mengawal perubahan Untukmu Negeriku · 2020. 10. 26. · antusias, berkomitmen, berpegang pada visi dan misi organisasi, serta menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi dan

Edisi XLii/sEmEstEr ii 2020

Cove

r: Di

eksa

Beb

adito

mengawal perubahan

Untukmu Negeriku#produktifitastanpabatas

WFH

3Buletin Kinerja XLII/Semester II 20202 Buletin Kinerja XLII/Semester II 2020

Editorial

TEKS: Suci Putri Ayu

Redaksi:Diterbitkan Oleh: Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan |

Pelindung: Menteri Keuangan | Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan |Penanggung Jawab: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan |

Redaktur: Finaldo, Rahmat Widiana, Budi Kurniawan, Yani Kurnia Astuti, Suci Putri Ayu, Susmianti | Penyunting/Editor: R. Aji Setiantoko, Aditya Ramadanu, Rizki Pramita Sari, Eling Sri Wahyuni, Tri Ashriki Dharma Putera, M. Suwaji, Misnilawaty Sidabutar, Anita Ariani, Najmudin, Suyadi, Mei Chrissye Darliyanti, Asih Nurbaiti

Hasan Basri | Desain Grafis & Fotografer: Azinar Ismail, Dieksa Bebadito, Resha Aditya Pratama, Anas Nur Huda |Pencetakan dan Distribusi: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi |

Alamat Redaksi: Gedung Djuanda I Lt. 9, Jl Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 21Telp. 021 3449230 pst 6252Fax. 021 3852146

Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah terus

mengeluarkan serangkaian kebijakan demi penyelamatan perekonomian tanah air. Guncangan yang tiba-tiba dan terjadi begitu cepat juga memaksa masyarakat untuk mampu beradaptasi dan menerapkan kebiasaan dan perilaku baru yang disebut new normal.

New normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Di sektor publik, kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran Menteri PANRB yang mengatur pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) ASN di lingkungan kementerian/lembaga/daerah.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan telah berencana untuk menerapkan Flexible Working Space (FWS) yang diatur dalam KMK 233/2020. Mengacu pada KMK tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan yang mengatur aktivitas pegawai baik di kantor (work from office) maupun di rumah (work from home).

laporan utama

Employee Engagement di Era New Normal

Penelitan yang dilakukan Stanford University terhadap perusahaan di Cina menyebutkan bahwa WFH dapat mendorong peningkatan kinerja sebanyak 13% dan meningkatkan kepuasan kerja. Di samping itu, dampak positif juga dinikmati oleh pegawai antara lain waktu yang lebih banyak bersama keluarga, serta penghematan biaya transportasi.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan (WFH) tidak lepas dari beberapa permasalahan, khususnya dalam hal produktivitas dan employee engagement. Dengan bekerja di rumah, atasan kesulitan dalam memantau kinerja bawahannya. Selain itu, lingkungan kerja yang berbeda berpotensi mengurangi komitmen pegawai. Dampak negatif lainnya adalah semakin minimnya interaksi sosial dengan rekan kerja dapat mengurangi teamwork. Artikel ini akan menggunakan pendekatan employee engagement model dalam memberikan rekomendasi terhadap peningkatan employee engagement di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya dalam situasi new normal.

Beberapa literatur menyebutkan fungsi employee engagement salah satunya adalah menciptakan suatu organisasi yang agile dan adaptif, yang akan membantu tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi. Dalam buku Employee Engagement in Contemporary Organizations, Paul Turner merumuskan definisi employee engagement, yaitu perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja, sehingga menghasilkan outcome positif bagi bisnis, pelayanan dan kelancaran operasional suatu organisasi. Pegawai yang memiliki engagement yang kuat dengan organisasinya, akan bekerja penuh antusias, berkomitmen, berpegang pada visi dan misi organisasi, serta menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi dan di atas ekspekstasi.

Dalam bukunya, Turner menggunakan 3 (tiga) pendekatan dalam melihat faktor yang mempengaruhi employee engagement, yaitu psikologi, sosiologi, dan organisasi.

TEKS: Rizki Pramita Sari, Finaldo

Memasuki bulan Oktober Tahun 2020, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kita masih perlu bersabar dan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan

demi melandaikan kurva. Ibarat permainan catur, setiap langkah dilakukan dengan penuh pertimbangan. Pun demikian, pengetatan dan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan dengan berkaca pada kurva penyebaran Covid-19.

Hal yang serupa berlaku pada pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkeu, jumlah pegawai yang ditugaskan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) mengikuti kebijakan PSBB yang berlaku di wilayah masing-masing. Hal ini, sedikit banyak tentu berpengaruh pada produktivitas unit kerja, utamanya pada unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Demi menjaga kinerja dan meningkatkan layanan, setiap unit berupaya menciptakan inovasi dan mempercepat penyempurnaan proses bisnis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Beberapa inovasi dilakukan melalui percepatan pembangunan office automation Kemenkeu, digitalisasi layanan Kemenkeu, pembelajaran (diklat) jarak jauh dan perubahan layout kantor layanan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan WFH dan WFO, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, antara lain penerapan sistem pengukuran kinerja yang dapat memotret pola kerja WFH, manajemen stress pegawai, sarana pendukung WFH/WFO, hingga penentuan jumlah ideal pegawai Kemenkeu. Inilah kemudian yang menjadi prioritas pimpinan untuk dibenahi bersama.

Untuk melihat beberapa upaya yang dilakukan Kemenkeu di masa pandemi ini, Buletin Kinerja edisi kali ini mengusung tema “Produktivitas di masa New Normal”. Pada rubrik laporan utama akan

Menjaga Produktivitas dan Melandaikan Kurva Covid-19

Redaksi menerima tulisan/artikel

untuk dimuat dalam buletin ini,

redaksi berhak mengubah/mengedit

setiap tulisan/artikel tanpa mengubah

maksud dan substansi. Bagi tulisan/

artikel yang dimuat, akan diberikan

souvenir menarik. Tulisan dapat

dikirimkan ke email redaksi.

membahas bagaimana mendorong produktivitas dan employee engagement pada penugasan Work From Home.

Selain itu, berdasarkan data statistik, persentase jumlah pegawai Kemenkeu yang positif Covid 19 berbanding lurus dengan kurva penyebaran level nasional, untuk lengkapnya, simak hasil wawancara Tim Buletin dengan Ketua Satgas Covid 19 Kemenkeu. Pada edisi kali ini juga akan memotret inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat serta tulisan menarik lainnya.

Akhir kata, tetap semangat, dan produktif, serta tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Aamiin.


Pendekatan pertama yaitu psikologis. Kondisi ideal dari pendekatan ini adalah terdapat alignment antara kinerja individu dengan sasaran organisasi, sehingga pegawai merasa memiliki peran dalam mewujudkan target unit kerjanya. Pegawai Kemenkeu setiap tahunnya telah menandatangani Kontrak Kinerja (KK) yang memuat Indikator Kinerja

laporan utama

Utama (IKU). Namun yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran dari setiap individu bahwa seluruh IKU memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Kesadaran yang baik akan memotivasi pegawai untuk mencurahkan energi yang dimiliki, sehingga lebih bersemangat dan berdedikasi dalam melakukan pekerjaan.

Kondisi lainnya adalah pegawai memiliki hubungan positif dengan organisasi, atasan, dan rekan kerja. Hubungan positif antara pegawai dengan organisasi mengandung arti bahwa pegawai merasa institusi telah memenuhi hak-hak yang dimiliki, seperti kejelasan dalam jenjang karir, rewards dalam bentuk non-financial maupun financial. Dalam kondisi pandemi saat ini, hubungan positif tersebut tercermin di berbagai kebijakan, seperti kebijakan work from home, training dan uji kompetensi pegawai secara online, penyelenggaran webinar dengan tema yang menarik, ataupun penggantian kuota internet bagi pegawai.

Hubungan antara pegawai dengan atasan dan rekan kerja juga tidak kalah penting. Salah satu dampak negatif dari WFH adalah pegawai kehilangan work-family environment. Agar hal ini tidak terjadi, unit kerja perlu membuat pertemuan informal secara rutin secara daring.

Selain mendiskusikan pekerjaan, forum tersebut dapat digunakan sebagai sarana mempererat bonding. Selain itu, atasan juga dapat membangun teamwork bawahannya dengan memberikan tugas-tugas yang bersifat kolaboratif.

Pendekatan kedua yaitu sosiologis. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya organisasi dalam mempengaruhi perilaku, pengalaman, dan keterlibatan pegawai. Penting bagi setiap pegawai memahami nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam setiap pekerjaan. 5 (lima) nilai yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan harus dipahami dan menjadi fondasi, baik dalam cara berpikir maupun bertingkah laku.

Pendekatan sosiologis juga memperhatikan keseimbangan antara alokasi beban kerja (work demand) dengan resource yang dimiliki (resource supply). Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan WFH adalah work overload. Salah satu penyebabnya adalah kapasitas dan jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap unit kerja harus mampu menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Kebutuhan yang baik. Selain itu, atasan perlu

melakukan komunikasi terbuka terkait kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap pegawainya. Hal ini dapat dilakukan dalam forum Dialog Kinerja Individu setiap semester, atau forum informal lainnya.

Pendekatan terakhir adalah dari sisi organisasi. Employee engagement akan terwujud apabila organisasi menempatkan orang-orang yang tepat dalam struktur organisasinya. Di samping kompeten, mereka juga harus memiliki leadership dan integritas yang tinggi, serta memiliki kemampuan problem solving yang baik terutama

menghadapi berbagai permasalahan di masa Vulnerability, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA) ini. Penerapan new thinking of working (NTOW) diharapkan menjadi momentum bagi pimpinan untuk menunjukkan bahwa integritas dan profesionalitas dapat diterapkan dimana saja, baik di lingkungan kantor ataupun di rumah. Salah satu upaya Kementerian Keuangan dalam mewujudkan adalah penyempurnaan talent management yang menjaring pegawai-pegawai terbaik sehingga mampu membawa organisasi menjadi lebih modern, adaptif, dan agile.

Faktor organisasi lain yang mempengaruhi employee engagement adalah penggunaan teknologi. Organisasi harus mampu memanfaatkan IT untuk mendukung NTOW, melakukan evaluasi kinerja pegawai, dan menciptakan engagement pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan office automation Kementerian Keuangan dalam menunjang pekerjaan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi e-performance tidak hanya dalam proses evaluasi kinerja pegawai secara tahunan, namun juga sebagai sarana pegawai untuk mengungkapkan kendala dalam melaksanakan tugas melalui fitur Dialog Kinerja Individu kepada atasan, sehingga feedback dapat diberikan guna mendorong produktivitas dan engagement pegawai.

Berbagai upaya untuk menciptakan employee engagement dari aspek psikologis, sosiologis, dan organisasi telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Namun, diharapkan pula peran aktif pimpinan, sistem, maupun pegawai untuk mampu bersama-sama menciptakan iklim kerja yang kondusif, menerapkan budaya organisasi dengan sungguh-sungguh, dan mau beradaptasi dengan segala perubahan. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan segera berakhir. Namun demikian, profesionalitas, integritas, semangat, dan kerjasama dalam bekerja harus ditingkatkan demi menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.


Gambar: https://sheribyrnehaber.medium.com/

rujukan

Pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan yang fundamental pada pola kerja di

berbagai bidang, tidak terkecuali pada pemerintahan. Teknologi merupakan salah satu yang dimanfaatkan organisasi untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Organisasi akan terus mencari solusi agar tetap produktif dan inovatif dalam mencapai sasaran organisasi. Lalu, bagaimanakah organisasi harus berubah dan menghadapi perubahan yang cepat dalam mengelola kinerjanya?

Selain Balanced Scorecard (BSC) yang saat ini diterapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satu sistem manajemen kinerja yang saat ini dikenal adalah Objectives dan Key Results (OKR), sistem ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Apa itu OKR dan apakah dapat dijalankan bersama dengan Balanced Scorecard?

Pengukuran Kinerja dengan Periode Pendek di Kemenkeu?

TEKS: Najmudin, Susmianti

Objectives and Key Results (OKR)

Konsep OKR pertama kali diperkenalkan oleh CEO Intel Andy Grove dalam bukunya High Output Management (1995) yang kemudian dikembangkan oleh Jhon Doerr pada perusahaan Google. Konsep OKR kemudian menyebar ke perusahaan teknologi lainnya seperti Microsoft, Intel, Spotify, Twitter, Linkedin dan perusahaan non teknologi seperti Walmart, The Guardian dan ING Bank.

Setiap perusahaan yang menggunakan OKR akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, namun tetap mempunyai kesamaan yaitu memiliki objectives yang jelas dan spesifik. Untuk menggambarkan pencapaian Objectives dirumuskan key results. Key results harus dapat diukur dan memiliki batas waktu. Objectives dan Key results dapat diukur dalam periode bulanan, kurtalan semesteran maupun tahunan.

OKR pada umumnya disusun berdasarkan 2 periode/level, yaitu OKR tahunan dan kuartalan. OKR Perusahaan dilakukan dengan periode tahunan sedangkan grup/departemen menggunakan OKR kuartalan. Dengan siklus yang lebih singkat, akan membuat organisasi lebih mudah melakukan penyesuaian apabila strategi yang telah dilakukan tidak mengarah pada pencapaian OKR tahunan perusahaan.

Balanced Scorecard atau Objectives and Key Results?

BSC dan OKR pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu untuk membantu organisasi mencapai tujuan dengan menggambarkannya dalam suatu ukuran. Namun, dibandingkan BSC yang lebih statis dengan kerangka kinerja tahunan, OKR menggunakan pendekatan yang agile dengan siklus target yang lebih singkat.

Dalam BSC, target tahunan dapat memiliki trajectory target dalam periode lebih singkat sebagai tahapan pencapaian kinerja tahunan. Hal ini berbeda dengan OKR yang memang memiliki target dalam periode yang lebih singkat dengan tujuan organisasi dapat beradaptasi dan merespon perubahan dengan cepat.

Pemantauan dalam BSC dapat dilakukan secara kuartal atau bulanan, untuk memastikan pencapaian kinerja tahunan. Sedangkan dalam OKR, objectives dan key results dievaluasi dalam periode bulanan atau kuartalan untuk kemudian menetapkan objectives dan key results baru untuk periode berikutnya.

Implementasi di Kementerian Keuangan?

Apakah OKR adalah hal yang baru di Kemenkeu? Jika melihat praktek di Kemenkeu, terdapat mekanisme Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI). DKO bertujuan untuk melakukan review pencapaian kinerja dan rencana aksi yang lalu, isu strategis serta rencana aksi ke depan dengan output dan target waktu jelas. Sedangkan pada level individu, dilakukan coaching dan konseling dalam pelaksanaan DKI.

Dalam BSC strategi organisasi dominan bersifat top down, sehingga dapat dikolaborasikan dengan OKR pada level yang lebih rendah agar lebih fleksibel. Dalam OKR, objectives organisasi dengan periode yang lebih panjang (tahunan) akan di-breakdown dalam objectives dan key results dengan periode yang lebih singkat pada level-level yang lebih rendah. Pegawai diberikan fleksibilitas untuk menyusun rencana aksinya dalam pencapaian sasaran, sehingga dapat meningkatkan engagement pegawai terhadap pekerjaan tersebut. Hal ini tentunya perlu didukung dengan fungsi manajerial yang mampu memberikan feedback, coaching dan konseling sehingga pegawai tidak merasa dibebani dengan pekerjaan namun juga mendapat dukungan untuk berkembang.

Objectives and Key Results dan Work From Home

Salah satu solusi Kemenkeu untuk tetap berkarya di masa pandemi adalah dengan penerapan Work from home (WFH). Untuk mendukung WFH, dilakukan tranformasi digital dalam layanan eksternal maupun internal (administrasi pegawai). Absensi sampai pelaporan aktivitas kerja saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi office.kemenkeu (Nadine) sehingga setiap pegawai berada dalam sistem pemantauan online.

Rencana aksi yang disusun dalam DKI saat ini masih memiliki gap yang besar dengan aktivitas harian yang dilaporkan oleh pegawai dalam Nadine (My Task). Salah satunya disebabkan gap waktu antara rencana aksi yang dimonitoring semesteran dengan aktivitas pada My Task yang dilakukan harian. Selain itu rencana aksi belum memuat output serta periode waktu dengan rinci yang dapat menjadi acuan aktivitas harian pegawai.

Penerapan prinsip OKR pada level individu, dapat menjembatani permasalahan di atas dan mendorong perubahan pola kerja dan budaya bekerja. Dengan OKR setiap pegawai akan memliki milestones berupa ouput dan periode yang jelas serta selaras dengan rencana aksi IKU dan di-review dalam periode waktu yang lebih singkat.

Dengan dukungan sistem pengelolaan kinerja yang adaptif serta teknologi (integrasi e-performance, terutama modul Kinerja dan DKI dengan aplikasi Nadine yaitu My task), pencapaian kinerja pada masa depan dapat berjalan lebih optimal. Mari bersiap untuk perubahan!

9Buletin Kinerja XLII/Semester II 2020Buletin Kinerja XLII/Semester II 20208

laporan khusus

Dampak negatif atas adanya covid-19 secara global sangat jelas terlihat baik dari sisi sosial, seperti

meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia yang diprediksi mencapai 16,6% berdasarkann hasil penelitian SMERU, maupun ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II mencapain -5,34%. Pemerintah berinisiatif mengeluarkan beberapa kebijakan stategis untuk penanggulangan covid-19 agar dapat menjaga stabilitas kondisi di Indonesia, terutama dari sisi fiskal, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk mendukung kebijakan program PEN tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah yang diprioritaskan untuk kesehatan, jaminan perlindungan sosial, dan sektor riil. Rincian atas paket kebijakan program PEN bertujuan untuk protecting lives and also livelyhoods of the people yang terimbas dampak pandemi covid-19 ini. Lalu bagaimana progress pelaksanaan program PEN? Apa langkah Kementerian Keuangan dalam mendukung program PEN?

Kemenkeu Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

TEKS: Tri Ashriki Dharma Putera, Finaldo

Sumber: Paparan Staf Khusus Menteri Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi dalam acara ANU-Indonesia Project

berupa pembentukan sistem berbasis IT dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program PEN yang dilaksanakan oleh POKJA-POKJA teknis. Keberlangsungan kegiatan Monev dan pengendalian yang dilakukan merupakan kunci penting agar implementasi Program PEN dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Sebagai penutup, sebagaimana pernah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani pada suatu kesempatan, “Jangan pernah lelah mencintai negeri ini.” Pesan tersebut diharapkan mampu memotivasi seluruh rakyat Indonesia, dan secara khusus pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk terus berkontribusi untuk Indonesia. Karena dalam menghadapi gelombang pandemi covid-19 diperlukan perhatian dan kerjasama seluruh jajaran secara khusus di lingkungan Kementerian Keuangan, agar implementasi program PEN dapat berjalan dengan baik tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu masyarakat yang terdampak. Kementerian Keuangan, sebagai key player terkait keuangan negara, agar terus dapat mencermati kondisi APBN terutama dari sisi tekanan penerimaan yang dapat mempengaruhi kelancaran program PEN terutama belanja Kesehatan dan jaminan sosial.

membentuk kelompok kerja (POKJA) yang berfungsi untuk memonitoring dan memastikan implementasi program PEN berjalan dengan lancar dan optimal. POKJA yang dibentuk tersebut mewakili fungsi yang ada pada Kementerian Keuangan seperti POKJA Penerimaan, POKJA Belanja, POKJA Pembiayaan, serta POKJA Dukungan Teknis dan Informasi Teknologi. Secara umum, POKJA yang dibentuk, kecuali POKJA Dukungan Teknis dan IT, memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan Monev dan pengendalian program, menyusun laporan monitoring, serta memberikan rekomendasi kepada tim pelaksana atas hasil monev yang dilakukan. POKJA Penerimaan melakukan monitoring dan evaluasi atas program pemberian insentif perpajakan yang terdiri atas PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPBN, penurunan tarif PPh Badan, serta cadangan dan stimulus lainnya. Berikutnya, POKJA Belanja melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja yang terdiri atas dukungan konsumsi untuk masyarakat miskin dan yang terdampak, subsidi BBN kepada BLU dalam rangka B-30, percepatan pembayaran kompensasi, tembahan belanja K/L dan sektoral, serta dukungan untuk Pemda dalam hal ini terkait dengan cadangan DAK Fisik, DID pemulihan Ekonomi dan penyediaan fasilitas pinjaman ke Daerah.

POKJA selanjutnya yaitu terkait Pembiayaan, dimana POKJA tersebut melakukan monitoring dan evaluasi atas program PEN terkait kebijakan subsidi bunga, penjaminan untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM, penyertaan modal negara bagi BUMN, talangan (investasi) untuk modal kerja, penempatan dana pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM, serta pembiayaan investasi untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi dan UMKM. Terakhir, POKJA Dukungan Teknis dan IT memiliki fungsi untuk memberikan dukungan

Secara nasional, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi diantaranya terkait Kesehatan sebesar 87,6 triliun rupiah, jaringan pengamanan sosial sebesar 203,9 triliun rupiah, tambahan belanja K/L dan sektoral sebesar 106,1 triliun rupiah, insentif perpajakan sebesar 120,6 triliun rupiah, serta dukungan finansial untuk BUMN dan UMKM sebesar 177,1 triliun rupiah. Walaupun realisasi program PEN sempat berjalan lambat pada awal ditetapkan, namun penyerapan program PEN terus mengalami tren yang positif hingga tanggal 30 September 2020, capaian realisasi program PEN sudah mencapai 318,48 triliun rupiah (45,8%).

Dampak resesi akibat covid-19 menghantui banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia. Hal tersebut terindikasikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada akhir triwulan III diprediksi masih berada diposisi negatif (-1,7% s.d -0,6%) berdasarkan paparan Kepala BKF pada acara “Tanya BKF: Kupas tuntas ekonomi dan APBN”. Oleh karena itu, maka percepatan penyaluran Program PEN secara efektif dan tepat sasaran merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Program insentif perpajakan dan bantuan subsidi kepada dunia usaha dan UMKM diharapkan mampu mendorong produktivas dan mempertahankan tenaga kerja di Indonesia. Program percepatan

belanja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga berperan penting dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi. Dengan terlaksananya program diharapkan mampu mendorong tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi, serta menjaga perdagangan di Indonesia untuk tetap berada pada posisi baik, sehingga kondisi Ekonomi Indonesia dapat pulih kembali.

Sebagai salah satu kementerian yang berperan besar atas kesuksesan implementasi program PEN, Kementerian Keuangan

Sumber: Paparan Tim Monitoring Program PEN kepada Menteri Keuangan

Tren Realisasi Anggaran PEN dan Rincian Per Program


WaWancara

Sejak diumumkannya dua kasus Covid-19 pada awal Maret 2020, penambahan kasus Covid-19 di

Indonesia dapat dikatakan meningkat secara eksponensial. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Keuangan membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Keuangan. Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani kasus Covid-19 lingkup Kementerian Keuangan? Berikut adalah hasil wawancara kami dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Keuangan, yaitu Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Bapak Rukijo, seputar penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Keuangan.

Latar Belakang dan Struktur

Disela-sela kesibukannya, Bapak Rukijo menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan Tim Buletin Kinerja dalam wawancara yang dilakukan secara daring, untuk memberikan penjelasan terkait Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Keuangan. Gugus Tugas di Kementerian Keuangan dibentuk pada 16 Maret 2020 melalui KMK Nomor 161/KM.1/2020 jo. KMK Nomor 195/KM.1/2020 sebagai respons Kementerian Keuangan atas merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia.

Sebelum pembentukan Gugus Tugas Kementerian Keuangan, yang merujuk pada pembentukan Gugus Tugas tingkat Nasional, Kementerian Keuangan telah lebih dulu mengeluarkan 3 Surat Edaran dari total 15 Surat Edaran yang telah dikeluarkan sampai saat ini, dalam rangka pencegahan/penanganan kasus Covid 19 dan pengaturan kerja di masa pandemi. Kebijakan-kebijakan yang diambil, termasuk pembentukan Gugus Tugas dilakukan dalam rangka melindungi SDM Kementerian Keuangan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Lebih lanjut, Ketua Gugus Tugas menyampaikan bahwa SDM yang dimaksud tidak hanya meliputi pegawai (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, melainkan juga keluarga ASN serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan SDM Kementerian Keuangan merupakan central point pelayanan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, sehingga perlu dilakukan upaya maksimal dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Secara struktur, Gugus Tugas terdiri dari Pengarah yaitu para Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Staf Ahli Bidang OBTI sebagai pengarah serta Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dan

Eselon II perwakilan dari Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan. Pokja ini merupakan tim operasional yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kementerian Keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pokja dibagi kedalam 5 (lima) unit, yaitu: a) Pencegahan Penyebaran; b) Penanganan Kasus; c) Business Continuity Plan; d) Strategi Komunikasi; dan e) Dukungan IT. Selain itu, dibentuk juga Task Force pada tiap unit Eselon I yang menangani dan memantau protocol pencegahan Covid 19. Terakhir, yaitu Sekretariat sebagai dukungan operasional dan administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Covid 19

Dengan semangat Bapak Rukijo kemudian menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan Covid 19 yang digagas oleh Gugus Tugas. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyediaan sarana kebersihan (tempat cuci tangan dan disinfection chamber -red), serta penyemprotan disinfektan pada ruang kerja. Kemudian penerbitan kebijakan dalam bentuk surat edaran dan nota dinas yang meliputi upaya pencegahan penyebaran, gerakan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak), serta pengaturan, panduan dan etika saat WFH dan WFO.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, dilakukan juga monitoring kesehatan pegawai melalui survei self-assessment terkait kondisi kesehatan yang wajib dilakukan pegawai sebelum melaksanakan WFO. Ketua Gugus Tugas menambahkan, termasuk dalam upaya pencegahan, satuan kerja (satker) lingkup Kementerian Keuangan dapat melakukan screening test baik dalam bentuk rapid-test maupun PCR (swab-test) yang dapat dibiayai oleh anggaran satker masing-masing.

Terkait upaya penanganan, beliau menjelaskan bahwa sesuai SE No. 22 dan 32, pegawai yang terkonfirmasi positif wajib melapor kepada atasan langsung dan menjalani prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, Sekretaris unit eselon I juga perlu melakukan tracing kontak erat, penyemprotan disinfektan, dan menugaskan pegawai yang merupakan kontak erat melaksanakan Rapid/PCR/Swab Test dan WFH. Alur penanganan pegawai Konfirmasi Positif ditunjukkan dengan gambar berikut.

Kontribusi Bersama Melandaikan Kurva

TEKS: Aditya Ramadanu, Suci Putri Ayu

“Pandemi ini masih panjang, menahan diri, bersabar, dan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), merupakan kontribusi kita bersama dalam melandaikan kurva” Rukijo, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kementerian Keuangan.

Alur penanganan pegawai Konfirmasi Positif.

FOTO: Dok. Pribadi


WaWancara laporan khusus

Pria yang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Padjajaran ini menambahkan dengan adanya pemberitaan terkait sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah (wisma atlet dan atau hotel) yang kapasitasnya semakin terbatas, Kementerian Keuangan siap mengalihfungsikan asrama-asrama pada pusdiklat Kementerian Keuangan untuk menjadi lokasi karantina pegawai. Sarana dan prasarana yang disiapkan pun lengkap termasuk penyediaan dukungan makanan, konsultasi dokter, dan pemberian penambah daya tahan tubuh.

Diluar itu, apabila terdapat pegawai Kementerian Keuangan yang positif dan sudah ditangani oleh Gugus Tugas wilayah baik pusat maupun daerah, Gugus Tugas Kementerian Keuangan tetap akan melakukan monitoring terhadap pegawainya, termasuk penyediaan dukungan terkait apabila fasilitas yang diberikan oleh Gugus Tugas setempat kurang memadai.

Terkait dengan data statistik kesehatan pegawai Kementerian Keuangan, Bapak Rukijo menyampaikan bahwa jumlah kasus Covid 19 di Kementerian Keuangan penurunan atau peningkatannya terkait erat dengan kebijakan pengetatan atau pelonggaran PSBB yang dilakukan pemerintah. Sampai dengan akhir September, sebanyak 65.260 pegawai sudah melakukan rapid-test atau setara dengan 68% pegawai Kementerian Keuangan, 6.223 diantaranya sudah menjalani swab-test. Dari data tersebut, sebanyak 546 pegawai terkonfirmasi positif, 885 pegawai terkategori kontak erat, sementara 160 pegawai terkategori suspect. Selain itu, beliau juga menyampaikan duka cita sedalamnya atas 17 pegawai Kementerian Keuangan yang telah berpulang akibat pandemi ini.

Kesehatan itu Penting

Selain kesehatan fisik, pria yang hobi travelling ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental pegawai dalam masa pandemi yang telah berjalan satu semester ini. Komitmen ini ditunjukan melalui beberapa kebijakan terkait fleksibilitas bekerja dan kebijakan pemberian cuti, serta pelaksanaan Work from Homebase, dimana pegawai diperkenankan bekerja dalam kurun waktu tertentu dari kampung halamannya dengan tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Fleksibilitas ini diberikan terutama bagi pegawai yang terpisah dari keluarga intinya dan sudah lebih dari 3 bulan tidak dapat meninggalkan wilayahnya karena PSBB.

Kementerian Keuangan juga telah menyelenggarakan berbagai acara antara lain dialog dengan Menteri Keuangan dan para pimpinan unit eselon I dalam program Town Hall, dan mengadakan berbagai webinar dengan tema yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian terdapat pula himbauan melakukan olahraga secara rutin seperti Jumat Krida, hingga pelaksanaan senam bersama secara daring, sehingga kesehatan baik fisik maupun mental pegawai tetap terjaga. Lebih lanjut beliau juga menyampaikan bahwa Biro Sumber Daya Manusia juga sedang menyiapkan program-program lain sesuai kebutuhan pegawai.

Kontribusi bersama

Menjelang akhir wawancara, mantan Sekretaris DJPK ini menyampaikan pesan penting bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan juga semua yang terlibat dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 lingkup Kementerian Keuangan. Dalam masa pandemi seperti ini, baik yang WFH maupun WFO haruslah tetap waspada, jangan abai, serta saling peduli mengingatkan sesama agar menjalankan protokol kesehatan. Pandemi ini masih panjang, menahan diri, bersabar, dan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), merupakan upaya kontribusi kita bersama dalam melandaikan kurva.

Khusus untuk segenap Gugus Tugas lingkup Kementerian Keuangan agar tetap semangat melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, meningkatkan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan self-assessment, melaporkan perkembangan kasus Covid-19 di wilayah kerjanya secara tepat waktu, sehingga akan mempermudah proses pengambilan kebijakan baik dalam upaya pencegahan maupun upaya penanganan.

Bagaimana Pemberian Bantuan COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan?

Ingin informasi lebih lanjut?Scan Me

#BersamaKitaBisa

1. Pegawai dan keluarga pegawai (Suami/Istri dan maksimal 3 orang anak) di lingkungan Kementerian Keuangan

Siapa yang dapat menerima bantuan bencana non alam berupa pandemi COVID-19?

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kementerian Keuangan yang bekerja dan ditempatkan pada unsur pimpinan (Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

2.

STEP 1

Pegawai lapor kepada atasan

langsung

STEP 2 STEP 3

Jika belum bisa ditangani Satgas Satker, Koordinasi dengan Satgas

PusatC.q.:Sekretaris DJBC serta

Biro Perencanaan dan Keuangan

Atasan langsung berkoordinasi dengan

Gugus Tugas COVID-19 di daerah atau Unit

Eselon I (Satgas Satker)COVID-19

RAPID TEST

C

T

S

Bagaimana jika pegawai memiliki gejala covid-19 atau melakukan kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19?

Bagaimana penganganan pasien konfirmasi positif covid-19 ?

1. Pemerintah: Kementerian Kesehatan, BNPB, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Kades

2. Sumber lain

OTG, Kontak erat, Probable Gejala Ringan

Konfirmasi Positif Covid-19

Karantina Rumah (Isolasi Diri)

Karantina Fasilitas Khusus/ RS Darurat COVID-19

Karantina/isolasi mandiri di hotel yang terafiliasi rumah sakit

Notes: 1. Isolasi mandiri pegawai dapat juga dibiayai oleh DIPA satker sesuai ketentuan dalam S-308/PB/2020 tentang

Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19.2. Pembiayaan atas keluarga pegawai dan PPPK/PPNPN melekat pada unsur pimpinan sebagaimana diatur dalam

KMK-402/KMK.01/2020.

1. Mandiri2. Pihak lain yang

bisa membantu (filantropi)

Pemerintah:Kementerian Keuangan

1. Kontak erat usia diatas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol.

2. Probable Gejala Sedang.3. Probable ringan tanpa fasilitas karantina

yang tidak memadai.

Probable Gejala Berat.

Karantina Rumah Sakit

STAT

USPE

MBI

AYAA

N

Teks: Asih Nurbaiti Hasan Basri


profil

Besar atau Kecilnya Peran, Itu Semua Sama Pentingnya

TEKS: Eling Sri Wahyuni, Suci Putri Ayu

Ramah dan rendah hati, begitu kesan kami saat mewawancarai Didik Pramusinto, Kepala

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Lembaga National Single Window (LNSW) via video conference online. Disela-sela kesibukan beliau, kami mendapatkan kesempatan mewawancarai sosok punggawa Kinerja dan Risiko LNSW.

Tantangan di Unit Baru

Di usia yang relatif masih muda, 43 tahun, beliau diberi amanah untuk menjadi Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Rumah Tangga LNSW sejak akhir Desember. LNSW merupakan unit organisasi non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Kesan beliau yang belum genap setahun bekerja di LNSW, dengan struktur yang ramping, jumlah pegawai yang

sedikit, dan latar belakang pegawai yang beragam merupakan tantangan tersendiri dalam penyelesaian pekerjaan.

Begitu pula dengan proses bisnisnya yang berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan beliau sebelumnya, karakteristik unit LNSW yang banyak berinteraksi dengan pihak lain bukan hanya K/L namun juga pihak swasta, merupakan hal baru yang menarik dan menantang bagi pria kelahiran Ambarawa ini. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan tim LNSW yang solid.

Pengelolaan Kinerja dan Risiko di LNSW

Core function LNSW adalah integrasi proses bisnis 18 K/L mitra, dimana tiap K/L memiliki kewenangan dan proses bisnis masing-masing yang saling terkait. Proses bisnis LNSW sendiri tidak ada yang terkait, namun demikian LNSW diminta untuk melakukan integrasi proses bisnis sehingga menjadi lebih simple, tidak berulang (redundant), dan tidak duplikasi. Banyak target pekerjaan yang menuntut skill komunikasi dan negosiasi yang berpengaruh pada realisasi kinerja LNSW. Hal ini menjadi perhatian pimpinan di LNSW, sehingga monitoring terkait kinerja dan risiko dilakukan lebih intens. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang biasanya dilakukan triwulanan, di LNSW dilakukan secara bulanan. Selain itu ada juga pemantauan mingguan terhadap progres kinerja dan pelaksanaan mitigasi risiko.

Dengan struktur organisasi maupun jumlah pegawai yang minimalis, fungsi pengelola kinerja dan risiko ditempelkan sebagai pekerjaan tambahan pada pejabat teknis, sehingga pelaksanaannya dirasa masih belum optimal. Tim pengelola kinerja dan risiko sekretariat perlu turun langsung untuk meng-asistensi dan berdiskusi terkait implementasi pengelolaan kinerja dan risiko unit eselon II. Upaya terobosan internal yang dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) para pejabat/pegawai LNSW adalah dengan memandatory-kan IKU terkait hal ini kepada MKO dan SMKO.

Harapan lulusan Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini terhadap pengelolaan kinerja dan risiko ke depan adalah keduanya bisa mendapatkan perhatian yang sama dari pimpinan. Saat ini, fokus pimpinan dalam monitoring kinerja dan risiko dalam DKO lebih banyak ke kinerja, sedangkan risiko masih dianggap anak tiri. Idealnya ada porsi perhatian pimpinan yang sama diantara keduanya. Pengelolaan risiko sendiri bukanlah hal yang mudah, namun memerlukan jam terbang yang tinggi. Oleh karena itu, perlu pula dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat pengelola risiko kita ke depan, tegas beliau.

Menjaga Work Life Balance pada Masa Pandemi

Ritme kerja pegawai LNSW yang dituntut untuk banyak melakukan koordinasi dengan K/L pemilik proses bisnis, sangat terhambat pada awal masa pandemi. Hal ini dikarenakan sebagian K/L mitra masih belum siap mengikuti pola kerja di Kementerian Keuangan. Namun beliau bersyukur, dukungan pimpinan LNSW yang secara aktif mengkomunikasikan hal ini dengan pimpinan K/L mitra menjadikan tim teknis K/L dapat di push untuk mengikuti pola kerja Kementerian Keuangan. Kondisi saat ini walaupun masih PSBB, K/L mitra sudah mulai mengadakan kegiatan dan LNSW sudah mulai mengirimkan pegawai untuk hadir dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Load pekerjaan pada masa pandemi dirasakan Bapak yang memiliki satu orang putri pada jenjang kuliah ini luar biasa banyak, sehingga banyak pegawai termasuk dirinya yang menyelesaikan pekerjaan diluar jam kerja. Untuk menyiasati hal tersebut, memiliki keluarga dan teman-teman yang mendukung menurut beliau penting untuk menjaga harmoninasi diri.

Pria yang memiliki hobby jalan-jalan ini mengatakan dirinya selalu dipenuhi keberuntungan. Beliau merasa menjadi orang yang paling beruntung sehingga sampai pada posisi saat ini dan dapat belajar banyak hal. Selain itu setiap ada keberhasilan, beliau menganggap itu merupakan keberhasilan timnya bukan semata-mata keberhasilan pribadi. Beliau juga bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu siap memberikan masukan, mengingatkan dan juga menjaga “kewarasan”.

Menurut pria yang sering mengisi waktu luangnya dengan bersepeda ini “pekerjaan pada hakikatnya adalah suatu mata rantai besar dimana kita merupakan bagian kecil dari mata rantai besar itu”. Kita perlu memastikan semua peran dalam mata rantai dapat berjalan dengan baik. Jika satu mata rantai rusak dan tidak berjalan maka semua akan terhambat. Kita jangan merasa besar kepala karena kita hanya bagian kecil dari mata rantai, namun jangan juga merasa kecil, karena sejatinya rantai tidak akan berputar jika ada satu bagian kecil yang rusak”. Jalankan saja peran kita masing-masing, karena besar atau kecilnya peran, itu semua sama pentingnya. ‘Jangan merasa superior tapi jangan pula merasa inferior’, tutupnya.

Foto: Dok. Pribadi


potrEt

Lesatan Inovasi di Masa Pandemi

TEKS: Yanuar, Susmianti

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan, terutama bagi mereka yang masih harus bekerja

pada garda terdepan portal masuk Indonesia di tengah pandemi. Itulah salah satu tantangan yang dihadapi pegawai di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta (KPUBC SH) dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu tugas utama KPUBC SH adalah memberikan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang baik yang dikirim melalui cargo maupun yang dibawa oleh penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang saat ini merupakan bandara yang menerima supply terbesar untuk barang-barang keperluan penanganan Covid-19. Agar pelayanan kantor tetap berjalan dengan optimal, KPUBC SH tetap bekerja secara professional dan menyesuaikan cara bekerja dengan tetap mematuhi tatanan adaptasi kebiasaan baru, seperti yang disampaikan Finari Manan, Kepala KPUBC SH, kepada tim buletin melalui wawancara daring.

KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta

Sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, KPUBC SH mendapatkan mandat untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan ekspor impor, terutama impor komoditas alat kesehatan, yang diantaranya meliputi; alat-alat kesehataan, obat-obatan, barang hibah, serta alat penelitian untuk penanggulangan Covid-19. Kemudahan yang diberikan meliputi percepatan pengeluaran barang dari gudang serta percepatan penerbitan pembebasan bea masuk dan pajak atas impor barang tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) yang diterbitkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.04/2019 dan PMK 34/PMK.04/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 83/PMK.04/2020. Selain itu terdapat skema pembebasan BM sesuai PMK Nomor 70/PMK.04/2012 yang penerbitan SKMK nya oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC.

Dari 40 kantor pelayanan bea cukai yang melayani kegiatan ekspor impor alat kesehatan, KPUBC SH merupakan kantor tujuan yang paling banyak menerima permohonan pembebasan bea masuk dan pajak atas impor alat kesehatan dengan nilai devisa impor mencapai USD 379,9 juta (ftzinhousepiloting.customs.go.id). Di samping itu, sampai dengan 16 September 2020, KPUBC SH telah memproses lebih dari 6.000 permohonan pembebasan bea masuk dan pajak. Untuk meningkatkan layanannya, KPUBC SH melakukan berbagai inovasi dan terobosan, diantaranya:

Dalam memberikan layanan, pembagian tugas dilakukan secara tepat dan hati-hati, misalnya dengan shift operation untuk layanan yang dilakukan 24 jam, yaitu di terminal kedatangan internasional dan layanan Rush Handling (RH). Pelaksanaan tugas dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yakni pengecekan suhu tubuh tiap hari bagi petugas, penggunaan APD bagi petugas pemeriksa barang kargo dan terminal, masker, hand sanitizer, maupun face shield.

Dalam implementasi inovasi-inovasi tidaklah mudah, masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi KPUBC SH. Di antaranya adalah, masih banyak importir dan pengguna jasa yang belum memahami prosedur dan kewajiban administrasi terkait importasi barang dan sebagian besar pengimpor hanya menyampaikan dokumen yang minim dan belum lengkap. Untuk mengatasi masalah tersebut, KPUBC SH kembali membuat inovasi dengan membentuk Liasion Officer (LO) Team. Team ini bertugas memberikan layanan asistensi dan bimbingan impor seluruh pengguna jasa yang melakukan impor. Team ini tidak hanya pasif menunggu dihubungi pengguna jasa, namun juga aktif menjemput bola dengan menghubungi pengguna jasa yang telah mendaftarkan impor dalam aplikasi.

Hal lain yang menjadi kendala adalah jam layanan dari gudang di area kargo Bandara Soekarno Hatta. KPUBC SH merupakan bagian dari ekosistem logistik yang termasuk di dalamnya adalah entitas gudang (TPS). Dalam masa pandemi ini, untuk percepatan customs clearance, KPU BC Soetta menyediakan layanan 24/7 termasuk pada akhir pekan dan libur nasional. Namun, layanan ini belum selaras dengan beberapa gudang non RH, sehingga barang tidak dapat dikeluarkan

jika gudang tutup walaupun telah mendapatkan SPPB dari KPUBC SH. Kondisi ini dapat menimbulkan delay bagi pengeluaran barang Covid-19. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU BC aktif berkoordinasi dengan pihak kargo dan pengguna jasa untuk memastikan agar pengeluaran barang tidak terkendala.

Pelayanan kemudahan dengan skema fasilitas tentunya tidak menjadikan KPUBC SH lupa akan tugas pengawasan. KPUBC SH menyusun strategi pengawasan kemudahan impor, yaitu:

Agar layanan yang diberikan tidak menimbulkan potensi permasalahan di kemudian hari, KPUBC SH tetap menjalankan pelayanan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dalam aturan perundang-undangan dengan prinsip kehati-hatian (prudent) yakni memastikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan customs clearance. Selain itu, kerja sama dan koordinasi yang intensif antar semua pihak masih dapat ditingkatkan untuk Bea Cukai yang lebih baik.

Foto: Dok. DJBC


Di tengah pandemi COVID-19 petugas KP Bea Cukai Pantoloan, Sulawesi Tengah tetap bertugas melakukan pengawasan Bersama BNPB terhadap arus barang masuk ke daerah pabean.

Foto: Dok. DJBC

Apapun Kondisinya, Pelayanan tetap #1

Petugas garda terdepan KPP Pratama Pati berpakaian rapi serta melengkapi diri dengan masker sesuai protokol kesehatan. Foto: Dok. Humas DJP

Petugas garda terdepan KPKNL Pekalongan melengkapi diri dengan masker sesuai protokol kesehatan. Foto: Dok. Humas DJKN

kata mErEka snapshot

Antrean online yang diterapkan KPP Pratama Badung Utara, Bali untuk mengurangi kerumunan

dan mempersingkat waktu tunggu pelayanan. Foto: pajak.go.id

Layout area pelayanan KPPN Tanjung Redeb, Kalimantan Utara yang telah menerapkan physical distancing. Foto: Media Center DJPb

Di balik layar pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh BPPK. Foto: Dok. BPPK

Survivor Covid-19

Tim redaksi buletin kinerja berkesempatan mewawancarai beberapa survivor Covid-19 di lingkungan Kementerian Keuangan. Mereka yang bersedia untuk berbagi pengalaman hidup berdampingan dengan Covid-19 adalah Iska Wahyu Sulistyawan (Iwan – Setjen),

Lanyca Putia Erda Nursagita (Lanyca – DJA), Dedhi Suharto (Dedhi – Itjen), dan Umar Hadi Prayitno (Umar – DJP). Berikut petikan wawancara kami dengan para narasumber.

Terinfeksi covid-19 bukanlah aib, jadi hentikanlah stigma negatif kepada penderitanya. Saya penderita covid-19 dengan gejala awal flu ringan, pusing, badan lemas dan demam tinggi 38,9°C. Saya diisolasi selama 6 hari, dan saya mengisi hari-hari itu dengan beribadah, menenangkan

pikiran dan istirahat yang cukup. Karena penyakit ini sangat menguras mental dan fisik saya. Dukungan moral dari sesama penderita, keluarga dan teman merupakan salah satu obat bagi mental saya. Terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang sudah berada di garis depan penanganan covid-19, dan bagi rekan-rekan saya sarankan untuk ikut tes bila memungkinkan. Demi kebaikan bersama.

Covid is not a joke, saya telah kehilangan rekan sejawat karena penyakit ini. Saya penderita covid-19 dengan gejala berat, demam, flu, diare, dan penurunan saturasi oksigen. Bahkan saat karantina laju pengentalan darah saya sempat naik. Selama 18 hari saya dikarantina di RS di daerah

Surabaya. Dan saya termasuk yang mengalami post-covid syndrome, badan mudah sekali lelah dan nafas terasa pendek. Waspada boleh dan wajib, takut atau panik, jangan. Saling menjaga dan mengingatkan itu penting, karena semua orang dapat terkena penyakit ini.

Saya penderita covid-19 dengan gejala awal yang bisa dikatakan sedang. Saya hanya mengalami pilek dan sedikit sesak nafas. Karantina saya dilakukan di salah satu hotel yang dialihfungsikan untuk karantina pasien covid-19. Saat karantina gejala saya sedikit memberat, mulai muncul

anosmia, batuk, sakit tenggorokan dan demam hingga hari ke enam. Karantina saya jalani selama 13 hari, dan selama itu saya melakukan kegiatan apa saja yang bisa membuat saya tenang dan lupa sejenak akan penyakit saya. Setelah sembuh pun, gejala cepat mudah Lelah masih saya alami. Alhamdulillah, dukungan moril dari rekan-rekan kerja dan keluarga membuat saya kuat menjalani cobaan ini.

Saya termasuk salah seorang penderita covid-19 dengan gejala berat seperti hipoksia, demam tinggi 38°C, serta badan lemas, bahkan hasil rontgen saya menunjukan paru-paru yang berkabut. Saya diisolasi selama 10 hari di RSPG Cisarua dan 14 hari tambahan isolasi mandiri di

rumah. Selama karantina saya gunakan waktu untuk menjalani hobby saya, yaitu menulis. Dan menuangkan apa yang saya rasakan dalam tulisan tersebut (tulisan beliau dimuat dalam https://birokratmenulis.org/pelajaran-dari-sang-penyintas-badai-covid-19-berat/ -red). Strategi terpenting dalam masa pandemi ini menurut saya adalah patuhi protokol kesehatan 3M, dan tingkatkan imun tubuh. Dan saya percaya, bahagia itu adalah salah satu cara meningkatkan imun tubuh

Iska Wahyu S Umar Hadi Prayitno

Dedhi suhartoLanyca Putri


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan kepada

ASN untuk memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian kompetensi ASN adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk mengetahui apakah seorang ASN sudah memenuhi syarat kompetensi di jabatannya. Penilaian kompetensi juga bertujuan untuk pemetaan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi dan promosi pegawai, serta untuk seleksi menempati jabatan tertentu.

Dalam penilaian tersebut, khususnya untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, digunakan metode Assessment Center (AC). Metode ini memiliki validitas paling tinggi dalam mengukur kedua kompetensi tersebut karena menggunakan multi-tools dan multi-raters. Di Kementerian Keuangan, metode inilah digunakan untuk mengukur kompetensi pejabat struktural dan pejabat fungsional yang setara, maupun para talent pelaksana senior yang akan menduduki jabatan eselon IV.

Pelaksanaan AC secara fisik di Kementerian Keuangan memerlukan anggaran, waktu, sumber daya manusia, dan resource lainnya yang cukup besar karena jumlah SDM yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Pandemi Covid-19 yang menghambat mobilitas pegawai justru menjadi akselerator bagi pelaksanaan AC dengan media daring (online).

Metode AC dengan media daring atau disebut juga dengan Online Assessment Center (AC Online) ditetapkan melalui KMK No. 391/

KMK.01/2020. Tujuannya adalah untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah ini juga ditempuh untuk mendukung pencapaian IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan” tahun 2020.

AC online digunakan untuk Assessment Center Reguler dan Assessment Center Khusus yang telah didefinisikan dalam PMK No. 219/PMK.01/2017. Assessment Center Reguler dilaksanakan untuk pemetaan Profil Kompetensi Pegawai yang diperuntukkan bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. Contohnya: Assessment Center Pejabat Administrator oleh Biro SDM, dan Assessment Center Pejabat Pengawas oleh masing-masing pengelola Assessment Center Unit Eselon I. Sedangkan Assessment Center Khusus dilaksanakan untuk pengisian jabatan tertentu melalui seleksi dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Tim Seleksi. Contohnya, Assessment Center seleksi terbuka untuk jabatan Staf Ahli atau seleksi terbuka untuk jabatan Eselon I sesuai dengan arahan pimpinan.

Perbedaan AC Konvensional dan AC Online

serta (4) perlunya penyiapan SDM pengelola AC agar siap melaksanakan AC secara online.

Metode dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan AC Online diatur dalam PMK No. 219/PMK.01/2017. Metode merupakan cara atau teknik yang dilakukan untuk menggali dan mengukur kompetensi dalam pelaksanaan AC, yang terdiri atas metode inventori (inventory), metode simulasi, metode penugasan (assignment), dan metode wawancara. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur kompetensi sesuai metode yang digunakan, yang terdiri atas inventori kepribadian (personality/trait & inventory tools), rekam jejak (personnel track record & references), penugasan telaah berkas-berkas (in basket exercise), diskusi kelompok tanpa pimpinan (leaderless group discussion), bermain peran manajemen (management role play), analisa kasus (case analysis), presentasi (presentation), dan penilaian mandiri (self assessment).

Pada saat intake Assessor dan Assessee akan bertemu dalam suatu ruang virtual. Dalam pelaksanaannya, terdapat perangkat yang harus disediakan untuk mengawasi seluruh kegiatan Assessee yaitu dengan menggunakan kamera pengawas yang tersambung pada ruang virtual khusus pengawas. Dalam pengerjaan tugas-tugas secara online, Assessee menggunakan remote desktop yang tersambung dengan server Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) dan harus terkoneksi dengan jaringan intranet Kementerian Keuangan, sehingga soal dan hasil kerja Assessee yang tersimpan dapat dipastikan keamanannya. Selain itu, Assessee diminta juga

Konvensional Online

Memerlukan anggaran yang tinggi Efisiensi anggaran

Pertemuan fisik/tatap muka antara assesse dan assessor

Dilakukan secara daring/virtual

Kertas kerja masih hardcopy Paperless dan penyimpanan secara digital

Ujian dilaksanakan di Jakarta Dilaksanakan di domisili kantor

Penerapan AC online memiliki berbagai keunggulan terutama dari segi efisiensi sumber daya. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: (1) diperlukan keterlibatan pihak pengelola IT untuk menjamin kelancaran proses AC Online, termasuk pembangunan aplikasi dan penyediaan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana, (2) belum adanya aturan nasional terkait AC Online, (3) digital literasi pegawai dan assessor bervariasi,

Assessment Center Konvensional

Penyediaan lembar penugasan assessee menggunakan kertas

Online Assessment CenterAssessee mengerjakan penugasan secara online (lembar penugasan digital) dan tidak berkumpul pada kantor masing-masing serta diawasi menggunakan kamera pengawas melalui laptop lainnya

diawal pelaksanaan untuk mengisi Persetujuan Integritas Assessee pada Kemenkeu Forms melalui tautan https://forms.kemenkeu.go.id.

Tantangan implementasi AC Online adalah pada digital literasi Assessee dan Assessor yang bervariasi, sehingga berakibat pada proses intake yang dapat lebih lama karena kurang familiar dalam penggunaan sistem yang digunakan. Selain itu, belum adanya aplikasi AC yang memadai, serta kesiapan infrastruktur (hardware dan jaringan) dan sarana prasarana pada setiap unit yang bervariasi dapat mengakibatkan proses intake menjadi lebih lama karena terjadi gangguan/kendala teknis.

Bagi setiap pegawai. mengikuti AC adalah suatu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Agar seorang assessee bisa melaksanakan AC Online secara optimal, perlu disiapkan kondisi fisik yang sehat dengan menjaga asupan makanan sehat dan tidur yang cukup. Proses intake berlangsung cukup lama, dari pagi hingga sore/malam hari, dan membutuhkan konsentrasi/fokus dalam pengerjaan tugas-tugasnya.

Untuk masa mendatang, AC Online diharapkan dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan data dan informasi yang cepat. Adanya suatu sistem atau aplikasi Online AC yang lebih baik tentu akan menunjang proses penilaian kompetensi dan pengintegrasian data hasil Assessment Center di lingkungan Kementerian Keuangan secara lebih efektif dan efisien.

Assessee berkumpul dalam ruang kelas besar sebelum pembagian kelompok.

Pengawas mengawasi seluruh kegiatan assessee melalui kamera pengawas yang terhubung dengan ruang virtual pengawas.

ragam kinErja

Penilaian Kompetensi di Masa Pandemi

TEKS: Biro Sumber Daya Manusia


klinik kinErja

Pandemi COVID-19 telah merubah bagaimana kita bekerja dan berinteraksi. Kebijakan Flexible Working Space (FWS)

berupa Work From Home (WFH) dipilih oleh Kemenkeu untuk tetap berkinerja serta menekan potensi penyebaran COVID-19 dengan mengurangi intensitas interaksi fisik para pegawai di kantor.

Pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan juga terdampak oleh pandemic COVID-19. Target kinerja yang telah ditetapkan, rencana aksi yang telah disusun serta munculnya risiko-risiko baru dalam bekerja menyebabkan perlunya penyesuaian atas sasaran kinerja pada tahun berjalan. Untuk mendukung pelaksanaan hal tersebut serta mendukung penerapan physical distancing maka aplikasi pengelolaan kinerja Kemenkeu yaitu e-perfomance diintegrasikan dengan digital signature (DS) dalam proses bisnisnya.

Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan KMK Nomor 405/KMK.01/2020 tentang Perubahan atas KMK Nomor 940/KMK.01/2019 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 9 September. Dalam KMK tersebut disebutkan bahwa salah satu dokumen kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditandatangani secara elektronik yaitu Kontrak Kinerja (KK) yang meliputi perjanjian kinerja (pemilik peta strategis), rincian target capaian kinerja dan sasaran kinerja pegawai.

Implementasi Digital Signature (DS) dalam aplikasi e-performance

Sebagai sebuah exit strategy dalam business continuity plan pengelolaan kinerja Kemenkeu dalam menghadapi pandemi, masih terdapat beberapa kebijakan yang belum dipahami oleh seluruh pengelola kinerja maupun pegawai di Kemenkeu. Beberapa hal yang masih sering menjadi pertanyaan antara lain:

Digital Signature Pada Aplikasi E-performance

TEKS: Mei Chrissye Darliyanti, Najmudin

Apakah setiap pegawai Kemenkeu wajib menggunakan DS pada KK nya?

Sesuai dengan KMK Nomor 405/KMK.01/2020, penetapan KK menggunakan DS dalam aplikasi e-performance dapat dilakukan. Namun demikian, mengingat belum seluruh pegawai Kemenkeu memiliki sertifikat DS maka penetapan KK secara manual tetap dapat dilakukan, sedangkan dalam aplikasi penetapan dilakukan tanpa melalui DS, cukup dengan persetujuan jempol.

Untuk pegawai tersebut diharapkan dapat segera melakukan registrasi DS untuk mendukung implementasi secara penuh di tahun 2021. Pendaftaran Digital Signature dapat dilakukan melalui akun HRIS masing-masing (https://hris.e-prime.kemenkeu.go.id/).

Bagaimana perbedaan pegawai yang memiliki dan tidak memiliki DS dalam e-performance?

Pegawai yang memiliki dan tidak memiliki DS telah dilakukan pembedaan dalam sistem terkait dengan mekanisme penetapan KK.

Untuk pegawai dan atasannya telah memiliki sertifikat DS, maka penetapan KK pegawai menggunakan DS;

Untuk pegawai yang tidak memiliki sertifikat DS akan menggunakan persetujuan jempol untuk penetapan KK pegawai. Seluruh proses penetapan, perubahan atau pembatalan sebagaimana probis sebelumnya sesuai dengan status persetujuan jempol;

Jika KK pegawai/bawahan telah disetujui melalui tombol OK (jempol) dalam aplikasi dan kemudian memiliki setifikat DS, apakah perlu dilakukan penetapan DS lagi?

Pegawai yang telah memiliki DS namun KK sudah disetujui menggunakan jempol sebelum implementasi DS, pegawai tidak perlu menetapkan lagi menggunakan DS;

Untuk pegawai di atas namun perlu perbaikan/edit KK, pegawai harus menetapkan KK terlebih dahulu menggunakan DS dan kemudian atasan menolak penetapan KK sehingga pegawai dapat melakukan perbaikan;

Pegawai yang telah memiliki DS namun belum ditetapkan menggunakan jempol/DS, maka pegawai dan atasan harus melakukan penetapan menggunakan DS agar nantinya dapat melakukan cetak SKP dan DP3 (Full DS).

Bagaimana melakukan perubahan KK yang sudah ditetapkan dengan DS oleh pegawai dan atasan?

Terkait dengan perubahan KK yang telah ditetapkan dengan DS dapat dikembalikan/dibatalkan penetapannya oleh MMKO/SMKO melalui menu review KK dan K3 dan harus dilakukan penetapan ulang menggunakan DS. Apabila perubahan tidak signifikan, perubahan dapat dibantu dilakukan oleh MMKO/SMKO.

Bagaimanakah penetapan KK awal pegawai yang memiliki DS dan telah mutasi?

Untuk pegawai yang telah mutasi namun KK awal belum ditetapkan atau melakukan pembatalan KK karena perlu melakukan perubahan KK, maka KK pegawai harus ditetapkan oleh atasan lama atau atasan barunya jika dimungkinkan. Apabila KK awal ditetapkan oleh atasan baru, maka KK yang menjadi acuan adalah KK fisik yang telah ditandatangani dengan atasan lama pada awal tahun.

Bagaimanakah mekanisme penetapan KK menggunakan DS?

Penetapan KK menggunakan DS dibedakan menjadi dua, yaitu untuk KK Peta dan KK Non Peta.

KK Peta setelah melakukan input KK dan manual IKU sebagaimana sebelumnya, akan ditambah dengan mekanisme download format KK dari aplikasi. Format yang telah di-download kemudian dilengkapi/disesuaikan pada bagian-bagian berwarna merah. Hasil perbaikan tersebut kemudian di-upload kembali ke dalam aplikasi e-performance. Setelah proses upload sukses, KK dapat ditetapkan.

KK Non Peta setelah melakukan input KK dan manual IKU, dapat langsung ditetapkan melalui menu Preview Kontrak Kinerja.

Proses adendum KK untuk pegawai yang memiliki DS?

Proses adendum KK menggunakan DS dapat dilakukan apabila KK awal sudah ditetapkan menggunakan DS. Dalam proses adendum KK, pemilik KK melakukan upload lembar adendum. Setelah upload berhasil, KK adendum kemudian ditetapkan.

Untuk penyesuaian isi dari KK, pegawai perlu berkoordinasi kepada pengelola kinerja untuk melakukan perubahan yang perlu dilakukan pada KK awal. Jika adendum terkait dengan penambahan/penghapusan/penggantian IKU, maka pegawai perlu menginput KK adendum sehingga pegawai memiliki 2 KK dalam aplikasi. KK adendum tersebut kemudian ditetapkan menggunakan DS.

Gagal menetapkan KK dengan password yang sama dengan password DS pada aplikasi Nadine?

Untuk kendala tersebut, pegawai hendaknya melakukan reset password DS terlebih dahulu melalui akun HRIS masing-masing. Setelah proses reset selesai, DS pada aplikasi e-performance dapat digunakan.

Dalam implementasi DS pada aplikasi e-performance apabila masih terdapat kendala dapat menghubungi contact center pengelola kinerja pusat melalui email :

[email protected]

scan & dapatkan souvEnir mEnarik

Documents

mengawal perubahan Untukmu Negeriku · 2020. 10. 26. · antusias, berkomitmen, berpegang pada visi dan misi organisasi, serta menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi dan