Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kebijakan ekspor dan impor beras sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
103/ M-DAG/ PER/ 12/2015 tentang Ketentuan Ekspor
dan Impor Beras sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74 / M -DAG / PER/ 9 / 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
103 / M -DAG/ PER/ 12 / 2015 tentang Ketentuan Ekspor
dan Impor Beras sudah tidak relevan sehingga perlu
diganti;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kebijakan ekspor dan impor beras, perlu melakukan
pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor beras;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor Beras;
2
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
-3
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
24 / M-IND / PER/ tentang Pencantuman Logo Tara
Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari
Plastik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 92);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
04 / PERMENTAN/ PP.340 / 2/ 2015 tentang Pengawasan
Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/KR.040/4/2016
-4
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang
Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan
dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 563);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/ M-DAG/ PER/ 8/ 2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1104);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/ M-DAG/ PER/ 3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 395);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
48/ M-DAG/ PER/ 7/2015 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1006);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70 / M-DAG/ PER/9 /2015 tentang Angka Pengenal
Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1516);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
85/ M-DAG/ PER/ 12/ 2016 tentang Pelayanan Terpadu
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2007);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS.
-5
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit,
diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oriza
Sativa.
2. Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari
daerah pabean.
3. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke
dalam daerah pabean.
4. Impor Beras untuk keperluan umum adalah impor beras
sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat
dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara
lain stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat,
masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan
tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Eksportir Beras adalah perusahaan yang melakukan
kegiatan Ekspor Beras.
6. Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan
kegiatan impor beras.
7. Persetujuan Ekspor adalah izin Ekspor Beras.
8. Persetujuan Impor adalah izin Impor Beras.
9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri
atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan teknis
mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor.
10. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan
pemeriksaan teknis barang Impor yang dilakukan oleh
surveyor.
11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat
otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran
teknis barang Impor.
12. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi
dan atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan
langsung maupun tidak.
-6
13. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan
bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk
pangan.
14. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan
bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
Pasal 2
(1) Beras yang dapat diekspor tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2) Beras yang dapat diimpor tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 3
Ekspor Beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan Beras
di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.
Pasal 4
Ekspor Beras hanya dapat dilakukan untuk tujuan:
a. Keperluan Umum; dan
b. Hibah.
Pasal 5
(1) Ekspor Beras untuk Keperluan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan
oleh Perusahaan Umum BULOG, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta.
(2) Beras yang diekspor untuk Keperluan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I Kelompok A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.
-7
Pasal 6
(1) Ekspor Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Kelompok A oleh Perusahaan Umum BULOG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat
dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari
Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat
menteri bidang perekonomian.
(2) Ekspor Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Kelompok A oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat
dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari
Menteri dengan memperhatikan Rekomendasi dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Direktur Jenderal.
Pasal 7
(1) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),
perusahaan hares mengajukan permohonan secara
elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur
Jenderal, dengan melampirkan:
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi organik
yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompetensi
Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui
secara internasional, untuk Beras yang diproduksi
melalui sistem pertanian organik;
d. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian atau
Pejabat yang ditunjuk, untuk Beras yang diekspor
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Perusahaan Swasta; dan
e. Pernyataan pesanan (Confirmation Order) dan calon
pembeli di luar negeri.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d disampaikan oleh Kementerian Pertanian secara
daring (online) melalui http://inatrade.kemendag.go.id.
(3) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor yang
disampaikan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri menerbitkan Persetujuan
Ekspor yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
(4) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor yang
disampaikan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama
Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku
selama 6 (enam) bulan.
(5) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4), diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap
dan benar.
Pasal 8
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4) memuat informasi paling sedikit
mengenai:
a. nomor dan tanggal rekomendasi, untuk perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. nama dan alamat eksportir;
c. jenis Beras;
d. volume Beras;
e. berat kemasan;
f. merk kemasan;
g. Pos Tarif/ HS;
h. tingkat kepecahan;
i. pelabuhan muat;
j. negara tujuan;
k. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Ekspor; dan
1. masa berlaku Persetujuan Ekspor.
Pasal 9
Beras Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Kelompok A harus dikemas dalam kemasan dengan
mencantumkan keterangan paling sedikit mengenai:
a. identitas perusahaan;
b. diproduksi di Indonesia/Produced in Indonesia; dan
c. kualitas premium/ tingkat kepecahan (Prime Quality/ Level
of Broken).
Pasal 10
(1) Ekspor Beras untuk Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha
Milik Negara.
(2) Beras yang diekspor untuk Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Kelompok B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
Ekspor Beras oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat dilakukan
setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri
berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat
menteri bidang perekonomian.
Pasal 12
(1) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Badan Usaha Milik Negara
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan
melampirkan Rekomendasi dari menteri/pimpinan
badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang
- 10 -
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan
sosial.
(2) Rekomendasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan
secara manual oleh kementerian/badan/instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan
sosial.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap dan benar.
Pasal 13
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 14
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) memuat data dan/atau keterangan paling sedikit
mengenai:
a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
b. nama dan alamat penerima hibah;
c. nama dan alamat pemberi hibah;
d. jenis Beras;
e. volume Beras per pelabuhan muat;
f. Pos Tarif/HS;
g. tingkat kepecahan;
h. berat kemasan;
i. negara asal;
j. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Ekspor; dan
k. masa berlaku Persetujuan Ekspor.
Pasal 15
Impor Beras hanya dapat dilakukan untuk tujuan:
a. Keperluan Umum;
b. Hibah; dan
c. Keperluan Lain.
Pasal 16
(1) Impor Beras untuk Keperluan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a hanya dapat dilakukan
oleh Perusahaan Umum BULOG.
(2) Beras yang diimpor untuk Keperluan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
Kelompok A.
(3) Penentuan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi
tingkat menteri bidang perekonomian.
Pasal 17
(1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG setelah
mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
(2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum BULOG
hams mengajukan permohonan secara elektronik kepada
Menteri dengan melampirkan:
a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan
b. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian atau
pejabat yang ditunjuk.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap dan benar.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar,
Menteri menolak menerbitkan Persetujuan Impor.
- 12 -
Pasal 18
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) memuat informasi paling sedikit mengenai:
a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
b. jenis Beras;
c. volume Beras per pelabuhan tujuan;
d. Pos Tarif/ HS;
e. tingkat kepecahan;
f. negara asal;
g. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
h. masa berlaku Persetujuan Impor.
Pasal 19
(1) Impor Beras yang bersumber dan hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b hanya dapat dilakukan
oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah
setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
(2) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal.
(3) Beras yang diimpor yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II Kelompok A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.
Pasal 20
(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), lembaga/organisasi
sosial atau badan pemerintah harus mengajukan
permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal
ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:
a. surat/akta pendirian lembaga/organisasi sosial;
b. sertifikat hibah (gift certificate) dari instansi/lembaga
di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh
- 13 -
Perwakilan Republik Indonesia yang berada di
negara pemberi hibah yang bersangkutan;
c. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penanggulangan bencana atau
penyelenggaraan bantuan sosial atau pejabat yang
ditunjuk;
d. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian atau
pejabat yang ditunjuk; dan
e. Rekomendasi dari pimpinan badan/instansi atau
pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanggulangan
bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan.
Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan
benar.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar,
Direktur Jenderal menolak menerbitkan Persetujuan
Impor.
Pasal 21
Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) sesuai dengan masa berlaku
Rekomendasi terhitung sejak tanggal diterbitkan.
Pasal 22
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai:
a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
b. nama dan alamat penerima hibah;
c. nama dan alamat pemberi hibah;
- 14 -
d. jenis Beras;
e. volume Beras per pelabuhan tujuan;
f. Pos Tarif/HS;
g. tingkat kepecahan;
h. negara asal;
i. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
j. masa berlaku Persetujuan Impor.
Pasal 23
(1) Impor Beras untuk Keperluan Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf c hanya dapat dilakukan oleh:
a. perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P), untuk kebutuhan bahan baku
industri; dan
b. Badan Usaha Milik Negara, untuk kebutuhan selain
bahan baku industri.
(2) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
(3) Menteri dapat memberikan mandat kewenangan
penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
(4) Beras yang diimpor untuk Keperluan Lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
Kelompok B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Menteri ini.
Pasal 24
(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, perusahaan harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada
Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
a. Angka Pengenal Importir (API); dan
b. surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan
kapasitas produksi industri berbahan baku Beras,
untuk perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P).
- 15 -
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dinyatakan lengkap dan benar, Menteri
atau Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor
paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar,
Persetujuan Impor tidak dapat diterbitkan.
Pasal 25
(1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun
berjalan sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor.
(2) Apabila permohonan Persetujuan Impor diajukan pada
pada bulan dalam semester kedua tahun berjalan,
Persetujuan Impor hanya berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember dalam tahun berjalan.
Pasal 26
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai:
a. nomor dan tanggal penerbitan API;
b. nama dan alamat importir;
c. jenis Beras;
d. volume Beras per pelabuhan tujuan;
e. Pos Tarif/ HS;
f. tingkat kepecahan;
g. negara asal;
h. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
i. masa berlaku Persetujuan Impor.
Pasal 27
(1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dapat diperpanjang oleh Menteri atau
Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender.
- 16 -
(2) Perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan dalam hal:
a. volume Beras yang tercantum dalam Persetujuan
Impor masih tersedia; dan
b. tidak melebihi tanggal 31 Desember dalam tahun
berjalan.
(3) Pengajuan perpanjangan masa berlaku Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Persetujuan Impor.
(4) Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku
Persetujuan Impor, Badan Usaha Milik Negara dan
perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen
(API-P) harus mengajukan permohonan secara elektronik
kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
a. Persetujuan Impor yang masih berlaku;
b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir
mengenai alasan pengajuan permohonan
perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor; dan
c. Laporan Realisasi Impor.
Pasal 28
(1) Importir Beras wajib melaporkan dan mengajukan
permohonan perubahan Persetujuan Impor terhadap
setiap perubahaan terkait dengan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (1),
dan/atau Pasal 24 ayat (1).
(2) Importir Beras dapat mengajukan permohonan
perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat
perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS,
jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau
pelabuhan tujuan impor.
(3) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- 17 -
a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan
b. Persetujuan Impor.
(4) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a. Persetujuan Impor;
b. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir
mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan
Persetujuan Impor; dan
c. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian atau
pejabat yang ditunjuk dan Rekomendasi dari
pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penanggulangan bencana atau
penyelenggaraan bantuan sosial, untuk Beras yang
diimpor bersumber dari hibah.
(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4):
a. Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Impor
untuk Impor Beras Keperluan Umum;
b. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan
perubahan Persetujuan Impor untuk Impor Beras
yang bersumber dan hibah; dan
c. Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan
perubahan Persetujuan Impor untuk Impor Beras
Keperluan Lain,
paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Pasal 29
(1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6;
- 18 -
b. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 23;
c. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
d. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28,
hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui
http://inatrade. kemendag.go. id.
(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang
mengakibatkan sistem elektronik melalui
http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi,
pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara manual.
Pasal 30
(1) Beras yang diimpor hams memenuhi persyaratan
kemasan sebagai berikut:
a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan
pangan hams menggunakan bahan yang diijinkan
untuk pangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib
mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur
Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemenuhan persyaratan kemasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hams dibuktikan dengan:
a. Sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh
laboratorium uji yang kompeten dan diakui
pemerintah setempat; atau
b. Surat pernyataan dari importir yang menyatakan
bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Indonesia dengan mencantumkan Logo Tara Pangan
dan Kode Daur Ulang pada kemasan.
- 19 -
Pasal 31
Perusahaan pemilik API-P yang telah memperoleh Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilarang
memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Beras
yang diimpornya kepada pihak lain.
Pasal 32
(1) Setiap pelaksanaan Impor Beras wajib terlebih dahulu
dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di negara
asal.
(2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 33
Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau
penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
b. berpengalaman sebagai Surveyor Impor Beras paling
sedikit 5 (lima) tahun;
c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar
negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung
efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis;
dan
d. mempunyai rekam-jejak (track records) yang baik di
bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran
teknis Impor.
Pasal 34
(1) Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. Impor Beras untuk Keperluan Umum, meliputi data
atau keterangan mengenai:
-20-
1. nomor dan tanggal Rekomendasi;
2. nama dan alamat eksportir;
3. jenis Beras;
4. volume Beras per pelabuhan tujuan;
5. Po s Tarif/ HS;
6. tingkat kepecahan;
7. berat kemasan;
8. negara asal;
9. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
10. masa berlaku Persetujuan Impor;
11. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur
Ulang pada kemasan;
12. Sertifikat hasil uji kemasan keamanan kemasan
pangan (food grade) atau surat pernyataaan dari
importir yang menyatakan bahwa kemasan yang
digunakan telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Indonesia; dan
13. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan
Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari
importir yang menyatakan bahwa kemasan yang
digunakan telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Indonesia.
b. Impor Beras yang bersumber dari hibah, meliputi
data atau keterangan mengenai:
1. nomor dan tanggal Rekomendasi;
2. nama dan alamat penerima hibah;
3. nama dan alamat pemberi hibah;
4. jenis Beras;
5. volume Beras per pelabuhan;
6. Pos Tarif/HS;
7. tingkat kepecahan;
8. berat kemasan;
9. negara asal;
10. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
11. masa berlaku Persetujuan Impor; dan
12. sertifikat hibah (Gift Certificate).
- 21 -
c. Impor beras untuk Keperluan Lain, meliputi data
atau keterangan mengenai:
1. nomor dan tanggal penerbitan API;
2. nomor dan tanggal rekomendasi impor;
3. nama dan alamat eksportir;
4. nama dan alamat importir;
5. jenis Beras;
6. volume Beras per pelabuhan tujuan;
7. Pos Tarif/HS;
8. tingkat kepecahan;
9. merk kemasan;
10. berat kemasan;
11. negara asal;
12. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran;
13. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
14. masa berlaku Persetujuan Impor;
15. surat jaminan suplai dari eksportir dan surat
keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan
dan instansi berwenang di negara asal untuk
jenis beras Horn Mali, Japonica, Basmati;
16. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur
Ulang pada kemasan;
17. Sertifikat hasil uji kemasan food grade atau surat
pernyataaan dari importir yang menyatakan
bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Indonesia; dan
18. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan
Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari
importir yang menyatakan bahwa kemasan yang
digunakan telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Indonesia.
(2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
Laporan Surveyor (LS).
- 22 -
(3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat
pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau
penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh
Surveyor.
(4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor dapat
memungut imbalan jasa dan importir yang besarannya
ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.
Pasal 35
(1) Persetujuan Ekspor digunakan sebagai dokumen
pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di
bidang Ekspor.
(2) Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor (LS) digunakan
sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian
kepabeanan di bidang Impor.
Pasal 36
(1) Setiap Eksportir dan Importir Beras wajib menyampaikan
laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Ekspor
dan Impor Beras, baik terealisasi maupun tidak
terealisasi, secara elektronik melalui
http://inatrade. kemendag.go. id.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima
belas) bulan berikutnya.
(3) Dalam hal terjadi keadaaan memaksa (force majeure)
yang mengakibatkan sistim elektronik melalui
http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi,
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara manual.
Pasal 37
(1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan
Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras yang
- 23 -
telah dilakukannya secara elektronik melalui
http://inatrade.kemendag.go.id, kepada Direktur
Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima
belas) bulan berikutnya.
(2) Dalam hal terjadi keadaaan memaksa (force majeure)
yang mengakibatkan sistem elektronik melalui
http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi,
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara manual.
Pasal 38
Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
selama 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan permohonan
Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor Beras periode
berikutnya selama 6 (enam) bulan.
Pasal 39
Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut dalam hal
perusahaan:
a. terbukti melanggar ketentuan kemasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30;
b. terbukti melanggar ketentuan larangan
memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Beras
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, untuk
perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan
Persetujuan Impor;
c. terbukti mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi
yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan
Persetujuan Impor;
d. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang
tidak benar setelah Persetujuan Ekspor atau Persetujuan
Impor diterbitkan;
e. mengekspor atau mengimpor Beras yang jenis dan/atau
jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam
Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- 24 -
f. melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan
rekomendasi instansi teknis terkait; dan/atau
g. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran
tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan
Beras yang diekspornya dan/atau diimpornya.
Pasal 40
(1) Penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pencabutan
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 dilakukan oleh:
a. Menteri, untuk Persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
b. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri,
untuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4).
(2) Penangguhan permohonan Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pencabutan
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 dilakukan oleh:
a. Menteri, untuk Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
b. Direktur Jenderal atas nama Menteri, untuk
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2); dan
c. Menteri atau Direktur Jenderal, untuk Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
Pasal 41
Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan
Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dapat mengajukan kembali
permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor
setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.
- 25 -
Pasal 42
Penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dicabut apabila Surveyor:
a. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebanyak 2 (dua)
kali; dan/atau
b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan
Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras.
Pasal 43
Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 44
Perusahaan yang melakukan Ekspor Beras dan/atau Impor
Beras tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan
dan/atau ketentuan lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 45
Pengawasan terhadap Beras asal Impor yang diperdagangkan
di dalam wilayah Republik Indonesia diatur dengan Peraturan
Menteri tersendiri.
Pasal 46
Ketentuan mengenai Impor Beras dalam Peraturan Menteri ini
tetap berlaku terhadap Beras yang diimpor ke dalam Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Pasal 47
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap
Beras Ekspor atau Beras Impor yang merupakan:
a. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
dan
- 26 -
b. barang pelintas batas dengan nilai pabean tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.
Pasal 48
(1) Beras yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan
Menteri ini dapat diimpor setelah mendapatkan
Persetujuan Impor dari Menteri.
(2) Menteri dapat memberikan mandat kewenangan
penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
Pasal 49
Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan Ekspor dan
Impor Beras, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap
Ekspor yang dilakukan Eksportir Beras dan Impor yang
dilakukan oleh Importir Beras.
Pasal 50
Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 51
Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini hares dengan persetujuan Menteri setelah
mendapat masukan dan instansi terkait.
Pasal 52
(1) Persetujuan Ekspor, Persetujuan Impor, dan LS yang
diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 103/ M-DAG/ PER/ 12/2015 tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1891) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74 / M-DAG/ PER/9 /2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
-27-
103 / M -DAG / PER/ 12 / 2015 tentang Ketentuan Ekspor
dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1397), dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan masa berlakunya berakhir.
(2) Penetapan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau
penelusuran teknis impor beras yang diterbitkan
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
103/ M-DAG/ PER/ 12/2015 tentang Ketentuan Ekspor
dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1891) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74 / M-DAG / PER/ tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
103/ M - DAG / PER/ 12 / 2015 tentang Ketentuan Ekspor
dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1397) dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan diterbitkannya penetapan surveyor
sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis
impor beras berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pasal 53
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 103/ M-DAG/ PER/ 12/2015
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1891) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74 / M-DAG/ PER/ 9 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 103 / M-DAG/ PER/ 12 / 2015
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1397), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 54
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 28 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ENGGARTIASTO LUKITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan a.n. Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian tuan Perundang-undangan 01-eknis Perdagangan dan
mentasi Hukum,
IA NIZA NIDA SALAM
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS
JENIS BERAS YANG DAPAT DIEKSPOR
No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan
1 2 3 4
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM
PERUSAHAAN UMUM BULOG 10.06 Beras 1006.30 - Beras setengah giling atau
digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:
-- Lain-lain:
Ex. 1006.30.99 --- Lain-lain - Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan diatas 5% sampai dengan 25%
BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA
10.06 Beras
- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :
1. Ex. 1006.30.30 -- Beras ketan -- Lain-lain:
2. Ex. 1006.30.99 --- Lain-lain - Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%
- Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik
No Pos Tarif/ HS Uraian Barang Keterangan
1 2 3 4 dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%
B. UNTUK HIBAH 10.06 Beras 1006.30 - Beras setengah giling atau
digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:
-- Lain-lain: Ex.1006.30.99 --- Lain-lain - Beras dengan
tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ENGGARTIASTO LUKITA
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan a.n. Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian Pe ran Perundang-undangan
knis Perdagangan dan umentasi Hukum,
SEKRE TA R tAT
JENOE FtAl
LILA NIZA NIDA SALAM
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS
JENIS BERAS YANG DAPAT DIIMPOR
No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan
1 2 3 4
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH
10.06 Beras 1006.30 - Beras setengah giling
atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:
-- Lain-lain: Ex.1006.30.99 --- Lain-lain - Beras dengan tingkat
kepecahan di atas 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen)
B. UNTUK KEPERLUAN LAIN
API-P 10.06 Beras 1006.40 - Beras pecah:
1. Ex.1006.40.90 -- lain-lain - Beras Pecah 100% - Beras Ketan Pecah 100%
11.02 Tepung serealia selain gandum atau meslin
1102.90 - Lain-lain 2. Ex. 1102.90.10 -- Tepung beras - Tepung Beras
- Tepung Beras Ketan
BUMN 10.06 Beras
1006.30 - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:
1. Ex.1006.30.30 -- Beras ketan Beras Ketan Utuh 2. Ex.1006.30.40 -- Beras Horn Mali Beras Horn Mali dengan
tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)
-- Lain-lain: 3. Ex.1006.30.91 --- Beras setengah masak Beras Kukus 4. Ex.1006.30.99 --- Lain-lain - Beras Japonica dengan
2
No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan
1 2 3 4 tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)
- Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)
- Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)
- Beras lainnya dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ENGGARTIASTO LUKITA
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan a.n. Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian turan Perundang-undangan
ftsfrenis Perdagangan dan Ilk.kumentasi Hukum,
ULIA NIZA NIDA SALAM