Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juli 2013

EDISI JULI 2013Mimbar Legislatif 1

EDISI JULI 2013www.dprd-lampungprov.go.id

Kebutuhan Tambahan PNSPerlu Dikaji Ulang

Pasar Murah Tak Jadi SolusiDampak Kenaikan BBM

Tunjangan Rumah DinasDinilai Pemborosan

Guru Jangan Dijadikan AlatPolitik Praktis

EDISI JULI 2013Mimbar Legislatif2

DITERBITKAN OLEHSekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNGGubernur Lampung

Sjachroedin Z.PWakil Gubernur Lampung

Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M.

PEMBINAPimpinan DPRD Provinsi Lampung

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MMHj. NURHASANAH, SH, MH

Ir. H. INDRA ISMAIL, MMIr. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PENASEHATSekretaris Daerah Provinsi Lampung

Ir.Barliang Tihang, M.M

PENANGGUNG JAWABSekretaris DPRD Provinsi Lampung

Hi. Sudarno Eddi, SH,MH

PIMPINAN REDAKSIKabag Perundang-undangan

Hi. Zulfikar, SH, MH

DEWAN REDAKSIKabag Umum

Drs. Hi. Tibransyah, MMKabag Keuangan

Tina Malinda, S. Sos, MMKabag Persidangan

Zurizal, M.Sc.Kasubbag Humas dan ProtokolEdy Nefo Irianto, S.Sos, MM

Kasubbag Publikasi Produk HukumJamaluddin BP, S.Sos

REDAKTUR PELAKSANAKasubbag Dokumentasi, Informasi &

PerpustakaanCakrawala Oemar.

STAF TATA USAHADra. Neli Yuniar

ALAMAT REDAKSIGedung DPRD Provinsi Lampung

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 TelukbetungTelp. (0721) 481166Fax (0721) 482166

Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

Dari Redaksi

Transparan & Akuntabelalam suatu diskusi, Wakil KetuaDPRD Provinsi LampungHantoni Hasan meminta DinasPendapatan Daerah (Dispenda)

untuk melaksanakan transparansi dalampengelolaan pajak, termasuk pajak ken-daraan bemotor yang potensinya belumtergarap secara optimal.

Provinsi Lampung seharusnya men-dapatkan penambahan pendapatanpendapatan asli daerah (PAD) dari sektorpajak kendaraan bermotor, termasuk beabalik nama, dengan mengoptimalkanpajak dari para pemilik dan penggunakendaraan bermotor. Ia memperkirakanpotensi pajak kendaraan bermotor didaerah ini bisa mencapai Rp1 triliun.

Politisi dari Partai Keadian Sejahtera(PKS) itu membandingkan perolehanpajak kendaraan bermotor di ProvinsiSumatera Barat dengan jumlah penduduklebih kecil dari Provinsi Lampung. Pen-dapatan Sumbar justru lebih besar dariperolehan pajak serupa dibandingkandengan Lampung yang penduduknyalebih banyak, yaitu sekitar 9,3 juta jiwa.

Hal bisa sebagai gambaran bahwadata yang digunakan Dispenda kurangvalid karena tidak menunjukkan kondisisebenarnya tentang jumlah kendaraanbermotor yang ada. Apalagi, datanya jugaberbeda dengan data pihak Kepolisian.

Tuntutan Hantoni terhadap Dis-penda untuk melakukan transparansi,sebenarnya sesuatu yang lumrah karenamemang sudah menjadi keharusan dalamdemokrasi. Sebagai pengelola penda-patan, Dispenda perlu transparan danakuntabel, mulai dari perencanaan,pengelolaan, hingga pemanfaatan ang-garan.

Hal itu merupakan wujud pertang-gung-jawaban Dispenda, juga pemerintahdaerah, terhadap masyarakat. Sehinggadiharapkan dapat menumbuhkan ke-percayaan yang akhirnya bermuara padadukungan masyarakat terhadap pe-merintah.

Namun sebaliknya, kebijakan yangdibuat tidak transparan akan berdampakpada rendahnya kepercayaan masyarakatterhadap pemerintah; rendahnya partisipasimasyarakat terhadap kebijakan publik yangdibuat pemerintah; terbuka ruang terjadinyatindakan KKN; hingga bisa berdampak padakrisis moral, ketidak-adilan dan pelanggaranhukum.

Lalu, bagaimana transparansi itu?Transparansi akan tercipta jika ada

kepercayaan timbal-balik antara pemerintahdan masyarakat melalui penyediaaninformasi dan menjamin kemudahandalam memperoleh informasi yang akuratdan memadai.

Pemerintah daerah juga perlu mem-buat kebijakan tentang cara mendapatkaninformasi. Kebijakan ini akan memperjelasbentuk informasi yang dapat diaksesmasyarakat ataupun bentuk informasi yangbersifat rahasia, bagaimana cara men-dapatkan informasi, lama waktu men-dapatkan informasi serta prosedur penga-duan apabila informasi tidak sampai kepadamasyarakat.

Instrumen dasar dari transparansiadalah peraturan yang menjamin hak untukmendapatkan informasi. Sedangkan ins-trumen pendukung adalah fasilitas data-base dan sarana informasi dan komunikasidan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di pe-nyelenggara pemerintah, maupun prosedurpengaduan.

Untuk itu, adanya Perda Transparansiadalah sebagai produk hukum yangmemberikan jaminan untuk mengaturtentang hak memperoleh akses dan penye-barluasan informasi kepada publik penting.Apalagi transparansi memang telah menjadisemacam suatu etika pergaulan inter-nasional yang mesti ada untuk menjaminintegritas dan keberlangsungan demo-kratisasi.

Yang lebih penting, penyelengarapemerintahan daerah yang transparan danakuntabel, merupakan syarat utama untukmewujudkan good governance dan cleangovernment. redaksi

D


WARTA

etika mengadu ke DPRDProvinsi Lampung, merekaditerima Ketua Komisi VDPRD Lampung Yandri Nazir

dan beberapa anggota komisi tersebutdi ruang rapat komisi. Pada pertemuanitu, juru bicara FKFL Hengki Irawanmengatakan honor fasilitator PNPM-MPd se-Lampung selama empat bulansejak Maret-Juni 2013 belum ada yangdibayar.

“Inilah yang melandasi fasilitatorse-Lampung bergabung melakukan aksidamai ini,” ujarnya. Selain itu, merekajuga menuntut kenaikan gaji fasilitatorPNPM-MPd sebagai bentuk peningkatantaraf hidup dan kontrak kerja permanenatau selama program berjalan.

“Kami juga menuntut pembe-nahan sistem penggajian fasilitator.Tidak ada lagi penundaan-penundaandalam pembayaran gaji pokok dantunjangan operasional fasilitator PNPM-MPd,” tegasnya.

Ketua Komisi V DPRD LampungYandri Nazir mengatakan pihaknyasegera mengagendakan rapat dengarpendapat dengan Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pembangunan Desa(BPMPD) terkait tuntutan tersebut.“Kami juga berharap PNPM provinsi

Komisi V Terima PengaduanFasilitator PNPM

Ratusan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MPd) se-Lampung, yang tergabung dalam Forum Komunikasi

Fasilitator Lampung (FKFL), menggelar aksi damai, Selasa, 2 Juli 2013.

terus berkomunikasi dengan kami.Selain itu, kami akan mempertanyakankepada BPMPD, sejauh mana APBDbisa mengatasi permasalahan fasi-litator,” katanya.

Wakil Ketua Komisi V AbdullahFadri Auli juga berjanji berusahamengevaluasi kontrak kerja fasilitatorPNPM-MPd. “Insya Allah akan kamiperjuangkan,” ucapnya.

Sedangkan, Kepala BPMPD Lam-pung Sutoto ketika dikonfirmasimenyatakan bahwa pembayaran gaji

K

fasilitator sudah diproses. “Berkasnyatelah saya tanda tangani,” ujarnyamelalui sambungan telepon. Terkaitpermasalahan kontrak kerja, Sutotomenyatakan sudah melalui persetujuanfasilitator PNPM-MPd.

“Kontrak kerja itu kan berdasarkankesepakatan kedua pihak. Ketika sudahditandatangani, berarti menjadi peraturanbagi kedua pihak,” katanya. Sutoto jugamenyatakan kesiapannya memberikanpenjelasan kepada Komisi V terkaittuntutan fasilitator PNPM-MPd. (tim)


al itu diungkapkan KetuaKomisi II DPRD LampungAhmad Junaidi Auli, diBandar Lampung. Menurut

kajian yang dilakukan beberapa waktusilam, kebutuhan listrik Lampungdiprediksikan akan mencapai bebanpuncak 1.000 Mega Watt.

Namun, ketersedian saat ini hanyasekitar 600 MW. Itu pun, selama iniLampung masih mendapatkan pasokanlistrik dari interkoneksi Sumatera BagianSelatan sebesat 250 MM, ujar Junaidi.

Terkait masalah ini, PT PerusahaanListrik Negara (Persero) DistribusiLampung, sedang mengupayakanoptimalisasi dari proyek pembangunanPLTU Sebalang dan Sribawono.

PLTU Sebalang sekarang sudahdiujicoba 100 MW. Pada akhir De-sember tahun ini rencanannya bertam-bah 100 MW lagi.

WARTA

Lampung Krisis ListrikHingga Dua Tahun

Lampung masih akan mengalami krisis listrik hingga dua tahun ke depan dengankekurangan listrik sekitar 400 Mega Watt. Karena itu, masyarakat diimbau menghematpenggunaan kebutuhan listrik. PLN juga diminta tetap memerhatikan sistem proteksi

transmisi tenaga listrik.

H

Kemudian, Sribawono juga akanada penambahan 200 MW, hanya untukoptimasasi PLTU Sribawono baru dapatterealisasi tahun 2015. Artinya, hinggadua tahun ke depan Lampung masihdihantui kekurangan pasokan dayalistrik. “Untuk itu diimbau masyarakatdapat lebih menghemat penggunaankebutuhan listrik,” ujar Ahmad Junaidi.

Selain itu, PLN diminta agar tetap

Salah satu penyebab tidakmasuknya investor di

Lampung karena kuranghandalnya ketersediaanlistrik Lampung. Ini PR

yang harus segeradiselesaikan PLN.

memerhatikan sistem proteksi transmisitenaga listrik. Pasalnya, sistem proteksitransmisi sangat penting dalam prosespenyaluran daya dari satu tempat ke

tempat yang lain. Ini karena prinsipdalam transmisi tenaga listrik yang baiksalah satunya adalah aman selain andaldan ekonomis.


WARTA

LN mengakui, kon-disi kelistrikan diLampung saat inisecara umum masih

“pas-pasan”. Pelanggan tidaklagi kekurangan pasokanlistrik, tetapi juga tidakberlebihan. Walaupun se-waktu-waktu terjadi gang-guan pada pembangkit mau-pun peralatan yang ada, masihdapat menerapkan kebijakanpemadaman bergilir (“byar-pet”).

Deputi Manajer Komu-nikasi PT PLN (Persero) Wila-yah Lampung, G WisnuYulianto, beberapa waktu lalu,menyebutkan, saat ini ma-salah keterbatasan pasokandaya listrik di Lampung sudahdapat tercukupi dengan be-roperasinya Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) Tarahan.

Namun, kondisi itubukan berarti Lampung sudahterbebas sepenuhnya dariancaman defisit daya listrik.

Beban puncak (“peak load`) pasokan listrik diLampung bagi sekitar 840 ribu pelanggan antara pukul18.00-22.00 setiap hari dengan kebutuhan berkisar 370-380 Mega Watt (MW).

Pasokan listrik untuk memenuhi beban daya itu,diantaranya dari beberapa pembangkit listrik lokal diLampung (PLTA, PLTG, dan PLTD) yang dapatmemenuhi sampai 120-130 MW serta dukungansejumlah pembangkit listrik yang ada di Sumatera Bagian

Selatan (Sumbagsel) melaluisistem interkoneksi yangdapat memasok sekitar 190-200 MW.

Tanpa tambahan pem-bangkit baru di PLTU Tara-han yang bisa memasok—baru dua unit bisa bero-perasi—dengan kapasitassebesar 2x100 MW yangtelah dapat memasok listriksekitar 180-190 MW, hinggapertengahan tahun 2007,daerah Lampung masih me-ngalami defisit daya listrik60-80 MW.

“Setelah PLTU Tarahanberoperasi, defisit pasokandaya listrik di Lampung mulaidapat teratasi, paling tidaksudah tercukupi,” kata Wisnu.

Padahal PLTU itu masihdalam proses uji coba danbaru dua unit yang beroperasi,dengan dua unit tambahansedang dalam proses pem-bangunan.

Kendati begitu, menurut Wisnu, setiap kali terjadigangguan pada pembangkit yang ada di Lampung maupuninterkoneksi, dapat mengganggu pasokan listrik bagikonsumen di Lampung.

Gangguan itu, diantaranya kerusakan peralatan listrikyang dimiliki maupun gangguan pada pembangkit,seperti pembangkit tenaga air (PLTA) yang kurang dapatberfungsi optimal pada saat kemarau akibat debit airyang digunakan untuk menjadi daya listrik mengalamipenyusutan drastis.(tim)

Ia mengatakan, proteksi tenagalistrik merupakan bagian yang menjaminbahwa dalam transmisi tenaga lisrikdapat dikatakan aman. Sebab, dalamtransmisi tenaga listrik akan diberikansuatu alat yang berfungsi untuk menga-mankan transmisi dari gangguan.

Bahkan mengamankan manusiadari bahaya yang ditimbulkan olehpemindahan daya listrik dari suatutempat ke tempat yang lain.

Menurut dia, dengan proteksi yangbagus, maka transmisi tidak akan rusak

ketika ada sebuah gangguan yangbersifat sementara. Jika proteksitransmisi tenaga listrik baik, maka nilaiekonomis dapat diperoleh.

Sebab jika dalam suatu transmisiterjadi gangguan, maka kerusakan pera-latan tidak dapat menyebar keperalatanyang lain dikarenakan ada sebuahproteksi transmisi.

Nilai ekonomis dan aman dapatdipadukan menjadi nilai andal. Andalyang dimaksud yaitu tidak memba-hayakan manusia yang berada disekitar

transmisi tenaga listrik. Sehingga,manusia yang berada di sekitar trans-misi tidak mengalami gangguankesehatan maupun gangguan material.

Di sisi lain, kekawatiran terkaitmasih minimnya daya listrik ini akanmengurangi minat investor untukmengembangkan Provinsi Lampung.

Salah satu penyebab tidak ma-suknya investor di Lampung karenakurang handalnya ketersediaan listrikLampung. Ini PR yang harus segeradiselesaikan PLN. (tim)

Listrik di Lampung Masih “Pas-Pasan”

P


ngka itu tentu sangat ber-bahaya terhadap pembang-unan,” kata Ketua DPRDLampung, Marwan Cik

Asan, usai rapat paripurna DPRD, diBandarlampung, Selasa (23/07/2013).Pengangkatan CPNS harus disesuaikandengan jumlah kebutuhan. Saat inikebutuhannya adalah tenaga teknis,seperti tertuang dalam peraturanpemerintah.

Kebutuhan tenaga PNS yang harusdiutamakan tenaga pendidikan dankesehatan, sedangkan yang lainnyamasih belum perlu dilakukan pe-nambahan. Dengan cara itu akanmenghindari pengeluaran anggaranyang diperuntukan bagi aparatur, yangberarti perimbangan dalam pengeluaransehingga pembangunan tetap berjalan.

Di sisi lain, kata dia, angka 700orang kebutuhan PNS seperti keputusanpemerintah pusat, tergolong sedikit.Terkait Kabupaten Pesisir Barat (Pe-sibar), jika adanya kebutuhan penam-bahan dinilai masih wajar, namun halitu harus ada dukungan dari KabupatenLampung Barat, sebagai kabupateninduk.

“Kita tak ingin seperti KabupatenLampung Utara, seluruh tenaga PNShanya menumpuk di sekitar pemkab,”kata Marwan.

Sebelumnya, pada paripurnaDPRD Lampung dengan PemprovLampung, tentang penyampaianRaperda Pertanggungjawaban APBDLampung 2012, eksekutif mencatatpendapatan daerah selama tahunanggaran 2012 terealisasi sebesarRp3,721 tri l iun atau terealisasisebesar 93,02% dari total targetanggaran Rp4,306 triliun.

Wakil Gubernur Lampung, Joko

WARTA

Kebutuhan Tambahan PNSPerlu Dikaji Ulang

Umar Said mengatakan, realisasipendapatan itu berasal dari pendapatanasli daerah (PAD) Rp1,666 triliun atau88,92 persen dari total target anggaran.

Kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lampung sebanyak 35 ribu perlu dikajiulang. Sebab, dengan pegawai sejumlah itu akan berdampak pada pemborosan

anggaran, terutana anggaran belanja untuk aparatur yang bisa mencapai 70 persen.

Marwan Cik Asan

Realisasi pendapatan transfersebesar Rp1,280 triliun atau terealisasi100,67 persen dari total target anggaran.Realisasi lain-lain pendapatan yang sah

“A


WARTA

NS Golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun,gaji pokoknya Rp 2.046.100 (sebelumnya Rp1.902.300) dan tertinggi IIId dengan masa kerja32 tahun adalah Rp 3.742.300 (sebelumnya

Rp 3.332.000)PNS Golongan IVa masa kerja 0 tahun adalah

Rp 2.436.100 (sebelumnya Rp 2.245.000), sedangtertinggi untuk golongan IVe masa kerja 32 tahunadalah Rp 4.608.700 (sebelumnya Rp 4.100.000).

Prajurit dua TNI atau bhayangkara Polri denganmasa kerja 0 tahun gaji pokoknya adalah Rp1.325.000 (sebelumnya Rp 1.230.000)

Prajurit TNI dengan pangkat kopral kepala atauprajurit Polri dengan pangkat ajun brigadir polisidengan masa kerja 32 tahun menerima gaji pokok Rp2.365.600 (sebelumnya Rp 2.134.600).

Perwira pertama TNI dengan pangkat letnan duaatau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerimagaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100)

Perwira pertama TNI dengan pangkat letnan duaatau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerimagaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100)

Perwira TNI dengan pangkat kapten atau ajunkomisaris polisi dengan masa kerja 32 tahun memperolehgaji pokok Rp 3.803.100 (sebelumnya Rp 3.385.000)

Perwira tinggi TNI dengan pangkat Brigjen,Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama dan Polridengan pangkat Brigjen dengan masa kerja 0 tahunmenerima gaji pokok Rp 2.644.400

Perwira tinggi TNI dengan pangkat Laksama,Jendral dan Marsekal atau dengan Polri denganpangkat Jenderal dengan masa kerja 32 tahunmemperoleh gaji pokok Rp 4.717.500 (sebelumnyaRp 4.072.000) (tim)

Gaji PNS 2013 Berdasarkan Golongan

sebesar Rp773,4 miliar atau 90,60persen dari total anggaran.

“Secara nominal, berdasarkan to-tal pendapatan tersebut dapat kita lihatbahwa terdapat kenaikan jumlahrealisasi pendapatan pada tahunanggaran 2012 dibandingkan tahun2011 sebesar Rp1,212 triliun atau naik48,32 persen,” kata Joko.

Dari total pendapatan yang te-realisasi di 2012, berdasarkan nilainominalnya secara berturut-turut pen-dapatan terbesar disumbang pendapat-an asli daerah (PAD) sebesar (44,79%);

realisasi pendapatan dana transfersebesar (34,42%) ; dan lain-lainpendapatan yang sah sebesar (20,79%).

Selanjutnya, dengan mencermatibesaran analisis rasio dana perim-bangan terhadap total pendapatan2012, dengan rasio perbandingansebesar 34,42% atau lebih rendah 9,69persen dari Tahun Anggaran 2011.

“Dapat diartikan kontribusi pen-dapatan transfer terhadap total pen-dapatan di Tahun Anggaran 2012semakin berkurang. Melihat kondisi inidapat disimpulkan proses kemandirian

daerah di Lampung berkembang baik,sehingga tingkat ketergantungan kepadapemerintah pusat berkurang,” ujarnya.

Ketua DPRD Lampung MarwanCik Hasan mengatakan, gubernur akandiminta menindaklanjuti laporan LHPBPKP maupun yang disampaikanlangsung BPK RI dalam waktu tigabulan.

“Jika tidak, mungkin juga tidakakan selesai, kita lihat saja progresnya,”kata Marwan. Nantinya bisa terjadiaudit berkelanjutan jika memangdiperlukan. (tim)

P


WARTA

etua Komisi V DPRD Lam-pung Yandri Nazir menga-takan, dari OTD yang diusul-kan Kementrian Agama Lam-

pung sebesar Rp3,2 juta, PemerintahProvinsi Lampung memberikan subsidisebesar Rp1.125.000 per jamaah haji.

“Rencana sebelumnya, subsidinyahanya Rp500 ribu per jamaah haji,”ujarnya seraya menjelaskan, kenaikansubsidi itu berasal dari subsitusi calonjamaah yang batal berangkat akibatpengurangan kuota jemaah haji. Sedangkabupaten/kota akan menambahkansebesar Rp750 ribu, sisanya ditanggungmasing-masing jamaah.

Kenaikan dana OTD, menurut dia,selain karena pemangkasan kuota, jugaakibat pemindahan bandara trasnsit dariBandara Soekarno-Hatta ke Bandara HalimPerdana Kesemua. Pemindahan ini secaraotomatis menambah biaya perjalanan.

Pada kesempatan sebelumnya,Ellya Muchtar, Asisten Bidang Kesejah-teraan Rakyat (Kesra) Pemprov Lampungmembenarkan adanya penambahanbiaya OTD. Perubahan transit jamaahhaji membuat biaya perjalanan harus

Dewan Setuju OTD JemaahHaji Rp3,2 Juta

DPRD Provinsi Lampungmenyetujui kenaikan ongkostransit daerah (OTD) jemaah

haji tahun 2013 menjadiRp3,2 juta per jamaah.

disesuaikan. “Itu sebabnya, OTDmengalami kenaikan pada tahun ini,”katanya sambil menyebutkan, sebelumada pemindahan transit, estimasi OTDberkisar Rp2 juta per jamaah.

Sementara itu, Kepala KantorWilayah KemenangLampungAbdurrahman Harun, membenarkanbesaran angka OTD sebesar Rp 3,2juta. “Bagiamana nilainya sampaisebesar itu, karena dua hal, terminaltransit bandara dipindahkan dandampak pemotongan kuota,” katanya.

Pihaknya hingga saat ini masihmenunggu persetujuan resmi dariDPRD. Diharapkan beban subsidi tidakhanya ditanggung Pemda Provinsi, tapijuga pemda kabupaten/kota. Sehinggabeban OTD yang ditanggung jamaahtidak terlalu berat.

Berlangsung AlotPembahasan OTD di tingkat

DPRD, berlangung cukup alot. Seti-daknya hal ini tergambar pada prosespembahasan yang cukup lama hampirsatu bulan lebih. Namun, menurutseorang anggota dewan, hal ini terkaitdengan masalah teknis. “Yang pastidraf tentang OTD sudah kitaselesaikan tepat waktu, jangandianggap kami sengaja mengulur-ulur,” katanya.

Soal beda pandangan pada saatrapat paripurna tentang jawabanGubernurLampung, yang sebagian ang-gota meminta dapat segera membahasOTD, sementara Badan Musyawarah(Bamus) DPRD menolak, tak perludibesar-besarkan. “Itu bagian de-mokrasi, toh kami bisa menyele-saikan,” kata Yandri.

Dalam sidang paripurna yangdipimpin politisi PDI PerjuanganNurhasanah, sempat menawarkan kepeserta soal pembahasan OTD. Namunpolitisi Golkar, Mega Putri Tarmizi(Bamus), menolak. Alasanya, Bamusmerasa dilangkahi. Harusnya masalahitu dibahas di tingkat Bamus terlebihdahulu.

Suasana-pun kembali memanasketika sejumlah anggota Dewanmenolak menunda pembahasan, me-ngingat waktu yang diberikan kepadadewan sudah cukup lama. Namun,akhirnya Pemimpin Sidang Nurhasanah

mengambil keputus-an untuk membahasOTD, dengan alasankondisi di lapangansudah sangat men-desak .

’’Sidang pari-purna memiliki ting-katan tertinggi dalamranah dewan. Kare-nanya, saya rasa tidakmasalah bila besaranOTD dapat kita bawake persidangan ini,”tegasnya. (tim)

KYandri Nazir


nggota Komisi V DPRDProvinsi Lampung TotoHerwantoko setuju denganrencana Pemprov menerbitkan

peraturan gubernur tentang KTR disejumlah tempat umum. Namun, lebihkuat dibuatkan perda.

“Lebih kuat dibuatkan perdakarena di dalamnya ada sanksi. Se-hingga tegas dan tidak boleh dilanggar.Lagipula kalau di provinsi sudah adaperdanya, nanti pemerintah kabupaten/kota juga akan mengikuti,” ujarnya,menangapi rencana Pemprov mener-bitkan Pergub KTR, Selasa (09/07/2013).

Peraturan tentang KTR ini bagus,tapi perlu diingat dalam pergub tersebutjuga jangan menghilangkan hak-hakperokok aktif. “Namanya merokok ituurusan pribadi, kita hanya mengatur dimana boleh merokok dan di mana yangdilarang. Kita juga harus memberikansolusi dengan menyediakan tempatkhusus untuk mereka,” katanya.

Diakui Toto, kesadaran hukummasyarakat Lampung masih kurang.Terkadang yang sudah jelas ada huk-umannya saja masih dilanggar. Artinyakalau pergub sifatnya hanya untuktempat-tempat umum tertentu di kawasanlingkungan kantor Pemprov Lampung.

Tapi kalau sudah melarang tempat-

WARTA

DPRD Setuju PergubKawasan Tanpa Rokok

Pemprov berencana menerbitkan Peratutan Gubernur tentangKawasan Tanpa Rokok (KTR) di sejumlah tempat umum. Namun,

akan lebih kuat dengan peraturan daerah.tempat umum lainnya, seperti supermar-ket, apotek, dan lainnya harus meng-gunakan perda. “Pergub ini bagus, tapiselanjutnya harus dikuatkan lagi denganperda. Kesadarakn hukum masyarakat kitamemang masih belum baik dan mengu-bahnya tidak gampang dan harus kitamulai dari sekarang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Asisten III SekprovLampung Elya Muchtar mengatakanPemprov segera membuat Pergubtentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaitindaklanjut PP No. 109/2012 tentangPengamanan Bahan yang MengandungZat Adiktif Berupa Produk Tembakaubagi Kesehatan.

“Targetnya akhir tahun ini per-gubnya jadi. Aturan tersebut untukmemberikan perlindungan terhadapmasyarakat dari bahaya asap rokokterhadap risiko beragam penyakit. Tapisaat ini pemprov baru dalam tahapsosialisasi bahaya rokok,” ujarnya.

Elya menjelaskan, dalam me-nyusun pergub tersebut pemprov akanmerekomendasikan tempat-tempat yangmenjadi kawasan bebas rokok. Untukmenyosialisasikan serta tertibnyaditerapkan pergub ini, pemprov me-minta peran aktif pegawai, pelajar,mahasiswa, hingga produsen rokok.

Sedangkan dari pemerintahan,

rencana untuk pelaksanaan kawasan bebasrokok ini akan melibatkan sejumlahSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)terkait. Di antaranya Bagian Hukum,Dinas Kesehatan, BPLHD, Diskoperindagserta forum kesehatan lainnya.

Saat ini, Elya mengaku penegasanKTR tersebut baru dilakukan secaraefektif oleh Pemkab Waykanan danpemkot Metro. Dan berdasarkan PPNo.109/2012, kawasan tanpa rokokminimal harus diterapkan di tujuhlokasi, antara lain di fasilitas pelayanankesehatan, tempat proses belajarmengajar, tempat anak bermain, tempatibadah, angkutan umum, tempat kerja,dan tempat umum serta tempat lain.

“Area tanpa rokok tersebut akandimulai dari kantor pemerintahan.Sebab saat ini kantor-kantor swastasudah bisa menerapkan kawasan bebasrokok, bahkan karyawannya dilarangmerokok di dalam ruangan kerja dansaat jam kerja,” imbuhnya.

Dengan adanya pergub ini setiappemda diharuskan menyediakan fasi-litas area merokok bagi masyarakat.Sebab, sudah seharusnya tidak ada lagitoleransi bagi perokok untuk bisamelakukan kebiasaannya itu di luarlingkungan pribadinya. (tim)

A

Toto Herwantoko


enanggapi hal ini, anggota Komisi V DPRDProvinsi Lampung Firman Yani mengatakanpraktek politisasi terhadap profesi guru sudahsejak lama, tetapi tidak ada yang berani

melapor, lantaran takut dikenakan sanksi mutasi atau punlengser jabatan.

“Ya, kita semua tahu setiap ada pemilihan kepaladaerah, posisi guru sering dijadikan alat kepentinganpolitik. Karena posisi guru sangat bagus, dia ada murid,apalagi kalau kepala sekolah. Kalau tidak menjalankanperintah atasan mereka takut dimutasi. Memangdilematis,” ujar Firman Yani, Kamis (11/07/2013).

Oleh sebab itu, Firman Yani setuju dengan PresidenSusilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam pertemuan denganguru nasional yang meminta kepada Menteri Pendidikan agarkewenangan guru dipindah ke tingkat nasional. Hal itu demimenjaga stabilitas pendidikan.

“Saya setuju kalau kewenangan penempatan gurudikembalikan ke pemerintah, sehingga tidak ada lagi pejabatdaerah yang sembarangan memindahkan atau memutasi guru.Karena posisi guru ini sangat rentan dengan politisasi.Makanya presiden minta kepada Kementerian Pendidikanagar kewenangan itu ditarik kembali, karena Presiden sudahtahu hal itu,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.

Politisasi profesi guru jelas sangat menggangu cita-citapendidikan. Karena guru tidak lagi merasa nyaman, dia tidakfokus pada kewajibannya mengajar dan mendidik, lantarantakut dipindahkan ataupun kehilangan jabatan.

“Jika wewenang memutasi guru di pusat, daerah tidaklagi bisa memutasi guru. Dengan demikian, tidak lagisembarangan main copot atau memindahkan seorang guru.Jangan jadikan guru korban kepentingan, karena sangatmenggangu pendidikan,” jelasnya.

Sementara pengamat politik Universitas Lampung (Unila)Robi Cahyadi mengatakan politisasi posisi guru jelas tidakdibenarkan dan jika terbukti akan dikenakan sanksi pidanasesuai yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentangPilkada.

“PNS, TNI dan Polri dilarang terlibat langsung dalampolitik praktis, apalagi menjadi tim sukses salah satu calon.Bisa dikenakan sanksi pidana,” ujar dosen Unila itu. (tim)

WARTA

Guru Jangan Dijadikan AlatPolitik Praktis

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), posisi gurusangat rentan dengan tindakan politisasi dan kerap kali jadimotor penggerak kepentingan politik. Hal itu terjadi lantaran

ada kekhawatiran seorang guru akan dimutasi jika tidak patuhkepada atasannya.

M

Firman Yani


Jelang Mudik, Jalan di BandarjayaBelum Dapat Perhatian

amun, penataan maupunupaya mempersiapkan arusmudik dan arus balik dijalan itu belum ada. Se-

hingga saat tinggi potensi kemacetanarus lalu lintas di lintas itu. Perbaikandi tempat itu hingga kini belumselesai dan di tempat itu juga terdapatpasar tumpah yang dikhawatirkanmakin memperparah terjadinyakemacetan lalu lintas.

Menurut Ketua Komisi IV DPRDLampung, Komang Koheri, di Ban-darlampung, Kamis (25/7/2013),pemerintah dan instansi terkait perlusegera mencarikan jalan keluarnyakarena saat arus mudik nanti jumlahkendaraan meningkat tajam.

Persoalan lainnya yang harus dituntaskan adalahpenempatan bus angkutan mudik. Bus harus ditempatkandi dua titik, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan danTerminal Induk Rajabasa, Bandarlampung. Pemerataanpenempatan angkutan ini diharapkan mengurangimasalah penumpukan penumpang di salah satu tempat.

Komisi IV DPRD Lampung telah meminta DinasPerhubungan menempatkan bus di Pelabuhan Bakau-heni, sehingga tak terjadi penumpukkan penumpang diTerminal Rajabasa.

Komang Koheri mengatakan, cara seperti itudiharapkan selain mengurangi penumpukkan di termi-nal Rajabasa, juga memberi kenyamanan penumpangyang hendak mudik. Penumpang pun bisa terangkutlangsung ke daerah tujuan masing masing tanpa harusmenumpuk di Terminal Rajabasa.

Program itu seharusnya jangan hanya dilakukanpada tahun ini saja, tapi setiap saat mudik dan arusbalik hari raya. Karena hal itu akan membantupenumpang menuju tujuan mereka ke daerah terpencilseperti Kabupaten Mesuji, katanya.

Selain mengurangi penumpukan penumpang, itudapat mengurangi tindak kriminal seperti pencopetanakibat ramainya penumpang yang datang.

Cara yang baru diterapkan pada tahun ini,

WARTA

Ruas jalan di depan Masjid Taqwa Bandarjaya, Lampung Tengah, yang setiap tahunmenimbulkan kemacetan lalu lintas, hingga kini belum ada perhatian. Padahal,

jumlah kendaraan roda dua dan empat yang melintas di daerah itu saat arus mudikmeningkat tajam.

diharapkan digunakan pada tahun-tahun berikutnya, karena dinilai efektifmengurai penumpang dan mem-percepat keberangkatan penumpang kedaerah tujuan.

Tiga Koridor AngkutanDinas Perhubungan (Dishub)

Lampung membuka tiga koridorangkutan terusan untuk mengantisipasilonjakan mudik lebaran pada H-5 danH-6 atau tanggal 3-4 Agustus 2013.Sebanyak 30 Angkutan Kota DalamProvinsi (AKDP) kelas pariwisatadipersiapkan mengantisipasi lonjakanmudik pada waktu bersamaan.

Kepala Dishub Lampung AlbarHasan Tanjung, melalui Kabid Per-

hubungan Darat Adi Sriyono, mengatakan, Kepala Dinasmenginstruksikan tim menganalisis dan mensinkronkanlonjakan mudik 2013 ini.

“Hasil analisis ada ‘space’ cuti panjang, mudikdiprediksi pada H-5 dan H-6 tanggal 3-4 Agustus. Sebagaiantisipasi, Organda dan ASDP telah menyetujuimengoperasikan 30 AKDP untuk membuka angkutanterusan ke daerah-daerah mudik dari Bakauheni,”katanya.

Tiga koridor tersebut ialah Koridor I Bakauheni-Lintas Timur (Bakauheni-Ketapang, Way Jepara,Sukadana, Menggala dan Unit II), Koridor II Bakauheni-Lintas Tengah (Bakauheni-Bandarjaya, Kotabumi, BukitKemuning, dan Baradatu), dan Koridor III Bakauheni-Lintas Barat Bauheni-Pesawaran, Pringsewu, kotaAgung).

Sedangkan Lampung Barat dan Krui telah disiapkanPO Krui Putra. Angkutan terusan ini dilakukan secaraisendental, saat hari-hari puncak dan melibatkan 30 buspariwisata berasal dari PO bus perusahaan.

Adi mengatakan, tarif yang berlaku adalah tarifongkos terusan. Untuk sosialisasi, Dishub akanmemberikan petunjuk berupa visual jurusan ini denganmenggunakan pengeras suara. Dan bus ini ‘stand by’mulai pukul 03.00-09.00 WIB. (tim)

N

Komang Koheri


WARTA

ampak kenaikan harga bahanbakar minyak (BBM) ber-subsidi, membuat harga sem-bako di berbagai daerah di

Lampung ikut melonjak tinggi. Bahkan,harga sebagian besar sembako sudahnaik saat harga BBM naik. Sampaisekarang menjelang puasa harga masihtetap naik juga,” ujar Donny Irawan,di ruangannya, Rabu (3 Juli 2013).

Menurut Anggota Komisi II DPRDLampung ini, kenaikan harga bahansembako sudah tidak wajar karenakenaikan tersebut mencapai 20 hingga30 persen dari masing-masing bahanpokok. Tentu hal ini sangat menyu-litkan masyarakat, terutama kalanganrakyat biasa.

Ini, kata Donny yang membuatmasyarakat mengeluh. Di tengah situasiyang serba sulit saat ini, masyarakatbanyak di hadapkan dengan berbagaipilihan susah, sementara pemerintahmengambil sikap yang cenderung tidakberpihak kepada kepentingan rakyat.

“Seharusnya pemerintah bisa lebihsigap dalam menyikapi kenaikan hargasembako, sebab ini menyangkut nasibmasyarakat banyak,” terangnya.

Donny mengaku sudah memintakepada dinas terkait agar turun langsung

Pasar Murah Tak Jadi SolusiDampak Kenaikan BBM

DPRD Provinsi Lampung menilai upaya pemerintah merespon kenaikan hargasembako dengan menggelar pasar murah, tidak menjadi solusi yang dapat

meringankan beban masyarakat. Karena pasar murah tidak dinikmatimasyarakat kelas bawah.

ke bawah untuk mendengarkan keluhanmasyarakat akibat kenaikan BBM.Langkah ini penting agar dinas terkaitmengetahui banyak persoalan danmasalah yang terjadi di bawah.

“Kalau saya tidak mungkin karenatidak pas. Pemerintah yang seharusnyaturun langsung ke masyarakat untukmelihat dampak kenaikan harga BBM.Boleh saja saya turun, tapi hanyadengarkan aspirasi masyarakat, bukanmeminta pedagang untuk menjual

tidak terlalu mahal,”jelasnya.

Politisi dari PANini juga mengatakan,seandainya diadakanpasar murah, hal itutidak efektif sebab yangmenggunakan kesem-patan ini biasanyagolongan menengah keatas.

“Lebih baik ditia-

dakan saja pasar murah karena masya-rakat kalangan menengah ke bawahtidak menikmati pasar murah,” kataDonny.

Ia menyarankan pemerintah pro-vinsi segera berkordinasi dengankabupaten/kota lainya, karena rata-ratayang mengalami kenaikan harga beradadi kabupaten/kota terutama yangterpencil.

Kader partai berlambang matahariini, meminta pemerintah mengecekpetani, pengepul, sampai ke penjualagar bisa mengetahui kendala dimanasumber masalahnya.

“Karena pengepul juga bisa mela-kukan penimbunan bahan pokok.Sesaat harga mulai naik dan barangmulai langka, di situlah pengepul barumengeluarkan barangnya,” ujarnya.

Donny juga mendesak pemerintahikut turun ke lapangan dalam penangan-an masalah ini, jangan sampai menim-bulkan masalah baru di masyarakat. (tim)

D


a, maunya pemprov ambilsikap segera minta pendapatBPK, bagaimana langkahselanjutnya. Bisa atau tidak

menggunakan pendahuluan anggarantersebut. Jangan berlarut-larut, karenadana tersebut juga kan untuk kepentingankegiatan tahapan pilgub,” ujar anggotaKomisi I Napiliyon Aswari, Senin (8/7).

Menurutnya, proses memintapenjelasan BPK RI itu, merupakanlangkah baik agar pada akhirnya nantitidak ada permasalahan, sebab me-ngingat kondisi keuangan pemprovyang sedang defisit. “Ya konsultasi itubukan hanya senilai pengajuan KPURp4 miliar itu, setidaknya kan pemprovada dana bantuan dari pusat, mungkinjuga mempertanyakan itu, apakah bisadigunakan atau bagaimana dengansistem pendahuluan anggaran. Mungkinmeminta petunjuk dengan BPK itusecara keseluruhan apakah dana pilgubitu bisa dengan pendahuluan anggaran,”jelas politisi Hanura itu.

Dikatakan dia, secara struktural,tidak mungkin pemprov mengalamidefisit yang sedemikian rupa, masih adadana bantuan dari pusat yang diberikanke-daerah-daerah. “Akan tetapi, nantisetelah ada persetujuan pendahuluanangaran, tetap saja nanti ada perse-tujuan dari DPRD. Dan saya rasameminta petunjuk BPK ini adalahlangkah tepat, gubernur pun tidak mauada salah dan kena sanksi dan melanggaraturan. Maka dari itu kami mintapemprov segera mungkin memintapetunjuk dari BPK itu jangan sampaiberlarut-larut, agar kami segera mem-bahasnya,” ungkapnya.

Nah, jika dana pilgub akan masukpada APBDP, pihak pemprov diharap-kan segera mungkin untuk mengaju-kannya. Sebab pembahasan APBDPdimungkinkan September, artinyatahapan pilgub bisa muindur dan jika

AKTUALITA

Komisi I Desak PemprovKoordinasi dengan BPK

Komisi I DPRD Provinsi Lampung, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuksegera menyelesaikan koordinasi dengan Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI Perwakilan

Lampung, dalam meminta petunjuk soal pendahuluan anggaran pilgub.

dari sekarang sudah bisa masuk, makaakan dipercepat pembahasannya.

“Kalau masuk APBDP segeraajukan, memang kondisi keuangandefisit, makanya minta petunjuk BPK,akan tetapi tetap ada persetujuanDPRD, walau pun dengan metodependahuluan anggaran,” tandasnya.

Disisi lain, pengamat politik Uni-versitas Lampung (Unila), Budi Harjomengatakan bahwa masalah danapilgub ini adalah intinya komitmenantara pemprov dan DPRD, mau tidakmembahasnya. Karena walau punsudah ada perkataan mau mengang-garkannya, akan tetapi realisasinyamana dan kapan.

“Sepele sebenarnya, alasan defisititu lumrah. Dan saya pikir masih banyakjalan lain seperti penggelontoran danadari pusat, kan bisa digunakan denganpendahuluan, asalkan semuanya komit-men. Karena dari awal hanya wacana,jika mau ditaruh di APBDP, segeradiajukan dan dibahas, agar tidakberlarut-larut,” jelasnya.

Lalu, jika pihak pemprov tidakmau mengangarkan dana pilgub,

dengan alasan defisit, apakah ada sanksibagi Gubernur? “Saya pikir, masalahsanksi pada undang-undang pemilu ituadalah tindak pidana ringan (Tipiring),sehingga sanksi hukumnya tidak jelasdan tidak ada ketegasan, tidak ada diUU tersebut menyatakan exsperatif,hanya saja, pemerintah bisa menundapenggelontoran dana atau pun mengu-rangi jatah dana dari pusat,” bebernya.

Nah, disini juga, peran pemerintahpusat dalam hal ini Departemen DalamNegeri (Depdagri) memiliki peranmendesak pemprov Lampung, untukmenganggarkan dana pilgub, karenapilgub itu merupakan hajat bangsa.

“Depdagri sebenarnya punyakewenangan menegor dan mendesakpemprov untuk memasukkan segeradana pilgub. Semestinya pusat bukanhanya melaytangkan surat untukmengangarkan dana pilgub, akan tetapipenegasan agar segera dibahas, agarpesta demokrasi bangsa itu teaksanadengan baik, dan pusat pun harunyamewarning pemprov, dan juga mem-berikan solusi bagaimana jalan terbaik-nya,” ujarnya. (tim)

“Y


a mau bagaimana lagi.Hasil rapat dengan Dis-penda dan Biro Keuangansampai hari ini pun Pem-

prov belum memiliki langkah kongkrituntuk mengatasi defisit anggaran yangdialami. Jadi defisit Rp600 miliar lebihitu, sampai saat ini belum ada solusi.Padahal sebelumnya kita sudah usulkanlangkah efisiensi anggran. Namunsampai sekarang masih belum adalangkah pemangkasan, sehingga kondisikeuangan masih kekurangan dana,”jelas Ketua Komisi III DPRD ProvinsiLampung, Ahmad Bastari, usai hearingdengan Dispenda dan Biro Keuangan,kemarin, Kamis (11/7).

Menurutnya, defisit anggaran yangdialami pemprov yang mencapaiRp600 miliar lebih itu, termasuk didalammnya anggaran pilgub. Olehsebab itu, Komisi III DPRD Lampungmerekomendasikan revisi pemangkasananggaran setiap SKPD TA 2013.

Langkah itu guna menutupi defisitanggaran. “Hasil rapat kita hari ini ternyataPemprov belum memiliki langkah konkretuntuk mengatasi kekurangan dana sebesarRp600 miliar. Jadi kita rekomendasikanagar ada revisi anggaran di setiap SKPD,”ujar Ahmad Bastari.

Oleh sebab itu, terus Politisi PANitu, persoalan ini tidak bisa dibiarkanberlarut-larut. Defisit anggran ini dirasasudah sejak bulan Maret dan harusnyasudah bisa diatasi. Namun sampai saatini belum ada langkah, dan ini harusada revisi APBD 2013 dan semua dinasdan badan harus bertanggungjawab danmau menerima konsekwensi pe-mangkasan anggaran.

“Konsekwensinya adalah ada pro-gram daerah yang tertunda. Namuntidak tahu juga kalau pak gubernur adasolusi lain untuk sumber dana pigubini, karena yang paling mendesakadalah untuk pilgub, namun sampairapat tadi belum ada sumber untuk

AKTUALITA

Pemprov Belum Ada Solusi Dana PilgubPemerintah Provinsi Lampung belum juga ada solusi untuk dana pemilihan gubernur.

Meski sebelumnya, DPRD setempat sudah mendesak Biro Keuangan dan DinasPendapatan Daerah (Dispenda) agar melakukan penghematan dan pengurangananggaran di setiap satker untuk menutupi defisit dan penanggulangan dana pilgub.

pilgub,” jelasnya.Ada solusi,

katanya, denganpinjaman ke BankLampug. Tetapiharus melihat ma-sa jabatan kepaladaerahnya. KarenaJuni 2014 Guber-nur sudah habismasa jabatannya,maka mereka ber-hati-hati tidak mausalah langkah. Dansaya rasa sulitkarena mereka jugapastinya meminta pendapat denganBank Indonesia (BI).

Kemudian, langkah kedua adalahpemangkasan anggran di setiap satuankerja. Pemotongan akan disesuaikandengan kebutuhan untuk menutupidefisit. “Revisi dan pemangkasananggaran setiap SKPD, besarnnyadisesuaikan dengan kebutuhan. Kon-sekuensinya adalah ada program daerahyang tidak bisa dilaksanakan, ya mautidak mau,” tandasnya.

Anggota Fraksi PPP DPRD Lam-pung, Munzir mengatakan, masih adacelah agar anggaran pilgub masukdalam APBD-P 2013. “Masih adasolusinya, tapi apakah eksekutifnyamau? Seperti efisiensi belanja tidaklangsung dan efisiensi belanja langsungsatuan tenaga kerja,” kata Munzir.

Menurutnya, ada SKPD yangmemiliki anggaran besar dan dapatditekan penggunaannya guna menutupipotensi defisit. Seperti di Dinas BinaMarga, Dinas Pendidikan, DinasKesehatan, Dinas Permukiman danPengairan, serta Biro Aset.

“Semuanya itu adalah SKPD yangmata anggarannya besar. Tinggal apakahmereka mau mengefesiensikan anggaranguna menutupi potensi defisit danalokasi dana pilgub?” katanya.

Sementara, Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) ProvinsiLampung,membantah jika dikatakan defisit.Pasalnya penghitungan pendapatan itudi akhir tahun. “Kan masih berjalansekarang ini, sekarang saja baru masuktriwulan kedua, belum bisa dikatakandefisit. Nanti kalau sudah 31 Desemberbaru ada hasil, semua sudah adapenghitungannya,” jelas SekretarisDispenda Provinsi Lampung, WanRuslan, usai hearing dengan Komisi III.

Lalu, bagaimana dengan wacanapilgub yang akan menggunakan danadari penjualan aset Waydadi? “UntukWaydadi itu tergantung DPRD. Danapilgub saya tidak berhak bicara, karenakewenangan ada di Kepala Dinas, sayahanya mewakili dia. Nah, untukmenutupi semua itu, kami masihmengusahakan akan pendapatan lain,kita akan lihat dulu. Hasil rapat, kitaakan hitung kembali. Solusi anggaranpilgub masih akan dicoba carikansolusinya,” terangnya.

Nah, Sementara kita ketahui kondisikeuangan pemprov defisit, bagaimanamengatasi itu? “Kita tidak bicara defisit.Sekali lagi, karena penghitungan itu adadi akhir tahun, perjalanan masih panjang,maaf saya tidak bisa bicara banyak,”pungkasnya. (tim)

“Y


AKTUALITA

eskipun pihak pemerintahprovinsi (pemprov) Lampungmenyatakan defisit keuangan,namun signal untuk pem-

bahasan dana pilgub sudah ada di DPRDsetempat. Dan Ketua Komisi III DPRDProvinsi Lampung, Ahmad Bastari menga-ku pihaknya siap membahas dana pilgubtersebut.

“Ya kan pak Gubernur (Sjachroedin),sudah oke kan. Dan saya pikir tidak adamasalah, kita siap membahasanya,walaupun defisit itu kan penghitunganuntuk belanja tahun berikutnya, tentunyamasih ada dong dana saving pemprovyang masih bisa dialihkan untuk me-nanggulangi dana pilgub tersebut,” jelasAhmad Bastari, kemarin, Kamis (4/7).

Namun demikian, terus Politisi PartaiAmanat Nasional (PAN) ini, pihaknyamasih menunggu pengajuan dari pem-prov. “Ya kita tunggu saja pengajuan daripemprov, pokoknya pada prinsipnya kami

Komisi III Siap Membahas Dana Pilgubsiap membahasnya, kami optimis masihbisa dan saya rasa bukan hanya pengajuanuntuk dana verifikasi faktual senilai Rp4miliar itu, namun semua,” tandasnya.

Lalu, apakah pengajuan dana senilaiRp4 miliar yang diajukan pihak KPU itutidak bisa didahulukan atau dengan sistempendahuluan anggaran, mengingat waktuyang sangat mendesak? “Semua itu kanada mekanismenya, walau pun men-dahului anggaran harus ada pelaporannantinya ke DPRD. Dan saya pikir bisasaja asal ada persetujuan dari BPK danhal itu boleh saja, dan saya rasa pemprovpun tidak masalah,” ungkapnya.

Nah, jika pihak pemprov tidakmenyetujui pendahuluan anggarantersebut bagaimana? “Saya rasa bisa lah,karena kan itu tidak semua. Kan yangdiminta juga hanya Rp4 miliar, pastiadalah dananya,” jelasnya.

Disisi lain, Ketua Komisi I DPRDsetempat Ismet Roni mengatakan jika

anitia Khusus (Pansus) Pelepasan Aset TanahWaydadi tidak mau dikambing-hitamkan denganpersoalan dana pemilihan gubernur, lantaranpenjualan aset Waydadi belum terealisasi. Pasalnya,

jika lahan Waydadi terjual dan dananya digunakan untukpilgub, justru dikhawatirkan masuk tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan anggota Pansus Pelepasan AsetWaydadi DPRD Provinsi Lampung, M. Ari Wibowo,Rabu (3/7). “Kan saya sudah pernah bicara. Sejak awaljuga sudah saya bilang terbuka. Saya pribadi enggak maudisalahkan, pilgub gagal gara-gara Waydadi. Kalau punjadi dijual, tidak mungkin juga setahun bisa selesaipembayarannya, karena itu banyak sekali,” jelasnya.

Kondisi pansus saat ini, lanjut politisi PKS itu,masih saling tunggu dengan pansus Pemprov. Sebab,pansus masih perlu banyak data, seperti by name danby adress. Tetapi hal itu belum juga disampaikan pihakpemprov, dengan alasan belum adanya perda Waydadi.

Kondisi itu menjadi dilema dan mengesankan pansusdiendapkan sehingga sulit untuk menindaklanjuti. “Sayaberkeyakinan, jika sampai jadi dijual pun tenggang waktu10 tahun pun tidak selesai pembayarannya. Kenapa? Karenamasyarakat di sana banyak yang tidak mau bayar. Masalahnya,mereka mendapatkan tanah rumah mereka itu, kebanyakandengan membeli. Nah, sekarang kita suruh mereka bayarlagi, maka ini juga yang menjadi masalah,” tuturnya.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung ini

Pilgub Tak Mungkin Gunakan Dana Waydadi

pengajuan dana pilgub yang diajukanpihak KPU itu memang perlu persetujuanBPK RI, sebab dikhawatirkan ada kesa-lahan dikemudian hari. “Ya saya sihbelum faham betul masalahnya sepertiapa karena kita belum mendengar lang-sung, soal pengajuan Rp4 miliar oleh KPUitu sah-sah saja dan memang harus adapersetujuan dulu dari BPK RI, karena akanmenggunakan pendahuluan anggaran,”jelasnya.

Nah, soal pembahasan anggaranpilgub, pada dasarnya DPRD setujunamun mekanismenya harus jelas. “Ya kitalihat nantilah, bagaimana prosesnya,memang sih pak gubernur sudah tidakada masalah, tetapi keuangan kita inisekarang bagaimana, kita pelajari dulumau menggunakan dana dari mana, kalaupun pendahuluan anggaran, dana manayang akan dipangkas semua harus jelas,jangan nanti pada akhirnya ada masalah,”pungkasnya. (tim)

mengatakan, jika sampai aset Waydadi terjual, banyakresiko yang akan dihadapi, terutama anggota pansus.Saat pihaknya berkonsultasi dengan Kementrian DalamNegeri, juga disarankan untuk berhati-hati karenamengandung resiko memperkaya orang lain.

Bahkan, pihak Mendagri menyarakan agar aset itutidak dilepas, cukup ditingkatkan saja menjadi Hak GunaBangunan (HGB). “Saya pribadi takutlah, kalaumenyentuh ranah tipokor seperti itu. Kita menikmatienggak, tau-tau nanti setelah ketok palu, kita dipenjara,siapa yang mau! Kondisinya saat ini, kami minta berkaske pansus pemprov, belum bisa dipenuhi karena belumada perda. Kami pun tidak bisa bekerja jika belum adadata-data, jadi saling tunggu,” tandasnya.

Oleh karena itu, kata Ari Wibowo, pihaknyamemberikan jalan tengah dan menghimbau kepadapemprov agar koordinasi dengan masyarakat Waydadidan aset tersebut ditingkatkan statusnya menjadi HGB.“Kalau HGB, pihak BPN pun merespon dan mereka maumengukur dan memberikan estimasi pembiayaannya.Tidak mungkin langsung jadi sertifikat,” ujarnya.

Karena itu, dengan tegas Ari Wibowo mengatakan,tidak mungkin hasil penjualan aset Waydadi digunakanuntuk menalangi dana pilgub. Itu hanya akal-akalansaja,” ujarnya, seraya memperkirakan harga lahan diWaydadi, sesuai NJOP sekitar Rp200 ribu sampai Rp25ribu per meter. (tim)

M

P


WARTA

enurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS) itu, dalam diskusi tentang transparansianggaran di Lampung yang digelar AliansiJurnalis Independen (AJI) Bandarlampung,

Sabtu (20/07/2013), Provinsi Lampung semestinyamendapatkan penambahan pendapatan asli daerah (PAD)dari sektor pajak kendaraan bermotor termasuk bea baliknama, dengan mengoptimalkan pajak dari para pemilikdan pengguna kendaraan bermotor di daerah ini.

Hantoni membandingkan dengan perolehan pajakkendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat denganjumlah penduduk lebih kecil dari Provinsi Lampung.Pendapatan Sumbar justru lebih besar dari perolehanpajak serupa dibandingkan dengan Lampung yangpenduduknya lebih banyak, yaitu sekitar 9,3 juta jiwa.

Menurut Hantoni, seharusnya Dinas PendapatanDaerah Lampung memiliki data yang valid tentangjumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun rodaempat, yang sesuai dengan aturan harus membayar pajakatau melakukan balik nama kendaraan, untuk menambahpendapatan asli daerah ini.

“Namun selama ini DPRD Lampung belummenerima data yang pasti jumlah kendaraan bermotor

Dispenda Diminta TransparanSoal Pajak

Wakil Ketua DPRD Provinsi LampungHantoni Hasan meminta Dinas Pendapatan

Daerah (Dispenda) melaksanakantransparansi dalam pengelolaan pajakdaerah, termasuk pengelolaan pajakkendaraan bermotor yang potensinya

belum tergarap secara optimal.

yang seharusnya membayar pajak di daerah ini. Padahalitu merupakan potensi pajak yang sangat besar,” kataHantoni pula.

Menurutnya, data jumlah kepemilikan danpenggunaan kendaraan motor yang disampaikan dinasterkait itu hingga saat ini dinilai masih belummenggambarkan kondisi yang sebenarnya, apalagi denganmelihat asumsi kepemilikan dan penggunaan kendaraanbermotor berdasarkan jumlah penduduk di daerah ini.

“Potensi pajak kendaraan bermotor itu diperkirakanbisa mencapai sedikitnya Rp1 triliun. Bayangkan, jikapotensi pajak itu bisa diperoleh dengan didukung dengandata yang tepat, maka provinsi ini akan mendapatkantambahan PAD cukup besar hanya dari pajak kendaraanbermotor saja,” kata dia.

Hantoni menyatakan, dengan potensi pajak yangdigarap secara optimal di daerah ini, dimungkinkanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Lampung dapat meningkat menjadi beberapa triliun ru-piah dari sebelumnya.

Dia menyebutkan, data yang diperoleh DPRDLampung tentang kepemilikan dan penggunaankendaraan bermotor di daerah ini, tidak sama antaraDinas Pendapatan Daerah Lampung dengan pihakkepolisian di sini.

Karena itu, dia berharap Dispenda dapatberkoordinasi dengan Polda Lampung untuk memastikandata kendaraan bermotor secara tepat, sehingga potensipajak yang bisa diperoleh menjadi optimal. (tim)

M

Hantoni Hasan

Dengan potensi pajakyang digarap secaraoptimal di daerah ini,dimungkinkanAnggaranPendapatan danBelanja Daerah(APBD) Lampungdapat meningkatmenjadi beberapatriliun rupiah darisebelumnya.


WARTA

i Lampung masih sangatkurang perhatian dari pe-merintah untuk para petanikita. Ini bisa dilihat, de-

ngan minimnya berbagai fasilitasmaupun prasarana yang dimilikikalangan petani,” ujar Donny Irawan,Anggota Komisi II DPRD ProvinsiLampung, di rungan kerjanya, 2 Juli2013.

Menurut Donni Irawan, denganadanya peringatan Hari Krida Perta-nian (HKP) ke 41 tahun 2013,seharusnya pemerintah lebihmengoptimalkan sektor pertaniankarena dapat dilihat dengan jelaskalau bidang pertanian merupakanpenunjang ekonomi nasional.

Salah satu yang disebutkanDonni ialah persedian pupuk bagipara petani yang terkadang habis saat diperlukan. Kondisiini jelas sangat menyulitkan petani. Seharusnya, katadia, di tengah petani sedang membutuhkan pupuk danprasarana, pemerintah harus sigap dalam pemenuhan.

“Kalau para petani butuh pupuk tidak ada, tetapikalau petani lagi tidak butuh pupuk tersedia sangatbanyak. Itukan mubazir,” ujar Donny.

Politisi dari Partai Amanat Nasional ini menga-takan, melihat kondisi ini seharusnya Pemrov bisa lebihjeli terhadap apa yang dirasakan petani. Karena itu,Pemrov bisa langsung turun ke bawah untuk mengecekkebenaran itu semua.

“ Kita lihat masyarakat dengan pemerintah jarangduduk bareng untuk mengatasi keluhan ini. Sejauh inihanya dengan melakukan aksi demon baru pemerintahmendengar aspirasi ini. Coba sekali-kali duduk bersamamenyelesaikan persoalan ini apa yang mereka rasakan.Apa yang mereka keluhkan baru bisa ketahuan semuasetelah ada duduk bersama,” sindir Donni.

Ditegaskan lagi, saat ini kemampuan petani sudahtidak diragukan dari mulai tanam, sampai panen mereka(petani) lebih mengerti tetapi mengenai soal mengatasikekurangan air, jalan menuju ke lokasi harus ada agarpengendara seperti mobil dan motor pengangkut hasil

Dewan Minta PemprovPerhatikan Pertanian

DPRD Provinsi Lampung mengaku kecewa dengan pemerintah daerah karenakurang memperhatikan pertanian. Hal ini terlihat dari masih minimnya sarana dan

prasana pertanian yang disediakan Pemerintah Provinsi Lampung.

panen bisa langsung didistribusikan.Bahkan sejauh ini lanjutnya,

pemerintah juga kurang gereget mela-kukan pembinaan dan memahami nasibpara petani. Dengan adanya wakilrakyat yang duduk di DPRD Lampungberarti mereka bisa mengadukannasibnya kepada anggota dewan.

Donni mengharapkan pemerin-tah mengeksploitasi petani secarapositif agar lebih bergairah dalammelakukan kegiatan pertanian. “ Kitajuga terus menyuarakan agar petanitidak kesusahan dan sulit menda-patkan apa yang menjadi kebutuhanmereka,” bebernya.

Peringatan Hari Krida Pertanianke-41 di Provinsi Lampung dilaksa-nakan pada 2 Juli 2013. Peringatanini bertema: “Dengan Semangat Hari

Krida Pertanian Kita Tingkatkan Komitmen UntukMelindungi dan Memberdayakan Petani”.

Upacara dilaksanakan di Lapangan Korpri diikutioleh aparatur seluruh instansi pemerintah di ProvinsiLampung beserta SKPD/instansi pertanian di daerah ini.Hari Krida Pertanian senantiasa diperingati oleh masyarakatpertanian, yaitu para petani-nelayan, pegawai, danpengusaha yang bergerak di sektor pertanian.

Penetapan tanggal 21 Juni sebagai Hari KridaPertanian didasarkan atas pertimbangan bahwa padatanggal tersebut ditinjau dari segi astronomis, matahariyang memberikan tenaga kehidupan bagi tumbuhan,hewan, dan manusia, berada pada garis balik utara (23,5derajat Lintang Utara). Di mana pada saat itu terjadipergantian iklim yang seirama dengan perubahan-perubahan usaha kegiatan pertanian.

Hari Krida Pertanian pada hakekatnya merupakanhari bersyukur, hari berbangga hati, sekaligus hari mawasdiri, serta hari darma bhakti (melalui kegiatan-kegiatanyang dapat meringankan beban orang yang tengahmenderita atau memerlukan bantuan). Setiap tahundiperingati oleh segenap masyarakat pertanian yakni parapetani-nelayan, pegawai dan pengusaha yang bergerak disektor pertanian. Selamat Hari Krida Pertanian Ke-41. (tim)

D“

Donni Irawan


LAPORAN UTAMA

Disampaikan pada Sidang Paripurna DPRDProvinsi Lampung, Selasa, 23 Juli 2013

Melalui berbagai masukan, saran, ide, dan gagasan yangdituangkan dalam pokok-pokok analisa, evaluasi danrekomendasi, kita laksanakan perbaikan dalam penatausahaansistem keuangan Daerah Provinsi Lampung secara terintegrasi.Sehingga status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unquali-fied opinion) dapat dipertahankan pada tahun-tahunmendatang.

Memenuhi amanat peraturan perundangan yang berlaku,DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat Badan MusyawarahDPRD pada 18 Juni 2013. Disusul Rapat Paripurna pada 25Juni 2013 untuk membentuk Pansus Pembahasan LHP BPKRI atas LKPD Provinsi Lampung TA. 2012; LaporanPertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran DanaBantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Lampung yangBersumber dari APBD TA. 2012; dan Penyelesaian KerugianDaerah Pemerintah Provinsi Lampung Per 15 Maret 2013

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung No.17/DPRD.LPG/12.01/2013, pansus yang memiliki masa kerjamulai 25 Juni s.d. 11 Juli 2013, ini diketuai Hi. Imer Darius,

Laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampungtentang

••••• Pembahasan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2012;

••••• Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik Provinsi Lampung Tahun 2012;

••••• Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Per 15 Maret 2013

SE., wakil ketua Drs. Hi. Indra Bangsawan, MM., sekretarisIr. Hj. Nurhasanah, MM., dengan 12 anggota: Hi. TotoHerwantoko, Ir. Hi. Yandri Nazir, MM, Sahzan Syafri, SH,MH., Hi. Ismet Roni, SH., Hj. Mega Putri Tarmizi, SE, MM.,Hi. Agus Kurniawan, ST., Yusuf Wibisono, S.Ag., Hi. M.Ari Wibowo, Lc., Elly Wahyuni, SE, MM., Drs. M. Effendi,Hj. Wardiyati, Hi. Misri Jaya Latif, SE.(26 s.d 28 Juni 2013);

Selanjutnya, Pansus melakukan antara lain: Pendalamanmateri LHP BPK, menyamakan persepsi, rapat konsultasidengan BPK Lampung, dengar pendapat dengan jajaranpimpinan SKPD, Sekda Lampung selaku ketua Tim AnggaraPemda, Majelis Pertimbangan TP-TGR, kemudian perumusandan penyampaian laporan kinerja Pansus kepada Pimpinandan ketua-ketua Fraksi DPRD.

Deskripsi, Analisa, dan EvaluasiPembenahan tatalaksana dan penatausahaan sistem

keuangan daerah Provinsi Lampung TA. 2012, secara umummengalami kemajuan sehingga mendukung upaya penangananpermasalahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.Berkaitan dengan itu, beberapa temuan dalam LHP BPK–RIatas LKPD Provinsi Lampung Tahun 2012 perlu ditindaklanjuti.


LAPORAN UTAMA

1. Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pemerintah ProvinsiLampungPengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen vi-

tal dalam realisasi APBD, yang menggambarkan kapasitaskelembagaan dalam manajemen pembiayaan penye-lenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untukini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:a. Dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya,

pendapatan daerah pada TA. 2012 yang terdiri dariPAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yangSah, meningkat dari Rp. 2.508.733.533.309,29 (2011)menjadi Rp. 3.721.020.415.490,00 (2012) ataumencapai 93,02 % dari rencana anggaran sebesar Rp.4.000.306.794.341,68. Kondisi tersebut, secara umumditunjang komponen Pendapatan Transfer yang mencapaiRp. 1.280.851.521.963,00 atau 100,67 % dari rencanaanggaran.Hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderunganmelemahnya pencapaian pendapatan komponen PAD:Pendapatan Pajak Daerah (97,73 %), Pendapatan HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (1,35%), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah(55,66 %), serta over ekspektasi unsur-unsur pendapatandari komponen Pendapatan Transfer dan komonen Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak(96,22 %), Pendapatan Hibah (33,37 %), dan DanaPenyesuaian Otonomi Khusus (95,62 %).

b. Peningkatan Pendapatan Daerah TA. 2012 diiringidengan peningkatan Belanja Daerah, yaitu Rp.3.363.892.812.536,15 dibandingkan TA. 2011 sebesarRp. 2.159.104.269.385,00Hal yang perlu diperhatikan adalah dominasi rasioBelanja Operasi sebesar Rp. 2.510.329.830.046,15(74,63 %) dibandingkan Belanja Modal sebesar Rp.831.950.659.490,00 (24,71 %) dan Belanja Tak Terdugasebesar Rp. 21.612.323.000,00 (0,62 %), serta defisitanggaran yang mencapai Rp. 114.975.936.329,31sehingga melampaui pentingnya proporsionalitaskomposisi anggaran dalam implementasi manajemenkeuangan daerah.Berikutnya, realisasi Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/

Kota hanya mencapai 90,17 % atau sebesar Rp.

290.340.587.523,75 per 31 Desember 2013. Yang perludiperhatikan: a. Besaran nilai belanja tidak langsung di dalamstruktur anggaran, belum diiringi dengan peningkatan kualitaspembangunan dan optimalisasi layanan kepada masyarakat;b. Penatausahaan sistem pengelolaan belanja daerah, agarsenantiasa memperhatikan prinsip cermat, efisien, tertib sertadisiplin (best practise); c. Proporsi dan struktur anggaran,agar senantiasa berorientasi kepada perkuatan implementasifungsi ekonomi pemerintahan, yaitu upaya optimalisasi fungsipelayanan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosialekonomi masyarakat secara luas.

2. Sistem Pengendalian Internal1). Prosedur pencairan atau pemindahbukuan kas daerah

dari rekening kas umum daerah kepada bendahara pengeluarandan pihak ketiga tidak efisien yang mengakibatkan peluangpenyalahgunaan dalam pencairan kas daerah, sebagaimanatemuan bahwa: a. Prosedur pencairan dana dari BUD terlalupanjang sehingga mengakibatkan in-efisiensi; dan b.Pelemahan fungsi SP2D, karena tidak lagi menjadi satu-satunya alat perintah pemindahbukuan dari RKUD kepadapara pihak selaku penerima pembayaran.

Kondisi tersebut disebabkan: Sekretaris Daerah kurangmelakukan pengawasan Pos pencairan SP2D; dan Kepala BiroKeuangan Setda Prov. Lampung dalam merancang Pos yangditetapkan oleh Gubernur, tidak memperhatikan efisiensiprosedur pencairan SP2D.

2). BUD belum menerapkan strategi manajemen kas,sehingga mengakibatkan sisa kas daerah sebesar Rp.14.762.911.209,52 tidak memungkinkan bagi PemprovLampung menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihakketiga atas penyelesaian pekerjaan fisik, serta belanja bagihasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota per 31 Desember2012 sebesar Rp. 290.340.587.523,75 yang telah diterimakas daerah namun kemudian dianggarkan dan direalisasikanuntuk belanja daerah; terkait dengan temuan bahwa: a.Terdapat 16 (enam belas) SPM senilai Rp. 23.534.545.800pada Dinas Pengairan dan Pemukiman yang belum diterbitkanSP2D; dan b. Terdapat 8 (delapan) SPM senilai Rp.29.624.000.350 pada Dinas Bina Marga yang belumditerbitkan SP2D.

Kondisi tersebut disebabkan: Sekretaris Daerah kurangmelakukan pengawasan terhadap manajemen kas; Kepala BiroKeuangan Setda Prov. Lampung selaku BUD tidak menerapkanmanajemen kas; dan Kepala Bagian Anggaran pada BiroKeuangan Setda Prov. Lampung lalai menerapkan strategimanajemen kas.

3). Aplikasi penerbitan SP2D pada BUD kurang andal,sehingga mengakibatkan peluang terjadinya penyalahgunaankas; terkait dengan temuan bahwa: a. Aplikasi SIPKD belummengakomodir penomoran secara pre-numbered; dan b.Rancangan SP2D telah dicetak sebelum diverifikasi olehKepala Perbendaharaan selaku kuasa BUD.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Biro Keuangankurang melakukan pengawasan terhadap aplikasi pembuatan


LAPORAN UTAMA

SP2D dan belum mengusulkan perbaikan aplikasi kepadagubernur; dan Kepala Bagian Perbendaharaan Biro KeuanganSetda Prov. Lampung lalai menerbitkan SP2D secara akurat.

4). Pengelolaan kas di Bendahara Pengeluarandilaksanakan oleh PPTK, yang mengakibatkan peluangpenyalahgunaan kas di Dinas Pendidikan serta Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan, terkait temuan bahwa: a.Dana yang diberikan oleh bendahara pengeluaran digunakandan dikelola oleh PPTK untuk keperluan masing-masingkegiatan tanpa pengendalian; b. Bendahara pengeluaran danbendahara pembantu hanya sebagai pembuat SPP dan SPM,untuk selanjutnya menyalurkan uang yang diterima dari kasdaerah kepada masing-masing PPTK.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Dinas Pendidikanserta Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganganlalai dalam membina dan mengawasi tugas-tugas PPTKsebagai pengendali teknis kegiatan; dan Bendaharapengeluaran dan PPTK tidak memahami tugas pokok danfungsi masing-masing sebagaimana peraturan pengelolaankeuangan daerah.

5). Penerbitan surat ketetapan pajak daerah kendaraanbermotor tanpa oficial assessment, yang mengakibatkanlaporan mengenai piutang pajak daerah menjadi tidak handal;terkait dengan temuan bahwa: a. Penetapan pajak terhitungdilakukan setelah wajib pajak melakukan pendaftaran dikantor Samsat; b. Aplikasi pengelolaan PKB dan BBNKBbelum dapat menyajikan informasi atas laporan keuanganyang lebih handal; dan c. Perbedaan penafsiran piutang pajakpada aplikasi pengelolaan PKB/BBNKB;

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Biro Keuangan SetdaProv. Lampung dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah kurangberkoordinasi dalam menyajikan data piutang pajak; KepalaDinas Pendapatan Daerah kurang melakukan pengawasandalam pengelolaan tunggakan pajak daerah, dan belummengusulkan penyempurnaan mekanisme pengakuan piutangdalam sistem aplikasi; dan Kurangnya cermatnya KepalaBidang Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah dalammengelola tunggakan PKB dan BBNKB.

6). Penatausahaan persediaan belum tertib, mengaki-batkan potensi penyalahgunaan persediaan, terkait dengantemuan bahwa: a. Terdapat kekurangan fisik persediaan padaDinas Pendapatan Daerah sebesar Rp. 208.753.600 tidakdapat dijelaskan; b. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan danHoltikultura tidak dapat menjelaskan perbedaan volumepersediaan laporan persediaan dengan hasil pemeriksaanberdasarkan stock opname; dan c. Badan PengelolaLingkungan Hidup Daerah; Dinas Humas dan Kominfo; DinasKelautan dan Perikanan; serta Dinas Pengairan danPemukiman tidak melaksanakan penatausahaan persediaanberupa pencatatan buku persediaan dan kartu barang habispakai.

Kondisi tersebut disebabkan: Para Kepala SKPD kurangmelakukan pengawasan pengelolaan persediaan; danPenyimpan barang pada tiap-tiap SKPD lalai mencatat

persediaan dalam buku barang inventaris, buku barang habispakai, buku hasil pengadaan, kartu barang, dan kartupersediaan barang.

7). Aplikasi sistem informasi Samsat pengelolaan PKBdan BBNKB tidak andal yang mengakibatkan terbukanyapeluang penyalahgunaan pelaksanaan pengelolaan PKB danBBNKB; terkait dengan temuan bahwa:a. Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki pedoman

mengenai pemanfaatan sistem informasi yang baik atasalur sistem, wewenang dan tanggung jawab user yangdiberikan akses aplikasi serta pendistribusian user;

b. NJKB dapat diubah pada menú penetapan sehinggaterdapat coding NJKB dan nilai jual yang tidak sesuaipada sistem, serta terdapat nomor polisi yang samadengan jenis kendaraan yang berbeda;

c. Sistem/aplikasi yang ditampilkan tidak akurat yang antaralain pada tangal bayar tertulis Null;

d. Nomor surat ketetapan pajak daerah pada sistem aplikasidapat diisi hanya dengan satu digit angka dan dapatdiisi nomor yang sama dengan sebelumnya;

e. Sistem informasi Samsat belum mengakomodasi aplikasipenetapan pajak secara otomatis;

f. Tidak dapat merekam setiap peristiwa transaksi denganbaik; dan g. Sebagian data tidak dapat terbaca.Kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendapatan

Daerah belum mengusulkan sistem aplikasi Samsat yangandal untuk ditetapkan oleh Gubernur.

8). Proses penganggaran dan pencairan dana belanja bagihasil Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah kabupaten/kotatidak tertib, sehingga mengakibatkan kondisi bahwa: 1.Realisasi belanja bagi hasil provinsi kepada kabupaten/kotatidak menggambarkan bagi hasil yang sebenarnya terjadi untuksatu periode akuntansi penerimaan pajak daerah; 2.Timbulnya kewajiban Pemerintah Provinsi atas bagi hasilpajak kepada Pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp.237.182.041.373,75; dan 3. Tertundanya pemanfaatan danabagi hasil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan temuan bahwa:a. Penganggaran belanja bagi hasil T.A. 2012 hanya

memasukkan perhitungan pembayaran utang belanja


LAPORAN UTAMA

bagi hasil pajak Triwulan IV Tahun 2011 serta perkiraanpembayaran Triwulan I, II, dan III tahun 2012, sedangkanpembayaran bagi hasil Triwulan IV Tahun 2012dianggarkan pada tahun berikutnya;

b. Dana sebesar Rp. 158.294.906.250 digunakan untukpembayaran utang belanja bagi hasil Triwulan IV Tahun2011; dan c. Belum adanya Peraturan Gubernur yangsecara khusus mengatur tentang tata cara penghitungandan penyaluran bagi hasil pajak provinsi kepadakabupaten/kota.Kondisi tersebut disebabkan: TAPD Pemerintah Provinsi

Lampung tidak menyetujui usulan anggaran belanja bagi hasilkepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sepatutnya menjadiprioritas belanja; dan Kepala Biro Keuangan Setda Prov.Lampung belum mengusulkan Pedoman Operasional Standar(POS) tentang tata cara penghitungan dan penyaluran belanjabagi hasil provinsi kepada kabupaten/kota untuk ditetapkanmenjadi Peraturan Gubernur.

9). Perjanjian kerjasama Jaminan Kesehatan Semesta(Jamkesta) Provinsi Lampung dengan PT. Askes tidakmemperhatikan realisasi pelayanan, sehingga mengakibatkanpembayaran biaya operasional kepada PT. Askes mem-boroskan keuangan daerah sebesar Rp. 2.344.008.375,50;terkait temuan bahwa penggunaan biaya operasional PT.Askes tidak pernah disampaikan kepada Dinas Kesehatan,namun rencana penggunaan biaya pelayanan tidak langsungDinas Kesehatan sebesar 5% harus disampaikan kepada PT.Askes.

Kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatandalam melakukan pemeriksaan perjanjian kerjasama denganPT. Askes tidak mempertimbangkan efisiensi pengelolaankeuangan daerah.

10). Penerimaan daerah dari biaya alih fungsi lahanbelum dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar Rp.204.901.213,13, yang mengakibatkan kewajiban bagi hasilrealisasi penerimaan biaya alih fungsi lahan sebesar Rp.204.901.213,13 kepada kabupaten.

Terkait dengan temuan bahwa: a. Realisasi penerimaanbiaya alih fungsi lahan sebesar Rp. 431.370.975,00 belumdibagikan kepada kabupaten; dan b. Instansi pengelola danpembantu pengelola yang diberi wewenang untuk menetapkanbagi hasil alih fungsi lahan belum terbentuk.

Kondisi tersebut disebabkan: Sekretaris Daerah belummengusulkan pembentukan instansi pengelola dan pembantupengelola kepada Gubernur yang diberikan wewenangmenatausahakan dan menetapkan bagi hasil penerimaan biayaalih fungsi lahan; Sekretaris Daerah dan Kepala DinasKehutanan belum berkoordinasi dan memperhitungkan hakkabupaten/kota atas realisasi biaya alih fungsi lahan.

11). Terdapat perbedaan data dalam pencairan danabantuan peningkatan kesejahteraan guru ngaji dan penghulumelalui rekening SKPD, sehingga mengakibatkan terbukanyapeluang penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial.

Terkait dengan temuan bahwa: a. Terdapat perbedaan

data antara nota dinas Kepala Biro Bina Sosial dengan SuratKeputusan Gubernur tentang jumlah guru ngaji dan penghulu;dan b. Proses penyaluran dana bantuan dengan menggunakanSP2D LS.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Biro Bina Sosialbeserta Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung kurangmelakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuansosial; dan Bendahara pengeluaran bantuan sosial tidakmempedomani mekanisme pencairan bantuan sosial.

12). Penyajian nilai persyaratan modal pemerintahdaerah kepada PT. Wahana Raharja belum disahkan DPRDyang mengakibatkan nilai penyertaan modal kepada PT. WRbelum disajikan secara wajar.

Terkait dengan temuan:a. Selisih antara laporan keuangan tahun 2012 dengan

modal dasar perusahaan sampai berakhirnya pemeriksaanbelum dapat dijelaskan; dan

b. PT. WR belum menerbitkan sertifikat saham sebagaibukti otentik kepemilikan perusahaan.Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Biro Keuangan Setda

Prov. Lampung kurang melakukan pengawasan terhadappenatausahaan penyertaan modal pada PT. WR; dan KepalaBagian akuntansi pada Biro Keuangan Setda Prov. Lampungtidak cermat dalam menyajikan nilai penyertaan modal.

13). Kesalahan pengangaran atas realisasi belanja modalsebesar Rp. 36.541.308.371,00 dan hibah barang belumdilengkapi naskah hibah perjanjian daerah serta aset yangtelah dihibahkan belum dihapuskan yang mengakibatkan:1. Realisasi belanja modal disajikan lebih tinggi dan belanja

barang disajikan lebih rendah masing-masing sebesarRp. 36.541.308.371;

2. Terbukanya peluang penyalahgunaan hibah barang milikdaerah; dan

3. Menambah beban administrasi atas aset yang telahdikuasai pihak lain.Terkait dengan temuan:a. Barang yang dihibahkan Dinas Kesehatan tidak dalam

penguasaan/ belum diusulkan penghapusannya untukditerbitkan berita acara serah terima hibah;


LAPORAN UTAMA

b. Barang yang dihibahkan oleh Dinas Pertaniandiserahterimakan kepada penerima hibah tanpaadanya persetujuan oleh Sekretaris Daerah selakupengelola barang; dan

c. Serah terima barang hibah dari Dinas Pertanian dalamdokumen dilaksanakan bulan Juni, Agustus, Oktoberdan November 2012, sedangkan konfirmasi daripengurus barang bahwa permohonan hibahdilaksanakan secara sekaligus pada akhir tahun.

Kondisi tersebut disebabkan: TAPD dalam menyusun anggaranbelum sepenuhnya berpedoman pada stándar akuntasipemerintahan; Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala DinasPertanian, Tanaman Pangan dan Holtikulturan tidakmempedomani ketentuan dalam pelaksanaan hibah atasbarang milik daerah; dan Kepala SKPD belum mengusulkanpenghapusan barang yang dicatat pada aset lainnya namunsudah tidak dalam penguasaan untuk ditetapkan olehGubernur.

14). Penatausahaan aset tetap belum optimal yangmengakibatkan potensi penyalahgunaan aset, terkait dengantemuan bahwa: a. Proses pembukuan belum tertib/belumdisusun secara mutakhir; b. Berdasarkan data laporankeuangan terdapat perbedaan pencatatan peralatan, mesindan aset SKPD; dan c. Pada Dinas Kesehatan, Dinas Pengairandan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, sertaSekretariat DPRD, barang milik daerah belum seluruhnyadiberi nomor inventaris, dan barang yang dicatat meski sesuaidengan nilai perolehan tetapi jumlah unit yang tercatatberbeda.

Kondisi tersebut disebabkan: Sekretaris DPRD, KepalaDinas Kesehatan, Kepala Dinas Pengairan dan Pemukimanserta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kurang melakukanpengawasan pengelolaan aset; Pengurus barang SekretariatDPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan dan Pemukimanserta Dinas Kelautan dan Perikanan lalai membukukan,menginventarisir dan melaporkan barang milik daerah; danKepala Biro Perlengkapan dan Aset Setda Prov. Lampungbelum optimal dalam mengkoordinir proses penginputan data

barang milik daerah ke Sistem Informasi Barang Daerah(Simbada) dan kurang hati-hati dalam pelaporan aset tetap.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1). Penyetoran pajak kendaraan bermotor Samsat TulangBawang Barat kurang diterima sebesar Rp. 170.732.660, yangmengakibatkan penyetoran penerimaan pokok PKB sebesarRp. 170.732.660 tertunda.

Terkait dengan temuan bahwa: Terdapat selisih antaralaporan penyetoran penerimaan PKB dengan bukti fisik SKPDyang tercetak pada Samsat Pembantu Tulang Bawang Baratsebesar Rp. 165.464.660; dan adanya keterbatasan backupdatabase yang diperoleh dari konsultan IT Dinas PendapatanDaerah.

Kondisi tersebut disebabkan: Dinas Pendapatan Daerahbelum melaksanakan sistem penerimaan secara langsung atauon-line dengan PT. Bank Lampung pada Samsat TulangBawang Barat; - Kepala Bidang Pajak serta Kepala BidangPembinaan dan Pengawasan pada Dinas Pendapatan Daerahkurang melakukan pengawasan terhadap sistem penerimaansecara langsung; dan Kepala Pelaksana Pemungutan PKB danBendahara Penerimaan Samsat Pembantu lalai menyetorsemua penerimaan PKB ke kas daerah.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 13 ayat (2) danPasal 16 ayat (2); Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 122 ayat (1) dan (2).

2). Kelebihan perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21atas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.731.687.398,84, sehingga mengakibatkan kelebihanpembayaran PPh pasal 21 sebesar Rp. 731.687.398,84.

Terkait dengan temuan bahwa selama tahun 2012terdapat kelebihan pembayaran/setor ke kas negara atastunjangan PPh pasal 21 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD


LAPORAN UTAMA

Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud.Kondisi tersebut disebabkan: Sekretaris DPRD kurang

melakukan pengawasan pemungutan pajak; dan Bendaharapengeluaran DPRD lalai memungut pajak.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan UU No. 36Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; Permendagri Nomor21 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) dan (2); Pedoman Perpajakantentang perhitungan PPh 21.

3). Peraturan Gubernur tentang tunjangan perumahanbagi Pimpinan dan Anggota DPRD memboroskan keuangandaerah sebesar Rp. 1.827.059.612,03. Terkait temuan bahwaterdapat perbedaan antara realisasi belanja tunjanganperumahan DPRD dengan yang seharusnya dibayarkan.

Kondisi tersebut disebabkan penetapan besarantunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRDoleh Gubernur tidak memperhatikan penilaian harga sewarumah oleh Appraisal.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP No. 37 Tahun 2005tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3); SE MendagriNo. 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentangTambahan Penjelasan terhadap PP No. 37 Tahun 2005 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD.

4). Pelaksanaan pekerjaan pembangunan tidak sesuaikontrak senilai Rp. 1.802.631.156,31, yang mengakibatkanadanya kelebihan pembayaran.

Terkait dengan temuan bahwa: Hasil pemeriksaan fisikyang dilaksanakan Dinas Bina Marga menunjukkan terdapatkekurangan volume pekerjaan AC-WC, AC-BC, Lapen danOnderlaag sebesar Rp. 1.326.757.818,18; serta dari sembilantitik sampel yang diuji, hanya terdapat 2 (dua) titik yangtebal terpasangnya telah memenuhi toleransi spesifikasi teknikkontrak; Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan DinasPendidikan mengungkapkan terdapat volume pekerjaan pagarkeliling pada item pekerjaan persiapan tidak dikerjakan sebesarRp. 155.458.544,30; dan Hasil pemeriksaan fisik yangdilaksanakan pada Dinas Kesehatan, mengungkapkan terdapatvolume pekerjaan pembesian yang tidak sesuai spesifikasiteknik kontrak pada item pekerjaan beton sebesar Rp.321.442.146,59.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Dinas Bina Marga,Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan lalaidalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, dan Konsultan Pengawasdi Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatanlalai dalam melaksanakan pengawasan fisik pekerjaan; danRekanan tidak melaksanakan kewajiban pekerjaan sesuaidengan yang diperjanjikan di dalam kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 84 ayat (4);Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pasal 3; Surat Perjanjian(Kontrak) Pekerjaan Pasal 5 huruf (b); dan Spesifikasi teknisdalam kontrak.

5). Pelaksanaan pekerjaan terlambat diselesaikan belumdikenakan denda keterlambatan senilai Rp. 126.170.605,74sehingga mengakibatkan potensi penerimaan daerah daridenda keterlambatan atas pekerjaan tersebut menjadi tertundasebesar Rp. 126.170.605,74.

Terkait temuan bahwa: Belum dikenakannya denda Rp.79.420.605,73 atas keterlambatan pembangunan sarana/prasana SMK Unggul dan Terpadu Negara Bumi Ilir; Belumdikenakannya denda Rp. 46.750.000 atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan pengadaan lift oleh Biro Perlengkapandan Aset Daerah Setda Prov. Lampung.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Dinas Pendidikanserta Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov.Lampung lalai dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan;PPK, PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan PengawasDinas Pendidikan serta Kepala Biro Perlengkapan dan AsetDaerah Setda Prov. Lampung lalai dalam mengawasipenyelesaian pekerjaan; dan Rekanan tidak melaksanakanpekerjaan sesuai perjanjian di dalam kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Pasal 89 ayat (4); Lampiran II tentang PelaksanaanKontrak/SPK huruf n tentang Denda dan Ganti Rugi; LampiranII tentang Pelaksanaan Kontrak/SPK huruf l tentang SerahTerima Barang, Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pasal 5huruf (b).

6). Pelaksanaan pekerjaan tiga paket pembangunangedung tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrakyang mengakibatkan potensi kerugian daerah sebesar Rp.6.557.224.427,27.Terkait dengan temuan: Terdapat ketidak-sesuaian mutu beton struktur sebesar Rp. 6.557.224.427,16pada kegiatan pembangunan gedung oleh Dinas Pengairandan Pemukiman.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Dinas Pengairandan Pemukiman lalai dalam pengawasan pelaksanaanpekerjaan; PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, dan KonsultanPengawas lalai melaksanakan pengawasan fisik pekerjaan;dan Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yangdiperjanjikan di dalam kontrak.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (1);Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pasal 5 huruf (b);Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2006 Divisi 7 tentangPekerjaan Struktur seksi 7.1; Peraturan Beton Indonesia 1971Bab 4 Subbab 4.8.

4. Penyelesaian Kerugian DaerahDalam rangka perkuatan upaya penyelesaian terhadap

permasalahan kerugian daerah Pemerintah Provinsi Lampung,terkait dengan kelemahan dalam tatalaksana; kendali terhadapprosedur penatausahaan; dan keandalan sistem informasipenanganan kerugian daerah, temuan-temuan berdasarkanLaporan Hasil Pemantauan BPK–RI atas Penyelesaian Kerugian


LAPORAN UTAMA

Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, yang perlu menjadiperhatian untuk segera ditindaklanjuti, sampai dengan per-15 Maret 2012, terdiri dari 376 kasus senilai Rp.29.644.646.109,84 dengan uraian sebagai berikut:

1). Kasus kerugian daerah yang telah diterbitkan SKPembebanan, Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)dan putusan pengadilan sebanyak 12 (dua belas) kasus senilaiRp.37.429.636,75 antara lain berupa kekurangan kas, kehilangankendaraan bermotor, penyimpangan pelaksanaan proyek danpencairan SP2D fiktif. Yaitu: 10 kasus senilai Rp. 30.073.836,75telah dilunasi; dan dua kasus senilai Rp. 5.255.800,00 telahdiangsur senilai Rp. 2.100.000,00 dengan rincian: Kehilangankendaraan dinas R2 atas tanggungjawab Sdr. IB (Pegawai DinasSosial Pemerintah Prov. Lampung), senilai Rp. 3.432.000,00telah diangsur Rp. 1.250.000,00 sehingga terdapat sisa belumdikembalikan Rp. 2.182.000,00. Kehilangan kendaraan dinasR2 atas tanggungjawab Sdri. ML (Pegawai Badan Kesbang danPolitik Pemerintah Prov. Lampung), senilai Rp. 3.923.800,00telah diangsur Rp. 850.000,00 sehingga terdapat sisa belumdikembalikan Rp. 3.073.800,00.

2). Kasus kerugian daerah yang sedang dalam prosespenetapan pembebanan sebanyak tujuh kasus senilai Rp.962.252.321,32 dengan rincian:a. Satu kasus senilai Rp. 14.998.850,00, telah dilunasi;b. Kekurangan kas pada Dinas LLAJR atas tanggungjawab Sdr.

MZA (mantan Bendahara Khusus Penerima) senilai Rp.57.322.000,00 telah diangsur Rp. 3.803.000,00 sehinggaterdapat sisa belum dikembalikan Rp. 53.519.000,00;

c. Kekurangan perbendaharaan atas tanggungjawab Sdr. AY(mantan Bendahara Umum Biro Perlengkapan Setda Prov.Lampung) senilai Rp. 23.204.181,32 telah diangsur Rp.10.255.000,00 sehingga terdapat sisa belum dikembalikanRp. 12.949.181,32. d. Penyimpangan pelaksanaan proyekatas tanggungjawab Sdr. BB (mantan Pimpro Biro

Lingkungan Hidup Setda Prov. Lampung) senilai Rp.6.912.000,32 telah diangsur Rp. 3.000.000,00 sehinggaterdapat sisa belum dikembalikan Rp. 3.912.000,32.

e. Pencurian brankas atas tanggungjawab Sdr. SW (mantanBendahara Proyek Dinas Kehutanan Pemerintah Prov.Lampung Cabang Lampung Utara) senilai Rp.9.778.000,32 telah diangsur Rp.1.555.000,00 sehinggaterdapat sisa belum dikembalikan Rp. 8.228.000,32.

f. Penggunaan uang PPh Pasal 21 atas tanggungjawab Sdr.HS (Bendahara Gaji Inspektorat Pemerintah Prov.Lampung) senilai Rp. 153.075.000,32 telah diangsurRp. 83.400.000,00 sehingga terdapat sisa belumdikembalikan Rp. 69.675.000,32.

g. Pencairan SP2D fiktif atas tanggungjawab Sdr. MZ(mantan Bendahara Sekretariat Badan PenanggulanganBencana Pemerintah Prov. Lampung) senilai Rp.696.962.290,32 sampai dengan berakhirnya pemantauanbelum terdapat angsuran.

3). Informasi tentang kerugian daerah berdasarkanpemeriksaan BPK RI maupun aparat pengawas fungsionallain, sebanyak 357 kasus senilai Rp. 28.644.964.151,12dengan uraian yaitu:a. Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri, terdapat 3 (tiga) kasus senilai Rp.344.631.126,00 dengan uraian: Dua kasus telah dilunasisenilai Rp. 39.523.626,00 dan satu kasus diangsursenilai Rp. 115.410.000,00 sehingga terdapat sisa belumdikembalikan Rp. 189.697.500,00.

b. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Lampung,terdapat 321 kasus senilai Rp. 5.825.525.506,01 denganuraian: Sebanyak 293 kasus telah dilunasi senilai Rp.3.579.571.174,11; Enam kasus diangsur senilai Rp.1.183.621.136,00 dan 28 kasus belum melakukanpengangsuran, sehingga terdapat sisa belum dikem-balikan Rp. 1.062.333.195,90.


LAPORAN UTAMA

c. Hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat 33kasus senilai Rp.22.474.807.519,11 dengan uraian: Lima belas kasus telahdilunasi senilai Rp. 5.566.970.122,98; Sepuluh kasusdiangsur senilai Rp. 8.875.416.944,13 dan delapan kasuspernah belum melakukan pengangsuran, sehingga terdapatsisa belum dikembalikan Rp. 8.032.420.425,00.

4). Memperhatikan evaluasi terhadap kinerja dalampenanganan kerugian daerah di atas, maka berdasarkan hasilpemantauan terhadap penyelesaian kerugian daerahsebagaimana dimaksud, terdapat beberapa permasalahandalam tata kelola penanganan kerugian daerah, terdiri dari:a. Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang

Daerah, belum optimal dalam penyelesain kerugiandaerah. Pada bagian berikutnya, berbagai hasilpemeriksaan aparat pengawas fungsional, walaupun telahdiinventarisir dengan baik, namun belum dilaporkansecara resmi kepada BPK RI;

b. Proses penyelesaian TP-TGR belum sesuai denganketentuan yang berlaku, sehingga penyelesaian kerugiandaerah terhadap bendahara maupun pegawai bukanbendahara menjadi berlarut-larut. Hal tersebut mengemukapada 6 (enam) kasus, yang sampai dengan batas akhir waktupelunasan berdasarkan SKTJM dan SK Pembebanan, belumterdapat upaya penyelesaian sisa angsuran, dikarenakanpelaku sudah meninggal dan/atau keberadaannya sudahtidak diketahui. Pada bagian berikutnya, SKTJM dan SKPembebanan tersebut tidak disertai jaminan yang cukup,sehingga pengembalian kerugian daerah tidak dapat diajukanmelalui penjualan barang jaminan.

c. Kondisi di atas tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1),Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 23 ayat (1)UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Pasal 5 ayat (7),Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 16 PermendagriNo. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; Pasal316 Permendagri NO. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah; dan Pasal 1 angka 2 danangka 8, serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPK RI Nomor.3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian GantiKerugian Negara Terhadap Bendahara.

5. Pertanggungjawaban Penerimaan dan PengeluaranBantuan Keuangan Partai PolitikMemperhatikan peraturan dan undang-undang terkait

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuankeuangan partai politik yang bersumber dari APBD, makaevaluasi atas LHP BPK RI atas PertanggungjawabanPenerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan kepada PartaiPolitik yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung TA.2012, antara lain:a. Secara umum, mekanisme dan prosedur penatausahaan

keuangan daerah dalam Penghitungan, PenganggaranDalam APBD, Pengajuan, dan Penyaluran bantuan

keuangan partai politik telah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

b. Partai Politik telah melaksanakan kewajiban penyam-paian Laporan Pertanggungjawaban atas Penerimaan danPenggunaan Bantuan Keuangan;

c. Dalam pelaksanaan penyampaian laporan pertang-gungjawaban atas bantuan keuangan, penyusunan formatlaporan penerimaan dan pengeluaran oleh partai politiksecara umum belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,karena belum mencakup Laporan Barang Inventaris Modal(Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa; d. Dana bantuan keuangan yang diterimaoleh partai politik telah sesuai dengan yang ditransfer olehPemerintah Provinsi Lampung, namun secara keseluruhanpartai politik belum melampirkan bukti penerimaan dariPemerintah Provinsi Lampung;

e. Kecuali Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung,terdapat kelebihan dan/atau kekurangan dalampertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran danabantuan keuangan oleh partai politik; f. Laporanpertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuanganoleh partai politik, secara umum telah dilengkapi denganbukti yang valid dan memadai; dan

g. Kecuali Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Lampung,terdapat penggunaan bantuan keuangan oleh partaipolitik yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimanaketentuan perundang-undangan, serta penggunaanbantuan keuangan untuk kegiatan lainnya diluarketentuan mengenai penggunaan dana bantuan, namunpenggunaan bantuan keuangan tersebut telah disertaibukti pengeluaran yang valid dan memadai.

Kesimpulan dan Rekomendasi1. Sekretaris Daerah belum menjalankan fungsi dan

kewenangan secara optimal dalam pengendalian atasperencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penga-wasan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah ProvinsiLampung belum tertib dalam penyusunan prosespembukuan dan pencatatan aset, serta tidak menjalankanprosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam


LAPORAN UTAMA

melakukan penanganan atas keterlambatan pekerjaanoleh pihak ketiga.

9. Mekanisme penatausahaan asset tetap oleh DinasKelautan dan Perikanan, serta Dinas Pengairan danPemukiman, belum optimal sehingga mengakibatkanpotensi penyalahgunaan asset, terkait denganpermasalahan proses pembukuan yang belum tertib,perbedaan data antara laporan keuangan denganpencatatan jumlah unit asset, dan belum diterapkannyapenomoran inventaris barang atas seluruh barang milikdaerah di SKPD sebagaimana dimaksud.

10. Prosedur penatalaksanaan dan penatausahaan keuanganyang oleh Dinas Bina Marga tidak tertib, sebagaimanamengemuka pada temuan 8 (delapan) SPM senilai Rp.29.25.00.350,00 yang belum diterbitkan SP2D, sertalemahnya pengawasan dan kesegeraan atas penangananpelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi teknik kontrak.

11. Laporan penatausahaan asset tetap oleh Dinas PertanianTanaman Pangan dan Holtikultura belum tertib, inidikarenakan terdapat perbedaan persediaan dengan hasilpemeriksaan berdasarkan stock opname.

12. Penatausahaan asset tetap oleh Dinas Kesehatan belumsepenuhnya tertib, karena masih terdapat pencatatanbarang milik daerah yang jumlahnya tidak sesuai dengannilai inventaris. Pada bagian berikutnya, pengawasandan kesegeraan atas penanganan pelaksanaan pekerjaanyang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik kontrak tidakoptimal, terkait dengan lemahnya pengawasan danpengendalian dalam penatausahaan keuangan daerah.

13. Mekanisme penetapan bantuan sosial oleh Biro BinaSosial tidak akurat, dan pelaksanaannya tidak diiringidengan pengawasan secara memadai, sehingga terdapatperbedaan data yang cukup signifikan dalam realisasidana bantuan kesejahteraan guru ngaji dan penghulu.

14. Mekanisme penatausahaan asset tetap oleh SekretarisDPRD belum tertib, karena belum seluruh baranginventaris diberi nomor dan terdapat perbedaan antarajumlah yang tercatat dengan jumlah barang yang ada.Pada bagian berikutnya, terdapat kelebihan pembayaran/setor ke kas negara atas tunjangan PPh 21 bagi Pimpinandan Anggota DPRD Provinsi Lampung, dan penetapanbesaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan danAnggota DPRD yang tidak memperhatikan penilainharga.

15. Penatausahaan keuangan daerah dalam penghitungan,penganggaran dalam APBD, pengajuan, dan penyaluranbantuan keuangan partai politik secara umum telah sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapahal yang perlu menjadi perhatian jajaran SKPD terkaityaitu: a. Penyusunan format laporan belum sesuaiketentuan yang berlaku; b. Kelebihan dan/ataukekurangan pertanggung jawaban penerimaan danpenggunaan dana bantuan; dan c. Penggunaan bantuankeuangan yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimanaketentuan perundang-undangan, dan kegiatan lainnya diluar ketentuan mengenai penggunaan dana bantuan.

16. Penanganan permasalahan kerugian daerah, menghadapi

3. Prosedur pencairan dana oleh Biro Keuangan Setda Prov.Lampung selaku BUD, dalam pelaksanaannya telahmelemahkan fungsi SP2D yang mengakibatkan in-efisiensi proses pemidahbukuan. Dalam beberapa halkondisi tersebut terkait dengan lemahnya aplikasi SIPKD,kurangnya pengawasan terhadap aplikasi SP2D danbelum disempurnakannya sistem aplikasi dimaksud.Selanjutnya Biro Keuangan Setda Prov. Lampung belummelaksanakan penatausahaan belanja bagi hasilsebagaimana ketentuan yang berlaku, terkait denganbelum adanya Peraturan Gubernur Lampung tentang tatacara penghitungan dan penyaluran bagi hasil pajakprovinsi kepada kabupaten/kota.

4. Penyusunan laporan keuangan PT. Wahana Raharjabelum tertib, karena nilai penyertaan modal belum dapatdisajikan secara wajar dan terdapat selisih antara laporankeuangan TA. 2012 dengan modal dasar perusahaan,serta belum terbitnya sertifikat saham sebagai buktiotentik kepemilikan perusahaan yang sah.

5. Penatausahaan keuangan daerah oleh Dinas PendidikanProvinsi Lampung berjalan tidak tertib, karena dana yangdikelola oleh bendahara pengeluaran digunakan olehPPTK tanpa pengendalian, dan lemahnya kesegeraanpenanganan atas keterlambatan/kekurangan volumepekerjaan oleh pihak ketiga yang mengakibatkan kerugiandaerah.

6. Penatausahaan keuangan daerah oleh Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan berjalan tidak tertib karenadana diberikan oleh Bendahara Pengeluaran digunakandan dikelola oleh PPTK untuk keperluan masing-masingkegiatan tanpa pengendalian.

7. Aplikasi pengelola PKB dan BBNKB oleh DinasPendapatan Daerah belum handal karena tidak dapatmenyajikan informasi atas laporan keuangan secaraakurat, serta belum tersedianya pedoman mengenaisistem informasi mengenai alur sistem, wewenang dantanggung jawab user yang diberikan akses aplikasi.

8. Proses penatausahaan barang oleh Badan PengelolaLingkungan Hidup Daerah (BPLHD) serta Dinas Humasdan Kominfo belum tertib karena tidak melaksanakanpencatatan buku persediaan dan kartu barang habis pakai.


LAPORAN UTAMA

kendala in-optimalisasi pelaksanaan tugas, kewajibandan kewenangan Majelis Pertimbangan TP-TGR dalampenyelesaian kerugian daerah, serta implementasipenyelesaian TP-TGR yang belum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Secara umum, kondisi tersebut terefleksi pada: a. Majelis

Pertimbangan TP-TGR belum pernah melaporkan secararesmi, data mengenai inventarisasi kerugian daerahberdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasfungsional kepada BPK RI; b. Penyelesaian kerugian daerahterhadap bendahara maupun pegawai bukan bendahara,sampai dengan batas akhir waktu pelunasan berdasarkanSKTJM dan SK Pembebanan berjalan lambat dan berlarut-larut; dan c. SKTJM dan SK Pembebanan tidak disertai jaminanyang cukup, sehingga pengembalian kerugian daerah tidakdapat diajukan melalui penjualan barang jaminan.

Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, direkomendasikepada Gubernur Lampung untuk menginstruksikan jajaranSKPD, sebagai berikut:1. Memberikan teguran tertulis kepada para Kepala SKPD,

yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,kurang memperhatikan kewajiban, tanggungjawab danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menginstruksikan kepada Pimpinan SKPD untukmeningkatkan pengawasan manajemen kinerja yangdilakukan oleh tiap-tiap satker.

3. Sekretaris Daerah selaku pembina kepegawaianmenginstruksikan kepada SKPD untuk meningkatkanpengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaandan penatalaksanaan manajemen keuangan daerah,implementasi strategi manajemen kas, penatausahaanpersediaan barang dan pencatatan buku persediaan sertabarang habis pakai lainnya, serta menginstruksikankepada Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setda Prov.Lampung, untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi didalam proses penginputan data barang milik daerah sertalebih teliti dalam penyusunan laporan aset daerah.

4. Selanjutnya, memerintahkan kepada Sekretaris Daerahdalam kapasitas jabatan selaku Ketua TAPD untuk: a.memperbaiki sistem penganggaran belanja bagi hasilkepada Kabupaten/Kota sesuai pendapatan tahun berjalansebagaimana ketentuan yang berlaku; b. segera membayarkewajiban/tunggakan belanja bagi hasil tahun-tahunsebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c.menginstruksikan Kepala Dinas Kehutanan untukmengkoordinasikan pembentukan instansi pengelola bagihasil penerimaan biaya alih fungsi lahan.

5. Berkaitan dengan pentingnya tertib administrasi dalampenatausahaan keuangan daerah, agar Kepala BiroKeuangan Setda Prov. Lampung: a. Segera berkoordinasidengan jajaran SKPD terkait, dalam rangka penyusunanprosedur operasional standar tentang tata carapenghitungan dan penyaluran belanja bagi hasil provinsikepada kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagaiPeraturan Gubernur; b. segera berkoordinasi denganDinas Pendapatan Daerah mengenai penyajian data

piutang pajak yang valid dan akurat untuk menghindaripotensi penyimpangan lebih lanjut; c. perkuatankecermatan dan ketelitian atas penyaluran dana bantuansosial; d. meningkatkan pengawasan terhadap aplikasipenerbitan SP2D, melaksanakan penerbitan SP2D dengantertib, dan segera berkoordinasi dengan jajaran SKPDterkait dalam pengajuan usulan revisi ProsedurOperasional Standar tentang mekanisme pencairan SP2Duang persediaan, ganti rugi, tambah uang dan langsung;dan e. pemantapan sistem pengawasan terhadappenatausahaan penyertaan modal pemerintah pada BadanUsaha Milik Daerah sebagaimana ketentuan yangberlaku.

6. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan serta KepalaDinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, untukmeningkatkan pengawasan dan kendali atas pena-talaksanaan tugas PPTK sebagai pengendali tekniskegiatan dan memberikan teguran tertulis atasketidaktertiban kinerja PPTK sebagaimana dimaksud,serta menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaranuntuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengankewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

7. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untukmenginstruksikan kepada PPK, PPTK, Pengawas Lapangandan Konsultan Pengawas, untuk lebih cermat melaksanakanpengawasan fisik pekerjaan, segera menarik kelebihanpembayaran atas kegiatan pembangunan yang tidak sesuaidengan spesifikasi kontrak, dan memberikan sanksi kepadarekanan pihak ke-3 yang dalam melaksanakan kegiatan tidaksesuai dengan spesifikasi teknis kontrak.

8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk segera berkoordinasidengan jajaran SKPD terkait, dalam rangka perbaikankehandalan data dan informasi atas penyajian data piutangpajak; melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalampengelolaan piutang pajak, pengelolaan tunggakan PKBdan BBNKB; serta mengusulkan perbaikan sistem aplikasiSamsat yang baik untuk menggantikan sistem aplikasi saatini karena terdapat banyak kelemahan dan kekurangan.Selanjutnya, memerintahkan Dinas Pendapatan Daerahuntuk melaksanakan sistem penerimaan secara langsung(on-line) dengan PT. Bank Lampung pada seluruh jajaran


LAPORAN UTAMA

Samsat, serta segera menertibkan sistem penyetoran PKBke kas daerah.

9. Mengingatkan Kepala Dinas Kesehatan, agar dalampelaksanaan tugas dan fungsi: a. mempedomaniketentuan yang berlaku dalam melaksanakan hibah atasbarang milik daerah, dan meningkatkan pengawasanterhadap aset daerah; b. menekankan efisiensi danakuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah; c.segera merevisi perjanjian kerjasama dengan PT. Askes(Persero) dalam pelaksanaan program Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas), terkait dengan realisasipelayanan yang mengakibatkan pembayaran biayaoperasional telah memboroskan keuangan daerah; dand. Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan kepadaPPK, PPTK, Pengawas Lapangan, dan KonsultanPengawas untuk lebih cermat dalam pengawasan fisikpekerjaan, dan selanjutnya menginstruksikan kepadapengurus barang untuk melaksanakan penatausahaan assetdaerah secara tertib dan melaporkan barang milik daerahyang berada di lingkup Dinas Kesehatan sebagaimanaketentuan yang berlaku.

10. Menugaskan kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk segeraberkoordinasi dengan jajaran SKPD terkait dalam rangkapembentukan instansi pengelola dan pembantu pengelolayang melaksanakan kewenangan menatausahakan danpenetapan bagi hasil penerimaan biaya alih fungsi lahan,serta penyusunan regulasi tentang implementasi hakkabupaten atas realisasi biaya alih fungsi lahansebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

11. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pengairan danPemukiman, serta Dinas Kelautan dan Perikanan agarmeningkatkan pengawasan pengelolaan aset daerah;memperbaiki penatalaksanaan pencatatan dan pem-bukuan barang, serta rekap inventarisasi barang; danmelaporkan barang milik daerah yang berada dalamlingkup pengelolaan kepada SKPD terkait.

12. Menginstruksikan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung untukmengingatkan Bendahara Pengeluaran, agar dalampemungutan pajak memperhatikan ketentuan yang berlakudan memperhitungkan kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud dikompensasikan denganpembayaran pajak tahun berikutnya, serta menginstruksikanPengelola Barang untuk memperbaiki kinerja manajemenasset daerah dan melaporkan barang milik daerah yangberada dalam lingkup pengelolaan kepada SKPD terkait.

13. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pengairan danPemukiman, agar memerintahkan PPK, PPTK, PengawasLapangan dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermatmelaksanakan pengawasan fisik pekerjaan, serta menugaskankepada rekanan untuk mematuhi spesifikasi teknis danmelakukan langkah-langkah rekayasa teknik perkuatanterhadap struktur bangunan dalam pelaksanaan pekerjaan.

14. Memberikan tugas kepada Kepala Biro Bina Sosial SetdaProv. Lampung untuk cermat, berhati-hati danmeningkatkan pengawasan dalam penatausahaanpenyaluran dana bantuan sosial sebagaimana ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.15. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian agar mem-

pedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakanhibah atas barang milik daerah.

16. Menginstruksikan Kepala Dinas Bina Marga agarmenekankan kepada PPK, PPTK, Pengawas Lapangan,dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermat melak-sanakan pengawasan fisik pekerjaan dan segera menarikkelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan.

17. Menginstruksikan kepada Kepala Biro Perlengkapan danAset Daerah Setda Prov. Lampung, untuk meningkatkanpengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan, serta menekankan kepada PPK, PPTK, PengawasLapangan, dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermatdalam melaksanakan pengawasan fisik pekerjaan dansegera menarik kelebihan pembayaran dan/atau dendaatas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimanaketentuan yang berlaku.

18. Inspektorat Daerah, Biro Keuangan dan jajaran SKPDterkait lainnya, melaksanakan pemantauan secara berkalaterhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah,dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengendalianatas pengelolaan keuangan daerah.

19. Memerintahkan kepada para Kepala SKPD, untukmelengkapi nilai persediaan pada neraca keuanganberdasarkan stock opname, sehingga LKPD PemerintahProvinsi Lampung dapat diyakini secara memadai, danmanajemen pengelolaan serta penyajian laporandilaksanakan secara tertib.

20. Dalam rangka pemantapan implementasi penatausahaansistem keuangan daerah, dipandang perlu pembenahanberbagai produk perundang-undangan daerah yangberkaitan dengan organisasi, tata kerja, serta rincian tugasdan fungsi SKPD yang terkait dengan implementasipenatausahaan keuangan daerah, agar dapat menga-komodasi kedudukan, tanggungjawab, kewajiban,wewenang, dan alur koordinasi masing-masing pihakdalam pengelolaan keuangan daerah secara terpadu,transparan dan akuntabel.

21. Mengingat pentingnya pemantapan mekanisme danprosedur penatausahaan keuangan daerah, sehingga


LAPORAN UTAMA

mencakup seluruh tahapan manajemen keuangan,dipandang perlu perkuatan Peraturan Kepala Daerah yangmengatur pelaksanaan hal tersebut hingga menjadiPeraturan Daerah (Perda), yaitu: a. Peraturan GubernurLampung Nomor. 9 Tahun 2010 tentang KebijakanAkuntansi Pemerintah Provinsi Lampung; b. PeraturanGubernur Lampung Nomor. 26 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik PemerintahProvinsi Lampung;

22. Mengingat pentingnya perkuatan daya dukungkelembagaan dalam penatausahaan aset tetap, dimintakepada Sekretaris Daerah agar memerintahkan kepadaKepala Biro Keuangan untuk menyusun kegiatan evaluasiserta penyempurnaan kebijakan akuntansi besertaperaturan pendukungnya sesuai dengan SAP, sehinggamengakomodasi kelemahan pada: Pelaksanaan tertibadministrasi pengelolaan keuangan daerah; Prosedurpenyusunan laporan keuangan yang andal, sehinggaterdapat mekanisme yang dapat memastikan jumlah Kasdi Bendahara Pengeluaran, dan jumlah Kas di BendaharaPengeluaran dapat menggambarkan keadaan yangsebenarnya; Tata cara penilaian kualitas piutang yangmemadai dalam implementasi penyertaan modal daninvestasi non permanen; Sistem dan prosedur penyusunanlaporan serta rekonsiliasi barang milik daerah dalampenyusunan buku inventaris; Kebijakan kapitalisasi ataspengeluaran-pengeluaran terkait aset tetap jalan, gedungdan bangunan; dan Kebijakan penyusutan aset tetap;

23. Mengingat urgensi pemantapan pengelolaan keuangandaerah, hendaknya keberhasilan, kelemahan, dankegagalan dalam penatausahaan keuangan daerah, agarmenjadi tolak ukur penilaian terhadap prestasi dancapaian kinerja jajaran staff dan pimpinan SKPD dalampromosi dan mutasi jabatan secara objektif.

24. Memerintahkan Kepala Badan Kesbang dan PolitikDaerah Provinsi Lampung, untuk berperan aktif dalamimplementasi fungsi fasilitasi dan supervisi ataspenyiapan laporan pertanggungjawaban bantuankeuangan partai politik yang bersumber dari APBD,sehingga tata laksana serta penatausahaan pertanggungjawaban atas pengeluaran dan penggunaan bantuankeuangan sebagaimana dimaksud, dapat dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

25. Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus kerugiannegara/daerah, dipandang perlu upaya penanganan secaraterukur yang meliputi: a. Menegur secara tertulis MajelisPertimbangan TP TGR, untuk segera bertindak aktif dalampenanganan kasus kerugian daerah dan melaksanakantugas pokok dan fungsi penyelesaian kerugian daeragsesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku; b. Majelis Pertimbangan TP TGR segeramemerintahkan Inspektorat dan Biro Keuangan untukmenginventarisasi kasus-kasus kerugian negara/daerahyang belum ditindaklanjuti ke dalam penerbitan SKPembebanan dan penetapan Surat Keterangan Tang-

gungjawab Mutlak (SKTJM), untuk selanjutnya terhadapkasus kerugian daerah atas tanggungjawab bendahara agardiusulkan kepada BPK untuk diterbitkan SK Pembebanan;c. Segera menindaklanjuti proses TGR atas kerugiandaerah berdasarkan hasil pemeriksaan aparat fungsionaldan menginformasikannya kepada BPK –RI sebagaimanaketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku; d.Perkuatan data, alur koordinasi bersama aparatpengawasan/pemeriksaan fungsional dan sisteminformasi, dalam rangka pemantauan perkembangantindaklanjut pelaksanaan TP – TGR di masing-masingSKPD; e. Mengeluarkan kasus yang telah dinyatakanselesai/lunas dari daftar kerugian daerah; f. Biro Hukummengkoordinasikan kepada penegak hukum apabilaterdapat unsur kesengajaan yang bertujuan untukmemperkaya diri sendiri/orang lain dalam kasus kerugiannegara/daerah tersebut; g. Meningkatkan upayapenyelesaian beberapa kasus secara optimal, melaluipenekanan terhadap penyelesaian kasus kerugian daerahyang telah melampaui batas akhir waktu, dan selanjutnyapenyempurnaan SK Pembebanan agar menyertakanbarang jaminan yang nilainya cukup disertai surat kuasamenjual. Selanjutnya, pada kasus yang telah diterbitkanSK Pembebanan agar teknis pengembalian dengan carapotong gaji sampai lunas; dan h. Mengupayakanpengeluaran kasus yang secara kemanusiaan tidak lagimemenuhi kelayakan dan/atau secara administratif tidaklagi layak dapat ditindaklanjuti.

26. Inspektorat Provinsi Lampung agar meningkatkankoordinasi, pengawasan dan pengendalian atastindaklanjut LHP BPK oleh SKPD, serta menyampaikanlaporan mengenai evaluasi perkembangan pela-ksanaannya secara berkala kepada DPRD ProvinsiLampung.

27. Apabila sampai dengan tiga bulan setelah rekomendasiDPRD Provinsi Lampung atas LHP BPK ini disampaikannamun Pemerintah Provinsi Lampung tidak me-laksanakan tindaklanjut atas hal-hal sebagaimanadimaksud, maka untuk menjadi perhatian kiranya perludipertimbangkan permintaan audit khusus dalam rangkapenyelesaian lebih lanjut. (tim)


LAPORAN UTAMA

lasannya, ada perbedaanrealisasi belanja tunjanganperumahan DPRD dan yangseharusnya dibayarkan. Pe-

nyebabnya, penetapan besaran tun-jangan perumahan bagi pimpinan dananggota DPRD oleh gubernur tidakmemperhatikan penilaian harga sewarumah oleh appraisal.

Demikian terungkap dalam la-poran Panitia Khusus DPRD Lampungtentang pembahasan Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan

Tunjangan rumah dinas bagiunsur pimpinan dan anggota

DPRD Provinsi Lampungsebanyak Rp1,82 miliar

dinilai sebagai pemborosan.

Tunjangan Rumah Dinas DinilaiPemborosan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Lampung tahun 2012 dalam SidangParipurna DPRD setempat, Selasa (23Juli 2013).

Nurhasanah, juru bicara PansusLHP BPK, dalam Sidang ParipurnaDPRD itu menuturkan, kondisi tersebuttidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 37 Tahun 2005 tentang Ke-dudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD pasal 20ayat 1, 2, dan 3.

“Selain itu, juga bertentangandengan SE Mendagri No. 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentangTambahan Penjelasan terhadap PP No.37/2005 tersebut,” jelasnya.

Tidak hanya pemborosan tun-jangan perumahan, Dewan pun telahmenyebabkan kelebihan perhitungandan penyetoran PPh pasal 21 ataspimpinan dan anggota DPRD. Be-sarannya mencapai Rp731,68 juta.“Kondisi ini disebabkan SekretarisDPRD kurang melakukan pengawasanpemungutan pajak. Selain itu, ben-dahara pengeluaran turut dianggap lalaimemungut pajak,” tukasnya.

Hal tersebut tidak sesuai Undang-

A

Undang No. 36 Tahun 2008 tentangPajak Penghasilan; Permendagri No. 21Tahun 2007 pasal 17 ayat 1; danpedoman perpajakan tentang Per-hitungan PPh 21.

Karena itu, lanjut dia, pansusberkesimpulan untuk tahun 2013,DPRD Lampung harus melakukanpenghematan terkait biaya perawatanrumah dinas.

Sementara itu, Ketua DPRDLampung Marwan Cik Asan me-ngatakan bahwa pihaknya akan mela-kukan penghematan meski pada 2013terdapat beberapa kenaikan harga.Begitu juga dengan keberadaan timpenilai (appraisal), tahun ini DPRDakan melibatkannya. ’’Nantinya,besaran juga disesuaikan kajian,”ujarnya.

Dilanjutkan Marwan, hal itusebagai tindak lanjut evaluasi yangtelah dilakukan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI. Menurut dia,pihaknya mengapresiasi pengawasanyang telah dilakukan BPK RI. “Hasilevaluasi yang dilakukan akan menjadilandasan dalam penggunaan anggaranke depan,” paparnya. (tim)

Nurhasanah

Marwan Cik Asan

Ketua DPRD Lampung MarwanCik Asan mengatakan bahwa

pihaknya akan melakukanpenghematan meski pada 2013

terdapat beberapa kenaikanharga. Begitu juga dengan

keberadaan tim penilai(appraisal), tahun ini DPRD

akan melibatkannya.


WARTA

etua Komisi A DPRDAceh Adnan Bauransahmenilai Daerah Lam-pung berhasil melaksa-nakan program

transmigrasi dan terminalagroindustri. Sehingga layak menjaditempat studi banding atau belajarbagi daerah lain.

Untuk program transmigrasi,Adnan mengatakan Provinsi Lam-pung merupakan daerah penyalurtransmigran terbanyak ke provinsilain. Sampai saat ini, transmigrandari daerah ini mencapai 500kepala keluarga dan yang men-daftar sebanyak 1.500 kepalakeluarga.

Sedang tentang terminalagroindustri, menurut dia, ProvinsiLampung berhasil menata denganbaik, bahkan sudah mulai gointernasional. “Jadi kita harusmeniru Lampung agar tidak ter-tinggal oleh daerah yang lain,”ujarnya, Selasa (2 Juli 2013).

Politisi dari partai lokal,Partai Aceh, ini mengatakan inginmempelajari tentang terminalagribisnis, tentang izin yang

DPRD Aceh Pelajari Transmigrasidan Terminal Agrobisnis

d i b e r i k a nPemerintah Pusatkepada Lampung.“Dengan adanyaperbedaan ini,kami bisa belajaruntuk menjadi su-atu daerah yanglebih baik,” ka-tanya.

S e m e n t a r aDendi RomaDonniKaligis, anggota Ko-misi IV DPRD Pro-vinsi Lampung, me-nyambut baik ada-nya rombongan DPRD Aceh. Ia menilaikunjungan tersebut bernilai positif untukpembangunan yang ada di Lampung karenadipelajari orang luar.

Selain itu, bisa memberikanmasukan kepada pemda maupunDPRD terkait pembanguan infrastruk-tur, kepentingan sosial serta untukkepentingan masyarakat. “Sangat senangdengan kunjungan ini, karena ber-dampak positif serta bisa menjalinpersaudaraan antara DPRD Lampungdan DPRD Aceh,” kata Dendi.

Dendi berharap bisa lebih banyak

DPRD Provinsi Aceh melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Lampunguntuk mempelajari program transmigrasi dan terminal agrobisnis.

K

lagi yang melakukan kunjungan keLampung untuk bertukar pikiranserta bisa bertukar pendapattentang pembangunan di provinsimasing-masing.

Pada bagian lain, AdnanBauransah mengatakan, Lampungmerupakan provinsi terahkhirsetelah Sumatra Selatan yangmereka kunjungi. “Selain Sumseldan sejumlah provinsi lainnya,Lampung menjadi provinsi terak-hir yang kami kunjungi sebelumbertolak kembali ke Aceh,” ujar-nya. (tim)


DPRD Provinsi Lampung mengadakan buka puasa bersama di Gedung DPRD setempat.Acara ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung H. Marwan Cik Asan dan Wakil GubernurProvinsi Lampung Ir. H. Joko Umar Said. Juga hadir pada acara itu, para wakil rakyat, dan

pegawai dilingkungan sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

DPRD Provinsi LampungBuka Puasa Bersama

Documents

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juli 2013