang dituangkan dalam program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai
arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi
pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kegiatan juga
merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk
memenuhi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan,
baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai
pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang
digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input,
output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan
kegiatan sebagaimana Skema linearitas RPJMD dan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Tahun 2016-2021 dibawah ini dan secara rinci dituangkan pada Matriks
RENSTRA terlampir.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
NO VISI
RPJMD 2016-2021
MISI RPJMD TUJUAN RPJMD
SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN
RPJMD FORMULASI
1. Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing
Misi Ke-4 :
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
Tujuan Ke-4 :
Meningkatnya tata kelola pemerintah- an yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. 3 Indikator Tujuan
Sasaran Ke-11 :
Terwujudnya penye lenggaraan pemerin- tahan yg berkualitas dg didukung birokrasi yang efektif & efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik 19 Indikator Sasaran
Indikator Sasaran ke-16 : Prosentase peningkat an kebijakan yang di- tindaklanjuti
Jml kebijakan strategis yg ditindaklanjuti x 100 % Jml kebijakan strategis yg diusulkan
TUJUAN SETDA
SASARAN SETDA INDIKATOR SASARAN
SETDA
PROGRAM SETDA
KEGIATAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dg didukung biro- krasi yg efektif & efesien serta mampu memberi kan pelayanan publik yang lebih baik Indikator : Nilai LPPD Nilai SAKIP IKM
1. Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Pemerintah an Umum
2 Terwujudnya
Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan
3. Terwujudnya
Kebijakan strategis bidangAdministrasi Umum
1. % Kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti
2.% Kebijakan
strategis bidang Ekonomi Pemba- ngunan yang ditindaklanjuti
3. % Kebijakan
strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti
1. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis tata pemerintahan
2. Fas ilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum
4. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintah an bidang Kesmasy
5. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
Perekonomian Daerah 6. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis &
evaluasi pembangunan daerah 7. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
Kerjasama Daerah & Pengembangan BUMD 8. Peningkatan pelayanan kedinasan
Ka.Daerah / Wakil Ka.Daerah 9. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
bidang Organisasi 10 Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
bidang kehumasan 11 Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
pengelo laan keuangan & aset
Kegitan SETDA 2016 : 199 kegiatan
Kegitan SETDA 2017 : 147 kegiatan
Pendanaan Indikatif SETDA 2016 :
Rp. 66.627.984.405,- (sesudah PAK)
Pendanaan Indikatif SETDA 2017 :
Rp. 42.494.457.550,- (sebelum PAK)
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan,
baikkuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian
tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai
alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun
impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tetap mengacu
pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang terkait dengan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan, yaitu Tujuan Ke-4 RPJMD dan Sasaran Ke-11
RPJMD, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV dan secara rinci tertuang
pada Matriks RENSTRA terlampir.
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
NO VISI
RPJMD 2016-2021
MISI RPJMD
TUJUAN RPJMD
SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN
RPJMD FORMULASI
1. Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing
Misi Ke-4 :
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
Tujuan Ke-4 :
Meningkatnya tata kelola pemerintah- an yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. 3 Indikator Tujuan
Sasaran Ke-11 :
Terwujudnya penye- lenggaraan pemerin- tahan yg berkualitas dg didukung birokrasi yang efektif & efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik 19 Indikator Sasaran
Indikator Sasaran ke-16 : Prosentase peningkat an kebijakan yang ditindaklanjuti
Jml kebijakan strategis yg ditindaklanjuti x 100 % Jml kebijakan strategis yg diusulkan
TUJUAN SETDA
SASARAN SETDA INDIKATOR SASARAN
SETDA
PROGRAM SETDA
INDIKATOR KEGIATAN
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dg didukung biro- krasi yg efektif & efesien serta mampu memberi kan pelayanan publik yang lebih baik Indikator : Nilai LPPD Nilai SAKIP IKM
1. Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Pemerintah an Umum
2 Terwujudnya
Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan
3. Terwujudnya
Kebijakan strategis bidangAdministrasi Umum
1. % Kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti
2.% Kebijakan
strategis bidang Ekonomi Pemba- ngunan yang ditindaklanjuti
3. % Kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti
1. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis tata pemerintahan
2. Fas ilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum
4. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang Kesmasy
5. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
Perekonomian Daerah 6. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
& evaluasi pembangunan daerah 7. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
Kerjasama Daerah & Pengemb BUMD 8. Peningkatan pelayanan kedinasan
Ka.Daerah / Wakil Ka.Daerah 9. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
bidang Organisasi 10 Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
bidang kehumasan 11Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
pengelo laan keuangan & asset
1. Prosentase OPD yang menyusun LPPD 2. Prosentase inovasi Kecamatan 3. Prosentase jumlah regulasi Desa
yang difasilitasi 4. Tertanganinya permasalahan yang
dihadapi Kades dan Perangkat Desa 5. Prosentase regulasi yang ditetapkan 6. Prosentase Tempat peribadatan yang
dibantu 7. Prosentase lembaga pendidikan
keagamaan yang dibantu 8. Prosentase masyarakat/kelompok
masyrakat/ormas/fakir miskin yang dibantu
9. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Sumber Daya Alam yang dievaluasi
10. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi yang dievaluasi
11. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Koperasi yang dievaluasi
12. Prosentase pengadaan barang & jasa
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
melalui SPSE 13. Prosentase kegiatan yang dikendalikan
dan dievaluasi 14. Tata kelola perusahaan daerah yang baik
(pelaksanaan penyusunan SOP bagi Perusda)
15. Prosentase pelayanan kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi
16. Prosentase OPD yang dibentuk sesuai kebutuhan dan beban kerja
17. Prosentase Unit Pelayanan Publik yang disurvey IKM
18. Prosentase OPD yang menyusun LKJiP sesuai pedoman
19. Prosentase peningkatan ketersediaan sarana penyaluran aspirasi masyarakat
20. Prosentase Laporan Barang Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi
21. Prosentase Laporan Keuangan Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang Visi, Misi,
Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan,
Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah yang
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) yaitu Tahun 2016 -2021.
RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini juga merupakan
dasar acuan dalam mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan lima tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan maupun semua SKPD menjadi tim kerja yang
terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
serta bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan
perkembangan situasi dan kondisi.
Semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi guna tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
pada khususnya dan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya.
RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016–2021 ini
akan terus disempurnakan dan disesuaikan apabila diperlukan, dalam upaya
meningkatkan optimalisasi daya guna dan hasil guna serta penyesuaian
pengembangan kelembagaan.
Lamongan, 18 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA. Pembina Utama Muda
NIP. 19680112 198603 1 001
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum
No Indikator Sasaran/Kinerja Utama Formulasi Penghitungan Sumber Data Penanggungjawab
1.
Prosentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti
Jml kebijakan strategis bid. Pemerintahan Umum yg ditindaklanjuti x 100% Jml kebijakan strategis yg diusulkan
Laporan Bagian di lingkup Asisten Tata Praja
Asisten Tata Praja
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Thn.
Dasar 2016
2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Indikator Tujuan : Nilai LPPD Nilai SAKIP IKM
1.Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum
(Sasaran lingkup
Asisten Tata Praja)
Prosentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti 1. Prosentase OPD yang menyusun LPPD 2. Prosentase inovasi Kecamatan
3. Prosentase jumlah regulasi Desa yang
difasilitasi 4. Tertanganinya permasalahan yang
dihadapi Kades dan Perangkat Desa
5. Prosentase regulasi yang ditetapkan
6. Prosentase Tempat peribadatan yang dibantu
7. Prosentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu
8. Prosentase masyarakat/kelompok masyrakat/ormas/fakir miskin yang dibantu
100 %
100% 100% 100%
100%
100%
100%
9,60
14,85
2,04
100% 100% 100%
100%
100%
100%
9,65
14,90
2,04
100% 100% 100%
100%
100%
100%
9,70
14,95
2,29
100% 100% 100%
100%
100%
100%
9,75
15,00
2,54
100% 100% 100%
100%
100%
100%
9,80
15,05
2,79
Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang berkualitas
1. Fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis tata pemerintahan
2. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
3. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Hukum
4. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat
62
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Sasaran 2 : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan.
No Indikator Sasaran/Kinerja Utama Formulasi Penghitungan Sumber Data Penanggungjawab
1.
Prosentase kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti
Jml kebijakan strategis bid. Ekonomi Pembangunan yg ditindaklanjuti x 100% Jml kebijakan strategis yg diusulkan
Laporan Bagian di lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Thn.
Dasar 2016
2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Indikator Tujuan : Nilai LPPD Nilai SAKIP IKM
1.Terwujudnya kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan
(Sasaran lingkup
Asisten Ekbang )
Prosentase kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 1. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis
Bidang Sumber Daya Alam yang dievaluasi 2. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis
Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi yang dievaluasi
3. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Koperasi yang dievaluasi
4. Prosentase pengadaan barang & jasa melalui SPSE
5. Prosentase kegiatan yang dikendalikan dan dievaluasi
6. Tata kelola perusahaan daerah yang baik (pelaksanaan penyusunan SOP bagi Perusda)
100 %
100% 100%
100%
100%
100%
100%
1 SOP
100% 100%
100%
100%
100%
100%
1 SOP
100% 100%
100%
100%
100%
100%
1 SOP
100% 100%
100%
100%
100%
100%
1 SOP
100% 100%
100%
100%
100%
100%
1 SOP
Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan yang berkualitas
1. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis perekonomian daerah
2. Fasilitasi & koordinasi kebijakan startegis
& evaluasi pembangunan daerah 3. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis
kerjasama daerah & pengembangan BUMD
63
Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021
MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Sasaran 3 : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Administrasi Umum.
No Indikator Sasaran/Kinerja Utama Formulasi Penghitungan Sumber Data Penanggungjawab
1.
Prosentase kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti
Jml kebijakan strategis bid. Administrasi Umum yg ditindaklanjuti x 100% Jml kebijakan strategis yg diusulkan
Laporan Bagian di lingkup Asisten Adminis-
trasi Umum
Asisten Administrasi
Umum
No TUJUAN DAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Thn. Dasar 2016
2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Indikator Tujuan : Nilai LPPD Nilai SAKIP IKM
1.Terwujudnya kebijakan strategis bidang Administrasi Umum
(Sasaran lingkup
Asisten Administrasi Umum )
Prosentase kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti 1. Prosentase pelayanan kunjungan tamu
pimpinan yang terfasilitasi
2. Prosentase OPD yang dibentuk sesuai kebutuhan dan beban kerja
3. Prosentase Unit Pelayanan Publik yang disurvey IKM
4. Prosentase OPD yang menyusun LKJiP sesuai pedoman
5. Prosentase peningkatan ketersediaan sarana penyaluran aspirasi masyarakat
6. Prosentase Laporan Barang Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi
7. Prosentase Laporan Keuangan Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi
100 %
100 % 100 %
100 %
100%
100%
100%
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100%
100%
100%
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100%
100%
100%
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100%
100%
100%
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100%
100%
100%
100 %
100 %
Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang berkualitas
1. Peningkatan pelayanan kedinasan Ka.Daerah
/ Wakil Ka.Daerah 2. Fasilitasi & koordinasi kebijakan startegis
bidang organisasi 3. Fasilitasi & koordinasi kebijakan startegis
bidang kehumasan 4. Fasilitasi & koordinasi kebijakan startegis
pengelolaan keuangan & aset
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188 / 17 / Kep / 413.013 / 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021
SEKRETARIS DAERAH,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah, pengesahan rancangan akhir perubahan rencana strategis dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dalam Keputusan Sekretaris Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH Jl. KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan Kode Pos 62251
Telp (0322) 313168, Fax (0322) 323300 e-mail : [email protected] Web site : www.lamongankab.go.id
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan, KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021. KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi pedoman bagi Bagian dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan yang disusun berdasarkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 18 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
Dr. YUHRONUR EFFENDI, MBA Pembina Utama Muda
NIP. 19680112 198603 1 001