MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIAPERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA

NOMOR: PM. 46 TAHUN2012

TENTANGPOLA KARIERPEGAWAIKEMENTERIANPERHUBUNGAN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

a. bahwa dalam rangka membentuk PegawaiKementerian Perhubungan yang mampumenye1enggarakan tugas pemerintahan danpembangunan secara profesional, bertanggungjawab, dan memenuhi standar kompetensi jabatan,maka diperlukan upaya pembinaan karier bagiPegawai Kementerian Perhubungan;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas,perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungantentang Pola Karier Pegawai KementerianPerhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041), sebagaimana te1ah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4017), sebagaimana te1ah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 197, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4263), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 164);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009Pembentukan dan Organisasi Kementeriansebagaimana telah diubah terakhirPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EselonI Kementerian Negara, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang danPemberian Kuasa Bidang Kepegawaian diLingkungan Departemen Perhubungan;

10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan;

tentangNegara,dengan

MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGPOLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIANPERHUBUNGAN.

BABIKETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:a. Karier adalah perjalanan atau pengalaman jabatan

seorang Pegawai sejak mulai diangkat dalamjabatan, dibina secara terus menerus sampaidengan batas usia pensiun.

b. Pola karier adalah pola pembinaan yangmenggambarkan alur pengembangan karier yangmenunjukkan keterangan dan keserasian antarajabatan, pangkat, diklat kepemimpinan, diklatkompetensi, serta masa jabatan seorang PegawaiNegeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalamjabatan tertentu sampai dengan pensiun.

c. Standar Kompetensi Jabatan adalah ukurankompetensi tertentu yang ditetapkan sebagaipatokan pada setiap jenis jabatan, agar tugasdalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik.

d. Profil Kompetensi individu adalah gambaraninformasi data dan informasi pengetahuan,keterampilan dan sikap perilaku setiap orangsecara pribadi yang dapat dinyatakan dengan fakta;

e. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyadisebut dengan formasi adalah jumlah dansusunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangdiperlukan dalam suatu satuan organisasi negarauntuk mampu melaksanakan tugas pokok dalamjangka waktu tertentu.

f. Pendidikan dan pe1atihan jabatan pegawai negerisipil yang selanjutnya disebut diklat, adalah prosespenyelenggaraan be1ajar mengajar dalam rangkameningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.

g. Mutasi jabatan pegawai adalah perpindahanpegawai yang memangku jabatan tertentu kejabatan lainnya baik setingkat maupun promosi,baik dalam satu unit kerja maupun antar unit kerjapemerintahan.

h. Kriteria dan skor penilaian adalah tolok ukurkualitatif dan kuantitatif yang dipergunakan un tukmenilai para calon pemangku jabatan struktura1.

1. J abatan struktural adalah suatu kedudukan yangmenunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang danhak seorang pegawai negeri sipil dalam rangkamemimpin suatu satuan organisasi negara.

J. Jabatan fungsional tertentu adalah suatukedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negerisipil dalam suatu satuan organisasi yang dalampelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliandan/atau ketrampilan tertentu serta bersifatmandiri dan untuk kenaikan jabatan danpangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

k. Jabatan fungsional umum adalah suatukedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negerisipil dalam suatu satuan organisasi yang dalampelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliandan/atau keterampilan tertentu serta bersifatmandiri dan untuk kenaikan jabatan danpangkatnya tidak disyaratkan angka kredit.

1. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan,yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri inidisingkat Baperjakat, adalah unit/ institusi yangmemberikan pertimbangan kepada pejabat yangberwenang dalam menetapkan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian, dalam dan darijabatan struktural.

m. Sistem Informasi Jabatan yang selanjutnya dalamperaturan Menteri ini disingkat SIJ, adalah suatusistem komputerisasi yang mengolah data daninformasi jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Kementerian Perhubungan menjadibentuk yang bermanfaat untuk kepentingankedinasan sesuai kebutuhan.

n. Assessment adalah suatu metode penilaian yangterstandar guna menilaijmengukur potensi danprediksi keberhasilan seseorang dalam suatujabatan yang akan diduduki.

o. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil KementerianPerhubungan.

p. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.q. Menteri adalah Menteri Perhubungan.r. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah

Menteri.

s. Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatandalam jabatan adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

MAKSUDDANTUJUANPasal2

(1) Pola karier pegawai dimaksudkan untuk dapatmemberi arah yang jelas bagi pembinaan pegawaiberbasis kompetensi, melalui penempatan pegawaiyang profesional, bertanggung jawab, serta dapatberkinerja sesuai dengan standar kompetensijabatan dan profil kompetensi individu yangdimiliki.

(2) Pola karier pegawai bertujuan meningkatkankinerja jabatan, melalui pengangkatan dalamjabatan pegawai yang berkompeten, sehinggamampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaantugas jabatan dengan baik, bersih, transparan danakuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme.

BAB III

SASARANPasa13

Sasaran pola karier pegawai meliputi:a. Meningkatkan motivasi dan potensi pegawai dalam

pengembangan karier melalui pengangkatan dalamjabatan;

b. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman,kemampuan, kepemimpinan, koordinasi, danketerampilan melalui diklat kompetensi;

c. Menyiapkan pegawai yang berpotensi dan memilikisemangat berkontribusi kinerja yang tinggi dalampelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; dan

d. Menciptakan iklim kerja yang mampu memberidorongan kerjasama dalam pelaksanaan tugasjabatan dan menjadi pegawai berkualitas danberkinerja tinggi.

BABIVRUANGLINGKUP

Pasal4Ruang lingkup pola karier pegawai meliputi alurpengembangan karier, un sur penilaian berbasiskompetensi, penyiapan daftar calon, assessment danmekanisme pelaksanaan pengangkatan pegawai dalamjabatan struktural.

BABV

ALURPENGEMBANGANKARIER

Pasal5(1) Alur pengembangan karier pegawai merupakan

pengangkatan pegawai dalam jabatan berbasis standarkompetensi jabatan dan profil kompetensi individu.

(2) Pengangkatan pegawai dalam jabatan meliputi 3 (tiga)jenis, yaitu pengangkatan pegawai dalam JabatanStruktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan JabatanFungsional Umum.

(3) Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Strukturalbereselon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pengangkatan pegawai pertama kali dalam jabatan

struktural lowong atau akan lowong, dilakukan bagipegawai negeri sipil yang telah diangkat dalamjabatan fungsional tertentu dan/ atau jabatanfungsional umum serta memenuhi standarkompetensi jabatan yang telah ditetapkan;

b. Pengangkatan pegawai dalam jabatanstruktural dilakukan secara berjenjang, vertikal,horizontal, dan diagonal;

c. Pengangkatan pegawai dalam jabatanstruktural dilakukan secara berjenjang, dimulaidari jenjang jabatan struktural terendah sampaidengan jabatan struktural tertinggi, dan tidakboleh loncat jabatan;

d. Pengangkatan pegawai dalam jabatanstruktural dapat dilakukan secara vertikal ataupromosi, yaitu merupakan pengangkatanpegawai dalam jabatan struktural eselon rendahke satu tingkat lebih tinggi dalam satulingkungan unit kerja;

e. Pengangkatan pegawai dalam jabatanstruktural dapat dilakukan secara horizontal,yaitu merupakan pengangkatan pegawai dalamjabatan struktural eselon yang setingkat baikdalam satu lingkungan unit ketja atau lintassatuan unit kerja;

f. Pengangkatan pegawai dalam jabatanstruktural dapat dilakukan secara diagonal,yaitu perpindahan pegawai dari satu jabatanstruktural ke jabatan struktural yang lebihtinggi atau setara, dengan lingkup lintas unitkerja.

Pasal6

Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan struktural dapatdiangkat dalam jabatan fungsional tertentu atau jabatanfungsional umum danl atau sebaliknya, sepanjangmemenuhi standar kompetensi jabatan yang telahditetapkan.

Pasal 7

Alur pengembangan karier melalui pengangkatan dalamJabatan Struktural, Fungsional Tertentu, danFungsional Umum, sebagaimana Lampiran I yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

UNSUR PENILAIAN BERBASIS KOMPETENSI

Pasa18(1) pengembangan karier pegawai berbasis standar

kompetensi jabatan, pelaksanaannya melaluipenilaian terhadap profil kompetensi individudengan berpedoman pada standar kompetensijabatan.

(2) Pengembangan karier pegawai melalui penilaiankompetensi dengan memperhatikan un sur-un surkepegawaian, yang meliputi jabatan, pangkatjgolongan, pendidikan, diklat dan jenjangsebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.

(3) Pelaksanaan penilaian berbasis standarkompetensi jabatan meliputi penilaian terhadap 3(tiga)un sur standar kompetensi jabatan, yaitu:

a. Unsur Pokok, terdiri atas:1) Pendidikan;

2) JurusanjProgram Studi;3) Diklat Kepemimpinan;4) Diklat Kompetensi Jabatan; dan5) Pangkatj Golongan Ruang.

b. Unsur Penunjang, terdiri atas:1) Pengalaman dalamjabatan;

2) Penilaian kinerja; dan3) Disiplin.

c. Assesment(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan dalam rangka penyiapan calonpemangku jabatan lowongatau akan lowong.

(5) Pelaksanaan penilaian berpedoman pada kriteriadan penilaian calon pemangku jabatan strukturalberdasarkan standar kompetensi jabatan dilingkungan Kementerian Perhubungansebagaimana Lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BABVII

PENYIAPANDAFTARCALONPasal9

(1) Metoda dasar pelaksanaan pola kerier PNS denganmenggunakan sistem elektronik pola karier melaluiSistem Informasi Jabatan (SIJ) dan penyiapandaftar panjang calon pemangku jabatan;

(2) Penyiapan daftar panjang calon pemangku jabatanstruktural disusun berdasarkan kesesuaian antarastandar kompetensi jabatan dengan profilkompetensi individu, yang disiapkan secaraelektronik untuk seluruh leveljabatan;

(3) Daftar panjang calon pemangku jabatan strukturalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diaksesmelalui SIJ Kementerian Perhubungan;

(4) Untuk pengisian jabatan lowong atau akan lowong,Sekretaris Jenderal cq. Biro Kepegawaian danOrganisasi menyiapkan daftar pendek calonpemangku jabatan struktural;

(5) Penyiapan daftar pendek dilaksanakan denganmelakukan seleksi melalui penilaian standarkompetensi jabatan, un sur pokok dan unsurpenunjang terhadap seluruh calon yang terdaftardalam daftar panjang dengan menggunakanformulir penilaian calon pemangku jabatanstruktural sebagaimana Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini;

(6) Daftar pendek terdiri dari 3 (tiga) nama calonpemangku jabatan struktural yang merupakanhasil penilaian terbaik terhadap daftar panjangsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;

(7) Daftar pendek calon pemangku jabatan lowongatau akan lowong, disusun sebagaimana LampiranV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

Pasall0

Penyiapan daftar pendek calon pemangku jabatanstruktural dapat dilakukan secara manual dalam hal:

a. Sistem Informasi Jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) mengalami kegagalansistem;

b. Calon pemangku lowongan jabatan strukturalbelum terdaftar dalam SIJ;

c. Profil kompetensi individu mengalamipenyempumaan dan belum masuk dalam SIJ.

BABVIII

ASSESSMENT

Pasal 11(1) Assesment merupakan bagian penilaian untuk

mengukur potensi dan prediksi keberhasilanpegawai dalam melaksanakan tugas jabatan;

(2) Pengukuran potensi dan prediksi keberhasilandidasarkan atas sikap, perilaku dan kepribadianyang tidak dapat dinyatakanJdiukur melaluisertifikasi yang dikeluarkan oleh lembagapendidikan dan pelatihan tertentu;

(3) Assesment dilaksanakan dengan menggunakanmetode dan unsur-unsur yang telah distandarkanpada lembaga-lembaga assesment (AssessmentCentre) dan didasarkan pada karakteristik jabatanlowong atau akan lowong;

(4) Assesment bagi seluruh pegawai di lingkunganKementerian Perhubungan dilaksanakan oleh TimAssessor Kementerian Perhubungan atau bekeIjasarna dengan Lembaga Assesment Centre yanganggotanya telah memiliki lisensi sebagai Assessor.

Pasal 12

(1) Assesment ditujukan untuk mendapatkan profilkompetensi pegawai yang sesuai dengan standarkompetensi jabatan dan karakteristik jabatan yangakan diduduki;

(2) Assesment pegawai calon pemangku jabatanstruktural dilakukan pada saat pegawai telah masukdalam daftar pendek calon pemangku jabatan;

(3) Hasil assesment berupa rekomendasi yangdituangkan dalam lampiran V yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal13Dalam waktu paling lama 2 (dua) 4iliun sejak PeraturanMenteri ini diundangkan, Tim Assessor KementerianPerhubungan harus telah dibentuk.

BABIXMEKANISMEPELAKSANAANPOLAKARIER

Pasal14Mekanisme pelaksanaan pola karier, merupakankeseluruhan proses penyiapan susunan daftar calonpemangku jabatan struktural, pengajuan daftar calonpendek, assesment, seleksi administrasi, sidangBaperjakat, penentuan calon tetap, pengangkatan dalamjabatan dan administrasi penyelesaiannya.

Pasal15

(1) Pejabat Struktural eselon I (satu) bertanggungjawab untuk membuatj merumuskan standarkompetensi jabatan dan profil kompetensi individudi lingkungan unit kerja masing-masing.

(2) Biro Kepegawaian dan Organisasi bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan penyiapan database standar kompetensi jabatan dan profilkompetensi individu Kementerian Perhubungan.

Pasal16Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selakuSekretaris Baperjakat menyampaikan daftar pendekcalon pemangku jabatan struktural lowong atau akanlowong kepada Sekretaris Jenderal selaku KetuaBaperjakat, sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal17(1) Baperjakat melaksanakan sidang setelah

menerima usulan daftar pendek calon pemangkujabatan strukturallowong atau akan lowong;

(2) Sidang Baperjakat menghasilkan rekomendasi yangdisampaikan kepada Pejabat yang berwenangmenetapkan pengangkatan dalam jabatanstruktural.

BABXKETENTUANLAIN-LAIN

Pasal18

(1) Pegawai yang telah ditetapkan pengangkatan dalamjabatan struktural, harus sudah dilantik danmelaksanakan serah terima jabatan paling lama 30(tiga puluh) hari setelah tanggal penetapanpengangkatan dalam jabatan.

(2) Mutasi jabatan struktural dilakukan setelah yangbersangkutan menduduki jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Pejabat yang telah memangku jabatan strukturalyang sarna selama 5 (lima) tahun dan belumdirencanakan untuk mutasi jabatan, dilakukanpengukuhan kembali dengan keputusan pejabatyang berwenang.

(4) Penurunan jabatan (demosi) hanya dilaksanakandalam hal pemberian hukuman disiplin.

Pasal19Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Non Eselonpada unit kerja yang menerapkan Pola PengelolaanKeuangan - Badan Layanan Umum (PPK-BLU),JabatanFungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umumdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PENUTUPPasa120

Dengan berlakunya Peraturan Menteri lnl, makaKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun1988 tentang Pola Dasar Mutasi Jabatan dan WilayahKerja Pegawai di lingkungan Departemen Perhubungandan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 110Tahun 1990 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasa121Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal10 September 2012

MENTERIPERHUBUNGAN

Diundangkan di JakartaPada tanggal18 September 2012

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA,

ttd

AMIRSYAMSUDINBERITANEGARAREPUBLIKIND SIATAHUN2012 NOMOR923

UMAR RIS, SH, MM,MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTER!PERHUBUNGANNOMOR : PM 46 TAHUN 201°2TANG GAL : 10 Septemerb 2012

JABFUNGTERTENTU v·.. ...':1'........ •. ....... . .

·::.t:··........ . ......... . .

,J;..... .••~

..................... ........ , ........ ....... .....~......... . ~<- ~

~/

,-"""""""""",

,l¥"""""""""

UMAR A SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPlRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : PM 46 TAHUN 2012TANGGAL : 10 September 2012

r---------------------------7----------~Tro.c~~AN-K~f>EIEN~-PE~VYAf5EN~J~,r~------------------------------~------lI

II

I

IDIKtATKOMPETENSI

JABATANPENDlDlKAN TERTENTU

03 KEBAWAH 51TERAMPIL AHU

P.ANGKAT ESELONIGOLONGAN

PENDIDIKANUMUM

S Ifa

~ Nle;»

fWd lib;:::~ fIIle lIta

~ fIIlb lib

film lIfa

IIfd 11ft)MUOA

life fII/a

I'ERTAMAII/b fIIlb

lIfa V

lItdlifeliblIIa

Ifa-lld

STANOAR KOMPETENSl JABATAN ESELON IV.a I

STAtlDAR KOMPETENSIJABATAN ESELON IV.b ISTANOAR KOMPETENSl JABATAN ESELON V I

DI<l.AT PlMPINANTWGKAT IDlKLATPlMPINANTWGKATI

DKlATPlMPlNAN TWGKAT.OlKlATPlMPlNANTWGKAT IV

I JABATAN FUNGSlONAL UMUM1 _

I

______________________________ ~~~~_~~U~~ 1

UMAR S. SH, MM. MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERIPERHUBUNGANNOMOR : PM 46 TAHUN 2012TANGGAL : 10 September 2012

UNSUR-UNSUR ESELON SKORUNSURPOKOK

PendidikanA SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Prof S3 S2 SI/D4I 15 10 8 6II 20 15 10 8III 20 15 10 8IV 25 20 15 10

B Jurusan / Program SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATANStudi

SESUAI CUKUP SESUAII 10 5II 10 5III 10 5IV 10 5V 10 5

C Diklat SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATANKepemimpinan PIM TK. I PIM TK. II PIM TK. III PIM TK. IV

I 10 8 6 4II 0 10 8 6III 0 0 10 8IV 0 0 0 10V 0 0 0 10

Diklat kompetensi SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATAND Jabatan SESUAI CUKUP SESUAI KURANG SESUAI

I 10 6 2II 10 6 2III 10 6 2IV 10 6 2V 10 6 2

E Pangkatj Golongan SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATAN

PANGKAT SETINGKAT DIPANGKATTERENDAH BAWAH PANGKATTERTINGGI TERENDAH

I 10 8 6II 10 8 6III 10 8 6IV 10 8 6V 10 8 6

UNSUR PENUNJANGF Korelasi Pengalaman JABATAN YANG PERNAH DIDUDUKI SEBELUMNYA

Jabatan SESUAI CUKUP SESUAI KURANG SESUAII 10 6 2II 10 6 2III 10 6 2IV 10 6 2V 10 6 2

G Penilaian Kinerja KRITERIA PENILAIANSANGATBAIK BAlK CUKUP

I 10 8 2II 10 8 2III 10 8 2IV 10 8 2V 10 8 2

H Hukuman Disiplin TINGKAT HUKUMANHUKUMAN RINGAN HUKUMAN SEDANG HUKUMAN BERAT

I -2 -5 -10II -2 -5 -10III -2 -5 -10IV -2 -5 -10V -2 -5 -10

Salinan sesuai dengKEPALA BIRO H K

UMARA S SH MM MHPembina tama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPlRAN IV PERATURAN MENTER!PERHUBUNGANNOM OR : PM 46 TAHUN 2012Tf1NGGAL : 10 September 2012

FORMULIR PENILAIAN CALON PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL

NAMA

NIP/GOL/PANGKAT

TANGGAL LAHIR

MASA KERJA PNS

UNITKERJAJABATAN SAAT INI

JABATAN YANG AKANDIISI

UNSUR-UN SUR ESELON SKOR

UNSURPOKOKA Pendidikan SESUAI STANDAR KOMPETENSI

Prof S3 S2 Sl/D4I 15 10 8 6II 20 15 10 8III 20 15 10 8IV 25 20 15 10V 25 20 15 10

B Jurusan / Program SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATANStudi SESUAI CUKUP SESUAI

I 10 5II 10 5III 10 5IV 10 5V 10 5

C Diklat Kepemimpinan SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATANPIM TK. I PIM TK. II PIM TK. III PIM TK. IV

I 10 8 6 4II 0 10 8 6III 0 0 10 8IV 0 0 0 10V 0 0 0 10

D Diklat kompetensi SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATANJabatan SESUAI CUKUP SESUAI KURANG

SESUAII 10 6 2II 10 6 2III 10 6 2IV 10 6 2V 10 6 2

E Pangkatj Golongan SESUAI STANDAR KOMPETENSI JABATAN

PANGKAT TERTINGGI PANGKATTERENDAH SETINGKAT DI BAWAHPANGKATTERENDAH

I 10 8 6II 10 8 6III 10 8 6IV 10 8 6V 10 8 6

UNSUR PENUNJANG

F Kore1asi Pengalaman JABATAN YANG PERNAH DIDUDUKI SEBELUMNYAJabatan SESUAI CUKUP SESUAI KURANG SESUAI

I 10 6 2II 10 6 2III 10 6 2IV 10 6 2V 10 6 2

G Penilaian KineIj a KRITERIA PENILAIANSANGATBAlK BAlK CUKUP

I 10 8 6II 10 8 6III 10 8 6IV 10 8 6V 10 8 6

H Hukuman Disiplin TINGKAT HUKUMANHUKUMAN RINGAN HUKUMAN SEDANG HUKUMAN BERAT

I -2 -5 -10II -2 -5 -10III -2 -5 -10IV -2 -5 -10V -2 -5 -10

UMARARIS, SH, MM, MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN V PERATURANMENTERIPERHUBUNGANNOMOR : PM 46 TAHUN 2012TANGGAL : 10 September 2012

FAKTOR PENILAIAN REKOMENDASINAMACALON ASSESSMENT

A B C D E F G H Total CENTRE

Salinan sesuai dengKEPALABIRO

UMAR S SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001