“MENDORONG KONVERGENSI PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK

“MENDORONG KONVERGENSI PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK KERDIL

(STUNTING) DI WILAYAH PRIORITAS”

TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTING) - TP2AKSEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15 Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340 Telepon +62 21 391 2812Faksimili +62 21 391 2511E-mail [email protected]

TP2AKTIM PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTING)SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

MENDORONG KONVERGENSI PROGRAM PERCEPATANPENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTING) DI WILAYAH PRIORITAS

@ Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting), SetwapresAnda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Tautan materi acara Rapat Koordinasi Teknis ke-3 (1-4 Oktober 2019) http://bit.ly/paparanrakortek

Untuk meminta salinan publikasi ini, atau keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silahkan hubungi TP2AK - Unit Pengelolaan Pengetahuan & Komunikasi (KM & Com)

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING, OKTOBER 2019

3

RAPAT KOORDINASI TEKNISPERCEPATAN PENCEGAHAN

STUNTINGJAKARTA, 1 - 4 OKTOBER 2019


4


5

I. Latar Belakang II. Acara dalam Angka

III. “Sampai Dimana Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Stunting?”

IV. Pendanaan Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota pada Aksi Cegah Stunting

V. Konvergensi Stunting dari Sudut Pandang Kementerian

VI. Praktik Baik “Inisiasi dan Inovasi dari Multi Sektor dalam Percepatan Pencegahan Stunting”

a. Kemitraan Pemerintah

VII. Lampiran

Daftar Isi

7910

14

19

23262931

353940

b. Kemitraan Swasta

c. Pengelolaan Data Inovatif

1. Wilayah Prioritas

2. Percepatan Pencegahan Stunting

3. Rakortek dalam Media


6


7

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, 30,8% atau sekitar 8 juta balita

Indonesia mengalami stunting. Sebanyak 228 kabupaten/kota mempunyai

prevalensi stunting di atas 40 % (tergolong sangat tinggi). 190 kabupaten/

kota mempunyai prevalensi stunting antara 30-40 % (tergolong tinggi). Hanya

8 kabupaten/kota (1,6%) yang mempunyai prevalensi stunting di bawah 20%,

(tergolong sedang dan rendah).

Berbagai program terkait pencegahan stunting telah diselenggarakan, namun

belum efektif dan belum terjadi dalam skala yang memadai. Kajian Bank Dunia

dan Kementerian Kesehatan menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil dan

anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tidak memiliki akses memadai terhadap

layanan dasar, sementara tumbuh kembang anak sangat tergantung pada akses

terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama selama 1.000 HPK (Hari

Pertama Kehidupan).

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mencapai target penurunan angka

stunting pada baduta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 sebesar 28% pada akhir tahun 2019. Diantaranya dengan

mendorong peran dan keterlibatan pemerintah daerah khususnya melalui

program-program inisiatif daerah. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan

Stunting (Stranas Stunting) telah menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas tahun

2018. Pada tahun 2019 ditambah menjadi 160 kabupaten/kota prioritas. Hingga

tahun 2024 akan memperluas cakupan hingga ke seluruh kabupaten/kota di

Indonesia.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan instrumen Program untuk Hasil atau

Program-for-Results (PforR) Bank Dunia. Skema PforR Investing in Nutrition

and Early Years (INEY) ini berlangsung selama tahun 2018-2021 yang bertujuan

mendorong konvergensi program pencegahan stunting di semua tingkatan.

Pelaksanaan PforR INEY akan didukung oleh komponen Investment Project

Financing (IPF) yang dibiayai oleh hibah multi-donor Global Financing Facility

(GFF). Komponen IPF akan digunakan untuk mendukung investasi yang

bersifat katalitik untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat

sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi jangka

panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan.

Latar Belakang


8

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan

Pembanguan Manusia, bertugas memastikan sinkronisasi program-program

percepatan pencegahan stunting di tingkat nasional, lokal, dan masyarakat.

Setwapres bekerja sama dengan 23 Kementerian/Lembaga untuk mendorong

seluruh perencanaan, implementasi, termasuk pemantauan dan evaluasi pada

semua program yang mendukung Stranas Stunting.

Sesuai tugas dan tanggungjawabnya, Setwapres menyelenggarakan Rapat

Koordinasi Teknis (Rakortek) Ke-3 pada tanggal 1 – 4 Oktober 2019 di Jakarta.

Setwapres mengundang Kepala Daerah dan pimpinan OPD terkait dari

105 kabupaten/kota prioritas. Pertemuan nasional ini bertujuan membekali

pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pencegahan stunting di

daerahnya masing-masing melalui informasi tentang kebijakan, praktik baik,

serta cara melakukan pemetaan program/dana yang relevan dalam rangka

percepatan pencegahan stunting. Rapat koordinasi ini juga menjadi sarana

untuk meningkatkan koordinasi dan implementasi kebijakan, serta mempertajam

pelaksanaan percepatan pencegahan (stunting) di wilayah prioritas.

Gambar 1. Asisten Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Abdul Muis, menyampaikan laporan penyelenggaraan acara.


9

Acara dalam Angka

33 Provinsi

25 Narasumber

56 Bupati

56 Komitmen yang ditanda-tangani Kepala Daerah

60 Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Provinsi

420 Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Kabupaten

700 Peserta


10

“Sampai Dimana Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Stunting?”

Gambar 3. Bambang Widianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Setwapres RI/Sekretaris Eksekutif TNP2K membuka acara Rapat

Angka prevalensi stunting sudah mengalami penurunan di beberapa daerah,

namun masih ada yang memiliki prevalensi tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur

(51,7%). Diperlukan kerja sama untuk menurunkan angka stunting. Problem

stunting tidak dapat ditangani oleh sendiri-sendiri. Harus ada komitmen dari

pimpinan tertinggi, mulai dari presiden dan wapres yang memimpin langsung

penanganan stunting, dan gubernur serta bupati/walikota harus memimpin di

tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai desa.

Saat ini dinilai program stunting cukup banyak dalam segi jumlah dan dana,

namun kurang terintegrasi atau konvergen. “Jangan sampai di sebuah desa ada

obat cacing namun desa tersebut tidak punya sanitasi, artinya kurang konvergen.

Kita punya dana, sekitar Rp 40 -50 trilyun, SDM juga ada. Kenapa sama dengan

negara-negara Afrika? Berarti ada yang kurang,” kata Bapak Bambang Widianto,

Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris

Eksekutif TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden.


11

Bapak Bambang Widianto mengingatkan kembali bila di akhir acara para peserta

mahir memetakan kegiatan yang terkait pencegahan stunting, dicontohkan

pemetaan 5 desa yang telah dilakukan kabupaten Buleleng. Di akhir pelatihan

pemetaan, peserta diharapkan bisa menyusun seperti Buku Pemetaan 5 Desa

di Kabupaten Buleleng. “Jika untuk tahun depan peserta dapat memetakan

kegiatan-kegiatan tersebut, maka stunting diharapkan bisa turun dengan cepat,”

kata Bambang. Perlu digarisbawahi bila pemetaan dilakukan untuk memastikan

ketersediaan program, kegiatan dan anggaran serta cakupan intervensi gizi

spesifik dan sensitif. Kegiatan pemetaan ini menjadi bagian dari Aksi 1 Analisis

Situasi yang merupakan salah satu tahapan dari 8 Aksi Konvergensi intervensi

penurunan stunting.

Gambar 4. Buku Pemetaan Kabupaten Buleleng.

Rapat Koordinasi TeknisPembukaan secara resmi dilakukan oleh Bapak Agus Suprapto, Deputi Bidang

Koordinasi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan (Komenko PMK) setelah lebih dulu diawali laporan ketua panitia

acara yang disampaikan Bapak Abdul Muis (Asisten Deputi Perlindungan Sosial

dan Penanggulangan, Setwapres RI). Acara malam pembukaan dihadiri oleh

kurang lebih 500 peserta.


12

Secara keseluruhan, acara terbagi atas 7 sesi. Sesi ke 1 sampai ke 3 (Hari ke-

2) bertema memastikan konvergensi dalam upaya pencegahan stunting,

mendorong konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, serta praktik baik

mendorong konvergensi di provinsi dan kabupaten. Sementara Sesi ke 4

menyajikan pengantar analisa pemetaan. Para narasumber berasal dari Bappenas,

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), juga Wakil Gubernur Jawa Timur dan

Bupati Bangka.

Acara hari ke 2, diakhiri dengan 4 kelas paralel (sesi 5) yang menyajikan praktik

baik seperti Kampanye Perubahan Perilaku (Kemenkes, Kominfo dan GAIN

Internasional), intervensi sensitif stunting: Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (Plan

International, Kemendikbud dan Bank Dunia), Kemitraan pemerintah dan swasta

(Danone, Bappeda Kab. Kapuas Hulu, Bappeda Kab. Pandeglang), Pembangunan

Satu Data (Bappeda Kab. Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo,

Kasubdit Kewaspadaan Gizi, Kementerian Kesehatan).

Gambar 5. Peserta dan para bupati dari Provinsi Papua dan Papua Barat

“Bayangkan sepertiga dari anak balita Indonesia mengalami stunting, agak mencemaskan karena dua dekade setelahnya dia tidak akan bisa kerja secara produktif sehingga level kompetitif sebagai bangsa akan turun”Bambang Widianto, Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI/Sekretaris Eksekutif TNP2K.


13

Gambar 6. Kelas pemetaan

Pada hari ke 3 dilaksanakan pelatihan pemetaan dan perencanaan program

terkait pencegahan stunting hingga tingkat desa. Pelatihan ini berlangsung

dari pukul 08.30 sampai 17.30. Di saat yang bersamaan, diselenggarakan kelas

provinsi yang membahas pendalaman peran provinsi mendukung pelaksanaan

aksi konvergensi kabupaten/kota dalam perecepatan pencegahan stunting.

Kelas provinsi difasilitasi oleh Sekretariat Wakil Presiden dan Kementerian Dalam

Negeri, didukung oleh tim Bank Dunia.

Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) “Mendorong Konvergensi Program

Percepatan Pencegahan Stunting”, ditutup dengan penandatanganan komitmen

perecepatan pencegahan stunting oleh para bupati/walikota. Penandatangan

komitmen ini merupakan bukti keseriusan pemerintah kabupaten/kota untuk

menurunkan angka prevelensi stunting di wilayah masing-masing. Terdapat 56

pimpinan daerah yang hadir menandakan komitmennya di acara ini, disaksikan

oleh Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres,

serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Kemendagri. Perjalanan

masih panjang dan penuh tantangan, namun masalah stunting harus segera

dituntaskan. Seperti pantun yang disampaikan Bapak Agus Suprapto pada saat

pembukaan Rakornis, “Memandang bulan dipinggir kali, udang ikan menari-nari,

akan datang program konvergensi, stunting hilang demi harga diri”.


14

Pendanaan Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota pada Aksi Cegah StuntingMasalah pembiayaan Program Percepatan Pencegahan Stunting bukan persoalan

yang mudah untuk dipetakan pengalokasiannya. Meski pemerintah telah

membuat skema pengaliran dana program pencegahan stunting, namun masih

banyak tantangan yang dihadapi kabuputen/kota bahkan desa dalam mengatur

pengelolaan anggaran untuk semua kegiatan.

Dalam Stranas Stunting 2018-2024 dinyatakan bahwa sumber pembiayaan

untuk percepatan pencegahan stunting didasarkan pada skema pembiayaan

pemerintah yang sudah ada, yakni Dana Desa (APBDesa), APBD Kabupaten/Kota,

Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi, anggaran Kementerian /Lembaga

(APBN), maupun pendapatan lainnya yang sah.

Gambar 7. Illustrasi skema sumber pembiayaan

Adalah lumrah bila besaran anggaran adalah tantangan utama, namun

bagaimana memastikan anggaran tersebut efisien, tepat sasaran dan tidak terjadi

tumpang tindih satu sama lain adalah satu pertanyaan yang perlu dijawab untuk

mengatasi kebutuhan saat ini. Bapak Pungkas Badjuri Ali, Direktur Kesehatan


15

dan Gizi Masyarakat (Bappenas), Bapak Putut Hari S, Direktur Dana Perimbangan

(Kementerian Keuangan), Bapak Edward Sigalingging, Direktur Sinkronisasi Urusan

Pembangunan Daerah/SUPD III (Kementerian Dalam Negeri) dan Bapak Bito

Wikantosa, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT)) adalah para pengulas topik ini.

Gambar 8. Antusias peserta sesi Pendanaan Aksi Konvergensi kabupaten/kota pada Aksi cegah Stunting

Seperti halnya pernyataan Bapak Bambang Widianto bahwa anggaran sudah

cukup tinggi (Rp 40 – 50 triliun) untuk kegiatan-kegiatan terkait stunting di

pemerintah, namun tidak dibarengi dengan konvergensi untuk memastikan

anggaran yang dialokasikan dan program yang dilaksanakan menjadi efektif.

Kenapa perlu konvergensi? Secara programatik, Bapak Pungkas Badjuri Ali

menggambarkan kondisi saat ini, “Sasaran utama dalam program percepatan

pencegahan stunting adalah 1.000 HPK dalam rumah tangga. Sementara Program

Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyasar

kelompok miskin, yang belum tentu merupakan keluarga 1000 HPK, seharusnya

menyasar juga sasaran tersebut. Oleh karena itu dari mulai kabupaten, program

harus di lokus stunting, kegiatan sanitasi juga harus mencakup lokus, di desa juga

sasaran mencakup 1.000 HPK. Inilah peran kabupaten/kota untuk memastikan


16

bagaimana 1.000 HPK mendapatkan intervensi-intervensi tersebut.” Bagaimana

memastikan hal tersebut? Perencanaan, pemberdayaan masyarakat dan

pemantauan yang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah

proses untuk memastikan semuanya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari sisi sumber dan alur pendanaan

kegiatan pencegahan stunting,

pemerintah telah mendesain beberapa

jenis aliran pendanaan yang bisa

dimanfaatkan secara langsung,

namun sumber pendanaan tidak

terbatas pada itu saja. Karena ranah

program stunting adalah daerah,

maka sumber pendanaan utama

adalah APBD. Untuk memberi

dorongan lebih besar, pemerintah

pusat mengalokasikan pendanaan

yang spesifik yaitu DAK (Dana

Alokasi Khusus) Non Fisik khusus

untuk lokasi prioritas 260 daerah dan

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) khusus untuk penanganan

program stunting.

Bapak Ivan Rangkuti (Kasubdit Pengembangan Akses Informasi Masyarakat,

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT)

memaparkan tentang Dana Desa dalam konvergensi program stunting. Telah

dibahas bahwa pendanaan adalah masalah krusial. Pendanaan tidak saja terkait

besarnya anggaran dan alur transfer pendanaan, tetapi juga terkait dengan

integrasi sumber pendanaan program stunting.

Dana Desa adalah salah satu komponen utama dalam percepatan pencegahan

stunting. Dana Desa, berada di bawah koordinasi Kementerian Desa PDTT. Dana

Desa diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting

Terintegrasi. Tahun 2015-2019 sekitar Rp 257 triliun Dana Desa telah dikucurkan

untuk menjadikan desa dapat membangun secara mandiri. Sementara Permendes

Gambar 9. Illustrasi penimbangan balita


17

No.11/ 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pasal 6 menyatakan

bila Dana Desa tidak hanya untuk pembangunan fisik saja. APBDes juga dapat

digunakan untuk kegiatan pencegahan stunting. Laporan terkait kegiatan

stunting akan menjadi parameter penyaluran Dana Desa di pencairan tahap ke-3.

Anggaran 2020 sudah disepakati dan diumumkan di laman Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPKK), Kementerian Keuangan. Ada satu program

yang dilakukan dengan sumber pendanaan atau institusi yang melakukannya,

misalnya dalam BOK ada satu bagian yang bisa digunakan untuk koordinasi

pelaksanaan konvergensi dan kegiatannya. BOK dikelola oleh Dinas Kesehatan,

namun dalam Juknis disebutkan bila BOK tidak hanya untuk Dinas Kesehatan saja

tapi dalam penggunaannya dikoordinasikan oleh Bappeda, diantaranya untuk

kegiatan monitoring & evaluasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dalam jumlah

terbatas. Sementara itu, DAK Fisik mengalokasikan dana kesehatan, sanitasi dan

air minum. DAK Fisik didasarkan pada usulan dari daerah.

Saat ini terdapat 260 lokus stunting kabupaten/kota, tapi tidak semua kabupaten/

kota mengusulkan penggunaan DAK Fisik. Asumsinya, daerah tidak membutuhkan

DAK Fisik karena merasa sudah dialokasikan dalam APBD. Namun, bisa juga

peluang dukungan pendanaan ini tidak diketahui kabupaten/kota, padahal ini

sudah masuk tahun kedua. Dalam DAK Fisik dapat diusulkan obat gizi, PMT,

penyediaan alat antropometri, air minum SPAM komunal dan sebagainya.

Pada kasus berbeda, ada kabupaten/kota yang mengusulkan tetapi salah karena

berbeda dengan yang dialokasikan sehingga tidak bisa diberikan. Kondisi seperti

ini menyebabkan terjadi disintegrasi pendanaan. “Kasus stunting di desa A yang

diperbaikinya di desa B, harus benar-benar dipikirkan dan direncanakan serta

dipetakan, disinilah pentingnya peran Bappeda,” tambah Bapak Putut. Sebagai

tambahan, Dana Desa sudah dialokasikan ke seluruh kabupaten/kota yang punya

desa, diantaranya hal-hal yang terkait program stunting. Sebenarnya sumber

dana yang ada tidak hanya terbatas pada yang sudah disampaikan tetapi juga

ada DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) dan PAD (Pendapatan

Asli Daerah).

Sebagai upaya pengawasan atau pemantauan dilakukan secara berjenjang.

Untuk kabupaten/kota kegiatan dikoordinasikan oleh Bappeda. Laporan secara

berjenjang. Secara parsial setiap K/L yang menjadi pengampu dana-dana

tersebut juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung dengan


18

mekanisme yang ada. Terutama untuk bandingkan perencanaan dengan realisasi

dan pencapaian indikator keluaran (output). Bila sudah terkoordinasi, pelaporan

tidak dilakukan secara terpisah tetapi sudah terintegrasi. Ini yang harus dilakukan

oleh pemerintah daerah sehingga konvergensi dari sisi pendanaan dan program

dapat berlangsung secara sinergis.


19

Konvergensi Stunting dari Sudut Pandang Kementerian

Penjelasan tentang percepatan pencegahan stunting di bawah kementerian/

lembaga yang memegang porsi besar dalam penanggulangan stunting di

Indonesia pun disajikan. Ini untuk memberikan gambaran baik tentang desain

intervensi yang berkontribusi pada percepatan pencegahan stunting sesuai

mandat Stranas Stunting. Sebagai narasumber yaitu Ibu Kirana Pritasari (Dirjen

Kesehatan Masyarakat, Kemenkes), Bapak Agus Rahman (Kasubdit Program

dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan

Dikmas, (Kemendikbud) dan Bapak Ivan Rangkuti (Kasubdit Pengembangan

Akses Informasi Masyarakat, Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD,

Kementerian Desa PDTT) .

Gambar 10. Peserta sangat antusias pada penjelasan kelompok sesi Konvergensi Stunting dari sudut kementerian


20

Upaya percepatan pencegahan stunting perlu menyasar penyebab langsung

dan tidak langsung melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup intervensi

gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh

sektor kesehatan, sedangkan intrevensi gizi sensitif terkait ketahanan pangan

pendidikan PAUD, sanitasi, dan lain sebagainya. Intervensi gizi sensitif dilakukan

kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Desa PDTT, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan lembaga negara lainnya.

Sesuai dengan studi ilmiah, intervensi spesifik memiliki proporsi 30% terhadap

percepatan pencegahan stunting, sedangkan 70 % terkait intervensi sensitif.

Seperti halnya pernyataan Ibu Kirana Pritasari dalam sesi tersebut, “Jangan hanya

mengandalkan intervensi spesifik, karena yang sensitif juga mempunyai dampak

besar terhadap penurunan stunting. Contohnya, pendidikan di PAUD akan

sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak.” Ibu

Kirana juga menegaskan bahwa intervensi stunting juga harus dilakukan kepada

semua kelompok; remaja, usia sekolah, balita, bayi baru lahir, usia reproduksi,

dan ibu hamil. Sebagai contoh, anak dalam jenjang pendidikan SMP dan SMA

harus sehat, tidak boleh anemia agar lebih siap ketika memasuki usia pernikahan.

Kemenkes mempunyai kewajiban menyusun Pedoman Penyusunan Strategi

Komunikasi (Strakom) Perubahan Perilaku Progam Pencegahan Stunting (Pilar

ke 2). Perubahan perilaku tidak bisa berjalan dengan baik jika infrastruktur lain

tidak terpenuhi, seperti gizi seimbang, atau ketahanan pangan belum baik.

Berdasarkan panduan ini, diharapkan daerah mampu mempunyai strategi

masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat masing-masing

(konteks lokal). Penyusunan strategi ini harus mendapat dukungan komitmen

dari pimpinan daerah, sehingga strategi perubahan perilaku yang disusun

daerah bisa diterapkan sehingga terjadi perubahan perilaku di masyarakat.

Intervensi sensitif dalam program pencegahan stunting juga disampaikan

Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga

Kependidikan PAUD dan Dikmas, Kemendikbud, Bapak Agus Rahman. Dalam

Stranas Stunting disebutkan bahwa salah satu cakupan dalam intervensi sensitif

adalah peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan

anak. Praktik pengasuhan dapat dilakukan dan didorong oleh para Pendidik PAUD.

Di tingkat desa diharapkan pendidik PAUD desa melakukan kegiatan pengasuhan

dalam rangka melakukan stimulasi kepada ibu hamil, anak-anak berusia dua tahun,


21

termasuk didalamnya pengajaran kepada orang tua untuk berinteraksi dengan

anak-anak tersebut. Kemendikbud menugaskan pendidik PAUD bertugas

melakukan kegiatan pengasuhan dalam rangka melakukan stimulasi kepada sasaran.

Tahun 2018, Kemendikbud telah menerbitkan materi modul dan modul

pengasuhan stimulasi pencegahan stunting. Tahun 2019-2021, Kemendikbud

menargetkan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada 2000 orang calon pelatih

(ToT) PAUD tingkat kabupaten di 100 kab prioritas dengan menu pelatihan yang

sudah mencakup materi gizi dan kesehatan. Setiap kabupaten akan mengirimkan

20 orang. Selanjutnya Dinas Pendidikan harus memastikan bagaimana diklat

pendidik PAUD Desa dapat dilaksanakan oleh kabupaten dengan dibiayai oleh

Dana Desa. Selain untuk mencegah stunting, Kemendikbud juga berkewajiban

melakukan penguatan kompetensi tenaga pendidik PAUD secara umum,

melalui diklat berjenjang. Pada akhirnya diharapkan akan tercipta PAUD Holistik

dan Integratif (PAUD HI) yang mendukung percepatan pencegahan stunting

yang di dalamnya mencakup 4 aspek layanan (pendidikan, kesehatan, gizi dan

pengasuhan) serta melibatkan berbagai pihak terkait peningkatan pendidikan,

khususnya dalam program aksi cegah stunting.

Inisiasi-inisiasi lain yang dilakukan Kemendesa PDTT untuk mendukung Percepatan

Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) diantaranya adalah menerbitkan 3 buku

yaitu Panduan Fasilitasi Konvergensi, Pembentukan KPM (Kader Pembangunan

Manusia), dan Program Rumah Desa Sehat. Panduan pembentukan KPM sudah

difasilitasi Tenaga Ahli (TA) di daerah, pendamping desa dan pendamping lokal

desa. Sementara itu KPM yang sudah dilatih antara lain bertugas untuk memastikan

TTD (Tablet Tambah Darah) diminum oleh sasaran kegiatan pencegahan stunting.

Gambar 11. Illustrasi kegiatan PAUD & Posyandu Remaja


22

Percepatan Pencegahan Stunting tetap berjalan dan telah mencapai hasil.

Meski demikian masih banyak tantangan yang dihadapi, baik di pusat maupun

di tingkat daerah. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam sesi ini seperti

diajukan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, mengenai PAUD yang sudah

menggunakan Dana Desa, namun perlu disediakan anggaran non fisik terkait

operasional Pendidik PAUD. Pertanyaan lainya datang dari Kabupaten Kutai

Kertanegara tentang KPM yang menjadi kader adalah bidan desa. Masalahnya

terdapat perbedaan instrumen antara KPM dengan tenaga bidan desa karena

banyak KPM tidak punya kompetensi terkait kesehatan. Isu lainya adalah terkait

TTD (Tablet Tambah Darah), yang punya program kesehatan, tetapi sasarannya

ada di Dinas Pendidikan. TTD tidak sekadar dibagi, tetapi harus diminum di

sekolah disaksikan oleh guru, Dinas Kutai Kertanegara sudah ada MoU terkait

kewajiban tersebut. Kedua pertanyaan di atas adalah contoh kecil mengapa

upaya Percepatan Pencegahan Stunting masih perlu berbenah dan disampaikan

ke tingkat yang lebih bawah secara lebih jelas dan seragam agar terjadi kesamaan

pemahaman.


23

Praktik Baik“Inisiasi dan Inovasi dari Multi Sektor dalam Percepatan Pencegahan Stunting”Praktik baik atau Good Practices dapat didefinisikan sebagai cara paling efisien

dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang

dapat diulangi yang telah terbukti ampuh untuk banyak orang dalam jangka

waktu yang cukup lama. Istilah ini juga sering digunakan untuk menjelaskan

proses pengembangan suatu cara standar untuk melakukan suatu hal yang dapat

digunakan oleh berbagai organisasi.

Banyak daerah telah mencoba melakukan intervensi-intervensi dalam upaya

percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan kearifan lokal. Beberapa

kabupaten telah mencapai hasil yang baik sehingga dapat dijadikan contoh

atau inspirasi. Intervensi-intervensi ini ada yang berasal dari inisiatif pemerintah

daerah, tetapi ada juga buah hasil kemitraan dengan pihak swasta atau dengan

lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Gambar 12. Sesi Talkshow Praktik Baik oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak.


24

Sesi praktik baik, diawali dengan menghadirkan Bapak Emil Dardak (Wakil

Gubernur Jawa Timur) dan Bapak Mulkan (Bupati Bangka). Bapak Emil Dardak

menyoroti masalah stunting di Jawa Timur. Beliau menyatakan, “Kita tidak bisa

menganggap bahwa stunting hanya untuk keluarga miskin, namun memang ada

korelasi antara stunting dan kemiskinan. Political will harus berawal dari pimpinan

karena melibatkan lintas OPD,” tambah Bapak Emil. “Yang perlu diingat bahwa

intervensi multidimensi ini diharapkan bisa dilaksanakan,” tandasnya. Lebih

dari itu, informasi berdasarkan gambar World Hunger Map menyatakan bahwa

Indonesia bukan tempat yang mengalami kelaparan akut. Ketahanan pangan

Indonesia relatif baik sehingga hal ini seharusnya menjadikan stunting bisa

lebih mudah dicegah. Jawa Timur berpenduduk 40 juta jiwa dan memiliki angka

prevalensi stunting bervariasi dari 20,86% - 47,92% (2018) dan 22,7% - 56,4%

(2013). Terdapat 12 kabupaten/kota yang menjadi lokus stunting di Jawa Timur,

untuk mengatasi stunting misalnya dapat dilakukan dengan pendekatan budaya

lokal. Jawa Timur memiliki budaya Mataraman (45%), Madura (30%), Arek (20%),

Osing dan Tengger (5%).

Karenanya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Jatim:

Pendekatan berbasis tokoh agama sangat penting dilakukan. Sebagai contoh, ibu Kyai di Madura menjadi tokoh penting dalam program stunting. Secara keseluruhan dalam konteks ini harus melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi dan pendekatan yg paling efektif. Keterlibatan kader kesehatan masyarakat dalam mengukur berat badan balita dilakukan secara periodik. Peningkatan fungsi Puskesmas juga ditingkatkan. Puskesmas memiliki dua fungsi yakni kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Kecenderungan saat ini adalah Puskesmas dibangun seperti rumah sakit mini seperti penyediaan rawat inap, tetapi hal ini jangan sampai melupakan fungsi utama Puskesmas. Sebagai tambahan masalah sanitasi juga perlu diperhatikan, misalnya BAB (Buang Air Besar) di pinggir sungai. Dari segi praktik pendanaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan panduan apa yg seharusnya dapat dipenuhi di desa, seperti penggunaan Dana Desa yang tidak hanya untuk pembangunan fisik.


25

Sesuai dengan Stranas Stunting 2018 – 2024, Provinsi Jawa Timur sedang

mempersiapkan Peraturan Gubernur. Sementara itu, Peraturan Bupati (Perbup)

dan Peraturan Wali Kota (Perwali) penurunan stunting ada di 9 kab/kota. Hal

ini sesuai dengan Pilar 1 Stranas Stunting. Pada tahun 2019, rapat koordinasi

Tim Kelompok Kerja (Pokja) stunting dilakukan setiap triwulanan. Sementara

itu, Rencana Aksi Daerah dan Gizi (RADPG), pemanfaatan makanan lokal juga

dilakukan. Penilaian kinerja kab/kota lokus stunting dilakukan sesuai dengan Pilar

5 Stranas Stunting. Sementara itu untuk memastikan keterpaduan data, untuk

melihat intervensi sensitif dan spesifik tidak hanya dipantau oleh Dinkes, tetapi

semua OPD terkait.

Jawa Timur juga telah melakukan ranking sesuai 8 Aksi Konvergensi berdasarkan

penilaian paling inovatif (Malang), paling replikatif (Probolinggo), inspiratif

(Nganjuk). Dalam pelaksanaan 8 Aksi Cegah Stunting, Aksi 1 sampai 4 dari 8 Aksi

Cegah Stunting telah dilakukan.

Sebagai tindak lanjut atas Percepatan Pencegahan Stunting di Jawa Timur,

Pemprov akan mencoba meningkatkan dan memfasilitasi akses kepada

pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilibatkan. Pemprov juga akan

membuat terobosan-terobosan baru dan meminta Kemendagri untuk melakukan

penilaian kinerja. Lebih jauh, Pemprov juga akan memprioritaskan 15 kabupaten

yang merupakan kantong kemiskinan.

Hal senada juga dipaparkan Bapak Mulkan (Bupati Bangka) menyikapi stunting

di Kabupaten Bangka. “Daerah belum bisa dikatakan maju dan berkembang jika

angka stunting tetap tinggi dan ini adalah pekerjaan rumah bagi kita di daerah,”

katanya. Angka prevelensi stunting Kabupaten Bangka sebesar 32,27% (2013)

dan akibatnya adalah kerugian ekonomi yang ditaksir berjumlah Rp 293 milyar -

Rp 439 milyar.

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan komitmen dan keseriusan dari kepala

daerah. Komitmen yang dimaksud adalah bagaimana mewujudkan SDM

berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka

menerbitkan 3 Peraturan Daerah (Perda), 7 Perbup (Peraturan Bupati) dan 9 Surat

Keputusan untuk mendukung percepatan pencegahan stunting. Pemkab Bangka

juga menandatangani MoU dengan Kementarian Agama untuk membatasi usia

pernikahan dini menjadi 17 tahun. Di samping itu, Pemkab juga mendukung


26

program-program terkait gizi ibu hamil dan pengasuhan seperti Bumil Resti, SMS

Bunda Cerdas, PMT Bumil, Jampersal, Manajemen data kesehatan ibu, kelas ibu

hamil, konseling gizi dan kesehatan, bina keluarga balita, parenting, akses PAUD,

pengasuhan orang tua hebat, dan PMT balita.

Inovasi-inovasi terus ditumbuhkan dalam rangka penurunan prevalensi stunting

seperti Program Kembang Desa, Public Service Center, Isbat Muda (legalisasi

pernikahan dini) untuk pendataan keluarga, Bang Muda (Bangka Mudah Dapat

Akta), dan menggunakan budaya pantun untuk sosialisasi stunting. Semua hal ini

dilakukan Pemkab untuk peningkatan penurunan angka prevalensi stunting.

Dalam Stranas Stunting, pada Pilar 1 dijelaskan bahwa Pilar ini menjaga dan

menindaklanjuti komitmen dan visi Presiden dan Wakil Presiden terhadap

Percepatan Pencegahan Stunting dengan mengarahkan, mengkoordinasikan,

dan memperkuat strategi, kebijakan, dan target pencegahan stunting.

Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,

pemerintah desa, kelompok-kelompok masyarakat, hingga rumah tangga.

Penetapan strategi dan kebijakan percepatan pencegahan stunting diselaraskan

dengan sasaran World Health Assembly (WHA) 2025, dan agenda kedua dari

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berbagai kegiatan terkait Pilar 1

dikoordinasikan oleh Setwapres.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah keterlibatan dunia usaha,

universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok

masyarakat lainnya, dengan memobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi

secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat.

Kemitraan kelompok non pemerintah dengan pemerintah ini sudah banyak

berjalan. Setwapres juga serius menggulirkan kemitraan swasta dan pemerintah

dalam mendukung percepatan pencegahan stunting.

Sudah banyak inisiatif kemitraan sehingga upaya konvergensi tidak saja diantara

lembaga milik pemerintah saja, tetapi juga kerjasama pihak swasta dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian dalam masalah stunting.

a. Kemitraan Pemerintah


27

Setwapres memberikan contoh praktik baik pada keterlibatan organisasi non

pemerintah, baik profit organization ataupun non-profit organization. Contohnya

adalah LSM internasional, GAIN International (Global Alliance for Improved

Nutrition) dan Plan International.

Dikaitkan dengan kegiatan kemitraan untuk Pilar 2, perubahan perilaku adalah

salah satu pemicu penurunan angka prevalensi stunting. Dimana Kemenkes

bertanggungjawab terhadap isi pesan yang ingin disampaikan berikut

penyampaiannya yang fokus pada metode Komunikasi Antar Pribadi (KAP).

Kemenkominfo berwenang untuk menyampaikan pesan tersebut kepada

sasarannya melalui berbagai kanal informasi yang sesuai dan mudah dicerna oleh

masyarakat. Kemenkominfo akan berkontribusi untuk memperkuat kampanye

nasional dalam percepatan pencegahan stunting dengan penyelenggaraan

kampanye media yang massive dan mendukung apa yang dilakukan oleh

Kemenkes di lapangan.

Peran LSM dalam aksi cegah stunting melalui perubahan perilaku menggunakan

metode Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terlihat pada kegiatan yang dilakukan

GAIN International di Probolinggo, Jawa Timur. Emo-Demo (Emotional

Demonstration) adalah langkah di sektor hulu dalam pencegahan stunting. Emo-

Demo adalah cara untuk meningkatkan kapasitas kader dalam menyampaikan

pesan-pesan perbaikan gizi kepada masyarakat. Contohnya, bagaimana pelatihan

kepada ibu tentang pemberian ASI eksklusif dan makanan bergizi untuk anak di

Probolinggo, Jawa Timur.

Praktik Baik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah salah satu kegiatan yang

Gambar 13. Tampilan aplikasi Emo-Demo


28

penting dan menjadi prioritas utama dalam Stranas Stunting. PAUD adalah salah

satu intervensi gizi sensitif yang menyasar penyebab tidak langsung anak stunting,

melalui kelas pengasuhan. Lebih dari itu, dalam 5 Pilar Percepatan Pencegahan

Stunting, PAUD terdapat dalam Pilar ke-3 (Konvergensi Program Pusat, Daerah

dan Desa) sehingga semua praktik baik yang telah dilaksanakan di daerah perlu

dijadikan pijakan program yang sesuai dengan wilayah masing-masing.

Praktik baik terkait PAUD menjadi salah satu fokus diskusi acara Rapat Koordinasi

Teknis ini. Plan International memiliki pendekatan dalam mengatasi stunting

melalui integrasi beberapa kegiatan, yakni: mencegah perkawinan anak, PAUD

dan perlindungan anak, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), ketrampilan

pengasuhan untuk membangun kapasitas orang tua di 600 desa di Nusa Tenggara

Timur dan Nusa Tenggara Barat. Plan Internatonal juga mengembangkan materi

untuk kelas pengasuhan yang diintegrasikan dengan STBM dan gizi. Materi ini

dapat digunakan oleh lembaga lain bila ingin direplikasi di daerah lain sebagai

sebuah praktik baik.

Sementara itu World Bank mempresentasikan praktik baik Program Generasi

Desa Cerdas di Sumba, dimana dikembangkan 10 langkah untuk memastikan

peningkatan kapasitas PAUD. Aktivitas ini meliputi:

Pendataan dan analisis data guru PAUD, potensi pendanaan dan data prevalensi stunting;Rapat koordinasi kabupaten; Memastikan terjadinya Pelatihan Calon Pelatih (PCP); Dinas PMD menyusun dan memproses regulasi yang disepakati sedangkan Dinas Pendidikan menetapkan organisasi mitra untuk mendukung pelaksanaan pelatihan; Bappeda memfasilitasi rapat koordinasi kabupaten terkait persiapan sosialisasi ditingkat kecamatan dan desa; Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan; Pelaksanaan Musyawarah Desa; Penyusunan rencana Pelatihan Guru PAUD desa di tingkat kabupaten (District Planning Plan); Pelaksanaan pelatihan; dan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

1.

2.3.4.

5.

6.7.

8.9.10.


29

b. Kemitraan Swasta

Sebagai bagian upaya konvergensi, pihak swasta juga dapat berperan penting

dan terlibat langsung dalam percepatan pencegahan stunting di Indonesia.

Inisiatif perusahaan swasta dalam upaya pencegahan stunting telah dan sedang

dilakukan sebagai bagian dari CSR (Corporate Social Responsibility) ataupun

bentuk tanggungjawab terhadap misi perusahaan. Sebagai contoh, Yayasan Haji

Kalla yang bersama dengan Pemda dan Poltekes menyampaikan dukungannya

berupa sosialisasi pencegahan stunting dengan pendekatan keluarga di Maros,

Sulawesi Selatan. Contoh lain adalah PT. Sinar Mas dan PT. Danone Indonesia juga

memiliki program CSR yang terkait pencegahan stunting. Mereka hadir sebagai

narasumber dalam Sesi “Praktik Baik Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam

Pencegahan Stunting” (Kelas 2) bersama Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas

Hulu dan Kepala Bappeda Kabupetan Pandeglang sebagai lokasi program

stunting yang mereka laksanakan.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, dengan angka prevalensi

stunting yang cukup tinggi (35%), Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pendekatan

dengan beberapa perusahaan untuk bersinergi dalam mengatasi masalah

stunting. Di lain pihak Sinar Mas memiliki perhatian untuk melakukan pencegahan

stunting, salah satunya di Desa Mantan yang berada dalam radius wilayah kerja

Sinar Mas. Sejak 1 Juli 2018 - 31 Agustus 2019, Desa Mantan, Kecamatan Suhaid,

Kabupaten Kapuas Hulu menjadi projek kemitraan cegah stunting antara TNP2K

dan Setwapres. Intervensi pencegahan stunting yang dilakukan antara lain

pembelian peralatan kesehatan Posyandu, sosialisasi, konsumsi gizi (7 kegiatan),

pola asuh (2 kegiatan), kebersihan lingkungan (5 kegiatan). Ada 10 OPD yang

terlibat dengan pembiayaan perjalanan dinas yang dibebankan kepada Pemkab

Kapuas Hulu.

Contoh-contoh kegiatan dalam intervensi stunting di Kapuas Hulu adalah

penanaman bibit bersama oleh Dinas Pertanian, kemudian membagikan kepada

masyarakat sehingga tersedia suplai tanaman palawija, kacang, dan lainnya.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah penyuluhan untuk mengolah pupuk kompos/

organik, kegiatan di Posyandu, pembangunan MCK (14 MCK sudah dapat

digunakan), penyuluhan pola asuh anak untuk cegah stunting, lomba pekarangan


30

sehat, monitoring desa binaan, penyuluhan makanan sehat bergizi seimbang dari

hasil pekarangan mereka, dan membuat rencana tindak lanjut.

Kemitraan dengan pihak swasta juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat,

yang memiliki prevalensi stunting sebesar 39,5 % (Riskesdas 2018) dan termasuk

daerah tertinggal (menjadi kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tahun

2015-2019 pada Agustus 2019). Sebagai bentuk dari CSR, Danone melakukan

uji coba di Desa Bayumundu, sesuai rekomendasi yang diterima Danone dari

Kemendesa PDTT. Ujicoba program selama 6 bulan dilaksanakan di desa tersebut

sebagai bagian dari intervensi untuk anak yang sudah mengalami stunting

(curative).

Secara garis besar langkah-langkah aksi cegah stunting yang dilakukan Danone

meliputi koordinasi lembaga terkait (penyamaan persepsi), pelatihan tenaga

kesehatan (memastikan tenaga kesehatan dan kader punya standar yg sama

dan benar), pendataan dan screening status gizi balita (memastikan intervensi

yg diberikan tepat), serta intervensi dan monitoring (memastikan keberlanjutan

perbaikan gizi). Seluruh proses ini dilakukan dengan pendampingan untuk

pemerintah setempat. Kemitraan di Desa Bayumundu ini memperlihatkan peran

Gambar 14. Pemerintah Daerah Kapuas Hulu memberikan paparan praktik baik kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta


31

masing-masing stakeholder. Koordinasipun dilaksanakan baik di pusat maupun

daerah. Yang perlu diingat adalah Posyandu merupakan poros penting untuk

screening awal, harus dipastikan terlatihnya tenaga atau kader.

Saat ini dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, termasuk Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi tidak saja dirasakan di kawasan perkotaan saja,

tetapi juga merambah ke wilayah pedesaan. Kemajuan teknologi informasi

yang pesat memacu pengembangan berbagai aplikasi yang dapat membantu

pekerjaan di sektor kesehatan menjadi lebih efesien, cepat, dan tepat sebagai

basis pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Sesi Praktik Baik “Pembangunan Satu data untuk Memantau Pencegahan

Stunting di Kabupaten” menampilkan Aplikasi Bumilku (Kabupaten Kulon

Progo), SmartKampung (Kabupaten Banyuwangi) dan E-PPGBM (Kemenkes).

Aplikasi-aplikasi tersebut adalah alat yang bisa dijadikan contoh, rujukan atau

dapat digunakan untuk membantu Program Percepatan Pencegahan Stunting di

tingkat kabupaten/kota

Kabupaten Kulon Progo memiliki predikat daerah paling miskin di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), namun umur harapan hidup tertinggi. Bumilku

merupakan quick win unggulan Kulonprogo dalam penerapan Smart City

sebagai aplikasi pemantauan kesehatan ibu hamil yang mengintegrasikan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) dan Geospasial. Aplikasi Bumilku digunakan untuk

mengetahui kondisi ibu hamil dalam upaya peningkatan kualitas kesehatannya.

Aplikasi ini dirintis sejak 2018 dan berhasil masuk 10 terbaik penilaian inovasi

pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) Nasional yang diselenggarakan Badan

Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2019. Aplikasi Bumilku dioperasikan oleh

para bidan yang mencakup informasi pemantauan bidan (golongan darah, isi

HPM, riwayat kehamilan, isi jaminan), monev fasilitas kesehatan (isi diagnosa,

isi ANC, ANC terpadu, status), persalinan ibu hamil (normal di bidan, dengan

risiko di Puskesmas, dan risiko tinggi ke RSUD). Bidan desa bertanggung jawab

terhadap ibu hamil di wilayahnya, namun penanganan tergantung tingkat

keparahan masing-masing.

c. Pengelolaan Data Inovatif


32

(Menkominfo), 189 desa sudah masuk jaringan fiber optic, wifi di ruang publik

desa, pelayanan publik berbasis digital, kantor desa ramah lansia disabilitas anak

ibu hamil, keterbukaan informasi publik, honor untuk satgas pemburu kemiskinan.

SmartKampung dapat menjadi kolaborasi antar desa. Desa yang dapat

melaporkan apa yg terjadi di lapangan akan diberi honor. Contoh lain bagaimana

jika SmartKampung digunakan oleh tukang sayur yang diberi telepon genggam

Android, lalu digunakan untuk bertanya ke ibu hamil apakah ibu hamil sudah masuk

ke daftar? Ini cara optimal untuk mencari bumil hingga ke pelosok kampung. Data

lalu dihubungkan ke Puskesmas, maka akhirnya data akan langsung keluar dan

dapat digunakan. Akibat dari SmartKampung ini sangat berpengaruh terhadap

pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Pendapatan per kapita naik 134% dari

2010 ke 2018, kunjungan wisatawan domestik naik 960%, dan PDRB naik 142%

dari 2010 ke 2018.

Gambar 15. Program SmartKampung yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Bila Kabupaten Kulon Progo

memiliki Aplikasi Bumilku,

maka Kabupaten Banyuwangi

memiliki SmartKampung.

SmartKampung adalah

program pengembangan

desa yang digagas

Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi untuk

mendekatkan pelayanan

publik hingga ke level

desa. Setiap desa didesain

memiliki program terintegrasi

yang memadukan antara

penggunaan teknologi,

kegiatan ekonomi produktif,

peningkatan pendidikan

dan kesehatan, dan upaya

pengentasan kemiskinan.

Sejak diluncurkan pada Mei

2016 oleh Bapak Rudiantara


33

Kementerian Kesehatan memperkenalkan Aplikasi e-PPGBM (Pencatatan dan

Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dikelola Direktorat Gizi Masyarakat,

Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes dalam upaya peningkatan pengelolaan

kesehatan ibu dan anak, termasuk didalamnya pencegahan stunting. Aplikasi ini

ditujukan untuk memberikan informasi status gizi individu baik balita maupun

ibu hamil secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan

perencanaan dan perumusan kebijakan gizi. Dimana petugas pengelola gizi

Puskesmas bertanggung jawab dalam melakukan input data dalam sistem dan

bisa mengaksesnya untuk digunakan dalam pengelolaan program di lokasinya.

Dengan adanya e-PPGBM, maka diharapkan siapa pun penggunanya akan

mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya:

Aplikasi ini akan memberikan berbagai data:

Data yang saat ini dimiliki e-PPGBM masih belum mencakup semua populasi ibu

dan balita di Indonesia. Diharapkan data ini akan bisa lebih dilengkapi, mengingat

Kemenkes akan bergantung pada Puskemas yang tersebar di seluruh Indonesia

untuk mengisi data secara rutin dan berkelanjutan.

Tentunya, adanya berbagai data yang tersebar di masing-masing kabupaten

dengan metode pengumpulan data yang berbeda akan memperkaya data

yang bisa disetor ke e-PPGBM. Konsistensi data tetap dibutuhkan, sehingga

Memperoleh data sasaran individu Mengetahui status gizi individu secara cepat dan akurat Mengetahui secara cepat balita gizi buruk yang harus dirujuk atau dilakukan tindakanMengetahui pertumbuhan balitaMemantau pemberian makanan tambahan

Identitas sasaran individu Pengukuran yang meliputi penimbangan, tinggi badan dan lingkar lengan atas (LiLA) Status gizi balita by name by address hasil pemantauan bulanan dari seluruh Posyandu di Puskesmas di Indonesia. Dashboard peta dan diagram yang menggambarkan kondisi status gizi per desa/kecamatan/ kabupaten/propinsiKinerja Gizi (Vitamin A, Pemberian Makanan Tambahan, Tablet Tambah Darah, Masalah Gizi)Perilaku Masyarakat (Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif, Kartu Menuju Sehat, Penimbangan Balita)


34

pengelolaan program di tingkat nasional hingga desa pun menjadi baik. Tepat

sasaran dan efektif.

Semua praktik baik yang ditampilkan dalam acara Rapat Kerja Teknis, 1 – 4 Oktober

2019 di Jakarta, diharapkan akan menjadi inispirasi dan tempat pembelajaran

sehingga dapat diterapkan dan dijadikan inovasi untuk percepetan pencegahan

stunting pada khususnya dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pada

umumnya. Inovasi-inovasi dan intervensi-intervensi baru tetap diperlukan.

Alangkah baiknya bila kita meningkatkan kualitas inovasi-inovasi dan intervensi

yang sudah dibangun dan dikembangkan.


35

Wilayah PrioritasPercepatan Pencegahan StuntingSesuai target nasional, 260 Kabupaten/Kota diharapkan menjadi wilayah prioritas

percepatan pencegahan stunting nasional di tahun 2019. Setelah 160 Kabupaten/

Kota selesai terpilih, pada October 2019, pemerintah menambahkan 100

kabupaten sebagai wilayah prioritas tahun 2020. Pada 1 – 4 Juli 2019 (Rakortek

ke-2) di Jakarta, 100 Kabupaten/Kota direncanakan berkomitmen. Nama-nama

kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Daftar Kabupaten/Kota tersebut adalah :

No Provinsi Kabupaten/Kota1 Aceh 1 Simeulue

2 Bireuen

3 Nagan Raya

4 Kota Subulussalam

5 Aceh Tenggara

6 Bener Meriah

7 Gayo Lues

2 Sumatera Utara 8 Mandailing Natal

9 Nias

10 Pakpak Bharat

11 Dairi

12 Nias Selatan

13 Nias Barat

14 Padang Lawas Utara

15 Tapanuli Tengah

16 Deli Serdang

17 Kota Medan

3 Sumatera Barat 18 Lima Puluh Kota

4 Riau 19 Rokan Hilir

20 Kepulauan Meranti

21 Pelalawan

Lampiran 1.


36

No Provinsi Kabupaten/Kota5 Jambi 22 Merangin

23 Tanjung Jabung Barat

6 Sumatera Selatan 24 Ogan Ilir

25 Lahat

26 Banyu Asin

27 Kota Palembang

7 Bengkulu 28 Bengkulu Selatan

29 Seluma

8 Lampung 30 Lampung Utara

31 Pesawaran

9 Kepulauan Bangka Belitung 32 Bangka Selatan

10 Kepulauan Riau 33 Karimun

11 DKI Jakarta 34 Kota Jakarta Timur

12 Jawa Barat 35 Bekasi

36 Kota Bekasi

37 Kota Depok

38 Kota Bandung

39 Ciamis

40 Purwakarta

13 Jawa Tengah 41 Sragen

42 Pati

43 Jepara

44 Magelang

14 Daerah Istimewa Yogyakarta 45 Gunung Kidul

15 Jawa Timur 46 Pasuruan

47 Ngawi

48 Kota Surabaya

49 Sidoarjo

16 Banten 50 Serang

51 Tangerang

17 Bali 52 Bangli

18 Kalimantan Barat 53 Melawi


37

No Provinsi Kabupaten/Kota19 Kalimantan Tengah 54 Kapuas Hulu

55 Barito Selatan

56 Gunung Mas

20 Kalimantan Selatan 57 Tapin

58 Tabalong

59 Kutai Kartanegara

21 Kalimantan Timur 60 Kutai Timur

22 Kalimantan Utara 61 Bulungan

23 Sulawesi Utara 62 Minahasa Utara

63 Bolaang Mangondow Selatan

24 Sulawesi Tengah 64 Sigi

65 Morowali

25 Sulawesi Selatan 66 Kepulauan Selayar

67 Pinrang

68 Gowa

69 Pangkajene Dan Kepulauan

70 Tana Toraja

71 Sinjai

72 Jeneponto

73 Toraja Utara

74 Takalar

26 Sulawesi Tenggara 75 Wakatobi

76 Muna

77 Kolaka Timur

78 Buton Selatan

27 Gorontalo 79 Bone Bolango

28 Sulawesi Barat 80 Mamuju Tengah

29 Maluku 81 Maluku Tenggara

82 Seram Bagian Timur

83 Maluku Barat Daya

30 Maluku Utara 84 Halmahera Timur

85 Halmahera Tengah


38

No Provinsi Kabupaten/Kota31 Papua Barat 86 Fakfak

87 Kaimana

88 Teluk Wondama

89 Teluk Bintuni

90 Sorong

91 Raja Ampat

92 Maybrat

93 Manokwari Selatan

32 Papua 94 Merauke

95 Jayapura

96 Mimika

97 Mappi

98 Sarmi

99 Waropen

100 Kota Jayapura

Lokasi Kab Prioritas 2018/2019 yang tidak hadir di Rakornis sebelumnya

33 Nusa Tenggara Timur 101 Alor

102 Timor Tengah Utara

103 Malaka

35 Papua 104 Pegunungan Arfak

105 Puncak Jaya


39

KomitmenPercepatan Pencegahan StuntingContoh Lembar Komitmen Kabupaten :

PERNYATAAN KOMITMENPELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK KERDIL

(STUNTING)

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) di wilayah kami dengan melakukan aksi konvergensi/integrasi melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan program, kegiatan, dan sumber pembiayaan terkait percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) hingga tingkat desa di daerah.2. Melaksanakan pertemuan daerah percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) bersama dengan seluruh organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, dan pihak terkait lainnya.3. Melakukan pengumpulan dan publikasi data anak kerdil (stunting) serta program-program percepatan yang sudah dilakukan secara berkala, dan menggunakan data sebagai dasar untuk melakukan perbaikan program.4. Menyusun kebijakan dan melaksanakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi untuk percepatan pencegahan anak kerdil (stunting).5. Meningkatkan peran desa dalam melakukan konvergensi percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) di desa.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh seluruh unsur dan masyarakat.

Jakarta, 3 Oktober 2019Mengetahui,

Bupati Simeulue selakuPenanggung Jawab Pelaksanaan

Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)

Deputi Bidang Dukungan KebijakanPembangunan Manusia danPemerataan Pembangunan

Lampiran 2.


40

Laporan Pemberitaan Media Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Konvergensi Program di Wilayah Prioritas 1 – 4 Oktober 2019

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menggelar Rapat Koordinasi Teknis

(Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta,

1 - 4 Oktober 2019. Acara tersebut diikuti oleh perwakilan 105 Kabupaten/Kota

Prioritas penanganan stunting di Indonesia dan diakhiri dengan penandatanganan

komitmen pencegahan stunting oleh seluruh Kepala Daerah peserta Rakornis.

Tahun 2019 pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan

stunting, bertambah dari tahun 2018 lalu yang hanya 100 kabupaten yang tersebar

lokasinya di 34 propinsi. Sekretariat Wakil Presiden menyebarkan siaran pers untuk

menyebarluaskan pesan tentang perluasan lokasi prioritas pencegahan stunting.

Hasil pantauan media selama penyelenggaraan Rakortek Stunting 2019,

menunjukkan mayoritas media mengangkat isu tentang “Komitmen 105

Kabupaten/Kota untuk Penanganan dan Pencegahan Stunting”. Dalam bingkai

yang dibangun media, komitmen ini menjadi penting agar dapat menurunkan

angka stunting hingga di bawah 20 persen pada tahun 2024. Selain itu, media

juga mengangkat salah satu narasumber pada gelaran Rakortek, Wakil Gubernur

Jawa Timur Emil Dardak yang berbagi resep cara Jawa Timur menurunkan angka

stunting.

Narasumber yang paling banyak dikutip terkait isu ini adalah Deputi Bidang

Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil

Presiden (Setwapres), Bambang Widianto dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil

Elestianto Dardak. Total pemberitaan yang dimuat media massa sebanyak 33

artikel dengan tonality seluruhnya positif. Press release disebarkan oleh Kantor

Humas Setwapres didukung Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting).

Lampiran 3.


41

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurutkan produk domestic bruto (PDB) sekitar 3% per tahun.

Sumber Stranas Stunting 2018-2024

Profil

Gambar 16. Panitia Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pencegahan Stunting berfoto bersama Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Setwapres RI, Bambang Widianto

TP2AK atau Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di bawah koordinasi Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia.

Setwapres didukung TP2AK bertugas memastikan sinkronisasi program-program nasional, lokal dan masyarakat dengan pendekatan multisector melalui konvergensi program dan menyasar keluarga dengan ibu hamil dan baduta atau keluarga 1000 HPK di semua tingkatan yang didasari pada 5 (lima) pilar pencegahan stunting, yaitu (1) Komitmen dan visi kepemimpinan tertinggi negara; (2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; (3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; (4) Gizi dan ketahanan pangan, (5) Pemantauan dan evaluasi.

TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTING)SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15 Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

Telepon +62 21 391 2812Faksimili +62 21 391 2511E-mail [email protected]

Documents

“MENDORONG KONVERGENSI PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK