MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 1140 TAHUN 2017

TENTANGPENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN

PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 dan Pasal

21 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan

Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan

dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 124 Tahun 2015, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara

prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan kepada

PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan

perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- 2 -

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4722);3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang

Pengalih Bentuk Perusahaan (Perum) Kereta Api menjadi

Perusahaan Perseroaan (Persero) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6022);5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086),

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya

Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

- 3 -

124 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 252);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 220 Tahun

2010 tentang Izin Usaha Penyelenggara Prasarana

Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 221 Tahun

2010 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 219 Tahun

2010 tentang Pelaksana Penyelenggaraan Prasarana

Perkeretaapian Umum yang ada saat ini oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Menteri

Perhubungan Nomor H K .601/A .579/D JK A / 12 / 17 tanggal

28 Desember 2017 perihal Permohonan Penugasan

Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA

(PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN

PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

- 4 -

PERTAMA

KEDUA

: Memberikan Penugasan untuk melaksanakan Perawatan

dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Tahun Anggaran 2018 kepada :

a. Nama Perusahaan

b. Akta Pendirian

c. Alamat Perusahaan

d. NPWP

: PT Kereta Api Indonesia (Persero)

: Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999,

Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta yang telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia C-

1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999 dan Akta

terakhirnya sebagaimana diubah

dengan Akta terakhirnya

sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari

2016, dibuat dihadapan Surjadi

Jasin, SH., Notaris di Bandung,

yang laporannya telah dicatat

dalam database SistemAdministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana suratnya Nmor AHU-

AH. 01.03 .0011295 tanggal1 Februari 2016.

: Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat

: 01 .000.016.4 .051.000e. Nama Direktur Utama : EDI SUKMORO

Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, meliputi seluruh kegiatan yang masuk

ke dalam Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

- 5 -

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pembiayaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA, akan ditanggung oleh Pemerintah dan

diatur tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian

Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA, PT Kereta Api Indonesia

(Persero) berkewajiban :

a. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perkeretaapian dan perundang-undangan lainnya yang

terkait;b. merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian

milik Negara sesuai standar dan tata cara yang telah

ditetapkan;

c. melaporkan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian

Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yang ada saat ini

secara Triwulanan dan Tahunan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) bulan setelah

dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk

melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018 dimulai

sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pelaksanaan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018

dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat

Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan

Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- 6 -

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi, pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Keuangan;2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;5. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;

6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

NIP. 19651022 199203 1 001