Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DESAIN MANAJEMEN RISIKO PADA BAGIAN KEUANGAN
UNIVERSITAS XYZ
Abstract: This study was conducted in the Finance part of XYZ University. The purpose of
this research is to produce an effective risk management design at the financial part of XYZ
University. This research is important because the implementation of risk management will
help the XYZ as a BLU PTN in achieving organizational objectives. In this research
researchers use a qualitative deskritif approach. Researchers get data by way of literature
study to create risks based on work activity or job description of the Finance part itself, then
poured into questionnaires, and confirmed again through interviews. The Data is analyzed in
a deskritif through risk management assessments, risk identification, risk analysis, and risk
evaluation. The results of this research are a risk map and a risk-prioritized table that
spreads the value and risk status.
Keywords: risk management, risk assessment, and risk map
Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada Bagian Keuangan Universitas XYZ. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menghasilkan desain manejemen risiko yang efektif pada Bagian Keuangan
Universitas XYZ. Penelitian ini penting karena dengan adanya penerapan manajemen risiko
akan membantu XYZ sebagai PTN BLU dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian
ini peneliti menggunakan pendekatan deskritif kualitatif. Peneliti mendapatkan data dengan
cara studi literatur untuk membuat risiko berdasarkan aktivitas kerja atau job description
dari bagian keuangan sendiri, selanjutnya dituangkan kedalam kuesioner, dan dikonfirmasi
kembali melalui wawancara. Data tersebut dianalisis secara deskritif melalui tahap penilaian
manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Hasil
penelitian ini berupa peta risiko dan tabel prioritas risiko yang mengambarkan nilai dan
status risiko.
Kata Kunci: Manajemen risiko, Penilaian risiko, dan peta risiko
1. Pendahuluan
Perguruan tinggi merupakan lembaga yang berperan menyelenggarakan pendidikan tinggi setelah
melewati jalur pendidikan menengah. Perguruan Tinggi (PT) terdiri atas dua jenis yakni, Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2014 (PP No. 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi, PTN adalah perguran tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh
pemerintah. Dalam PP No. 4 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa PTN yang ada di Indonesia
memiliki tiga kelompok pola pengelolaan, (1) PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada
umumnya, (2) PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), (3) PTN
sebagai Badan Hukum (BH). Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) merupakan
institusi dengan level kedua dalam hal otonomi, perlu menerapkan manajemen risiko setidaknya
disebabkan oleh tiga hal. Pertama, aturan pemerintah yang mewajibkan penerapannya, Kedua,
penerapan manajemen risiko membantu PTN BLU dalam mencapai tujuan organisasi. Ketiga,
perubahan status pengelolaan perguruan tinggi dari PTN Satuan Kerja (Satker) pemerintah menjadi
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU), selanjutnya menjadi PTN dengan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PPKBLU) menimbulkan risiko yang perlu
dikelola.
Universitas XYZ merupakan salah satu dari PTN yang ditetapkan sebagai PTN BLU dalam
Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor. 166/KMK.05/2017 yang didirikan pada 1962 di
A. XYZ sebagai PTN yang sudah mengalami perubahan status PKK, maka membutuhkan aturan dan
pengendalian pengelolaan keuangan yang baru, ini menimbulkan risiko inefisiensi penggunaan dana
sejak penganggaran hingga realisasinya
XYZ sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki status PTN BLU melaksanakan fungsi
pengawasan keuangan dalam Perguruan Tinggi, diharuskan menerapkan manajemen risiko sebagai
bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP No. 60 Tahun 2008) dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 (PMK No. 200/PMK.05/2017) tentang Sistem Pengendalian
Intern pada BLU. Menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti),
PTN BLU merupakan instansi vertikal yang berada di bawah pemerintah pusat, hal ini tentu saja XYZ
perlu menerapkan SPIP.
Dalam struktur organisasi perguruan tinggi di XYZ, biro merupakan organ universitas. XYZ saat
ini memiliki dua biro, salah satunya adalah Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan (BAUK) yang
memiliki 3 bagian didalamnya, satu diantaranya adalah Bagian Keuangan. Dalam melaksanakan
tugasnya, bagian keuangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan
perbendaharaan, dan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan. Bagian keuangan adalah
bagian yang menjalankan fungsi diatas dengan melibatkan dana PNBP dan Non-PNBP.
Seluruh tugas yang ada pada Bagian Keuangan XYZ memiliki risko pada setiap akitivitasnya.
Risiko dapat dicegah sebelum terjadi atau ditangani jika telah terjadi dengan manajemen risiko.
Penerapan manajemen risiko dapat membantu bagian keuangan yang ada dalam XYZ mampu
meminimalisir probabilitas dan atau konsekuensi dari kejadian tidak menguntungkan.
Survei awal terhadap beberapa pihak yang terlibat langsung di lingkungan XYZ, yaitu Sekertaris
SPI XYZ tahun 2016 dan sekertaris SPI yang sekarang (2020), menyatakan bahwa XYZ secara penuh
belum menerapakan manajemen risiko. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bagian
Keuangan XYZ, bahwa belum ada secara detail mekanisme kerja manajemen risiko atau pedoman
manajemen risiko yang dibuat dalam bagian keuangan XYZ, oleh sebab itu manajmen risiko sangat
dibutuhkan dan perlu dibuat desain manajemen risikonya.
Berdasarkan uraian masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana
desain manejemen risiko yang efektif pada Bagian Keuangan Universitas XYZ. Sehingga tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menghasilkan desain manejemen risiko yang efektif pada Bagian Keuangan
Universitas XYZ.
2. Landasan Teori
2.1. Pengertian Risiko, Manajemen, dan Manajemen Risiko
Istilah risiko biasa digunakan untuk perbincangan sehari-hari namun, sampai sekarang kata risiko
memiliki banyak defenisi, belum ada satu defenisi yang ditetapkan secara internasional oleh para ahli
ekonomi, statistik, dan teoritis. Otoritas Jasa Keuangan (2016) mendefenisikan risiko sebagai potensi
kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan menurut Rustam (2017:5) Risiko adalah potensi
kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
Raffie (2017, 6) juga memberikan defenisinya tersendiri tentang manajemen, dimana manajemen
adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi dengan menggunakan
pendekatan ilmiah, seni, keahlian dan pengalaman melalui orang lain untuk mencapai tujuan
organisasi secara efektif dan efisien. Handoko (2015, 10) memberikan sebuah defenisi untuk
manajemen, yaitu bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai
tujuan-tujuan organisassi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perenncanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), penyususnan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan
kepemimpinan (leading), dan pegawasan (controlling).
Otoritas Jasa Keuangan (2016) memberikan defenisi atas manajemen risiko, dimana manajemen
risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari setiap kegiatan usaha. Darmawi
(2006), manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta
mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan organisasi dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas
dan efisiensi yang lebih tinggi
2.2. Proses Manajemen Risiko
Suwanda (2019:105), Proses manajemen risiko terdiri atas tiga proses besar, yaitu sebagai berikut.
Penetapan Konteks dan Penilaian Risiko.
Penilaian risiko terdiri atas: Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Perlakuan atau
Penanganan Risiko. Ketiga proses di atas harus didukung oleh dua proses yaitu sebagai berikut: (a)
Komunikasi dan konsultasi dan (b) Monitoring dan review.
Gambar 1. Proses Manajemen Risiko
Sumber: ISO 31000-Risk Management (2009)
2.3. Penilaian Risiko
Penilaian risiko merupakan perangkat utama dan sangat penting artinya bagi tata kelola organisasi.
Ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan database, pendekatan alogaritma, dan
pendekatan matriks.
Pendekatan database dilakukan dengan cara setiap unit kerja diwawancara dan dibuat katalog
untuk produk dan proses utama disertai dengan risiko-risiko speisifik yang terkait dengan masing-
masing unit. Selanjutnya hasil akhir dapat diekstrak dari database untuk melihat risiko-risiko umum
dalam setiap unit atau untuk melihat semua risiko yang dihadapi oleh sebuah unit kerja. Pendekatan
alogaritma menggunakan urutan tahapan-tahapan logik untuk memecahkan masalah dan sekumpulan
masalah dengan menggunakan perhitungan matematis yang diterapkan untuk masing-masing unit
kerja guna menghitung risiko yang dihadapi. Sedangkan, pendekatan matriks dilakukan dengan
menyusun unit-unit bisnis organisasi dan risiko ke dalam baris horisontal dan vertikal. Selanjutnya
dilakukan penilaian risiko terhadap setiap jenis risiko bagi setiap unit bisnis dan hasilnya akan tertuang
dalam cell, misalnya warna hijau untuk risiko rendah, kuning untuk risiko menengah dan merah untuk
risiko tinggi serta putih (kosong) untuk jenis risiko yang tidak dapat diaplikasikan bagi unit bisnis
tertentu.
2.4. Manajemen Risiko dalam Perspektif SPIP BPK
Suwanda (2019:110-117) SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
Tujuan dari SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan
efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintah negara dan daerah, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.
60 Tahun 2008 tentang SPIP, terdapat lima unsur SPIP, yakni lingkungan pengendalian, penilaian
risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
Gambar 3. Unsur-unsur SPIP
Sumber: BPKP (2008)
3. Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskritif. Penelitian ini
mengambil lokasi di Universitas Negeri XYZ (XYZ). Penelitian ini hanya berfokus pada Bagian
Keuangan di XYZ, dikarenakan adanya perubahan status XYZ menjadi PTN BLU, hal ini
menyebabkan pola pengelolaan keuangan berubah yang melibatkkan dana PNBP dan dana non-PNBP.
Semua hal yang berhubungan dengan dana PNBP dan non-PNBP dikelolah oleh Bagian Keuangan di
XYZ. Ouput dari penelitian ini adalah sebuah peta risiko pada bagian keuangan Universitas XYZ,
untuk menghasilkan sebuah peta risiko, maka peneliti harus melewati 3 tahapan, yaitu tahapan
identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.
Penelitian ini membutuhkan data primer yang didapat dari hasil wawancara peneliti dengan
informan dan data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain untuk mendukung penelitian ini.
Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dalam penelitian ini dilakukan secara
purposive. Penelitian ini untuk memperoleh data tentang masalah yang akan diteliti peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner,dokumentasi, dan
triangulasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah yang dikembangkan oleh Miller dan Huberman yang
dikutip Sugiyono (2009:246-253) bahwa teknik analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan melalui
beberapa tahapan pegumpulan data, reduksi data, tampilan data, dan menarik kesimpulan. Lalu untuk
menghasilkan outputnya berupa desain manajemen risiko peneliti mengunakan tahapan penilaian
risiko yang disarankan BPKP (2010) untuk diterapkan di instansi pemerintah.
4. Hasil dan Diskusi Penelitian
(TNR 11, Justify) to provide research finding(s)
4.1. Hasil Penelitian
Desain manajemen risiko pada bagian keuangan Universitas XYZ dilakukan dengan cara
melakukan wawancara awal terlebih dahulu dengan kepala bagian keuangan untuk mendapatkan
aktivitas atau job description atau tugas pokok sehari-hari dari masing-masing staf pegawai bagian
keuangan. Tujuan dari adanya job description atau aktivitas kerja staf pegawai bagian keuangan
adalah untuk menarik risiko dari aktivitas tersebut. Risiko yang dibuat atas aktivitas kerja diperoleh
melalui hasil kajian literatul kemudian risiko-risiko tersebut kembali dikonfirmasi ketika peneliti turun
untuk melakukan konfirmasi aktivitas yang sudah diperoleh sebelumnya dan risiko yang sudah dibuat
melalui wawancara dengan staf pegawai bagian keuangan, setelah melakukan wawancara dengan staf
pegawai, peneliti juga langsung membagikan dua jenis kuesioner.
4.1.1. Penetapan Konteks
Peta risiko dapat dihasilkan apabila peneliti melalui 3 tahapan, oleh karena itu peneliti harus
mendapatkan aktivitas organisasi atau job description, hal ini juga merupakan bagian dari penetapan
konteks. Aktivitas kerja yang didapat diambil dari 3 sub bagian, yaitu sub bagian Anggaran Rutin dan
Pembangunan/ARP (Non PNBP), sub bagian Dana Masyarakat/Damas (PNBP), dan sub bagian
Monitoring dan Evaluasi/Monev. Sub bagian ARP, Damas, dan Monev masing-masin berjumlah 6
orang, 3 orang, dan 3 orang, sehingga, totalnya menjadi 12 responden.
4.1.2. Identifikasi Risiko
Proses identifikasi risiko dilakukan dengan memggunakan pendekatan studi literatur. Risiko yang
sudah dibuat berdasarkan studi literatur kemudian dikonfirmasi ketika peneliti turun untuk melakukan
wawancara dengan 12 orang staf pegawai dari masing-masing sub bagian berdasarkan job description
yang telah diterima dan sekaligus turun menyebarkan 2 jenis kuesioner. Hasil wawancara menyatakan
bahwa risiko yang dibuat peneliti berdasarkan studi literatur memang tidak jauh berbeda dengan risiko
yang dihadapi oleh staf pegawai pada bagian keuangan itu sendiri. Banyaknya risiko yang dihadapi
antara satu pegawai dengan pegawai lainnya adalah berbeda, ini disebabkan karena masing-masing
staf pegawai memiliki aktivitas yang berbeda, sehingga setiap staf pegawai memiliki kuesioner yang
berbeda antara satu dengan yang lain. Proses dalam tahap identifikasi risikko ini menghasil 158 butir
aktivitas dan 236 butir risiko.
4.1.3. Analisis Risiko
Tahapan kedua setelah semua risiko sudah teridentifikasi melalui proses studi literatur dan risiko
tersebut sudah dikonfirmasi melalui wawancara, maka tahapan berikutnya adalah melakukan analisis
terhadap risiko-risiko tersebut. Peneliti menyebarkan dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner probabilitas
risiko atas aktivitas (seberapa sering risiko tersebut muncul) dan kuesioner dampak dari risiko atas
akivitas kerja (seberapa besar akibat dari risiko tersebut muncul jika risiko tersebut terjadi).
Data primer yang sudah di dapat dari hasil kuesioner kemudian diolah untuk menilai risiko
tersebut melalui proses analisis risiko. Nilai risiko didapatkan oleh peneliti dengan menggunakan
formula, yaitu: Probabilitas (likelihood) ˟ Dampak (Consequences). Tabel-tabel dibawah ini akan
memuat aktivitas kerja staf pegawai bagian keuangan, risiko yang telah diidentifikasi, kode aktivitas
(A), kode risiko (R), probabilitas atau likelihood (P), dampak atau Consequences (D), nilai risiko, dan
status risiko dari 3 sub bagian dalam bagian keuangan itu sendiri.
4.1.4. Evalusi Risiko
Tahap terakhir untuk memunculkan desain manajemen risiko pada Bagian Keuangan XYZ yaitu
tahapan evaluasi risiko, berikut ini adalah hasil evaluasi risiko dari 12 job description yang ada dalam
tiga sub bagian pada Bagian Keuangan, yaitu ARP (Anggaran Rutin dan Pembangunan) yang
mengelolah dana Non-PNBP berupa RM (Rupiah Murni) dan BOPTN (Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri) yang semuanya bersumber dari APBN. Sub bagian Damas (Dana
Masyarakat) yang mengelolah dana yang PNBP atau dana yang berasal dari XYZ itu sendiri. Sub
bagian yang terakir, yaitu sub bagian Monitoring dan Evaluasi yang memiliki peran dalam
melaksanakan fungsi kontrol apakah semua unit” dalam XYZ sudah menjalankan tugas mereka sesuai
dengan aturan atau belum. Hasil tahap terakhir sebagai berikut,
Gambar 4. Peta Risiko pada Kasubag. ARP
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 6. Peta Risiko pada BPP ARP
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 5. Peta Risiko pada Bendahara Pengeluaran
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 7. Peta Risiko pada Petugas Pengolah Data
Keuangam
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 8. Peta Risiko pada Petugas Pengolah Surat
Perintah Membayar
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 12. Peta Risiko pada Petugas Pengolah Data
Keuangan
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 9. Peta Risiko pada Petugas Pengolah Administrasi dan Belanja Pegawai.
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 13. Peta Risiko pada Kasubag Monev
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 10. Peta Risiko pada Kasubag Damas
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Gambar 14. Peta Risiko pada Petugas Pengolah
Laporan Keuangan
Sumber: Diolah Sendiri (2020)
Dari peta risiko diatas, kemudian dibuat tabel prioritas, dimana tabel ini akan mengambarkan urutan
atau peringkat risiko dari yang tertinggi sampai pada risiko yang terendah dari job description masing-
masing tiga sub bagian yang ada pada bagian keuangan.
Tabel 1
Daftar Prioritas Risiko pada Kasubag Anggaran Rutin Pembangunan
Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R7 Adanya data penerimaan dan pengeluaran anggaran dari APBN yang
dikumpulkan belum lengkap atau terlambat di pertanggungjawabkan
oleh fakultas atau unit pelaksana
8 Moderat
R8 Terlambat menerima data penerimaan dan pertanggungjawaban (SPJ)
pengeluaran anggaran dari dana APBN
8 Moderat
R11 Masih ada proses usulan yang tidak sesusai ketetapan-ketepan yang
ada
8 Moderat
R4 Ada regulasi baru yang membuat petunjuk awal menjadi salah, 6 Moderat
R13 Usulan anggaran yang dibuat jumlahnya terlalu besar 6 Moderat
R20 Ada bawahan belum menyelesaikan target kerja yang diberikan 6 Moderat
R21 Kesalahan dalam menghitung rekapitulasi pajak yang disetor ke KPP 6 Moderat
R1 Salah menyusun program kerja 4 Rendah
R2 Salah memberikan arahan atau perintah kerja kepada bawahan 4 Rendah
R3 Adanya pembagian tugas yang tidak sesuai dengan Job Description
bawahannya
4 Rendah
R13 Masih Ada dokumen pengesahan yang datanya tidak lengkap 4 Rendah
R14 Masih ada dokumen-dokumen yang belum lengkap atas penerimaan
anggaran yang bersumber dari APBN
4 Rendah
R15 Terlambat menyusun konsep bahan petunjuk teknis pengelolaan
anggaran yang bersumber dari APBN
4 Rendah
R16 Salah dalam menyusun konsep bahan petunjuk teknis pengelolaan
anggaran yang bersumber dari APBN
4 Rendah
R18 Adanya kesalahan dalam menyusun konsep laporan realisasi anggaran
yang bersumber dari APBN
4 Rendah
R6 Kesalahan teknis dalam menyusun konsep atau alur rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran yang bersumber dari APBN
4 Rendah
R21 Ada bawahan yang salah dalam melakukan tugasnya 3 Rendah
R5 Salah memberikan penilaian atas prestasi kerja bawahan 2 Sangat
Rendah
R9 Salah dalam mengolah data penerimaan dan pengeluaran anggaran
yang bersumber dari APBN
2 Sangat
Rendah
R10 Kesalahan dalam memverifikasi data data penerimaan dan pengeluran
angaran dari dana APBD
2 Sangat
Rendah
R17 Terlambat menyiapkan bahan revisi anggaran yang bersumber dari
dana APBN
2 Sangat
Rendah Sumber: data diolah, 2020
Tabel 2
Daftar Prioritas Risiko pada Bendahara Pengeluaran Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R22 Usul pencairan anggaran yang diajukan ditolak 12 Tinggi
R23 Terlambat Menerima uang atas usul pencairan anggran yang diminta 12 Tinggi
R34 Laporan pertanggungjawaban yang dibuat belum memuat informasi
lengkap
12 Tinggi
R37 Data pendukung untuk usul pencairan anggaran banyak yang tidak
lengkap/hilang sehingga terlambat menyiapan usul pencairan anggara
12 Tinggi
R35 Ada dokumen pengeluaran anggaran yang hilang 9 Moderat
R26 Kesalahan dalam mengelolah pengunaan anggaran 8 Moderat
R27 Kesalahan dalam membukukan pengunaan anggaran/data penggunaan anggran yang dibukukan tidak lengkap
8 Moderat
R28 Masih ada dokumen pengeluaran keuangan yang kurang dan salah saat
dilakukan verifikasi
8 Moderat
R30 Kesalahan dalam melakukan mengitung pajak sehingga mempengaruhi
pemotongan pajak
8 Moderat
R36 Ada berkas-berkas mengenai informasi yang terlematkan dan terlambat
menyusun berkas spesimen pejabat perbendaharaan dan pengelola
keuangan
8 Moderat
R38 Rencana pencairan anggaran ditolak Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar
8 Moderat
R39 Terlambat mengajukan rencana pencairan anggaran kepada Pejabat
Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
8 Moderat
R40 Kesalahan dalam menginput data pajak kedalam laporan pajak 8 Moderat
R41 Kesalahan menginput data SPJ dan pajak Non PNBP baik dalam
bentuk nominal ataupun lainnya ke dalam aplikasi SILABI
8 Moderat
R42 Adanya kesalahan penginputan data angka ataupun data lainnya dalam
penyusunan LPJ keuangan dan daya serap anggaran.
8 Moderat
R43 Ada tugas yang masih belum terselesaikan akibat beban kerja yang
besasr tetapi Sumber Daya Manusia kurang memadai
8 Moderat
R33 Terlambat membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala
KPPN
6 Moderat
R24 Uang yang diterima tidak sesuai dengan usulan dana yang diminta 4 Rendah
R25 Ada uang yang hilang 4 Rendah
R44 Terlambat melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tugas kepada atasan
3 Rendah
R31 Terlambat menyetor pajak atas pembayaran yang dilakukan ke KPP 2 Sangat
Rendah
R29 Adanya pembayaran uang yang lebih atau kurang atas kegitan yang
dilakukan
1 Sangat
Rendah
R32 Salah menginput data pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 1 Sangat
Rendah Sumber: data diolah, 2020
Tabel 3
Daftar Prioritas Risiko pada Bendahara Pembantu Pengeluaran Kode
(R) Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R46 Uang UP yang diterima dari bendahara pengeluaran terlalu kecil untuk
membiayai kegiagtan sehari-hari, sehingga pada akhir tahun atau akhir
bulan harus diusulkan Tambahan Uang Persediaan/TUP
6 Moderat
R47 Terlambat menerima UP/TUP dari bendahara Pengeluaran. 6 Moderat
R53 Kesalahan dalam menginput jumlah nominal ke dalam buku kas
(BKU)
6 Moderat
R55 Masih ada kesalahan dalam menyusun Laporan pertanggung jawaban
(Kesalahan berupa kekeliruan penulisan nominal angka atau data
nggal/no.kuitansi/No.SPM/no.SPJ, atau data lainnya
6 Moderat
R56 Terlambat membuat laporan pertanggung jawaban dari batas waktu yg
ditetapkan, karena ada tugas lain yng diberikan atasan dan harus segera
dikerjakan
6 Moderat
R61 Dalam Rincian Permintaan Pemabayaran yang terterah dalam buku
yang dibukukan oleh BPP, masih ada kesalahan dalam mencatat angka
atau jumlah nominal
6 Moderat
R48 Masih ada data di dalam SPM-UP/SPM-TUP dan dokumen pengajuan
lainya yang belum lengkap
4 Rendah
R50 Adanya kesalahan BPP dalam memotong objek pajak (Salah potong pph, sebagai contoh: harusnya memotong pph 22 tapi memotong pph
23)
4 Rendah
R51 Adanya kekeliruan BPP dalam memotong nominal pajak 4 Rendah
R52 BPP terlambat membuat SPP/Billing untuk diberikan kepada petugas
pembayar pajak.
4 Rendah
R57 Terlambat menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada
bendahara pengeluaran terlambat
4 Rendah
R58 Usulan pengajuan UP, TUP, dan LS masih belum sesuai dengan
program dan kegiatan (tidak sesuai dengan DIPA), sehingga ditolak
usulannya
4 Rendah
R60 Adanya kesalahan perhitungan total nominal atas keseluruhan usulan
dalam menyusun usulan pengajuan UP/ TUP dan/LS
4 Rendah
R64 Masih ada tugas yang belum dilaksanakan, karena banyak tugas yang
diberikan tetapi Sumber Daya Manusianya kurang memadai
4 Rendah
R61 Data usulan UP, TUP, dan LS dari unit yang ada dalam Rektorat ada
yang lupa disusun atau ada yang terlewatkan, sehingga datanya tidak
ada dalam rekapan usulan.
2 Sangat
Rendah
R45 Uang UP yang diterima dari bendahara pengeluaran terlalu besar untuk
membiayai kegiatan sehari-hari, sehingga diakhir tahun atau akhir
bulan masih ada kelebihan UP
2 Sangat
Rendah
R54 Ada transaksi yang dilanggar sehigga tidak dicatat 2 Sangat
Rendah
R62 Terlambat menyerahkan dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban
kepada Bendahara Pengeluaran
2 Sangat
Rendah
R63 Dalam laporan masih ada kesalahan seperti salah menulis tanggal terjadinya pembayaran/no.bukti kuitansi/no.bukti SPJ, dll
2 Sangat Rendah
R49 Terlambat membayar tagihan kepada pihak terkait atas aktivitas atau
kegiatan yang telah dianggarkan kerena UP yang diminta BPP
terlambat diberikan Bendahara Pengeluaran atau alasan-lainnya.
1 Sangat
Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4
Daftar Prioritas Risiko pada Petugas Pengolah Data Keuangan Non PNBP Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risik
o
Level
Risiko
R65 Adanya unit-unit yang terlambat memberikan data-datanya 10 Moderat
R66 Ada data SPJ yang tidak sesuai atau SPJ yang belum diisi 10 Moderat
R69 Masih ada dokumen SPP dan SPM yang belum lengkap 8 Moderat
R67 Kesalahan menginput data SPJ dan pajak Non PNBP baik dalam
bentuk nominal ataupun lainnya ke dalam aplikasi SILABI
6 Moderat
R70 Masih ada data dalam dokumen SPP dan SPM yang belum diisi 6 Moderat
R75 Masih ada data yang tidak disimpan sesuai prosedur 6 Moderat
R71 Terlambat mengantarkan SPP dan SPM ke KPPN 4 Rendah
R68 Masih ada data usulan yang tidak dikelompokan sesuai dengan jenis
mata anggaran
3 Rendah
R78 Masih ada tugas yang belum diselesaikan 2 Sangat
Rendah
R74 Adanya kesalahan dalam menempatkan dokumen SPM dan SP2D 2 Sangat
Rendah
R72 Terlambat mengambil dokumen SP2D di KPPN 1 Sangat
Rendah
R76 Salah memberikan data 1 Sangat
Rendah
R77 Salah memberikan data yang diminta 1 Sangat
Rendah
R73 Salah menginput nomer SP2D yang sudah terbit ke dalam aplikasi SAS
(Sistem Aplikasi Satker)
1 Sangat
Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4.5
Daftar Prioritas Risiko pada Petugas Pengolah Surat Permintaan Pembayaran Kode
(R) Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R79 Adanya unit-unit yang terlambat memberikan data keuanganya 8 Moderat
R80 Adanya unit-unit yang terlambat memberikan data usul pelaksanaan
anggaran
8 Moderat
R91 Adanya data SPJ yang dipalsukan 6 Moderat
R82 Masih ada data-data yang kurang ketika diverifikasi 6 Moderat
R87 Jaringan internet tidak baik atau lelet ketika masuk dalam sistem
aplikasi Surat Permintaan Pembayaran
6 Moderat
R90 Adanya tugas yang belum diselesaikan 6 Moderat
R92 Adanya data SPJ yang belum diisi dengan benar 6 Moderat
R89 Terlambat melaporkan hasil pelaksanaan tugas 4 Rendah
R84 Ada data usul permintaan pembayaran yang belum diinput 3 Rendah
R88 Adanya Kesalahan mencetak dokumen 3 Rendah
R85 Adaanya kesalahan penulisan data usul permintaan pembayaran 3 Rendah
R94 Kesalahan dalam menginput data pertanggungjawaban kedalam
aplikasi SILABI
3 Rendah
R81 Adanya kesalahan dalam mengklasifikasi jenis anggaran 2 Sangat
Rendah
R83 Melewatkan beberapa usul surat permintaan pembayaran saat
melakukan validasi
2 Sangat Rendah
R86 Masih salah dalam mengelompokan jenis data untuk meneribitkan
Surat Permintaan Pembayaran Non PNBP
1 Sangat Rendah
R93 Masih ada SPJ sumber dana Non PNBP dari Fakultas dan Unit Kerja
yang belum lengkap
1 Sangat Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4.6
Daftar Prioritas Risiko pada Petugas Pengolah Administrasi dan Belanja Pegawai Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R95 Adanya kesalahan penginputan data pegawai dalam pembayaran gaji 6 Moderat
R96 Adanya komplain dari pegawai tentang jumlah gaji yang diterima
dengan data yang diinput
6 Moderat
R97 Masih ada data pegawai yang tidak diarsipkan secara tepat 6 Moderat
R98 Terlambat mengajukan permintaan pembayaran gaji, gaji susulan,
kenaikan gaji/rapel pegawai uang makan dan lembur pegawai kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
6 Moderat
R99 Ditolaknya pengajuan permintaan pembayaran atas gaji, gaji susulan,
kenaikan gaji/rapel pegawai uang makan dan lembur pegawai kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
6 Moderat
R103 Terlambat mencetak SPT tahunan (pajak penghasilan pasal 21) 6 Moderat
R105 Masih ada tugas yang belum dilaksanakan 4 Moderat
R101 Salah mengelompokkan arsip dan dokumen pembayaran gaji,
tunjangan, lembur, uang makan,gaji susulan dan rapel gaji pegawai
3 Rendah
R100 Adanya arsip dan dokumen pembayaran gaji, tunjangan, lembur, uang
makan,gaji susulan dan rapel gaji pegawai yang hilang
2 Sangat
Rendah
R104 Kesalahan menginput dalam membuat daftar perincian gaji pegawai 2 Sangat
Rendah
R102 Terlambat memproses Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 2 Sangat
Belanja Pegawai Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4.7
Daftar Prioritas Risiko pada Kasubag Dana Masyarakat Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R117 Pernerimaan yang diterima tidak sesuai dengan target penerimaan
PNBP
9 Moderat
R128 Realisasi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang sudah
ditargetkan
9 Moderat
R107 Salah menyusun Program kerja 8 Moderat
R109 Salah memberikan arahan atau perintah kerja kepada bawahan karena
perubahan peraturan/undang-undang.
8 Moderat
R106 Ketika membuat program ada program yang sudah
terpikirkan/direncanakan sebelumnya tetapi lupa dicatat dialam
Program kerja.
6 Moderat
R110 Usulan pencairan anggaran yang bersumber dari PNBP ditolak 6 Moderat
R111 Salah memberikan instruksi karena ada perubahan aturan/regulasi dan
lainnya
6 Moderat
R118 Masih ada tugas yang belum terselesaikan dari waktu yang diberikan
dibebabkan oleh kekurangan Sumber Daya Manusia, fasilitas
(kerusakan alat elektornik kantor, jaringan internet yang lambat, dll)
6 Moderat
R113 Kesalahan teknis dalam menyusun konsep atau alur rencana
penerimaan dan pengeluaran anggaran yang bersumber dari APBN
4 Rendah
R114 Adanya data penerimaan dan pengeluaran anggaran dari PNBP yang
dikumpulkan belum lengkap atau terlambat di pertanggungjawabkan
oleh fakultas atau unit pelaksana
4 Rendah
R115 Terlambat menerima data penerimaan dan pertanggungjawaban (SPJ)
pengeluaran anggaran dari dana PNBP
4 Rendah
R116 Salah dalam mengolah data penerimaan dan pengeluaran anggaran
yang bersumber dari PNBP
4 Rendah
R121 Ketika menerima uang dari UKT mahasiswa ternyata ada ketidak
cocokan antara jumlah uang dengan bukti pembayaran
4 Rendah
R125 Masih tercecernya dokumen keuangan, bukti penerimaan, ataupun
bukti pengeluaran yang bersumber dari dana PNBP
4 Rendah
R127 Konsep yang sudah dibuat salah karena adanya perubahan peraturan 4 Rendah
R120 Masih ada informasi nominal yang salah diketik/ditulis dicantumkan
dalam laporan subbagian
2 Sangat
Rendah
R112 Salah menilai kinerja bawahan 2 Sangat
Rendah
R119 Ada staf bagian PNBP yang masih salah mengerjakan tugasnya 2 Sangat
Rendah
R123 Data usulan pencairan anggaran yang diberikan/diusulkan oleh unit
masih ada yg belum lengkap
2 Sangat
Rendah
R124 Ketika melihat pembukuan ternyata masih ada salah penulisan berupa
tanggal/no.bukti/jumlah nominal
2 Sangat
Rendah
R126 Dokumen keuangan, bukti penerimaan, ataupun bukti pengeluaran
banyak yang hilang
2 Sangat
Rendah
R129 Masih ada Kesalahan dalam menghitung rekapitulasi pajak yang
disetor ke KPP saat direview kembali
2 Sangat
Rendah
R108 Adanya pembagian tugas yang tidak sesuai dengan Job Description
bawahannya
1 Sangat
Rendah
R122 Adanya uang yang bersumber dari UKT yang hilang 1 Sangat
Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4.8
Daftar Prioritas Risiko pada Bendahara Penerimaan Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R131 Terlambat menerima dana PNBP 9 Moderat
R146 Terlambat melaporkan hasil pelaksanaan tugas dikarenakan Terlalu
banyak tugas tapi Sumber Daya Manusia Kurang
8 Moderat
R132 Dokumen transaksi atas biaya pendidikan san biaya pendididkan
lainnya masih ada yang tercecer atau pengarsipannya masih kurang
bagus
6 Moderat
R137 Masih terdapat perbedaan saldo antara Bnedahara Penerimaan dengan
unit akuntansi (Monev)nmeski sudah dilakukannya rekonsiliasi
6 Moderat
R139 Rekonsiliasi dilakukan tanpa membuat Berita Acara Pemerikasaan
Kas dan Rekonsiliasi
6 Moderat
R145 Masih salah menyusun konsep Berita Acara Pemeriksaan penerimaan
dana PNBP atau Berita acara yang dibuat belum sesuai dengan standar
yang ditetapkan
6 Moderat
R130 Dana yang diterima tidak sesuai dengan anggaran diajukan atau yang
disetujui
4 Rendah
R136 Terlambat melakukan pemindahbukuan dana PNBP ke Bendahara
Pengeluaran
4 Rendah
R138 Adanya salah tulis jumlah nominal dalam Berita Acara Pemeriksaan
Kas dan Rekonsiliasi
4 Rendah
R133 Salah membukukan transaksi yang berhubungan dengan dana PNBP 4 Rendah
R140 Terlambat menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan 4 Rendah
R141 Lupa melampirkan satu atau beberapa dokumen pendukung (Daftar
Rincian Saldo Rekening, Rekening Koran yang dikelola bendahara
penerimaan, Berita Acara Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi, dll)
dalam LPJ
4 Rendah
R142 Masih ada kesalahan berupa salah tulis angka nominal ketika LPJ
sudah dilaporkan
4 Rendah
R143 Terlambat membuat laporan triwulan, semester dan tahunan atas
penerimaan PNBP XYZ
4 Rendah
R144 Masih ada keslahan-kesalahan penulisan berupa nominal angka ketika
membuat laporan keuangan
4 Sangat Rendah
R134 Adanya kesalahan mencatat nominal angka kedalam buku catatan
bendahara penerimaan sesuai jenis transaksinya.
2 Sangat Rendah
R135 Masih ada data pengesahan pendapatan PNBP XYZ yang masih
tercecer
2 Sangat Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4.9
Daftar Prioritas Risiko pada Petugas Pengolah Data Keuangan PNBP
Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R148 Terlambat menyiapkan bahan/instrumen pelaksanaan pengumpulan 8 Moderat
data keuangan
R149 Masih ada unit kerja atau sumber lain yang terlambat menyerahkan
data keuangannya yang berhubungan dengan dana PNBP
8 Moderat
R156 Adanya kesalahan penginputan data kedalam format pengolah data 8 Moderat
R147 Kesalahan dalam mengklasifikasikan data data yang sudah diterima 6 Moderat
R154 Adanya salah menginput jumlah nominal atau salah dalam mencatat
atau memasukan tanggal/no.bukti dokumen, dll
6 Moderat
R150 Ada data yang belum terekapitulasi dengan baik atau ada data yang
belum masuk dalam rekapitulasi
4 Rendah
R152 Adanya salah menyajikan data keuangan 4 Rendah
R153 Masih ada data yang belum disimpan dengan baik atau tidak
diadministrasikan dengan baik
4 Rendah
R151 Salah memberikan data yang diminta 3 Rendah
R155 Masih ada tugas yang belum diselesaikan karena trlalu bnyak
pekerjaan atau kekurangan Sumber Daya Manusia
3 Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4.10
Daftar Prioritas Risiko pada Kasubag Monitoring dan Evaluasi Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R165 Ada laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh unit/individu yang
tidak menyertakan laporan kegiatannya
12 Tinggi
R167 Masih ada unit-unit yang belum menerapkan sistem akuntansi dengan
benar
12 Tinggi
R174 Komponen dalam Laporan keuangan SAI yang dibuat, masih dianggap
salah ketika adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal/KAP
12 Tinggi
R183 Menerima banyak temuan yang berkaitan dengan teguran tertulis, 12 Tinggi
R159 Ada staf yang mendapatkan beban kerja yang lebih besar dari pada staf
lain
8 Moderat
R162 Masih ada perbedaan rekonsiliasi serapan belanja PNBP dan Non
PNBP
8 Moderat
R168 Masih adanya beda nilai atas aset tetap dalam laporan SIMAK BMN
dengan laporan keuangan SAIBA dan SAK-BLU
8 Moderat
R169 Masih terapat perbedaan saldo setelah dilakukan rekonsiliasi melalui
aplikasi e-Rekon
8 Moderat
R171 Masih ditemukan perbedaan antara kas berdasarkan basis akrual dan
kas yang ada pada instansi
8 Moderat
R173 Masih ada kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan baik berupa
kesalahan penulisan dalam bentuk kata atau pun kesalahan penulisan
nominal
8 Moderat
R175 Masih ada kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan baik berupa
kesalahan penulisan dalam bentuk kata atau pun kesalahan penulisan
nominal
8 Moderat
R164 Masih terdapat pencatatan dan pembukuan laporan keuangan yang
salah/tdk sesuai dengan cara pembukuan yang ditetapkan oleh IAI
(Akuntansi) dan UU yang berkaitan dengan tata cara pencatatan
akuntansi
6 Moderat
R170 Masih ada data yang ditolak oleh aplikasi e-Rekon karena salah
memasukkan data
6 Moderat
R172 Masih ditemukan perbedaan nominal pada beberapa akun yang dicatat
oleh UAKPA-W dengan bagian Monev
6 Moderat
R179 Masih terdapat perbedaaan saldo atas UKT dan atau biaya pendidikan
lainnya dari keadaan yang sebenarnya (uang regis yang diterima tidak
sesuai dengan jumlah mahasiswa)
6 Moderat
R182 Masih ada perbedaan saldo setelah dilakukan rekonsiliasi 6 Moderat
R160 Salah memberikan petunjuk atau arahan kepada bawahan karena
adanya perubahan peraturan dari pemerintah
4 Rendah
R166 Ada laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan anggaran
yang diberikan
4 Rendah
R157 Ada poin-poin penting yang seharusnya dimasukan dalam program
kerja tetapi terlewatkan atau lupa dimasukkan.
4 Rendah
R176 Pembuatan laporan keuangan SAK masih ada yang dilakukan secara
manual tanpa masuk dalam aplikasi
4 Rendah
R184 Menerima banyak temuan yang berkaitan dengan sanksi administrasi,
dimana ada pihak yang tidak mau menerima sanksi tersebut.
4 Rendah
R186 Atas temuan dari Auditor yang bersangkutan masih ada kesalahan
pencatatn yang dilakukan atau pencatatn tidak sesuai dengan aturan
akuntansi yang berlaku
4 Rendah
R185 Tidak mampu mempertangungjawabkan temuan dari auditor
internal/maupun auditor eksternal.
4 Rendah
R180 Ketika di review masih ada salah tulis akun-akun yang berkaitan
dengan transaksi
3 Rendah
R181 Ketika di review masih ada salah tulis nominal atas akun yang
berkaitan dengan transaksi
2 Sangat
Rendah
R163 Terlambat melaksanakan rekonsiliasi serapan belanja PNBP dan Non
PNBP dari waktu yang ditentukan
2 Sangat
Rendah
R177 Masih bergabung sarver atas aplikasi SAK dengan ITS (Institut
Teknologi Sepuluh November)
2 Sangat
Rendah
R158 Terlambat menyusun program kerja Subbagian dan konsep program
kerja untuk dijadikan pedoman kerja
2 Sangat
Rendah
R161 Salah menilai prestasi kerja staf bagian Monev 2 Sangat
Rendah
R178 Terlambat mereview laporan keuangan SAK karena masalah jaringan
atau sarver yang membuat terlambat diprint out laporan keuangan dari
dalam sistem
2 Sangat
Rendah
R187 Program atau kegiatan tersebut belum dilaksanakan dengan baik
karena karena kendala jaringan ataupun kondisi atau keadaan lainnya
2 Sangat
Rendah
R188 Masih terdapat kesalahan penginputan data dalam aplikasi 2 Sangat
Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4.11
Daftar Prioritas Risiko pada Petugas Pengolah Data Keuangan Monev Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R208 Nilai rekonsiliasi atas piutang masih beda setelah dilakukan
rekonsiliasi
12 Tinggi
R210 Data yang disiapkan untuk diaudit banyak yang tidak sesuai saat
diaudit baik oleh audit internal maupun audit eksternal
9 Moderat
R211 Ada data keuangan yang tidak simpan dengan baik/ data keuangan
hilang/ datanya rusak
9 Moderat
R212 Masih ada data pertanggungjawaban dana PNBP yang belum sesuai
atau bermasalah
9 Moderat
R189 Masih ada unit yang terlmbat mengkumpulkan dari waktu yang
diberikan
8 Moderat
R207 Terlambat mengupload RBA bidang II Bendahara 8 Moderat
R197 Masih terdapat perbedaaan saldo atas UKT dan atau biaya pendidikan
lainnya dari keadaan yang sebenarnya (uang regis yang diterima tidak
sesuai dengan jumlah mahasiswa)
8 Moderat
R205 Terlambat melakukan rekonsialiasi karena jaringan internet 6 Moderat
R198 Kesalahan dalam menulis jumlah nominal atas transaksi keuangan 6 Moderat
R199 Kesalahan dalam menulis Kesalahan dalam menulis jumlah nominal
atas transaksi keuangan nama akun atas transaksi keuangan
6 Moderat
R209 Masih ada data yang belum terkumpulkan/belum diterima dari unit-
unit saat batas waktu pengumpulan
6 Moderat
R190 Data keuangan yang berikan unit-unit tidak lengkap 4 Rendah
R195 Masih terdaapat beda saldo setelah melakukan rekonsiliasi bank 4 Rendah
R196 Terlambat melakukan rekonsiliasi bank 4 Rendah
R193 Hasil olah data masih ada yang salah 2 Sangat Rendah
R202 Salah menginput informasi berupa data angaka maupun kata dalam
format B-19
2 Sangat Rendah
R191 Masih ada data yang belum diinput masuk kedalam format pengolah
data/ masih ada data yang ketinggalan
1 Sangat Rendah
R206 Kesalahan menginput data keuangan kedalam aplikasi tersebut 1 Sangat Rendah
R194 Masih ada data yang direkap tidak sesuai dengan jenis datanya 1 Sangat Rendah
R200 Data yang dibutuhkan masih belum lengkap atau belum diterima
secara lengkap dari unit-unit lain dalam XYZ
1 Sangat Rendah
R203 Salah menginput data penyerapan anggaran per fakultas dan
Universitas
1 Sangat Rendah
R192 Ada data yang tidak diklasifikasikan sesuai dengan jenis data 1 Sangat Rendah
R204 Masih ada perbedaan nilai nominal data penyerapan SIMKANESA
dengan Laporan Online
1 Sangat Rendah
R201 Data yang dibutuhkan masih belum lengkap atau belum diterima
secara lengkap
1 Sangat Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Tabel 4.12
Daftar Prioritas Risiko pada Petugas Pembuat Laporan Keuangan Kode
(R)
Risiko yang Terjadi Nilai
Risiko
Level
Risiko
R223 Masih ketidakseesuaian nilai penyusutan dilapangan dengan
rekonsiliasi yang dibuat operatur
9 Moderat
R228 Masih terdapat perbedaaan saldo atas UKT dan atau biaya pendidikan
lainnya dari keadaan yang sebenarnya (uang regis yang diterima tidak
sesuai dengan jumlah mahasiswa)
9 Moderat
R230 Masih ada perbedaan saldo mesik telah dilakukan rekonsiliasi 8 Moderat
R231 Menerima banyak temuan yang berkaitan dengan teguran tertulis, 8 Moderat
R217 Masih salah dalam menyusun konsep laporan 4 Rendah
R218 Terlmbat melakukan koordinasi untuk melakulan rekonsiliasi data
laporan keuangan dengan KPPN
4 Rendah
R219 Adanya kesalahan dalam menyusun konsep laporan keuangan SAP
dan SAK
4 Rendah
R224 Masih terapat perbedaan saldo antara SAIBA dengan UAKP-W 4 Rendah
R227 Terlambat menyusun pelaporan Keuangan SAI semesteran dan
Tahunan
4 Rendah
R235 Tidak menatausahakan dokumen-dokumen tersebut dengan baik. 4 Rendah
R236 Masih ada tugas yang belum diselesaikan kerena beban kerja yang
berat dan kekurangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan
tugas bagian Monev
4 Rendah
R214 Terlambat menyusun program kerja Subbagian dan konsep program
kerja untuk dijadikan pedoman kerja
2 Sangat
Rendah
R215 Masih ada nilai nominal yang salah setelah dilihat kembali atau masih
ada kesalahan teknis lainnya
2 Sangat
Rendah
R216 Masih ada data laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran
yang belum dimasukan/masih ada data yang tertinggal
2 Sangat
Rendah
R220 Terlambat menyusun konsep laporan keuangan SAP dan SAK 2 Sangat
Rendah
R221 Kesalahan menginput jumlah nominal dari beberapa SSBP 2 Sangat
Rendah
R222 Dokumen pendukung SSPB tidak lengkap/hilang 2 Sangat
Rendah
R225 Masih terdapat kesalah penginputan angka atau nominal kedalam
aplikasi pembuat laporan keuangan SAI sehingga informasi keuangan
menjadi kurang akurat
2 Sangat
Rendah
R226 Masih terdapat kesalah penginputan/pengolongan nama akun kedalam
aplikasi pembuat laporan keuangan SAI sehingga informasi menjadi
kurang akurat
2 Sangat
Rendah
R229 Masih terdapat perbedaaan saldo atas catatan bendahara pengeluaran
dan BPP berkaitan dengan Pengeluaran RM dan PNBP setelah
dilakukannya rekonsiliasi
1 Sangat
Rendah
R232 Menerima banyak temuan yang berkaitan dengan sanksi administrasi,
dimana ada pihak yang tidak mau menerima sanksi tersebut.
1 Sangat
Rendah
R233 Atas temuan dari Auditor yang bersangkutan masih ada kesalahan
pencatatan yang dilakukan atau pencatatan tidak sesuai dengan aturan
akuntansi yang berlaku
1 Sangat
Rendah
R234 Tidak mampu mempertangungjawabkan temuan dari auditor
internal/maupun auditor eksternal.
1 Sangat
Rendah
R213 Ada poin-poin penting yang seharusnya dimasukan dalam program
kerja tetapi terlewatkan atau lupa dimasukkan.
1 Sangat
Rendah
Sumber: data diolah, 2020
Setelah melewati beberapa tahapan dalam membentuk desain manajemen risiko pada bagian
keuangan XYZ maka langkah terakhir adalah membuat tabel respon risiko, tabel ini yang akan
memperlihatkan rentang nilai tiap kelompok, status respon atas nilai risiko, dan tindak lanjut respon
yang dibutuhkan guna meminimalisir atau mencegah risiko.
Tabel 13
Respon Risiko pada Bagian Keuangan
Sumber: data diolah, 2020
4.2. Diskusi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan sebuah desain
manajemen risiko pada bagian keuangan, peneliti menggunakan 3 tahapan untuk menghasilkan desain
Nilai
Risiko
Kriteria untuk Manajemen Risiko
Kode Risiko
Jumlah
Butir
Risiko
Status Respon Tindak Lanjut
Respon
1-3 Dapat Diterima Dengan
pengendalian
yang cukup
R21, R5, R9, R10, R17, R44, R31, R29, R32,
R61, R45, R54, R62, R63, R49, R68, R78, R74,
R72, R76, R77, R73, R84, R88, R85, R94, R81,
R83, R86, R93, R101, R100, R104, R102, R120,
R112, R119, R123, R124, R126, R129, R108,
R122, R134, R135, R151, R155, R180, R181,
R163, R177, R158, R161, R178, R187, R188,
R193, R202, R191, R206, R194, R200, R203,
R192, R204, R201, R214, R215, R216, R220,
R221, R222, R225, R226, R229, R232, R233,
R234,R213,
80
4-5 Dipantau Dengan
pengendalian
yang cukup
R1, R2, R3, R13, R14, R15, R16, R18, R6, R24,
R25, R48, R50, R51, R52, R57, R58, R60, R64,
R71, R89, R105, R113, R114, R115, R116,
R121, R125, R127, R130, R136, R138, R133,
R140, R141, R142, R143, R144, R150, R152,
R153, R160, R166, R157, R176, R184, R186,
R185, R190, R195, R196, R217, R218, R219,
R224, R227, R235, R236
61
6-9 Diperlukan
pengendalian
manajemen
Dengan
pengendalian
yang cukup
R7, R8, R11, R4, R13, R20, R21, R35, R26,
R27, R28, R30, R36, R38, R39, R40, R41, R42,
R43, R33, R46, R47, R53, R55, R56, R61, R69,
R67, R70, R75, R79, R80, R91, R82, R87, R90,
R92, R95, R96, R97, R98,R99, R103, R117,
R128, R107, R109, R106, R110, R131, R146,
R132, R137, R139, R145, R111, R118, R148,
R149, R156, R147, R154, R159, R162, R168,
R169, R171, R173, R175, R164, R210, R211,
R212, R189, R207, R197, R205, R198, R199,
R209, R223, R228, R230, R231
84
10-14 Harus menjadi
perhatian
manajemen
Dapat diterima
hanya dengan
pengendalian
yang sangat baik
R22, R23, R34, R37, R65, R66, R165, R167,
R174, R183, R208
11
15-25 Tidak dapat
diterima
Dapat diterima
hanya dengan
pengendalian
yang sangat baik
0
manajemen risiko itu sendiri, tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi risiko atas aktivitas kerja
berdasarkan job description masing-masing staf pegawai bagian keuangan, untuk mengidentifikasi
risiko pada bagian keuangan maka peneliti menggunakan teknik identifikasi dengan mengunakan
bentuk analisis kuesioner untuk mengkonfirmasi risiko yang sudah dibuat sebelumnya dengan
menggunakan pendekatan studi literatur, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukan oleh Darmawi
(2017:37-43), dimana salah satu teknik untuk mengidentifikasi risiko adalah dengan menggunakan
analisis kuesioner. Analisis kuesioner digunakan untuk memastikan apakah benar ada risiko yang
terkandung dalam aktivitas kerja staf pegawai yang bersangkutan dan ditinjau kembali risiko tersebut
dengan menggunakan metode lainnnya. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode wawancara
untuk meninjau kembali, apakah risiko yang ada dalam kuesioner tersebut benar terkandung atau tidak
dalam job description masing-masing pegawai.
Tahapan kedua untuk menghasilkan desain manajemen risiko, adalah menganalisis risiko,
tujuannya untuk mengetahui risiko mana yang berpotensi tinggi dan risiko mana yang berpotensi
rendah. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan (Widowati, 2017, 26-31), peneliti
menggunakan kuesioner sebagai teknik menganalisis risiko yang sudah teridentifikasi, seperti yang
sudah dibicarakan peneliti pada sub bahasan hasil penelitian diatas, peneliti menggunakan dua jenis
kuesioner yaitu likelihood dan consequence dengan kriteria tertentu seperti yang disarankan oleh
BPKP dalam mengarahkan instansi pemerintah menganalisis risiko.
Hal ini menjadikan bahwa penelitian pada tahap ini dilakukan dengan menggunakan metode
analisis risiko yaitu analisis kualitatif dan analisis semi kuantitatif., semua kriteria yang telah
disampaikan oleh BPKP untuk melaksanakan tahap ini merupakan bentuk dari kedua metode analisis
risiko tersebut. Hasil dari kedua jenis kuesioner ini, kemudian diolah untuk mengetahui besar kecilnya
nilai risiko atas aktivitas yang dikerjakan setiap staf bagian keuangan, caranya dengan mengalihkan
probabilitas (likelihood) dengan dampak (consequence) berdasarkan kuesioner yang sudah diisi oleh
staf pegawai sesuai dengan job description-nya masing-masing. Dari hasil yang diperoleh, peneliti
menemukan ada pegawai yang mempunyai urain tugas yang sama tetapi, ketika mereka mengisi
kuesioner baik itu kuesioner probabilitas risiko dan kuesioner dampak risiko, skor yang dilingkar
antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain berbeda, ada yang menganggap bahwa risiko
tersebut sering kali terjadi dan menganggap bahwa risiko tersebut mempunyai dampak yang besar,
kemudian melingkar pada skor angka yang besar tetapi ada yang melingkar pada skor angka yang
kecil karena menurut responden risiko tersebut tidak sering terjadi dan memiliki tidak memiliki
dampak yang serius. Hal ini tentu saja bisa membuat penelitian ini menjadi kurang efektif karena
responden menjawab atau mengisi kuesioner menurut persepsi mereka yang mungkin tidak sesuai
dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi pada bagian keuangan itu sendiri.
Tahapan terakhir yaitu peneliti melakukan evaluasi risiko, hasil akhir dari tahap ini adalah peta
risiko dan daftar tabel prioritas risiko. Peta risiko mengambarkan perbandingan tingkat terjadinya
risiko dengan dampak risiko pada skala yang sama. Peta risiko adalah bentuk dari metode penilaian
risiko dengan pendekatan matriks (matrix approach). Peta risiko yang sudah diolah peneliti secara
nyata menggambarkan banyak responden menilai risiko yang telah teridentifikasi sering sekali terjadi
ketika mereka melakukan aktivitas kerja, tetapi risiko yang terjadi tidak terlalu memberi pengaruh
ekstrim terhadap XYZ, hal ini dapat dilihat. Output kedua dari tahap ini adalah daftar tabel prioritas
risiko, tujuan penggunaan tabel prioritas risiko akan membantu manajemen XYZ atau pihak-pihak
yang berkepentingan untuk bisa mengatasi risiko atau mengurangi risiko yang memiliki nilai risiko
tinggi maupun membenahi aktivitas kerja yang nilai risikonya rendah.
5. Kesimpulan, Impilasi, dan Keterbatasan Penelitian
5.1. Kesimpulan Penelitian
Untuk menghasilkan desain manajemen risiko harus melewati proses penilaian risiko, diamana
dalam penilaian risiko terdapat 3 tahapan (identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko), namun sebelum
memulai proses penilaian risiko, terlebih dahulu perlu tahapan penetapan konteks, hal ini beguna
untuk menjadi batasan dalam menghasilkan desain manajemen risiko, sehingga proses penilaian risiko
yang akan dilakukan tidak menjadi luas atau bisa melenjeng dari tujuan yang sebenarnya.
5.2. Implikasi Penelitian
Hasil yang diperoleh berdasarkan tiga tahapan dalam penilaian risiko, bagian keuangan juga
mempunyai banyak risiko yang memiliki rentang nilai 6-9 dengan jumlah 84 butir risiko, sedangkan
risiko yang memiliki rentang nilai 15-25 adalah risiko yang jumlahnya 0 atau tidak ada risiko pada
rentang nilai tersebut. Meskipun demikian tetap diperlukan pengendalian baik itu risiko yang memilki
nilai kecil atau besar tetap untuk dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya risiko-risiko tersebut.
5.3. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dari Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas obyek penelitian di dalam
lingkungan XYZ tidak hanya pada Bagian Keuangan saja tetapi unit/bagian/lembaga lainnya yang
merupakan satu kesatuan XYZ.
Daftar Pustaka
BPKP. (2010). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-500/K/2010.
Pedoman Pemetaan (Diagnostoc Assessment) Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Darmawi, H. (2006). Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara.
Darmawi, H. (2017). Manajemen Risiko Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
Handoko, T. (2015). Manajemen Edisi 2. Yogyakata: BPFE.
Hasiah, M. A. (2016). Desain Model Matris Penilaian Risiko (Risk Assessment) dalam Perencanaan Audit
Umum (Studi pada Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Politeknik Negeri Ujung Pandang). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (INFAK), 42-60.
Mulyono, I. &. (2019). Desain Pedoman Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Perguruan Tinggi Negeri. Journal of Applied Accounting and Taxation, 49-57.
Raffie, S. (2017). Manajemen Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
Republik, I. (2005). Peraturan Rebuplik Indonesia No. 23 Tahun 2005. tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum. Jakarta: Negara, Sekertariat.
Republik, I. (2008). Peraturan Rebuplik Indonesia No. 60 Tahun 2008 . tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekertariat Negara.
Republik, I. (2012). Peraturan Rebuplik Indonesia No. 74 Tahun 2012 . tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sekertariat
Negara.
Republik, I. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sekertariat Negara.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
Supriyadi, M. &. (2018). Desain Sistem Manajemen Risiko pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN
BH) Studi Kasus pada Universitas Gadjah Mada. Journal of Applied Accounting and Taxation, 158-
167.
Suwanda Dadang, J. A. (2019). Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Publik. Bandung: Rosda.
Widowati, E. (2017). Best Practices dalam Manajemen Risiko di perusahaan dan institusi. Semarang: Cipta
Prima Nusantara.
Zainal, P. d. (2017). Desain Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 pada PDAM Tirta Meulaboh. Jurnal E-
Kombis, 52-71.
Appendix
Lampiran 1. Langkah-Langkah Penilaian Risiko Menurut BPKP
1. Menetapkan kemungkinan atau probabilitas terjadinya risiko
Tabel Kerangka Pengukuran Probabilitas/Frekuensi
Probabilitas Kriteria
Rating %
1 0 – 10 Sangat tidak mungkin
2 10 – 30 Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil
3 30 – 50 Kemungkinan terjadi
4 50 – 90 Sering terjadi
5 90 Hampir pasti terjadi
Tabel Ukuran Kualitatif Kemungkinan/Frekuensi
Level Deskriptor Contoh Deskripsi Rinci Frekuensi
1 Sangat jarang Kejadian muncul hanya
dalam keadaan tertentu
Kurang dari
sekali dalam 10
tahun.
2 Jarang Kejadian muncul hanya pada
saat yang sama
Paling sedikit
sekali dalam 10
tahun
3 Moderat Kejadian harusnya muncul
oada saat yang sama
Paling sedikit
sekali dalam 5 tahun
4 Sering Kejadian muncul pada
kebanyakan situasi
Paling sedikit
sekali dalam 1
tahun
5 Hampir
pasti/Sangat
sering
Kejadian diharapkan muncul
pada kebanyakan situasi
Lebih dari satu
kali dalam
setahun
Sumber: BPKP (2010)
2. Menentukan dampak dan besaran dari setiap risiko
Tabel Kerangka Pengukuran Dampak
Level Rating Dampak Keterangan
1 Sangant tinggi atau
katastropik
- Mengancam program dan
organisasi serta
stakeholders.
- Kerugian sangat besar bagi
organisasi dari segi keuangan maupun politik
2 Besar - Mengancam fungsi program
yang efektif dan organisasi.
- Kerugian cukup besar bagi
organisasi dari segi
keuangan maupun politis
3 Menegah/Medium - Mengganggu administrasi
program.
- Kerugian politis dan
keuangan cukup besar
4 Kecil - Mengancam efesiensi dan
keefektifan beberapa aspek
program.
- Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi
stakeholders.
5 Sangat rendah/tidak
signifikan
- Dampak dapat ditangani
pada tahap kegitan rutin.
- Kerugian tidak material dan
tidak mempengaruhi
stakeholders
3. Menentukan status risiko dan peta risiko formula untuk menghitung status risiko
Tabel peta risiko
Matriks Analisis Risiko Dampak
Deskripsi Prob Frek 1 2 3 4 5
Tidak
Signifikan
Kecil Medium Besar Katastropik
Hampir Pasti 90% 5 Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim Ekstrim
Kemungkinan
Besar
70% 4 Rendah Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
Mungkin 50% 3 Rendah Moderat Moderat Tinggi Ekstrim
Kemungkinan
Kecil
30% 2 Sangat
Rendah
Rendah Moderat Moderat Tinggi
Sangat Jarang 10% 1 Sangat Rendah
Sangat Rendah
Rendah Rendah Moderat
Tabel rating risiko
Deskripsi Level Level Dimulai Dari Status
Ekstrim 5 15
Tinggi 4 10
Moderat 3 5
Rendah 2 3
Sangat Rendah 1 1
4. Menentukan respon risiko
Tabel Kriteria Respon Risiko
Status Risiko Kriteria untuk Manajemen Risiko Yang
Bertanggungjawab
1-3 Dapat Diterima Dengan pengendalian
yang cukup
Manajer Operasi
4-5 Dipantau Dengan pengendalian
yang cukup
Manajer Operasi
6-9 Diperlukan pengendalian
Manajemen
Dengan pengendalian
yang cukup
Manajer Operasi
10-14 Harus menjadi perhatian
manajemen (urgent)
Dapat diterima hanya
dengan pengendalian
yang cukup
CEO
15-25 Tidak dapat diterima Dapat diterima hanya
dengan pengendalian
yang cukup
Komisaris
5. Memberi informasi pada pimpinan
Tabel Informasi Pengelolaan Risiko
Status Risiko Apa yang Terjadi Apa yang harus dilakukan
Ekstrim Tujuan dan hasil tidak tercapai
Mengakibatkan kerugian
keuangan yang besar
Mengurangi kapabilitas instansi
Reputasi instansi sangat menurun
Pengelolaan bersifat urgen dan
aktif yang melibatkan pimpinan
tingkat tinggi.
Strategi risiko wajib
dilaksanakan secepatnya
Pendekatan yang segera dan tepat
serta pelaporan secara rutin.
Tinggi Beberapa tujuan dan hasil tercapai
Mengakibatkan kerugian keuangan
yang cukup besar
Mengurangi kapabilitas instansi
Cukup menurunkan reputasi.
Perlu pengelolaan aktif dan reviu
rutin
Strategi harus dilaksanakan
terutama difokuskan pada
pemeliharaan kendali yang sudah
baik.
Pendekatan yang tepat
Moderat Mengganggu kualoitas atau
ketepatan waktu dari tujuan dan
hasil.
Mengakibatkan kerugian keuangan yang dapat diterima dengan wajar.
Mengurangi kapabilitas dalam
tingkatan normal
Menurunkan reputasi dalamn
tingkat wajar
Perlu pengelolaan dan reviu secara rutin.
Perlu pengendalian intern yang
efektif dan pemantauan.
Strategi risiko harus dilaksanakan.
Rendah Mengganggu kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dari tujuan dan
hasil
Mengakibatkan kerugian keuangan,
penurunan kapabilitas dan reputasi
tidak besar.
Prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampak.
Perlu pengendalian intern yang
efektif.
Strategi yang fokus pada
pemantauan dan reviu terhadap
prosedur pengendalian yang
sudah ada.
Sangat Rendah Dampak terhadap pencapaian tujuan sangat kecil.
Kerugian keuangan, penurunan kapabilitas, dan reputasi adalah
sangat kecil
Hanya perlu pemantauan
singkat.
Pengendalian normal sudah
mencukupi
Jika sama sekali tidak
diperhatikan, risiko-risiko ini
dapat meningkatkan
statusnya/prioritasnya
Lampiran 2. Salah satu kuesioner penelitian
Kuesioner ini terdapat tabel yang didalamnya berisi tentang aktivitas dan risiko atas akivitas tersebut.
Bapak/ibu bisa memberikan jawaban atas DAMPAK dari kemungkinan risiko dari aktivias urain kerja masing-
masing Kuesioner dibawah ini dapat diisi dengan dengan diberi warna menggunakan (text highlight colour)
berwarna merah untuk skalanya. Contoh
Aktivitas
1
(A1)
Menerima data Keuangan dari unit-unit
yang adalam dalam xyz
Resiko
1
(R1)
Masih ada unit-unit yang terlambat
mengirimkan berkas atau memberi
berkasnya
1 2 3 4 5
Jabatan : Pengolah Data Keuangan
Kode
Aktivitas
(A)
Jenis Aktivitas Kode
Risiko
(R)
Jenis Resiko
A134 Menyiapkan bahan/instrumen
pelaksanaan pengumpulan data
keuangan sesuai dengan
sasaran/responden
R171 Terlambat menyiapkan
bahan/instrumen pelaksanaan
pengumpulan data keuangan
1 2 3 4 5
A135 Mengumpulkan data keuangan dari unit
kerja dan sumber lain
R172 Masih ada unit kerja atau sumber lain
yang terlambat menyerahkan data
keuangannya yang berhubungan
dengan dana PNBP
1 2 3 4 5
A136 Menginput data keuangan sesuai dengan
format pengolahan data
R173 Adanya kesalahan penginputan data
kedalam format pengolah data
1 2 3 4 5
R174 Kesalahan dalam mengklasifikasikan
data data yang sudah diterima
1 2 3 4 5
A137 Mengolah data keuangan sesuai dengan
klasifikasinya sebagai bahan analisis
R175 Adanya salah menginput jumlah
nominal atau salah dalam mencatat
atau memasukan tanggal/no.bukti
dokumen, dll
1 2 3 4 5
A138 Merekapitulasi data keuangan sesuai
dengan jenis data sebagai bahan
informasi
R176 Ada data yang belum terekapitulasi
dengan baik atau ada data yang
belum masuk dalam rekapitulasi
1 2 3 4 5
A140 Menyajikan data keuangan sesuai
dengan ketentuan dan perintah atasan
R178 Adanya salah menyajikan data
keuangan
1 2 3 4 5