mengelola perubahan stratejik

BAB I

PROFIL DIT. JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Direktorat Jenderal ini secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Peningkatan peranan EBT dalam bauran energi nasional sudah lama dirasakan urgensi-nya.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendorong pengembangan EBT ini. Pembentukan Ditjen

EBTKE merupakan salah satu terobosan penting. Selama ini, bidang EBTKE ditangani terpisah-pisah di

beberapa Ditjen dalam lingkungan Kementerian ESDM.

Secara umum, bidang EBTKE ditangani oleh salah satu direktorat di Ditjen Listrik dan

Pemanfaatan Energi, yaitu Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Untuk jenis EBT

secara spesifik ditangani terpisah oleh Direktorat Jenderal lainnya. Misalnya Panas Bumi dan

Pengelolaan Air Tanah di Ditjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi. Sedangkan yang terkait Bahan

Bakar Nabati, kebijakan niaga ditangani oleh Ditjen MIGAS.

Seiring semakin pentingnya peranan EBTKE, dirasakan perlu dibentuk organisasi Pemerintah

pada level Eselon I. Dengan demikian, diharapkan sinergi pengelolaan bidang EBTKE dapat lebih

terjalin antar stakeholder sehingga peranan EBTKE sebagaimana ditargetkan dalam Perpres No. 5

tahun 2006 sebesar 17% dan eleastisitas energi kurang dari 1 dapat tercapai. Tak lain, ini adalah

panduan menuju “Indonesia Hijau”.

Lahirnya Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE)

sebagai unit baru di lingkungan Kementerian ESDM merupakan langkah penting dalam upaya

percepatan pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi di Indonesia dalam

rangka menjamin ketahanan energi nasional.

Sebagai negara berkembang, kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan konsumsi energi

Indonesia mencapai 7% per tahun. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi

energi dunia yang hanya mencapai sekitar 2,6% per tahun. Tingginya laju konsumsi energi ini

mengakibatkan berbagai masalah dan ketimpangan antara lain pengurasan sumberdaya fosil

(minyak bumi, gas bumi, dan batubara) yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan untuk

menemukan cadangan baru, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama lagi cadangan

energi fosil akan habis dan Indonesia akan sangat tergantung pada energi impor. Sementara itu

potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat besar, dan di sisi lain penggunaan energi

masih tergolong boros.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut diatas, upaya diversifikasi dan konservasi energi harus

dipercepat. Diversifikasi energi yaitu penganekaragaman pemakaian energi dengan meningkatkan

pemanfaatan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, biomassa, angin, energi air dan panas

bumi. Sedangkan upaya konservasi energi yaitu penggunaan energi yang efisien, meliputi

penggunaan pemanfaat energi yang efisien dan menerapkan management energi di semua sektor

yaitu sektor industri, transportasi, rumah tangga dan komersial.

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Energi

Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

2. Direktorat Panas Bumi;

3. Direktorat Bioenergi;

4. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan

5. Direktorat Konservasi Energi.

TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru,

terbarukan, dan konservasi energi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang energi baru,terbarukan, dan

konservasi energi;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang energi baru,terbarukan, dan konserilasi

energi; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

PENGERTIAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi yang dimaksud energi baru adalah energi

yang berasal dari sumber energi baru dan yang dimaksud dengan energi terbarukan adalah energi

yang berasal dari sumber energi terbarukan.

Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang

berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir,

hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu

bara tergaskan (gasified coal). (Pasal 1 Butir 4 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi).

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang

berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari,

aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. (Pasal 1 Butir 6 UU No. 30

Tahun 2007 tentang Energi).

Berdasarkan butir-butir diatas maka jenis energi yang ditangani Ditjen EBT adalah:

1. Panas bumi

2. Bioenergi: Bioenergi cair (BBN), Bioenergi Gas (Gas Bio), Bioenergi (Pelet, Briket).

3. Aneka Energi Baru dan Terbarukan: Tenaga Air , Tenaga Surya, Tenaga Angin, Tenaga Samudera,

Tenaga Hidrogen.

4. Coal Bed Methane (CBM), shale gas, nuklir, Batubara Tercairkan, Batubara Tergaskan.

Untuk butir 4 sampai saat ini belum ditangani Ditjen EBT karena:

1. Shale gas dan CBM: masih ditangani Ditjen Migas (sementara).

2. Nuklir: dalam proses pengalihan dari BATAN.

3. Batubara Tercairkan dan Batubara Tergaskan: masih ditangani Ditjen Migas (sementara).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Indikator Kinerja

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara di lain pihak,

Lohman (2003) berpendapat bahwa indikator kinerja (performance indicator) merupakan suatu

variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif mengenai efektivitas dan efisiensi

proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa

indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan

organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Seringkali indikator kinerja (performance indicator) disamakan dengan ukuran kinerja (performance

measure). Akan tetapi, sebenarnya walaupun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja,

terdapat perbedaan makna dari kedua istilah tersebut. Indikator kinerja mengacu pada penilaian

kinerja secara tidak langsung yakni hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja,

sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang

mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif.

Indikator dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran,

dan strategi organisasi.

Dalam suatu organisasi, penilaian kinerja terhadap organisasi merupakan hal yang penting. Hal ini

disebabkan antara kinerja dan penilaian kinerja merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini

seperti yang diungkapkan oleh Mustopadjadja (2002) yang menyebutkan bahwa ada beberapa jenis

indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai

berikut.

a) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dapat berjaan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana sumber daya manusia (pegawai).

Informasi kebijakan atau peraturan perundangan dan sebagainya.

b) Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukan upaya atau aktifitas yang dilakukan

dalam ranka mengolah masukan menjadi keluaran.

c) Indikator keluaran atau (output) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik.

d) Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

e) Indikator manfaat (benefit) adalah segala sesuatu yang teerkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil, menunjukan

hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan

optimal (tepat lokasi dan waktu).

f) Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari

manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, baru dapat diketahui dalam jangka watu menengah

tau panjang. Ini menunjukan dasar pemikiran dilakukannya kegiatan yang menggambarkan

aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Ditjen EBTKE merupakan bagian dari Renstra KESDM 2010- 2014. Oleh sebab

itu, kebijakan dan program dalam Renstra Ditjen EBTKE harus selaras dengan kebijakan dan program

dalam Renstra KESDM . Rencana Strategis EBTKE memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator

kinerja, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen EBTKE. Rencana Strategis

Ditjen EBTKE masih mengacu Rencana Strategis Kementerian ESDM.

VISI DAN MISI

VISI

Terjaminnya ketersediaan energi bersih untuk memenuhi kebutuhan energi nasional (secara

efisien) dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan

MISI

1. Memaksimalkan konservasi energi.

2. Mengoptimalkan penyediaan dan mengutamakan pemanfaatan EBT dalam rangka diversifikasi.

3. Meningkatkan peran swasta dalam pengembangan EBT skala besar dan partisipasi masyarakat

dalam pengembangan EBT skala kecil.

4. Meningkatkan produksi dalam negeri/kandungan lokal dalam mendukung pengembangan dan

pemanfaatan EBTKE pada Misi No. 1, 2 dan 3

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis disesuai dengan tujuan strategis KESDM. Tujuan strategis Ditjen EBTKE tersebut

merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun, adalah:

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik, sub sektor EBTKE.

2. Terwujudnya peningkatan investasi sektor energi, sub sektor EBTKE.

3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM, sub sektor EBTKE dalam penerimaan negara.

4. Terwujudnya peningkatan peran Sektor ESDM, sub sektor EBTKE dalam pembangunan daerah.

5. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

6. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan

dengan pengurangi impor

7. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan

tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Sasaran strategis Ditjen EBTKE tahun 2012 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi

3. Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

4. Meningkatnya investasi sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE)

5. Terwujudnya peran penting sub sektor EBTKE dalam penerimaan negara

6. Terwujudnya peningkatan peran sub sektor EBTKE dalam pembangunan daerah

7. Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan Energi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional melalui pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian

ESDM, maka telah ditetapakan indikator kinerja utama Ditjen EBTKE

1. Jumlah realisasi PNBP sub sektor EBTKE terhadap APBN untuk mengukur seberapa besar peran

sub sektor EBTKE dalam memenuhi target APBN

2. Jumlah produksi Uap panas bumi, Bioetanol, Biodiesel, Biogas untuk mengukur keberhasilan

target produksi bidang EBTKE

3. Jumlah lokasi pembangunan infrastruktur bidang energi baru terbarukan untuk mengukur

peningkatan pembangunan infrastruktur di bidang energi baru terbarukan

4. Persentase penurunan intensitas energi untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan energi

nasional

5. Persentase penurunan emisi karbon sub sektor energi untuk mengukur tingkat keberhasilan

penurunan emisi karbon subsektor energi

6. Persentasi pemanfaatan BBN pada BBM transportasi untuk mengukur pengembangan berbagai

sumber daya energi dlaam rangka diversifikasi energi

7. Jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru, terbarukan unutk mengukur

pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversivikasi energi

8. Pangsa energi baru terbarukan untuk mengukur peran energi terbarukan dalam bauran energi

nasional

9. Jumlah wilayah kerja pertambangan panas bumi yang terlah ditetapkan untuk mengukur hasil

kegiatan pembinaan pengusahaan penetapan WKP panas bumi

10. Jumlah desa mandiri energi (DME) berbasi bahan bakar nabati dan non bahan bakar nabati

unutk mengukur peran sub sektor EBTKE dalam pembangunan daerah

11. Jumlah kabupaten yang mendapatkan alokasi DAK bidang listrik perdesaan (energi perdesaan)

untuk mengukur peran subsektor EBTKE dalam pembangunan daerah

12. Jumlah industry dan bangunan gedung yang telah menerima layanan audit energi unutk

mengukur hasil kegiatan layanan audit energi kepada industry dan bengunan gedung melalui

Program Kemitraan Konservasi Energi

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Hasil penjabaran dari Renstra KESDM Tahun 2010-1014, dimana suatu rencana kerja disusun

setiap tahunnya. Rencana kerja tahunan ini menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam

satu tahun pelaksanaan anggaran.

Rencana kerja tahunan ini, juga mengaju kepada indikator kinerja utama (IKU) Ditjen EBTKE

dan Renstra KESDM Tahun 2010-1014.

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Kemampuan

pasokan energi untuk domestik

Produksi uap panas bumi 71 juta Ton



Produksi bioethanol 6.000 Kilo Liter



Produksi biodiesel 900.000 Kilo Liter



Produksi bio gas 10.000 M3

5 Meningkatnya pembangunan

infrastruktur energy

Lokasi pembangunan

infrastruktur bidang Panas Bumi

1 lokasi



Lokasi pembangunan

infrastruktur bidang Digester

Biogas

7 lokasi



Lokasi pembangunan

infrastruktur bidang PLTMH

25 lokasi



Lokasi pembangunan

infrastruktur PLTS (Terpusat)

195 lokasi



Lokasi pembangunan

infrastruktur bidang PLT Hybrid

7 lokasi



Lokasi pembangunan

infrastruktur PLT Arus Laut

1 lokasi

11 Meningkatnya pengembangan

berbagai sumber energi dalam

rangka diversifikasi energi

Persentase Pemanfaatan BBN

pada BBM Transportasi

7,5 %




Kapasitas terpasang total PLTP 1.341 MW




Kapasitas terpasang total

PLTMH

1.582 MW




Kapasitas tepasang Total PLTS 2,95 MW




Kapasitas terpasang total PLT

Hybrid

0,143 MW




Kapasitas terpasangTotal PLT

Arus Laut

0,01 MW




Kapasitas terpasang total PLT

Biomassa

10 MW

18 Menignkatknya investasi sub

sektor energi baru terbarukan

dan konservasi energi (EBTKE)

Panas

bumi yang telah

ditetapkan

5 WKP (Wilayah

Kerja

Pertambangan)

19 Menignkatknya investasi sub

sektor energi baru terbarukan

dan konservasi energi (EBTKE)

Lokasi

pengembangan

panas bumi

3 lokasi

20 Terwujudnya peran

penting sub sektor

EBTKE dalam

penerimaan Negara

Jumlah PNBP dari

sub sektor EBTKE

Rp 0,23 triliun

21 Terwujudnya

peningkatan peran

Jumlah Desa

Mandiri Energi

50 DME (Desa

Mandiri Energi)

sub sektor EBTKE

dalam

pembangunan

daerah

(DME) berbasis

BBN dan Non BBN

22 Peningkatan efisiensi pemakaian

dan pengolahan energi

Jumlah penurunan

intensitas energi

6 juta SBM (Standar

Biaya Masukan)/

miliar rupiah



Jumlah penurunan

emisi karbon sub

sektor energi

5,07 juta Ton



Jumlah industri dan

bangunan gedung

yang telah di audit

energi

797 Objek

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kementerian ESDM melalui pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal EBTKE, maka telah ditetapkan Program Ditjen EBTKE dengan nomenklatur : “Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)”. Yaitu :

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Program ini diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam DIPA 2012 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi2. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi3. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan4. Kegiatan Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi

BAB 3MERANCANG INDIKATOR KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME

No Kinerja Target output Sasaran Target Outcome1 Produksi uap panas bumi 71 juta Ton Meningkatnya Kemampuan pasokan

energi untuk domestik2 Produksi bioethanol 6.000 Kilo Liter Meningkatnya Kemampuan pasokan

energi untuk domestik3 Produksi biodiesel 900.000 Kilo Liter Meningkatnya Kemampuan pasokan

energi untuk domestik4 Produksi bio gas 10.000 M3 Meningkatnya Kemampuan pasokan

energi untuk domestik5 Lokasi pembangunan infrastruktur

bidang Panas Bumi1 lokasi Meningkatnya pembangunan


6 Lokasi pembangunan infrastruktur bidang Digester Biogas

7 lokasi Meningkatnya pembangunan infrastruktur energy

7 Lokasi pembangunan infrastruktur bidang PLTMH


8 Lokasi pembangunan infrastruktur PLTS (Terpusat)


9 Lokasi pembangunan infrastruktur bidang PLT Hybrid


10 Lokasi pembangunan infrastruktur PLT Arus Laut


11 Persentase Pemanfaatan BBN pada BBM Transportasi

7,5 % Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

12 Kapasitas terpasang total PLTP 1.341 MW Meningkatnya pengembangan berbagai

sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

13 Kapasitas terpasang total PLTMH 1.582 MW Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

14 Kapasitas tepasang Total PLTS 2,95 MW Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

15 Kapasitas terpasang total PLT Hybrid 0,143 MW Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

16 Kapasitas terpasangTotal PLT Arus Laut 0,01 MW Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

17 Kapasitas terpasang total PLT Biomassa 10 MW Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

18 Panas bumi yang telah ditetapkan 5 WKP (Wilayah Kerja Pertambangan)

Menignkatknya investasi sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE)

19 Lokasi Pengembangan panas bumi 3 lokasi Menignkatknya investasi sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE)

20 Jumlah PNBP dari sub sektor EBTKE Rp 0,23 triliun Terwujudnya peran penting sub sektorEBTKE dalam penerimaan negara

21 Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) berbasis BBN dan Non BBN

50 DME (Desa Mandiri Energi)

Terwujudnya peningkatan peransub sektor EBTKE dalam pembangunandaerah

22 Jumlah penurunan intensitas energi 6 juta SBM (Standar Biaya Masukan)/ miliar

rupiah

Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi

23 Jumlah penurunan emisi karbon subsektor energi

5,07 juta Ton Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi

24 Jumlah industri dan bangunan gedung yang telah di audit energi

797 Objek Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi

25 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Panas Bumi

1 Lokasi Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

26 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Bioenergi

7 Lokasi Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

27 Pembangunan infrastruktur energi 236 lokasi Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi

28 Pembinaan, pengawasan, pengusahaan, Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

236 lokasi Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

29 Perencanaan energi nasional 3 kwartal Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan Energi

30 Penerapan konservasi energi, dan teknologi energi bersih

Meningkatnya investasi sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE)

31 Pemberdayaan energi EBTKE pada tiap-tiap daerah

Peningkatan penerimaan negara sub sektor EBTKE

32 Pengembangan kerjasama EBTKE dengan pemerintah daerah

Terwujudnya peningkatan peran sub sektor EBTKE dalam pembangunan daerah, melalui kerjasama pengembangan EBTKE dengan pemerintah daerah

33 Pengembangan kegiatan biogas rumah Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

34 Pengembangan kerjasama dengan produsen dalam negeri dalam rangka pengembangan EBTKE

Meningkatnya produksi dalam negeri/ konten lokal dalam pengembangan EBTKE

35 Pengembangan dan pembinaan industry baru EBTKE yang membentuk backward linkage dan forward linkage

Terwujudnya lapangan pekerjaan baru pada sektor EBTKE

36 Pembinaan kelompok-kelompok masyarakat peduli penghematan energi

Terwujudnya kelompok-kelompok masyarakat peduli penghematan energi

37 Pengembangan riset pada sektor EBTKE Meningkatnya jumlah riset pada sektor EBTKE

38 Pelatihan dan sosialisasi EBT skala kecil Meningkatnya jumlah pengembang EBT skala kecil

39 Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan

Peningkatan harga keekonomian EBT

40 Pendidikan dan Pelatihan di bidang Energi Baru dan Terbarukan

Peningkatan jumlah tenaga ahli dan terampil sub sektor EBT

Documents

mengelola perubahan stratejik