Click here to load reader

MENGINTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN fileMENGINTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN . Masukan ELSAM dan Koalisi Pengawal RPJMN untuk Kementerian Hukum dan

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MENGINTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN fileMENGINTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM...

  • MENGINTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN

    Masukan ELSAM dan Koalisi Pengawal RPJMN untuk Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyusunan Indikator Pembangunan HAM bidang

    Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Masyarakat Adat

    Jakarta, 31 Maret 2015

    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

    Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Jakarta, Indonesia Telp. (021) 7972662, 79192564, Fax. (021) 79192519

    Surel: [email protected], Laman: www.elsam.or.id

    mailto:[email protected]://www.elsam.or.id/
  • MENGINTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN

    Masukan ELSAM dan Koalisi Pengawal RPJMN untuk Kementerian Hukum dan HAM

    dalam Penyusunan Indikator Pembangunan HAM bidang Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Masyarakat Adat

    A. Pengantar: pembangunan yang berbasis hak asasi manusia Pemerintah telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2109 melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015. RPJMN akan menjadi acuan utama pemerintahan Jokowi-JK dalam lima tahun ke depan, untuk merealisasikan seluruh agenda prioritas, khususnya yang menjadi janji-janji politiknya. Salah satu komitmen utama pemerintahan adalah memastikan negara hadir dalam seluruh kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan layanan dasar dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, seluruh agenda pembangunan, musti diintegrasikan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam hak asasi manusia, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan masyarakat adat, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut merupakan penerapan dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights based approach) dalam pembangunan. Pendekatan ini berfungsi memastikan implementasi standar hak asasi manusia, baik yang berada di tingkat domestik maupun internasional, khususnya dalam agenda pembangunan. Upaya ini mendorong pengintegrasian perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum. Pendekatan ini menyadari, bahwa kebijakan (hukum) pembangunan semestinya mendudukkan individu sebagai subjek yang utuh dari pembangunan dan karenanya paradigma yang dipergunakan adalah meletakkan individu sebagai penyandang hak sebagai titik berangkat penyusunan kebijakan (hukum) pembangunan. Awalnya pendekatan ini berkembang seiring dengan berkembangnya pengakuan hak atas pembangunan di paruh delapan puluhan. Pengakuan ini sering dirujuk sebagai suatu titik kembali ke arah realisasi hak asasi sebagai hak yang indivisible. Selain itu, kehadiran deklarasi hak atas pembangunan juga menandai afirmasi global atas integrasi hak asasi manusia dalam proses pembangunan, sebagai suatu kritik atas model kebijakan pembangunan global pasca-perang dunia kedua, yang bias kepentingan negara-negara maju dan mendudukkan negara-negara berkembang sebagai objek kebijakan pembangunan yang ditransplantasikan dalam proyek-proyek bantuan pembangunan.1 Seiring dengan institusionalisasi ini, berkembang pula upaya mengintegrasikan perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum. Perkembangan inilah yang melahirkan seperangkat pendekatan yang dikenal dengan pendekatan berbasis hak. Didasari pada suatu perubahan paradigma bahwa kebijakan (hukum) pembangunan semestinya mendudukkan individu sebagai subjek yang utuh dari pembangunan dan karenanya paradigma yang dipergunakan adalah meletakkan individu sebagai penyandang hak sebagai titik berangkat penyusunan kebijakan (hukum) pembangunan. Secara cepat, pendekatan ini berkembang tidak hanya mencakup kebijakan umum pembangunan yang terkait dengan hubungan kerjasama negaranegara (negara pemberi bantuan pembangunan dengan negara-negara penerima

    1 Untuk rujukan lebih jauh mengenai kajian historis atas teks deklarasi hak atas pembangunan; lihat, Arjun Segupta, The right to development as human rights, dapat diunduh pada http://www.harvardfxbcenter.org/resources/working-papers/FXBC_WP7--Sengupta.pdf, bandingkan juga dengan kajian kritis atas evolusi hak ini saat ini baik dalam kebijakan tujuan millennium pembangunan maupun dalam institusionalisasi kelembagaannya di tingkat badan PBB, Kirchmeier, Felix, FES, The Rights to Development: Where do We stand, State of the debate on the right to development, FES Occasional Papers, 2006.

    pg. 1

    http://www.harvardfxbcenter.org/resources/working-papers/FXBC_WP7--Sengupta.pdfhttp://www.harvardfxbcenter.org/resources/working-papers/FXBC_WP7--Sengupta.pdf
  • bantuan), namun juga mencakup kerja-kerja badan-badan khusus PBB, seperti badan PBB untuk program pembangunan (UNDP), badan-badan PBB dengan mandat khusus seperti FAO, UNESCO, WHO, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan paling kontemporer, pendekatan ini tak melulu diadopsi dalam kerangka kerjasama internasional dan badan-badan internasional, namun berkembang dalam mendukung dan mendorong realisasi hak asasi di tingkat domestik. Hal ini tak dapat dipungkiri dipengaruhi juga dengan interaksi badan-badan di tingkat nasional dengan badan-badan internasional, melalui serangkaian kerjasama pembangunan, baik yang terkait dengan reformasi kebijakan maupun dalam berbagai bentuk kerjasasama pembangunan lainnya. Hingga saat ini pendekatan berbasis hak telah secara umum diterapkan dalam kerja-kerja pengarusutamaan hak asasi, tak melulu pada badan-badan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen seperti Komisi nasional untuk hak asasi manusia, kantor ombudsman, maupun berbagai lembaga negara lainnya. Tak hanya berhenti di situ, pendekatan yang sama juga telah secara luas menjangkau kerja-kerja berbagai organisasi masyarakat sipil, khususnya terkait dengan perencanaan dan pengembangan program. Barangkali karena dikembangkan sebagai suatu perangkat atau instrumen yang bersifat praktis, sampai saat ini tidak terdapat suatu rumusan definisi yang rigid dan baku atas pendekatan berbasis hak tersebut. Secara umum, pendekatan berbasis hak dipahami sebagai suatu proses untuk mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip dan norma utama hak asasi manusia pada satu bidang kerja tertentu, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya pemenuhan yang seutuhnya atas hak asasi manusia, oleh setiap individu pemegang hak.2 Pendekatan berbasis hak ini memiliki kelebihan karena mencakup tak hanya menyentuh aspek-aspek yang bersifat substantif, seperti penerapan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan standar aplikasi, serta kerangka hukum HAM yang berlaku secara universal, namun juga berorientasi pada aspek-aspek yang bersifat proses, seperti orientasi pada kelompok rentan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Dengan cakupan tersebut, perangkat ini menyediakan suatu alat ukur yang tak melulu menjamin kualitas substantif kebijakan atau tindakan negara, namun juga memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan atau tindakan pun tunduk pada prinsip-prinsip yang secara luas dikenal sebagai bagian inheren dari prinsip hak asasi manusia. Meskipun dirumuskan dengan pengertian dan rumusan operasional yang beragam, pendekatan berbasis hak memiliki lima prinsip utama yang menjadi pegangan, yaitu terdiri dari:3

    1. Secara eksplisit mengaplikasikan kerangka hukum HAM internasional Secara sederhana, apabila diterjemahkan dalam konteks fungsi-fungsi badan legislatif, penerapan prinsip ini dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk: (1) Secara eksplisit mempertimbangkan sifat kewajiban negara dalam pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga legislatif. Hal ini mengandaikan pemahanman akan karakteristik baik sifat negative dan positif dari kewajiban negara, cakupan bentuk kewajiban positif dan negatif yang harus direalisasikan; (2) Memastikan norma-norma yang diterapkan tersebut diaplikasikan secara utuh dan tak terpisahkan, merefleksikan spektrum yang luas dan prinsip kesalingterkaitan hak asasi manusia; dan (3) Mempertimbangkan dan mengaplikasikan standar dan norma HAM dalam seluruh implementasi fungsi-fungsi lembaga legislatif, baik dalam proses penyusunan undang-undang, pelaksanaan fungsi penganggaran, maupun dalam pelaksanan fungsi pengawasan. Dengan demikian terdapat setidaknya tiga rujukan dalam melaksanakan prinsip ini, yakni norma hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi, norma hak asasi yang diatur

    2 Terdapat perumusan yang beragam sesuai dengan konteks kebijakannya, misalnya, International Human Rights Network, Human Rights Based Approach to Development: Overview, 2005, hal. 3. Lihat juga, Danish Institute for Human Rights, Applying a Rights Base Approach: An inspirational Guide for Civil Society, 2007. 3 Lihat, International Human Rights Network, Ibid., hal 7-9

    pg. 2

  • dalam perundang-undangan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 40 Tahun 2009 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Hak Asasi yang telah diratifikasi (ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, CERD, CAT, ICMW, CIPD) melalui undang-undang.

    2. Prinsip pemberdayaan Prinsip pemberdayaan mencakup pengertian pentingnya orientasi pemberdayaan dalam fungsifungsi lembaga legislatif. Sebagai contoh, dalam proses implementasi fungsi legislasi, orientasi pemberdayaan dipahami sebagai orientasi untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan melalui produksi undang-undang bertujuan pertama-tama untuk mendorong kemampuan individu pemegang hak, yang menjadi subjek undang-undang untuk lebih berdaya dalam menikmati hak asasinya. Prinsip ini juga berorientasi pada pengembangan pengertian yang sepadan antara pemangku hak (individu) dan pemangku kewajiban (institusi negara) akan tujuan yang ingin dicapai baik dalam kerangka pemenuhan maupun penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

    3. Prinsip partisipasi Secara umum, prinsip ini dipahami sebagai keharusan untuk menjamin adanya proses partisipasi yang aktif, bebas, bermakna dan secara inklusif menjangkau seluas mungkin lapisan masyarak