MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 262 - Sekretariat---Bagian... · 1. NAMA JABATAN : Kepala Bagian Keuangan 2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan direktorat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Bagian Keuangan

2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan direktorat jenderal.

3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya pengelolaan keuangan pada unit satuan kerja Direktorat Jenderal Anggaran yang transparan dan akuntabel.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun konsep rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai bahan

penetapan pagu indikatif, pagu sementara, pagu definitif dan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Menugaskan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyusun

konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan pagu indikatif dan usulan rencana kebutuhan anggaran dari masing-masing Direktorat;

4.1.2. Meneliti dan mengoreksi konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;

4.1.3. Membahas konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit dan instansi terkait;

4.1.4. Menugaskan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyusun konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan;

4.1.5. Meneliti dan mengoreksi konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran hasil pembahasan, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.2. Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Anggaran 4.2.1. Menugaskan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyusun

konsep DIPA berdasarkan pagu definitif dan RKA-KL yang telah disahkan oleh DPR RI;

4.2.2. Menugaskan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyusun konsep POK sebagai pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran;

4.2.3. Meneliti dan mengoreksi konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.3. Menyusun konsep usulan revisi RKA-KL, revisi DIPA dan revisi POK serta permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Direktorat Jenderal Anggaran 4.3.1. Menugaskan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyusun

konsep revisi RKA-KL, revisi DIPA dan revisi POK serta permintaan ABT Direktorat Jenderal Anggaran;

4.3.2. Meneliti dan memeriksa konsep revisi RKA-KL, revisi DIPA, revisi POK dan permintaan ABT Direktorat Jenderal Anggaran, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.4. Menyusun bahan rapat dengar pendapat dengan DPR-RI untuk pembahasan RKA-KL 4.4.1. Menugaskan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyusun

konsep bahan rapat dengan DPR;


- 263 -

4.4.2. Membahas bahan rapat dengar pendapat dengan Kasubbag Penyusunan Anggaran;

4.4.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan rapat, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.5. Menyusun konsep Petunjuk Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran

Tahun Anggaran Berjalan 4.5.1. Menugaskan Kasubbag Penyusunan Anggaran untuk mengumpulkan

bahan dalam rangka penyusunan konsep pedoman pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.2. Mempelajari bahan penyusunan konsep Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.3. Menugaskan Kasubbag Penyusunan Anggaran untuk menyusun konsep pedoman pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep Petunjuk Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.6. Menyusun konsep usulan penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Kegiatan (SPK), dan Pemegang Uang Muka (PUM) Direktorat Jenderal Anggaran 4.6.1. Menugaskan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyusun

konsep keputusan tentang usulan penunjukan KPA, PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, SPK dan PUM Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.2. Meneliti dan mengoreksi konsep keputusan tentang usulan penunjukan KPA, PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, SPK dan PUM Direktorat Jenderal Anggaran, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.7. Melaksanakan pengawasan atas pengujian Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.7.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk melakukan

pengujian atas kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP serta memeriksa kesesuaian pembebanan pengeluaran anggaran dengan MAK yang tersedia dan ketersediaan dana dalam DIPA serta mencatat kedalam kartu pengawasan DIPA;

4.7.2. Meneliti hasil pengujian yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan;

4.7.3. Memerintahkan Kasubbag Perbendaharaan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

4.8. Monitoring pengajuan perintah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) 4.8.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk memonitor

pengajuan perintah penerbitan SP2D; 4.8.2. Meneliti hasil monitoring pengajuan perintah penerbitan SP2D; 4.8.3. Memerintahkan Kasubbag Perbendaharaan untuk menatausahakan

SP2D.


- 264 -

4.9. Melakukan pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) 4.9.1. Meneliti permintaan dana TKPKN dari unit-unit di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran dan laporan saldo yang ada bersama dengan Kepala Subbagian Perbendaharaan;

4.9.2. Menugaskan Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk menyusun konsep permintaan dana TKPKN kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan ;

4.9.3. Meneliti dan mengoreksi surat permintaan dana TKPKN serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;

4.9.4. Menugaskan Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk mendistibusikan dana TKPKN sesuai alokasi masing-masing Direktorat dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TKPKN Direktorat Jenderal Anggaran;

4.9.5. Meneliti dan mengoreksi SPJ TKPKN, menandatangani dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.10. Menyusun konsep laporan realisasi anggaran belanja (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) Direktorat Jenderal Anggaran 4.10.1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan anggaran unit-unit di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;

4.10.2. Menugaskan Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun konsep Laporan Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Anggaran ;

4.10.3. Meneliti dan mengoreksi konsep Laporan Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Anggaran, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.11. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran 4.11.1. Menugaskan Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk

menyusun konsep LRA dan Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran ;

4.11.2. Meneliti dan mengoreksi konsep LRA, Neraca dan catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.12. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat unit akuntansi

Direktorat Jenderal Anggaran . 4.12.1. Menugaskan Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk

melaksanakan SAI tingkat unit Direktorat Jenderal Anggaran ; 4.12.2. Meneliti dan mengoreksi laporan hasil pelaksanaan SAI Direktorat

Jenderal Anggaran, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;

4.13. Menyusun Laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.13.1. Menugaskan Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk

mengumpulkan bahan-bahan tindak lanjut TGR; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan tindak lanjut TGR; 4.13.3. Menugaskan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun

konsep laporan perkembangan TGR di lingkungan Ditjen Anggaran;


- 265 -

4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan perkembangan TGR, menandatangani, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.14. Memberi bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT,

dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal 4.14.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP tahun lalu

dan tahun berjalan; 4.14.2. Menugaskan para Kepala Subbagian sesuai dengan bidang tugasnya

untuk menyusun konsep bahan masukan rencana Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal;

4.14.3. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip bersama para Kepala Subbagian;

4.14.4. Menugaskan para Kepala Subbagian untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal berdasarkan hasil pembahasan;

4.14.5. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.15. Menyusun masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 4.15.1. Mempelajari disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal untuk

menindaklanjuti LHP. 4.15.2. Menugaskan para Kepala Subbagian sesuai dengan bidang tugasnya

untuk menindaklanjuti LHP. 4.15.3. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Subbagian dan

menyusun tanggapan LHP. 4.15.4. Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan tanggapan LHP tersebut

kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.16. Menyusun Laporan Pemantauan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran 4.16.1. Menugaskan Kepala Subbagian Akntansi dan Pelaporan untuk

menyusun konsep Laporan Pemantauan Realisasi Direktorat Jenderal Anggaran.

4.16.2. Membahas konsep laporan Pemantauan Realisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan dan menyusun Laporan Pemantauan Realisasi Direktorat Jenderal Anggaran.

4.16.3. Meneliti, mengkoreksi, menandatangani, dan menyampaikan Laporan Pemantauan Realisasi Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.17. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan Direktorat Jenderal Anggaran

4.17.1. Menugaskan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun konsep Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II,III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran;

4.17.2. Meneliti dan mempelajari konsep Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I,II,III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran;


- 266 -

4.17.3. Menugaskan kasubbag Akuntansi dan Pelaporan untuk Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II,III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran;

4.17.4. Meneliti dan mengoreksi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II, III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran, memaraf, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.18. Meneliti Surat Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Pengelolaan

Keuangan Negara 4.18.1. Menugaskan Kasubbag Perbendaharaan untuk meneliti berkas SPJ

TKPKN; 4.18.2. Menerima dan menilai hasil penelitian berkas SPJ TKPKN dari

Kasubbag Perbendaharaan; 4.18.3. Menandatangani berkas SPJ TKPKN.

4.19. Melakukan Pengawasan terhadap Buku Kas pada Bendahara Pengeluaran

DJA setiap akhir bulan 4.19.1. Menugaskan kepada Kasubbag Perbendaharaan untuk melakukan

pengujian terhadap Buku Kas pada Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran;

4.19.2. Meneliti hasil pengujian terhadap Buku Kas pada Bendahara Pengeluaran DJA dan menandatanganinya.

4.20. Melakukan Pemeriksaan Kas pada Bendahara Pengeluaran setiap akhir

triwulan 4.20.1. Menugaskan Kasubbag Perbendaharaan untuk menguji Laporan Kas

pada Bendahara Pengeluaran setiap akhir triwulan; 4.20.2. Meneliti hasil pengujian Laporan Kas dan melakukan pemeriksaan kas

pada Bendahara Pengeluaran; 4.20.3. Menugaskan Kasubbag Perbendaharaan menyusun konsep Register

Penutupan Kas; 4.20.4. Meneliti dan mengoreksi konsep Register Penutupan Kas dan

menandatanganinya.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran; 5.2. Dokumen usulan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran; 5.3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 5.4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 5.5. Dokumen usulan revisi POK/RKA/DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; 5.7. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6.4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah;


- 267 -

6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Peraturan Menteri Keuangan R.I tentang Bagan Akun Standar; 6.8. Peraturan Menteri Keuangan R.I tentang Standar Biaya; 6.9. Peraturan Menteri Keuangan R.I tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penelaahan RKA KL; 6.10. Peraturan Menteri Keuangan R.I tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran

APBN; 6.11. Referensi peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pengelolaan urusan

keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Konsep usulan revisi RKA-KL, DIPA, POK dan permintaan ABT Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.4. Konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 7.5. Konsep Keputusan tentang usulan penunjukan KPA, PPK, Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, SPK dan PUM Direktorat Jenderal Anggaran;

7.6. Daftar Pengawasan Penyelesaian SPP; 7.7. SP2D; 7.8. Pembayaran TKPKN; 7.9. Surat Pertanggungjawaban TKPKN; 7.10. Konsep Laporan Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Anggaran; 7.11. Konsep LRA, Neraca dan catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.12. Laporan Pelaksanaan SAI Direktorat Jenderal Anggaran; 7.13. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT dan LAKIP Sekretariat

Direktorat Jenderal; 7.14. Konsep Bahan Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I, II, III, dan

IV Direktorat Jenderal; 7.15. Laporan Pemantauan Realisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 7.16. Laporan Register Penutupan Kas; 7.17. Laporan Pengawasan Buku Kas Bendahara Pengeluaran; 7.18. Laporan pelaksanaan administrasi Tuntutan Ganti Rugi; 7.19. Konsep tindak lanjut LHP.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal

Anggaran; 8.2. Mengoreksi dan memaraf/menandatangani surat dan laporan; 8.3. Menetapkan konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 8.4. Menetapkan konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 8.5. Menetapkan konsep usulan revisi RKA-KL, DIPA, POK serta permintaan ABT

Direktorat Jenderal Anggaran; 8.6. Menetapkan konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 8.7. Mengajukan usul penunjukan KPA, PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa, Bendahara Pengeluaran, SPK, dan PUM Direktorat Jenderal Anggaran;


- 268 -

8.8. Menetapkan kartu pengawasan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 8.9. Melakukan pembayaran TKPKN; 8.10. Menetapkan konsep Laporan Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal

Anggaran; 8.11. Menetapkan konsep LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran atas usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran konsep dan paraf/tandatangan surat dan laporan; 9.3. Kebenaran atas konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 9.4. Kebenaran atas konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 9.5. Kebenaran atas konsep usulan revisi RKA-KL, DIPA, POK serta permintaan

ABT Direktorat Jenderal Anggaran; 9.6. Kebenaran atas konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 9.7. Kebenaran atas usul penunjukan KPA, PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa, Bendahara Pengeluaran, SPK, dan PUM Direktorat Jenderal Anggaran; 9.8. Kebenaran atas kartu pengawasan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 9.9. Terlaksananya pembayaran TKPKN; 9.10. Kebenaran konsep Laporan Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal

Anggaran; 9.11. Kebenaran atas konsep LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan


10. DIMENSI JABATAN : Dimensi Non Keuangan 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 3 orang pejabat eseleon IV dan 10 orang

pelaksana. Dimensi Keuangan 10.2. Jumlah dana yang dikelola dan dialokasikan ke unit-unit kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Delapan Puluh Milyar Rupiah ke atas. 10.3. Jumlah Dokumen Usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang dievaluasi,

dianalisa, dan dilayani sebanyak : - 21 (dua puluh satu) Pejabat Pengeluaran Anggaran; - 60 (enam puluh) kegiatan; - 7 (tujuh) unit eselon II

10.4. Jumlah unit kerja yang dilayani sebanyak 7 unit eselon II. 10.5. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengeluaran Anggaran

mengelola DIPA TA 2007 sebesar Rp. 71.262.215.000,-

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas,

pengarahan, dan mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;

11.2. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;

11.3. Para Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.4. Bagian Penganggaran, Biro Perencanaan dan keuangan, Sekretariat Jenderal

Departemen Keuangan;


- 269 -

11.5. Kasubdit Anggaran IIB, Direktorat Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran; 11.6. Kasubdit Anggaran IIID, Direktorat Anggaran III, Direktorat Jenderal Anggaran; 11.7. Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 11.8. Kasubdit Pelaksanaan Anggaran II, Direktorat Pelaksanaan Anggaran,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11.9. Kasubdit Pelaksanaan Anggaran IV, Direktorat Pelaksanaan Anggaran,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Belum sepenuhnya ketentuan yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran.

13. RISIKO JABATAN : Tidak ada

14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IV a 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tingkat III 14.4. Syarat lainnya :

- Visioning (2); - In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Planning and Organizing (3); - Quality Focus (3); - Continuous Improvement (3); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Focus (2); - Integrity (3); - Teamwork and Collaboration (2); - Managing Others (3); - Interpersonal Communication (2); - Meeting Leadership (2).


- 270 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

Kabag Keuangan

Kabag Kepegawaian

Kabag Organisasi dan Tata Laksana

Kabag Umum

Kasubbag Penyusunan Anggaran

Kasubbag Perbendaharaan

Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan


- 271 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran 2. IKHTISAR JABATAN :

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal.

3. TUJUAN JABATAN : Tersedianya dokumen pembiayaan (RKA/DIPA/POK) sebagai dasar hukum pedoman pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1 Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bahan

penetapan pagu indikatif, pagu sementara, pagu definitif, dan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1 Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka

penyusunan konsep RKA Direktorat Jenderal anggaran; 4.1.2 Mengevaluasi, menelaah dan menilai usulan Rencana Kerja dan

Anggaran Direktorat/Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Pelaksana;

4.1.3 Menyusun konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan;

4.1.4 Membahas konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit dan instansi terkait;

4.1.5 Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan;

4.1.6 Meneliti dan mengoreksi konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyerahkan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.2 Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Anggaran 4.2.1 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka

penyusunan konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal anggaran; 4.2.2 Mempelajari bahan penyusunan konsep DIPA dan POK Direktorat

Jenderal anggaran; 4.2.3 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep DIPA dan POK

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.4 Meneliti dan mengoreksi konsep Petujuk Operasional Kegiatan (POK)

Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.3 Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan

Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Direktorat Jenderal Anggaran 4.3.1 Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka

penyusunan konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat Jenderal Anggaran;

4.3.2 Mempelajari, mengevaluasi dan menilai usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.3.3 Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat Jenderal Anggaran;


- 272 -

4.3.4 Meneliti dan mengoreksi konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan

atau permintaan ABT Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.4 Menyusun konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI untuk

pembahasan RKA-KL 4.4.1 Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data dalam rangka

penyusunan konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 4.4.2 Menyusun konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI

bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.5 Menyusun konsep Petunjuk Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal

Anggaran Tahun Anggaran Berjalan 4.5.1 Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka

penyusunan konsep pedoman pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.2 Mempelajari bahan penyusunan konsep Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.3 Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep pedoman pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.4 Meneliti dan mengoreksi konsep Petunjuk Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.6 Memantau pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran

4.6.1 Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka pemantauan perkembangan pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.2 Mempelajari dan menganalisa data perkembangan pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.3 Memantau perkembangan pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.4 Menugaskan Pelaksana menyusun konsep Laporan Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.5 Meneliti dan mengoreksi konsep Laporan Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan DIPA serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.7 Menyusun penyiapan bahan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 4.7.1 Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.7.2 Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan

kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.8 Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 4.8.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;


- 273 -

4.8.2 Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan

konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran;

4.8.3 Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran;

4.8.4 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Bagian dan para kepala subbagian pada Bagian Kauangan;

4.8.5 Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan;

4.8.6 Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Keuangan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Disposisi Kepala Bagian Keuangan; 5.2. Data dan Informasi dari unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 5.3. Data yang telah diverifikasi oleh pelaksana Subbagian Penyusunan Anggaran,

Bagian Keuangan; 5.4. Berkas hasil rapat penelahaan dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran

masing-masing Direktorat/Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 5.5. Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran dari Direktorat/Bagian di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 5.6. DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 5.7. Konsep surat dan atau nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah berikut perpres perubahannya; 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar; 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya tahun anggaran berkenaan; 6.8. Keputusan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Anggaran; 6.9. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas tentang Pagu Indikatif,

Sementara, dan Definitif Direktorat Jenderal Anggaran tahun anggaran berkenaan;

6.10. Referensi peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas bagian keuangan di bidang penyusunan anggaran.

7. HASIL KERJA :

7.1. Konsep Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat

Jenderal Anggaran;


- 274 -

7.4. Konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 7.5. Konsep Petunjuk Pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.6. Konsep Laporan pemantauan perkembangan pelaksanaan DIPA Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.7. Bahan masukan terhadap tanggapan atas LHP; 7.8. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT dan LAKIP Sekretariat


8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan; 8.2. Memaraf verbal dan konsep nota dinas dan surat-surat; 8.3. Meminta data dan informasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 8.4. Mengajukan usul mengenai konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 8.5. Mengajukan usul mengenai konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 8.6. Mengajukan usul mengenai konsep usulan revisi RKA-KL, revisi DIPA, dan revisi

POK serta permintaan ABT Direktorat Jenderal Anggaran; 8.7. Mengajukan usul bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 8.8. Memantau pelaksanaan DIPA.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran atas konsep surat-surat dan nota dinas yang diparaf; 9.3. Kebenaran atas konsep laporan pengumpulan data yang diparaf; 9.4. Kebenaran atas usul mengenai konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 9.5. Kebenaran atas usul mengenai konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal

Anggaran; 9.6. Kebenaran atas usul mengenai konsep usulan revisi RKA-KL, revisi DIPA, dan

revisi POK serta permintaan ABT Direktorat Jenderal Anggaran; 9.7. Kebenaran atas usul bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 9.8. Hasil pemantauan pelaksanaan DIPA.

10. DIMENSI JABATAN : Dimensi Non Keuangan 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 3 orang pelaksana. Dimensi Keuangan 10.1. Jumlah dana yang dikelola dan dialokasikan ke unit-unit kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Delapan Puluh Milyar Rupiah ke atas; 10.2. Jumlah Dokumen Usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang dievaluasi,

dianalisa, dan dilayani sebanyak : - 21 (dua puluh satu) Pejabat Pengeluaran Anggaran; - 60 (enam puluh) kegiatan; - 7 (tujuh) unit eselon II

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Keuangan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 11.3. Para Pelaksana di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal

pelaksanaan tugas; 11.4. Kepala Subbagian Penganggaran II, Biro Perencanaan dan Keuangan dalam

hal koordinasi penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran DJA;


- 275 -

11.5. Kepala Seksi Anggaran IIB-1, Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal

koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DJA; 11.6. Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

dalam hal koordinasi penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DJA;

11.7. Para pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, dalam hal penelaahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DJA.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

12.1. Belum sepenuhnya ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran sehingga diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran.

13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada 14. SYARAT JABATAN :

14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat Lainnya :

- In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Decisive Judgement (1); - Adapting to Change (2); - Planning and Organizing (2); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Service (2); - Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2).


- 276 -





Penelaah Bahan Telaahan Tk. I

Kabag Keuangan

Penelaah Bahan Telaahan Tk.I I

Pemroses Bahan Telaahan Tk. I

Pemroses Bahan Telaahan Tk. II

Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

Penyaji Bahan Telaahan Tk. II


- 277 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tersedianya dokumen pembiayaan (RKA/DIPA/POK) sebagai dasar hukum pedoman pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menelaah dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup

Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Menelaah data pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja

lingkup Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.2. Meneliti dan menindaklanjuti data yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan;

4.1.3. Menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi data pada dokumen usulan pembiayaan kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.4. Menyimpan data dan dokumen hasil penelitian dan verifikasi yang telah diparaf oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

4.2. Melaksanakan penyusunan matriks perubahan rencana pembiayaan

kegiatan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi usulan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan 4.1.5. Menyusun dan merekam matriks data perubahan rencana pembiayaan

kegiatan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi usulan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan;

4.1.6. Menyampaikan matriks data perubahan rencana pembiayaan kegiatan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi usulan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.7. Menyimpan data dan dokumen matriks data perubahan rencana pembiayaan kegiatan lingkup DJA pada tahun anggaran berjalan yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

4.3. Melaksanakan penyusunan matriks kegiatan pada dokumen pembiayaan

periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) sebagai bahan evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA 4.3.1 Melakukan perekaman data pada dokumen pembiayaan periode rencana

strategi/KPJM DJA (5 tahun) sebagai bahan evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA;

4.3.2 Menyampaikan hasil penyusunan matriks kegiatan pada dokumen pembiayaan periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


- 278 -

4.3.3 Menatausahakan dan menyimpan hasil penyusunan matriks kegiatan pada

dokumen pembiayaan periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) DJA yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan, perintah, dan disposisi dari Kepala Subbagian Penyusunan

Anggaran; 5.2. Data dan Informasi dari unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 5.3. Dokumen/surat yang telah diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran; 5.4. Dokumen/surat yang telah diparaf dan atau ditandatangani oleh Kepala Bagian

Keuangan.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan



Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar; 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya tahun anggaran berkenaan; 6.8. Keputusan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal



6.10. Referensi peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas bagian keuangan di bidang penyusunan anggaran;

6.11. Buku Agenda Pengawasan Penyelesaian Pekerjaan.

7. HASIL KERJA : 7.1 Konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2 Konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3 Konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.4 Konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 7.5 Konsep petunjuk pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.6 Konsep matriks kegiatan pada dokumen pembiayaan selama periode Rencana

Strategi/KPJM (5 tahun) Direktorat Jenderal Anggaran.

8. WEWENANG : 8.1 Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subbagian Penyusunan

Anggaran; 8.2 Meminta data dan informasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 8.3 Meminta data matriks kegiatan yang tercantum pada dokumen pembiayaan

selama periode rencana strategi/KPJM (5 tahun) DJA; 8.4 Melakukan pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian Penyusunan

Anggaran; 8.5 Melakukan penatausahaan dokumen/surat dari dan ke Kepala Bagian

Keuangan.


- 279 -

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Ketepatan dan Validitas data yang disajikan; 9.3. Kebenaran data matriks kegiatan yang tercantum pada dokumen pembiayaan

selama periode rencana strategi/KPJM (5 tahun) DJA; 9.4. Ketertiban administrasi pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian

Penyusunan Anggaran; 9.5. Ketertiban administrasi penatausahaan dokumen/surat dari dan ke Kepala

Bagian Keuangan.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para pegawai di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Keuangan dalam hal pencatatan

pengawasan penyelesaian pekerjaan di lingkungan Bagian Keuangan; 10.4. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Tidak ada

12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III b) – Penata Tingkat I (III d) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat Lainnya :

- Mampu menelaah dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran;

- Mampu menyusun matriks perubahan rencana pembiayaan kegiatan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi usulan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan;

- Mampu menyusun matriks kegiatan pada dokumen pembiayaan periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) sebagai bahan evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA.


- 280 -

1 NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II

2 IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal.

3 TUJUAN JABATAN : Mendukung tersedianya dokumen pembiayaan (RKA/DIPA/POK) sebagai dasar hukum pedoman pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4 URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menelaah dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Membantu menelaah data pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan

unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.2. Membantu meneliti dan menindaklanjuti data yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan;

4.1.3. Menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi data pada dokumen usulan pembiayaan kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.4. Menyimpan data dan dokumen hasil penelitian dan verifikasi yang telah diparaf oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

4.2. Membantu melaksanakan penyusunan matriks perubahan rencana

pembiayaan kegiatan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi usulan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan 4.2.1. Membantu menyusun dan merekam matriks data perubahan rencana

pembiayaan kegiatan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi usulan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan;

4.2.2. Menyampaikan matriks data perubahan rencana pembiayaan kegiatan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi usulan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.2.3. Menyimpan data dan dokumen matriks data perubahan rencana pembiayaan kegiatan lingkup DJA pada tahun anggaran berjalan yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

4.3. Membantu melaksanakan penyusunan matriks kegiatan pada dokumen

pembiayaan periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) sebagai bahan evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA 4.3.1 Membantu melakukan perekaman data pada dokumen pembiayaan

periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) sebagai bahan evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA;


- 281 -

4.3.2 Menyampaikan hasil penyusunan matriks kegiatan pada dokumen

pembiayaan periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.3.3 Menatausahakan dan menyimpan hasil penyusunan matriks kegiatan pada dokumen pembiayaan periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) DJA yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

5 BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan, perintah, dan disposisi dari Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

5.2. Data dan Informasi dari unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

5.3. Dokumen/surat yang telah diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

5.4. Dokumen/surat yang telah diparaf dan atau ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan.

6 ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan



Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar; 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya tahun anggaran berkenaan. 6.8. Keputusan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal



6.10. Referensi peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas bagian keuangan di bidang penyusunan anggaran;


7 HASIL KERJA : 7.1. Konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.4. Konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 7.5. Konsep petunjuk pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.6. Konsep matriks kegiatan pada dokumen pembiayaan selama periode Rencana

Strategi/KPJM (5 tahun) Direktorat Jenderal Anggaran.

8 WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subbagian Penyusunan

Anggaran; 8.2. Meminta data dan informasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 8.3. Meminta data matriks kegiatan yang tercantum pada dokumen pembiayaan

selama periode rencana strategi/KPJM (5 tahun) DJA;


- 282 -

8.4. Melakukan pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian Penyusunan

Anggaran; 8.5. Melakukan penatausahaan dokumen/surat dari dan ke Kepala Bagian

Keuangan.

9 TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Ketepatan dan Validitas data yang disajikan; 9.3. Kebenaran data matriks kegiatan yang tercantum pada dokumen pembiayaan

selama periode rencana strategi/KPJM (5 tahun) DJA; 9.4. Ketertiban administrasi pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian

Penyusunan Anggaran; 9.5. Ketertiban administrasi penatausahaan dokumen/surat dari dan ke Kepala

Bagian Keuangan.

10 HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para pegawai di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal



11 MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Tidak ada

12 RISIKO JABATAN : Tidak Ada

13 SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III a) – Penata (III c) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat Lainnya :

- Mampu menelaah dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran;

- Mampu menyusun matriks perubahan rencana pembiayaan kegiatan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi usulan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan;

- Mampu menyusun matriks kegiatan pada dokumen pembiayaan periode rencana strategi/KPJM DJA (5 tahun) sebagai bahan evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA.


- 283 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I



3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tersedianya dokumen pembiayaan (RKA/DIPA/POK) sebagai dasar hukum pedoman pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Memproses dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup

Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Merekam data pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja

lingkup Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.2. Meneliti dan menindaklanjuti data yang tidak lengkap pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan;

4.1.3. Menyampaikan hasil verifikasi dokumen kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.4. Menyimpan data dan dokumen hasil verifikasi yang telah diparaf oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

4.2. Melaksanakan updating data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan unit-

unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan 4.2.1. Mencatat dan merekam data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan unit-

unit kerja lingkup DJA sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.2.2. Meneliti, menilai, dan menyusun konsep rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA;

4.2.3. Menyampaikan laporan rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.2.4. Menyimpan data dan dokumen laporan rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

4.3 Melaksanakan pemutakhiran data pendukung sebagai bahan evaluasi dan

penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA 4.3.4 Melakukan perekaman data alokasi belanja pada RKA DJA ke dalam

Program Aplikasi RKA K/L sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.3.5 Menyampaikan hasil perekaman data alokasi belanja pada RKA DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.3.6 Menatausahakan dan menyimpan hasil perekaman data alokasi belanja pada RKA DJA (Hard Copy dan Soft Copy) yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.




- 284 -

5.2. Data dan Informasi dari unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 5.3. Dokumen/surat yang telah diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Subbagian


Keuangan.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.2. Buku Agenda Pengawasan Penyelesaian Pekerjaan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.4. Konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 7.5. Konsep petunjuk pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.6. Konsep hasil pemantauan pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subbagian Penyusunan



selama periode rencana strategi/KPJM (5 tahun) DJA; 8.4. Melakukan pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian Penyusunan


Keuangan.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Ketepatan dan Validitas data yang disajikan; 9.3. Kebenaran database di Program Aplikasi RKA KL, Program Aplikasi DIPA, dan

Program Aplikasi Renja KL atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditelaah oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

9.4. Ketertiban administrasi pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran;

9.5. Ketertiban administrasi penatausahaan dokumen/surat dari dan ke Kepala Bagian Keuangan.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para pegawai di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal





- 285 -


13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I (II d) – Penata Muda Tingkat I (III b) 13.2. Pendidikan Formal : Diploma III 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat Lainnya :

- Mampu memproses dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran;

- Mampu melaksanakan updating data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan;

- Mampu melaksanakan pemutakhiran data pendukung sebagai bahan evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA.


- 286 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II



3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tersedianya dokumen pembiayaan (RKA/DIPA/POK) sebagai dasar hukum pedoman pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu memproses dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit

kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Membantu merekam data pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan

unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.2. Membantu meneliti dan menindaklanjuti data yang tidak lengkap pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan;

4.1.3. Menyampaikan hasil verifikasi dokumen kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


4.2. Membantu melaksanakan updating data laporan kemajuan pelaksanaan

kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan 4.2.1. Membantu mencatat dan merekam data laporan kemajuan pelaksanaan

kegiatan unit-unit kerja lingkup DJA sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.2.2. Membantu meneliti, menilai, dan menyusun konsep rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA;

4.2.3. Menyampaikan laporan rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


4.3 Membantu melaksanakan pemutakhiran data pendukung sebagai bahan

evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA 4.3.1 Membantu melakukan perekaman data alokasi belanja pada RKA DJA ke

dalam Program Aplikasi RKA K/L sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.3.2 Menyampaikan hasil perekaman data alokasi belanja pada RKA DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.3.3 Menatausahakan dan menyimpan hasil perekaman data alokasi belanja pada RKA DJA (Hard Copy dan Soft Copy) yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.




- 287 -

5.2. Data dan Informasi dari unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 5.3. Dokumen/surat yang telah diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Subbagian


Keuangan.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.2. Buku Agenda Pengawasan Penyelesaian Pekerjaan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat


8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subbagian Penyusunan



selama periode rencana strategi/KPJM (5 tahun) DJA; 8.4. Melakukan pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian Penyusunan


Keuangan.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Ketepatan dan Validitas data yang disajikan; 9.3. Kebenaran database di Program Aplikasi RKA KL, Program Aplikasi DIPA, dan

Program Aplikasi Renja KL atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditelaah oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;




10.1. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para pegawai di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal





- 288 -


13. SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat/Golongan : Pengatur (II c) – Penata Muda (III a) 13.2 Pendidikan Formal : SMA 13.3 Diklat/Kursus : - 13.4 Syarat Lainnya :

- Mampu memproses dokumen usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran;

- Mampu melaksanakan updating data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan;

- Mampu melaksanakan pemutakhiran data pendukung sebagai bahan evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA.


- 289 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I




4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun semua data usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja

lingkup Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Melaksanakan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi

usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.2. Meneliti dan melaksanakan pengelompokkan data yang guna pemutakhiran data sebagai bahan referensi evaluasi data pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan;

4.1.3. Menyampaikan hasil verifikasi data kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


4.2. Melaksanakan pengumpulan data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan

unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan 4.2.1. Mencatat dan merekam data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan

unit-unit kerja lingkup DJA sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.2.2. Meneliti, menilai, dan menyusun bahan telaahan pada rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA;

4.2.3. Menyampaikan bahan telaahan guna evaluasi laporan rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


4.3 Melaksanakan pemutakhiran data hasil verifikasi sebagai bahan pendukung

untuk evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA 4.3.1 Melakukan perekaman data mutakhir sebagai pendukung perencanaan

alokasi belanja pada RKA DJA ke dalam Program Aplikasi RKA K/L sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.3.2 Menyampaikan hasil perekaman data mutakhir sebagai pendukung perencanaan alokasi belanja pada RKA DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


- 290 -

4.3.3 Menatausahakan dan menyimpan hasil perekaman data alokasi belanja

pada RKA DJA (Hard Copy dan Soft Copy) yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.

5 BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :





6 ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.2 Buku Agenda Pengawasan Penyelesaian Pekerjaan.

7 HASIL KERJA : 7.1 Konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2 Konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3 Konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.4 Konsep bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; 7.5 Konsep petunjuk pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.6 Konsep hasil pemantauan pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal Anggaran.

8 WEWENANG :

8.1 Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

8.2 Meminta data dan informasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

8.3 Meminta data matriks kegiatan yang tercantum pada dokumen pembiayaan selama periode rencana strategi/KPJM (5 tahun) DJA;

8.4 Melakukan pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran;

8.5 Melakukan penatausahaan dokumen/surat dari dan ke Kepala Bagian Keuangan.

9 TANGGUNG JAWAB :

9.1 Usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2 Ketepatan dan Validitas data yang disajikan; 9.3 Kebenaran database pendukung perencanaan alokasi belanja di Program

Aplikasi RKA KL, Program Aplikasi DIPA, dan Program Aplikasi Renja KL atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditelaah oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

9.4 Ketertiban administrasi pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran;

9.5 Ketertiban administrasi penatausahaan dokumen/surat dari dan ke Kepala Bagian Keuangan.


- 291 -

10 HUBUNGAN KERJA :

10.1 Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2 Para pegawai di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3 Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Keuangan dalam hal pencatatan

pengawasan penyelesaian pekerjaan di lingkungan Bagian Keuangan; 10.4 Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11 MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Tidak ada

12 RISIKO JABATAN : Tidak Ada

13 SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I (II b) – Pengatur Tingkat I (II d) 13.2 Pendidikan Formal : SMA/Diploma I 13.3 Diklat/Kursus : - 13.4 Syarat Lainnya :

- Mampu menghimpun semua data usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran;

- Mampu melaksanakan pengumpulan data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan;

- Mampu melaksanakan pemutakhiran data hasil verifikasi sebagai bahan pendukung untuk evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA.


- 292 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II




4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun semua data usulan pembiayaan kegiatan unit-unit

kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Membantu melaksanakan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk

bahan evaluasi usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.1.2. Membantu meneliti dan melaksanakan pengelompokkan data yang guna pemutakhiran data sebagai bahan referensi evaluasi data pada dokumen usulan pembiayaan kegiatan;

4.1.3. Menyampaikan hasil verifikasi data kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


4.2 Membantu melaksanakan pengumpulan data laporan kemajuan

pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan

4.2.1. Membantu mencatat dan merekam data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja lingkup DJA sesuai dengan format kebutuhan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.2.2. Membantu meneliti, menilai, dan menyusun bahan telaahan pada rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA;

4.2.3. Menyampaikan bahan telaahan guna evaluasi laporan rekapitulasi bulanan kinerja unit-unit kerja lingkup DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


4.3 Melaksanakan pemutakhiran data hasil verifikasi sebagai bahan pendukung

untuk evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA 4.3.1 Melakukan perekaman data mutakhir sebagai pendukung perencanaan

alokasi belanja pada RKA DJA ke dalam Program Aplikasi RKA K/L sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

4.3.2 Menyampaikan hasil perekaman data mutakhir sebagai pendukung perencanaan alokasi belanja pada RKA DJA kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


- 293 -

4.3.3 Menatausahakan dan menyimpan hasil perekaman data alokasi belanja

pada RKA DJA (Hard Copy dan Soft Copy) yang telah ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran.






6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :



7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Konsep DIPA dan POK Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan ABT Direktorat


8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;

8.2. Meminta data dan informasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

8.3. Meminta data matriks kegiatan yang tercantum pada dokumen pembiayaan selama periode rencana strategi/KPJM (5 tahun) DJA;

8.4. Melakukan pengarsipan dokumen/surat di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran;

8.5. Melakukan penatausahaan dokumen/surat dari dan ke Kepala Bagian Keuangan.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Ketepatan dan Validitas data yang disajikan; 9.3. Kebenaran database pendukung perencanaan alokasi belanja di Program

Aplikasi RKA KL, Program Aplikasi DIPA, dan Program Aplikasi Renja KL atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditelaah oleh Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;




10.1. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas;


- 294 -

10.2. Para pegawai di lingkungan Subbagian Penyusunan Anggaran dalam hal



11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Tidak ada


13. SYARAT JABATAN :

13.1 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II a) – Pengatur (II c) 13.2 Pendidikan Formal : Diploma I 13.3 Diklat/Kursus : - 13.4 Syarat Lainnya :

- Mampu menghimpun semua data usulan pembiayaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran;

- Mampu melaksanakan pengumpulan data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan;

- Mampu melaksanakan pemutakhiran data hasil verifikasi sebagai bahan pendukung untuk evaluasi dan penelaahan dokumen usulan pembiayaan kegiatan pada unit kerja lingkup DJA.


- 295 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Perbendaharaan

2. IKHTISAR JABA TAN : Melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya pelaksanaan pembayaran atas beban DIPA Direktorat Jenderal Anggaran yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1 Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung SPP; 4.1.2 Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh

keyakinan bahwa tagihan tersebut dapat dibebankan dan tidak melampaui batas pagu anggaran;

4.1.3 Memeriksa ketepatan pembebanan pengeluaran anggaran sesuai ketentuan apakah pengeluaran tersebut dibebankan menggunakan metode langsung (LS) atau menggunakan uang persediaan (UP)

4.1.4 Memeriksa mata anggaran pengeluaran (MAK) pembebanan pada SPP dan mencatat ke dalam kartu pengawasan DIPA;

4.1.5 Menugaskan pelaksana untuk membuat Daftar Pengawasan Penyelesaian SPP (DPP SPP);

4.1.6 Memeriksa dan memaraf routing slip SPP beserta kartu pengawasan DIPA serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan;

4.2. Melakukan penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaa n Negara (KPPN) 4.2.1 Menugaskan pelaksana untuk mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) 4.2.2 Meneliti dan menandatangani SPM tersebut ; 4.2.3 Menugaskan pelaksana untuk mengajukan Surat Perintah Membayar

(SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 4.2.4 Menugaskan pelaksana untuk mengambil dokumen Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

4.2.5 Meneliti dan menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses lebih lanjut.

4.3. Melakukan pengurusan dana Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.3.1 Mempelajari surat permintaan dana TKPKN dari unit-unit di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2 Menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk meneliti permintaan dana

TKPKN dan laporan saldo yang ada; 4.3.3 Meneliti dan mengoreksi hasil telaahan dan laporan saldo tersebut serta

menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan; 4.3.4 Menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk membuat konsep permintaan

dana TKPKN kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil telaahan;


- 296 -

4.3.5 Mengoreksi dan menyampaikan konsep surat permintaan dana tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan;

4.3.6 Menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk memantau TKPKN yang telah disalurkan ke unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dari SPJ daftar TKPKN serta menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.4. Melakukan pembayaran TKPKN di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1 Menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk meneliti permintaan

pembayaran TKPKN dari unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dari daftar TKPKN;

4.4.2 Menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk menerima dana TKPKN dari bank dan didistribusikan sesuai alokasi masing-masing direktorat

4.4.3 Menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TKPKN Direktorat Jenderal Anggaran bulan lalu;

4.4.4 Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan Surat SPJ TKPKN tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.5. Melakukan Pengawasan terhadap Buku Kas Bendahara Pengeluaran 4.5.1 Menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan pembukuan

pada kas bendahara pengeluaran. 4.5.2. Melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas pada Bendahara

Pengeluaran. 4.5.3. Melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Buku Kas Bendahara

Pengeluaran kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.6. Melakukan Pemeriksaan Kas dan Menyiapkan Register Penutupan Kas 4.6.1 Menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan penutupan kas 4.6.2 Melakukan pemeriksaan kas fisik dan menuangkannya ke Register

Penutupan Kas 4.6.3 Melaporkan hasil penutupan kas dan memaraf Register Penutupan Kas

kepada Kepala Bagian Keuangan

4.7. Menyusun laporan surat pertanggungjawaban realisasi anggaran Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1 Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka

penyusunan Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Anggaran; 4.7.2 Meneliti bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran; 4.7.3 Menugaskan Pelaksana untuk menyusun laporan surat

pertanggungjawaban realisasi anggaran; 4.7.4 Meneliti dan mengoreksi konsep surat pertanggungjawaban tersebut

serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.8. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.8.1 Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP;


- 297 -

4.8.2 Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.9. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.7.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan


4.7.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran,

4.7.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Bagian dan para kepala subbagian pada Bagian Kauangan;

4.7.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan;

4.7.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Keuangan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Bagian Keuangan; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perbendaharaan; 5.3. DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 5.4. RKA Direktorat Jenderal Anggaran; 5.5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya; 5.6. Kartu Pengawasan DIPA; 5.7. Bukti Pengeluaran dan Kuitansi; 5.8. Surat Setoran Pajak (SSP); 5.9. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional atau pengawasan masyarakat; 5.11. Konsep surat atau nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. UU APBN dan Peraturan Pelaksaaan APBN; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara beserta peraturan

pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan; 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.5. Surat Edaran, instruksi, serta peraturan dan kebijaksanaan pimpinan yang

berkenaan dengan pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Keuangan; 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.8. Buku-buku tentang pelaksanaan anggaran; 6.9. Kalkulator/mesin hitung.


- 298 -

7. HASIL KERJA : 7.1. Kartu pengawasan SPP; 7.2. Surat Perintah Membayar (SPM) 7.3. Laporan dropping dana TKPKN; 7.4. Konsep Laporan SPJ; 7.5. Pembukuan Keuangan; 7.6. Konsep surat pertanggungjawaban realisasi anggaran; 7.7. Rencana kerja Subbagian Perbendaharaan; 7.8. Konsep tindak lanjut LHP

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan; 8.2. Mengoreksi dan memaraf surat surat dan laporan; 8.3. Meminta data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

perbendaharaan; 8.4. Memaraf routing slip SPP beserta kartu pengawasan DIPA; 8.5. Menandatangani SPM; 8.6. Memaraf Surat SPJ TKPKN;

9. TANGGUNG JAWAB 9.1. Kebenaran atas usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran atas konsep dan paraf surat dan laporan; 9.3. Kerahasian data yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Subbagian

Perbendaharaan; 9.4. Kebenaran atas routing slip dan kartu pengawasan DIPA; 9.5. Kebenaran atas SPM; 9.6. Kebenaran atas SPJ TKPKN.

10. DIMENSI JABATAN Dimensi Non Keuangan 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 5 orang pelaksana.

Dimensi Keuangan 10.1. Kepala Subbagian Perbendaharaan mengelola anggaran sekitar Rp. 80 miliar

(delapan puluh miliar rupiah) mencakup DIPA 15 dan DIPA 69 Direktorat Jenderal Anggaran.

10.2. Kepala Subbagian Perbendaharaan menguji SPP dan menandatangani SPM dalam jumlah sekitar 1.050 (seribu lima puluh) buah.

10.3. Jumlah Pejabat Pengguna Anggaran yang menjadi mitra kerja Kepala Subbagian Perbendaharaan sebanyak 21 PPA dari 7 direktorat yang ada pada Direktorat Jenderal Anggaran.

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan dan

mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.


- 299 -

11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas ;

11.3. Para Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan anggaran;

11.4. Para pelaksana pada Subbagian Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hal pengajuan Surat

Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencaiaran Dana (SP2D); 11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN : 12.1. Masalah

12.1.1. Sumber daya manusia berkualitas yang terbatas 12.1.2. Sarana dan prasarana atau fasilitas kerja yang belum sesuai dengan

kebutuhan

12.2. Tantangan 12.2.1. Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan. 12.2.2. Meningkatkan koordinaasi dengan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)

di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.


14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/golongan : Penata / IIII/c 14.2. Pendidikan formal : Strata 1 14.3. Diklat/kursus : Diklatpim Tk. IV 14.4. Syarat lainnya :

- In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Decisive Judgement (1); - Adapting to Change (2); - Planning and Organizing (2); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Service (2); - Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2).


- 300 -





Bendahara Pengeluaran Tk. I

Kabag Keuangan

Verifikator Tk. I

Verifikator Tk. II

Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

Penyaji Bahan Telaahan Tk. II


- 301 -

1. NAMA JABATAN : Bendahara Pengeluaran Tk. I

2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan pengelolaan anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan cara menyiapkan dan mengajukan surat permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, mengeluarkan uang menatausahakan, membuat SPP-UP dan SPP-TUP dan mengajukan SPP-Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) dan mempertanggungjawabkannya serta membuat LKK berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. TUJUAN JABATAN : Agar terwujudnya kelancaran pelaksanaan pembayaran atas beban DIPA Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan persiapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

sebagai Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan. 4.1.1. Menyiapkan SPP-UP atau tambahan Uang Persediaan dan

menyampaikan kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran untuk ditandatangani;

4.1.2. Mengajukan SPP-UP atau Tambahan Uang Persediaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran u.p. Pejabat Penandatangan SPM.

4.2. Melakukan persiapan pembayaran TKPKN dan gaji pegawai.

4.2.1. Mempersiapkan data dan surat permintaan pembayaran TKPKN yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan serta gaji yang ditujukan kepada KPPN Jakarta II;

4.2.2. Menerima dana TKPKN dari bank dan dihitung sesuai dengan data yang tersedia kemudian diserahkan kepada para penghubung gaji masing-masing Direktorat;

4.2.3. Melakukan pembukuan dan melaporkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan posisi keuangan pada saat itu serta membayar pajak-pajak;

4.2.4. Membuat pertanggungjawaban (SPJ) atas pembayaran TKPKN bulan yang lalu kemudian diserahkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan serta memfile data-data yang berhubungan dengan SPJ tersebut.

4.3. Melakukan persiapan dan pengajuan SPP sebagai Penggantian Uang

Persediaan (SPP-GUP). 4.3.1. Mempersiapkan SPP GUP serta bukti-bukti pembayaran, sesuai dengan

jumlah per mata anggaran keluaran (MAK); 4.3.2. Menyampaikan SPP GUP kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran untuk

ditandatangani; 4.3.3. Mengajukan SPP GUP kepada Kuasa Pengguna Anggaran u.p. Pejabat

Penanda tangan SPM.

4.4. Melakukan pembukuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM GUP dan SPM LS. 4.4.1. Menerima dan meneliti SPM lembar ke-5 Uang Persediaan, SPM-TUP,

SPM GUP dan SPM LS; 4.4.2. Membukukan SPM-UP, SPM-TUP, SPM GUP, serta SPM LS ke dalam

Buku Bank dan Buku Kas Umum; 4.4.3. Melaporkan hasil pembukuan tersebut kepada Kepala Subbagian

Perbendaharaan;


- 302 -

4.4.4. Mengarsipkan SPM lembar ke-5, SPM UP, SPM-TUP, SPM GUP dan SPM LS terebut ke dalam file bendahara pengeluaran;

4.5. Melaksanakan pengajuan permintaan uang tunai sebagai persediaan kas

untuk membayar tagihan-tagihan. 4.5.1. Menyiapkan dan mengajukan permintaan uang tunai ; 4.5.2. Meneliti saldo rekening pada bank; 4.5.3. Menyiapkan cek dan menandatanganinya; 4.5.4. Menguangkan cek pada bank; 4.5.5. Membukukan penerimaan uang tunai ke dalam buku kas umum dan buku

bank; 4.5.6. Menyimpan uang ke dalam brankas.

4.6. Melaksanakan pembayaran tagihan-tagihan atas beban persediaan Uang Persediaan. 4.6.1. Meneliti bukti-bukti pembayaran tagihan dan bukti-bukti pembayaran lain

yang diajukan; 4.6.2. Menatausahakan bukti-bukti tagihan dan bukti-bukti pembayaran lainnya; 4.6.3. Melaksanakan pembayaran tagihan-tagihan dan membukukan

pembyaran tersebut ke dalam buku kas umum; 4.6.4. Memotong dan menerima pajak-pajak yang dikenakan atas tagihan

dengan jumlah tertentu dan membukukan penerimaan pajak ke dalam buku pajak;

4.6.5. Menyetor pajak-pajak yang telah dipotong ke kas negara dan membukukan penyetoran tersebut ke dalam buku kas umum dan buku pembantu pajak.

4.7. Melaksanakan penutupan buku kas dan membuat register penutupan kas.

4.7.1. Meneliti dan menghitung jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran selama satu bulan;

4.7.2. Menghitung jumlah saldo satu bulan; 4.7.3. Membuat dan menandatangani buku kas umum bersama dengan Kepala

Subbagian Perbendaharaan.

4.8. Membuat register penutupan kas. 4.8.1. Menyiapkan register penutupan kas; 4.8.2. Menandatangani register penutupan kas; 4.8.3. Menyampaikan kepada Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk

ditandatangani.

4.9. Menatausahakan bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya. 4.9.1. Menerima bukti-bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya; 4.9.2. Memberi nomor bukti kas pada bukti-bukti pembayaran tersebut; 4.9.3. Menyiapkan bukti-bukti pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban

pengeluaran uang.

4.10. Membuat laporan kas LKK dan daftar KKA. 4.10.1. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Daftar

Keadaan Kredit Anggaran dan Laporan Keadaan Kas; 4.10.2. Membuat daftar KKA dan LKK, menandatangani kemudian

menyampaikan kepada Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk ditandatangani;

4.10.3. Mengarsipkan LKK dan daftar KKA tersebut setiap bulan.


- 303 -

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. DIPA 5.2. SPM 5.3. SP2D 5.4. Formulir/blanko SPP, LKK dan daftar KKA 5.5. Bukti-bukti tagihan 5.6. Data laporan keuangan.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.4. Peraturan dan ketentuan pelaksanaan lain di bidang pengelolaan keuangan

negara; 6.5. RKAIP; 6.6. Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu; 6.7. Lemari besi/brandkas; 6.8. Kalkulator/ mesin hitung; 6.9. Perangkat komputer.

7. HASIL KERJA : 7.1. SPP-UP dan Tambahan Uang Persediaan 7.2. SPJ atas pembayaran TKPKN; 7.3. SPP GUP; 7.4. Hasil pembukuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM GUP dan SPM LS; 7.5. Pembukuan penerimaan uang tunai; 7.6. Pembukuan penyetoran pajak; 7.7. Register penutupan kas 7.8. Bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya; 7.9. LKK dan daftar KKA 7.10. Konsep Daftar Perencanaan Pembiayaan DJA

8. WEWENANG : 8.1. Menyimpan RKAIP asli 8.2. Menyiapkan SPP-UP dan Tambahan Uang Persediaan 8.3. Menyiapkan dan menandatangi cek 8.4. Menyiapkan uang tunai/kas baik untuk TKPKN maupun untuk pihak ketiga 8.5. Membayar tagihan-tagihan dan pembayaran lainnya 8.6. Membuat dan menandatangani register penutupan kas dan berita acara

penutupan kas 8.7. Menatausahakan bukti-bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya yang

berasal dari uang persediaan 8.8. Menyiapkan dan menandatangani LKK dan daftar KKA 8.9. Menyelenggarakan buku kas umum dan buku-buku pembantu 8.10. Membuat dan menandatangani laporan keuangan

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Keamanan penyimpanan RKAIP asli 9.2. Kebenaran SPP-UP, TUP dan GUP 9.3. Kebenaran cek


- 304 -

9.4. Kebenaran pemberian TKPKN kepada pegawai DJA 9.5. Kebenaran jumlah pembayaran tagihan-tagihan dan pembayaran lainnya 9.6. Kebenaran register penutupan kas 9.7. Kebenaran bukti-bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya yang

berasal dari uang persediaan 9.8. Kebenaran LKK dan daftar KKA 9.9. Kebenaran buku kas umum dan buku-buku pembantu 9.10. Kebenaran laporan keuangan

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Bagian Keuangan dalm hal menerima tugas, pengarahan dan

penandatangani dokumen-dokumen yang berkenaandengan penylenggaraan tugas bendahara pengeluaran

10.2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal penyiapan SPP-UP, SPP-GUP untuk ditandangani

10.3. Pejabat Penanda tangan SPM c.q. Kasubag Perbendaharaan dalam hal pengajuan SPP

10.4. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal penyiapan pembayaran TKPKN 10.5. Bank dalam hal pencairan dana 10.6. Pegawai lain di lingkungan Bagian Keuangan dan Bagian Umum dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas 10.7. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas

11. MASALAH DAN TANTANGAN : 11.1. Perlunya pemahaman peraturan yang menunjang tugas-tugas bendahara;

serta peningkatan koordinasi dengan staff pengelola kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.

12. RISIKO BAHAYA : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat Golongan : Pengatur Tk. I / II c 13.2. Pendidikan formal : D3 13.3. Diklat/ Kursus : - Administrasi Perkantoran - Kursus Bendahara Pengeluaran 13.4. Syarat lain :

- Menguasai prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan;

- Menguasai prosedur pembayaran TKPKN dan gaji pegawai; - Menguasai prosedur pengajuan SPP sebagai Penggantian Uang Persediaan

(SPP-GUP); - Menguasai pembukuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM GUP dan SPM LS; - Menguasai prosedur pengajuan permintaan uang tunai sebagai persediaan

kas untuk membayar tagihan-tagihan; - Menguasai prosedur pembayaran tagihan-tagihan atas beban persediaan

Uang Persediaan; - Menguasai prosedur penutupan buku kas dan pembuatan register penutupan

kas; - Menguasai penatausahaan bukti pembayaran tagihan dan pembayaran

lainnya; - Menguasai pembuatan laporan kas LKK dan daftar KKA.


- 305 -

1. NAMA JABATAN : Verifikator Tk. I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pelaksanaan pembayaran atas beban DIPA Direktorat Jenderal Anggaran yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pemeriksaan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) .

4.1.1 Memeriksa SPP untuk melihat kesesuaian antara permintaan berkenaan dengan ketersediaan pagu pada kartu pengawasan;

4.1.2 Memeriksa kecocokan pembebanan pengeluaran anggaran sesuai MAK yang tersedia dalam DIPA;

4.1.3 Memeriksa kelengkapan dan keabsahan bahan/dokumen pendukung SPP dengan peraturan yang berlaku;

4.1.4 Membukukan dan mencatat SPP ke dalam kartu pengawasan DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian.

4.2. Melakukan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) 4.2.1 Membuat konsep SPM atas dasar SPP; 4.2.2 Memeriksa kecocokan SPM yang telah dicetak dengan konsep SPM dan

SPP; 4.2.3 Membuat daftar pengawasan penyelesaian SPP (DPP SPP) untuk

memantau proses penyelesaian SPP menjadai SPM; 4.2.4 Menyiapkan SPM beserta bahan/dokumen pendukung dan

menyampaikan kepada Kepala Subbagaian Perbendaharaan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan 5.2. Rencana kerja Subbagian Perbendaharaan; 5.3. DIPA Direktorat Jenderal Anggaran; 5.4. POK Direktorat Jenderal Anggaran; 5.5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya; 5.6. Kartu Pengawasan DIPA; 5.7. Surat Setoran Pajak (SSP); 5.8. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. UU APBN dan Peraturan Pelaksaaan APBN; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara beserta

peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, keuangan dan


Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.5. Surat Edaran, peraturan dan kebijaksanaan pimpinan yang berkenaan dengan

pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Keuangan; 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran;


- 306 -

6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.8. Kalkulator/mesin hitung;

7. HASIL KERJA : 7.1. Surat Perintah Membayar (SPM); 7.2. Pembukuan Keuangan; 7.3. Konsep surat pertanggungjawaban realisasi anggaran; 7.4. Konsep rencana kerja Subbagian Perbendaharaan; 7.5. Konsep tindak lanjut LHP 7.6. Laporan berkala Subbagian Perbendaharaan;

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subbag

Perbendaharaan; 8.2. Meminta data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

perbendaharaan; 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas;

9. TANGGUNG JAWAB 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kerahasian data yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Subbagian

Perbendaharaan; 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Perbendaharaan dalam hal menerima tugas, pengarahan

dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

10.2. Para pegawai di lingkungan Subbagian Perbendaharaan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas ;

10.3. Para staf pengelola kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;

10.4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hal pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencaiaran Dana (SP2D);

10.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN : 11.1 Terbatasnya waktu penyelesaian pekerjaan yang ditentukan sehingga

membutuhkan peningkatan koordinaasi dengan staf pengelola kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.



- 307 -

13. SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat/golongan : Pengatur Muda Tk. I / IId 13.2 Pendidikan formal : D3 / SLTA 13.3 Diklat/kursus : Kursus Kebendaharaan 13.4 Syarat lainnya :

- Menguasai prosedur pemeriksaan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- Menguasai prosedur penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).


- 308 -

1. NAMA JABATAN : Verifikator Tk. II

2. KHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.


4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pemeriksaan atas Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) . 4.1.1. Memeriksa SPP untuk melihat kesesuaian antara permintaan berkenaan

dengan ketersediaan pagu pada kartu pengawasan; 4.1.2. Memeriksa kecocokan pembebanan pengeluaran anggaran sesuai MAK

yang tersedia dalam DIPA; 4.1.3. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan bahan/dokumen pendukung

SPP dengan peraturan yang berlaku; 4.1.4. Membukukan dan mencatat SPP ke dalam kartu pengawasan DIPA dan

menyampaikan kepada Kepala Subbagian.

4.2. Membantu melakukan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) 4.2.1. Membuat konsep SPM atas dasar SPP; 4.2.2. Memeriksa kecocokan SPM yang telah dicetak dengan konsep SPM dan

SPP; 4.2.3. Membuat daftar pengawasan penyelesaian SPP (DPP SPP) untuk

memantau proses penyelesaian SPP menjadai SPM; 4.2.4. Menyiapkan SPM beserta bahan/dokumen pendukung dan

menyampaikan kepada Kepala Subbagaian Perbendaharaan.






pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Keuangan; 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran;


- 309 -

6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.8. Kalkulator/mesin hitung;

7. HASIL KERJA : 7.1. Surat Perintah Membayar (SPM); 7.2. Pembukuan Keuangan; 7.3. Konsep surat pertanggungjawaban realisasi anggaran; 7.4. Konsep rencana kerja Subbagian Perbendaharaan; 7.5. Konsep tindak lanjut LHP 7.6. Laporan berkala Subbagian Perbendaharaan;



perbendaharaan; 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas;

9. TANGGUNG JAWAB 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kerahasiaan data yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Subbagian

Perbendaharaan; 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Perbendaharaan dalam hal menerima tugas, pengarahan dan






11. MASALAH DAN TANTANGAN : 11.1 Terbatasnya waktu penyelesaian pekerjaan yang ditentukan sehingga



13. SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat/golongan : Pengatur / IIc 13.2 Pendidikan formal : D3 / SLTA 13.3 Diklat/kursus : Kursus Kebendaharaan 13.4 Syarat lainnya :

- Menguasai prosedur pemeriksaan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- Menguasai prosedur penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).


- 310 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pelaksanaan pembayaran atas beban DIPA Direktorat Jenderal Anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan perekaman pagu DIPA.

4.1.1. Menginstall program aplikasi Surat Perintah Membayar dari KPPN; 4.1.2. Merekam pagu DIPA Direktorat Jenderal Anggaran pada program

aplikasi SPM yang telah diinstal 4.1.3. Merekam pagu Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Direktorat

Jenderal Anggaran.

4.2. Melakukan pencetakan SPM 4.2.1. Mengoreksi konsep SPM 4.2.2. Mencetak SPM yang telah dikoreksi dalam jumlah rangkap 5 (lima). 4.2.3. Memeriksa kecocokan SPM yang telah dicetak dengan konsep SPM

dan SPP. 4.2.4. Mencetak Daftar Pengawasan Penyelesaian SPP (DPP SPP) dan

memantau penyelesaian SPP serta menyampaikan kepada Kasubbagian Perbendaharaan.

4.3. Melakukan pengiriman SPM ke KPPN

4.3.1. Mengirim net Surat Perintah Membayar(SPM) ke KPPN 4.3.2. Menyerahkan net SPM dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada

petugas loket penerimaan SPM di KPPN 4.3.3. Menerima tanda bukti penerimaan SPM dari petugas loket di KPPN

dan menyimpannya sebagai arsip.

4.4. Melakukan pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4.4.1. Menerima Surat Perintah Pencaiaran Dana (SP2D) dari petugas loket

pada KPPN 4.4.2. Mengcopy SP2D dalam jumlah 3 (tiga) rangkap 4.4.3. Menyampaikan salinan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran,

Kasubbag Akuntansi, dan satu rangkap sebagai arsip sedangkan SP2D asli kepada Kasubbag Perbendaharaan untuk ditatausahakan.



- 311 -





pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Keuangan; 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.8. Kalkulator/mesin hitung;

7. HASIL KERJA : 7.1. Surat Perintah Membayar (SPM); 7.2. Pembukuan Keuangan; 7.3. Konsep surat pertanggungjawaban realisasi anggaran; 7.4. Konsep rencana kerja Subbagian Perbendaharaan; 7.5. Konsep tindak lanjut LHP



perbendaharaan;


Perbendaharaan;

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Perbendaharaan dalam hal menerima tugas, pengarahan

dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.





11. MASALAH DAN TANTANGAN : 11.1. Terbatasnya waktu penyelesaian pekerjaan yang ditentukansehingga




- 312 -

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/golongan : Penggatur Muda Tingkat I / II b 13.2. Pendidikan formal : SLTA/D-1 13.3. Diklat/kursus : Kursus Kebendaharaan 13.4. Syarat lainnya :

- Memahami perekaman pagu DIPA; - Memahami pencetakan SPM; - Memahami pengiriman SPM ke KPPN; - Memahami pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).


- 313 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.


4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan perekaman pagu DIPA.

4.1.1. Menginstal program aplikasi Surat Perintah Membayar dari KPPN; 4.1.2. Merekam pagu DIPA Direktorat Jenderal Anggaran pada program

aplikasi SPM yang telah diinstal 4.1.3. Merekam pagu Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Direktorat

Jenderal Anggaran.

4.2. Membantu melakukan pencetakan SPM 4.2.1. Mengoreksi konsep SPM 4.2.2. Mencetak SPM yang telah dikoreksi dalam jumlah rangkap 5 (lima). 4.2.3. Memeriksa kecocokan SPM yang telah dicetak dengan konsep SPM dan

SPP. 4.2.4. Mencetak Daftar Pengawasan Penyelesaian SPP (DPP SPP) dan

memantau penyelesaian SPP serta menyampaikan kepada Kasubbagian Perbendaharaan.

4.3. Membantu melakukan pengiriman SPM ke KPPN

4.3.1. Mengirim net Surat Perintah Membayar(SPM) ke KPPN 4.3.2. Menyerahkan net SPM dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada petugas

loket penerimaan SPM di KPPN 4.3.3. Menerima tanda bukti penerimaan SPM dari petugas loket di KPPN dan

menyimpannya sebagai arsip.

4.4. Membantu melakukan pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4.4.1. Menerima Surat Perintah Pencaiaran Dana (SP2D) dari petugas loket

pada KPPN 4.4.2. Mengcopy SP2D dalam jumlah 3 (tiga) rangkap 4.4.3. Menyampaikan salinan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran,

Kasubbag Akuntansi, dan satu rangkap sebagai arsip sedangkan SP2D asli kepada Kasubbag Perbendaharaan untuk ditatausahakan.



- 314 -





pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Keuangan; 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.8. Kalkulator/mesin hitung;

7. HASIL KERJA : 7.1. Surat Perintah Membayar (SPM); 7.2. Pembukuan Keuangan; 7.3. Konsep surat pertanggungjawaban realisasi anggaran; 7.4. Konsep rencana kerja Subbagian Perbendaharaan; 7.5. Konsep tindak lanjut LHP



perbendaharaan;


Perbendaharaan;

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Perbendaharaan dalam hal menerima tugas, pengarahan dan






11. MASALAH DAN TANTANGAN : 11.1. Terbatasnya waktu penyelesaian pekerjaan yang ditentukansehingga



- 315 -


13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/golongan : Penggatur Muda / II a 13.2. Pendidikan formal : SLTA/D-1 13.3. Diklat/kursus : Kursus Kebendaharaan 13.4. Syarat lainnya :

- Memahami perekaman pagu DIPA; - Memahami pencetakan SPM; - Memahami pengiriman SPM ke KPPN; - Memahami pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).


- 316 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 2. IKHTISAR JABATAN :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan direktorat jenderal.

3. TUJUAN JABATAN : Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran yang akuntabel, tepat guna dan tepat waktu secara berkala.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melaksanakan perekaman data transaksi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dokumen sumber dalam

rangka penyelenggaraan penatausahaan data-data keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK);

4.1.2. Meneliti dan mengoreksi bahan penatausahaan data-data keuangan; 4.1.3. Menugaskan Pelaksana untuk merekam data transaksi keuangan

kedalam aplikasi SAK dan menyusun laporan bulanan data transaksi keuangan;

4.1.4. Meneliti dan mengoreksi hasil perekaman data transaksi keuangan dan laporan bulanannya serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.2. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN dan Direktorat

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka

rekonsiliasi dan menugaskan Pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala, dengan KPPN setiap bulanan dan dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap Semester;

4.2.2. Menugaskan Pelaksana untuk membuat Berita Acara Rekonsiliasi; 4.2.3. Meneliti hasil rekonsiliasi data serta menyampaikan kepada Kepala

Bagian Keuangan.

4.3. Menyusun Laporan Realisasi Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.3.1. Menugaskan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan data-data

pendukung penyusunan laporan realisasi belanja bulanan; 4.3.2. Mempelajari dokumen-dokumen pendukung penyusunan laporan realisasi

belanja bulanan; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun laporan realisasi belanja

bulanan; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan realisasi belanja bulanan dan

menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.4. Menyusun Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data dalam

rangka penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;


- 317 -

4.4.2. Meneliti bahan dan data penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III;

4.4.3. Mempelajari Laporan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan I dan Triwulan III dari Bagian Umum beserta Arsip Data Komputer (ADK);

4.4.4. Menugaskan Pelaksana untuk memproses data BMN Triwulan I dan Triwulan III ke dalam aplikasi SAK dan melakukan rekonsiliasi data BMN Triwulan I dan Triwulan III dengan Bagian Umum;

4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.6. Meneliti dan mengoreksi konsep Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.5. Menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat

Jenderal Anggaran 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka

penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.2. Meneliti bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk memproses data BMN Semester I dan Semester II ke dalam aplikasi SAK dan melakukan rekonsiliasi data BMN Semester I dan Semester II dengan Bagian Umum;

4.5.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun laporan keuangan Semester I dan Tahunan;

4.5.5. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan keuangan Semester I dan Tahunan dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.6. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Ditjen Anggaran

4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data-data Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.2. Meneliti dan mempelajari bahan-bahan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.3. Membahas bersama dengan Pelaksana hasil telaahan bahan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan;

4.6.5. Meneliti dan mengoreksi Catatan Atas Laporan Keuangn Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.7. Menyusun Laporan Realisasi PNBP

4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data-data PNBP berupa estimasi pendapatan dan data realisasi PNBP sebagai bahan penyusunan laporan realisasi PNBP;

4.7.2. Meneliti dan mempelajari data-data PNBP; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun laporan realisasi PNBP; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi laporan realisasi PNBP serta menyampaikan

kepada Kepala Bagian Keuangan.


- 318 -

4.8. Menyusun Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan Direktorat Jenderal Anggaran 4.8.1. Menugaskan kepada pelaksana untuk mengumpulkan data-data dari

para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi besaran pagu, realisasi keuangan dan sasaran yang dicapai sampai dengan setiap bulan berkenaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran;

4.8.2. Menyusun konsep penyusunan Laporan Kegiatan, konsep surat pengantar dan menugaskan kepada pelaksana untuk mengetiknya;

4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan kegiatan dan konsep surat pengantar serta memarafnya kemudian menyampaikan kepada Kepala Bagian untuk selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal;

4.8.4. Menugaskan kepada pelaksana untuk mengagendakan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Direktur Jenderal.

4.9. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan Direktorat Jenderal

Anggaran 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data-data Penyusunan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II,III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran;

4.9.2. Meneliti dan mempelajari bahan-bahan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I,II,III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran;

4.9.3. Membahas bersama dengan Pelaksana hasil telaahan bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II,III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran;

4.9.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II, III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran;

4.9.5. Meneliti dan mengoreksi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II, III, dan IV Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.10. Menyusun Laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran 4.10.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan-bahan tindak lanjut

TGR; 4.10.2. Meneliti bahan penyusunan tindak lanjut TGR; 4.10.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep laporan perkembangan

TGR di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan perkembangan TGR serta


4.11. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat 4.11.1. Mempelajari LHP dari aparat pengawasan fungsional dan aparat

pengawasan masyarakat; 4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep tanggapan LHP; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan atas LHP serta



- 319 -

4.12. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 4.12.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.12.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan


4.12.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Bagian dan para kepala subbagian pada Bagian Kauangan;

4.12.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan;

4.12.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Keuangan.


5.1 Pengarahan, perintah dan disposisi Kepala Bagian Keuangan; 5.2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; 5.3 Surat Perintah Membayar (SPM); 5.4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 5.5 Rekening Giro; 5.6 Surat Setoran Bukan Pajak; 5.7 Arsip Data Komputer (ADK) Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); 5.8 Surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran; 5.9 LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 5.10 Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1 UU APBN, Peraturan Pelaksanaan UU APBN, RKA-KL dan ABT; 6.2 Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan negara beserta peraturan

pelaksanaannya; 6.3 Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian beserta peraturan

pelaksanaannya; 6.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.5 Surat Edaran, instruksi, peraturan serta kebijakan pimpinan yang berkenaan

dengan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6.6 Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7 Software Aplikasi SAK.

7. HASIL KERJA 7.1. Rekaman data transaksi keuangan; 7.2. Hasil rekonsiliasi data; 7.3. Konsep laporan bulanan, Triwulan I dan Triwulan III. Semester, dan Tahunan

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Konsep Laporan Keuangan DJA; 7.5. Konsep Laporan Realisasi PNBP;


- 320 -

7.6. Konsep Laporan Pemantauan Realisasi DJA; 7.7. Konsep Laporan Pelaksanaan Kegiatan; 7.8. Konsep Laporan perkembangan Tuntutan Ganti Rugi; 7.9. Konsep tindak lanjut LHP; 7.10. Bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK dan LAKIP

Sekretariat Direktorat Jenderal.

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan; 8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep surat; 8.3. Meminta data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan Direktorat

Jenderal Anggaran; 8.4. Memaraf hasil perekaman data transaksi keuangan; 8.5. Memaraf hasil rekonsiliasi ; 8.6. Memaraf konsep Laporan Realisasi Belanja Bulanan; 8.7. Memaraf konsep Laporan Keuangan Triwulan I dan III; 8.8. Memaraf konsep Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Triwulan I, II, III,dan IV 8.9. Memaraf konsep Laporan Keuangan semesteran dan Tahunan; 8.10. Memaraf konsep Laporan Realisasi PNBP; 8.11. Memaraf konsep Laporan Pemantauan Realisasi; 8.12. Memaraf konsep Laporan TGR.

9. TANGGUNGJAWAB 9.1. Kebenaran atas usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran atas konsep dan paraf surat dan laporan; 9.3. Kebenaran atas data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan

Direktorat Jenderal Anggaran; 9.4. Kebenaran atas hasil perekaman data transaksi keuangan; 9.5. Kebenaran atas rekonsiliasi ; 9.6. Kebenaran atas konsep Laporan Realisasi Belanja Bulanan; 9.7. Kebenaran atas konsep Laporan Keuangan Triwulan I dan III; 9.8. Kebenaran atas konsep Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Triwulan I, II, III,dan IV; 9.9. Kebenaran atas konsep Laporan Keuangan semesteran dan Tahunan; 9.10. Kebenaran atas konsep Laporan Realisasi PNBP; 9.11. Kebenaran atas Laporan Pemantauan realisasi; 9.12. Kebenaran atas tindak lanjut TGR.

10. DIMENSI JABATAN

Dimensi Non Keuangan 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 2 orang pelaksana. Dimensi Keuangan 10.1. Jumlah Dana Direktorat Jenderal Anggaran yang dilaporkan realisasi

anggarannya sebesar Diatas Delapan Puluh Milyar Rupiah. 11. HUBUNGAN KERJA

11.1. Kepala Bagian Keuangan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan pengajuan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas;

11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;

11.3. Para pegawai Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dalam hal pelaksanaan;


- 321 -

11.4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.5. Direktorat-direktorat di lingkungan DJA dalam pelaksanaan tugas; 11.6. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.7. KPPN dalam hal pelaksaan tugas; 11.8. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.9. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Kurangnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Anggaran dan mitra kerjanya yang berkaitan dengan tugas penyusunan Laporan Keuangan sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik agar penyusunan Laporan Keuangan dapat dilaksanakan.


14.1. Pangkat/Golongan : Penata /IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. IV 14.4. Syarat Lainnya :

- In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Planning and Organizing (2); - Quality Focus (1); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Service (2); - Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2).


Kasubbag

Penyusunan Anggaran

Kasubbag

Perbendaharaan

Kepala Bagian Keuangan

Kasubbag Akuntansi

dan Pelaporan

Penelaah Bahan Telaahan Tk.I

Pemroses Bahan Telaahan Tk. I

Pemroses Bahan Telaahan Tk. II

Penelaah Bahan Telaahan Tk. II


- 322 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan direktorat jenderal.

3. TUJUAN JABATAN : Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran yang akuntabel, tepat guna dan tepat waktu secara berkala.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka perekaman data transaksi

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Mempelajari bahan-bahan dalam rangka perekaman data transaksi

keuangan dilingkungan Direktora Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menelaah bahan penatausahaan data-data keuangan; 4.1.3. Membahas hasil telahan bahan perekaman data transaksi keuangan

bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan untuk perekaman data transasksi keuangan

dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.2. Melakukan Penelaahan bahan dalam rangka rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 4.2.1. Mempelajari bahan-bahan dalam rangka rekonsiliasi data Keuangan

dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pealporan Keuangan; 4.2.2. Menelaah bahan-bahan dalam rangka rekonsiliasi data Keuangan dengan

KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pealporan Keuangan; 4.2.3. Membahas bahan hasil telaahan dalam rangka rekonsiliasi data

Keuangan dengan Kasubbag Akunatnsi dan Pelaporan; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan untuk rekonsiliasi data Keuangan dengan

KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.3. Melakukan Penelaahan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.3.1. Mempelajari bahan-bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan-bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka Penyusunan Laporan

Realisasi Belanja Bulanan DJA dengan Kasubbag Akunatnsi dan Pelaporan;

4.3.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Bulanan DJA dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.4. Melakukan Penelaahan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan

Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran 4.4.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Mempelajari Laporan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan I dan Triwulan


- 323 -

III dari Bagian Umum beserta Arsip Data Komputer (ADK); 4.4.3. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.4. Menelaah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan I dan Triwulan III

dari Bagian Umum; 4.4.5. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.4.6. Menyusun bahan Telaahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.5. Menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat

Jenderal Anggaran 4.5.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.2. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.5.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.6. Melakukan Penelaahan dalam rangka Penyusunan Catatan atas Laporan

Keuangan Ditjen Anggaran 4.6.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan Ditjen Anggaran; 4.6.2. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan Ditjen Anggaran; 4.6.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka Penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan; 4.6.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka Penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.7. Melakukan Penelaahan dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi PNBP

4.7.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi PNBP;

4.7.2. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi PNBP;

4.7.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi PNBP bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.7.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi PNBP bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;


- 324 -

4.8. Melakukan Penelaahan Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan Direktorat Jenderal Anggaran 4.8.1. Mempelajari data-data dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

meliputi besaran pagu, realisasi keuangan dan sasaran yang dicapai sampai dengan setiap bulan berkenaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran;

4.8.2. Menelaah konsep penyusunan Laporan Kegiatan, konsep surat pengantar dan menugaskan kepada pelaksana untuk mengetiknya;

4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan kegiatan dan konsep surat pengantar serta memarafnya kemudian menyampaikan kepada Kepala Bagian untuk selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal;

4.8.4. Menugaskan kepada pelaksana untuk mengagendakan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Direktur Jenderal.

4.9. Melakukan Penelaahan dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Triwulanan Direktorat Jenderal Anggaran 4.9.1. Mempelajari bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV DJA; 4.9.2. Menelaah bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV DJA; 4.9.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Pelaksanaan kegiatan Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV DJA; 4.9.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV DJA.

4.10. Melakukan Penelaahan dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.10.1. Mempelajari Bahan dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.10.2. Menelaah Bahan dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.10.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.10.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) di lingkungan Ditjen Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.11. Melakukan Penelaahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat 4.11.1. MempelajariBahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan atas Laporan

Hasil Pemeriksaaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.2. Menelaah Bahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.4. Menyusun Bahan telaahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional


- 325 -

dan aparat pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.12. Melakukan Penelaahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra,

Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 4.12.1. Mempelajari Bahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra,

Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.2. Menelaah Bahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.3. Membahas hasil telaahan Bahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.12.4. Membahas hasil telaahan Bahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.5. Menyusun bahan telaahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.


5.1. Pengarahan, perintah dan disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 5.2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; 5.3. Surat Perintah Membayar (SPM); 5.4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5.5. Arsip Data Komputer (ADK) Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); 5.6. Surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran; 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 5.8. Konsep surat/nota dinas; 5.9. Surat Keputusan TGR.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. UU APBN, Peraturan Pelaksanaan UU APBN, RKA-KL dan ABT; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan negara beserta peraturan

pelaksanaannya; 6.3. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian beserta peraturan

pelaksanaannya; 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.5. Surat Edaran, instruksi, peraturan serta kebijakan pimpinan yang berkenaan

dengan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6.6. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Kalkulator/mesin hitung; 6.8. Perangkat komputer dan internet; 6.9. Software Aplikasi SAK.


- 326 -

7. HASIL KERJA 7.1. Register transaksi harian; 7.2. Konsep Berita Acara Rekonsiliasi data keuangan; 7.3. Konsep Laporan Realisasi Belanja Bulanan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Konsep Laporan Keuangan Triwulan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Konsep Laporan Keuangan Semester dan Tahunan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.6. Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan

DJA; 7.7. Konsep Laporan Realisasi PNBP; 7.8. Konsep Laporan Pemantauan Realisasi DJA; 7.9. Konsep Laporan Pelaksanaan Kegiatan DJA; 7.10. Konsep Laporan Tuntutan Ganti Rugi; 7.11. Konsep tindak lanjut LHP.

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Akuntansi dan

Pelaporan; 8.2. Meminta data yang diperlukan data dalam rangka pembukuan anggaran Ditjen

Anggaran; 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNGJAWAB 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kerahasiaan data dalam rangka pelaporan yang telah dikerjakan dan

disampaikan kepada atasan; 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA 10.1. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dalam hal menerima tugas,

petunjuk, pengarahan dan pengajuan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas;

10.2. Para pegawai pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dalam hal pelaksanaan tugas;

10.3. Para Pegawai pada Bagian Keuangan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;

10.4. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. KPPN mitra kerja DJA dalam hal pelaksaan tugas; 10.6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.7. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Kurangnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Anggaran dan mitra kerjanya yang berkaitan dengan tugas penyusunan Laporan Keuangan.


13.1 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIB 13.2 Pendidikan Formal : DIII


- 327 -

13.3 Syarat Lainnya : - Mampu menelaah bahan perekaman data transaksi keuangan; - Mampu menelaah bahan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN dan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; - Mampu menyusun Laporan Realisasi Belanja Bulanan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; - Mampu menyusun Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III; - Mampu menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan; - Mampu menyusun Catatan atas Laporan Keuangan; - Mampu menyusun Laporan Realisasi PNBP; - Mampu menyusun Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan; - Mampu menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan; - Mampu menelaah tindak lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR).


- 328 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan direktorat jenderal.

4. TUJUAN JABATAN : Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Pelaskanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran yang akuntabel, tepat guna dan tepat waktu secara berkala.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka perekaman data

transaksi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Mempelajari bahan-bahan dalam rangka perekaman data transaksi

keuangan dilingkungan Direktora Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menelaah bahan penatausahaan data-data keuangan; 4.1.3. Membahas hasil telahan bahan perekaman data transaksi keuangan

bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan; 4.1.4. Menyusun bahan telaahan untuk perekaman data transasksi keuangan

dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 4.2.1. Mempelajari bahan-bahan dalam rangka rekonsiliasi data Keuangan

dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pealporan Keuangan; 4.2.2. Menelaah bahan-bahan dalam rangka rekonsiliasi data Keuangan dengan

KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pealporan Keuangan; 4.2.3. Membahas bahan hasil telaahan dalam rangka rekonsiliasi data

Keuangan dengan Kasubbag Akunatnsi dan Pelaporan; 4.2.4. Menyusun bahan telaahan untuk rekonsiliasi data Keuangan dengan

KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.3. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan Laporan

Realisasi Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.3.1. Mempelajari bahan-bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan-bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka Penyusunan Laporan

Realisasi Belanja Bulanan DJA dengan Kasubbag Akunatnsi dan Pelaporan;

4.3.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Bulanan DJA dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.4. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka Penyusunan Laporan

Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran 4.4.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Mempelajari Laporan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan I dan Triwulan


- 329 -

III dari Bagian Umum beserta Arsip Data Komputer (ADK); 4.4.3. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.4. Menelaah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan I dan Triwulan III

dari Bagian Umum; 4.4.5. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.4.6. Menyusun bahan Telaahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.5. Membantu menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Direktorat Jenderal Anggaran 4.5.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.2. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.5.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.6. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan catatan atas

Laporan Keuangan Ditjen Anggaran 4.6.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan Ditjen Anggaran; 4.6.2. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Catatan atas Laporan

Keuangan Ditjen Anggaran; 4.1.1. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka Penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan; 4.6.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka Penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.


Realisasi PNBP 4.7.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi

PNBP; 4.7.2. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi

PNBP; 4.7.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Realisasi PNBP bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan; 4.7.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi

PNBP bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan dan


- 330 -

menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.8. Membantu melakukan penelaahan Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan Direktorat Jenderal Anggaran 4.8.1. Mempelajari data-data dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


4.8.2. Menelaah konsep penyusunan Laporan Kegiatan, konsep surat pengantar dan menugaskan kepada pelaksana untuk mengetiknya;

4.8.3. Menelaah hasil pengoreksian dari kasubbag Akuntansi dan Pelaporan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian untuk selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal;

4.8.4. Mengagendakan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Direktur Jenderal.


Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan Direktorat Jenderal Anggaran 4.9.1. Mempelajari Bahan-bahan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Ditjen Anggaran; 4.9.2. Menelaah Bahan-bahan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Ditjen Anggaran; 4.9.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Ditjen Anggaran; 4.9.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Ditjen Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.10. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.10.1. Memepelajari Bahan dalam rangka Menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.10.2. Menelaah Bahan dalam rangka Menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.10.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka Menindaklanjuti Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.10.4. Menyusun bahan telaahan dalam rangka Menindaklanjuti Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) di lingkungan Ditjen Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.11. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan tanggapan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat 4.11.1. Memepelajari Bahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan atas Laporan

Hasil Pemeriksaaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.2. Menelaah Bahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) dari aparat pengawasan


- 331 -

fungsional dan aparat pengawasan masyarakat; 4.11.4. Menyusun Bahan telaahan dalam rangka Penyusunan Tanggapan atas

Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.12. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan bahan

masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 4.12.1. Mempelajari Bahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra,

Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.2. Menelaah Bahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.3. Membahas hasil telaahan Bahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan bersama dengan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.12.4. Membahas hasil telaahan Bahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.5. Menyusun bahan telaahan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.


5.1. Pengarahan, perintah dan disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;

5.2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; 5.3. Surat Perintah Membayar (SPM); 5.4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 5.5. Arsip Data Komputer (ADK) Sistgem Akuntansi Keuangan (SAK); 5.6. Surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran; 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 5.8. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. UU APBN, Peraturan Pelaksanaan UU APBN, RKA-KL dan ABT; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan negara beserta peraturan




dengan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6.6. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Kalkulator/mesin hitung; 6.8. Perangkat komputer dan internet;


- 332 -

6.9. Software Aplikasi SAK.

7. HASIL KERJA 7.1. Register transaksi harian; 7.2. Konsep Berita Acara Rekonsiliasi data keuangan; 7.3. Konsep Laporan Realisasi Belanja Bulanan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Konsep Laporan Keuangan Triwulan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Konsep Laporan Keuangan Semester dan Tahunan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.6. Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan

DJA; 7.7. Konsep Laporan Realisasi PNBP; 7.8. Laporan perkembangan Tuntutan Ganti Rugi; 7.9. Konsep tindak lanjut LHP.

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Akuntansi

dan Pelaporan; 8.2. Meminta data yang diperlukan data dalam rangka pembukuan anggaran Ditjen

Anggaran; 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.

9. TANGUNGJAWAB 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kerahasiaan data dalam rangka pelaporan yang telah dikerjakan dan









13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1


- 333 -

13.3. Syarat Lainnya : - Mampu menelaah bahan perekaman data transaksi keuangan; - Mampu menelaah bahan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN dan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; - Mampu menyusun Laporan Realisasi Belanja Bulanan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; - Mampu menyusun Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III; - Mampu menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan; - Mampu menyusun Catatan atas Laporan Keuangan; - Mampu menyusun Laporan Realisasi PNBP; - Mampu menyusun Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan; - Mampu menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan; - Mampu menelaah tindak lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR).


- 334 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I


3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tersedianya Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran yang akuntabel, tepat guna dan tepat waktu secara berkala.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan data dalam rangka perekaman data transaksi

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam


4.1.2. Mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan data-data keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK);

4.1.3. Mempelajari bahan penatausahaan data-data keuangan; 4.1.4. Meneliti bahan penatausahaan data-data keuangan; 4.1.5. Mengolah data transaksi keuangan dalam rangka perekaman data

transaksi keuangan kedalam aplikasi SAK dan menyampaikan hasil pengolahan data kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.2. Melakukan pengolahan data dalam rangka Pelaksanakan rekonsiliasi data

keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Pelaksaaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

4.2.2. Mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Pelaksaaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

4.2.3. Mempelajari bahan dalam rangka Pelaksanaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

4.2.4. Meneliti bahan dalam rangka Pelaksanaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

4.2.5. Mengolah data dalam rangka Pelaksanaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

4.3. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran; 4.3.2. Mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka

Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran; 4.3.3. Mempelajarii bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan

Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran; 4.3.4. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan Ditjen Anggaran;


- 335 -

4.3.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran;

4.3.6. Menyusun Laporan Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.4. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.3. MMempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.4. Meneliti bahan dan data \dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.6. Menyusun Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.5. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.3. Mempelajari kelengkapan bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.4. Meneliti kelengkapan bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.5. Memproses data BMN Semester I dan Semester II ke dalam aplikasi SAK dan melakukan rekonsiliasi data BMN Semester I dan Semester II dengan bagian umum;

4.5.6. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.7. Menyusun Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.6. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan catatan atas

Laporan Keuangan Ditjen Anggaran 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka penyusunan catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal


- 336 -

Anggaran; 4.6.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka penyusunan catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.3. Mempelajari bahan dan data dalam rangka penyusunan catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.4. Meneliti bahan dan data dalam rangka penyusunan catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka penyusunan catatan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.6. Menyusun catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.7. Melakukan Pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi

PNBP Ditjen Anggaran 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Realisasi PNBP Ditjen Anggaran; 4.7.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Realisasi PNBP Ditjen Anggaran; 4.7.3. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan

Realisasi PNBP Ditjen Anggaran; 4.7.4. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

PNBP Ditjen Anggaran; 4.7.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

PNBP Ditjen Anggaran; 4.7.6. Menyusun Laporan Realisasi PNBP Ditjen Anggaran dan menyampaikan

kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.8. Melakukan pengolahan data Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan Direktorat Jenderal Anggaran 4.8.1. Mengolah data-data dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


4.8.2. Menyusun konsep penyusunan Laporan Kegiatan, konsep surat pengantar untuk kemudian disampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.8.3. Mengetik pengoreksian dari kasubbag Akuntansi dan Pelaporan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian untuk selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal;

4.8.4. Mengagendakan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Direktur Jenderal.

4.9. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran; 4.9.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran; 4.9.3. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran;


- 337 -

4.9.4. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran;

4.9.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran;

4.9.6. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.10. Melakukan pengolahan data dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.2. Mengupulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.3. Mempelajari bahan dan data dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.4. Meneliti bahan dan data dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.6. Menyusun konsep tindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4.11. Melakukan pengolahan data dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.3. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.4. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.6. Menyusun konsep Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.12. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan masukan

Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam


- 338 -

rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.3. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.4. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan;

4.12.6. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.


5.1. Pengarahan, perintah dan disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;

5.2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; 5.3. Surat Perintah Membayar (SPM); 5.4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 5.5. Arsip Data Komputer (ADK) Sistgem Akuntansi Keuangan (SAK); 5.6. Surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran; 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 5.8. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. UU APBN, Peraturan Pelaksanaan UU APBN, RKA-KL dan ABT; 6.2. Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan negara beserta

peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian beserta peraturan



dengan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Kalkulator/mesin hitung; 6.8. Perangkat komputer dan internet; 6.9. Software Aplikasi SAK.

7. HASIL KERJA

7.1. Bahan perekaman data transaksi keuangan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Bahan rekonsiliasi data keuangan; 7.3. Bahan penyusunan konsep laporan realisasi belanja bulanan Direktorat

Jenderal Anggaran;


- 339 -

7.4. Bahan penyusunan konsep Laporan Keuangan Triwulan I dan III Direktorat Jenderal Anggaran;

7.5. Bahan penyusunan konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

7.6. Bahan penyusunan konsep Laporan Realisasi PNBP; 7.7. Bahan penyusunan Laporan perkembangan Tuntutan Ganti Rugi; 7.8. Bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP.

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Akuntansi

dan Pelaporan; 8.2. Meminta data yang diperlukan data dalam rangka pembukuan anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran; 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.


disampaikan kepada atasan; 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

10. HUBUNGAN KERJA

10.1. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan pengajuan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas;






13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / IId 13.2. Pendidikan Formal : DIII 13.3. Syarat Lainnya :

- Mampu mengolah data bahan perekaman data transaksi keuangan; - Mampu mengolah data bahan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN

dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; - Mampu mengolah data Laporan Realisasi Belanja Bulanan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; - Mampu mengolah data Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III; - Mampu mengolah data Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan;


- 340 -

- Mampu mengolah data Catatan atas Laporan Keuangan; - Mampu mengolah data Laporan Realisasi PNBP; - Mampu mengolah data Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan; - Mampu mengolah data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan.


- 341 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk II


3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tersedianya Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran yang akuntabel, tepat guna dan tepat waktu secara berkala.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan data dalam rangka perekaman data

transaksi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam


4.1.2. Mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan data-data keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK);

4.1.3. Mempelajari bahan penatausahaan data-data keuangan; 4.1.4. Meneliti bahan penatausahaan data-data keuangan; 4.1.5. Mengolah data transaksi keuangan dalam rangka perekaman data

transaksi keuangan kedalam aplikasi SAK dan menyampaikan hasil pengolahan data kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.2. Membantu Melakukan pengolahan data dalam rangka Pelaksanakan

rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Pelaksaaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

4.2.2. Mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Pelaksaaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

4.2.3. Mempelajari bahan dalam rangka Pelaksanaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

4.2.4. Meneliti bahan dalam rangka Pelaksanaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

4.2.5. Mengolah data dalam rangka Pelaksanaan Rekonsiliasi data Keuangan dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

4.3. Membantu Melakukan Pengolahan data dalam rangka Penyusunan Laporan

Realisasi Belanja Bulanan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran; 4.3.2. Mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka

Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran; 4.3.3. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan Ditjen Anggaran; 4.3.4. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan


- 342 -

Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran; 4.3.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

Belanja Bulanan Ditjen Anggaran; 4.3.6. Menyusun Laporan Realisasi Belanja Bulanan Ditjen Anggaran dan

menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.4. Membantu Melakukan Pengolahan data dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.3. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.4. Mempelajari bahan dan data \dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran;

4.4.6. Menyusun Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.5. Membantu Melakukan Pengolahan Data dalam rangka Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.3. Meneliti kelengkapan bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.4. Mempelajari kelengkapan bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.5. Memproses data BMN Semester I dan Semester II ke dalam aplikasi SAK dan melakukan rekonsiliasi data BMN Semester I dan Semester II dengan bagian umum;

4.5.6. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.7. Menyusun Laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.6. Membantu Melakukan Pengolahan data dalam rangka Penyusunan Catatan

atas Laporan Keuangan Ditjen Anggaran


- 343 -

4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran

4.6.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran

4.6.3. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran

4.6.4. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran

4.6.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.

4.6.6. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan

4.7. Membantu Melakukan Pengolahan data dalam rangka Penyusunan Laporan

Realisasi PNBP Ditjen ANggaran 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Realisasi PNBP Ditjen Anggaran 4.7.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Realisasi PNBP Ditjen Anggaran 4.7.3. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

PNBP Ditjen Anggaran; 4.7.4. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan

Realisasi PNBP Ditjen Anggaran; 4.7.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi

PNBP Ditjen Anggaran; 4.7.6. Menyusun Laporan Realisasi PNBP Ditjen Anggaran dan menyampaikan

kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan

4.8. Membantu Melakukan Pengolahan Data Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan Direktorat Jenderal Anggaran

4.9.1. Membantu Mengolah data-data dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi besaran pagu, realisasi keuangan dan sasaran yang dicapai sampai dengan setiap bulan berkenaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran;

4.9.2. Membantu Menyusun konsep penyusunan Laporan Kegiatan, konsep surat pengantar untuk kemudian disampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan;

4.9.3. Mengetik pengoreksian dari kasubbag Akuntansi dan Pelaporan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian untuk selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal;

4.9.4. Mengagendakan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Direktur Jenderal

4.9. Melakukan Pengolahan data dalam rangka Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran : 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran; 4.9.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran;


- 344 -

4.9.3. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran;

4.9.4. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran;

4.9.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran;

4.10.6. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.

4.10. Membantu Melakukan Pengolahan data dalam rangka menindaklanjuti

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran : 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.2. Mengupulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.3. Meneliti bahan dan data dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.4. Mempelajari bahan dan data dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.6. Menyusun konsep tindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.11. Membantu Melakukan Pengolahan data dalam rangka Penyusunan konsep

tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat : 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.2. Mengumpulkan kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.3. Mempelajari bahan dan data dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.4. Meneliti bahan dan data dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.5. Mengolah bahan dan data dalam rangka Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan aparat pengawasan masyarakat;

4.11.6. Menyusun konsep Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan.


5.1. Pengarahan, perintah dan disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 5.2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; 5.3. Surat Perintah Membayar (SPM);


- 345 -

5.4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5.5. Arsip Data Komputer (ADK) Sistgem Akuntansi Keuangan (SAK) 5.6. Surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran; 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 5.8. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. UU APBN, Peraturan Pelaksanaan UU APBN, RKA-KL dan ABT; 6.2. Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan negara beserta peraturan




dengan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Kalkulator/mesin hitung; 6.8. Perangkat komputer dan internet; 6.9. Software Aplikasi SAK.

7. HASIL KERJA 7.1. Bahan perekaman data transaksi keuangan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Bahan rekonsiliasi data keuangan; 7.3. Bahan penyusunan konsep laporan realisasi belanja bulanan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.4. Bahan penyusunan konsep Laporan Keuangan Triwulan I dan III Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.5. Bahan penyusunan konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.6. Bahan penyusunan konsep Laporan Realisasi PNBP; 7.7. Bahan penyusunan Laporan perkembangan Tuntutan Ganti Rugi; 7.8. Bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP.

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Akuntansi dan

Pelaporan; 8.2. Meminta data yang diperlukan data dalam rangka pembukuan anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran; 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.






- 346 -


10.3. Para Pegawai pada Bagian Keuangan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.4. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. KPPN mitra kerja DJA dalam hal pelaksaan tugas; 10.6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.7. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.



13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur / IIc 13.2. Pendidikan Formal : DIII 13.3. Syarat Lainnya :

- Mampu mengolah data bahan perekaman data transaksi keuangan; - Mampu mengolah data bahan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN

dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; - Mampu mengolah data Laporan Realisasi Belanja Bulanan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; - Mampu mengolah data Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III; - Mampu mengolah data Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan; - Mampu mengolah data Catatan atas Laporan Keuangan; - Mampu mengolah data Laporan Realisasi PNBP; - Mampu mengolah data Laporan Pemantauan Realisasi Bulanan; - Mampu mengolah data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan.


- 347 -

1. NAMA JABATAN : Penatausaha Tk.I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Bagian Keuangan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Bagian Keuangan.


4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Bagian Keuangan 4.1.1. Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2. Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi

Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk;

4.1.3. Mengarahkan surat dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.2. Mengagendakan surat keluar di lingkungan Bagian Keuangan

4.2.1. Memberi nomor surat keluar di lingkungan Bagian Keuangan; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan

proses e-filing;

4.3. Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Bagian Keuangan 4.3.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat

keluar; 4.3.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan; 4.3.3. Menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar pada Bagian Keuangan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Perbendaharaan. 5.2. Surat masuk dan surat keluar pada Bagian Keuangan.


6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;


6.3. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.4. Pedoman Tata Persuratan Dinas.

7. HASIL KERJA :

7.1. Surat masuk dan keluar yang telah diagendakan pada Bagian Keuangan. 7.2. Arsip surat masuk dan keluar.


- 348 -

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Perbendaharaan. 8.2. Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Arsip surat masuk dan surat keluar. 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.


10.1. Kepala Subbagian Perbendaharaan dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;

10.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Keuangan. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk.I (I/d) s.d. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Komputer

Diklat Administrasi Perkantoran 13.4. Syarat lainnya :

- Menguasai prosedur mengagendakan surat masuk dan surat keluar; - Menguasai prosedur penataan berkas, dokumen maupun surat.


- 349 -

1. NAMA JABATAN : Penatausaha Tk.II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Bagian Keuangan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Bagian Keuangan.


4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Bagian Keuangan 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk sesuai dengan disposisi Kepala

Bagian Keuangan serta mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada masing-masing Subbagian di

lingkungan Bagian Keuangan.

4.2. Menatausahakan surat keluar di lingkungan Bagian Keuangan 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Bagian Keuangan; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada Subbagian konseptor di

lingkungan Bagian Keuangan.

4.3. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar 4.3.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.3.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.3.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja

yang dituju.

4.4. Menatausahakan berkas, dokumen maupun surat pada Bagian Keuangan 4.4.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat

keluar; 4.4.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.


5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Perbendaharaan. 5.2. Surat masuk dan keluar pada Bagian Keuangan.


6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;


6.3. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.4. Pedoman Tata Persuratan Dinas.


- 350 -

7. HASIL KERJA : 7.1. Surat masuk dan keluar yang telah diagendakan pada Bagian Keuangan. 7.2. Arsip surat masuk dan keluar.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Perbendaharaan. 8.2. Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Arsip surat masuk dan surat keluar. 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.


10.1. Kepala Subbagian Perbendaharaan dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;

10.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Keuangan. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : -

12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk.I (I/d) s.d. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Komputer Diklat Administrasi Perkantoran 13.4. Syarat lainnya :

- Menguasai prosedur penatausahaan surat masuk dan surat keluar; - Menguasai prosedur pendistribusian dokumen/surat masuk dan surat

keluar; - Menguasai prosedur penatausahaan berkas, dokumen maupun surat.

Documents

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 262 - Sekretariat---Bagian... · 1. NAMA JABATAN : Kepala Bagian Keuangan 2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan direktorat