MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIKANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan SubsidiAngkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya PenggunaanPrasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan danPengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentangTata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik AngkutanOrang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pt::rkeretaapian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4722);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112:Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentarlgPenyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomer 129, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5086);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang PenyusunanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang KewajibanPelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis BidangPerkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian MilikNegara, Serta Perawatan dan Pengoperasian PrasaranaPerkeretaapian Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2011 tentangStandar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan KeretaApi;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2012 tentangPedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang denganKereta Api;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 143/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan,Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan KewajibanPelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi;

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARAPENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIKANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API UNTUK PELAYANANKELAS EKONOMI

BABI

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atasprasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma,kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraantransportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak,baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan saranaperkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak dijalan rei yang terkait dengan perjalanan kereta api.

3. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usahayang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum.

4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khususdidirikan untuk perkeretaapian.

5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMNadalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

6. Badan usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publikangkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomiadalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telahditetapkan atau mendapat penugasan dari menteri;

7. Kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) adalahkewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutankereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebutDIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusunoleh Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberikewenangan oleh Menteri Keuangan.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalahpejabat pemegang kewenangan penggunaaan anggaranKementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atauPejabat yang disamakan pada Institusi lain penggunaAPBN/APBD.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaranyang dikuasakan kepadanya.

11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota,danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Perkeretaapian.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dantanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian menetapkan tarifangkutan orang dengan kereta api untuk pelayanan kelasekonomi dengan berpedoman kepada perhitungan tarif yangditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarifyang ditetapkan oleh Badan Usaha penyelenggara saranaperkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan MenteriKeuangan menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta apiuntuk pelayanan kelas ekonomi.

(3) Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarifyang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara SaranaPerkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalambentuk kewajiban pelayanan publik.

(4) komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalampenyelenggaraan kewajiban pelayanan pUblik ditetapkan olehMenteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

(5) Perhitungan tarif dalam pelaksanaan penyelenggaraankewajiban pelayanan publik oleh Badan Usaha pelaksanapenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik berpedomankepada Peraturan Menteri tentang Komponen Biaya YangDapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan AngkutanKewajiban Pelayanan Publik Dan Angkutan PerintisPerkeretaapian.

(1) Kewajiban pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintahyang pelaksanaannya drtugaskan kepada Badan UsahaPenyelenggara Sarana Perkeretaapian.

(2) Dana untuk keperluan kewajiban pelayanan publik dialokasikandalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)dan/atau APBN Perubahan yang digunakan sebagai dasaruntuk membuat kontrak dengan Badan Usaha PenyelenggaraSarana Perkeretaapian sebagai penyelenggara kewajibanpelayanan publik.

(3) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi prinsip-prinsipsebagai berikut :

a. berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri setelahmendapat pertimbangan Menteri Keuangan;

b. berdasarkan lintas pelayanan/relasi/trayek/atau namakereta api yang ditetapkan oleh Menteri;

c. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semuapengguna jasa sesuai standar pelayanan minimum yangditetapkan oleh Menteri;

PENETAPAN PENYELENGGARA KEWAJIBAN PELAYANANPUBLIKANGKUTAN ORANG DENGAN KERETAAPI UNTUK

PELAYANAN KELAS EKONOMI

(1) Penetapan pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayananpublik dilaksanakan melalui pelelangan umum.

(2) Pelaksanaan pelelangan umum sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasapemerintah.

(1) Direktur Jenderal paling lama bulan Oktober sebelum TahunAnggaran berjalan kewajiban pelayanan publik, telahmembentuk panitia pengadaan pelaksanaan penyelenggaraankewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta apiuntuk pelayanan kelas ekonomi.

(2) Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan DirekturJenderal mengusulkan penugasan kepada BUMNpenyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakanpenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orangdengan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi.

(3) Direktur Jenderal paling lama bulan Nopember sebelum tahunanggaran berjalan kewajiban pelayanan publik, mengusulkanbadan usaha pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayananpublik angkutan orang dengan kereta api untuk pelayanankelas ekonomi kepada Menteri yang diperoleh berdasarkanhasil dari pelelangan umum atau penugasan.

(4) Menteri menetapkan badan usaha pelaksana penyelenggaraankewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) paling lama akhir Januari tahun anggaranberjalan.

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publikdiatur dalam kontrak antara Direktur Jenderal dengan DirekturUtama badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian.

(2) Kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara saranaperkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditandatangani segera setelah diterbitkannya DIPA.

(1) Kontrak pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayananpublik berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh DirekturJenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatanganioleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan DirekturUtama Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian.

(3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelumditandatangani oleh Direktur Jenderal harus mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

(4) Kewenangan penandatanganan kontrak oleh Direktur Jenderalatas nama Menteri dilakukan berdasarkan kuasa khusus dariMenteri

(5) Kontrak sebagaimana dimaksudsekurang-kurangnya memuat :

a. kinerja angkutan;

b. tata cara pembayaran pelaksanaan kewajiban pelayananpublik;

c. kelengkapan administrasi yang diperlukan untukpenagihan dari badan usaha;

d. jangka waktu pelaksanaan kewajiban pelayanan publik;

e. mekanisme verifikasi pelaksanaan kewajiban pelayananpublik;

f. hak dan kewajiban para pihak;

g. penyelesaian perselisihan dan sanksi;

h. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan

i. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputinama, jabatan, dan alamat.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik,Menteri berwenang :

b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kewajibanpelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimum;

c. menetapkan sanksi dalam hal Badan Usaha tidak memenuhiketentuan sebagaimana dalam kontrak; dan

d. melaksanakan pemantauan, pengawasan serta analisa danevaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kewajibanpelayanan publik secara berkala dan sewaktu-waktu jikadiperlukan.

Badan Usahamelaksanakanberkewajiban :

Penyelenggara Sarana Perkeretaapianpenyelenggaraan kewajiban pelayanan

dalampublik

c. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintaspelayanan/relasi/trayek yang telah ditetapkan;

d. melaksanakan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publikberdasarkan standar pelayanan minimum;

e. menginformasikan kepada seluruh unit kerja di lingkunganbadan usaha tentang adanya penyelenggaraan pelayananpublik;

f. melaporkan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan kewajibanpelayanan publik secara berkala kepada Menteri c.q DirekturJenderal;

(1) Pencairan dana pelaksanaan penyelenggaraan kewajibanpelayanan publik dilaksanakan secara bulanan.

(2) Direksi Badan Usaha mengajukan tagihan pembayaran danapelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publikuntuk bulan berkenaan kepada KPA.

(3) Jumlah dana pelaksanaan penyelenggaraan kewajibanpelayanan publik yang dicairkan setiap bulannya paling tinggisebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitunganverifikasi.

(4) Selisih kekurangan atau kelebihan pencairan danapelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publikakan diperhitungkan setelah dilakukan verifikasi dokumen danlapangan yang dilakukan setiap triwulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan tagihandan verifikasi diatur oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam rangka pencairan anggaran pelaksanaanpenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, DirekturJenderal melakukan Verifikasi terhadap pelaksanaanpenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasverifikasi administrasi untuk tagihan bulan berjalan danverifikasi administrasi dan lapangan untuk tagihan triwulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan tagihandan verifikasi diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderalyang terdiri dari unsur teknis, perencanaan, keuangan danhukum.

(2) Pelaksanaan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal.

(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalammelaksanakan tugasnya berdasarkan Standard OperatingProcedure (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraankewajiban pelayanan publik yang disusun dan ditetapkan olehDirektur Jenderal.

(4) Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksudpada ayat (3), memuat paling sedikit sebagai berikut :

(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditandatangani oleh Tim Verifikasi selaku verifikator danTim Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publikselaku pihak yang diverifikasi dan disampaikan kepada PejabatPembuat Komitmen.

(6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dituangkan dalam Berita Acara Analisa dan Evaluasi yangditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Direktur Utama BadanUsaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik dandiketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

(7) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)tidak membebaskan penyelenggara kewajiban pelayananpublik untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka penyediaan data dan informasi penyelengaraankewajiban pelayanan publik badan usaha penyelenggarakewajiban pelayanan publik wajib menyediakan sisteminformasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yangdapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(2) Dalam melakukan verifikasi Direktur Jenderal dapatmenggunakan data yang diakses melalui sistem informasipenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publikbertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan danpenggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana pelaksanaanpenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kepada Badan Usahapenyelenggara kewajiban pelayanan publik.

Badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang menerimapenugasan kewajiban pelayanan publik wajib melakukan pemisahanpembukuan mengenai penugasan dimaksud.

(1) Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publikmenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaandana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kepadaKPA.

(2) KPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaandana pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayananpublik kepada Menteri dan Menteri Keuangan.

(1) KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publikmenyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penggunaan dana kewajiban pelayanan publik dilakukan auditsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan bahwa jumlah dana pelaksanaanpenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik lebih besar darijumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah kepada BadanUsaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik, kekuranganpembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalamAPBN dan/atau APBN Perubahan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdibayarkan dalam hal Badan Usaha penyelenggarakewajibanpelayanan publik telah melakukan pemisahan pembukuan.

(4) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan bahwa jumlah dana pelaksanaanpenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik lebih kecil darijumlah yang telah dibayarkan Pemerintah kepada Badan Usahapenyelenggara kewajiban pelayanan publik, kelebihanpembayaran dimaksud harus disetorkan ke Kas Negarasebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik wajibmenyampaikan laporan penggunaan dana penyelenggaraankewajiban pelayanan publik yang telah dilakukan pemeriksaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangankepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelahpemeriksaan.

BABIX

PENGAWASAN

Pasal20

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan secara berkala atausewaktu-waktu diperlukan terhadap pelaksanaan kewajibanpelayanan pUblik.

(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajibanpelayanan publik, Direktur Jenderal memberikan teguran dansanksi.

(3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pengawasan secara berkalakepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasal21

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di JakartaPada Tanggal 15 Februari 2013

MENTERIPERHUBUNGAN

ttd

E.E. MANGINDAANDiundangkan di JakartaPada tanggal 01 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 355

SALI NAN sesuai denKEPALA BIRO K

UMAR A S, SH, MM, MHPembina Utama Madya (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001