MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI · 2016. 7. 14. · Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah Ringkasan

MEMERANGI KORUPSIdi INDONESIA

YANG TERDESENTRALISASI

May 2007

Taufik RinaldiMarini PurnomoDewi Damayanti

Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah

43641

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah

Daftar Singkatan iii

DAFTAR SINGKATAN

APBD : AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahBawasda : BadanPengawasDaerahDAU : DanaAlokasiUmumDPC : DewanPengurusCabangDPR : DewanPerwakilanRakyatDPRD : DewanPerwakilanRakyatDaerahDR : DanaReboisasiGeRAKIndonesia : GerakanAntiKorupsiIndonesiaICW : IndonesianCorruptionWatchJPU : JaksaPenuntutUmumKejagung : KejaksaanAgungKejari : KejaksaanNegeriKejati : KejaksaanTinggiKPK : KomisiPemberantasanKorupsiMA : MahkamahAgungMTI : MasyarakatTransparansiIndonesiaNGO : NonGovernmentOrganizationLBH : LembagaBantuanHukumLP3ES : LembagaPenelitian,Pendidikan,danPeneranganEkonomiSosialLSM : LembagaSwadayaMasyarakatPAD : PendapatanAsliDaerahPanggar : PanitiaAnggaranPanja : PanitiaKerjaPemda : PemerintahDaerahPemkab : PemerintahKabupatenPerda : PeraturanDaerahPermendagri : PeraturanMenteriDalamNegeriPN : PengadilanNegeriPP : PeraturanPemerintahPSDH : ProvisiSumberDayaHutanPT : PengadilanTinggiRANPK : RencanaAksiNasionalPemberantasanKorupsiRAPBD : RancanganAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahSE : SuratEdaranSekda : SekretarisDaerahTI : TransparencyInternationalUU : Undang-UndangUUDP : UangUntukDipertanggungjawabkan

Kurs : Sebagai gambaran jumlah kerugian negara jika dikurskan dalam USdollar,1USD=kuranglebihIDR9000

Ucapan Terima Kasih


iv

UCAPAN TERIMA KASIH

PenelitianLocalGovernmentCorruptionStudy(LGCS)inimerupakansalahsatukegiatanpenelitian tim Justice for the Poor Program, Social Development Unit, Bank Dunia diIndonesia. Laporan ini disusun berdasarkan sejumlah studi kasus tentang upaya aktorpendorongditingkatlokaldalammelakukanpengungkapandanmendorongpenyelesaiankasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif di daerah.TimJusticemenyampaikanucapanterimakasihkepadaseluruhwargamasyarakat,tokohmasyarakat,NGOantikorupsidankoalisiantikorupsi,aparathukum,pejabatpemerintah,KejaksaandanPengadilanyangtelahberpartisipasidalampenelitianini.

Laporan ini hanya dapat disusun atas kerja keras dan penuh dedikasi dari tim penelitiLGCS yang melakukan studi kasus di 5 propinsi. Tim tersebut terdiri dari : Adriani,DemanHuri,DiniL.Nafi’ati,ErvynKaffah,HendraMakmur,RosmalaNur,SaidAmin,SigitIkhsanWibowodanUmarAchmadSeth.Atasdukungandansumbangsihnyapenulismenyampaikan penghargaan dan terima kasih. Seluruh anggota Tim Justice, Alpian,BambangSoetono,DewiNovirianti,PeriUmarFarouk,MattStephens,PhilippaVenning,Matt Zurstrassen, dan Samuel Clark ikut memberi kontribusi dalam mengembangkankerangka penelitian, review temuan lapangan, dan berbagai masukan penting mengenaianalisa dan rekomendasi penelitian. Tak lupa kami ucapkan pula terima kasih ataskerjasamanya kepada Merry Magdalena sebagai editor studi kasus dan Rahma YunitasebagaipenerjemahkedalambahasaInggris.SaniaSuriaWijaya,RaniMaharanidanNinaHerawatimemberikankontribusiyangsangatpentingbagiterlaksananyaberbagaikegiatanseminar,workshopdanjadwalkunjunganlapanganuntukkepentinganstudiini.Terimakasihjugakamisampaikankepadanarasumberyangtelahmelakukanreviewdanmasukanbagiperbaikandraftlaporanini:LeniDharmawan,VishnuJuwono,PaulMcCarthy,MochamadJasin,GeorgeJ.Aditjondro,SaldiIsradanHarlansM.Fachra.SecarakhusustimJusticemenyampaikanterimakasihkepadaDaanPattinasarany,WilliamE.Wallace,Joel Hellman, Pieter Evers, dan Scott Guggenheim atas dukungan dalam penyusunanlaporaninisertaatasdukunganterhadapprogramkerjatimJusticeyanglebihluas.

Pertanyaan-pertanyaanyangberkaitandenganlaporaniniharapditujukankepadaTaufikRinaldi([email protected],[email protected])danMariniPurnomo([email protected])


Ringkasan Eksekutif v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Desentralisasi dan korupsi di Indonesia.Sejaktahun2002lalutelahterjadigelombangpengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknyapemberitaan tentangkorupsiDPRDpropinsiSumateraBaratdanmenjalarkeberbagaiwilayahlainsepertiSulawesiTenggara,KalimantanBarat,Lampungdankemudianhampirmeratadiberbagaiwilayah Indonesia lainnya. Belakangankecenderungankorupsiolehpihakeksekutifdidaerahsemakinmeningkatdengantajam.Penelitian Korupsi Pemerintahan di tingkat Lokal. Fenomena pengungkapan dugaankorupsidalamjumlahdancakupanwilayahsebesarinibelumpernahterjadidiIndonesiasebelumnya. Adalah penting bagi Indonesia untuk mengambil kesempatan gunamendapatkan beberapa pembelajaran dari fakta maraknya pengungkapan kasus dugaankorupsiditingkatlokal:faktorapayangmendorongpengungkapankorupsiditingkatlokal?Siapayangberperanpentingdalammelakukanpengungkapankorupsidanapasajaupayayangsudahmerekalakukan?Faktorapayangmendukungaktortersebutdalammendorongupaya penyelesaian kasus korupsi? Berbagai pertanyaan tersebut dirumuskan dalam 3tujuanpenelitianyaitu:i)untukmendokumentasikandinamikaparapelakuditingkatlokaldalammendorongpenyelesaiankasusdugaankorupsi; ii)untukmengidentifikasimodusoperandikorupsisertaaksidanstrategiaktorpendorongpenyelesaiankasuskorupsidaniii)untukmengidentifikasipeluangkeberhasilandankegagalanpenanganankasuskorupsiditingkatlokal.

Penelitian kualitatif dilakukan terhadap 10 kasus dugaan korupsi yang terjadi di 5 propinsi di Indonesia;SumateraBarat,KalimantanBarat,JawaTimur,SulawesiTengahdanNusaTenggaraBarat.Daritotal10studikasusterdapat4kasusdugaankorupsilembagaLegislatif di tingkat Kabupaten; 4 kasus dugaan korupsi lembaga eksekutif di tingkatKabupaten;dan2kasusdugaankorupsilembagalegislatifditingkatpropinsi.StudikasusdilakukanpadabulanMeisampaiNopember2006denganmelakukanin-depthinterviewkepadalebihdari200respondendan13FocusGroupDiscussionyangmelibatkankuranglebih150pesertameliputi:wargamasyarakat,aparatpenegakhukum, tersangkakorupsidanpengacaranya,aktorpendorongdanmediamassa.

Peluang dan modus operandi korupsi pemerintahan di tingkat lokal. Desentralisasimembawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat – daerah danantarlembagadidaerah.Berbagaiperubahanmembukapeluangmaraknya‘moneypolitics’oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif,pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagipartaipolitikserta–yangpalingumum,adalahkeinginanuntukmemperkayadirisendiri.Peluangkorupsisemakinterbukadenganadanyaperbedaan/inkonsistensiperaturanyangdikeluarkanolehpemerintahpusatdandaerah,‘kerjasama’antara legislatifdaneksekutifsertaminimnyaporsipartisipasidanpengawasanpublik.Sebenarnya,tidakadayangterlalubarudalammodusoperandikorupsipemerintahandaerah.

Ringkasan Eksekutif


vi

Modus operandi korupsi.KasuskorupsiLegislatifdalamstudikasusiniditandaidenganmodus antara lain: i)memperbanyakdanmemperbesarmata anggaran; ii)menyalurkandanaAPBDbagilembaga/yayasanfiktif;daniii)manipulasiperjalanandinas.Sementaradilembagaeksekutifterjadimoduskorupsisebagaiberikut:i)penggunaansisadana(UUDP)tanpaprosedur;ii)penyimpanganprosedurpengajuandanpencairandanakasdaerah;iii)sisaAPBDdaniv)manipulasidalamprosespengadaan.

Pola pengungkapan kasus korupsi di tingkat lokal.

NGO sebagai wadah perlawanan.Temuanadanyaindikasikorupsiberasaldarimasyarakatdanbukandaribadanpengawasatauinstansipenegakhukum.Temuantersebutdilaporkanolehmasyarakatdesa,hasilkajianaktorpendorong(NGO/koalisiNGO),dankelompok‘barisansakithati’.Darimanapunlaporanindikasikorupsiberasal,NGOataukoalisiNGOselaludipakai sebagaiujung tombakdalampengungkapandanmendorongpenyelesaiankasusdugaankorupsi.Karakteristik keberhasilan aktor pendorong. Aktor pendorong adalah orang dan atauorganisasi masyarakat (NGO, koalisi NGO) yang baik sendiri-sendiri atau bersama-samamelakukanupayapengungkapankasus,pelaporandanpemantauanterhadapprosespenyelesaiankasus.Karakteristikkeberhasilanaktorpendorongdalammengungkapkasus:i)pengetahuandasarmengenaiperaturan/isukorupsi;ii)tersedianyaaksesterhadapdokumenanggaran/pengadaan/laporanpertanggungjawaban;iii)mediamassaterlibatdalamkoalisiaktorpendorong;iv)pelibatanberbagaielemenkelompokmasyarakatsipil.

Aksi dan strategi aktor pendorong.Yangterjadiditubuhaktorpendorongditingkatlokalpadadasarnyaadalahproses‘learningbydoing’dimanapengalamandancontohdarikasuslain dalam menangani kasus korupsi sangat terbatas. Aksi yang dilakukan lebih banyakmerupakanreaksispontanatasjalannyaproseshukumterhadapsuatukasusdanterbataspadatahapketikaproseshukummasihberlangsungditingkatlokal.Strategiaktorpendorongyangdapatdiidentifikasidaristudikasusantaralaini)membangunkonstituensiataubasis-basisantikorupsiditingkatdesaataukomunitas;ii)membentukkoalisisementaradenganmenggabungkanberbagai elemendanorganisasimasyarakat; iii)membangunkesadarandankepedulianmasyarakatuntukmendesakantuntutanadanyaproseshukumyangadildanterbuka;sertaiv)membangunkerjasamadenganaparatpenegakhukumyangreformis.Dariberbagaistrategitersebut,pelibatanmediamassamerupakankuncikeberhasilanaktorpendoronguntukmelakukantekananselamaproseshukumberlangsung.

Bagaimana mengukur keberhasilan aktor pendorong?Aktorpendorongdipercayaolehmasyarakatuntukmengungkapdanmendorongpenyelesaiankasusmelaluiproseshukum.Meskikapasitasdalammelakukankajiananggarandan investigasikasusmasih terbatas,namun laporan aktor pendorong selalu menjadi kunci dimulainya proses hukum.Tidakbanyak kasus yang ditangani oleh aktor pendorong berhasil diselesaikan melalui proses


Ringkasan Eksekutif vii

hukum.Kalaupunadasedikityangakhirnyaselesaiditandaidengansanksiyanglemahataueksekusiyangtidakkunjungterlaksana.Namunhalitutidakberartibahwaaktorpendorongtelahgagal.Keberhasilanaktorpendorongsebaiknyadilihatdariperspektifjangkapanjangdimana berbagai aksi dan strategi dalam penyelesaian kasus berdampak signifikan bagipenguataninisiatiftatapemerintahanyangbaik(goodgovernance)ditingkatlokal.

Penegakan Hukum

Proses hukum, satu-satunya pilihan penyelesaian, mulai menjanjikan perubahan.Proses hukum adalah satu-satunya pilihan bagi aktor pendorong dalam menyelesaikankasusdugaankorupsi.Studikasusinimemperlihatkanmunculnyabeberapaindikasiyangmembawaharapanterjadinyaperbaikanupayapenegakanhukumdi tingat lokal seperti:Pertama, terlihat adanya kecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsifdan adanya kesediaan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama yang lebihkuatdenganaktorpendorong.Kedua,meskitidakterjadipadasemuakasus,namunsecaraumumdimanaterdapatsekelompokaktorpendorongyangkuatmakaakanditemuiproseshukumyangcenderungberjalandenganlebihtransparandanrelatiflebihcepat.

Kelemahan utama penegakan hukum. Di sisi lain, instansi penegak hukum di tingkatlokalmasih sulitmenghilangkanbeberapakelemahanmenahun:kekurangansaranadanprasarana, diskriminasi dalam proses hukum dan rentan terhadap suap serta tekananpolitik. Lebih jauh, kemampuan aktor pendorong untuk melancarkan tekanan terhadapproseshukumhanyabisaterjadiselamaprosesberlangsungditingkatlokal.SelepastahapdiKejaksaandanPengadilanNegeri,aktorpendoronghanyabisaberharappadajaringankerjayangmerekamilikiditingkatpropinsiataupusat.Situasiiniberdampakpadakeluaranproseshukumyangdinilaibelumadil:sanksiyanglemahdaneksekusiyangsangatsulituntuk dijalankan. Dengan kata lain, aktor pendorong berhasil membuat proses hukumberjalanlebihresponsif,terbukadanrelatifcepatnamunbelumtentuadil.

Rekomendasi

Desentralisasi perlu dilengkapi dengan jaminan pengawasan masyarakat.PentinguntukmemastikanadanyajaminanhukumatasperansertamasyarakatsebagaimanayangtelahdiaturdalamPeraturanPemerintahNo.71Tahun2000 tentangTataCaraPelaksanaanPeranSertaMasyarakatdanPemberianPenghargaandalamPencegahandanPemberantasanTindakPidanaKorupsidalambentukPerda.

Penyusunan platform anti korupsi di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukan bahwakeberhasilanpenanganankorupsiditentukandenganadanyakerjasamaantarapemerintahdaerah,aparathukumdanaktorpendorong.Olehkarenaitu,pentinguntuksetiapdaerahmemiliki visidan strategibersamadalammencegahdanmenanganikasuskorupsi yangterjadi. Berbagai pelajaran dari pengalaman aktor pendorong dalam mengungkap dan

Ringkasan Eksekutif


viii

menangani kasus korupsi dapat menjadi dasar yang sangat berguna bagi perumusanplatformantikorupsiditiap-tiapdaerah.

Penguatan inisiatif anti korupsi di tingkat lokal.Berbagaikelompok/organisasimasyarakatdalam penelitian ini telah berhasil memulai langkah penanganan terhadap korupsi.Keberhasilantersebutberdampaksignifikanbaikbagipenguataninisiatiftatapemerintahanyangbaikmaupundalampenegakanhukumditingkatlokal.Masihdiperlukanberbagaidukungan agar kelompok/organisasi masyarakat di tingkat lokal bisa terus melanjutkaninisiatif anti korupsi seperti: i) dukungan untuk meningkatkan pengetahuan tentangpengelolaanbudgetlokal,proseshukumsertaketerampilaninvestigasikorupsidanadvokasi;ii)dukunganbagipenguatanjaringankerjaantaraorganisasiantikorupsiditingkatlokaldanjaringankerjadenganberbagaibadandanorganisasiantikorupsiditingkatnasional;iii)dukunganberupapembagianperanbagiorganisasiantikorupsinasionaluntukmelanjutkanpemantauandantekanandalamproseshukumyangtelahdidorongolehaktorlokal.

Reformasi hukum di tingkat lokal. Untuk mendukung berjalannya penegakan hukumataskorupsiyanglebihadildananti-korupsidibutuhkanbeberapaperubahanbagiinstansipenegak hukum di tingkat lokal antara lain: i) memperkuat kerjasama antara instansipenegak hukum dan organisasi anti korupsi di tingkat lokal dengan melibatkan aparathukum dalam kegiatan pendidikan hukum dan anti korupsi bagi kelompok masyarakatdampingan; ii) menetapkan indikator lama proses hukum pada tiap-tiap tahap selamaproseshukumberlangsung;iii)suratedarandariKejaksaanAgungagarKejaksaanNegeriwajibmelaksanakangelarperkaraatassuatukasusdugaankorupsibersamaorganisasiantikorupsi serta memfasilitasi organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan eksaminasipublikterhadapputusanpengadilan.


Executive Summary ix

EXECUTIVE SUMMARY

Decentralization and corruption in Indonesia.Ayearafterregionalautonomyenteredintoforcein2001,awaveofcorruptioncasessweptacrossIndonesia’snewlyempoweredregionalparliaments.CommencingwiththemoststoriedcaseinWestSumatrain2002,otherregionsfollowedsoonthereafter–SouthEastSulawesi,WestKalimantan,Lampung.Ultimatelyvirtuallyallregionssawallegationsofcorruptionemerge.Andmorerecentlystill,thetrendhasspreadfromregionallegislaturesintotheexecutive.

Local Government Corruption Study.ThedisclosureofcorruptioncasesonthisscaleisanunprecedentedphenomenoninIndonesia.Thatcorruptionitselfoccurredwasneitherunusualnorunexpected.Whathasdistinguishedthelandscapeoverthelastfiveyearsispreciselythatthesecasescametolightatall.Furthermore,manyhavegonetotrialthroughthelocalcourts. Somepowerfulfigureshavebeenconvicted. It is important,therefore,forIndonesiatotaketheopportunitytolearnsomelessonsfromthisphenomenonatthelocallevel:whatfactorsledtothecloakofsecrecyovercorruptionatthelocallevelbeinglifted?Whoplayedanimportantroleinbringthecasestolight,andwhatstrategiesdidtheyemploy?Whatfactorssupportedtheminpromotinganti-corruption?Thosequestionsframe this Local Governance Corruption study, which was launched with three majorresearchobjectives:i)todocumentthedynamicsatthelocalleveltobothreportandresolvecorruptioncases;ii)toidentifythemodusoperandiofcorruption,aswellasthestrategiesdevelopedbylocalactorstosettlecorruptioncases,andiii)toidentifysuccessfactorsandongoingweaknesses in theeffortsof localactors tohandlecorruptioncasesat the locallevel.

Qualitative research was conducted of ten corruption cases in 5 provinces in Indonesia: WestSumatra,WestKalimantan,East Java,CentralSulawesiandWestNusaTenggara.Fromthetencases,4involvelegislativecouncilsatthedistrictlevel;4concerngovernmentofficials from theExecutive atdistrict level; andfinally1 case in eachof theprovinciallevelexecutiveandlegislativeinstitutions.CasestudyresearchwasconductedfromMaytoNovember2006throughkeyinformantinterviewswithmorethan200respondentsandthirteen Focus Group Discussions engaging approximately 150 participants comprisingcommunitymembers,lawenforcers,corruptionsuspectsandtheirlegaladvisors,localanti-corruptionactorsandmediarepresentatives.FindingsweredisseminatedthroughaseriesofregionalseminarsineachresearchlocationthroughMayandJune2007.

Opportunity and modus operandi of local government corruption.Decentralizationhasbroughtaboutshiftsinpowerrelationsnotonlybetweenthecentreandtheregions,butalsobetweenthebranchesofgovernmentatregionallevel. Someofthesechangeshavegivenrisetorampant‘moneypolitics’–byDistrictHeadsseekingtogainandmaintainsupport from the legislature; and legislators exploiting their newly acquiredpower overlocalbudgetstosecurefinancingfortheirpoliticalparties.But,mostcommonly,allsides

Executive Summary


x

havetakenthechancetoembezzlefundsforself-enrichment.Opportunitiesforcorruptionhave been opened up further by the enactment of inconsistent regulations governinglocalbudgetsbythenationalandregionalparliaments,regular‘cooperation’betweenthelegislativeandexecutivebodiesaswellaslowlevelsofpublicparticipationandcontrolinlocalgovernance.

Modus operandi of corruption. Legislative corruption cases take three main forms: i)mark-upofbudgetlines;ii)channelinggovernmentbudgettofictitiousinstitutions;andiii)manipulatingofficialtripsforpersonalgain.Intheexecutive,themainmodusoperandiis as follows: iv) utilizing unspent budget inconsistently with procedures; v) breachingregulationsgoverningthesubmissionandchannelingoflocalbudget;andvii)manipulationofprocurementprocesses.Onbalance,themorethingschange,themoretheystaythesame–therehasbeennothingreallynewinthemodusoperandioflocalgovernmentcorruption.

Strategies and successes at the local level

NGOs as a pool of resistance. The corruption cases studies were without exceptionreportednotbyoversightorjusticesectorinstitutions,butcommunitygroups.Partieswhodiscoveredandreportedthecaseincludeordinaryvillagers,NGOsandNGOcoalitions)and,prominently, theaggrievedanddisaffected: companies thatmissedouton lucrativecontracts, politicians overlooked for pre-selection and competition from rivals seekingpoliticaladvantage.Regardlessfromwheretheinitialreportsoriginated,NGOsorNGOcoalitionswerethedrivingforceforpublicdisclosureandresolutionofthecasesstudied.InPontianakforexample,contractorgroupwhofoundtheindicationofcorruption,preferredtogivethedatatheyhadtolocalNGOsthanblewupitbythemselves.Characteristics of success of local anti-corruption actors. Local actors that weresuccessfully able to identify, report and see cases through to resolution tended to becharacterizedbythefollowingsuccessfactors:i)understandingofthelaw:theyhadstudiedandmasterednationalandlocalregulationsrelatedtobudgetmanagementandcorruption;ii)accesstodocumentation:freedomofaccesstoregionalbudgets,documentationrelatedto procurement and government accountability reports was crucial; iii) informing thepublic:engagingthemediatoinformthepublicandgeneratecommunityactionwasalsoimportant;andiv)engagingabroad-crosssectionofdifferentelementsofcivilsocietyinthecase.

Action and strategies of local anti-corruption actors. Local anti-corruption actors consistently reported that they were inspired by examplesfromotherprovinces. Success inWestSumatra ledNGOs inWestNusaTenggara totakeactiontoaddresscorruptionintheirownregion.Butthestrategiesemployedremainlargelyundefinedandundocumentedanddisseminationoftheseprocesseslimited.Whathappenedinternallyamonglocallevelactorswasessentiallya‘learningbydoing’process.


Executive Summary xi

Actions taken were predominantly reactive – spontaneous reactions to the trajectory oflegalproceedingsthroughthepolice,prosecutorsandcourts.Thatsaid,theresearchwasable to identify some consistent core elements of the strategies employed: i) utilizing aprominentcasetobuildanti-corruptionconstituenciesatthevillageorcommunitylevel;ii)establishinga‘temporarycoalition’ofvariouscivilsocietyelementsaroundeachcase;iii)raisingcommunityawarenessanddemandfortheformallegalprocesstobejustandopen;and iv) cooperating with reformers in the justice sector. Among the different strategiesemployed,engagingthemassmediawasakeysuccessfactorinpushingthelegalsystemtofunction.

What constitutes “success”? Only two cases (Blitar and Madiun) for this paper weresuccessfullyresolvedthroughlegalproceedingsuntiltheverdictexecutedbytheDistrictGeneralAttorney.Thosecaseswhereacriminalconvictionwassecuredoftensufferedfromlightweightsanctionsthatwere,inturn,oftennotexecuted.

Whilethishighlightstheneedforgreaterandmoreintensiveeffortstoaddresscorruption,itdoesnotsignifythatlocalanti-corruptionmovementshavefailed.Althoughtheircapacitytoreviewlocalbudgetdocumentsandinvestigatecasesremainslimited,complaintsfiledbyanti-corruptionactorswereinallinstancesthedrivingforcebehindthecasescomingtopublicattention.Theytakenewskillsandexperienceswiththemforthefuture.Inthepastthesecaseswouldnothavecometolight.Thisprocesshasbeguntounderminethedeeplyentrenched culture of impunity which has long characterized governance in Indonesia.Hence,thesuccessoflocal-levelactorsshouldbetterbeseenfromalonger-termperspective.Solongastheanti-corruptionmovementsarefurtherdevelopedandstrengthened,thesepioneering cases of the early regional autonomy era could have significant longer-termimpactstostrengthengoodgovernanceattheregionallevel.

The Formal Legal Process

Legal proceedings, the only option for settlement, begin to provide hope for change.Formallegalproceedingsaretheonlyoptionfortheresolutionofcorruptioncases.DespitetheweaknessesnotedaboveandthedirereputationoftheIndonesianjusticesector,thesetencasestudiesdemonstratetheemergenceofseveralindicationsthatlawenforcementatthelocallevelisimproving.First,thereisatendencyamonglawenforcementinstitutionstobemoreresponsive topublicoversight. There is likewisemorewillingnessamongtobuildstrongerpartnershipswithlocalcivilsocietycoalitionstoaddresscorruption.Second,althoughnotevidentinallcases,inmanycasestheresearchrevealedadirectcorrelationbetweenthelevelsofstrengthofpublicoversightandthepaceandtransparencyofformaljustice.

One step forward, two steps back. Despite the promising indications of progress, theformal justice sector institutionsstill face significantchallenges to improveperformance

Executive Summary


xii

andenforcethelawconsistently:alackofinfrastructure,discriminationinlegalproceedingsandapropensityforbriberyandpoliticalinterference.Atleastinthestudy,therearestrongindicationofbriberyoccurredinPontianakandLombokTengah.Furthermore,localanti-corruptioncoalitionswereonlyabletoexerteffectiveoversightwhilethecaseswerebeinginvestigatedorheardatdistrictlevel. OncethecorruptorsappealedtheirconvictionstoprovincialHighCourtor theSupremeCourt in Jakarta (whichhappened inalmost allcaseswhentheDistrictCourtsentencedtheverdicts),districtlevelactorswerereliantontheir networks at higher levels. As oversight weakened, the impact was clear – lightersentencesandnon-existentexecutionofverdicts.Armedwiththisknowledge,corruptorsknowtheycanhanginforthelonghaulandseeoutpublicscrutinyandattentionastheircaseswindtheirwaythroughanoftenlengthyappealsprocess.Inotherwords,locallevelanti-corruptionactorscanpushtheinitiallegalprocesstobemoreresponsiveandfast,buttheycannotyetguaranteeajustoutcome.

Recommendations

The report recommends a number of practical actions to both prevent corruption andaddresshighprofilecasesoncetheyemerge. Investigationandresolutionof thesecasescan begin to break down impunity and mobilize public action for social accountability,ultimatelyleadingtoimprovedlocalgovernance.

The recommendations build on the success factors identified in the study and relate to(i) improving legal frameworks to institutepublicparticipation in local governance; (ii)improvingstate-civilsocietyrelationstoaddresscorruption;and(iii)continuingeffortstostrengthencivilsocietyoversightofthelegalprocess.

Decentralization needs to be accompanied with guarantees for community control.District governments need to pass regional regulations to guarantee the existence ofcommunityparticipationtoeradicatecorruptionasstipulatedbyGovernmentRegulationNumber71/2000onthe“ProceduresforImplementationofCommunityParticipationandRewardsforPreventionandEradicationofCorruptionCrimes”.

Development of a local level anti corruption platform.Themost fundamentalfindingofthisresearchisthatsuccessinhandlingcorruptioncasesisdeterminedbycooperationbetweenlocalgovernment,lawenforcersandlocalanti-corruptionactors.Therefore,itisimportant thateachregionhasa sharedvisionandstrategy inpreventingandhandlingcorruptioncases.Lessonslearnedfromtheexperienceofanti-corruptionactorsinthesetencasescanbeusedasafoundationfortheformulationofajointgovernment-civilsociety-communityanti-corruptionplatformineachregion.

Strengthening of local level anti-corruption initiatives. Various community groups/organizations in this research have been successful in starting the measures to address


Executive Summary xiii

corruption.Moreneedstobedonetodocumentanddisseminatethesuccessfulstrategies.Effortsneedtobeintensifiedwhereweaknessesexist,suchaswithrespecttoexecutionofjudicialverdicts.Specifically,additionalsupportneedstobeprovidedtolocalcivilsocietygroupstobuildonandenhanceanti-corruptioninitiatives:i)supporttoimproveknowledgeon local budget procedures, the legal process and skills in corruption investigation andadvocacy; ii) support to strengthen networks between anti-corruption organizationsat the local levelwith their better resourcednational level counterparts; and iii) greaterconcentrationfromprovincialandnationalleveltocontinuemonitoringandscrutinyoflegalproceedingsoncetheymoveupthejudicialhierarchyonappeal.

Local level legal and judicial reform.Fairerandmoreeffectivelawenforcementrequiresseveral changes in the law enforcement institutions at local level: i) strengtheningcooperationbetweenlawenforcementinstitutionsandanti-corruptionorganizationsatthelocallevelbyengaginglawenforcersinlegalandanti-corruptioneducationactivitiesforthepublic;ii)establishingandenforcingbenchmarksforthedurationofeachphaseofthelegalproceedingsinordertospeedupresolutionandpreventbriberyaimedatstretchingoutthelegalprocess;iii)acircularletterfromtheAttorneyGeneral’sOfficethatrequiresDistrictProsecutors’Officestoholdcasepresentationsforanti-corruptionorganizationsandfacilitatecommunityorganizationstoconductpublicexaminationoncourtverdicts.

Together these recommendations can complement ongoing anti-corruption initiativesgeared more towards prevention of embezzlement and abuse of power. Building onsuccess,addressingthesecasescanhelpreduceendemiccorruption,institutionalizesocialaccountabilityandstabilizelocaldemocracysothattheprocessofregionalautonomycandeliver on its promise of better public services and good governance for the people ofIndonesia.

Daftar isi


xiv

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan iiiUcapan Terima Kasih ivRingkasan Eksekutif vExecutive Summary ixDaftar Tabel dan Boks xvi

Bagian 1. Pendahuluan 1I. KorupsiditingkatLokal 2II. StudiKorupsiPemerintahanditingkatLokal 3III. RingkasanStudiKasus 8

Bagian 2. Desentralisasi & Korupsi 13IV. LokaldalamTransisi 14V. Peluang&ModusOperandiKorupsi 18 Bagian 3. Lokal Bergerak 23VI. AktorPendorong 24VII. PenangananKasusDariPersfektifAktorPendorong 28VIII.Aksi&StrategiAktorPendorong 34IX. BagaimanaMengukurKeberhasilanAktorPendorong 39Bagian 4. Penegakan Hukum 47X. KonteksHukumPidanaKorupsi 48XI. PenangananKasusdariPerspektifHukum 50XII. ProsesHukum:PeluangatauHambatan? 58

Bagian 5. Kesimpulan & Rekomendasi 65

Lampiran 73

Lampiran1.TabelModusOperandiKorupsiPemerintahanDaerah 74Lampiran2.TabelDakwaan&Vonis 76

Daftar Referensi 85

Studi Kasus1. MenyibakBajuLinmas,MenguakMegaKorupsi (StudiKasusKorupsiAPBD2002-2004PemkabBlitar) 89 2. KoalisiYangRapuh (StudiKasusKorupsiYayasanBestaridiKab.Pontianak) 107


Daftar Tabel & Daftar Boks xv

3. KetikaRakyatMenggugat (StudiKasusKorupsiAPBD2000-2003diKabupatenTolitoli) 1254. KeadilanYangSulitDiraih (StudiKasusKorupsiAPBD2002KabupatenKepulauanMentawai) 1415. MembangunKiatPengungkapKorupsi (StudiKasusKorupsiDPRDKab.Madiun) 1596. KorupsiIbaratPenyakitMenular (StudiKasusKorupsiPengadaanTanah2001/2002DiKab.LombokTengah) 175

Daftar Tabel & Daftar Boks


xvi

Daftar Tabel & Boks

TabelTabel1. PerubahansetelahDesentralisasi 14Tabel2. MotifAktorPendorong 27Tabel3. PerbandinganLamanyaProsesHukum(s/dNopember2006) 60Tabel4. PerbedaanProsesHukumTersangkaKorupsi 62 BoksBoks1. DimanaBawasda? 30Boks2. BagaimanaJikaTidakTerdapatLSMyangKuatdiKabupaten? 31Boks3. GoodPractice,DesaMelawanKorupsi 34Boks4. PerpecahandiTubuhAktorPendorong 37Boks5. GoodPractice;MediadanPartisipasiPublik 38Boks6. JaminanHukumatasPerandanPartisipasiAktorPendorong 44Boks7. JikaGubernurMenjadiTersangkaKorupsi-KasusNTB 51Boks8. DelikTindakPidanaKorupsidanBeberapaDefinisiKorupsi 53Boks9. PengakuanPengacaraTerdakwa 59Boks10. PerlakuanIstimewaterhadapKetuaDPRDDonggala 61Boks11. Corruptor’sFightBack 69

Bagian I

Pendahuluan

Pendahuluan


�

I. Korupsi di Tingkat Lokal

“Korupsi tidak berdiri sendiri...ada organisasinya dan dilakukan oleh orang-orang yang punyajabatandimanasaja;di lembagapemerintahanatauswastajugasepanjangmerekapunyakuasauntukmenentukanbagaimanabisadapatuangsebesar-besarnyalewatkekuasaanya”

AktorPendorong,PontianakSejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsiDPRDdi berbagai daerahberawal darimaraknyapemberitaan tentangkorupsiDPRDpropinsiSumateraBaratdanmenjalarkeberbagaiwilayahlainsepertiSulawesiTenggara,KalimantanBarat,LampungdankemudianhampirmeratadiberbagaiwilayahIndonesialainnya.BerdasarkandataKejatiseluruhIndonesiasampaidenganbulanSeptember2006terdapat265kasuskorupsiDPRDdenganjumlahtersangka/terdakwa/terpidanasebanyak967oranganggotaDPRDyangditanganioleh29Kejati.Padaperiodeyangsama,telahdikeluarkanijinpemeriksaanuntukanggotalegislatif:327oranganggotaDPRDpropinsidan735DPRDkabupatenkota.1

BilasebelumnyalaporankorupsididominasiolehkorupsiDPRD,belakangankecenderungankorupsi oleh pihak eksekutif semakin meningkat. Berdasarkan catatan ICW, jika padatahun2004terdapatmasing-masing48kasuskorupsiDPRDdaneksekutif,padatahun2005korupsieksekutifmenempatiposisiteratasdengan47kasus.Padatahun2006,angkakorupsiekskutifmeningkattajammenjadi69kasus.2DaridataKejariseluruhIndonesia,terdapatkasuskorupsikepaladaerahsebanyak46kasusdenganjumlahtersangka/terdakwa/terpidana 61 orang dimana 43 kasus ditangani oleh Kejati dan 3 kasus oleh Kejagung.Sementara itu, data Mendagri menyebutkan bahwa selama periode tahun 2004 – awal2006telahdikeluarkanijinpemeriksaanatasdugaankorupsiterhadap7Gubernurdan60Bupati/Walikotaatauwakilnya.

Bisa dikatakan bahwa fenomena pengungkapan kasus korupsi di tingkat lokal dalamjumlah dan cakupan wilayah seluas saat ini belum pernah terjadi dalam sejarah diIndonesia.Mengapa?Berbagaikalanganberanggapanbahwakebijakandesentralisasitelahmenyuburkankorupsidi tingkat lokal.Maraknyadugaankasuskorupsi terjadi tak lamasetelahditerapkannyakebijakanotonomidaerahataudesentralisasipemerintahan.DengandikeluarkannyaUndang-UndangNo.22Tahun1999tentangPemerintahanDaerahyangmenggantikan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah,lembagapemerintahandaerahmemilikikekuasaanlebihbanyakterutamadalammengaturpengelolaan budget yang berimplikasi pada semakin terbukanya peluang terjadinyakorupsi.

1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan PelaksanaanTugas Panja Penegakan Hukum dan PemerintahanDaerah,20062Kompas,KecenderunganKorupsi;EkskutifdiPosisiTeratas,25Januari2007.


Pendahuluan �

Dengandemikian,adalahsangatrelevanuntukmenguakkorelasiantaraberbagaidimensidesentralisasi(konstitusional,politikdanfiskal)dengantinggiataurendahnyakorupsididaerah.Berbagaitemuandanhasilstudidariberbagainegaramenyediakanjawabanyangtidakselalukonsisten–jikatidakkontradiktif-dalammenjawabapakahdenganditerapkannyadesentralisasitelahmempertinggiataujustrumengurangikorupsi.Haltersebutnampaknyadiakibatkanadanyaperbedaandimensidesentralisasiyangdipakaipadatiappengamatdanpeneliti. Meski demikian, pada umumnya terdapat 3 dimensi desentralisasi yang secaraempirismemilikikaitandengangejalakorupsiditingkatlokalyaitu:desentralisasifiskal,konstitusionaldandesentralisasipolitik.3

Namun jikakitamasukdalamkonteks Indonesia, tidak tepatuntukmengatakanbahwakorupsididaerahbarusajaterjadisetelahditerapkannyakebijakandesentralisasi.DisadaribahwatidakterdapatcukupdatamenyangkutkasusdugaankorupsididaerahyangterangkatkepermukaanselamapemerintahanOrdeBarumengingatkuatnyadominasibirokrasidanlemahnya penegakan hukum.Tapi adalah naif mengatakan bahwa tidak terjadi korupsipadamasatersebut.Desentralisasisangatmungkintelahmemberilatarbarubagipentaskorupsidi tingkat lokal, entahmenyangkutbergesernya relasikekuasaanpusat–daerahataueksekutif–legislatifyangmemunculkanpelakukorupsibaruataulatarbelakangdanmodusoperandikorupsiyangsemakinbervariasi.

Dengankata lain,praktekkorupsisecarakonsistenterjadisejak lamasebelumkebijakandesentralisasi diterapkan. Yang baru dan fenomenal adalah fakta bahwa dalam 5 tahunterakhirterjadifenomenaterungkapnyadugaankasuskorupsidanmunculnyaaktor-aktordarimasyarakatyangsecarakonsistenmendorongdanmenuntutagarkasus-kasustersebutdapatdiselesaikan.JikamerujukpadapandanganKarklinsdimana,“Anti-corruptionworkamongpublicadministratorandhighlevelofficialcanhelp,butinthelongrun,themobilizationof democratic forces from below and the forging of civil society is the decisive way to containcorruptionindemocraticsociety”,4makadapatdisimpulkanbahwaberdasarkanpengalamanberbagainegara,terlepasdarisistempemerintahanyangditerapkan,menguatnyapartisipasipublikakanberdampakpadaterjadinyatransparansidanakuntabilitaspemerintahan.

II. Studi Korupsi Pemerintahan di Tingkat Lokal

Terlepas dari diskursus menyangkut korelasi antara desentralisasi dan korupsi, adalahpenting bagi Indonesia untuk mengambil kesempatan guna mendapatkan beberapapembelajarandari faktamaraknyapengungkapankasusdugaankorupsidi tingkat lokal:faktorapayangmendorongpengungkapankorupsiditingkatlokal?Siapayangberperanpentingdalammelakukanpengungkapankorupsidanapasajaupayayangsudahmereka3SebastianFreille,Federalism,DecentralizationandCorruption,www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ACLitSurvey4Karklins,Rasma,Anti-CorruptionIncentivesandConstituenciesinthePost-CommunistRegion,PaperforWorkshop1:CreatingaTrustworthyState,CollegiumBudapest,Draft,September2002,p.1

Pendahuluan


�

lakukan?Faktorapayangmendukungaktortersebutdalammendorongupayapenyelesaiankasus korupsi? Dan, faktor apa yang melemahkan upaya masyarakat di daerah dalammemberantaskorupsi?BerbagaipertanyaandiatasmemilikirelevansidenganstrategiJusticeforthePoorProgram( J4P) – Bank Dunia, yang sejak tahun 2002 memfokuskan kegiatan pada penguatanreformasi hukum di tingkat lokal. Kasus korupsi digunakan sebagai pendekatan umumdalammemotret interaksimasyarakatdansistemhukumkarenaterdapatpartisipasidaninteraksi masyarakat dengan berbagai peraturan dan lembaga penegak hukum dalammendorongpenyelesaiankasus.Padatahun2003timJustice telahmelakukanpenelitianmengenai penyelesaian kasus korupsi oleh masyarakat yang terjadi di tingkat desa dankecamatan (Village Justice Paper, 2003) dengan beberapa kesimpulan dan rekomendasiuntukmemperkuatperanmasyarakatdanreformasihukumditingkat lokal.Pendekatanyang sama juga perlu dilakukan seiring dengan diterapkannya kebijakan desentralisasidimana terjadiberbagaiperubahan signifikandalamstrukturkekuasaandanpenguatankelompokmasyarakatsipilditingkatpropinsidankabupaten.

Dalamtiap-tiapkasuskorupsiditingkatlokalterdapatketerlibatanberbagaielemenlokalseperti: pelaku korupsi, partai politik, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, akademisi,LSMantikorupsi,mediamassadanjugainstitusipenegakhukumsertaparapelakukorupsiitusendiri.Responmasing-masingaktorlokaldalammenyikapikorupsiakanmembentukpengalamanbarudanmembangunpersepsiterhadapprosespenegakanhukumdiIndonesia.Pada gilirannya, pengalaman tersebut akan membentuk pola karakteristik penanganankasusdugaankorupsidalamlanskapsebuahIndonesiayangterdesentralisasi.

Denganlatarbelakangtersebut,sejakMei2006timJusticeforThePoorProgram,BankDunia, mulai melakukan Studi tentang Korupsi Pemerintahan diTingkat Lokal (LocalGovernmentCorruptionStudy/LGCS)di5propinsidiIndonesia.Tujuanutamapenelitianiniadalahuntukmendokumentasipengalamanberbagaiaktorditingkatlokaltersebutdalammengungkapdanmenyelesaikanlaporandugaankorupsiyangdilakukandipemerintahandaerah,baikolehLegislatifmaupunEksekutif.

Tujuan Penelitian • Mendokumentasikan dinamika para pelaku di tingkat lokal dalam proses penyelesaiankasuskorupsiyangmelibatkanlegislatifmaupunpihakeksekutif • Mengidentifikasi modus operandi dan peluang korupsi oleh pemerintahan di tingkatlokaldan; • Mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan penanganan korupsi di tingkatlokal


Pendahuluan �

Metodologi

Untuktujuantersebut,dalamstudiinidilakukanstudikasusterhadapkasus-kasusdugaankorupsibaikyangdilakukanolehlembagaeksekutifmaupunlembagalegislatifditingkatlokal.Kriteriaberikutyangdipakaidalammemilihkasusmanayangakanditelitidalamstudikasus: i) DugaankorupsiterhadapdanaAPBDTahunAnggaran2001-2004 ii) Kasussedangatautelahdiselesaikanmelaluiproseshukumformal iii)Terdapat keterlibatan masyarakat (aktor pendorong) dalam mengungkap dan mendorongpenyelesaiankasus.

Setelahdatakasusyangmemenuhikriteriadiatasterkumpul,kemudiandilakukanpemilihanlokasi penelitian dengan pertimbangan seperti: sebaran geografis, sampel kasus korupsitingkatkabupaten–propinsi,sampelkasuskorupsilegislatif–eksekutif.Selainitu,lokasipenelitianjugadiarahkanpadalokasidimanaterdapatkegiatantimJusticeagarterdapatmanfaatpraktisdaripenelitianiniterhadapberbagaikegiatanJ4Pyangsudahada.Lokasipenelitianyangterpilihadalah5propinsidiIndonesiayaitu:SumateraBarat,KalimantanBarat,SulawesiTengah,JawaTimurdanNusaTenggaraBaratdengan2sampelstudikasusditiappropinsi.

Studidilakukandenganpendekatankualitatifdimanapengambilandatadilakukanmelaluibeberapacarasebagaiberikut: a. Review terhadap dokumen terkait seperti pemberitaan media massa, hasil penelitian, dokumentasi aktor pendorong dan dokumen hukum seperti dakwaan, tuntutandanvonispengadilan b. Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap responden dari berbagai kalangan,sepertiLSM,koordinatoraliansiLSM,wartawan,tersangkakorupsiatau kuasahukumnya,kelompokpendukungtersangkasertaaparathukumyangterlibat dalam proses hukum. Selain itu dilakukan pula wawancara terhadap anggota DPRDdanlembagaeksekutifsetempat.Dariseluruhstudikasusterdapatsekitar 200respondenyangtelahdiwawancarai. c. Focus Group Discussion (FGD). Untuk melengkapi temuan-temuan dari review dokumendanwawancara,makadilakukanFGDbersamadenganaktorpendorong, tersangka,akademisidanaparathukumsetempat.Dalampenelitianinidilakukan 13FGDyangdiikutisebanyak150peserta.

Studi kasus dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, tahap penyusunan kronologi kasusmulai dari pengungkapan hingga pelaksanaan keputusan hukum. Output dari tahap iniadalahkronologikasusyangmenunjukanlangkah-langkahpenyelesaiankasusserta‘aksi-reaksi’ antara aktorpendorongdanproseshukum.Dataperjalanankasusdicatathinggabulan November 2006. Kedua, setelah kronologi kasus selesai disusun, maka penelitimengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan menyangkut ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’, baik

Pendahuluan


�

dengancaramelakukanwawancaramaupunmelaluiFGD.Ketiga,setelahdata-datatersebutterkumpul,penelitiakanmelakukananalisaterhadapkasusyangditelitiuntukmenjawabpertanyaandantujuanpenelitian.

Sesuaidengantujuanpenelitian,respondenutamadalampenelitianiniadalahparaaktorpendorong di tingkat lokal yang memiliki peranan dalam pengungkapan kasus ataumendorongproseshukumataudalamkeduanya.Dalamsetiapkasusyangditeliti,terdapatbanyaksekaliaktorpendorongyangmelakukanberbagaiaksibaiksecarabersama-samaatausendiri-sendiripadasebagianatauseluruhrangkaiankronologikasus.Karenaketerbatasanwaktu penelitian, tidak semua aktor pendorong tersebut dapat dilibatkan dalam prosespenelitian. Dengan demikian, penyebutan aktor pendorong utama dalam studi kasustidak berarti menutup peran atau kontribusi aktor pendorong lain yang mungkin tidakteridentifikasiselamapenelitianberlangsung.

Apa yang dibahas dalam laporan ini?

Laporaninimerupakansintesaanalisadari10studikasusyangdilakukanselamapenelitianberlangsung yangdiarahkanpada3 kelompok temuanpokok studi yaitu; i)modusdanpolakorupsipemerintahandaerah;ii)aksidanstrategiaktorpendorongdan;iii)jalannyaproses hukum terhadap kasus dugaan korupsi. Ketiga hal tersebut, pada akhirnya akanmengarahkanlaporaninipadakesimpulanpenelitiandanmenjadilandasanpokokdalampenyusunanserangkaianrekomendasikerjabagiberbagaikalanganpemerhatiinisiatifantikorupsidiIndonesia.

Mengingatterbatasnyalokasidanjumlahkasuspenelitian,tentusajakesimpulanpenelitianinitidakbisadigeneralisiruntukmenjelaskanbanyaknyakasusserupayangterjadidiberbagaidaerahdiIndonesia.Meskidemikian,diharapkanpola-polaumumyangdiidentifikasidalampenelitiandapatmengarahkanparapelakuditingkatlokaldalammemperkuatinisiatifantikorupsidiwilayahnyamasing-masing.Juga,yangtakkalahpentingadalahharapanbahwastudiinidapatmendukungpemerintahIndonesiadalammelakukanpencegahanperilakukorupsi,perbaikansistemhukumsertapenguatanpartisipasimasyarakat.Selainitu,pentinguntukdiperhatikanbahwapenelitianinimengambilfokuspadaupayapenanganan kasus korupsi oleh aktor pendorong di tingkat lokal. Penekanan terhadapaspekdesentralisasidipakaisejauhuntukmenjelaskankontekslokaldimanainisitifaktorpendorongbekerja;situasidimanaterjadiproses‘pencariantitikkeseimbanganbaru’bagipelakupolitik(termasukjugaaktorpendorong)yangsebagaimanabisadilihatkemudian,sangatberpengaruhpadaupayapembongkarankasuskorupsi.Demikianpulamenyangkutaspekhukumyangdalamlaporaninidicermatisejauhdalaminteraksiantaraaktorpendorongdaninstansipenegakhukum.Ringkasnya,desentralisasidanproseshukumdipakaiuntukmengidentifikasi faktor-faktor penguat atau pelemah gerakan aktor pendorong dalammenangani kasus. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai kajian


Pendahuluan �

khususmenyangkutkelemahanyangterkandungdalampaketkebijakandesentralisasiataupenilaianatasperaturandansanksipidanasebagaikeluaranproseshukumformalatassuatukasuskorupsi.

Bagianpertamalaporaninimenyajikanlatarbelakang,metodologidantujuandaripenelitian.Untukmemberigambaranlebihrincimenyangkutkasus-kasusyangditeliti,bagianinijugamemuatringkasanstudikasus

Bagiankedua,memuatsedikitgambarantentangdimensidesentralisasidalamkonteksUUNo22tahun1999yangberimplikasipadapergeseranrelasikekuasaanditingkatlokaldarieksekutif ke legislatif. Bagian ini juga menyajikan sedikit gambaran tentang kebijakan-kebijakandaninisiatif-inisiatifgerakanantikorupsiditingkatlokalmaupunnasional,sertamoduskorupsipemerintahanditingkatlokalbaikoleheksekutifmaupunlegislatif.

Bagian ketiga, mencoba untuk memetakan dan menyajikan informasi tentang aktorpendorong, profil, motif serta aksi dan strategi kerjanya. Selain itu juga disajikan pulakronologi penanganan kasus dari perspektif aktor pendorong, mulai dari sebelumterungkapnyakasus, sampaidi laporkannyakasuskeproseshukum.Mengingat terdapatkeragamandarisatukasuskekasusyanglain,disampingmenyajikanbenangmerahdarikeseluruhan kasus, pada bagian ini terdapat pula berbagai kutipan dan rujukan singkatmengenai situasi spesifik yang terjadi untuk menghindari penyeragaman yang mungkindapatmemiskinkananalisadankesimpulanstudi.

Bagiankeempatlaporanini,khususmenyajikantentangprosespenanganankasusdalamkonteks hukum, sejak dari penyelidikan di kepolisian dan kejaksaan hingga ke tingkatMahkamah Agung dan eksekusi. Selanjutnya keseluruhan dari laporan ini dirangkumdalamBagiankelimamengenaikesimpulandanrekomendasipenelitian.Mengapa laporan ini penting?

Setidaknyaterdapat3alasanmengapapenelitiantentangkorupsipemerintahditingkatlokalmenjadipenting.Pertama,Indonesiaselamainidikenalsebagaisalahsatunegaradenganangkakorupsiyangpalingtinggididunia.Olehkarenaitu,setiapinisiatifdalammemerangikorupsimenjadipentinguntukdicermatisebagaipenandabahwapadakenyataanyaperangmelawankorupsiitutelahdanterusberlangsung.Apalagi,analisastudidisusunberdasarkanpengalaman langsung aktorpendorong yang relatif genuine danbelumbanyakpresedensebelumnya.Dengandemikianlaporaninidiharapkanakanmemberikontribusipadaupayapenguataninisiatifanti-korupsiditingkatlokal,baikuntukIndonesiaataunegaralain.

Kedua,berbedadenganbeberapapenelitiansebelumnya,potretdinamikaaktorlokaldalamstudi ini diambil dalam sebuah lanskap Indonesia yang terdesentralisasi dimana terjadiperubahanstrukturkekuasaanditingkatlokalsehinggaterbukapeluangyangbesarbagi

Pendahuluan


�

partisipasimasyarakatdanperbaikandalamprosespenegakanhukumditingkatlokaldalamupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian,pengalamanaktorpendorongdalamkonteksperlawananterhadapkorupsiakanmemberigambaranyangsignifikantentangpeluanginisiatifgoodgovernanceditingkatlokal.

Ketiga,sejalandengantujuanJ4PprogramdiIndonesia,berbagaiinisiatifaktorpendorongdankinerjainstansipenegakhukummenggambarkanpeluangpenguatanaksesmasyarakatterhadaphukumdankeadilanyangmenandakanadanyareformasihukumditingkatlokal.Peluang-peluang perbaikan instansi hukum di tingkat lokal dapat diidentifikasi ketikamempelajariresponmerekaterhadapkasuskorupsiyangterjadi.

III. Ringkasan Studi Kasus

Dari10kasusyangditelititerdapat2kasuskorupsiDPRDditingkatpropinsiyaitukorupsiDPRD Propinsi Sumatera Barat dan NusaTenggara Barat; 4 kasus korupsi DPRD ditingkat kabupaten yaitu korupsi DPRD Kabupaten Madiun, Kabupaten Pontianak,KabupatenToli-TolidanKabupatenDonggala;4kasuskorupsilembagaeksekutifditingkatkabupatenyaitu:korupsiSekretarisDaerahKabupatenMentawai,korupsiBupatiKapuasHulu, korupsi Bupati Blitar dan korupsi Panitia PengadaanTanah di LombokTengah.Dokumentasilebihlengkapdapatdibacadalamlaporanstudimasing-masingkasus.Sumatera Barat

Kasus korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat periode 1999/2004 (Legislatif – Propinsi).KasuskorupsiDPRDpropinsiSumbarmerupakanpioneryangmengawalikemunculanberbagaikasusserupadiIndonesia.DimulaidariinisiatifbeberapaLSMsertaakademisisetempat(belakanganmembentukForumPeduliSumateraBarat-FPSB)yangsecararegulermelakukankajianterhadapRAPBD2002danmulaimenemukandugaankorupsiDPRDdimanaterdapattotal27mataanggaranbagitunjangandanpembiayaananggotaDPRDdenganperkiraankerugiannegarasebesarRp5,9miliar.HalinidianggapsebagaitindakkorupsidanbertentangandenganPP110/2000.Setelah sebelumnyaperingatanmerekadiabaikanolehDPRD,aktorpendorongkemudianmendorongdimulainyaproseshukumatas dugaan tersebut. Semula Kejaksaan Tinggi Sumbar menyatakan akan melakukan‘edukasi’kepadaDPRDmeskikemudiankasusdiprosessecarahukum.PerlawananDPRDcukupserius, salahsatunyadenganmengajukanhakujimateril (judicialreview)atasPP110/2000 ke Mahkamah Agung. Para terdakwa kemudian dijatuhkan putusan bersalah.Meski telah dikeluarkan putusan kasasi, namun hingga saat ini eksekusi terhadap paraterdakwabelumdilaksanakan.Kasus korupsi Sekretaris Daerah Kabupaten Mentawai (eksekutif – kabupaten).Mulaipertengahan tahun 2002, beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat


Pendahuluan �

Mentawai (AMM) mulai melakukan pengkajian terhadap jalannya pembangunan diKabupaten yang baru berdiri pada tahun 1999 ini. Merasa telah menemukan beberapaindikasikorupsiolehDPRDdanKepalaDaerah,AMMmemintabantuankepadaLBHUmanta untuk secara khusus melakukan kajian hukum terhadap dugaan korupsi yangdiperkirakantelahmerugikannegarasebesarRp7,6miliar.DiwarnaidenganpenolakanDPRDterhadap laporanpertanggungjawabBupati,AMMkemudianmelaporkankasuskepada Kejaksaan Tinggi Sumbar yang kemudian menetapkan Sekretaris Daerah danbeberapapejabat/stafKabupatensebagaitersangkakorupsi.MeskidalamprosespersidangandiPNPadangyangberjalanselama11bulantersangkaterbuktimelakukanpenyimpanganpengelolaananggaran,namunMajelisHakimmembebaskantersangkadariseluruhtuntutanhukumdengan alasan“yangdilakukan tersangka adalahuntukkepentingandinas-dinasdaninstansidiKabupatenMentawaisertatidakterbuktiadanyaunsurmemperkayadirisendiri”.KejaksaankemudianmengajukanKasasikeMahkamahAgungyangmenguatkankeputusanPNPadang.Sejalandenganlamanyaproseshukum,tekanandariaktorpendorongkianmelemah–bahkanbeberapa tokohutama aktor pendorong saat ini telahmenjabatsebagaianggotaDPRD.

Kalimantan Barat

Korupsi Yayasan Bestari, DPRD Kabupaten Pontianak (legislatif – kabupaten).Lewatbeberapa pertemuan informal, Bupati dan Pimpinan DPRD sepakat untuk memberidanakepadaYayasanBestaridalamAPBD2002.SetelahAPBDdicairkan,danatersebutdibagikankepada45oranganggotaDPRDdalam2tahap,tahapIsebesarRp1,13Milyardan tahap II sebesar Rp 1,7 Milyar. Meski praktek itu telah berjalan beberapa waktu,namunmulaiOktober2003sekelompokkontraktoryangmerasadiperlakukantidakadildalamprosestenderpembangunanmelaporkandugaankorupsikepadaKejaksaanNegerisetempat.Kasus inimelibatkanLSMdanasosiasimasyarakatdalamjumlahyangcukupbesar, setidaknya terdapat 37 organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pengacara, danakademisidengantotal332pemberitaandimediamassa.Bahkan,KeratonAmantubillahmelakukandukungansecaraterbukabagipenjatuhansanksihukumkepadapelakukorupsi.Sayangnyakoalisi aktorpendorongdigerogotiolehpolitisasi golongan/sukudanadanyasuapterhadapbeberapatokohLSM.Tanggal12Mei2005,tigatersangkadalamkasusinidiputusbebas.JPUsudahmengajukanmemorikasasikeMahkamahAgungnamunhinggapenelitianiniberakhirbelumadakejelasantentangkeputusanyangdiambilolehlembagahukumtertinggiitu

Korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Bupati Kapuas Hulu (eksekutif – kabupaten).MenyusuldikeluarkannyaSKMenteriKehutanan05.1/Kpts-II/2000 yang memberikan kewenangan Bupati di seluruh Indonesia untukmemberikan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) 100 hektar, Bupati KapuasHulusegeramengeluarkanSKyangmengaturagarPSDH–DRdisetorkankekasdaerah.Belakangan, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi mempublikasikan bahwa terdapat dana

Pendahuluan


10

reboisasiyangtidakdisetorkankenegaralebihdariRp150miliar.IndikasiinikemudianditindaklanjutiolehLSManti-korupsidananti ilegal loggingdiKalimantanBaratyangmeyakinibahwadanatersebuttidakhanyaditahantapijugadigunakanuntukkepentinganpribadiBupatisehinggapadaDesember2004kasusinidilaporkankePoldaKalimantanBarat dan dilanjutkan dengan penyelidikan oleh KejaksaanTinggi. Namun PengadilanNegeri Putussibau menolak dakwaan JPU dengan alasan dakwaan tersebut kabur. JPUdikabarkan mengajukan kasasi ke MA namun hingga penelitian lapangan ini berakhir(November2006)belumadaketerangantindaklanjutdalampenanganankasusini.

Sulawesi TengahKorupsi APBD DPRD Kabupaten Toli-Toli periode 1999-2004 (legislatif – kabupaten). BermuladarikajianAPBDyangdilakukanolehLSMDopalakditemukanindikasiadanyakorupsiDPRDdalampenyusunanAPBDtahun2002dimanaterjadipenggelembungananggaranbagikepentingantunjangandanbiayaDPRDsenilai lebihdari3%dariPAD,sehinggamerugikannegara senilaiRp4,5milyar.Dopalakberhasilmenarikkepeduliansebagianbesarelemenmasyarkatmiskinsepertitukangbecak,tukangojekdanmahasiswayangmelakukanberbagaiaksimenolakAPBDtersebut.Aktorpendorongmemanfaatkanmomentum Pilkada untuk ‘mengadu domba’ para tersangka agar masing-masing maumengeluarkanbukti-buktidugaankorupsipihakyangberseterudalampemilihantersebut.Untuk menampung antusiasme masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan kasus,persidangan dilakukan di sebuah gedung olah raga. PengadilanTinggi yang kemudianmenambah sanksipidana terhadappara terdakwa.Setelahdimintakankasasi,keputusanMAternyatamenguatkanputusanPengadilanTinggiSulawesiTengah.Kasusiniditandaidenganadanyadiskriminasidimanahanya14orangdari16oranganggotaPanitiaAnggaranyangdijadikan tersangka sementara tidakadakejelasanproseshukumterhadap2orangyangberasaldariTNIyangdikembalikankeinstitusinya.Korupsi APBD DPRD Kabupaten Donggala periode 1999/2004 (legislatif – kabupaten). BerawaldaribedahanggaranyangdilakukanolehbeberapaaktifisKoalisiRakyatMenggugat(KRM)–LSManti-korupsiyangberkedudukandikotaPalu-yangmenemukanindikasikorupsi dengan menambah mata anggaran bagi tunjangan dan fasilitas DPRD dalamAPBDdengankerugiannegaraditaksirsebesarRp5,2miliar.StrategiaktorpendorongyangmemanfaatkanperpecahanditubuhpartaipolitikdanPemerintahdaerahhdilengkapidenganadanyadukungandari lembagaantikorupsi tingkatnasionalmembuatkasus inidapat didorong penyelesaianya melalui jalur hukum. Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggimemutusbersalah.NamunhinggahariinibelumadaketeranganyangjelasmengenaiputusanMAatasupayakasasiyangdilakukanolehpihakterdakwadalamkasusini.

Jawa TimurKorupsi Pemerintah Kabupaten Blitar (eksekutif – kabupaten).BupatiBlitardibantuoleh


Pendahuluan 11

beberapastafnyamelakukankorupsidengancaramemanipulasiAPBDBlitar2002–2004sebesar97milyardengankerugiannegarasekitarRp73miliar.Inisiatifpenyelesaiankasusmunculdaritingkatdesadenganadanyakoalisi7KepalaDesahinggatingkatkabupatenoleh koalisi LSM (Somasi dan KRPK) dan bahkan terdapat tim-11 yang terdiri dariunsuraparatbirokrasiyangtidakpuasdengankepemimpinanBupatiyangmengungkapdugaankasuskepublik.MeskipunproseshukumberhasilmenjeratBupatidanbeberapastafyanglain,namunterdapatdiskriminasimengingatwakilbupati(kemudianmenjabatsebagaibupati)lolosdarijerathukum.AktorpendorongkasusiniberuntungkarenaadanyadukungandariradioswastasetempatyangberinisiatifuntukbekerjasamadenganPengadilanNegeriuntukmenyiarkansecaralangsungjalannyapersidangan.DukunganjugadiperolehdariinstansihukumditingkatnasionalsepertiKejaksaanAgungdanMahkamahAgungyangmelakukansupervisiterhadapjalannyaproseshukumditingkatlokal.

Korupsi APBD DPRD Kabupaten Madiun periode 1999 – 2004 (legislatif – kabupaten).Korupsi dana APBD 2002 – 2004 dengan terdakwa Ketua dan para Wakil KetuaDPRDterjadikarenapenyusunananggaranyangsengajatidakmengikutiketentuanPP110/2000dimanadibuatmataanggaranbarudanmarkup terhadapmataanggaran lainuntukkepentinganDPRDdengankerugiannegaradidugasebesarRp8,8miliar.Aktorpendorong utama dalam kasus ini adalah Madiun Corruption Watch (MCW) denganmemakai pendekatan kooperatif dengan instansi penegak hukum selama proses hukumberjalan. Meski tidak membentuk koalisi aktor pendorong, namun MCW secara tepatmelakukan pemetaan aktor-aktor lokal yang berkepentingan terhadap kasus (termasukkelompok pendukung koruptor yang memprotes diskriminasi selama proses hukum)untukbekerjasamamengawasidanmendesakkanproseshukumyangadilterhadapsemuatersangka. Meskipun vonis MA terhadap Ketua DPRD telah dieksekusi, namun proseshukumbandingterhadap3wakilpimpinanDPRDhinggakinibaru1orangyangtelahmendapatputusandariPT.

Nusa Tenggara Barat

Korupsi ABPD DPRD propinsi NTB 1999 - 2004 (legislatif – propinsi). DugaankorupsiDPRDawalnyadimunculkanolehorganisasimahasiswayangmenilaitelahterjadipelanggaranterhadapPP110/2000dengankerugiannegaraditaksirsebesarRp17,5miliar.Upaya mendorong penyelesaian kasus melibatkan banyak sekali organisasi masyarakatdan LSM setempat. Meski demikian, politisasi kasus selama berjalannya proses hukumsangatmengemukamengingatKetuaDPRDyangmenjaditersangkakemudianmenjadiGubernur NTB. Intervensi kepentingan politik mengakibatkan perpecahan di kalanganaktorpendorongyangberakibatpadamandegnyaproseshukum.Kasusiniditandaipuladenganaksikekerasanyangdilakukanolehkelompokpendukungtersangkayangmelakukanpengrusakan terhadap kantor Kejaksaan Tinggi NTB. Kinerja Kejaksaan menyimpanmasalah seperti praktek menutupi nama-nama dan jumlah tersangka dan perbedaanperlakuanhukumterhadapbeberapatersangka.Setelahmelaluiprosespersidanganselama

Pendahuluan


1�

11bulan,padabulanJuni2006majelishakimmemutuskanbahwadakwaanJPUtidakdapatditerima.JPUmengajukanbandingkePengadilanTinggisementarapengacaratersangkamengajukankasasikeMahkamahAgung.

Korupsi Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (eksekutif – kabupaten).Diawali adanyakonflik antara salah satu anggotamasyarakat yang curigakarenaharusmenandatanganikwitansikosong,kasusdugaankorupsipanitiapengadaantanah Pemda Loteng meruak. Kecurigaan tersebut diikuti dengan sikap pemda yangsangattertutupmenyangkutdataanggarandanplafonhargatanahyangsudahditetapkan.Dilatarbelakangi persoalan pribadi dengan tersangka utama, seorang wartawan lokalkemudianmelakukaninvestigasimendalamterhadapkinerjapanitiasehinggaditemukansemakinbanyakindikasiadanyakorupsi.IsuinidisambutolehsalahsatupartaipolitikyangdipimpinolehseorangmantanJaksaSeniordiKejaksaanNegerisetempatyangmendorongkasusinikelembagaDPRDuntukmemintapertanggungjawabanpihakeksekutif.Proseshukum diwarnai dengan sempat dipeti-eskannya kasus oleh Kepala Kejaksaan Negerisetempat dan baru dibuka kembali setelah ada pergantian Kepala Kejaksaaan Negeri 8bulan kemudian. Selain itu, menurut pengakuan pengacara tersangka, jelas sekali telahterjadipraktiksuapkepadapihakkejaksaandanmajelishakimyangmenyidangkankasusini.Terbukti,vonisyangdijatuhkankepadaparatersangkajauhdi luarperkiraan.Salingsilang hubungan kekerabatan antara para tersangka, pimpinan partai politik dan aparatpenegakhukummembuatprosespenyelesaiankasusinimenjadipotretburampenegakanhukumdalamkulturkekerabatandiIndonesia.

Bagian II

Desentralisasi & Korupsi



1�

IV. Lokal dalam Transisi

“Persoalanmendasaradalahe..sebagianbesaranggotaDPRDitupunyamasalahkeuangan.Nah,begitudilantikmerekaterbebaniutang-utangdimasalalupadasaatkampanyepenyusunandaftardipartaiuntukbisamenang...begitudilantikyangterpikiradalahbagaimanamengembalikanuangyang‘diinvestasikan’..”.

AnggotaDPRDPropinsiNTB

A. Desentralisasi: Pergeseran Relasi Kekuasaan & Anatomi Korupsi di Daerah

DesentralisasimerupakansalahsatupenandayangpentingbagidimulainyaupayareformasidiIndonesia.Inisiatifdesentralisasi lahirdarisemangatmengembangkanprinsip-prinsipdemokrasilokalyangdiabaikanselamaOrdeBarudengandikeluarkannyaUndang-UndangNo.22Tahun1999tentangPemerintahanDaerahmenggantikanUndang-Undangyangberlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan diDaerah.

Perubahan yang paling penting dengan adanya UU 22/1999 ini adalah pelimpahankewenangan pemerintah pusat kepada daerah menyangkut sektor pelayanan publik.5Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi:pekerjaanumum,kesehatan,pendidikandankebudayaan,pertanian,perhubungan,industridanperdagangan,penanamanmodal,lingkunganhidup,koperasidantenagakerja.6

Tabel 1. Perubahan Setelah Desentralisasi.7

5 Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU 22/1999: “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahankecualidalambidangpolitikluarnegeri,pertahanankeamanan,peradilan,moneterdanfiskal,agama...”.6Pasal11ayat(2)UU22/19997YayasanHabibieCentre,2003,“OtonomiDaerah;ProyeksidanEvaluasi”,YHB,Jakarta,hal.194-195

No. Item Perubahan UU 15/1974 UU 22/19991.2.

3.4.

5.

6.

7.

StrukturPemdaPemilihanKepalaDaerah

PengawasanHakDPRD

AnggaranDPRD

PanggilanDPRDkepadapejabatataumasyarakatEksplorasiSumberDayaAlamdaerah

DPRDbagiandariEksekutifHakprerogatifpemerintahpusatEksekutifmengawasiDPRDHakDPRDdibedakandariHakanggotaDPRDDitentukandandikelolaeksekutifDiwakilkanpadabawahanatauditolakDPRDtidaktahumenahutentangperjanjianmenyangkuteksploitasiSDAdaerah

DPRDberdirisendiriHakprerogatifDPRD

DPRDmengawasieksekutifHakDPRDsekaligusadalahhakanggotaDPRDDitentukandandikelolaDPRDDPRDdapatmengenakansanksibagiyangmenolakDPRDdiberikewenanganuntukmemberipendapatdanpertimbangan


Desentralisasi & Korupsi 1�

DimensidesentralisasiyangpalingmenonjoldalamUU22/1999iniantaralain:desentralisasikeuangan,politikdanhubunganantaralembagapemerintahditingkatlokalyangditandaidengan kuatnya kedudukan lembaga legislatif dibandingan lembaga eksekutif. DPRDmemiliki wewenang untuk memilih dan memberhentikan Kepala Daerah serta KepalaDaerahwajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabankepadaDPRD.

PenguatanposisiDPRDpadagilirannyaberimplikasipadapergeseranrelasikekuasaanditingkatlokaldimanaseseoranguntukbisamenjadiKepalaDaerahdanmempertahankanposisinyaharusdapat‘bekerjasama’denganDPRD.Pergeseranrelasikekuasaaninididugamendorongterjadinyalocuskorupsiditingkatlokaldimana‘transaksi’politikbanyakterjadidigedungdewan.8 Praktekkorupsididaerahbahkansudahdimulaisebelumseseorangdudukdalam jabatankepaladaerah;untukbisamendapatdukungan suaradari anggotaDPRD, calon kepala daerah melakukan suap kepada anggota DPRD –praktek yanglebih dikenal sebagai ‘money politic’. Dalam penelitiannya di wilayah Poso, AditjondromengungkapkannilaisuarayangharusdibayarkanolehseorangcalonbupatikepadasetiapanggotaDPRDsenilaiRp20juta.Pentinguntukdicatat,bahwaseoranganggotaDPRDtidakhanyamenerimadarikandidatyangakhirnyamenangmelainkanjugamenerimadarikandidatyangkalah.9

Padatitikini,anatomikorupsididaerahtidakbisalagidilihatterbatasdarikacamata‘lokal’.Untukmemenuhi‘pembiayaanpolitik’dalamprosespemilihan,seorangcalonkepaladaerahperlu mencari dukungan pembiayaan dari kelompok kepentingan dan pelaku politik ditingkatnasional.Pelakuditingkatnasionalmemilikikepentingankhususdenganapayangterjadiditingkatlokal.Aditjondromenengaraibahwaparapelakubisnisditingkatpropinsidannasionalmemilikikepentingantersendiriuntukmendukungseorangcalonyangpadagilirannya harus ‘dibayar’ ketika kelak ia menduduki posisi tersebut. Hal ini mengingatberdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah memilikiotoritasuntukmenyetujuirencanainvestasipelakubisnisdidaerahnya.10Dalamkontekstersebut,Aditjondromenyimpulkanbahwa sumberutamakorupsipemerintahandaerahsebagaiberikut:

8.

9.

10.

HakpenyelidikanDPRD

Pelaksanaanaspirasimasyarakat

FraksiDPRD

TidakpernahdigunakankarenatidakpernahadaUUyangmengaturnyaDPRDhanyamenampungdanmenyampaikankepadaeksekutifHanyaada3fraksi

HaktersebutdiatursendiriolehDPRDdalamTataTertibDPRDDPRDmendapattugasmenampungdanmenindak-lanjutiaspirasimasyarakatBisaterdapatlebihdari5fraksi

8ErvynKaffah,2007,PergeseranRelasiKuasadiDaerah,,tidakdipublikasikan9GeorgeJ.Aditjondro,,April2007ReviewLocalGovernmentCorruptionStudyReport,tidakdipublikasikan.10GeorgeJ.Aditjondro,idem.



1�

a. ManipulasidanayangterjadiselamaproseskampanyeseorangKepalaDaerahdan ‘donasi’ yang dipakai untuk membayar partai politik atau anggota DPRD oleh calonkepaladaerahyangmelanggarperaturanmengenaibantuandanabagipartai politik. b. Manipulasi sumberpendanaandaripusatkepadadaerah, terutamadalambentuk DAU,yangmelibatkanpejabatdananggotadewanditingkatlokaldankroniyang bekerjapadapemerintahpusat. c. BiayayangdikeluarkanolehKepalaDaerahkepadakelompokkepentinganbisnis yang sebelumnya telah mengongkosi kampanye dan suap kepada anggota dewan danpartaipolitikpendukungnya.B. Penguatan Organisasi Masyarakat di tingkat Lokal.

Kendati lokal menjadi locus korupsi yang lebih terbuka, desentralisasi juga membawaimplikasilainyaituterjadinyapenguatankelompokmasyarakatsipilditingkatlokal.Sejakpenerapan kebijakan desentralisasi adalah berkembangnya organisasi masyarakat sipildan media massa yang semakin bebas dan terbuka –meski tidak berarti perkembanganitudiikutidenganmeningkatnyakapasitasdanperanpolitikorganisasitersebutditingkatlokal.DaricatatanLP3ESpadatahun2003sajadiperkirakanterdapat450LSMyangaktifmengusung berbagai isu di masyarakat. Bila dihitung dengan berbagai LSM yang baruberdiri, angka tersebut sangatmungkinmembesarbeberapakali lipatmengingatbahwamemangtidakadakeharusanmelakukanpendaftaranataupendirianmelaluibadannegarasecaraformal.11

Perkembanganyangsamajugaterjadipadamediamassabaikditingkatnasionalmaupundi tingkat lokal. Selain menyangkut jumlah yang meningkat secara drastis, perubahanjugaterjadidalamhalsemakinterbukanyapemberitaanterutamamenyangkutkebijakanpemerintahdandinamikapolitikyangterjadiditingkatlokal.Dibeberapawilayahbahkanpemerintah daerah merupakan pemilik saham terbesar dalam usaha penerbitan koransetempat.

C. Kebijakan Anti-Korupsi & Penegakan Hukum

Reformasiditandaipuladenganmunculnyainisiatifpencegahandanpenanganankorupsidi tingkatpusat.Selamaperiode1998hingga2006terdapatsedikitnya13regulasiyangberkaitandenganpemberantasankorupsi.12Dariberbagaiperaturankebijakananti-korupsitersebut, yang memiliki kaitan dengan penanganan hukum terhadap kejahatan korupsiantaralain:

11TimLindsey,2002,“Anti-corruptionandNGOsinIndonesia,”inStealingfromthePeople:TheClampDown:inSearchofNewParadigms,Book4,Jakarta,AksaraFoundationforPartnershipforGovernanceReforminIndonesia,pgs35-42.12 Soren Davidsen, Vishnu Juwono, David G.Timberman, 2006, Curbing Corruption in Indonesia 2004 – 2006, Jakarta,USINDOCSIS.



a. UU No 31 tahun 1999, yang diubah dengan UU No 20/2001 tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi b. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan institusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini bertugasuntukmenyelidikikasuskorupsidengankerugiandiatas1milyarrupiah dan menarik perhatian publik, melakukan koordinasi supervisi penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, memonitor para penyelenggara negara, melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi serta berbagai upaya pencegahanterhadapkorupsi. c. Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Upaya Pemberantasan Korupsi d. SuratEdaranJaksaAgungNo007/A/JA/11/2004tentangPercepatanPenanganan Korupsi se-Indonesia. Dalam peraturan ini disebutkan secara jelas agar perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dituntaskandalamwaktu3bulan e. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004 – 2009 yang merumuskan rencana-rencana aksi pemerintah dalam pemberantasan korupsi dikelolaolehBappenasberkoordinasidenganMenteri/LembaganonDepartemen terkait,unsurmasyarakatdanKPK f. Surat Edaran Dirtipikor Kabareskrim Mabes Polri No.Pol.:B/345/III/2005 tentangPengutamaanPenangananKasusKorupsi

Sejakterpilihsebagaipresidenpadatahun2004lalu,SBYmenjadikanagendapemberantasankorupsisebagaisalahsatuprioritasdalam“agenda100hariSBY-JK”yangharusdijalankanolehpemerintahdanaparathukum.Hal inimembawa implikasibaik langsungmaupuntidaklangsungbagiinstansipenegakhukumditingkatlokalagarlebihresponsifdanlebihcepatdalammemproseskasuskorupsi.

Inisiatif Anti-Korupsi di Daerah.

InisiatiftersebutdiataskemudiandiikutiolehsebagiandaerahdenganterbitnyaberbagaiPeraturanDaerahyangmemperkuatjaminanatasketerbukaandanpartisipasimasyarakatdalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Misalnya, jaminan hak kepada publikuntuk mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah anggaran sejakperencanaan,penetapan,pemanfaatanhinggapertanggungjawabannya,LaporanKeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah, Proses Pengawasan mulai dari perencanaan objekyangdiawasi,pelaksanaansampaihasilaudit,prosestenderdansebagainya.Jugamemberijaminan kepada publik untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan kebijakanpublik,termasukpartisipasidalampenyusunanAPBD.13Sampaisaatini,palingtidaksudah

13DicuplikdariPerdaKabupatenSolokNo5tahun2004tentangTransparansiPenyelenggaraanPemerintahandanPartisipasiMasyarakatBabIIIpasal3,4;BabIV,pasal5



1�

dikeluarkanPerdaTransparansidanPartisipasidi19propinsisepertihalnyadiKabupatenSolok,SumateraBaratdenganPerdaNo.5/2004TentangTransparansiPenyelenggaraanPemerintahan.14

Selainhallegalformaldiatas,ditingkatmasyarakatsendirisebenarnyasudahdikembangkanbeberapainisiatif,sebagaigerakanalternatifpencegahankorupsi,sepertiyangdigalakkanolehGerakanBersamaAntiKorupsiNU-Muhammadiyahyangdikembangkansejaktahun2003, Pakta Integritas yang diinisiasi oleh Transparency Internasional Indonesia sejaktahun2002dankemudiandikembangkanolehTigaPilar(dalamkoalisibersamaKADIN,MenteriPemberdayaanAparaturNegara,danMTI).Saatinitercatatpalingtidaksudahlebihdari30kabupaten/kota,4kementerian,5BUMN,5PerusahaanSwasta,danMPR/DPR-RIyangsudahmenandatanganikomitmenPaktaIntegritas,baikyangdiinisiasiolehTransparencyInternational-IndonesiamaupunolehTigaPilar.15Tentunyadiluaritu,secarainformalmasihbanyaklagigerakan-gerakanyangdiinisiasiolehmasyarakatdalamupayapencegahan/pemberantasankorupsi.

Khusus untuk penggalakan gerakan anti korupsi di DPR/DPRD, muncul inisiatifpembentukanKaukusParlemenyangdiprakarsaiolehPartnershipforGovernanceReforminIndonesia (Kemitraan).Kaukus inimerupakanupayamembangunkomitmenbersamauntukmembangungerakanantikorupsidiantaraanggotalegislatifditingkatpusatmaupundaerah,dalamrangkamewujudkantatapemerintahanyangbaikdanbersih(goodandcleangovernance).Saat inipaling tidak ada anggotaDPRDdi7Kabupaten/Kota/PropinsidiIndonesiayangsudahmembuatkomitmendalamKaukusParlemen.16

V. Peluang & Modus Operandi Korupsi

DPRD: i) memperbanyak/memperbesarmataanggaranuntuktunjangandanfasilitasbagi pimpinandananggotadewan ii) menyalurkandanaAPBDbagikeperluananggotadewanmelaluiyayasanfiktif iii)manipulasibuktiperjalanandinas

Ekekutif: iv)penggunaansisadana(UUDP)tanpadipertanggungjawabkandantanpaprosedur v) penyimpanganprosedurpengajuandanpencairandanakasdaerah vi)manipulasisisaAPBD vii)manipulasidalamprosespengadaan

14Kompas,25November2006,TransparansiDapatCegahKorupsi15TransparencyInternationalIndonesiadanTigaPilar16WawancaradenganSaldiIsra



Korupsi DPRD

Peluang korupsi lembaga DPRD salah satunya terjadi pada saat penyusunan anggaranAPBD. Dalam penyusunan anggaran akan dibentuk panitia anggaran (panggar) yangunsurnya terdiri dari anggota DPRD dan pemerintah daerah. Modus operandi yangditemukandalamstudikasusantaralainsebagaiberikut:

• Panggar memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitasbagipimpinandananggotaDPRD.

ContohkasusDPRDpropinsiNTB.Berdasarkanketentuan,untukpropinsidengan PADRp10–100miliarbiayapenunjangkegiatandewanminimalRp625jutaatau maksimal1%dariPAD.DenganPADNTBtahun2002sebesarRp98miliar,maka biayapenunjangkegiatandewanmaksimal sebesarRp984 juta.Padakenyataannya, APBDmengalokasikanbiayapenunjangkegiatandewansebesarRp11,7miliaratau hampir 12 kali lebih besar dari seharusnya. Penyimpangan dilakukan dalam bentuk ‘uang paket’ atau ‘pos tunjangan kesejahteraan untuk pemeliharaan dan pengobatan kesehatan’.

Contoh kasus DPRD propinsi Sumatera Barat. DPRD tidak hanya memakai PP 110/2000 melainkan menambah mata anggaran dewan dengan memakai Peraturan Tata Tertib DPRD sehingga dalam APBD terdapat total 27 mata anggaran bagi kepentingan dewan. Korupsi terjadi dengan cara: i) satu mata anggaran dipecah menjadi beberapa mata anggaran seperti ‘tunjangan kesehatan’ dipecah menjadi ‘tunjanganpemeliharaankesehatan’,‘premiasuransikesehatan’dan‘biayacheckup’, ii) melakukan duplikasi anggaran seperti menetapkan ‘biaya pemeliharaan kesehatan’ namun juga menetapkan adanya ‘anggaran untuk premi asuransi kesehatan’, iii) membuat jenis penghasilan lain seperti: dana ‘tunjangan kehormatan’ (Rp 600 juta), ‘tunjangan beras’ (Rp 62,8 juta), ‘biaya tunjangan pembinaan daerah asal pemilihan’ (Rp137,5juta),‘paketstudibanding’(Rp797,5juta)danlain-lain.

Praktek mark up dan penambahan mata anggaran ini di Toli-Toli dikenal dengan ‘rapat setengah kamar’ di mana terbuka peluang negosiasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merevisi anggaran yang tidak terbuka bagi publik untuk melakukankontroldanpengawasanketikakeputusan rapat setengahkamar tersebut menjadikeputusanformal.

• MenyalurkandanaAPBDbagianggotaDPRDmelaluiyayasanfiktif.

Contoh kasus Yayasan Bestari (YB). Yayasan ini dibentuk memang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dewan pada tahun 1998. Belakangan diketahui bahwa YB tidak memiliki perangkat yayasan seperti stempel, sekretariat,



�0

program kerja serta tidak pernah melakukan rapat pengurus yayasan. Sumber dana satu-satunyabagiYBadalahdanaAPBDdari‘posbantuanorganisasi’.Padakasusdi kab.Pontianak,sebelumnyaterjadi2kalipertemuaninformalantaraanggotaDPRD (yang juga menjabat sebagai pengurus YB) dan bupati serta bawahannya. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menegosiasikan besarnya dana APBD dari ‘pos bantuanorganisasi’bagiYB.Hasilnya,ketikaAPBDdisahkan,YBmendapatbantuan pertama sebesar Rp 1,1 miliar yang langsung diperintahkan oleh pimpinan dewan untuk dibagi-bagikan kepada 45 orang anggota dewan masing-masing: ketua mendapat Rp 30 juta, wakil ketua mendapat Rp 27,5 juta dan anggota mendapat Rp25juta.

• Melakukanperjalanandinasfiktif.

SebagaimanadiungkapkanolehsalahseoranganggotaDPRDSumbaryangkemudian mengundurkan diri, di lembaganya sering terjadi praktek adanya Surat PertanggungjawabanPerjalananDinas(SPPD)fiktif,“Adaanggaran14 jutasetahun bagi tiap anggota dewan untuk perjalanan dinas ke Jakarta. Namun kenyataannya, tidakadayangpergi,hanyakuitansi”.

Korupsi Eksekutif

“Kitabagaimengendaraibisyangdicegatpolisi;polisigakbakaltahukalausopirnyagakpunyaSIMkecualikalauadapenumpangyangkasihtahu...”

TerdakwakorupsiPemkabBlitar

PentinguntukdicermatibahwamodusoperandikorupsiDPRDsebagaimanadiuraikandi atas selalu melibatkan pihak eksekutif seperti panitia anggaran dan kepala daerahyang menyetujui RAPBD yang memuat beragam mata anggaran bagi tunjangan danpembiayaananggotadewan.Olehkarenaitu,padahampirsetiaplaporandugaankorupsiselalumencantumkanpihakpemerintahdaerahsebagaisalahsatutersangka.

Modusoperandikorupsipihakeksekutifyangdiperolehdalamstudikasusantaralain:

• Penggunaan sisa dana untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) untuk kepentingan pribadiatauuntukkepentinganlainnamuntanpabisadipertanggungjawabkan.

Contoh dalam kasus korupsi Pemkab Mentawai terjadi beberapa praktek penyimpangan UUDP seperti: i) mengeluarkan memo dan kuitansi fiktif untuk keperluan membeli furniture rumah dinas Bupati dan stafnya sebesar Rp 412 juta ii) memakai dana UUDP untuk kepentingan mensukseskan Laporan PertanggungjawabanBupatiiii)Bupatimemintabendaharauntukmengeluarkandana


Desentralisasi & Korupsi �1

sebesar Rp 270 juta untuk kepentingan operasional, perjalanan dinas dan menjamu tamutanpadisertaisuratdankuitansiresmi.

• Penyimpanganterhadapmekanismepengeluarandanpemakaiandanakasdaerah

Contoh kasus Blitar dimana Bupati sering mengajukan permintaan dana untuk kegiatannya secara pribadi kepada bendahara kas daerah (total dana yang diminta sebesar Rp 68 miliar). Karena permintaan tersebut diluar pos APBD, maka staf keuangan mensiasati dengan mengeluarkan nota pengeluaran kode D dimana dana yangdikeluarkanbukandaripos‘pasalpengeluaran’melainkandari‘ayatpenerimaan’ berupapenerimaanatasDanaAlokasiUmum(DAU)yangseharunyadigantidengan pemasukanPendapatanAsliDaerah(PAD).

• Pemindahbukuandanakasdaerahkerekeningpribadikepaladaerah

ModusiniterjadidalamkasusdugaankasuskorusiBupatiKapuasHulu.

• ManipulasiterhadapjumlahsisaAPBD

Masih dengan contoh kasus Blitar, Bupati bekerja sama dengan bagian keuangan untuk memanipulasi sisa APBD 2002 sebesar Rp 24 miliar dengan cara Bupati memintabagiankeuanganuntuk‘mengatur’agarsisaAPBD‘hanyasebesarRp4miliar saja’ untuk kemudian dibuatkan pos pengeluaran fiktif yang dititipkan pada pengeluarandinas-dinas.

• Manipulasidalamprosespengadaan.

Contoh kasuskorupsiPanitiaPengadaanTanahPemkabLombokTengahdimana Sekretarispanitia ikut terlibatdalammelakukannegosiasidantransaksiharga tanah tanpa melibatkan panitia secara keseluruhan. Sekretaris juga melakukan berbagai upayamanipulasisepertimemintawargayangdibelitanahnyauntukmenandatangani blankokuitansiyangmasihkosongsebelumterjadinyapenyerahanuangpembayaran.

Bagian III

Lokal Bergerak

Lokal Bergerak


��

VI. Aktor Pendorong

”Mereka(aktorpendorong)sangatberartibuatkami,kamimerasadikontrol,diawasi.Jadikalaukamimacam-macamadayanglangsungmengingatkan.Kamitidakberani...”

KepalaPengadilanNegeri,Blitar

Dalamstudikasusterdapatbeberapapelakuutamasebagaiberikut:

a. Aktor pendorong.Aktorpendorongadalahorangdanatauorganisasimasyarakat (LSM, koalisi LSM) yang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan upaya pengungkapan kasus, pelaporan dan pemantauan terhadap proses penyelesaiankasus.Aktorpendorongtidakselaluberkedudukandikabupatenyang bersangkutan melainkan ada juga yang berkedudukan di Ibukota propinsi yang menjalinkerjasamadenganaktorpendorongditingkatlokal. b. Lembaga penegak hukum. Sejak dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Jika di kejaksaan dikenal adanya Jaksa Penuntut Umum ( JPU) yang dibentukuntukmenanganikasus,dipengadilandikenaladanyamajelishakimyang menyidangkanperkara. c. Pelaku korupsi:perseoranganataulembagapemerintahandidaerahyangdiduga telah melakukan tindakan korupsi.Terdapat perbedaan antara pelaku korupsi di DPRD dan di lembaga eksekutif. Dalam kasus korupsi DPRD, pada dasarnya seluruhjajaranpimpinandananggotadewanadalahpelakukorupsikarenasemua terlibat dalam memutuskan dan menerima dana dari APBD tersebut. Pada kenyataannya,hanyakasusSumbar saja yang semua anggotadewannyadiproses sampai pengadilan. Dalam studi kasus, wawancara dilakukan terhadap tersangka korupsidanataukuasahukummerekadipengadilan. d. Kelompok Pendukung tersangka.Sebagaitokohpolitikataukepaladaerah,para tersangkatentusajamemilikikelompokmassapendukungbaikberdasarkanikatan partai politik, suku dan kedaerahan atau organisasi massa lainnya. Kelompok pendukung biasanya aktif melakukan tekanan baik terhadap aktor pendorong maupunterhadapinstansipenegakhukum.

Profil Beberapa Contoh Aktor Pendorong

Berikutiniadalahprofilbeberapaaktorpendorongpenyelesainkasusdugaankorupsiyangditemuidalamstudikasus:

Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), Koalisi akademisi – NGO

KemunculanaktorpedorongutamadalamkasuskorupsiDPRDpropinsiSumateraBaratiniberawaldarikegiatandiskusiberbagaiaktifisLSMseperti:LBHPadang,KisiAnak


Lokal Bergerak ��

NagariSumbar,WalhiSumbar,LBHAPIK,LSMSopandanLKBHKWRI termasukbeberapa praktisi hukum mantan pengurus LBH Padang, dosen, tokoh pengusaha danbudayawan. Mulai tahun 2001, diskusi mengarah pada mengkritisi APBD yang dinilaiboros dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketika kasus mulai bergulir kepublik,kelompokdiskusitersebutmerasaperluuntukmembentuklembagayangmewadahikegiatanmerekadengannamaFPSB.Denganlatarbelakangtokoh-tokohnya,FPSBlebihbanyakmengembangkanbasisdikalanganperguruantinggidanorganisasikemahasiswaansepertidengancaramelakukanroad-showkekampus-kampusuntukmendiskusikanhasiltemuanindikasikorupsianggotadewan.DanakegiatanFPSBsemulaberasaldarikocekpribadiparaaktifisnya.NamunsejakkasuskorupsiDPRDSumbarmenjadiisunasional,berbagaidukungandatangdarilembagadonordiJakarta.

Pimpinan Partai Politik

HLSadalahpimpinansalahsatupartaipolitikyangcukupberpengaruhdipentaspolitikKabupaten Lombok Tengah. Ditambah pula dengan pengalamannya sebagai mantanJaksaSeniordiKejaksaanNegerisetempat,HLSmemilikipengetahuanhukumyangbaikmengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah PemkabLombokTengah.KasuskorupsiitumunculmenjelangPemilutahun2004sehinggaHLSmemiliki kepentingan untuk memperkuat citra bersih dan reformis bagi partainya,salahsatunya dengan secara serius mendorong pengungkapan kasus meskipun ia merupakanbagiandarikerabatdaritersangkautama.Hubungankekeluargaanitucukupmenyulitkankarena banyaknya tekanan dari pihak keluarga untuk ‘meredam’ kasus tersebut. Namun,karenaadanyalatarbelakangpersainganpolitikdenganBupatiLoteng,HLSdanpartainyamengusung pengungkapan kasus melalui lembaga DPRD di mana mereka memiliki 4wakilyangduduksebagaianggotadewan.

Tim 11 Pemkab Blitar (oposisi birokrasi)

Hinggahariini,tidakadaseorangpunpejabatPemkabBlitaryangsecaraterang-teranganmengakuibahwadirinyaadalahbagiandariTim11.Timyangmerahasiakanidentitasnyainiberperanbesardalammenyuplaidata-datapentingmenyangkutcarutmarutpengelolaandana kas daerah Pemkab Blitar. Menurut aktifis LSM dan wartawan yang seringberhubungandengan anggota tim, kelompok ini terdiri dari pejabat terasPemkab yangmerasadiperlakukantidakadilolehBupatiterpilihdalamrotasidanpromosijabatan.

Tim 7 Kepala Desa – Tokoh Desa

Timiniterdiridari7orangkepaladesadiwilayahKabupatenBlitar.DimotoriolehKadesJambewangi,begitumendapatinformasiadanyamarkuppengadaanseragamLinmasolehPemkab,ke-7kepaladesatersebutsegeraberangkatkeJakartauntukmenemuiSBY(waktuitubelumdilantik sebagaiPresiden terpilih)dan tokohmasyarakatBlitar yangmenjadi

Lokal Bergerak


��

pejabatterasdilingkunganKejaksaanAgung.Merekamelaporkandugaankorupsitersebutdanmemintaagarpemerintahdaninstansihukummenanganikasussecarabersungguh-sungguhmengingatdampaknyabagipelaksanaanpembangunandidesa-desadiwilayahKabupatenBlitar.Dalammelakukanberbagaiupaya tersebut,parakadesmemakaidanadari kantung pribadi. Meski demikian, tetap saja mereka mendapat kecaman keras darirekan-rekansesamakepaladesakarenadianggapsudahmelampauitugaspokokdanfungsikepaladesadenganmempersoalkandugaankorupsiBupati.

Madiun Corruption Watch (MCW) – NGO lokal

LSM anti-korupsi ini mulai didirikan sejak Juli 1999 dengan kegiatan utama untukmelakukanmonitoringdanpendidikananti-korupsikepadamasyarakatdiwilayahMadiun.Lembaga inimemiliki jaringankerja yangkuatdi tingkatnasional seperti ICW,GerakIndonesia dan Watch Terminal. Untuk memperkuat jaringan kerja di kelompok basis,lembaga ini menerbitkan tabloid 2 mingguan “BENAR” yang memuat kegiatan danlaporan-laporandugaankorupsidiwilayaheks-keresidenanMadiun.TabloiditumendapatsambutancukupbaikdarimasyarakatyangbersediamembelitabloidBENARsetiapkaliterbit.

Kelompok Kontraktor – organisasi profesi

KasuskorupsidanaYayasanBestariolehDPRDKabupatenPontianakmencuattaklamasetelahterjadiperseteruanantarabeberapaanggotaDPRDdengansekelompokkontraktorlokal.ParakontraktormerasageramkarenaketerlibatananggotaDPRDdalampengurusanproyekpembangunanpemdadaridanaAPBDyangmenyebabkanmerekasulitmemenangitenderproyektersebut.KelompokinikemudianmempertanyakankekayaananggotaDPRDdan mulai mencium adanya skandal Yayasan Bestari. Mereka kemudian mendapatkansalinanbuktipenerimaanuangdariYayasanBestariolehanggotadewanMerekalahsumbersalinandokumenyangberisi tandatangan anggotadewanyangmenerimadanaYayasanBestari.SalinanDokumenitudidapatdariinternalkelompokmerekasendiri.

Keraton Amantubillah (Mempawah) – Lembaga Adat

Doronganpihakkeratondalammemobilisasigerakanmassabesar-besaranselamaproseshukum dugaan korupsi Yayasan Bestari sangat besar. Keraton menggerakan LaskarOpu Daeng Manambon untuk mengajak anggotanya melakukan aksi tekanan kepadapihakpengadilan.Keraton jugadipakaisebagai tempatkonsolidasigerakankoalisiaktorpendorongdanSultansendiriikutmemberiarahanbagipenyelesaiankasus.Ketikamajelishakimmemutuskanparaterdakwabebasdarisegalatuntutanhukum,Sultanmemimpindo’auntukmenjatuhkanazab(siksa)kepadatujuhturunananggotadewanyangmerekayakinitelahmelakukankorupsiyangmerugikanmasyarakat.



Motif Aktor Pendorong

Aktorpendorongmerupakansekumpulanorangatauorganisasimasyarakatdanorganisasiprofesi dengan latar belakang dan kepentingan yang sangat beragam mulai dari motifpenguataninisiatifanti-korupsi,bantuanhukum,aplikasiilmupengetahuanhinggamotifpolitik dan ekonomi. Motif masing-masing aktor pendorong akan sangat menentukanseberapa besar energi dan dan daya tahan mereka untuk terus terlibat dalam upayamendorongpenyelesaiankasusyangmemakanwaktulamadanenergiyangcukupbesar.Apa pun motifnya, berbagai organisasi dan perseorangan tersebut terlibat dalam upayapenyelesaian kasus sejak dari pengungkapan hingga pemantauan jalannya proses danpelaksanaankeputusanhukum.Tabel 2. Motif Aktor Pendorong

Aktor Pendorong Motif

LSM/NGO • Tuntutanprogramkerja• Pendidikananti-korupsikepadapublik• Mandatdaribasisataukelompokdampingan• Penolakanterhadapdiskriminasihukum• PeningkatanposisitawarLSM/NGOdikancahpolitiklokal

Akademisi (organisasi mahasiwa/dosen) Politisi/Parpol

• Penerapanilmupraksis• MemberidukunganterhadapLSMatauorganisasimasyarakat• Mandatdarianggotapartai• Persainganpolitik• Balasdendamakibatkekalahandalampemilihan

Organisasi Profesi • Persainganusaha• Balasdendamakibatdiskriminasitenderproyek• Meningkatkanposisipolitikditingkatlokal

Birokrasi • Persainganposisidijajaranbirokrasi• Balasdendamakibattidakdipromosi• Meningkatkandayatawaragardapatposisiyanglebihtinggi

Media • Pendidikanpublik• Meningkatkanoplah/rating• Peluanguntukmendapatkandanaprogramacara• Persainganlawanpolitik/bisnispemilikmodal

Tokoh desa • Perbaikankualitaspelayananpublik

Meskisangatmempengaruhidayatahandankonsolidasisesamaaktorpendorong,namunmotifbukanlahsatu-satunyafaktoryangmenentukan.Masihadafaktorlainyangbekerjadiatasfaktormotifantaralain: leadershipdankonsolidasi.Selainitu,padakenyataannyaterdapattumpangtindihmotifsatuaktordenganaktorpendorongyanglain.

Lokal Bergerak


��

VII. Penanganan Kasus dari Perspektif Aktor Pendorong

Temuan #1. Pola dalam Pengungkapan Kasus Korupsi di tingkat Lokal:• Sumberlaporanberasaldarimasyarakat(KajianLSM,wargadesa,barisan‘sakithati’), bukanbadanpengawaspemerintahatauinstansipenegakhukum• Darimanapun sumber temuan dugaan korupsi, LSM selalu dipilih sebagai wadah untukmelakukanperlawananterhadapkorupsi• Aktor pendorong mengambil kesempatan atas persaingan antar lembaga atau kelompokpolitik• Ujungtombakpengungkapankasusberadaditanganmediamassa• Karakteristikkeberhasilanaktorpendorongdalammengungkapkasus:i)pengetahuan dasar mengenai peraturan/ isu korupsi; ii) Tersedianya akses terhadap dokumen anggaran/pengadaan/laporanpertanggungjawaban;iii)mediamassaterlibatdalam koalisiaktorpendorong;iv)pelibatanberbagaielemenkelompokmasyarakatsipil

A. Sumber Temuan Indikasi Korupsi

Sumberutamaterungkapnyaindikasikorupsi,yaitu:• Kajianyangdilakukanoleh(koalisi)LSMlokal• Laporan dari masyarakat yang secara langsung dirugikan oleh tindak korupsi pemerintah• ‘Barisansakithati’atauLawanPolitik

Kajian LSM lokal.SeiringdenganpemberitaanluasmengenaikorupsiDPRDSumateraBarat,terjadigerakanyanghampirbersamaandiberbagaidaerahuntukmelakukankajian,diskusi dan review terhadap anggaran daerah seperti rancangan APBD, Perda APBDdan laporanpertanggungjawabankepaladaerah.Tidak sulituntukmenemukan indikasikorupsikarenaadanyastandarbakuyangbisadipakaiyaituPP110/2000dalamme-reviewrancanganatauperdaAPBD.PolainiterjadihampirdisemuakasuskorupsiDPRDmulaidariSumbar,NTB,Madiun,Toli-TolidanDonggala.

Kajian ini hampir mustahil bisa dilakukan bila mereka tidak memiliki akses terhadapdokumen-dokumenpentingyangterkaitdengananggaran.Meskirancangan/perdaAPBDataudraftlaporanpertanggungjawabankepaladaerahmerupakandokumenpublik,semuapihak mengakui bahwa sangat sulit untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut. Padatitikinilahkeberadaan‘orangdalam’yangmaumemberikansalinandokumenmenjadisangatpenting. Atau seperti dalam kasus Sumatera Barat, kesediaan akademisi –yang biasanyamemangdimintauntukmelakukankajianakademisolehlembagapemerintahdaerah-untukmemberisalinandokumentersebutagarbisadikajibersama-samaolehaktorpendorong.



Keterbatasan LSM Kabupaten dalam melakukan kajian diatasi dengan dukungan dariLSM di tingkat propinsi. Contoh kasus korupsi Pemkab Mentawai, LSM – AliansiMasyarakat Mentawai (AMM) merasa perlu untuk menjalin kerjasama dengan LBHUmantayangberkedudukandiPadangdalammelakukankajianhukumterhadaplaporanpertanggungjawabankepaladaerahdanAPBD.

Laporan Masyarakat. SumberlaporandugaankorupsiPanitiaPengadaanTanahdiLotengdatang dari masyarakat yang menjadi korban manipulasi harga beli tanah. Begitu puladalamkasuskorupsimiliaranPemkabBlitar,laporandatangdariwargamasyarakatyanglangsungmengalamikerugianakibatkesalahanpengelolaankasdaerah;guruhonoreryangtidakdigaji,kontraktorpembangunanyangmogokkarenatidakdibayardankepaladesayangresahkarenasaranadanprasaranadesatakkunjungdiperbaiki.Faktorpentingdalamhaliniadalahadanyawadahatausaranabagimasyarakatuntukmenyalurkankeresahandankecurigaanmereka.Jikatidaktersedia,laporanwargatersebuthanyaterbataspadarumoryangsimpangsiurtanpaarahpenyelesaianmasalah.

Barisan ‘Sakit Hati’.Desentralisasitelahmembukaruangkompetisiyanglebihterbukabagiaktor-aktorpolitikditingkatlokal.Bilasebelumnyatawarmenawarkekuasaandiputuskanditingkatyanglebihtinggi(propinsiataupusat),saatiniposisitawarpolitikmulaiditentukanoleh dukungan kelompok-kelompok masyarakat lokal. Biasanya, momentum pemilihanlegislatif atau eksekutif menyisakan kelompok yang merasa dikalahkan. Mereka adalahsumberinformasiyangpalingbersemangat(walaubelumtentuvalid)untukmenyebarkan‘dosa-dosapolitik’pihaklawan,salahsatunyaadalahpraktekkorupsi.SepertiditunjukandalamkasuskabupatenPontianakdanBlitar,aktorpendorongsangatdiuntungkandenganadanyasuplaiinformasidanbukti-buktikorupsidarisekelompokkontraktoryangmerasadiperlakukantidakadildalamproses tenderatau jajaranbirokrasiyangresahkarenatakkunjungdipromosi.

Jelas sekalibahwabarisan ‘sakithati’memilikikepentingan tunggal:menjatuhkanpihaklawan. Situasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh aktor pendorong yang kelakmenindaklanjutiupayapengungkapankasusmisalnyasepertiyangterjadidalamkasusToli-Tolidimanaaktorpendorongdenganterusterangmengakumemakaistrategi‘adudomba’untukmendapatkanlebihbanyakinformasitentangdugaankorupsi.Begitupun,diperlukansikap hati-hati dalam berinteraksi dengan kelompok ini untuk menghindari terjadinyakekaburan misi aktor pendorong dari misi memerangi korupsi menjadi keterlibatandalamperseteruanpolitik. Seperti terlihat dalamkasusNTBdankab.Pontianak,motifpolitikjustrulebihmengemukadibandingkonsistensidalampemberantasankorupsiyangberakibatpadalemahnyakonsolidasisesamaaktorpendorong.

Lokal Bergerak


�0

Boks 1. Di mana Bawasda?

“Sepanjang Bawasda di bawah naungan Bupati, tidak bisa diharap untuk melakukan tugasnyadenganbaik.Bagaimanamungkinsayamengawasiatasansaya?Itutidakmungkin...”

AparatBawasdaKabupatenToli-toli

Dalam PP No 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, posisibawasda tidak disebutkan secara spesifik, tapi diatur lebih lanjut oleh masing-masingdaerah.Namunsecaraumumsalahsatutugasbadaniniadalahmelakukanpengawasanfungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan ini juga berfungsidalam melakukan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan ataupenyalahgunaanwewenangbaikberdasarkantemuanhasilpemeriksaannyasendirimaupunpengaduanatauinformasidariberbagaipihak.DalammenjalankantugasdanfungsinyabadaninibertanggungjawabkepadaKepalaDaerahmelaluiSekretarisDaerah.17

TidakadasatupunkasusyangterungkapsebagaihasillaporanBadanPengawasDaerah(Bawasda) –sebuah lembaga pengawas di bawah kendali kepala daerah. Berikut kisahBawasdadalamstudikasus:

Blitar.SebelumkasusdugaankorupsiPemkabBlitarmencuat,telahdilakukanpengarahankepada staff Bawasda oleh Bupati dengan tema ‘kedisiplinan kerja’ di mana dalamkesempatantersebutBupatimelarangBawasdamemeriksabagiankeuanganPemkabdankasdaerah.Diduga,salahseoranganggotaTim11yangbelakangansecaraaktifmembukaborokkorupsiPemkabberasaldariunsurBawasda.

Lombok Tengah. Bawasda Loteng sudah mengetahui adanya mark up anggaran olehPanitia Pengadaan Tanah 2001. Namun permasalahan tersebut telah ‘diselesaikan’secara internal oleh Pemkab. Ketika Kejaksaan mulai kembali memeriksa tersangka 8bulankemudian,BawasdaLotengkembalimelakukanaudit.KuatdugaanstaffBawasdamenerimauang‘tutupmulut’dariPimproPanitiaPengadaanTanahagartidakmeneruskanhasilauditkeBupatiLoteng.

Donggala. Dalam statement di media massa, kepala Bawasda setempat menyatakantidakadakebocorandana,baikmelaluimoduspengeluaranfiktifataumarkupanggaranmelainkan‘keterlambatanadministratif ’.

17http://bawasda.jakarta.go.id/


Lokal Bergerak �1

Mentawai. Dalam sidang ke-18 kasus dugaan korupsi Sekretaris Daerah MentawaidimanakepalaBawasdadijadikansaksidanmenyatakandimukasidangbahwaiajustruikut‘meminjam’danadariSekda.Danatersebut,ucapSekda,telahiakembalikansaatiadiperiksaolehKejatiSumateraBarat.

LSM sebagai Pintu Masuk.Darimanapunsumberinformasiindikasikorupsiberasal,padaakhirnyaujungtombakpengungkapankasusselalumelaluilembagaatauorganisasiLSM.Dari studikasus terlihatbahwa temuan indikasikorupsikemudiandilimpahkankepadaLSMsetempatataumerekabergabungmembentukLSMbaru.Halinimerupakanpilihanlogis semata dalam menindaklanjuti temuan korupsi; a) aksi demonstrasi atau hearingkepada lembagapemerintahdan instansipenegakhukumdimanadiperlukankelompokbasisataub)publikasikemediamassayangmemerlukan‘kejelasanstatus’kelompok.

Boks 2. Bagaimana bila Tidak Terdapat LSM yang Kuat di Kabupaten?

Persoalan muncul di lokasi-lokasi di mana aktor pendorong terlalu lemah untukmembentukorganisasisementaratidakdi lokasitersebutbelumbanyakterdapatLSMsebagaimanaterlihatdalamstudikasusLombokTengah.Aktorpendorongdalamkasusiniadalahseorangwartawanmediamassa lokal–yangsebagianbesar sahamnya justrudimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Langkah-langkah penting yang dilakukan olehwartawantersebutsebagaiberikut:i) Investigasi kasus. Dalam kapasitasnya sebagai wartawan, ia sendiri kemudian melakukan investigasi untuk mendalami informasi tersebut. Ia kemudian memanfaatkan jaringan informasiyangdimiliki salahsatunyaadalahsalahseorang pegawaiPemkabyangbeberapakalimenjadinarasumberberita.ii) Pemetaanaktorlokal.Iakemudianmemetakanorang-orangataulembagamanayang palingpotensialdanmemilikipengaruhkuatuntukmendorongpengungkapankasus. PilihanjatuhpadaseorangpimpinanDPCsalahsatupartaipolitik.iii)Publikasi.Setelahberhasilmemotivasitokohpolitiktersebutsertamemberinyadata- data yang diperlukan, wartawan tersebut ‘memakai’ tokoh politik tersebut untuk mengungkapdugaankorupsitersebutdalampemberitaandimediatempatnyabekerja.

SituasiyanghampirmiripterjadidalamkasuskorupsiKapuasHulu.Namunpendekatanyang dipakai aktor pendorong tidak dengan memanfaatkan konteks aktor-aktorlokal namun mengarahkan pengungkapan kasus ke basis lembaganya yang berada diIbukotapropinsi.Jarakyangjauhdankendalatransportasi/komunikasimembuatupayamengarahkankasusketingkatpropinsicenderunggagal.

Lokal Bergerak


��

B. Publikasi Kasus

TindaklanjutatastemuanindikasikorupsiolehLSMadalahdenganmelakukanbeberapakegiatansecarasimultan: a. Investigasi awal. Upaya ini perlu dilakukan bila sumber informasi berasal dari laporanmasyarakatdanbelumadakajianolehLSMsebelumnya. b. Penyusunandraftlaporan.LSMataukoalisiyangterbentukkemudianmembentuk semacam kelompok kerja untuk melakukan kajian dan menuyusun draft laporan yangakandiserahkankepadainstansipenegakhukum.Padatahapini,diperlukan narasumberatauLSMyangmemilikipengetahuanmengenaiproseshukumatau keterampilan dalam melakukan investigasi menyangkut isu-isu korupsi dan anggarandaerah. c. Aksimassa.YangditujubiasanyakantorKejaksaanNegeriatauKejaksaanTinggi dengantuntutanagarsegeradilakukanpengusutandanpemeriksaanterhadappara tersangkakorupsi.

Peran Media Massa

Terbatasnyaaksesterhadapdokumenpubliktersebutberakibatpadalemahnyabukti-buktiyang disampaikan dalam laporan tertulis yang akan diserahkan kepada aparat hukum,sehingga alasan itulah yang sering dipakai oleh instansi penegak hukum untuk tidakmenindaklanjuti laporan atau setidaknya untuk menunda proses investigasi lebih lanjut.Pada titik inilahperanmediamassayangmempublikasidugaankorupsimenjadi sangatpenting.Beritadimedia,betapapunsumirnya,memilikiefekbolasaljuyang,tergantungperkembanganpolitikditingkatlokal,akansemakinmembesarseiringdenganmenguatnyakonsolidasiaktorpendorong.

Denganmelakukanpublikasiataslaporandugaankorupsimelaluimediamassamemilikisetidaknya 2 implikasi penting: i) terbentuknya opini publik yang pada gilirannyameningkatkan desakan publik untuk transparansi dan penanganan hukum yang lebihproaktifsertaii)lembagapemerintahdanaparathukumcenderunglebihresponsifsebagaiantisipasiterhadapdesakanpubliktersebut.Keduahalinisangatmendukungposisitawaraktorpendorongdalammengumpulkandokumen-dokumenpenting seputarkasus sertakesediaan lembagapemerintahatau lembagahukumsetempatuntukmelakukandiskusiterbuka. Semakin besar pemberitaan di media massa, semakin kuat posisi tawar aktorpendorong dalam mendesakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, meskitidak selalu berarti bahwa pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi yangdiperlukandalammelakukaninvestigasi.

Pada dasarnya hasil pengkajian aktor pendorong sangat terbuka untuk didiskusikantermasuk dengan melibatkan para tersangka korupsi itu sendiri. Namun, sebagaimana



terlihatdalamkasusSumateraBaratdanMadiun,tersangkakorupsimenolakdialogdanbersikukuhbahwatidakadakasuskorupsi.

Selain tantangan dalam mengakses dokumen anggaran dan konsolidasi sesama aktorpendorong, muncul tekanan balik dari tersangka atau kelompok pendukungnya. Tidakhanyadalambentukaksimassatandingan,dibeberapatempatterjadipulapenyeranganatauancamanterhadapaktorpendorongtermasuktuntutanhukumkarena‘pencemarannamabaik’ yang diarahkan kepada pimpinan atau koordinator aktor pendorong. Menghadapisituasitersebut,dukunganberupasuratatauketerlibatanlembagaanti-korupsiditingkatyanglebihtinggiakansangatdiperlukan.

Bagaimana Membangun Kerjasama dengan Wartawan?

Berikutbeberapatipsyangdisaranandariaktorpendorongdalamstudikasus:1. Mulai melibatkan wartawan/media sebagai anggota koalisi dalam forum-forum diskusi2. Secara aktif mensuplai data/informasi perkembangan kasus terakhir kepada rekan media3. Membinahubunganpersonaldenganwartawanmelaluikegiatan-kegiataninformal4. Mengadakanpertemuanregulerbersamaangggotadewanredaksimediasetempat5. Mengembangkanprogramacarayangkreatifdanmenguntungkanbagimedia

D. Laporan

Aktor pendorong tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan investigasi awal ini,antara1–2bulansaja..Meskikorupsibukandelikaduan,proseshukumbiasanyabarudimulai setelah ada laporan dari kelompok masyarakat. Itu pun, masih menunggu arahanginpolitikditingkatnasionalmaupunditingkatlokal.

Hampir semua kasus dilaporkan langsung pada pihak Kejaksaan kecuali Madiun yangjugadilaporkanpadapihakkepolisiansetempatuntuk,“...mengambilkesempatan,lembagamanananti yang akanbergerak lebihdulu.”18 Sebagai langkah antisipasi, salinan laporanjugadisebarkankepadaberbagaipihakseperti:DPRD,Bupati,PengadilanNegeri,partaipolitikdanterutamakemediamassa.Jikamemilikijaringankerjaditingkatpropinsiatautingkatnasional,laporanaktorpendorongtersebutbiasanyadikirimsebagaiinformasiawalmenyangkutkasus.

18WawancaradenganKetuaMadiunCorruptionWatch.

Lokal Bergerak


��

VIII. Aksi & Strategi Aktor Pendorong

Strategi aktor pendorong dalam mengungkap dan mendorong penyelesaian kasus korupsi:• Membangunkonstituensi• Membangunkoalisisementara• Membangundemandpublik• Kerjasamadenganinstansipenegakhukum

Yangterjadiditubuhaktorpendorongditingkatlokalpadadasarnyaadalahproses‘learningbydoing’dimanapengalamandancontohdarikasuslaindalammenanganikasuskorupsisangat terbatas. Dengan demikian, sulit menemukan adanya strategi dan rencana kerjayangdisusunlebihawal.Aksiyangdilakukanlebihbanyakmerupakanreaksispontanatasjalannyaproseshukum terhadap suatukasus. Itupun sangat terbatas pada tahapketikaproses hukum masih berlangsung di tingkat lokal (kejaksaan dan Pengadilan Negeri).Strategiaktorpendorongyangdapatdiidentifikasidaristudikasusantaralain:

Membangun konstituensi. Aksi tekanan yang dilancarkan oleh aktor pendorong lebihberdampakjikaterdapatlegitimasipublikyangbiasanyadilihatdaritingginyapartisipasimasyarakatdalamberbagaibentukaksisepertidemonstrasi,dengarpendapat,penandatanganpernyataansikapdanmonitoringselamaprosespengadilan.Berbagaikelompokmasyarakatyangbiasanyadisasaradalah:kelompokmiskinkota,organisasikemahasiswaandanbasiskeagamaanatausuku.

Untuk membangun basis masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu korupsimembutuhkanprosespenyadaranyangmemakanwaktucukuplamasehinggatidaksemuaaktorpendorongbenar-benarmemilikidukunganmassarealditingkatlokal.Kelemahantersebut biasanya berhasil ditutupi dengan jaringan kerjasama yang kuat dengan mediamassakarenabanyaknyapemberitaanmenyangkutsuatukasusmemberiefektekananyangbesarterhadapjalannyaproseshukum.

Boks 3. GoodPractice: Desa Melawan Korupsi

“Kalau cumaaparathukumdikabupatenataupropinsimasihbisadijangkau (diintervensi) olehkabupaten(tersangka).KarenaitukamiputuskanuntuklangsungmelaporkankasuskeJakarta,”

Tim7KepalaDesa,Blitar

PengungkapankasuskorupsidiBlitar tidakhanyadidorongolehLSMdanorganisasimasyarakatdi tingkatkabupatensajanamundiwarnaidengankehadirantim7KepalaDesayangbergerakdengansangataktifbahkanhinggamenemuipresidendiJakarta.



IndikasikorupsiPemkabBlitarpadaawalnyaberkembangdarirumorsbahwakasdaerahdalamkeadaankosongsehinggaberbagaipelayanandanpembangunanbagimasyarakatterhambat.Mengetahuikeadaantersebut,KepalaDesaJambewangimulaimerundingkanlangkahyangakandilakukanagarpersoalankasdaerah segera selesaibersamaKepalaDesa Popoh yang bersebelahan. Merasa bahwa tidak cukup kuat, maka kedua kepaladesa tersebut mengajak 5 kepala desa lain untuk ikut bergabung menyusun langkahpenyelesaian.

Pada awalnya, tim 7 kepala desa tersebut belum berinteraksi dengan LSM dan aktorpendoronglainyangpadasaatbersamaanjugasedangmengungkapkanadanyadugaankorupsiPemkab.Atasinisiatifsendiritim7kadesmengumpulkanberbagaidatauntukmengetahui bagaimanamungkin kasdabisa kosong? “Kalaumarkup, gakmungkinkassampaikosong.Sayafikirpastiterjadisesuatu,”ujarKadesJambewangi.PengumpulandatabahkandilakukanhinggamengunjungibadankoordinasiwilayahdiMadiun.Akhirnya,merekasepakatuntukmengajukandugaankorupsiatasbajulinmasdandanaperimbangansektormigas.

Begitu data terkumpul, muncul masalah baru, mau melapor pada siapa? Mereka tahubahwalaporankorupsiseharusnyadilaporkankeaparathukumsepertiKepolisianatauKejaksaan.Namunkepercayaanterhadapinstansipenegakhukumditingkatlokalsangatrendah.KejaksaandanKepolisiandaerahdinilaimudahdiintervensiolehkepentinganpolitiksehinggadiputuskanuntuklangsungmembawakasusketingkatnasional.Tidaktanggung-tanggung, dengan dana swadaya, tim 7 kades membawa kasus tersebut keJakartadenganmendatangikediamanpresidenSBYyangbaruterpilih.Selainitu,merekaberhasil memetakan bahwa terdapat petinggi kejaksaan agung yang merupakan putradaerah.Kepadamerekalahtim7kadesmelaporkandugaankorupsidanmendesakagarsegeradiambiltindakan.

Dalamperkembanganyatim7KadesakhirnyabertemudenganSOMASI(koalisiaktorpendorongkasusBlitar)danmulaibekerjasamamembahasperkembangankasus.NamunketikaproseshukumdirasatidakberjalandiKejaksaanNegeri,lagi-lagiperwakilankadesberangkat ke Jakarta untuk mendesak penyelesaian yang lebih cepat.Tim ini sempatdihadangolehutusansalahsatutersangkayangmenawarimerekauangbeberaparatusjutadengansyaratmerekamembatalkanrencanamelaporkanmasalahinikeJakarta.Karenaupaya suap itu tidakberhasil, tim7kadesakhirnyadiancamkeselamatankeluarganya.Tidakhanyaitu,merekajugamasihharusmenghadapitekananberupaaksidemonstrasiyang justru dilancarkan oleh asosiasi kepala desa se-Blitar yang menganggap bahwaapayangdilakukanoleh7kadestersebutbertentangandengan‘tugaspokokdanfungsi’(tupoksi)kepaladesa.

Lokal Bergerak


��

Tidakadayangmendugabahwadenganmengangkatisukorupsibajulinmas,tim7telahberusaha menyelamatkan kerugian uang negara yang diperkirakan hingga 73 milyarrupiah.Apayangdilakukanolehtim7kadesmerupakanpresedenbaikdimanasecarastruktural desa melakukan penguatan terhadap pengawasan jalannya pemerintahankabupaten. Contoh yang seharusnya dikembangkan dan ditiru oleh desa-desa lain diIndonesia.

Bentuk Koalisi sementara. Sedikit berbeda dengan konstituensi, strategi membentukkoalisidimaksudkanuntukmenjaringtokoh-tokohatauorganisasiyangberpengaruhdalamkontekspolitiklokal.Sasaranutamaadalahakademisi,praktisihukum,organisasiprofesi,lembagaadatsertasesamaNGOlainditingkatlokal.Koalisisementararentanterhadapperpecahanakibatperbedaantargetaksiataupilihan-pilihanstrategidalammenguatkantekanan.Tidakadacontohdimanakoalisi yangdibangundari awalkasusbisabertahanhinggaproseshukumberakhir.Terbatasnyakepemimpinandankoordinasiseringmemicumunculnyakoalisibaru–yangseringkalijustruberhadap-hadapandengankoalisiyangadasebelumnya.

Bagaimana Membangun Koalisi yang Kuat dan Efektif?Berikutbeberapatipsberdasarkanpengalamanaktorpendorongdalamstudikasus:1. Memilki jaringan kerja dengan lembaga/ NGO anti korupsi di tingkat propinsi/ nasional2. Melibatkan tokoh-tokoh atau lembaga NGO yang sudah cukup senior atau yang memilikirekam-jejak(track-record)yangbaikdimasyarakatdanmedia3. Sejakawalmulaimerumuskanbatasan/etikaberhubungandenganpihak-pihakdiluar koalisisepertidenganinstansipenegakhukum,lembagapemerintahatautersangka pelakukorupsidanpendukungnya4. Membatasipenajamanperbedaan‘ideologi’danlebihbanyakmengedepankanupaya untukmembangunsinergi5. Untukmenghindariadanyadominasisalahsatuanggotakoalisi,bisamenggunakan modelpresidiumataukepemimpinansecarabergiliran6. Adanyakomitmenuntukbersikaptransparanterhadapsesamaanggotakoalisi7. Tingkatkan kemampuan untuk menyikapi perbedaan pilihan-pilihan aksi dan strategi

Situasi bisa lebih buruk jika berkembang isu bahwa salah satu tokoh koalisi bersikaplunakataumenerimasuapdaritersangkasebagaimanaterjadipadakasusKab.Pontianak.PadakasusPontianak,kekecewaananggotakoalisiterjadiketikasalahseorangakademisiyangsejakawaldilibatkandalammembuatlaporandanargumentasimelawankelompok



tersangkaternyatamemberipernyataanyangdianggapjustrumeringankantersangkasaatmenjadisaksiahlidipengadilan.

Tanpa koalisi, terkadang tekanan bisa lebih efektif.MCW,aktorpendorongdalamkasusMadiun bisa jadi contoh yang menarik.Tidak ada koalisi yang dibangun sejak semuladalamupayamendorongkasus.BerbagaiaksitekanandirancangdandipimpinlangsungolehMCW.Meskidemikian,dampakdaritekananMCWcukupbesardanterjagahinggakasus dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Meskipun tidak membangun koalisi, MCWsangat aktif melakukan pemetaan aktor-aktor politik lokal dan memanfaatkan masing-masingkelompokdalammasing-masingaksisesuaidengantargetdankepentinganaktorlokaltersebut.Misalnya,ketikamelakukantekananagarseluruhtersangkaditahan,MCWtidaksegan-seganuntukbekerjasamadengankelompokpendukungsalahsatutersangkayangkecewakarenamerasadikambing-hitamkanolehtersangkalainyangtidakditahan.

Boks 4. Perpecahan di Tubuh Aktor Pendorong

“Bayangkan, betapa cantiknyapermainan saya.Saya ikutdemonstrasi (menuntutpelakukorupsiditahan) tapiketikadia(ketuaDPRD)masukrumahsakit, sayayangpertamamenjenguknya...sekarang ini, kalauadamasyarakat yang ingindatangmaumendemoDPRDatauBupati, sayayangmenghalanginya”

KetuaFKMD

Contoh1.BerapaanggotakoalisiaktorpendorongdalamkasuskorupsiPemkabMentawaitiba-tibamengunjungitersangkakorupsidiLPMuaraPadang.Saatitutersangkasambilmenangis minta agar mereka mengajukan penangguhan penahanan terhadap dirinyadengan janji akan memberi bukti-bukti yang akan membongkar keterlibatan Bupatidalamkasuskorupsitersebut.Beberapaharikemudian,LSM-LSMtersebutmengajukanpermohonanpenangguhanpenahanankepadaKejaksaanTinggidenganalasan‘terjadikekosongan’ di Pemkab Mentawai sehingga pelayanan publik menjadi terganggu.Permohonan tersebut akhirnya disetujui namun hingga hari ini janji tersangka untukmembongkarketerlibatanBupatitidakpernahditepati.Contoh2.SalahsatuaktorpendorongdalamkasusDonggala(FKMD)padaawalnyaikutmelakukanorasidanaksimassamenuntutKetuaDPRDdanBupatiagardiprosesdalamkasuskorupsiAPBD.Bahkan,sekretariatFKMDdipakaisebagaitempatkonsultasidanmenyusunstrategimendorongkasus.Ketikakasusmulaidiproses,FKMDmulaiberubahhaluan.BermuladarikunjunganmerekauntukmembesukKetuaDPRDdirumahsakitdan terus berlanjut pada sikap mereka untuk sama sekali berhenti terlibat dalam aksiaktorpendorong.Terakhir,FKMDjustrumenghalangimasyarakatyanginginmelakukanaksimassamenekanKetuaDPRD.

Lokal Bergerak


��

Membangun demand publik.Pemberitaanmediamassaseputarkasusmerupakansaranayangefektifuntukmembangunkepedulianpublikterhadapkasuskorupsiyangterjadididaerahmereka.InisiatifuntukmelakukantalkshowdiradiosepertiyangterjadipadakasusBlitarterbuktitelahmenarikantusiasmedanpartisipasiaktifwarga.Merekatidakhanyapedulinamun secara langsungmenyuarakandemand agar aparathukumbekerjadenganadil,transparandancepat.

Boks 5. Good Practices; Media dan Partisipasi Publik

Radio Mayangkara, Blitar. Pemberitaan media massa cetak, meskipun penting tapiberjalansearah.InsiatifbaikmunculdariRadioMayangkara,radioswastayangberalihmenjadinewsradiosejaktahun2000.Mayangkaratidakhanyamenurunkanwartawanuntuk meliput berbagai perkembangan sekitar kasus, namun menyelenggarakanprogram interaktif tempat di mana masyarakat bisa langsung melakukan tanya jawabdan menyampaikan pendapat mengenai perkembangan penanganan kasus bersamanarasumberyangdihadirkan.

Program interaktifyangberlangsungsetiap jam6hingga9pagi setiapharimendapatsambutan luas dari masyarakat. Rating acara mengalami peningkatan sehinggamendapat pemasukan dari iklan yang cukup besar. Selain itu, radio Mayangkara jugamenjajagikerjasamadenganPengadilanNegeriagardiberiijinuntukmenyiarkansecaralangsungjalannyapersidangan.Pengadilanmenyetujuiusulantersebutsebagai langkahantisipasimembludaknyawargamasyarakatyanginginberpartisipasimemantaujalannyapersidangan.

Tabloid “Benar” Madiun Corruption Watch.Sebagailangkahuntukmenguatkandanmemperluasbasiskonstituenmasyarakatdalampemberantasankorupsi,MCWberinisiatifmenerbitkan tabloid anti korupsi yang diberi nama tabloid “Benar” yang secara aktifmelakuakanpeliputanterhadapberbagaidugaankasuskorupsi terutamakasuskorupsiDPRD Kabupaten Madiun. Yang menarik, tabloid ini tidak hanya dibagikan dengangratisnamunmasyarakat bersediauntukmengganti ongkos cetaknya.Di luardugaan,antusiasmemasyarakatmeningkat.

Mengembangkan kerjasama dengan aparat hukum.Meskihanyaterjadipadasedikitkasus,strategiuntukbekerjasecarakooperatifdenganaparathukumyangsedangmenanganikasusmembukapeluangkeberhasilandalammendorongproseshukum.Perludisadaribahwabagikebanyakanaparathukumkasuskorupsijugamerupakan‘barangbaru’yangmembutuhkanenergicukupbesardalamhalpembuktiandanpenerapanpasal-pasalpidana.Insentifbagiaparat untuk mengusut dugaan korupsi sangat sedikit. Harapan bahwa prestasi merekaakandicatatseiringdenganmenguatnyaagendapemberantasankorupsiolehpemerintah



pusatbukanlahkecenderunganyangumumterjadi.Olehkarenaitu,dukungandariaktorpendorongberupakesediaanuntukbekerjasamadalammengumpulkanalatbuktisangatdihargai.

IX. Bagaimana mengukur keberhasilan aktor pendorong?

Keberhasilan aktor pendorong sebaiknya dilihat dari perspektif jangka panjang dimanaberbagai aksi dan strategi dalam penyelesaian kasus berdampak cukup signifikan bagipembentukantatapemerintahanyangbaik(goodgovernance).

Indikator yang bisa dipakai untuk mengukur capaian Aktor Pendorong:1. Kemampuan‘menjaring’kasus2. Investigasidanpelaporanyangbaik3. Membangunkonstituendankoalisi4. Mempengaruhiproseshukumagaradil,cepatdantransparan

Aktorpendorongdipercayaolehpublikuntukmengungkapdanmendorongpenyelesaiankasus melalui proses hukum. Meski kapasitas dalam melakukan kajian anggaran daninvestigasikasuslemah,namunlaporanaktorpendorongmenjadikuncidibukanyaproseshukum.Terbatasnyakonstituensidankonsolidasikoalisiberdampakpadasemakinlemahnyatekanan aktor pendorong seiring dengan berjalannya proses hukum. Masih terjadinyakorupsi di lembaga hukum mengakibatkan lemahnya dakwaan, vonis dan pelaksanaaneksekusi

Keberadaan aktor pendorong menjadi faktor kunci upaya penyelesaian korupsi. Meskidengan kajian dan laporan yang sederhana, laporan aktor pendorong menjadi dasardimulainyaproseshukum.Bahkan,kendatidugaankorupsiyangdilaporkankemudiantidakterbukti, laporantersebuttelahmenjadilangkahawalbagiaparatpenegakhukumuntukmenemukanindikasikorupsilainyangbahkanlebihbesardariyangadadalamlaporan.

Kendalaterbesarbagiaktorpendorongpadatahapawaliniadalahaksesterhadapdokumenanggaranataupengadaanyangpadadasarnyamerupakandokumenpubliknamunsangatsulituntukdidapatkan.Hambatantersebuttidaklantasmembuataktorpendorongsurut.Denganmemanfaatkanadanyarivalitaspolitikyangterjadipadaaktorpolitikditingkatlokal(biasanyadisekitarwaktupelaksanaanpemilihanataulaporanpertanggungjawaban),aktorpendorongmemperolehinformasipelengkapdandokumen-dokumenpentinguntukmenunjanglaporanyangmerekasusun.Juga,dinamikapolitiklokaltersebutmemungkinkanaktorpendoronguntukmeraihdukunganpolitissepanjangprosesmendorongpenyelesaiankasus.

Dukunganinformasidantekananpolitikdarikelompok-kelompokpolitik(barisansakit

Lokal Bergerak


�0

hati)betapapunharusdisikapidenganhati-hatiolehaktorpendorong.Mudahsekaliterjadiintervensipolitikdalamupayaaktorpendoronguntukmengalihkanpersoalankasuskorupsidaripersoalanhukummenjadipersoalanuntukmenjatuhkanlawanpolitik.Halinitidakberartibahwadiantarasesamaaktorpendorongsendiritidakadamotifkepentinganpolitikpribadi atau kelompok. Desentralisasi membuka peluang partisipasi politik, tidak hanyabagi pemain lama melainkan juga bagi para pemain baru seperti halnya pelaku-pelakudalamtubuhaktorpendorong.Untukkepentinganpenyelesaiankasuskorupsi,motifpolitikbukanlahfaktoryangharusdijauhimelainkanharusdipetakanolehaktorpendorongdalamrangkamenyusuntargetdanstrategigerakan.

Menilik strategi dan dampak dari berbagai dorongan dan tekanan yang dilakukan olehmereka,implikasidarikeberadaanaktorpendorongditingkatlokalbukanlahsemata-matamenyangkut penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Di balik berbagai upaya aksidan strategi aktorpendorong terlihatdampak yang cukup signifikandari gerakan aktorpendorongdalampenguataninisiatifterciptanyatatakelolapemerintahanyangbaik(goodgovernance).Wajar jika pada tempat paling pertama upaya aktor pendorong merupakanbentukpartisipasipolitikkelompokmasyarakatsipildalamprosespemerintahanditingkatlokal.

Jika merujuk pada Kaufmann,19 governance diterjemahkan sebagai, “as the traditions andinstitutionsbywhichauthorityinacountryisexercisedforthecommongood”yangmemiliki6dimensiyaitu:• Proses seleksi dan pergantian pemegang kekuasaan: i) dimensi partisipasi dan akuntabilitas,ii)dimensistabilitaspolitikdantidakadanyakekerasan/teror• Kapasitas pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan; iii) Efektifitas pemerintahan,iv)Kualitasperaturan• Kepercayaan masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang mengaturhubungandiantaramereka;v)Tertibhukumdanvi)kontrolterhadapkorupsi

Upaya aktor pendorong, dengan demikian, memiliki pengaruh yang cukup besar bagijalannyapemerintahanditingkatlokalsetidaknyauntukdimensii,iv,vdanvi.Meskitidakbisa diabaikan bahwa berbagai aksi aktor pendorong tentu saja memiliki dampak bagitransparansidanpercepatanproseshukum.

Indikator Capaian Aktor Pendorong.Ketikapenelitiandimulai,sulitmenjawabpertanyaanapa indikatoruntukmengukurkeberhasilanupayaaktorpendorongkasus. Jikamelihattidak tuntasnya proses hukum atau minimnya sanksi pidana terhadap terdakwa, banyakkalanganmenilaisecarapesimisbahwagerakanantikorupsiditingakatlokalsebenarnyalebihbanyakmemperlihatkankegagalandibandingkeberhasilan.Penilaiantersebutrasanya

19DanielKaufmann,September2005,10MythsAboutGovernanceandCorruption,FinanceandDevelopment.Lengkapnyabacadihttp://www/worldbank.org/wbi/governance


Lokal Bergerak �1

masihterlaluprematurkarena,sebagaimanagerakanmasyarakatsipildiberbagaibidang,dampakkeberhasilanharusdiukurdalamperspektifjangkapanjangpembentukankesadaranmasyarakat.

‘Radar’ menangkap indikasi korupsi. Dengan dipakainya NGO sebagai institusipertamabagiberbagaikelompokmasyarakat-bahkan‘orangdalam’pemerintahan,untukmembongkar kasus korupsi- maka bisa dikatakan bahwa keberhasilan aktor pendoronguntukmelakukanpengawasandanpemantauan terhadapadanya indikasikorupsi cukupberhasil. Jika pun tidak ada laporan, inisiatif berbagai lembaga lokal untuk melakukanreviewdankajianataskeuanganpemerintahdaerahmerupakanjaringyangselaluberhasiluntukmenangkapindikasikorupsi.Begitupun,masihperludikembangkankemampuanaktor pendorong untuk menjaring lebih banyak konstituen dari berbagai elemen dalampemerintahan.

Kajian dan penyusunan laporan dugaan korupsi. NGO bukanlah kuasi kepolisianataukejaksaan.Merekamemang tidakdibekalidenganpengetahuanhukum,wewenangdanfasilitaskerjauntukmelakukaninvestigasidanmenyusunlaporanyanglengkapdanvalidterhadapindikasikorupsi.Disisilain,harapanaparathukumagarpelaporanNGOmemuatinformasidasarmenyangkutsiapa,bagaimanadandakwaanapayangdisangkakansebaiknyamenjaditargetminimalyangbisadicapaibagiaktorpendorong.Laporanyangbaiktidaksajabergunabagiinstansiyangdilaporitapiterlebihakansangatbergunasebagaidasarargumentasiuntukmelakukanaksitekananbagiaktorpendorongitusendiri.Hanyasedikitaktorpendorongdalamstudikasusyangdinilaiberhasiluntukmelakukankajiandanmenyusunlaporanyangbaik.

Membangun konstituen dan koalisi.Sejakawalkasus,aktorpendorongtelahmelakukanberbagai upaya untuk membangun konstituen gerakan di tingkat basis disamping jugamembangun koalisi sesama aktor pendorong. Kegagalan dalam merumuskan target danstrategi mengakibatkan lemahnya konsolidasi di kalangan aktor pendorong. Selain itu,proseshukummenjadiagendapesoalan tersendiri.Proseshukumyangmemakanwaktulama dan membutuhkan pengetahuan hukum spesifik mensyaratkan tersedianya tenagakerjafulltimebagiaktorpendoronguntukmengelolapenanganansatukasussaja.

Membangun demand untuk proses hukum yang baik. Kerja keras aktor pendorongsesungguhnya merupakan respon terhadap jalannya proses hukum. Jika mencermatikorelasiantaraaksiaktorpendorongdanreaksidariaparathukum,terlihatbahwaaksi-aksitersebutcukupsignifikandalammenekaninstansipenegakhukumagarlebihtransparandan responsif (lebih cepat) dalam penanganan kasus. Meski demikian, tidak terdapatkorelasiantaraberbagaitekananyangdilancarkanaktorpendorongterhadapkeluarandariproseshukumsepertidakwaan, tuntutanatauvonispengadilan.Dengankata lain,aktorpendorongtelahberhasiluntukmendesakanterjadinyaproseshukumyanglebihcepatdanlebihterbukatapibelumtentuadil.

Lokal Bergerak


��

IV. Faktor Pendukung & PelemahKeberhasilan aktor pendorong di tingkat lokal masih terbatas pada kemampuan untuk‘mengangkat’indikasikorupsimenjadikasushukumsehinggabisadidorongdandipantauprosespenyelesaianyaolehpublik.Sejauhmenyangkutupayaaktorpendorong,daristudikasusdapatdiidentifikasibeberapafaktorpendukungsekaliguspelemahdalammendesakanpenegakanhukumyangadil,cepatdantransparan.

Faktor pendukung:• aksesterhadapdokumenanggarandanprocurement• pengetahuandanketerampilanpengkajiananggarandaninvestigasidugaankorupsi• networkingditingkatnasional• peliputanmediamassadan• sikapkooperatifterhadap/darilembagapenegakhukum

Faktorpendukung.Peluangkeberhasilanupayaaktorpendorongsemakindiperkuatolehbeberapafaktorsebagaiberikut: i) Akses terhadap dokumen anggaran dan procurement. Dokumen anggaran yang disusun bersama-sama oleh eksektif dan legislatif secara hukum merupakan dokumen publik. Pada kenyataanya, sangat tidak mudah untuk mendapatkan berbagai dokumen tersebut. Kerja aktor pendorong untuk mengidentifikasi dan mengungkap kasus akan berjalan sangat lemah tanpa ketersediaan berbagai dokumen terkait. Selain akses terhadap dokumen, keberhasilan aktor pendorong akan semakin terbuka jika terdapat ‘informan kunci’ –yang identitasnya dirahasiakan karena belum adanya jaminan perlindungan saksi dan organisasi- organisasiprofesi‘korban’prosesprocurementyangtidakterbuka. ii) Bekal pendidikan dan pelatihan menyangkut anggaran pemerintah daerah dan keterampilan investigasi korupsi. Tanpa pengetahuan dan keterampilan dalam mengkajianggarandanmengidentifikasikorupsi, inisiatifanti-korupsicenderung menjadi permainan dalam persaingan antar aktor politik. Begitu pun, terlepas dariketerbatasanyangada,hampirdipastikanbahwatidakadakasustanpaadanya kajian dan investigasi oleh aktor pendorong. Bahkan, beberapa hasil kajian dan investigasi yangdianggap lemah justru telahmenuntunaparathukumpadahasil investigasiterhadapkorupsiyanglebihseriusdariyangsemuladilaporkan. iii)Networking dengan lembaga anti-korupsi di tingkat nasional. Selain dukungan dalambentukpelatihandanpendidikan,jaringananti-korupsiditingkatnasional jugasangatberperandalamupayaaktorlokaluntukmempertinggitekananselama proses hukum berjalan. Pada tahap banding dan kasasi, tanpa adanya kerjasama untukmelakukantekanandanpemantauanolehlembaganasional,bisadipastikan bahwaupayaaktorakangagal.



“SetelahkamitahubahwaICW(NGOAntikorupsidiJakarta)mengirimsuratkepadapihakKejati,makakamisemakintermotivasiuntukmembongkarkasuskorupsidiDonggala”

LSMSulawesiTengah

iv)Dukunganmediamassa. Jikatidakmempertimbangkanpentingnya independensi media sebagai salahsatupilardemokrasi, saranyangpalingkuatdari studikasus adalah menjadikan media sebagai salah satu aktor pendorong. Media tidak saja mendukungdalammembangunopinibahwa telah terjadi tekananpubliknamun padasaatyangsamamedia,terutamayangbersifatinteraktifsepertiradio,memberi dampak signifikan adanya bukti pengawasan publik terhadap jalannya proses hukum. v) Terakhir, meski jarang ditemui, keberadaan ‘oknum’ aparat hukum yang reformis dan berpihak pada insiatif anti korupsi sangat membantu. Tidak saja sebagai sumber informasimengenai apayang sedang terjadidalamproseshukum,aparat hukumreformisberkontribusibagipendidikantingkatlanjutbagiaktorpendorong untuk lebih memahami aspek hukum dan pembuktian tindak pidana korupsi. Sayangnya, tidak ada data yang memperlihatkan adanya insentif bagi aparat reformisyangditemuidalamstudikasus.

Faktor Pelemah: • intimidasidanancamangugatanhukumdaritersangka• proseshukumtidaktransparan• pemilahankasusmenjadibeberapaberkasdan• perpecahanditubuhaktorpendorong

Beberapafaktoryangjustrumelemahkanupayaaktorpendorongantaralain:i) Seranganbalikdarikoruptor.Jikaditingkatlokalterjadiintimidasi,ancamangugatan hukum dan aksi massa tandingan, serangan balik pada tingkat nasional harus lebih mendapat perhatian. Penguatan di pihak pelaku korupsi mengerucut di tingkat nasional dalam bentuk berbagai pernyataan politik dan tekanan terhadap Kejaksaan Agung,pengajuan judicialreviewkeMahkamahAgung.Sementaraaktorpendorong bukanlahlembagapolitiksehinggatidakmemilikiaksesdalamdinamikayangterjadi antaraaparathukumdanlembagapemerintah.ii) Proseshukumtidaktransparan.iii)Pembagian kasus menjadi beberapa berkas untuk masing-masing tersangka. Banyaknyaberkaskasusberdampakpadasulitnyaaktorpendorongdalammemantau proseshukumterhadap semuaberkas.Bagimasyarakat,kelemahan ini seringdilihat sebagaidiskriminasiataukeberpihakanaktorpendorongdalammengungkapdugaan korupsi.iv) Perpecahandi tubuhkoalisiaktorpendorong.Baikdenganalasanadanyaperbedaan

Lokal Bergerak


��

visi, strategi atau pilihan aksi, perpecahan di tubuh aktor pendorong sendiri sulit dihindari.Padadasarnyahalinidisebabkankarenaaksilebihseringmerupakanrespon atas jalannyaproseshukumdanbukanmerupakanbagiandari strategiyangdisusun bersamasejakkoalisiterbentuk.

Box 6. Jaminan Hukum atas Peran dan Partisipasi Aktor PendorongPerandanpartisipasi aktorpendorong sesungguhnyamemilikidasar yang sangatkuatjikaditinjaudarikeberadaanPPNo.71tahun2000tentangTataCaraPelaksanaanPeranSertaMasyarakatdanPemberianPenghargaandalamPencegahandanPemberantasanTindakPidanaKorupsi. Beberapapasalyangrelevandenganperandanperlindunganterhadapaktorpendorongantaralain:

Pasal2ayat(1)Setiaporang,OrganisasiMasyarakat,atauLembagaSwadayaMasyarakatberhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjaditindakpidanakorupsisertamenyampaikansarandanpendapatkepadapenegakhukumdanatauKomisimengenaiperkaratindakpidanakorupsi.

Pasal3ayat(1).Informasi,saran,ataupendapatdarimasyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal2,harusdisampaikan secara tertulisdandisertai : a.datamengenainamadanalamatpelapor,pimpinanOrganisasiMasyarakat,ataupimpinanLembagaSwadayaMasyarakatdenganmelampirkanfotokopikartutandapendudukatauidentitasdirilain;dan b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi denganbukti-buktipermulaan.

Ayat(2).Setiapinformasi,saran,ataupendapatdarimasyarakatharusdiklarifikasidengangelarperkaraolehpenegakhukum.

Pasal4ayat(1)Setiaporang,OrganisasiMasyarakat,atauLembagaSwadayaMasyarakatberhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atasinformasi,saran,ataupendapatyangdisampaikankepadapenegakhukumatauKomisi.Ayat (2) Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atautertulisatasinformasi,saran,ataupendapatdarisetiaporang,OrganisasiMasyarakat,atauLembagaSwadayaMasyarakatdalamwaktupalinglambat30(tigapuluh)hariterhitungsejaktanggalinformasi,saranataupendapatditerima.

Pasal6ayat(1).PenegakhukumatauKomisiwajibmerahasiakankemungkinandapatdiketahuinyaidentitaspelaporatauisiinformasi,saran,ataupendapatyangdisampaikan.



Ayat(2).Apabiladiperlukan,ataspermintaanpelapor,penegakhukumatauKomisidapatmemberikanpengamananfisikterhadappelapormaupunkeluarganya.

Bagian IV

Penegakan Hukum

Penegakan Hukum


��

X. Konteks Hukum Pidana Korupsi

Temuan # 2. Pola dalam Mendorong Proses Hukum• Proseshukummerupakansatu-satunyapilihanaktorpendorongdalampenyelesaian kasus• Respon awal lembaga Kejaksaan relatif cepat, namun dugaan adanya korupsi di lembagahukummasihsangatkuat• Proseshukumhanyaberjalanuntuksebagian(kelompok)tersangka• Tekanan aktor pendorong semakin melemah seiring dengan peningkatan proses hukum• Karakteristikkeberhasilandalamproseshukum: i) tekanandari instansihukumdi tingkatyanglebihtinggiii)keberhasilanaktorpendorongmendesakkantransparansi proseshukumiii)adanyadukungandarilembagaanti-korupsiditingkatnasional

TindakpidanakorupsidiIndonesiamerupakankejahatanpublikdimanatidakdibutuhkanlaporanolehsiapapunsebagaisyaratuntukmelakukanproseshukumterhadaporangyangdidugamelakukantindakantersebut.JikadalampidanaumumproseshukumdimulaidaritahappenyelidikanolehpihakKepolisiansebelumdilakukanpenyidikanolehKejaksaan,dalam tindak pidana korupsi penyelidikan juga bisa dilakukan oleh Kejaksaan sehinggaproseshukumtidakharusmelaluitahapdiKepolisian.

Setelahmelewati tahappenyelidikandanpenyidikan,Kejaksaanmelalui JaksaPenuntutUmum( JPU)akanmenyerahkandakwaankePengadilan. Jikadakwaanditerima,makasetelahpemeriksaandiPengadilan,JPUakanmengajukantuntutanyangmemuatdakwaandanvonisyangdimintakepadahakimuntukdijatuhkankepadaterdakwa.AtaskeputusanPengadilan, baik JPU maupun terdakwa bisa mengajukan upaya banding, baik melaluibandingdiPengadilanTinggidanjugaKasasidiMahkamahAgung.PadakasusdimanaPengadilanmemberiputusanbebasataumenolakdakwaan,JPUbisalangsungmengajukankasasikeMahkamahAgung.Tidakadaketentuanlamanyaprosesditiap-tiapinstansipenegakhukumkecualiperaturandalamKitabUndangUndangHukumAcaraPidanayangmengatursecarategasberapalamaseorangtersangkadapatditahapselamaproseshukumberlangsung.Meskidemikian,perludiperhatikanadanyaSuratEdarandariKejaksaanAgungtentangpercepatanpenanganankasus korupsi dan Surat Edaran Mabes Polri tentang pengutamaan penanganan kasusdugaankorupsiyangmemberibatasanwaktuspesifikbagimasing-masinginstansidalammemproseskasusdugaankorupsi.


Penegakan Hukum ��

Beberapa Peraturan Terkait Kasus Korupsi Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000.PP110/2000merupakanperaturanpelaksanadaripasal39UU4/1999tentangSusunandanKedudukanMPR,DPRdanDPRDyangmenyatakanbahwakedudukankeuanganlembaga-lembagatersebutdiaturolehmasing-masing lembaga dan pemerintah serta pasal 78 UU 22/1999 yang mengatur bahwapenyelenggaraantugasDPRDdibiayaiatasbebanAPBD.PP110inimenentukanjenis-jenispendapatanyangdapatditerimaolehpimpinandananggotaDPRDdenganbesartunjangan/pendapatan yang sudah ditetapkan secara terperinci. Selain itu PP 110/2000jugamengaturtentangbiayakegiatanDPRDsesuaidenganklasifikasi tinggirendahnyaPendapatanAsliDaerah(PAD).PeraturaninimendapatbanyaktantangandariDPRDdenganalasanPPinibertentangandengan UU 4/1999 dan UU 22/1999 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyaikewenanganuntukmengaturanggarannyasendiri.DPRDpropinsiSumateraBaratyangdikenaidakwaankorupsikarenamelanggarPPinikemudianmengajukanhakujimateril(judicial review) kepada MA yang terdaftar sejak tanggal 25 Mei 2001. Pada tanggal 9September 2002, MA membatalkan PP 110/2000. Dengan demikian, 3 bulan setelahkeluarnya putusan MA tersebut PP ini tidak bisa dijadikan dasar atas penyidikan olehKejaksaanatasdugaankasuskorupsi.Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000tentangPengelolaandanPertanggungjawabanKeuanganDaerah.DalamperaturaniniditegaskanbahwaKepalaDaerahadalahpemegangkekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah melalui peraturan daerah (Perda) yangditetapkansetelahmendapatpersetujuandariDPRD.

Apabilatimbulkerugiankeuangandaerahsebagaiakibatperebutanmelanggarhukumataukelalaian,peraturaninimenetapkanbahwaKepalaDaerahwajibmelakukantuntutangantikerugian.Ketentuaninikerapmenjadialasanbagitersangkakorupsibahwapelanggaranterhadap PP 105 berada dalam wilayah administratif sehingga hanya diperlukan sanksiadministratifdanbukansanksihukum.

Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PP 109Tahun 2000 mengatur tentang KedudukanKeuanganKepalaDaerahdanwakilKepalaDaerah.PPinimenetapkan bahwaKepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki penghasilan yang terdiri dari gaji pokok,tunjanganpenghasilandantunjanganlainnya.Selainitu,KepalaDaerahdanWakilKepaladaerahmenerimasaranaberuparumahdinasdanmobildinasdariNegara.MerekajugatidakbolehmenerimapenghasilanataupunfasilitasrangkapdariNegara,ataudengankatalainmerekatidakbolehmerangkapjabatansebagaiPegawaiNegeri.Bilaituterjadimerekaharusberhentidulusementaradarijabatannya.

Penegakan Hukum


�0

KepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahjugadisediakanbiaya-biayaoperasionalsepertibiaya perjalanan dinas, biaya rumah tangga dan biaya-biaya lainnya. Besarnya biayaoperasionalKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahditetapkanberdasarkanklasifikasiPADmasing-masingdaerah.Misaluntukpropinsi,bilaPADantara150jutahingga15MmakabiayapenunjangkegiatanKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahpalingtinggisebesar1,75%dariPADpropinsiitu.JikaterjadipenyediaananggaranuntukkedudukanKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahdiluarapayangtelahditetapkanundang-undangmakaperaturandaerahyangmengaturtentanghalitudapatdibatalkanolehMendagriatasnamaPresiden.

XI. Penanganan Kasus dari Perspektif Hukum

A. Kejaksaan

Sebagailembagayangpalingawaldalamtahapproseshukumatasdugaankorupsi,tantanganterbesar bagi Kejaksaan adalah tingginya ekspektasi masyarakat yang diarahkan kepadalembaga ini.Prosesdimulaidenganpemeriksaan saksi-saksiuntukmerumuskandugaanawal,penetapantersangka,penyusunandakwaandan,setelahkasusmasukkepengadilan,jaksayangakanmembuatdrafttuntutan.

Respon kejaksaan bervariasi. Terdapat kasus dimana laporan diabaikan hingga adanyaperintahdariKejaksaanTinggiatauKejaksaanAgung,adakasusdimanaKejaksaanlangsungmelakukanpenyelidikansegeraatau,sepertidalamkasusSumbar,Jaksamenyatakanakanmelakukan ‘upaya edukasi’ terlebih dahulu kepada institusi DPRD menyangkut dugaankorupsiyangmerekalakukan

Dalam memproses kasus korupsi, kejaksaan berhadapan dengan pelaku yang memilikiposisipolitiksertapengaruhyangcukupbesarditingkatlokal.Parapelakutersebut,tentusajatidaktinggaldiam.Berbagaiupayauntukmenghindardariproseshukumselaluterjadimulai dari menolak pemanggilan pemeriksaan, menolak penahanan hingga aksi massaterhadap aparat kejaksaan. Posisi Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga musyawarahpimpinandaerah(Muspida)menambahpersoalanbilayangdisidikadalahKepalaDaerahitusendiri.

ProsespembuktianmelibatkanbanyakpelakudanmembutuhkanpemahamanyangbaikpadaselukbelukprosedurkeuanganataupenyusunananggaransehinggasangatwajarjikaKejaksaanmembutuhkanwaktuyangcukupuntukmempelajariberbagairegulasimengenaiproseduranggarandidaerah.Namunpadasaatyangsama,tekanankepadaKejaksaanyangtakkalahseriusdatangdarikelompokaktorpendorongyangsiapmengerahkanmassaataumelakukantekananmelaluipemberitaandimediamassa.


Penegakan Hukum �1

Boks 7. Jika gubernur menjadi tersangka korupsi – kasus NTB

SetelahmenunggukeluarnyaijinpemeriksaanterhadapgubernurdariPresidenselamakuranglebih1bulan,akhirnyaKejaksaanTinggiNTBdapatmulaimemeriksagubernurdalamkapasitasnyasebagaisaksidalamkasusdugaankorupsiDPRDpropinsiNTB.Saatpemeriksaan pertama kali gubernur tidak datang dengan alasan kesibukannya sebagaikepaladaerah,alasanyangsamadipakaiuntuktidakmenghadiri4jadwalpemeriksaanberikutnya. Pada tanggal28Maret2005, sesuaidengan jadwalyangtelahditetapkan,jaksapenyidiktelahbersiapuntukmemeriksagubernur.

Mudahdiduga,yangbersangkutankembalitidakhadirtanpaadaketeranganyangjelas.Yang terjadi justru adanya panggilan mendadak terhadap Kepala Kejaksaaan TinggiuntukmelakukanrapatMuspidasaatitu,siangitujugadikantorgubernur.KetikarapatMuspida itu sedangberlangsung,kantorkejaksaanyanghanyaberjarak75meterdariMarkasKepolisianDaerahNTBdidatangi3000massayangmenyerukanagarkejaksaantidakmemeriksagubernurdansegeramembebaskanparatersangkayangsudahditahan.Aksi tersebut diikuti dengan pengrusakan kantor sehingga sebagian besar kaca ruangkerjadibagianmukahancur

Tibawaktupemeriksaan2hariberikutnya,jaksapenyidikdanpengacaragubernurtelahsiapsedaripagihari.Namunhinggapukul10pagigubernurbelumjugadatangsehinggapihakkejaksaanmenghubungiajudangubernurdanmemperolehkepastianbahwayangbersangkutanakandatang.Ditungguhinggapukul12siang,gubernurtetaptidakmunculdan menurut keterangan ajudan gubernur yang dihubungi humas kejaksaan diperolehinformasibahwagubernurtidakbisamenghadiriacarapemeriksaankarenaadatugaskeluardaerah.Akhirnyapemeriksaanpertamaterjadipadatanggal16April2005,itupunataspermintaangubernur,dilakukanpadamalamhari.

Meskidemikian,terdapatpenjelasanlainmenyangkutlamanyaprosesdiKejaksaan.Telahterjadi‘tawarmenawar’yangketatantaraelemenpolitiklokalmengenaiapakahkasusiniakandiangkat atau tidak.Biladalamproses tawarmenawar tersebutdimenangkanolehpihaktersangka,besarkemungkinanprosesinvestigasikasusberjalansangatlambatdenganoutputberupaberkasdakwaanyangsumir.Atau,kasusdipeti-es-kan.DalamkasusLoteng,setelahtertundaselama8bulanlebih,kasusbarudiangkatkembalisetelahKepalaKejaksaanNegeriyangbarumemberipertanyaanpadasalahsatustafdalamacararamahtamahlepassambut Kajari baru, “Apa di sini ada kasus korupsi yang bisa ‘ditangkap’?” Padahal, kasusdugaankorupsiPanitiaPengadaanTanahPemkabLotengtelahmengendapdiKejaksaanNegeriLotengselama8bulan.

Penegakan Hukum


��

Kasus-kasus dimana tanggapan instansi penegak hukum relatif cepat ditandai dengankarakteristik sebagai berikut: i) pemberitaan yang berkelanjutan atas peristiwa laporandugaankorupsidariaktorpendorong;ii)aktorpendorongsecaraaktifmendatangikantorkejaksaanataukepolisianuntukmenanyakanperkembangansecarateratur.DalamkasusMadiun,MCWbahkanhampirtiapharimendatangikantorPolwildanKejaksaantidakhanya untuk memantau tapi ikut menjawab pertanyaan atau menyediakan dokumen-dokumenyangdibutuhkanolehaparatpenagakhukum.

Penahanan. Pertanyaan yang sangat berpotensi untuk memunculkan gejolak politik ditingkat lokaldalamprosesdiKejaksaanadalah:apakahdilakukanpenahanan?Bagiaktorpendorong,penahananmerupakanindikasibahwalaporanmerekaditindaklanjutisecaraserius. Sementara bagi tersangka dan kelompok pendukungnya, penahanan merupakankekalahanpolitikyangsangatserius.Terjadipenahananatautidak,mudahsekalimemicuterjadinyaaksidemonstrasidarikalanganyangberbeda.

Jikaternyataterjadipenahanan,pertanyaanberikutyangakanmeneruskangejolakpolitiklokaladalah:siapasajayangditahan?Jikapadapertanyaanyangpertamamenjadiindikatordimulainya proses hukum, pertanyaan kedua menjadi indikator bagi masyarakat apakahterjadi proses hukum yang adil atau diskriminatif. Studi kasus memperlihatkan bahwaseluruhtersangkapadaakhirnyaditahanolehpihakkejaksaankecualiyangterjadidalamkasus Sumbar (hanya 1 orang yang ditahan karena alasan sangat tidak kooperatif ) danKapuasHulu.

Adaduamacamaksidarikelompokpendukungtersangka;i)mintaagartersangkadilepaskandaritahanandandarisemuatanggungjawabhukumatauii)tidakmempersoalkantuduhankorupsi terhadap tersangkanamunmendesakagar tersangka lain juga ikutditahan. Jikapada desakan yang pertama kelompok pendukung berseberangan dengan kelompokaktorpendorong,makapadatuntutanjeniskeduajustrudapatdimanfaatkanolehaktorpendoronguntukmerekrutkelompokpendukungdalamaksimemperbesartekanankepadapihakkejaksaanagarmemprosestersangka-tersangkalain.

Rata-rata aktorpendorongmelakukan3hingga10kali aksi selamakasusdiprosesolehKejaksaan. Bentuk aksi tersebut antara lain: demonstrasi di kantor Kejaksaan, memberilaporan ulang dengan format yang diperbaiki, melaporkan kasus ke Kejaksaan Agung/instansipemerintahpusatbahkanpresiden,mengajukansomasiterhadapKejaksaanyangtidak kunjung memeriksa kasus, melakukan dialog publik terhadap proses penanganankasus,jaringankerjaditingkatnasionaldimintauntukmengirimsuratkepadakejaksaan.



Dakwaan & Penuntutan

“Saya tidak tahu di mana korupsinya, karena saya tidak tahu aturannya. Aturan apa yang kitalanggar?Semuaaturanitukandarimereka(panggareksekutif ).SayatidaksetujuwaktuAPBDitudisahkan.Tapisayaterjebaksistem.Jadisayakembalikanuangnya.Tapikarenasayamasuksistemsebagaipanitiaanggaran,makajelassayakena(proseshukum).Initidakadilmenurutsaya.”

SalahsatuterdakwakorupsiDPRD,Toli-Toli

AturanyangdipakaiolehJaksadalamdakwaandanpenuntutanyaitu: 1. Undang-UndangNo.31Tahun1999,yangdiubahdenganUUNo20tahun2001 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsiterutamapadapasal2,3dan18(2). 2. Undang-UndangNo.22Tahun1999tentangpemerintahanDaerahterutamapasal 43hurufd,pasal45(1),danpasal48hurufbdand. 3. PeraturanPemerintahNo.110Tahun2000tentangKedudukanKeuanganDPRD terutamapasal2danpasal14(1,3). 4. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah terutama pasal 2 (1) dan pasal 23(1) 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitunganAPBDterutamapasal31(1) 6. PermendagriNo.2Tahun2004tentangPelaksanaanAPBD. 7. SuratEdaranMendagriNo.903/2477/SJtentangPedomanUmumPenyusunan danPelaksanaanAPBDTA2002LamanyaprosesdikejaksaansangatbervariasidimanayangpalingcepatterjadipadakasusDonggala–Sultengselama3,5bulandanpalinglamaterjadipadakasuskorupsiPanitiaPengadaanTanahdiLombokTengahselama28bulan.

Boks 8. Delik Tindak Pidana Korupsi dan Beberapa Definisi Korupsi

Delik Tindak Pidana KorupsiKitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 415 yang berisi ketentuan: “seorangpejabatatauorang lainyangditugasimenjalankansuatu jabatanumumterusmenerusatausementarawaktu,yangdengansengajamenggelapkanuangatausuratberhargayangdisimpankarenajabatannya,ataumembiarkanuangatausuratberhargaitudiambilataudigelapkanolehoranglain,ataumenolongsebagaipembantudalammelakukanperbuatantersebut,diancamdenganpidanapenjarapalinglamatujuhtahun”

Penegakan Hukum


��

UndangUndangNo.31/1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi pasal 2 yangberisiketentuan:“Setiaporangyang secaramelawanhukummelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasiyangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegaradipindana...”pasal 3 yangmemuatketentuan:“Setiaporang dengan sengajamenguntungkandiri sendiri atauorang lain atau suatukorporasi,menyalahgunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaradipindana...”

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). “Suatu perbuatan tidak jujur ataupenyelewenganyangdilakukankarenaadanyasuatupemberian.Dalamprakteknya,korupsilebihdikenalsebagaimenerimauangyangadahubungannyadenganjabatantanpaadacatatanadministrasi”.

Handbook on fighting corruption –the Centre for Democracy and Governance.“...inboardterms,corruptionistheabuseofpublicofficeforprivategain.Itencompassesunilateralabusesbygovernmentofficialssuchasembezzlementandnepotism,aswellasabuseslinkingpublicandprivateactorssuchasbribery,extortion,influencepeddling,andfraud.Corruptionarisesinbothpoliticalandbureaucraticofficesandcanbepettyorgrand,organizedorunorganized.Thoughcorruptionoftenfacilitatescriminalactivitiessuchasdrugtrafficking,moneylaundering,andprostitution,itisnotrestrictedtotheseactivities.Forpurposesofunderstandingtheproblemanddevisingremedies,itisimportanttokeepcrimeandcorruptionanalyticallydistinct”.

Transparency International (TI).“...behaviouronthepartofofficialsinthepublicsector,whetherpoliticiansorcivilservants,inwhichtheyimproperlyandunlawfullyenrichthemselves,orthoseclosetothem,bythemisuseofthepublicpowerentrustedtothem.Thiswouldincludeembezzlementoffunds,theftofcorporateorpublicpropertyaswellascorruptpracticessuchasbribery,extortionorinfluencepeddling”.

World Bank.“Corruptioninvolvesbehavioronthepartofofficialsinthepublicandprivatesectors,inwhichtheyimproperlyandunlawfullyenrichthemselvesand/orthoseclosetothem,orinduceotherstodoso,bymisusingthepositioninwhichtheyareplaced”.

Article 8 of the Convention against Transnational Organized Crime. The promise,offeringorgivingtoapublicofficial,directlyorindirectly,ofanundueadvantage,fortheofficialhimselforherselforanotherpersonorentity,inorderthattheofficialactorrefrainformactingintheexerciseofhisorherofficialduties;Thesolicitationoracceptancebyapublicofficial,directlyorindirectly,ofanundueadvantage,fortheofficialhimselforherselforanotherpersonorentity,inorderthattheofficialactorrefrainfromactingintheexerciseofhisorherofficialduties.



B. Persidangan

Pelaksanaanpersidanganyangsecarahukummemangterbukauntukpublikmemunculkanbanyakinisiatifmenarik.Untukmenampungantusiasmepublikyanginginmenyaksikanpersidangan korupsi di Kabupaten Toli-Toli dipindahkan dari kantor Pengadilan keGedungOlahraga setempat sehinggabisamenampungwargamasyarakatdalam jumlahbesar.HalyangsamajugaterjadidiPNMadiundimanaselamapersidangandipasanglayartelevisidanpengeras suaradihalamanpengadilan.KerjasamaantaraPengadilanNegeridanradioswastadaerahdiBlitarmemunculkaninisiatifuntukmenyiarkansecaralangsungjalannyapersidangankorupsilewatsiaranradio.Insiatifdiatasbukanberartibahwatidakterdapatkesulitanbagiaktorpendorongdalammemonitorjalannyapersidangan.Berbagaiaksiuntukmengawaljalannyapersidangan,bilatidakberhentisamasekali,hanyaterjadibeberapakalisajaterutamapadasaatpembacaandakwaan,tuntutandanvonispengadilan.

Penyebabutamaberkurangnyadorongandarikoalisiaktorpadatahappersidanganiniantaralainkarena i) selamapersidangan sudahditerapkanberbagai terminologidanketentuanhukumyangsangatspesifiksehinggamenyulitkanaktorpendorongterutamayangtidakmemilikilatarbelakangilmuhukum;ii)kasuskorupsiterhadapparatersangkadibuatdalamberkasyangberbeda-bedadimanaisidakwaandanjadwalpersidanganmasing-masingsehinggakemampuandankesempatanaktorpendoronguntukmelakukanmonitoringdipengadilansangatterbatas.

Bahkan,dari semuakasus,hampir semuaaktorpendorong tidakmelakukanmonitoringsecara teratur setelah 3 kali sidang pertama. Akibatnya kajian terhadap pasal-pasal dankemudian vonis tidak berjalan. Dengan kata lain, jangkauan tekanan dari kelompokpendorong hingga pada pengadilan tahap pertama pada faktanya sangat terbatas padadoronganagarproseshukumterusberjalandanbelumkepadaisidarituntutan,vonisdansanksi yang dijatuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses persidangan relatif lebihcepatdibandingprosesdiKejaksaan.Keputusan Pengadilan.

Keputusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama terhadap tuntutan jaksa dapatdikelompokansebagaiberikut:dakwaanditolak,diputusbebas,diputusbersalah.20Secaraumum,dari10kasusterdapat2vonisbebas,2dakwaanyangditolakolehpengadilandanselebihnyadivonisbersalahnamundengansanksi(pidanapenjara,nilaidendadangantirugi)yangberkuranghinggasetengahdarituntutanjaksasepertidiBlitar.BahkanuntukkasusToli-Tolidari12tahuntuntutanJaksa,vonisdiPNhanya2tahun,namunkemudianditingkatPTditingkatkanmenjadisetengahdarituntutanJaksaatau6tahunpenjara.

20Perbandingantuntutan,vonisdankeputusanbandingsertakasasiakandibahaspadabagianIIIlaporanini.

Penegakan Hukum


��

Putusan Bebas.BebasnyatersangkadaridakwaanjaksaterjadipadakasuskorupsiSekdaMentawai dan korupsi Yayasan Bestari DPRD Kab. Pontianak. Pada kasus Mentawai,majelis hakim beranggapan bahwa peminjaman dana UUDP APBD 2002 oleh Sekdaadalah untuk kepentingan dinas-dinas yang ada di Mentawai untuk menunjang rodapemerintahandikabupatenyangbaruterbentuk.Selain itu, tidakterbuktiadanyaunsurmemperkayadirisendiri.Sementaramajelishakimpadakasuskab.PontianakberpendapatbahwadasarhukumPP110/2000 tidakdapatdigunakankarena sudahdibatalkanolehMahkamah Agung serta tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum lain yangdidakwakanyaitu:PP105/2000danKepmendagriNo.29/2002.21

Dakwaan ditolak.DakwaanJPUdalamkasuskorupsiDPRDpropinsiNTBtidakdapatditerimaolehmajelishakimdenganalasandiperlukanhasilauditresmiuntukmembuktikankerugiannegarasesuaidenganketentuanUU.Selainitu,karenaPP105/2000yangdipakaisebagaidasartuntutan,makakasustidakdianggapsebagaikasuspidana.22DakwaanatasBupatiKapuasHulujugaditolakkarenamajelishakimmenilaidakwantidakmenguraikanunsur esensial tentang bagaimana terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain ataukorporasi.23

LatarbelakangputusanbebasataupenolakanhakimatasdakwaanjaksatentusajatidakterkaitdenganmelemahnyapemantauanaktorpendorongmelainkankarenalemahnyaisidakwaanyangdiajukanolehJaksaPenuntutUmum.Padatitik ini,dugaanprakteksuapselamaprosesdiKejaksaansemakinkuat.ProsespersidanganpalingcepatterjadipadakasusKapuasHuluyakni1bulan–mengingatdakwaanjaksamemangsudahditolakolehpengadilansejakpersidangan-persidanganawal.SetelahKapuasHulu,kasusdimanahakimmenjatuhkanvonisbersalahpalingcepatadalahkasus Toli-Toli yaitu 3 bulan. Persidangan yang berlangsung paling lama adalah kasusDonggaladanSumateraBaratyaituselama12bulan.Rata-ratawaktuyangdibutuhkandalampersidangantahappertamaadalah7,2bulan.C. Upaya Hukum Banding & Kasasi

BandingDalam semua kasus dimana tersangka divonis bersalah, baik jaksa maupun terdakwamengajukanbandingkePengadilanTinggi (PT).Alasanpengajuanbandingdaripihakkejaksaanterutamakarenavonisyangdijatuhkandianggapjauhlebihrendahdarituntutanyangdiajukan.Sementara,bagiterdakwayangmengajukanbandingdenganalasanbahwamerekatidakbersalahataukarenasanksidianggapterlaluberat.Padaumumnyaterdakwa–lewatpengacaranya,berpendapatbahwakasusyangterjadipadamerekamasukkewilayahadministratifdanbukantindakpidanakorupsi.21PutusanPengadilanNegeriMempawahNo.139/PID.B/2004/PN.MPW22PutusanPengadilanMataramNo.321/Pid.B/2005/PN.MTRtanggal7Juli2006hal.18723www.Pontianakpost.com,Rabu27September2006,DakwaanBatal,TambulBebas.



Di sisi lain,untukkasusdimana tersangkadivonisbebas, JaksaPenuntutUmum( JPU)tidakmenempuhupayahukumbandingmelainkandenganmengajukankasasilangsungkeMahkamahAgungsesuaidenganprosedurhukumacarapidanayangberlaku.Untukduakasusdimanadakwaanjaksadianggaplemahatauditolakolehpengadilan,JaksadiNTBmengajukanbandingkePengadilanTinggi,sedangkandiKapuasHuluJaksamemperbaikikembaligugatannya.

PengadilantahapbandingpadadasarnyahanyamemeriksaberkasputusanhakimPNdanmemoribandingyangditerimatanpamenggelarsidangterbukasebagaimanapadasidangdipengadilantahappertama.DengankenyataantersebutsertakenyataanbahwaPTberposisidiibukotapropinsimembuataksimonitoringdantekanandariaktorpendorongsemakinberkurang jika tidak berhenti sama sekali. Dalam tahap ini, tekanan dan pemantauanaktorpendoronghanyadilakukanpadasaat-saattertentudengancaramendatangikantorKejaksaan Negeri atau PT untuk menanyakan kemajuan proses banding. Aksi tekananhanyamengandalkanpadapemberitaandimediamassasertasesekalimemintaperhatiandari jaringan kerja anti-korupsi di tingkat nasional untuk ikut melakukan tekanan agarprosesbandingdipercepat.

DibandingsanksipidanadalamvonisPN,terdapat3kasusdimanavonisPTlebihberat;2 kasus dengan vonis lebih rendah dan 1 kasus dimana PT hanya menguatkan vonissebelumnya. Dalam situasidimana sedikit sekali terjadi tekananaktorpolitikbaikdariaktor pendorong maupun dari pemberitaan media massa, vonis PT nampaknya lebihbanyakditentukanolehisidanargumentasihukumdalamdokumenputusanmajelishakimditingkatPN.Pengamatanataswaktuprosesbandingsangatbervariasi,hinggaNovember2006,dari8kasus yang dimintakan banding, 4 kasus masih dalam proses. Mengingat bahwa dalamsatukasusdimungkinkanterdapatbeberapaberkasvonismenyangkutbeberapakelompokterdakwa,variasilamanyaprosesjugaterjadibahkandalamsatukasusyangsamanamununtukberkasyangberbeda.DalamkasuskorupsiDPRDKab.Madiun,vonisbandingketuaDPRDdiselesaikandalamwaktu3bulansementarauntukwakilketuasampaiNovember2006(5bulan),barusatuorangyangmendapatkanputusanPT.VoniskasasiyangpalingcepatterjadipadakasuskorupsiDPRDDonggaladimanahanyadiperlukanwaktusekitar1bulanuntukberkaskasusI–IIIdanhanya21hariuntukberkasIV.

KasasiTerdapat8kasusyangdimintakanKasasikeMA,2diantaranyatermasukkasusdimanaPNmemberivonisbebas(kab.PontianakdanMentawai).Lamanyaproseskasasijugabervariasibahkandalam1kasusyangsamatapiuntukberkaskasusyangberbeda.YangpalingcepatadalahkasuskorupsiDPRDMadiunyangdiselesaikandalamwaktu3bulan.NamununtukkasusPemkabBlitardan1berkaskasusSumbardibutuhkanwaktuhingga17–22bulan.

Penegakan Hukum


��

Padatahapinipemantauanapalagitekanandariaktorpendorongbisadikatakantidakadasamasekali.YangbisadilakukanadalahmenanyakanperkembangankasuskeKejaksaanNegeri setempatataumenyuarakanagarkasasi segeradiselesaikan jikaperwakilanaktorpendorong berkesempatan untuk mendatangi lembaga-lembaga politik dan penegakhukumdi tingkatnasional.Dari3kasus yang telahdiselesaikandi tingkatkasasi, vonisyangdijatuhkanMAadalahmenguatkanputusanbandingdariPT.

D. Eksekusi

Semakintinggiproseshukum,informasiyangbisadiaksesolehaktorpendorongsemakinterbatas.Bahkan,untuktingkatkasasibiasanyahanyamengandalkaninformasidaripihakKejaksaan Negeri yang memang bertanggungjawab untuk menjalankan eksekusi atasputusanyangtelahmemilikikekuatanhukumtetap.

Penting untuk diperhatikan bahwa, jika pada tahap banding dan kasasi perkembangankasus seolah ‘diangkat’daridiskursuspublikdi tingkat lokal,pada tahapeksekusi justrukasus‘dikembalikan’.Artinya,gejolakpolitiklokal–meskitidakselalusebesarsepertipadatahapdikejaksaan,kembalimuncul.Yangpalingmenarikperhatiantentusajapelaksanaaneksekusi untuk kasus korupsi DPRD Sumbar yang meski vonis MA telah dikeluarkanpadabulanAgustus 2005,namunhinggahari ini eksekusi belumdilaksanakan.Hal inimendorongaktorpendorongkasus,FPSB,berinisiatifuntukmengajukangugatanterhadapKejaksaanNegeriSumbar.Sedemikiankuatnyaperbedaanpendapatapakaheksekusiperludilaksanakanatautidak,mengakibatkanterjadinyaperpecahanditubuhaktorpendorongitu sendiri. Di Madiun dan Blitar eksekusi terhadap Bupati dan Ketua DPRD sudahdilaksanakanterutamadalamhalvonispenjaraterhadapterdakwa.Namun,lagi-lagipubliktidakdapatmemantaupelaksanaaneksekusidalamhalpembayarandendaataupembayarangantirugi.

XII. Proses Hukum: Peluang atau Hambatan?

Dengandiserahkannyalaporandugaankorupsi,makapertarungandalamperangmelawankorupsiolehaktorpendorongtelahdimulaimelaluiberbagaibentukaksidanpendekatanstrategi yang sangat dipengaruhi oleh konteks dinamika politik didalam ‘ruang tanding’berupaproseshukum.Pertanyaanyangperludijawabkemudianadalah:apakahproseshukummerupakansaranapendukungbagiperangmelawankorupsiataujustruhambatan?

Proses hukum adalah satu-satunya pilihan.Meskitidaksepenuhnyapercaya–bahkanlebihseringcuriga-proseshukumterbuktimenjadisatu-satunyaalternatifyangdipiliholehaktorpendorong untuk menyelesaikan kasus korupsi. Pilihan ini memunculkan konsekuensiagendakerjatambahanbagiaktorpendorongtidakhanyaharusbekerjauntukmenghadapiintimidasidantekanandaritersangka,tapijugaharusmemperkuatdesakanbagiinstansi



penegakhukumagarprosespenyelesaianberjalandengancepat,transparan,tidaktebangpilihdanmemenuhirasakeadilanmasyarakat.

A. Transparansi Proses Hukum

DalamkasusyangditelitimunculbeberapainisiatifmajuuntukmemberiaksesyanglebihbesarbagimasyarakatyangantusiasuntukmenyaksikanjalannyapersidangansepertiyangterjadidiBlitar,MadiundanDonggala.Sebaliknya,aksespublikterhadapproseshukumdi tahap yang paling menentukan, yakni di kejaksaan, justru sangat terbatas. Peluangaktor pendorong untuk memantau progres dan hasil pemeriksaan hanya mengandalkaninformasiterbatasdariJaksaPenututUmum( JPU)secarapersonal.Informasimenyangkutstatuspenyelesaiankasusbarudidapatbeberapahariatausatuminggusetelahaksiaktorpendorong.Atau,progresbaruterjadisetelahadanyaaksi.

Disisilain,terdapatbanyakruang-ruangyangtidakbisadimasukiolehaktorpendorongsehinggarentanterhadapupayanegosiasidansuapolehtersangkasepertidalamkesempatanpemeriksaan tersangka, penyusunan dakwaan dan berkas tuntutan.Tidak ada yang bisadiperbuat oleh aktor pendorong dalam kasus dimana dakwaan JPU dianggap lemahsehinggaakhirnyaditolakolehmajelishakimsebagaimanayangterjadidalamkasusNTBdanKapuasHulu.Bisadibilangbahwasejauhmenyangkutisiberkaspemeriksaan,dakwaandantuntutan,aktorpendoronghanyamenerima‘barang jadi’.Padahal,vonisakhir tidakmungkinbergeserdaridakwaanyangdibuatolehKejaksaan.Melihatpentingnyadakwaandantuntutankejaksaan,pentinguntukmemperhatikaninisiatifuntukmenyelenggarakan‘eksaminasipublik’terhadapkeduaberkaskeluarankejaksaantersebut.

Boks 9. Pengakuan Pengacara Terdakwa.24

“Inilahmasalahnya sekarang,manakala jaksa sendiriberperilakukorupkayakbegitumakakasusbisadibuat‘tidur’untuksementarawaktu.WaktuitukasiIntelnyadapatjuga.Diamintakepadakliensayalebih20jutapadasaatpenyelidikandenganjanjibahwakasusnyaakandi-pending.Tapiketikamerekapergi(dimutasi),manatanggungjawabmereka?Sayaburudiatapidiacumasempattransferkerekeningsayatidakseberapa.Kalautidaksalah2juta...yangrakusitudia--sampaiHPdiamintadarikliensaya.”

“...tapiKepalaKejaksaansudahmeninggaldandiasudahkembalikansemuauangitukepadasayasejumlah10juta.Itupunkarenasayalihatdiasudahagaksakitdansayabilangberapapunyangsudahdiaambilsayaikhlaskanyangpentingbapakbantukliensaya.”

“Sampailahdipersidangan,disanaketemusamaA(salahseoranghakim).Sejakitusayaberkesimpulanbahwa --kalaumengobatiorangyangdigigitularberacunmakaharusdiobatidenganbisaularjuga--,artinyamenanganikasuskorupsiituharusdengankorupsipula”.

24Namaorangdankasustidakdisebutkanuntukkepentinganyangbersangkutan

Penegakan Hukum


�0

“T:Mereka(pengadilan)terang-teranganyamintaduitpadapengacara?

J:Begini...kalaumisalnyaadalubanghukum,makahakimlangsungbertanya‘bagaimanaitu,apatidakmintabantu?’.

B. Jangka Waktu Penyelesaian

Tidak ada indikator objektif yang bisa dipakai oleh pihak manapun untuk mengukurapakahproseshukumterhadapsuatukasuspidanaberjalancepatataulambat.Dalamkasuskorupsi,situasisedikitlebihbaikkarenaadaSuratEdaranKejaksaanAgungyangmemintapara Kajati untuk menyelesaikan kasus korupsi paling lama dalam waktu 3 bulan sejakdimulainyapenyelidikan.

Datastudikasusmenunjukanbahwalamanyaprosespenyelesaiankasuspadatiaptahapproses hukum bervariasi. Pada kasus dugaan korupsi Bupati Kapuas Hulu Kejaksaanmemerlukanwaktuhingga31bulansementarakasusDPRDDonggalahanyamemakanwaktu3,5bulan.Sebaliknya,padakasusDonggala,PThanyamemerlukanwaktu21harisementaradalamkasusMadiunprosesdiPTtelahberjalanselama17bulandanbelumselesai.SecaraumumprosesdiKejaksaanmemakanwaktu lebih lamadibandingprosespersidangandiPN.Sementara,perbandingandarisemuakasusmenunjukanbahwaprosesyangpalinglamaterjadiketikakasusdimintakankasasidiMahkamahAgung.

Tabel 3. Perbandingan Lamanya Proses Hukum (s/d Nopember 2006)Kasus Kejaksaan PN PT MA

DPRDSumbar 14 12 7 722(blm.selesai)

PemkabMentawai 10 11 - 16PemkabBlitar 9 5 5 18(blm.selesai)DPRDKab.Madiun 4 4 3

5(hanya1yangsudahdiputus)

3

DPRDKab.Pontianak 10,5 9 - 17(blm.selesai)BupatiKapuasHulu 20 1 Perbaikandakwaan

belumselesai-

DPRDKab.Toli-Toli 4 6 2 14DPRDDonggala 3,5 12

5121hari

8(belumselesai)

DPRDProp.NTB 18 10,5 4(belumselesai) -PemkabLombokTengah 28 5 6 14

18(blm.selesai)


Penegakan Hukum �1

C. Diskriminasi Hukum (‘Tebang Pilih’)

“...Sing salah bungah-bungah, sing bener tenger-tenger”–yang salah senang-senang sementaraorangyangbenarbersusah-susah–

TerdakwakorupsiPemkabBlitar

Bagiaktorpendorong,eksekutifdan legislatifpadadasarnyasama-samaterlibatkorupsianggaran penyusunan APBD sehingga dalam laporan dugaan korupsi APBD aktorpendorong menuntut agar kedua lembaga tersebut diperiksa. Karena itu, keprihatinansebagian kalangan bahwa fenomena pengungkapan kasus korupsi DPRD adalah upayauntukmemojokkan legislatif tidak selalu tepat. Pilihanmengenai tersangkamanayangkemudiandiprosesterletakdiKejaksaan.

Penahanan.Berbagaiaksimenututperlakuanyangsamaterhadapsemuatersangkaolehaparat hukum mulai muncul ketika terjadi penahanan. Dalam kasus korupsi anggaranlegislatifsepertidiMadiunhanyamemprosespimpinandewansementaraanggotayanglainbebas.DalamkasusDPRDkabPontianak,Donggala,Toli-TolidanNTB,meskituntutandari aktor pendorong adalah seluruh anggota DPRD, yang diproses hanyalah sebagiananggotayangmenjadipanitiaanggaranpenyusunanAPBD(Panggar).Dariseluruhkasuskorupsi legislatif, tidak ada satu orang pun dari kalangan eksekutif yang ikut diproses.Sementarauntukkasuskorupsieksekutif,situasinyalebihberagam,diBlitarWakilBupatitetapbebassementaraBupatidanbeberapastafPemdadiprosessecarahukum,diMentawaiBupatibebassementaratargetproseshukumjustrukepadaSekretarisDaerah(Sekda).

Box 10. Perlakuan Istimewa Terhadap Ketua DPRD Donggala • Selamapemeriksaanditingkatkejaksaan,jikatersangkalainlangsungditahanbegitu pemeriksaanpertama,KetuaDPRDtetapdibiarkanbebassementara• Ketika akhirnya dilakukan penahanan, Ketua DPRD mengajukan pembantaran denganalasansakithinggadilakukanyasidangpertamayangbersangkutan‘berada’di RumahSakit• Selama berada di tahanan, siapa saja diijinkan untuk menjenguk Ketua DPRD sementarabagitersangkalainjumlahdanlamanyawaktukunjungandibatasisecaraketat• Saat digelar sidang pertama, Ketua DPRD menolak untuk dibawa dengan mobil tahanan melainkan memakai kendaraan pribadi dengan pengacaranya. Pengacara mengakuibahwahal tersebut sebenarnyamelanggarperaturan, “Ini jelasmelanggar hukum tapi pengacara kan memang selalu mencari celah agar kliennya diringankan. Bahkandibebaskan”• Saat menunggu persidangan, tersangka lainnya diperintahkan untuk menunggu di

Penegakan Hukum


��

ruangtahananpengadilansementaraketuaDPRDdiperbolehkanberadadiruangan lain

Dakwaan.Keterbatasanaktorpendorongdalammengkajisubstansidakwaandantuntutanmengakibatkan tidak ada respon spesifik terhadap variasi dakwaan bagi para tersangka.YangmendapatsorotantajamadalahperbedaanperlakuanterhadaptersangkayangberasaldariunsurTNI/Polri.Proseshukumterhadapmerekatidakmemakaijalurperadilanumumsehinggasulitdipantauapakahproseshukumbetul-betulberjalanatautidak.

Tabel 4. Perbedaan Proses Hukum Tersangka Korupsi

Kasus Laporan Aktor Pendukung

Proses di Kejaksaan Prosese di PN Tidak/Belum Diproses

LegislatifDPRDSumbar SeluruhAnggota

DPRDGubernur

SeluruhAnggotaDPRD

SeluruhanggotaDPRD

GubernurTNI/Polri

DPRDMadiun PimpinanDPRDAnggotaDPRD

PimpinanDPRD PimpinanDPRD AnggotaDPRD

DPRDkab.Pontianak

SeluruhanggotaDPRDBupati

SeluruhanggotaDPRDPengurusYayasan

PimpinanDPRDPengurusYayasan

Bupati

DPRDNTB SeluruhAnggotaDPRDStafPemda

13org.Panggar 12orangPanggar StafPemda

DPRDToli-Toli SeluruhanggotaDPRD

14orangPanggar 14orangPanggar AnggotaDPRDyangbukanPanggar2anggotaPolridikembalikankekesatuan

DPRDDonggala

SeluruhanggotaDPRD

21orangpanggar(14org.telahdisidang;6orgmasihdiKejaksaan)

14orangpanggar AnggotaDPRDnon-Panggar

EksekutifPemkabMentawai

PemdatermasukBupati

Sekdadan3orangpegawaipemda

Sekdadan3orangpegawaiPemda

Bupati

PemkabBlitar Dalamlaporantidakdisebutkansiapatersangkapelakukorupsinya

Bupati4orangpejabatPemdaSekdaKetuaDPRD

Bupati4orangpejabatPemda

WakilBupati



BupatiKapuasHulu

Bupati BupatiKepalaDinasKehutanandanwakilnya

PemkabLombokTengah

PanitiaPengadaanTanah

PanitiaPengadaanTanahKepalaDinkes

PanitiaPengadaanTanahKepalaDinkes

D. Substansi Tuntutan dan Vonis

TuntutanJPUatasdakwaankorupsiantaralain:i)pidanapenjara;ii)denda;iii)menggantikerugiannegara.Untukdendadanmenggantikerugiannegarabiasanyaditetapkan jugapidanasubsider(pengganti)berupapidanakurungan.Berbagaisanksipidanatersebutbisaberubahpadatiap-tiaptahapproseshukumsejakdariisituntutanJPU–vonisPN–vonisPTdanvonisMA.

PerbandinganantaratuntutanJPUdanvonismajelishakimPNmemperlihatkanadanyakecenderungansanksiyangdijatuhkanmenjadilebihrendah.PerbandinganterhadapvonisPNdanvonisPTmenunjukankecenderunganyangbervariasi,dari6kasusyangdiproseshinggatingkatbandingdiPTterdapat3kasusdimanasanksilebihberat,2kasussanksilebihrendahdan1kasusdimanaPTmenguatkanvonisPN.PerbedaansanksidalamvonisMAterhadapputusanPTpadadasarnyatidakterlalusignifikanataubisadibilangbahwaMAcenderungmenguatkanputusanyangsudahdibuatolehPT.Untukgambaransingkat,berikutinibeberapacontohsanksipidana.

Tuntutan JPU Vonis PT Vonis PN Vonis MAKetuaDewan-DPRDKab.Madiun;4thnpenjara;denda200jt;gantikerugiannegara336,3jt

SamadengantuntutanJPU

Menguatkan putusanPN

MenguatkanputusanPT

10org.AnggotaDPRD,Prop.NTB:5thnpenjara;denda240jt

DakwaanjaksaditolakPN

TerdakwaI,DPRDKab.Toli-Toli12thnpenjara;denda350jt;gantikerugiannegara170jt.

2thnpenjara;denda50jt;gantikerugiannegara58jt

6thnpenjara;denda50jt;gantikerugiannegara58jt

BelumjelasapakahsudahkeluarvonisMA

Silahkan pilih: dapat uang 100 juta atau diganti dengan kurungan selama 30 hari?

Jikamencermatitabeltuntutandanvonisterlampir,menarikuntukmelakukankalkulasisederhanaberapaberat sanksipidanakurungan jikaseseorangmelakukantindakpidanakorupsidiIndonesia.Selainsanksipidanapenjara,terhadapdendaataumenggantikerugian

Penegakan Hukum


��

negaradiikutidenganketentuanbahwajikaterdakwatidaksanggup(tidakmau)membayardendatersebut,makaakandigantipidanasubsiderberupakurungan.Lagi-lagitidakadastandaryang samauntukberbagaidaerah. Jikadalamtuntutan JPUpadakasusSumbaruntukdendaRp100jutadapatdigantidenganpidanakurunganselama24bulan,dalamkasusBlitargantirugisebesar27miliarhanyadiganjardenganpidanakurunganselama12bulan.Artinya,kerugiannegarasebesar2miliarhanyadinilaidengansanksiselama30harisajadalamkurungan.Biladirata-rataberdasarkan isi tuntutanJPU,untuksanksipidanadenda,1bulankurungansenilai34jutasementarauntukpidanamenggantikerugiannegara1bulankurungansenilaidengan100juta.

Bagian V

Kesimpulan & Rekomendasi



��

Kesimpulan & RekomendasiDesentralisasi & Korupsi. Korupsi memiliki sejarah lebih panjang dibanding sistempemerintahan,entahsentralistikataudesentralistik.Korupsilebihsepertibayanganyangselalumengikutikemanapunpendulumkekuasaanberayun,dimanaadakekuasaan,korupsiduduk tak jauhdari situ.Ketikapusatmemegangdominasikekuasaan, locusdanmoduskorupsi berputar di tingkat pusat dan daerah sekedar melakukan replikasi. Atau, ketikakekuasaanmulaidibagikedaerah,makaterjadipengembangan locusdanmoduskorupsiyangdijalankanolehparapemangkukepentinganpolitikdanekonomididaerahtersebut.

ApakahabsahuntukmengatakanbahwakebijakandesentralisasidiIndonesiamemangtelahmenyuburkanpraktekkorupsi?Sayangnyatidakterdapatdatayangcukupvalidmenyangkutkasus korupsi yang sebetulnya telah terjadi di daerah sebelum dimulainya kebijakandesentralisasi sehingga cukup sulit untuk membuat perbandingan. Yang terjadi seiringdengan dimulainya kebijakan desentralisasi adalah peningkatan jumlah pengungkapankasus dugaan korupsi di daerah. Dengan demikian, yang bisa ditarik dari fenomena inibukanlahuntukmenjawabapakahkorupsisemakintinggiatausemakinrendahtapiuntukmencermatidimanalocusdanapamoduskorupsididaerah.

Sebagian besar pengamat sepakat bahwa terjadi penguatan posisi lembaga legislatif didaerahdibawahUU22/1999(legislativeheavy)sehingga ‘locus’korupsibanyakterjadidilembaga ini.Tapi tidak berarti bahwa praktek korupsi di lembaga eksekutif telah samasekaliberhenti.Hanyabeberapa tahun sebelumnya,dibawahpemerintahanOrdeBaru,lembagaeksekutifdidaerahmemegangdominasikekuasaanyangsangatbesardanmenjadi‘locus’korupsididaerahyangsangatsuburselamapuluhantahun.Dengankatalain,terjadipergeseran‘locus’korupsiketubuhlegislatif,namundengan‘modus’yangrelatifsederhana.Sementara,ruang-ruangkorupsieksekutifuntuksesaatsedikitberkurangnamun‘modus’masih lebihkompleks.PerubahanUU22/1999menjadiUU32/2004nampaknyamasihmengikuti pola yang sama; yang terjadi sekedar perubahan ‘locus’dan ‘modus’ dan tidakberartibahwapraktekkorupsididaerahsemakinberkurang.

Peluang Penguatan Inisiatif Anti Korupsi di Tingkat Lokal. Yang lebih pentinguntuk dicermati adalah bahwa desentralisasi membawa implikasi terhadap penguataninisiatif antikorupsidi tingkat lokal yangditandaidenganduahal.Pertama,penguatankelompokmasyarakatsipilyangsecaraaktifmulaimengambilperanuntukberpartisipasidanmelakukanpengawasanterhadapjalannyarodapemerintahan.Kemunculanberbagaiorganisasi(NGO)baru,berkembangnyamediamassasertarevitalisasiberbagaiorganisasitradisionaldaninstitusidesaberusahamengambilkesempatanuntukmenaikanposisitawarmasyarakat–salahsatunyadenganmulaimengungkapdanmendorongpenyelesaiankasusdugaankorupsi.

Kedua,meskidemikian,kelompokmasyarakatmestimenyadaribahwaterungkapnyadugaan


Kesimpulan & Rekomendasi ��

kasusdanberjalannyaproseshukumatassejumlahdugaankorupsiyangmerekasuarakanbelum berarti bahwa telah terjadi penguatan posisi tawar dan posisi politik masyarakatditingkatlokal.Studikasusdalampenelitianinimemperlihatkanbahwakelompokaktorpendorongbisamunculdanmelakukanberbagaitekanankarenadiuntungkanolehsituasiadanyageserandangesekanparapemangkukepentinganpolitik.Lembagapemerintahan,partaipolitik (tak terkecualipejabat-pejabat instansipenegakhukumdidaerah) terlibatdalam proses tarik menarik kekuasaan sehingga memungkinkan munculnya kelompok-kelompokoposisidan‘barisansakithati’yangmenebarinformasitentangadanyaindikasikorupsi.Atau,kelompokinilahyangmenyuplaidata-datadandokumenuntukmemperkuatdugaankorupsidalamkajian/investigasiyangdilakukanolehaktorpendorong.

Kecenderungan akhir-akhir ini menunjukan bahwa, para pemangku kepentingan ditingkat lokalmulaimenyadari bahwamerekaperlu segeramelakukankonsolidasi ulanguntuk menyepakati ‘titik keseimbangan baru’ dimana terjadi pembagian kekuasaan (dankeuntungankekuasaan)yangmeratadiantaramerekasendiri.Idealnya,titikkeseimbanganbarutersebutakanberupamenguatnyamekanismecheckandbalancesyangmemungkinkanterjadinya pengawasan timbal balik antara partai politik – legislatif – eksekutif. Jika ituyangakanterjadi,makabesarharapanbahwaposisidanperanmasyarakatsebagaibagianpengawasanjalannyapemerintahanbisasemakindiperkuat.

Tapi,bukantidakmungkinbahwayangterjadijustrusebaliknya:konsolidasiparapemangkukepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal justru untuk saling bekerjasamamembangunmodusbarukorupsidansalingmelindungisatusamalain.Jikainiyangterjadi,indikasiyangjelasakanmengarahpadasemakinterpojoknyaposisikelompokmasyarakatsipil dalammelakukan fungsi pengawasan.Atau, sebagaimana yang terjadi selamamasapemerintahanOrdeBaru,terdapatketerlibatanmasyarakatyang‘semu’:partisipasidijaminnamun hanya untuk kelompok masyarakat sipil yang bersedia bekerjasama atau lebihdikenalsebagai‘organisasiplatmerah’.

Rekomendasi: • Mendesakagarperanmasyarakatdalampenanganankorupsisebagaimanatelah diaturdalamPP71/2000dikuatkandalambentukperaturandaerah(Perda) • Merumuskanplatformaksidanstrategibersamadalammemberantaskorupsidi tingkatlokal • Melibatkanaparathukumataulembagapemerintahdalammelakukanpelatihan danpendidikananti-korupsikepadakelompokmasyarakatdampingan

Penegakan Hukum Berjalan Lebih Baik. Konsolidasi para pelaku korupsi sebetulnyadapat dicegah jika saja proses penegakan hukum bisa berjalan dengan lebih baik. Studikasusinimemperlihatkanmunculnyabeberapaindikasiyangmembawaharapanterjadinya



��

perbaikan upaya penegakan hukum di tingkat lokal seperti: Pertama, terlihat adanyakecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsif atas berbagai laporandugaankorupsiyangdibawaolehaktorpendorong.Selainitu,terlihatcukupjelasadanyakesediaanaparatpenegakhukumuntukmembangunkerjasamayang lebihkuatdenganaktorpendorong.Perubahanpositif ini cukupmasukakalmengingatpenguatan agendapemberantasankorupsipemerintahpusatmengharuskaninstansipenegakhukumdidaerahuntukberlomba-lombamenunjukkankinerjayanglebihbaik,salahsatunyaadalahdengansemakinmembukadiribagisetiapsumberdukunganyangbisamembantumerekauntukmenanganikasuskorupsiyakniaktorpendorong.

Kedua, meski tidak terjadi pada semua kasus, namun secara umum dimana terdapatsekelompokaktorpendorongyangkuatmakaakanditemuiproseshukumyangcenderungberjalan dengan lebih transparan dan relatif lebih cepat. Tekanan berbagai aksi aktorpendorongyangdilanjutkandenganpemberitaanmediamassayangberkelanjutanrasanyatelah berhasil menekan proses hukum sampai pada titik dimana alasan ‘persumption ofinnocent’dan‘menghormatiproseshukum’tidaklagiberhasildipakaisebagaialasanuntukberkilahdarikeharusanmemberiprogreskasuskepadapublik.

Rekomendasi: • Perlupeningkatanpengetahuanhukumdaninvestigasibagiaktorpendorongdi tingkatlokal • Perludukunganbagiaktorpendorongditingkatlokaluntukmembangunjaringan kerjasamaditingkatpropinsiataunasional. • Dalam penanganan kasus, diperlukan dukungan bagi aktor pendorong untuk melakukanpemantauandantekananterhadapproseshukumdanpolitikditingkat nasional.Misalnya,pentinguntukmengevaluasitidaksajamengenaibagaimana proses hukum berjalan melainkan termasuk mengenai mengapa proses hukum tidakberjalandisebagiankasusataubagisebagianpelakudalamkasusyangsama. PeraninibisadilakukanolehlembagaditingkatnasionalsepertiKPK,LSManti- korupsiataulembagaombudsman.

Begitupun, masih terdapat tantangan bagi aktor pendorong dimana, meskipun lebihresponsif,terbukadanbekerjarelatifcepat,instansipenegakhukumditingkatlokalmasihsulit menghilangkan beberapa kelemahan menahun: kekurangan sarana dan prasarana,diskriminasidalamproseshukumdanrentanterhadapsuapsertatekananpolitik.Lebihjauh,kemampuanaktorpendoronguntukmelancarkan tekanan terhadapproseshukumhanyabisaterjadiselamaprosesberlangsungditingkatlokal.SelepastahapdiKejaksaandan Pengadilan Negeri, aktor pendorong hanya bisa berharap pada jaringan kerja yang


Kesimpulan & Rekomendasi ��

merekamilikiditingkatpropinsiataupusat.Situasiiniberdampakpadakeluaranproseshukumyangdinilaibelumadil: sanksiyang lemahdaneksekusiyangsangatsulituntukdijalankan.Dengankatalain,aktorpendorongberhasilmembuatproseshukumberjalanlebihresponsif,terbukadanrelatifcepatnamunbelumtentuadil.

Rekomendasi: • Lembaga penegak hukum sebaiknya memberdayakan berbagai peraturan dan pasal-pasal lain untuk terus melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan korupsiyangterjadiditingkatlokal. • Pentinguntukmerumuskanindikatoryangmembatasilamanyaproseshukum • Pemberlakuan keharusan adanya ‘gelar perkara’ di kejaksaan dan ‘eksaminasi’ terhadapkeputusanpengadilan

Dukungan dari Tingkat Nasional. Jejak-jejak keberhasilan aktor pendorong dalammenangani kasus dugaan korupsi di tingkat lokal masih menyisakan satu soal pentingyakni faktor dukungan di tingkat nasional. Jika mencermati anatomi korupsi yang adadi daerah akan terlihat bahwa sumber-sumber korupsi tidak melulu berasal dari parapemangkukepentinganditingkatlokalmelainkanmelibatkanparapelakuditingkatpusatyang memiliki kepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal. Fakta lain yang perludipertimbangkan adalah bahwa proses penegakan hukum masih sangat tersentralisasidi tingkatpusat.Betapa cemerlangnyapunKejaksaandanPengadilanNegerididaerahmenuntaskansebuahkasus,hasilakhirlebihseringditentukanolehproseshukumditingkatyanglebihtinggi,dimanajangkauankontrolaktorpendorongsangattidakseimbang,jikadibandingkanjaringanpolitikdanekonomiparatersangkakorupsi.

Boks 11. Corruptor’s Fight Back. Beberapaperistiwanasionalberikutseringdisebutparapengamatanti-korupsisebagai‘seranganbalikkoruptor’:UjiMaterilterhadapPP110/2000,HasilKerjaPanjaPenegakanHukumdanPemerintahanDaerah–DPRRIdankeluarnyaPP37/2006

Uji Materil terhadap PP 110/2000.

“T:MengapapanitiaanggaranDPRDyanglainbelumdiproses...?”“J: Itulah yang saya bingung.Dengan dasar apa saya tuntut?Selama ini dasar penuntutan kitaadalahpenyalahgunaanPP110/2000.TapibulanJulilalukeluaredaranKejaksaanAgungbahwauntukperkarakorupsiyangmelanggarPP110/2000itu tidakperludilanjutkan.Makanya sayabingung...”

JaksaPenuntutUmumdiDonggala



�0

Tersangka korupsi propinsi Sumatera Barat sejak semula memang tidak memakaiperaturaninikarenadianggapbertentangandenganpasal34UUno.4tahun1999danpasal19UUno.22tahun19999yangmenyebutkanbahwaDPRDmempunyaiwewenanguntuk mengatur anggarannya sendiri. Mereka mengajukan hak uji materil (judicialreview)terhadapPPinikeMahkamahAgungyangterdaftarpadatanggal25Mei2001.MAakhirnyamengabulkangugatanDPRDSumateraBaratdenganmembatalkanPP110/2000pada tanggal9September2001.Denganpembatalan tersebut,makaPP initidaklagibisadijadikandasarpenyidikanataskorupsiolehKejaksaanatauKepolisian.PengacaraterdakwamenganggapbahwadenganadanyakeputusanMAberartibahwaPPtersebuttelah‘batalsecarahukum’sehinggaparaanggotaDPRDyangterlanjurdivonisdenganPPituharusdibebaskan.PembatalantersebutberakibatpadaberhentinyaprosespengungkapankasuskorupsiDPRDdanterhambatnyaproseslanjutanterhadapsebagiantersangkayangsebelumnyabelumsempatdiprosesolehKejaksaan.

Panja DPR RI. Maraknya pengungkapan kasus korupsi DPRD menjalar hingga ketingkat nasional. Kericuhan terjadi saat dengar pendapat antara Jaksa Agung RI dankomisi III DPR RI menyangkut isu penanganan hukum terhadap anggota DPRD diberbagai daerah. Banyak pengaduan dari daerah menyangkut proses hukum terhadapanggotaDPRDdankepaladaerahyangdinilaitidakfair,tebangpilih,tidakprofesionaldantidakproporsional.Sebagaitindaklanjutdaridengarpendapattersebut,padatanggal1Maret2005gabungankomisiIIdanIIIDPRRImembentukPanitiaKerjaPenegakanHukumdanPemerintahanDaerah (Panja) yang terdiri dari 50orang anggota. Panjadimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU sertaperaturanpelaksanaanagarpenegakanhukumberjalansesuaidengantertibhukum.

Setelah bekerja selama 20 bulan, pada tanggal 10 Oktober 2006 keluarlah hasil kerjaPanja dengan rekomendasi kepada Presiden SBY untuk; i) segera memulihkan namabaiksertasegenaphakanggotaDPRDdankepaladaerahyangsaatinidiprosesdalamkasus hukum; ii) menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak diskriminatifdalammenanganikasuskorupsiyangmelibatkananggotaDPRDdankepaladaerahdaniii)menegurkerasJaksaAgungyangdinilaitidakmampumemimpinaparatkejaksaandaerahdalammenanganikasuskorupsi.

Lemahnya dasar hukum dan proses hukum yang diskriminatif memang menonjol dibanyakkasus.Meskidemikian,rekomendasiuntukmerehabilitasidanmemulihkanhakanggotaDPRDdankepaladaerahmerupakan tekananpolitikyangmenjadi ancamanseriusbagipenegakanhukumterhadapdugaankorupsidiIndonesia.

Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006


Kesimpulan & Rekomendasi �1

MenyusulpembatalanPP110/2000, telahdikeluarkanbeberapaperaturanpemerintahyangmengaturkeuanganDPRDyangtetapmengundangketidakpuasanasosiasiDPRD.Terakhir,padatanggal14November2006PresidenmenetapkanPPNo.37/2006tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam PP inipenghasilanDPRDterdiriatas:uangrepresentasi,tunjangankeluarga,tunjanganberas,uangpaket,tunjanganjabatandanberbagaitunjanganlainnya.YangpalingkontroversialadalahadanyatambahantunjangankomunikasiintensifsetiapbulansebesarpalingtinggitigakaliuangrepresentasiketuaDPRDsertatambahanoperasionalsetiapbulanpalingtinggi enam kali uang representasi untuk wakil ketua DPRD. Pemberian tunjangansebagaimanadiatasdirencanakanakandiberikanmulaiJanuari–Desember2006ataudengankatalain‘berlakusurut’.PPyangmerupakanhasilkerjakerastimlobiasosiasiDPRD ini menuai protes dari banyak kalangan baik di tingkat nasional maupun dimasing-masing daerah karena dianggap mencederai perasaan masyarakat. KalanganpemerhatimenyebutPPinisebagaiperaturanyang‘melegitimasikorupsiDPRD’

Faktor Penguat & Pelemah bagi Aktor Pendorong. Dengan demikian, sangat tidakadiljikaaktorpendoronglokaldibiarkanuntukmelakukanpertempuransendiriantanpaadanyapenguatandandukungandaritingkatnasional.Dukunganapayangbisadiberikan?Penelitianinitelahmengidentifikasiserangkaianfaktorpenguatdanfaktorpelemahbagiaktor pendorong dalam mengungkap dan mendorong proses hukum atas suatu kasusdugaankorupsisebagaiberikut:

Faktorutamayangmembukapeluangkeberhasilanbagiupayaaktorpendorongadalahaksesterhadapdokumenanggarandanpengadaanpemerintahdaerah.Aksesterhadapdokumentersebutkemudiandikombinasikandenganbeberapa faktor lainsehingga mengarahkanpadakeberhasilankerjaaktorpendorongditingkatlokalantaralain:• Aktor lokal yang memiliki pengetahuan tentang anggaran daerah dan keterampilan investigasikorupsiberpeluanglebihbaikdalammendorongproseshukumyanglebih efektif.• Dampakmediamassadalampenguatanpendidikanpublikmemangmasihdipertanyakan. Begitupun, publikasi yang gencar selama proses penyelesaian telah meningkatkan posisitawaraktorpendoronguntukmendesakproseshukumyanglebihbaik.• Jaringankerjadenganlembagaanti-korupsiditingkatnasionalmengingatjangkauan tekananaktorpendoronghanyasebatasproseshukumditingkatlokal• BerbedadenganpersepsiyangumumdikalanganLSM,kecakapanaktorpendorong untuk membangun kerjasama dan bersikap kooperatif dengan aparat hukum cukup berpengaruhpadaefektifitaspenyelesaiansebuahkasus.• Terakhir, koalisi dan koordinasi yang baik di antara sesama aktor pendorong sangat penting.Meskidemikian,jauhlebihpentinguntukmenyusunstrategijangkapanjang dankonsistendalammendorongsebuahkasusdibandingbesarnyaelemenmasyarakat yangtergabungdalamkoalisi.



��

Padasaatyangsama,penguatanjaringandanaksitandingdarikelompoktersangkajugaharusdipertimbangkandalammelihatefektifitaspenyelesaiankasus.Berbagai intimidasidan tekananyangdilancarkanolehkelompok tersangka,baik terhadapaktorpendorongmaupun aparat hukum merupakan faktor pelemah yang utama. Faktor pelemah keduaadalahburuknyakinerjaaparathukum,prosesyangtidaktransparan,rentanterhadapaksisuapdanlemahnyadakwaan,tuntutandanvonispengadilanterbuktisangatmelemahkaninisiatifyangdikembangkanaktorpendorong.

Rekomendasi

Aktor Pendorong:1. Melakukan advokasi kebijakan agar peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagaimanadiaturdalamPP71/2000dikuatkandalambentukPeraturan Daerah2. Menyusunplatformbersamastrategimendorongpenyelesaiankasuskorupsiditingkat lokal3. Memperkuat kerjasama dengan instansi penegak hukum seperti pelibatan dalam pendidikananti-korupsibagimasyarakatdampingan

Lembaga anti-korupsi, LSM dan donor di tingkat nasional:4. Meningkatkanpengetahuanhukumdanketerampilaninvestigasiaktorpendorong5. Memperkuatjaringankerjaaktorpendorongdenganlembaga/organisasianti-korupsi ditingkatnasional6. Membantu aktor pendorong dalam menindaklanjuti pemantauan dan tekanan terhadapproseshukumditingkatbandingdankasasi

Instansi Penegak Hukum:7. Menyediakanperangkatperaturan alternatif yangdapatdigunakanbagiKejaksaan Negeriuntukmelakukanpenuntutanterhadaptindakpidanakorupsiyangdilakukan olehpemerintahdaerah8. Menetapkan indikator lamanyaproseshukumdimasing-masing lembagapenegak hukum9. Mengeluarkansuratedarantentangkeharusanbagikejaksaanuntukmelakukangelar perkarasertamemfasilitasieksaminasiterhadapputusanpengadilan

Lampiran

Lampiran


��

Lampiran 1. Tabel Modus Operandi Korupsi Pemerintahan Daerah Kasus Peluang Korupsi Modus Operandi Legislatif DPRDSumbar PembentukanAnggaran • Membuatmataanggarantambahanuntukpengeluaran dewanhinggamencapai27itemmataanggaran Markupanggaran • Markupanggarandengancaramemecahitemanggaran yangsudahadadanduplikasianggaranuntuk mendapatkanpenghasilan/tunjanganbaru • Perjalanandinasfiktif DPRDMadiun PembentukanAnggaran • Membuatmataanggarantambahanuntukpengeluaran dewan • Pencairanpolisasuransianggotadewandalambentuktunai Pertanggungjawaban • TidakmembuatSuratPertanggungjawaban(SPJ)untuk anggaran pengeluarandewan Pencairananggaran • PencairandanaPilkada3kalilebihbanyakdarianggaran yangsudahditetapkan DPRD PembentukanAnggaran • MengalokasikanDAUuntukYayasanyangdikelolaDewan Kab.Pontianak • Danayayasandicairkandandibagisecaralangsungkepada seluruhpimpinandananggotadewan DPRDNTB PembentukanAnggaran • Membuatmataanggarantambahanuntukpengeluaran dewan DPRDToli-Toli PembentukanAnggaran • Memperbesaranggaranbagipengeluarandewansehingga melebihi3%dariPAD DPRDDonggala PembentukanAnggaran • Membuatmataanggaranyangsamapadaposanggaran yangberbeda Eksekutif Pemkab Pemakaiansisa • SisaanggarandalambentukUangyangUntuk Mentawai danaAPBD Dipertanggungjawabkan(UUDP)tidakdisetorkekas daerah • UUDPdipinjamkankedinas-dinasdandipakaiuntuk kepentinganBupati,WakilBupatidanSekdamemakai kwitansifiktif

PemkabBlitar ProsesPencairan Manipulasipengeluarankasdaerahdengancara: Anggaran • Mengeluarkandanadarikasdaerahdenganpenerbitan SPMGkodeDyangtidakadadalamkodeanggaran • Pemindahbukuandanadarikasdaerahkerekeningpribadi • Pengeluarandanadarikasdaerahyangdisimpandalam bentukdepositodangiro BupatiKapuas Peruntukandanayang • TetapmengeluarkanijinPSDH/DRmeskipuntelah Hulu disetorkekasdaerah dilarangolehUU • TidakmenyetorkanpemasukandarisetoranPSDH/DR (pengelolaanhutan)kekasMenhut • PemindahandanasetoranPSDH/DRyangseharusnyadi rekeningPemdakepadarekeningpribadi


Lampiran ��

Pemkab Procurement,pengadaan • Ketuadanpenguruspanitiapengadaantanahmelakukan LombokTengah tanahPemkab negosiasilangsungkepadawargapemiliktanah • Menutupinformasitentangplafonanggaranharga pembeliantanah • Melakukanpenipuansaattransaksidenganmemintawarga pemilikmenandatanganikuitansikosong • Mengambilselisihantarahargayangdianggarkandan hargayangdibayarkankewargapemilik

Lampiran


��

KA

SUS

Dak

waan

Jaks

a Pen

untu

t Um

umVo

nis

Peng

adila

n N

egri

(PN

)Vo

nis

Band

ing

(PT

)Vo

nis

Kas

asi -

MA

EKSE

KU

SI

DPR

D P

rop.

Sum

atra

Bar

at

DPR

D K

ab.

Mad

iun

•Pim

pina

nD

ewan

;a

.4ta

hun

6bula

npe

njar

ab

.Uan

gpen

ggan

tim

asin

g2:

Rp

101,6

juta;

114,4

juta;

112,2

juta

(kur

unga

n2

tahun

)

•40a

nggo

taD

PRD

:a

.4ta

hun

penj

ara

b.d

enda

Rp

200j

uta

(k

urun

gan

8bln

)c

.men

ggan

tike

rugia

nne

gara

antar

aRp

100–

200j

uta

(kur

unga

n2t

hn)

•Ketu

aDew

an:

a.4

tahu

npe

njar

ab

.den

daR

p20

0jut

a(ku

run

ga

n6b

ln)

c.M

enge

mba

likan

keru

gian

nega

raR

p33

6,3ju

ta(d

ari

to

talke

rugia

nRp8

,8m

ilyar)

•3or

angW

akil

Ketu

aDew

an:

a.4

tahu

npe

njar

ab

.den

daR

p20

0jut

ac

.men

gem

balik

anke

rugia

n

ne

gara

,2w

akil

ketu

a265

•Pi

mpi

nan

Dew

an:

a.

2tah

un3

bulan

pen

jara

b.

dend

aRp

100j

uta

men

ggan

tike

rugia

nne

gara

m

asin

g2se

kitar

Rp

100j

uta

(kur

unga

n6b

ln

c..)

•40

angg

otaD

PR:

a.

2tah

unp

enjar

a

b.de

nda1

00ju

ta(k

urun

gan

2

bu

lan)

c.

men

ggan

tike

rugia

nne

gara

an

tara1

00–

125j

uta

(kur

unga

n6b

ln)

•Ke

tuaD

ewan

:

a.4t

ahun

pen

jara

b.

dend

aRp

200j

uta

(k

urun

gan

6bln

)

c.m

emba

yark

erug

iann

egar

a

33

6,3ju

ta

•2o

rang

wak

ilke

tua:

a.

1tah

unp

enjar

a

b.de

ndaR

p50

juta

(kur

unga

n

1b

ln)

c.

men

gem

balik

anke

rugia

n

•Pim

pina

nD

ewan

:a

.5ta

hun

penj

ara

b.d

enda

Rp

250j

uta

(k

urun

gan

5bln

)

men

gem

balik

an

ke

rugia

nne

gara

Rp

100-

125j

uta

(k

urun

gan

6bln

)c. •4

0ang

gota

DPR

D:

a.4

tahu

npe

njar

ab

.den

daR

p20

0jut

a

(kur

unga

n4b

ln)

m

enge

mba

likan

keru

gian

nega

ra

10

0-12

5jut

a

(kur

unga

n6b

ln)

•Men

guatk

anvo

nis

PN

untu

kKetu

aD

ewan

•Unt

ukw

akil

ketu

am

asih

dala

mp

rose

sb

andi

ng

Men

guatk

an

putu

san

PT

Men

guatk

an

putu

san

band

ing

terha

dap

Ketu

aD

ewan

Belum

dilak

sana

kan

Ekse

kusi

atas

Ketu

aDew

an

telah

dila

k-sa

naka

n

Legi

slatif

Lam

pira

n 2.

Tab

el D

akwa

an &

Von

is


Lampiran ��

KA

SUS

Dak

waan

Jaks

a Pen

untu

t Um

umVo

nis

Peng

adila

n N

egri

(PN

)Vo

nis

Band

ing

(PT

)Vo

nis

Kas

asi -

MA

EKSE

KU

SI

DPR

D K

ab.

Pont

ianak

DPR

D P

rop.

NTB

jut

a,1o

rang

wak

ilda

ri

unsu

rPO

LRI7

0jut

a-an

.

•Pen

guru

sYay

asan

Bes

tari:

a.m

asin

g-m

asin

g2ta

hun

penj

ara

b.d

enda

mas

ing-

mas

ingR

p

50

juta

(kur

unga

n4b

ln)

•Pim

pina

nD

ewan

:a

.2ta

hun

penj

ara

b.d

enda

50ju

ta(k

urun

gan

4

bln)

c.m

emba

yaru

angp

engg

anti

2,837

Md

itang

gung

be

rsam

a-sa

ma(

kuru

ngan

6

bln

)•1

0ora

ngan

ggot

aDPR

D

(

pani

tiaP

angg

ar):

a.5

tahu

npe

njar

ab

.den

daan

taraR

p25

0jut

a

(kur

unga

n6b

ln)

c.D

enda

antar

a240

juta

–

290j

uta-

anti

ap-ti

ap

terda

kwa(

penj

ara1

thn)

nega

rase

besa

r7,18

juta

•1o

rang

wak

ilke

tuad

ariu

nsur

TNI/P

olri:

a.

1tah

unp

enjar

a

b.de

ndaR

p50

juta

(kur

unga

n

1b

ln)

c.

men

gem

balik

anke

rugia

n

nega

rase

besa

r5,7

juta

Beba

sMur

niun

tuks

emua

ter

dakw

a

Dak

waan

tida

kdite

rimak

arena

pr

ematu

r

JPU

men

gajuk

anba

nd-

ing.

Mas

ihd

alam

pro

ses

JPU

men

gajuk

an

kasa

si.S

edan

gda

lamp

rose

sdi

MA

Peng

acar

aterd

a-kw

amen

gajuk

an

mem

orik

asas

i.M

asih

dala

m

pros

es

Lampiran


��

K

ASU

SD

akwa

anJa

ksa P

enun

tut U

mum

Voni

sPe

ngad

ilan

Neg

ri (P

N)

Voni

sBa

ndin

g (P

T)

Voni

sK

asas

i - M

AEK

SEK

USI

DPR

D ka

bupa

ten

Don

ggala

DPR

D K

abu-

paten

Tol

i-Tol

i, Su

lawes

i Ten

gah

Tun

tutan

4tah

unp

enjar

a,pl

us

dend

a50j

utar

upiah

dan

men

g -ga

ntik

erug

iann

egar

a.To

talk

erug

iann

egar

aRp

.7.68

0.300

Pake

tI:

Terd

akwa

1(W

akil

Ketu

aD

PRD

):

a.1

2tah

unp

enjar

ab

.den

dase

besa

r350

juta

(k

urun

gan

6bln

)c

.Men

ggan

tike

rugia

nne

gara

Rp17

0jt

Terd

akwa

2(an

ggot

aDPR

)a

.12t

ahun

pen

jara

•Te

rdak

wap

aket

1:

a.1t

ahun

pen

jara

b.

dend

aRp

50ju

ta(ku

rung

an

6bln

)

c.M

emba

yark

erug

iann

egar

a

m

asin

g2R

p50

,33jt

,

63

,28jt

,66,3

8jt;

67,28

jt•

Terd

akwa

pak

et2&

3:

a.1t

ahun

pen

jara

b.

dend

aRp

50jt

(kur

unga

n3

bln)

c.

mem

baya

rker

ugian

neg

ara:

Te

rdak

waI

&II

Rp

132,7

3jt•

Terd

akwa

pak

et4:

a.

4tah

unp

enjar

a

b.de

ndaR

p50

jt(k

urun

gan

6

bln

)

c.m

emba

yark

erug

iann

egar

a

Rp

17ju

ta

Pake

tI:

a.

2tah

unp

enjar

a

b.de

ndaR

p50

jt(k

urun

gan

1

bln

)

c.M

emba

yark

erug

iann

egar

a

Rp

58,3

jt,32

,1jt,

44,1

juta

(pen

jara1

thn)

•Terd

akwa

pak

et1:

a.4

tahu

npe

njar

ab

.den

daR

p50

jt(k

u

rung

an6

bln)

c.m

engg

anti

keru

gian

nega

ra3

kali

lipat

putu

san

PN•T

erdak

wap

aket

2&3:

a.4

tahu

npe

njar

ab

.den

daR

p50

jt

(kur

unga

n2b

ln)

c.M

emba

yark

erug

ian

ne

gara

3ka

lipu

tusa

n•T

erdak

wap

aket

4:a

.3ta

hun

penj

ara

b.d

enda

Rp5

0jt

(k

urun

gan

3bln

)c

.mem

baya

rker

ugian

nega

rasa

mad

enga

n

PN

Pake

tI:

a.6

tahu

npe

njar

ab

.den

daR

p50

jt(k

u

rung

an6

bln)

c.m

emba

yark

erug

ian

ne

gara

sam

aden

gan

voni

sPN

(kur

unga

n6

bln

)

Sem

uam

asih

da

lamp

rose

ska

sasi,

kecu

aliTe

rdak

waP

aket

IVm

enda

pat

peng

uran

gan

huku

man

m

enjad

i1ta

hun

dan

2tah

un,

dend

a50j

uta

(kur

unga

n6b

ln)

dan

men

ggan

tike

rugia

nne

gara

17

juta

Did

ugat

elah

kelua

rput

usan

ka

sasi

yang

men

-gu

atkan

put

usan

ba

ndin

g


Lampiran ��

K

ASU

SD

akwa

anJa

ksa P

enun

tut U

mum

Voni

sPe

ngad

ilan

Neg

ri (P

N)

Voni

sBa

ndin

g (P

T)

Voni

sK

asas

i - M

AEK

SEK

USI

b.d

enda

350

juta

(kur

unga

n6

bln

)c

.men

ggan

tiua

ngke

rugia

n

ne

gara

sebe

sar1

53,45

juta.

Terd

akwa

3(an

ggot

aDPR

)a

.12t

ahun

pen

jara

b.d

enda

350j

uta

c.m

engg

anti

keru

gian

nega

ra

se

besa

r117

,2ju

taTe

rdak

wa4-

6(an

ggot

aDPR

)a

.9ta

hun

penj

ara

b.d

enda

350j

uta(

kuru

ngan

6

bln

)c

.men

ggan

tike

rugia

nne

gara

sebe

sar9

2,2M

Te

rdak

wa7

(angg

otaD

PR)

a.9

tahu

npe

njar

ab

.den

da35

0jut

a(ku

rung

an6

bln)

c.m

engg

anti

keru

gian

nega

ra

se

besa

r156

,6jut

aPa

ketI

I:Te

rdak

wa 1

(Wa.

KetD

PRD

To

li-To

li):9

tahu

npe

njar

a,m

emba

yard

enda

350j

uta

(subs

idae

r6bu

lanp

enjar

a)da

nm

engg

anti

keru

gian

nega

ra

sebe

sar1

19,6

juta

Terd

akwa

2(an

ggot

aDPR

D):

12ta

hun

penj

ara,

dend

a350

Terd

akwa

Pak

etII:

a.

2tah

unp

enjar

a(ke

cuali

ter

dawa

7,1

tahu

n8b

ulan)

b.

Den

da50

juta

(subs

idae

r

ku

rung

an1

bulan

)

c.M

emba

yark

erug

iann

egar

a:

Te

rdak

wa1

:44,6

6Jut

a

Te

rdak

wa2-

6:32

,1jut

a

PAKE

TII

a.T

erdak

wa1-

6:

6tah

unp

enjar

a

Terd

akwa

7:5

tahu

n

pe

njar

ab

.den

da50

juta

(su

bsid

er6

bulan

kuru

ngan

)

Lampiran


�0

K

ASU

SD

akwa

anJa

ksa P

enun

tut U

mum

Voni

sPe

ngad

ilan

Neg

ri (P

N)

Voni

sBa

ndin

g (P

T)

Voni

sK

asas

i - M

AEK

SEK

USI

Sekd

a kab

upat

en

Men

tawa

i, Su

mat

era B

arat

juta(

subs

ider

6bu

lanp

enjar

a),

dan

men

ggan

tike

rugia

nne

gara

se

besa

r138

,45ju

taTe

dakw

a 3(a

nggo

taD

PRD

):12

tahu

npe

njar

a,de

nda3

50

juta(

subs

ider

6bu

lanku

run-

gan)

,dan

mem

baya

rker

ugian

ne

gara

92,2

juta

Terd

akwa

4(an

ggot

aDPR

D):

9t

ahun

pen

jara,

dend

a350

juta

(subs

ider

6bu

lanku

rung

an),

dan

men

ggan

tike

rugia

nne

gara

se

besa

r132

,2jut

aTe

rdak

wa 5-

6(an

ggot

aDPR

D):

9tah

unp

enjar

a,de

nda3

50

juta

(subs

ider

6bu

lanku

rugia

nda

nm

engg

anti

keru

gian

nega

ra

sebe

sar9

2,2ju

ta.Te

dakw

a 7(a

nggo

taD

PRD

):5

tahun

pen

jara,

dend

a350

juta

(kur

unga

n6b

ulan)

,dan

men

g-ga

ntik

erug

iann

egar

aseb

esar

34

,5jut

aSe

kda:

a.p

enjar

a5ta

hun

b.D

enda

?200

juta(

subs

idae

r

4bula

nku

rung

an)

c.M

emba

yark

erug

iann

egar

a

sebe

sar3

,2M

(sub

sidae

r

penj

ara2

tahu

n)

Terd

akwa

7:t

idak

ada

hu

kum

anm

enge

mba

likan

ke

rugia

nne

gara

.

(ji

kake

rugia

nne

gara

tida

k

di

gant

imak

adiga

nti

penj

ara1

tahu

n)

Divo

nisB

ebas

d.m

engg

anti

uang

keru

gian

nega

rasa

ma

de

ngan

put

usan

PN

(bila

tida

kmen

cuku

pi

diga

ntik

urun

gan

6

bulan

)

JPU

men

gaku

m

enga

jukan

ka

sasi

nam

un

tidak

dike

tahui

ke

bera

daan

sura

tpe

ngaju

an


Lampiran �1

K

ASU

SD

akwa

anJa

ksa P

enun

tut U

mum

Voni

sPe

ngad

ilan

Neg

ri (P

N)

Voni

sBa

ndin

g (P

T)

Voni

sK

asas

i - M

AEK

SEK

USI

Kasu

s Kor

upsi

Pem

kab B

litar

Terd

akwa

1:K

abag

Keu

anga

n,Te

rdak

wa2

:Ben

daha

rawa

nSe

kdad

anT

erdak

wa3

:Man

tan

Bend

ahar

awan

Sek

da),

mas

ing-

mas

ingd

itunt

ut:

a.5

tahu

npe

njar

ab

.den

da20

0jut

a(su

bsid

air4

bulan

kuru

ngan

)c

.Mem

baya

ruan

gpen

ggan

ti:

Terd

akwa

1:2

.5M

Te

rdak

wa2

:2,58

8M

Terd

akwa

3:t

idak

di

kena

kan

huku

man

m

emba

yaru

angp

engg

anti

(ji

kati

dakd

ibaya

rdiga

nti

pid

anap

enjar

a2ta

hun)

•Bup

ati:

a.1

8tah

unp

enjar

ab

.den

daR

p50

0jut

asub

sidair

6bula

nku

rung

anc

.mem

baya

rker

ugian

neg

ara

Rp

51m

ilyar,

jika

tida

kada

harta

diga

nti3

tahu

n

penj

ara

•Bu

pati:

a.

15ta

hun

penj

ara

b.

dend

aRp

400j

utas

ubsid

air

kuru

ngan

6bu

lan

c.m

emba

yark

erug

iann

egar

a

Rp

36,7

mily

ar,ji

ka

ha

rtany

atid

akcu

kup

diga

nti2

tahu

npe

njar

a•

Kepa

laBa

gian

Keua

ngan

Pe

mka

b:

a.13

tahu

npe

njar

a

b.de

ndaR

p15

0jut

asub

sidair

6b

ulan

kuru

ngan

c.

mem

baya

rker

ugian

neg

ara

•Bup

ati:

a.1

0tah

unp

enjar

ab

.Den

da50

0jut

ac

.Men

ggan

tike

rugia

n

ne

gara

27M

atau

diga

nti1

tahu

n

pe

njar

a •K

abag

Keu

anga

n:a

.10t

ahun

pen

jara

b.d

enda

Rp

100j

uta

su

bsid

air3

bulan

kuru

ngan

c.m

emba

yark

erug

ian

Bupa

ti:m

enga

jukan

ka

sasi.

Mas

ih

dalam

pro

ses

Terd

akwa

lain

m

ener

imav

onis

PT

Baru

Kep

ala

Kasd

ayan

gm

enga

ngsu

rde

nda

Lampiran


��

K

ASU

SD

akwa

anJa

ksa P

enun

tut U

mum

Voni

sPe

ngad

ilan

Neg

ri (P

N)

Voni

sBa

ndin

g (P

T)

Voni

sK

asas

i - M

AEK

SEK

USI

Dan

a PSD

H/

DR

oleh

Bup

ati

Kapu

as H

ulu

Tunt

utan

belum

dib

acak

an,

karen

adala

mp

utus

anse

lada

kwaa

ndi

nyata

kan

tidak

dap

atdi

terim

a

Rp15

,4m

ilyar

atau

diga

nti

2tah

unp

enjar

a

•K

asub

agP

embu

kuan

di

Sekd

a:

a.5t

ahun

pen

jara

b.

dend

aRp

50ju

tasu

bsid

air

6bula

nku

rung

an•

Kepa

laKa

ntor

Perb

enda

haraa

n

dan

KasD

aera

hKa

b.Bl

itar:

a.

10ta

hun

penj

ara

b.

dend

aRp

100j

utas

ubsid

air

6bula

nku

rung

an

c.m

emba

yark

erug

iann

egar

a

Rp

1m

ilyar

ATA

Udi

gant

i

1t

ahun

pen

jara

•Ke

pala

Kasd

a:

a.11

tahu

npe

njar

a

b.D

enda

Rp

100j

utas

ubsid

air

3bu

lanku

rung

an

c.M

emba

yark

erug

iann

egar

a

Rp

3m

ilyar

ATA

Udi

gant

i

2t

ahun

pen

jara

Hak

imd

alam

put

usan

sela

tidak

m

ener

imad

akwa

anja

ksak

arena

tid

akje

las(o

bscuu

rlibe

l)

neg

araR

p6,5

mily

arA

TAU

diga

nti1

0bula

np

enjar

a•K

asub

agP

embu

kuan

m

ener

imap

utus

anP

N

•Kep

alaK

anto

rP

erbe

ndah

araa

nda

n

Kas

Dae

rah:

a.5

tahu

npe

njar

ab

.den

daR

p50

juta

subs

idar

i1,5

bulan

kuru

ngan

c.m

emba

yark

erug

ian

ne

gara

Rp

50ju

ta

AT

AUdi

gant

i6bu

lan

Kepa

laKa

sda:

a.5

tahu

npe

njar

ab

.den

daR

p50

juta

subs

idair

2bu

lan

ku

rung

anc

.mem

baya

rker

ugian

nega

raR

p50

0jut

a

ATAU

diga

nti1

tahun

pen

jara

Jaksa

men

gajuk

anve

rset

keP

Tata

sput

usan

sela

terse

but


Lampiran ��

K

ASU

SD

akwa

anJa

ksa P

enun

tut U

mum

Voni

sPe

ngad

ilan

Neg

ri (P

T)

Voni

sBa

ndin

g (P

N)

Voni

sK

asas

i - M

AEK

SEK

USI

Kabu

paten

Lom

bok T

enga

hPi

mpi

nan

Proy

ekd

anB

enda

-ha

raP

roye

k:a

.Pim

pina

nPr

oyek

3tah

un

pe

njar

a,be

ndah

ara2

tahu

n

pe

njar

ab

.den

da50

juta

(subs

ider

5

bu

lanku

rung

an)

c.M

engg

anti

keru

gian

nega

ra

se

besa

r426

.261.5

45ju

ta

se

cara

tang

gung

rent

eng.

Pena

nggu

ngJa

wabP

roye

k:a

.Pen

jara3

tahu

nb

.Den

da50

juta

(subs

idae

r

kuru

ngan

5bu

lan)

c.M

emba

yark

erug

iann

egar

a

sebe

sar4

26.26

1.545

juta

seca

rata

nggu

ngre

nten

g

de

ngan

terd

akwa

lain

.

•P

impi

nan

Proy

ek:

a.

18bu

lanp

enjar

a

b.de

ndaR

p10

juta

•Ben

daha

rawa

nPr

oyek

:

a.12

bulan

pen

jara

b.

dend

aRp

10ju

ta

•P

enan

ggun

gJaw

abP

roye

k

a.9b

ulan

penj

ara

b.

dend

aRp

10ju

ta•

”Kep

alaD

inK

es(i

kutt

erlib

at

dalam

tran

saks

ipem

beba

san

tanah

)

a.4b

ulan

huku

man

perco

baan

Pim

pina

npr

oyek

a.6

bulan

pen

jara

•Pen

angg

ungj

awab

P

roye

ka

.4,5

bulan

pen

jara

•Kep

alaD

inKe

s:B

ebas

den

gan

perc

obaa

n1t

ahun

Kejak

saan

men

-ga

jukan

kasa

si.

Seda

ngd

alam

pr

oses

.

Lampiran


��


Lampiran ��

Daftar Referensi

Artikel, Buku, Laporan

1. Achmadi, Adib (ed), “Panduan Pengawasan Keuangan Daerah”, Masyarakat TransparansiIndonesia,2005

2. Ackerman- Rose, Susan, 2006, “Korupsi Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi”, PustakaSinarHarapan,Jakarta,

3. AditjondroJ.,George,April2007,ReviewLocalGovernmentCorruptionStudyReport, tidakdipublikasikan.

4. Aditjondro J.,George, 2002 “Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia”,LSPP,Jakarta

5. Chalid, Pheni, 2005, “Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik”, Kemitraan,Jakarta

6. Davidsen, Soren; Juwono, Vishnu; and Timberman G, David, 2006, Curbing CorruptioninIndonesia2004–2006,USINDOCSIS,Jakarta

7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006, Laporan Pelaksanaan Tugas PanjaPenegakanHukumdanPemerintahanDaerah,Jakarta.

8. Institute for Local Development 2005, “Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan100tahun”,Jakarta

9. ILD, 2004, “Kompilasi UU Otonomi Daerah dan Sekilas Proses Kelahirannya (1903- 2004),Jakarta

10.Kaffah,Ervyn,2007,PergeseranRelasiKuasadiDaerah,tidakdipublikasikan.

11.Kaffah, Ervyn dan Amrulloh, Asyiq Moh. (ed), 2003, “Fiqih Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan”,SOMASINTB,

12.Kaufmann,Daniel,September2005,10MythsAboutGovernanceandCorruption, FinanceandDevelopment,http://www/worldbank.org/wbi/governance

13.Klitgaard, Robert, dkk, 2001, “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah”,YayasanOborIndonesia,Jakarta

Lampiran


��

14.Klitgaard,Robert,2001,“MembasmiKorupsi”,YayasanOborIndonesia,Jakarta

15.KPK,2006,“MemahamiuntukMembasmi:BukuSakuuntukMemahamiTindakPidana Korupsi”,Jakarta16.KPK,2006,“MengenalidanMemberantasKorupsi”,Jakarta

17.Lindsey, Tim, 2002, “Anti-corruption and NGOs in Indonesia,” in Stealing from the People:TheClampDown: inSearchofNewParadigms,Book4,AksaraFoundation for PartnershipforGovernanceReform,Jakarta

18.Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002,“Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah”,Jakarta19.Piliang,IndraJdkk(ed),2003,“OtonomiDaerah:EvaluasidanProyeksi”YHB,Jakarta20.Pope,Jeremy,2003,“StrategiMemberantasKorupsi,ElemenSistemIntegritasNasional”

21.TransparencyInternationalIndonesia–YayasanOborIndonesia,Jakarta

22.Rasma,Karklins,September2002,Anti-CorruptionIncentivesandConstituenciesinthe Post-Communist Region, Paper for Workshop 1: Creating a Trustworthy State, CollegiumBudapest.

23.Sukoco,Kongso(ed),“MencabutAkarKorupsi”,SOMASINTB,2003

24.Sebast ian, Frei l le , “Federal i sm, Decent ra l izat ion and Cor ruption” www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ACLitSurvey

25.Sulistoni,GatotdanHendriadi,2004,“AnggaranTakSampai”,SOMASI,NTB

26.SumartoSj,Hetifah,2004“Inovasi,PartisipasidanGoodGovernance”, YayasanObor Indoinesia,Jakarta

27.Tanthowi, U Pramono, dkk (ed), 2004 “Membasmi Kanker Korupsi”, PSAP – PartnershipforGovernanceReforminIndonesia,Cetakanke2,Jakarta

28.WorldBank,2004,“MemerangiKorupsidiIndonesia:MemperkuatAkuntabilitasUntuk Kemajuan”Jakarta

29.Yappika, 2006, “Konteks Historis Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UUNo22/1999MenjadiUUNo32/2004)”,Jakarta


Lampiran ��

30.Yappika, 2006 “Desentralisasi Setengah Hati: Analisa Konstruksi Berita Desentralisasi MediaMassaOktober2005-Januari2006”,Jakarta

Jurnal/Artikel:

www.bawasda.jakarta.go.id

PontianakPoson-line,Rabu27September2006,DakwaanBatal,TambulBebas

Kompas,25Januari2007,KecenderunganKorupsi;EksekutifdiPosisiTeratas

Kompas,25November2006,TransparansiDapatCegahKorupsi

JurnalAutonomia,Vol.I,No.1,Januari2006

Peraturan Perundang-Undangan

1. UUNo3tahun1971tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi

2. PPNo6tahun1999tentangPengusahaanHutandanPemungutanHasilHutanPada HutanProduksi

3. UUNo22tahun1999tentangPemerintahanDaerah

4. UUNo31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi

5. UUNo28tahun1999tentangPenyelenggaraanNegarayangBersihdariKKN

6. PP No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

7. PPNo108tahun2000tentangTataCaraPertanggungjawabanKeuanganDaerah

8. PP No 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

9. PPNo110tahun2000tentangKedudukanKeuanganDPRD

10.UUNo16tahun2001tentangYayasan

Lampiran


��

11.UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi

12.UUNo30tahun2002tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi

13.UUNo32tahun2004tentangPemerintahanDaerah

Putusan Pengadilan:

PutusanPengadilanNegeriMempawahNo.139/PID.B/2004/PN.MPW

PutusanPengadilanMataramNo.321/Pid.B/2005/PN.MTRtanggal7Juli2006hal


Lampiran ��

MENYIBAK BAJU LINMAS, MENGUAK MEGA KORUPSI(Studi Kasus Korupsi APBD 2002-2004 Pemkab Blitar)

Peneliti:DiniLatifatunNafi`ati

Bagian I: RINGKASAN

“Terutamayangbisakitarasakandankitalihatadalahjalan.Persoalanjalanrata-ratajalandiKabupatenBlitariturusak.Dankerusakannyaterutamajalan-jalanKabupaten.Itukerusakannyaparah.” KoordinatorSOMASI

Keresahanmasyarakatituakhirnyaterjawab.SejumlahpejabatPemda(belakangandisebutTim11)yangtidakpuasdenganmutasiyangdilakukanBupatiwaktuitu,membisikkanisukasdaerahkosong.IsuituditanggapibeberapaNGOyangadadiBlitaryangmembentukSOMASI.Padatanggal8Agustus2004SOMASI,pertamakaliberdemomengusungisubahwaKasdaerah(kasda)kosong.

Sehari sebelumnya, tujuhkepala desa yangmenyampaikandugaan markup atas bajulinmasdanpenyunatandanaperimbangankeuangandaerahdisektormigasdikabupatenBlitarkeKejagung.DarilaporanitulahkejarimulaimenyelidikikasusinidanakhirnyamenemukankasuskorupsilainyangmenyangkutbupatiBlitaryangmenjabatpadawaktuitudanempatpejabatdiPemda.

DaripenyelidikanKejariterungkaplahbahwaAPBDKab.Blitartelahdibobolsejaktahun2002hingga2004tanpaterenduspihakmanapunsebelumnya.ModusyangdigunakanolehparatersangkaadalahdenganpenerbitanSPMGKodeDtanpadilengkapiSuratKeterangan Otoritas (SKO) dari bupati atau Sekda dan Surat Perintah Pembayaran(SPP)daripenggunaanggaran,pemindahandanakerekeningpribadidanmemanipulasisisaanggaran.

KejarimelakukanpenyidikandengansupportmasyarakatberupadatadaninformasiolehSOMASI,Kelompok7KadesmaupunTim11sertaberbagaielemenmasyarakatlain.Aksi-aksisepertidemodanhearingkeKejaridanDPRDbahkanmogokmakan,banyakdilakukanmendorongagarproseshukumberjalandengancepatdantransparan.Setelahprosespenyelidikandanpenyidikanselamakuranglebih8bulan,ditetapkanlah5orangterdakwa yaitu Bupati Blitar, Kabag Keuangan, Kasubag pembukuan, Mantan KepalaKasdadanKepalaKasda.

Lampiran


�0

Persidangandimulaipadatanggal2Mei2005danberakhirpadapada31Oktober2006.Akhirnya, terdakwa Bupati mendapat vonis pidana penjara 15 tahun, denda 400 jutasubsidair6bulankurungandanmembayaruangpenggantiRp36.718.329.540,44,sedangkeempatterdakwalainmendapathukumanpenjaraantara10-13tahun,membayardendamasing-masingantara150jutahingga50jutadanmembayarkerugiannegara,bervariasisebesaryangtelahmerekakorupsi.

Paraterdakwamelakukanbandingatasputusanitu,kecualiterdakwaKasubbagPembukuan.Putusanbandingtelahterbityangmengurangihukumanmasing-masingterdakwa,misalnyaterdakwaBupatiBlitarhukumannyamenjadiberkurangmenjadi10tahunpenjara,dendaRp.27Mdibayar1bulanjikatidakdiganti1tahunpenjaradanmembayargantirugiRp.500juta.TerhadapputusaniniterdakwaBupatiBlitarmengajukankasasi,sedangkan3terdakwalainmenerimaputusantersebut.HinggasaatinibelumkeluarputusankasasidariMahkamahAgunguntukterdakwaBupatiBlitar.

BAGIAN II: LOCAL CONTEXT

WilayahKabupatenBlitarterletakdijalurselatanPropinsiJawaTimur.Aksestransportasinyarelatifmudah,darikawasanBaratbisadijangkaudariTulungagung.AksesjalandariTimurdapat dijangkau dari Malang dan dari Utara dapat dijangkau dari Kediri. Dengan luaswilayah 1588,79 km² dan jumlah penduduk 1.107.936 jiwa. KabupatenBlitar memilikikepadatanpenduduk697,4jiwaperkm²yangtersebardi22kecamatan.

WilayahBlitarmerupakandaerahyangdibelahsungaiBrantasyangmelintasdaribaratketimur.InimenyebabkanBlitarterbagimenjadiwilayahutaradanselatan.DiwilayahutaraterdapatgunungapidanderetanpengununganyangmelintasdariMalanghinggaKediri.Halinimemberikontribusipadakesuburantanahdanberpengaruhpadakegiatanekonomipenduduk.

Masyarakat Blitar tidak kesulitan memasarkan hasil bumi dan hasil industrinya ke luardaerah.DemikianpulaaksesterhadapinformasisepertiTV,radio,telekomunikasi,internetdan media cetak. Akibatnya, tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran akan artipendidikansangatdiapresiasi.

Konstalasi politik yang terjadi di Kabupaten Blitar juga cukup dinamis. Partai politikberalirannasionalissepertiPDIPdanPartaiGolkarmemilikibasismassayangcukupkuat.DalamPilprestahun2004lalu,pasanganMega-HasyimyangdisokongPDIPdanPKBmenangmutlakdiKabupatenBlitar


Lampiran �1

BAGIAN III : KRONOLOGI

“Kokkosong,padahalmasihtengahtahunanggaran.” WargaBlitar

Jalanan Yang Rusak

Memasuki pertengahan tahun 2004, masyarakat Kabupaten Blitar mulai resah. Merekamengeluhkanburuknyasejumlahfasilitasumum.Jalan-jalanrusak,jembatanyangsedangdibangunmangkrak,tempatpelelanganikan(TPI)yangbarudibangunsudahjebol.Tidakhanyaitu,sejumlahkontraktorbeberapaproyekPemkabjugamogokkarenatidakdibayar.Parahnyalagi,guru-guruhonorertidakdigaji.

KenyataantersebutseakankontrasyangdilakukanpejabatPemkabBlitar.SetiaphariJumat,BupatiBupatiBlitarselalubagi-bagiuangdankarpetkemasjid-masjid.Anehnya,padatanggal13Januari2004Bupatimelaksanakanrapatyangmewanti-wantiagarBawasdatidakmemeriksakeuanganPemkabdanKasda.DilingkunganPemdajugaterjadikenaikanpangkatistimewadikalanganeselonIII-IVyangmenimbulkanpertanyaanbagi sebagian besar pegawai pemda Blitar, terutama mereka yang menduduki jabatan-jabatanpentingdikeuangandaerahdankasdaerah.

Isu Kas Kosong

“Apa Benar Kasda Kosong?”, Bupati Blitar, saat menggelar rapat intern pejabat Pemkabmenanggapiisuini.

Disaatkeresahanmasyarakatsemakinmeningkat,munculTim11.Timiniterdirikumpulanpejabat-pejabat Pemkab yang tidak puas dengan rolling jabatan yang dilakukan bupatimembisikkanisutentangkosongnyakasdaerah(kasda)kepadabeberapaNGOyangadadiBlitarsepertiBlitarCorruptionWatch(BCW)danSitasDesa.

Pada8Agustus2004SOMASImembuatgebrakandengandemonstrasimengusungisuKasda kosong. SOMASI mempertanyakan kenapa hingga kas daerah dikabarkan telahkosongmelompongdipertengahantahun.Meskibelumyakinataskebenaranyainformasitersebut,merekamenggelaraksiuntukmenegaskanapakahkasdabenar-benarkosongatauhanyamengada-adasaja.

Tujuh Kades Melapor ke Kejagung

“Kalau di sini (Blitar), tentunya kabupaten masih bisa menjangkau. Propinsi pun masih bisa.AkhirnyakamimemutuskanuntukmembawakeJakarta.”

KadesJambewangi

Lampiran


��

Tekad tersebut membuat Kades Jambewangi bersama 6 kades lainnya pada 7 Agustus2004,berangkatkeJakarta.Laporanyangdiusungolehkelompok7adalahdugaanmarkupseragamlinmasdanpenyunatandanaperimbangankeuangandaerahdisektormigas.DiBPKtidakmendapatsambutanpositiftetapimalahberdebatkarenaberdasarkanhasilauditBPKtidakditemukanpenyimpangandana.AkhirnyamerekakeKejagung.

TujuanmerekakeKejagunguntukmenyampaikandata-datapentingterkaitadanyadugaanmarkuppengadaanseragamlinmasdanpenilepandanaperimbangansektormigasdalamAPBD2003.Datayangdimiliki7kepaladesamenyebutkan,sedikitnyaRp4,7miliardanaAPBD2003patutdicurigaimengalirkesejumlahpejabatPemkabBlitar.

Hampirsatubulan,Kejarimenindaklanjutiinformasisoaldugaanmarkupseragamlimnasdandanamigastersebut.Anehnya,dalamkasusiniKejaritakmenemukanadanyamarkupataupunpengelembungananggaranmaupunpenilepandanamigas.

BOKS 1. Profil Kelompok 7 Kades

“Kalau di sini (Blitar, pen.) tentunya kabupaten masih bisa menjangkau, propinsi pun masih bisa.AkhirnyakamimemutuskanuntukmembawakeJakarta.”

EdiMukhlison,KadesJambewangi

Kepala Desa Jambewangi yang mendapatkan informasi tentang kosongnya KasdamengajakKepalaDesa Popohuntukmerundingkanhal ini.Merasakalauhanyaduasaja tidakkuatmakadiamengajakKepalaDesayang laindanakhirnya terkumpullahtujuhKepalaDesayaituKadesJambewangi,KadesPopoh,danKadesPlosoKetiganyadariKec.Selopuro.KadesKemlokoKec.Nglegok,KadesMbacanKecPonggok,KadesSlorokdanKadesSumberUripdariKec.Ndoko.Setelahterbentukkelompok,merekamelakukaninvestigasimengumpulkandata-datauntukmenjawabpertanyaan“MengapakasdaKosong?”.Dugaannyaadakorupsi.

Akhirnya dengan alasan menghindari intervensi dari tersangka dalam pengungkapankasusKelompok7KadesakhirnyabersepakatmelaporkeKejagung.Saatituyangmerekalaporkanbarudugaanmark-upbajuLinmasdanpenyunatandanaperimbanganDaerahsektormigas,yangmerekasudahdapatkandata-datanya.

Kelompok 7 kades ini datang kedua kalinya ke Jakarta, dua bulan sesudah laporanmerekakeKejagung.KaliinitujuanmerekaadalahkediamanPresidenSusiloBambangYudhoyonodiCikeas,Bogor.MerekaberhasilmenemuiSBYyangpadawaktuitubelumdilantik sebagai Presiden RI yang baru. Mereka meminta agar SBY mau membantupenyelesaiankasusdiBlitar.Waktuitu,SBYberjanjiakanmembantumasyarakatBlitaruntukmenyelesaikankasusini.


Lampiran ��

BOKS 2. Misteri Tim 11SiapaTim11?Tim11adalahjulukanbagi11orangdilingkunganPemkabBlitaryangkabarnyamerasasakithatidenganmutasijabatanyangdilakukanolehBupatiBlitarpadawaktu itu.Bupatimenaikkan jabatanpadaposisi tertentupadaorang-orangdekatnya,yangdirasakanolehorang-orangdalamkelompok ini sangat tidakadil.Kelompok initidakmausecaraterbukamenunjukkandirisiapasebenarnyamereka.Timinijugayangaktifmen-supportberbagaidatayangdibutuhkanolehKejaksaanuntukpenyidikankasuskorupsiAPBDkab.Blitar ini.WalaupunbanyakpihakyangmenyebutdanmengakuikeberadaanTim11ini,sampaisaatinibelumadasatupihakpunyangterang-teranganmengakuidirinyasebagaianggotatiminidantidakadasatupihakpunyangmengekspossiapasajaorangyangadadibalikTim11ini.BahkanRadioMayangkarajugamengakuikontribusiTim11sebagaisumberberitanya.

Tersibaknya Mega Korupsi

Kejari tidak berhasil menemukan bukti-bukti mark up pengadaan seragam limnas danpenilepan dana migas.Tapi akhirnya Kejari putar haluan. Pada 18 Oktober 2004, darihasilpenyelidikanKejarijustrumenemukanindikasiadanyakorupsiuangrakyatdenganmodusmemanipulasinotakeuangansenilaiRp5,4miliar.Takhanyaitu,kejarijugasegeramenetapkan Kabag Keuangan, mantan Kepala Kasda dan Kasubag Pembukuan sebagaitersangka.

SelamaKejaksaanmelakukanpenyelidikan,antara16Agustussampai18Oktober2004,koalisiLSMterusbergerakmendukungKejaksaandenganmengadakanaksidemohinggamogokmakan.Merekajugaaktifmembantumenelusuridata-datapentinguntukkejaksaan.DiskusirutindenganmendatangkanaktivisgerakanantikorupsidariMalangCorruptionWatch(MCW)danICWsertaKejarigetoldilakukanagarkasusdugaankorupsiAPBDterusdiungkap.

Pada3Nopember2004,kejaksaankembalimenemukanpenambahanangkadugaankorupsidariRp5,4miliarmenjadiRp32miliar.Darihasilpenyelidikan,diketahuimodusoperandipenerbitanSPMG(suratperintahmembayargiro)kodeDyang tidak lazimdigunakandalampengelolaankeuangandaerah.

Untukmenguatkandukungan,SOMASIpadatanggal4Nopember2004mengirimkansuratkepadaKPKtentangkronologipemberantasankorupsidiBlitar.Halitubersamaanlangkah kejaksaan membentuk tim gabungan untuk menangani kasus tersebut.Tim inidikenalsebagaiTim7yangterdiridari3orangjaksadariKejatiJatimdan4orangJaksadari Kejari Blitar.Tim 7 memulai kerjanya dengan melakukan pemeriksaan saksi padatanggal8Nopember2004.Hasilpemeriksaansemakinmemperkuatdugaanketerlibatan

Lampiran


��

paratersangkayangakhirnyapadatanggal24Nopember2004menjalanipemeriksaandanlangsungditahan.

Tanggal 18 April 2005, proses penyidikan tuntas dengan pelimpahan berkas dakwaantersangka ke PN. Dimulai dengan berkas tersangka Bupati Blitar dan Kabag Keungan.Duaharikemudian,berkasdakwaantersangkaMantanKepalaKasdadanKepalaKasdajugadilimpahkan.Terakhir,padatanggal21April2005berkasdakwaanKasubagKeuanganmenyusul.

Pergolakan Aksi-aksi Massa

Selama penyelidikan dan penyidikan berlangsung, elemen masyarakat masih aksi untukmendorongkejaksaanmenuntaskan tugasnya.Pada saatpenyelidikanmerekamenggelaraksimogokmakan selama tigaharipada tanggal6-8Oktober2004bertepatandengankedatanganSBYkeBlitar,dalamrangkaianmogokmakantersebutmerekamenggalangtanda tangandukunganuntukkejaksaandi spandukputih.Pada akhir aksi spanduk inidiserahkankekejaksaansebagaisimbolkepercayaanrakyatuntukmengusutsecaratuntaspenggaronguangmereka.

Aksikeduadilakukandalamrangkamemperingatihariantikorupsipadatangal3Desember2004dengancarabersinergidengantokohagamadandalamaksiitumenyerukankepadaDPRD Kabupaten Blitar yang baru untuk ikut serta memberantas korupsi di Blitar.Disampingmelaluiaksi,SOMASImembantukejaksaandenganmenyediakandata-datayangdibutuhkanuntukkepentinganpenyidikan.Diantaranyadenganmenunjukkanasetpara tersangka. Dukungan juga muncul dari Forum Komunikasi Guru Pro Reformasi(FKGPR)yangdalamaksinyamenyelipkandukunganuntukproseshukumyangsedangberjalan.Selamaprosesiniberjalanbanyakjugaaksi-aksilainyangdilakuakanolehNGO-NGOlokalsepertidemodanheraingkeKejaksaanmenanyakanperkembangankasusini.

Selain dari berbagai elemen masyarakat, aparat penegak hukum dari pusat juga terusmemberikansupportkepadapenegakhukumdiBlitar.SepertikunjunganKajatiJatimH.HuzainijugakunjunganKetuaMABagirManankeBlitar.SuratedaranMAkepadaPNagarberkonsentrasidanmemprioritaskankasuskorupsijugamenjadispiritkejaksaanuntuksegeramenuntaskankasustersebut.

Ketukan Palu Hakim Mengecewakan?

“…singsalahbungah-bungahsingbenertenger-tenger(yangsalahbersenang-senang,yangbenarbersusah-susah)”

TerdakwaMantanBupatiBlitar


Lampiran ��

Proseshukumyangtergolongcepatadalahprestasiluarbiasabagikinerjaaparatpenegakhukum.Terhitung sejakpenyelidikanyangdimulaipada16Agustus2004 sampai vonisterhadapterdakwaBupatipada31Oktober2005hanyamemakanwaktusatutahunduabulanlimabelashariatauempatbelaskomalimabulan.KarenaitulahbanyakpihakyangmengacungkanjempoluntukKejaksaandanPNBlitar.

Setidaknyatanggal21April2005 itupula,PNBlitarmenetapkanmajelishakim(MH)yangakanmenyidangkankasusini.Merekaterdiriatas2majelishakim,MH1diketuaiKetuaPNBlitarNyomanyangmenyidangkanterdakwaBupatiBlitar,KabagKeuangan,danKasubagKeuangan.SedangkanMajelisHakim2diketuaiWakilKetuaPNHeriSukemiyangbertugasmenyidangkantersangkaKepalaKasdadanMantanKepalaKasda.Sidangdimulaitanggal2Mei2005danberlangsungsampai31Oktober2005denganjatuhnyavoniskepadaterdakwaBupatiBlitar.

Setelah melewati tahapan persidangan yang cukup melelahkan, PN memutuskan vonisyang beragam untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya dalam korupsi.TerdakwaKasubagKeuangandivonispenjara5tahundandenda50jutadansubsider6bulankurungan.UntukterdakwaKabagKeuangan,hakimmenganjarhukumanpenjara13tahunplusdenda150juta,subsider6bulankurungan.Takhanyaitu,KabagKeuanganjugaharusmengembalikanuangdenganmenyerahkangantirugiRp15.413.013.900.

SementaraMantanKepalaKasdadivonispenjara10 tahundandendaRp100 jutadanmengembalikanuangpenggantiRp1miliar.SedangkanKepalaKasdadivonispenjara11tahun,denda100jutadanuangpenggantiRp3miliar.VonisuntukBupatiBlitarpalingberat,yaknipenjara15 tahunplusdenda400 juta. ImamjugaharusmenyerahkanuangpenggantiRp36.718.329.540,44.

Mereka tidakmenerimaputusan itu .KecualiKasubagKeuangan, semua terpidana lalumengajukanbandingkePengadilanTinggi(PT).Prosespersidanganbandingberlangsungantara16Nopember2004hingga3Maret2006.Di tingkatPT,MantanKepalaKasdaakhirnya divonis penjara 5 tahun, denda 50 juta, subsider 6 bulan kurungan. Dia jugadiwajibkanmembayaruangpengganti500 juta.SedangkanvonishukumanbagiKepalaKasdadikurangidari15tahunpenjara5tahunplusdenda50juta.UangpenggantiyangwajibdikembalikanSolihinInantajugaberkurangdariRp3miliarmenjadihanyaRp500juta.

SedangkanKabagKeuanganharusmenjalanihukumanpenjara10tahun,denda100jutadan uang pengganti Rp 6,5 miliar.Terpidana Kabag Keuangan, Mantan Kepala Kasda,danKepalaKasdamenerimaputusanbandingtersebut.Sementaraitu,meskivonisBupatiBlitardikurangidiPTdenganhukumanpenjara10tahun,terpidanamengajukanlangkahkasasipadabulanMei2006.

Lampiran


��

BOKS 3. Siaran Senin-Kamis Ala Mayangkara

”EntahkejaksaanatauPNmenurutimaukita.Pak,bikinsidangyanggampangdiingat.Senindankamiskarenaitupuasa.Kalaumuslimkalaudiapuasamengurangidemo.OrangJawamengingatnyagampang.Pokoknyasenindankamissidang.Ndalalahkena.6bulannonstop”

DirekturProduksiMayangkara.

Kasusinibenar-benarmenyedotperhatianmasyarakat,sehinggaberbagaimediamassa,baikcetakmaupunelektronik,berlomba-lombauntukmengeksposnya.MediacetaklokalangkontinyumenurunkanberitatentangkasusiniadalahRadarTulungAgung(GrupJawaPos)danSurya.Pemberitaanmerekayangintens inidiprotesolehparaterdakwasebagaicharacterassasination.

Radio sebagai salah satu bentuk media elektronik ternyata menjadi media yang aktifmenyuarakan perkembangan kasus ini. Radio Mayangkara sebelum berhembusnya isuKasdakosongsudahrajinmeyuarakanaspirasirakyatmelaluiprogramLanglangKotayangmerekapunya.Ketikakasuskorupsimulaimemasukiproseshukum,masyarakatsemakinrajin menyuarakan pendapatnya, bahkan ada pula yang menelpon untuk memberikaninformasiyangbergunabagiproseshukum,walaupuntidaksemuaketikadicekbenar.

Ketika sidang akan digelar mereka bernegoisasi dengan pihak PN dan Kejari agardiizinkanmeng-onair-kansetiapprosespesidanganyangdigelar.IdeinidilakukanuntukmengantisipasimembludaknyapengunjungpersidangankasuskorupsiterbesardiBlitarmengingat perhatian sangat besar dari masyarakat.. Mereka juga mengusulkan agarsidangrutindigelarsetiapSenin-Kamisdenganalasanuntukmengurangidemo(karenamuslimadayangberpuasa)danhari itumudahdiingat.KeinginanitudikabulkandanakhirnyasetiaphariSenin-Kamisselama6bulanmasyarakatdiseluruhpelosokBlitardapatmengikutisidangterhadaplimaterdakwakorupsikasusBlitar,tanpaharusdatangberduyun-duyunkepengadilan.

Aktor Pemicu Terkuaknya Kasus Korupsi Baru

”Mereka(aktorpendorong)sangatberartibuatkami,kamimerasadikontrol,diawasi.Jadikalaukamimacam-macamadayanglangsungmengingatkan.Kamitidakberani...”.

KepalaPNBlitar

Selama persidangan tersebut -antara bulan Mei sampai Oktober- muncul aktor baruyang menamakan diri Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK). Elemen barupemberantasankorupsiinimengawaliaksinyadenganpenyebaranBAPKabagKeuangan


Lampiran ��

padabulan Juli 2005ke seluruhpengurus anak cabang (PAC)PDIPKabupatenBlitar.Mereka menyoal adanya tebang pilih dalam proses hukum penanganan korupsi APBDKabupatenBlitar.Merekamensinyalir,pencabutanBAPmilikterdakwaKabagKeuanganterjadisetelahmasyarakatmengetahuibanyakpejabatdisebutikutmenerimauang.

BAGIAN IV: ANALISA

Ada Apa dengan Sistem Otoda?

Sistem Otonomi Daerah (Otoda) atau yang lebih popular dengan desentralisasi kerapdituding sebagai salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi. Alih-alih memberikankebebasanPemdauntukmembangundaerah,otonomimalahmemicumakinbanyaknyapenyimpangan keuangan. Seperti pemahaman tentang UU No 22 tahun 1999 pasal 43hurufd,pasal44ayat(1),pasal48hurufbdanhurufdsertaPPNo105tahun2000padapasal2ayat(1)danpasal4telahditafsirkansebagaikebebasanpenuhKepaladaerahuntukmengeloladaerahnya.Padakenyataannya,kebijakanpemerintahdaerahyangmenyimpang,gagal menafsirkan aturan tentang otonomi daerah. Disamping itu legislatif juga gagalmenjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kebijakaan eksekutif. Bupatiseakan menjadi kekuatan tunggal yang berakibat pada pembuatan kebijakan yang tidakmenyejahterakanseluruhrakyattetapihanyamenguntungkankelompoknyasaja.

Di Blitar, hal ini terbukti dengan diterimanya tanpa revisi LPJ Bupati tahun anggaran2003.Padahalpada tahun itu terjadipembobolandanaAPBDyangditaksirmerugikannegara senilai Rp 30.060.318.225,-. Akibat pembobolan itu Pemkab sampai berhutangmilyaranrupiahkeKoperasiPrajaMuktiuntukmenutupikebutuhannya.KasusmantanKetuaDPRDperiode1999-2004yangsaat ini sedangmenjalaniproseshukumdengantuduhankorupsisenilaiRp1,125miliarjugamenjaditambahanbuktiadanyapermainandiluarprosedurantaraeksekutifdanlegislatif.

Politik Uang Sejak Pilkada

KorupsiAPBDKabupatenBlitar tak lepasdarikontroversipayunghukumpelaksanaanotonomidaerah.Calonkepaladaerahyangakanmajudalampilkadamembutuhkanbiayasangatbesaruntukmenggalangdukungan.Akibatnya,ketikadiaterpilihmenjadikepaladaerah, secara otomatis akan terlebih dahulu mengembalikan biaya politik yang sudahdikeluarkan.Yangcukupmenarikuntukdicermati jugaadalahfigurbupatiyangdikenalsebagaipolitisiulungdiBlitar.Diadikenalmemilikikecakapankomunikasipolitikdankekuatanlobilintaspartaipolitikhinggaberhasilmeraupdukungandariberbagaielemendalampemilihanbupatipadatahun2000.KemampuannyaitujugayangmengantarkannyamenjadibupatiBlitarperiode2001-2006.Sebagaiilustrasibisadibayangkanseorangelit

Lampiran


��

NUyangjugamantanKepalaDepagmenjadiBupatiBlitardiusungdaripartaiberbasisnasionalistulen.

Korupsi yang Sederhana

Sesungguhnyamodusoperandikorupsipejabatitusejakdulusamasaja,setalitigauang.Demikian pula kasus korupsi APBD Kabupaten Blitar tahun 2002-2004 tergolongkonvensionaldansederhana.

Adatigacarayangdilakukanparatersangkauntukmengambilkasdaerahsecaraillegal:Pertama adalahmengeluarkandanadarikasdaerahdenganpenerbitanSPMGkodeD.Total uang yang disedot dengan praktek ini mencapai Rp 68.338.385.125. PenerbitanSPMG kode D dilakukan dari tahun 2002-2004 atas permintaan bupati dengan dalihkeperluankegiatanbupati.BupatiseringmenyampaikanpermintaandanakepadaKabagKeuanganuntukkegiatan-kegiatannya.

Bersama dengan Kepala Kasda dan Kasubag Pembukuan, ia berembug. Keputusannya,bagiankeuangan akanmenyiasati denganmembuatSPMGkodeDyangdimaksudkansebagai SPMG PA (pengembalian ayat). SPMG PA adalah dana yang dikeluarkandari APBD bukan dari pos pasal pengeluaran, tetapi dikeluarkan dari ayat penerimaanberupapenerimaanatasDanaAlokasiUmum(DAU)yangakandigantidaripemasukanPendapatanAsliDaerah(PAD)ataudariDAU.

SPMG kode D juga dibuat untuk mencairkan dana APBD tanpa dilengkapi SuratKeteranganOtoritas(SKO)daribupatiatauSekdadanSuratPerintahPembayaran(SPP)daripenggunaanggaranPenerbitanSPMGkodeDdaninimenyalahiKepmendagriNo29tahun2002tentangPedomanPedomanPengurusan,PertanggungjawabandanPengawasanKeuanganDaerahsertaTataCaraPenyusunanAPBD,PelaksanaanTataUsahaKeuanganDaerahdanPenyusunanPerhitunganAPBD.

Cara kedua yang dipraktekkan para tersangka adalah dengan memindahbukukan danadarikasDaerahlangsungkerekeningpribadi.TotaldanayangberhasildipindahbukukansebesarRp5miliar.Caranya,KepalaKasdamentransferdanakerekeningpribadikabagkeuangansebanyak2Milyardan3MilyaryanglaindidapatolehKabagKeuangandenganmelakukankliringdariBankJatimkerekeningsalahsatustafBagianKeuangan.

Sedangkan cara ketiga adalah pengeluaran dana dari kas daerah yang disimpan dalambentukdepositodangiro.Caranya,paratersangkamemanipulasisisaAPBDtahun2002sebesar Rp 24 miliar. Untuk manipulasi sisa anggaran, pada Nopember 2002 tersangkaBupati memerintahkan Kabag Keuangan agar mengatur sisa lebih perhitungan APBDhanyasekitarRp4miliarsaja.PerintahitusegeraditindaklanjutiKabagKeuangandenganmeminta staf bagian keuangan mengatur/menyesuaikan dengan cara menghilangkan/


Lampiran ��

menghapusdana sebesarRp27miliardari sisaAPBD2002.Lalu,dana sebesarRp27miliardipindahbukukankerekeningKrisantosebesarRp24miliar.Sisanya,sebesarRp3miliardimasukkankeKasdaDAU.DalamlaporankeuangandanaRp27miliarinidisiasatidengancaramembebankanpadapospengeluaranpadamasing-masingunitkerjaPemkabBlitar.

Koalisi Tujuan

HampirsemuaaktordalamkasusBlitarmelakukankoalisi.Entahitukoalisikecilsepertiyangdilakukankelompok7kadesdanTim11ataukoalisi yang terdiridariorganisasi-organisasiyagtelahmempuyaibasismassasebelumnyadanmemakainamaresmi,sepertiyang dilakukan oleh SOMASI dan KRPK. Selain itu ada pula beberapa NGO yangmelakukan aksi dengan membawa identitasnya masing-masing misalnya, aliansi gurudalamFKGPRdanaliansiperempuandalamKPI.

Tiap-tiapaktordalamkasusinimelakukankebanyakanmelakukanaksi-aksinyasendiri-sendiri.Walaupunadajugaaksi-aksiyangdilakukanbersama-samasepertiyangdilakukanSOMASI.KoalisiNGOinitermasukaktoryanggiatmelakukankoordinasidenganaktorlain, baik itu NGO-NGO lain, Kelompok 7 Kades bahkan mereka juga berkoordinasidenganTim11sebagaisumber informasi.Intinya,paraaktordalamkasus inimeskipunmereka seperti terlihat berjalan sendiri, namun sebenarnya mereka tetap saling berbagiinformasi.

Mengapahaltersebutbisaterjadi?Halinidikarenakanadasatutujuanyanghendakmerekaperjuangkanyaitupenyelesaiankasusinihinggatuntas.Jadi,meskipunterkadangmasing-masingaktormembawaagendanyasendiri,sepertiparaguruyangmemintapembayarangajimereka,tapimisiuntukmendorongkasusinitetapada.Maka,bisadikatakanbahwakoalisidalamsebuahgerakanantikorupsibukanhanyasebuahnamayangdikhawatirkanhanyabeberapaorangyangbekerja.Koalisibisa jugadiartikan salingberkoordinasidanberkonsolidasiuntuktetappadatujuanyangdinginkan.

Ketikakoalisisepertiiniyangterbentukmaka,setiaporangbisamengambilperanmasing-masing. Tidak perlu semua aktor menghabiskan energinya untuk mengawal kasus inidariawalhinggaakhir.MisalnyaKelompok7kadeshanyaberperansampaipenyidikan,SOMASIhanyaberperanhinggapengadilanberakhirdanKRPKmulaiberperanketikapengadilan sudah dimulai dan pasca vonis. Dengan begitu akan terjadi kesinambungandalam pengawalan kasus dan energi yang dipunyai bisa digunakan untuk membongkarkasus-kasus korupsi lainnya. Berikut kita lihat tabel peran masing-masing aktor dalamkasusBlitar.

Lampiran


100

TABEL PROFIL AKTOR DAN AKSI

Nama Aktor Profile AktorAksi

SebelumPenyidikan

PadaProses Hukum Paska Vonis

Tim11

Kelompok7Kades

SOMASI

SolidaritasUmatBeragamaAntiKorupsi,PMBK(BEMBlitar),FKGPR(Guru),FBK(Timsukses

Terdiridaripejabat-pejabatdilingkunganPemkabBlitaryangkecewadengankebijakanBupati.BaikparakepalaDinasmaupunkepalabagian.

Terdiridari7Kadesyaitu:Jambewangi,Popoh,Ploso,Kemloko,Mbacan,Slorok,danSumberUrip.Beranggotakan:SitasDesa,LAKPESDAMNU,BCW,BEMBlitar,KawuloGusti,IPNU,Lebah,ForumBlitar,HCW,Forumwarga16Kecamatan,PMB.

AliansiSOMASIdenganelemenormaskeagamaandiBlitar

• Mengumpulkan informasi daristafbagian keuangan tentang manipulasi besar-besaran keuangan Pemkab.• Menyebarluas- kaninformasi kepadaelemen masyarakat.MelaporkandugaankorupsikeKejagung.

• Aksimassa• Mogokmakan• Menggalang dukungan

-

MenjadisumberinformasibagiKejaksaan

MembantumenyediakandatauntukprosespenyelidikandanpenyidikanolehKejaksaan.•Diskusirutin (capacitybuilding)•Seminar•Menggalang dukungankeorgan gerakananti korupsidiluar Blitar•Membantu Kejaksaandengan memberikan informasiuntuk penyidikan•Monitoring peradilan•Aksimassa, monitoring peradilan

-

-

Melakukankaderisasidenganmelakukanpendidikanpenyadarandikelompok-kelompokmasyarakatdampingan

-


Lampiran 101

Aparat Hukum : Komitmen, Dukungan Masyarakat dan 100 Hari SBY.

”Mereka(aktorpendorong)sangatberartibuatkami,kamimerasadikontrol,diawasi.Jadikalaukamimacam-macamadayanglangsungmengingatkan.Kamitidakberani...”

KepalaPNBlitar.

KinerjaAparatHukumdiBlitardapatdiacungi jempol. Jikadianalisaadatigahalyangmerupakankuncikeberhasilanaparathukumdalammengungkapkasuskorupsi97Miniyaitu:Komitmen,DukunganMasyarakatdan100HariSBY.

Nama Aktor Profile AktorAksi

SebelumPenyidikan

PadaProses Hukum Paska Vonis

BupatiBaru),KPI(KoalisiPerempuan),GPIKRPK

KPICabangBlitar

GPI

Beanggotakan:SolidaritasMasyarakatSelopuro(SMS),SerikatRakyatMiskinKota(SRMK),BarisanIntelektualPejuangDemokrasi,SerikatTaniNasional(STN),ForumPeduliLingkungan(FPL),ForumKomunikasiPeduli(FKP)

KoalisiPerempuanIndonesiaCab.Blitar,ormasperempuanyangconcerndenganpendampinganperempuandanadvokasikebijakan.DisinyalirdibentukuntukkepentinganPilkadaolehsalahsatucalondariunsurnonPemkab

-

-

-

•PenyebaranBAP.•Aksimassa•Diskusi

•Monitoring peradilan

•Aksimassa

•Aksimassa•Kaderisasi dengan membentuk KRPKdi kecamatandan desa-desa.•Laporanke KPKtentang mafiaperadilan padaproses hukumkorupsi APBD-

•Narasumberdi Radio

Lampiran


10�

Sejak awal kejaksaan dan pengadilan berkomitmen untuk tetap fokus menuntaskankasusinisesuaiaturanhukumyangada.Selamapenyelidikan,kejaksaanmenegaskandiriuntuk tidak peduli dengan wilayah politis yang melingkupi kasus dan besarnya jumlahuang.Kejaksaanberusahamemaksimalkandiriuntukmenuntaskankasus,murnisebagaiperbuatan melawan hukum saja. Mereka tidak mau pekerjaan mereka dipengaruhi olehunsur-unsurpolitis karenakasus ini terjadi beberapabulan sebelumPilkada.Walaupun,denganlepasnyaWakilBupati(sekarangbupatiBlitar)sebagianmasyarakatmasihmenilaijikaaparathukumtidaksepenuhnyaindependen.

Selanjutnyaadalahperhatiandandukunganmasyarakatyangbesarpadakasusini.Berkali-kaliterjadiaksiyangmendesakagaraparatbersungguh-sungguhdalampenyelesaiankasusini.Desakanitujugadisertaipartisipasiaktifmasyarakatdalammembantuaparathukummenyediakan dokumen dan data yang diperlukan. Kejari mengatakan bahwa SOMASIdanbeberapaNGOlainaktifmemberikandata-datayangmerekaberikan.Sebagiandatalainmerekadapatdaripihakeksekutifyangmereka rahasiakannamanya (kemungkinanbesarTim11).TakkalahmenariknyamasyarakatBlitarsendiriikutberpartisipasidalampenyediaandata-datauntukkeperluanpenyidikan.”....yangjelasmasyarakatpendorongnyamemberikaninformasiuntukitu.Adayangdatang,adayangmelaluisurat.Banyakmasyarakatyang....“Pak,disanaadarumahnyaini...disanaadamobilnyaini...ini...”Itumasyarakatyangmemberikan”terangKepalaKejariBlitar

HalyangjugatakbisadipungkiribahwamencuatnyakasuskorupsidanaAPBDkab.Blitarinibertepatandengan100hariSBY-JKyangsalahsatuagendanyapemberantasankorupsi.Kasusinipraktismendapatperhatianyangcukupbesardaripusat.Selainitu,aparathukumjugaterpacuuntukmemperlihatkankinerjanyayangterbaik.Pengaruh100hariSBYinimenurut salah satu terdakwa adalah hal yang menyebabkan intensnya penyidikan atasdirinya,”Padasaatsayadisidikitukanmasih100hariSBY,padasaatitusuasanakejaksaanmasihsuasanatransisi”

SOMASI dan KRPKAdaduaaktoryangberkoalisidanmemilikianggotayangcukupbesardanbasisyangkuat.Yangpertama adalahSOMASI yangmengungkapkasus ini sejak awal. StrategiSOMASIadalahaktifmenjalinkerjasamadenganaktorlain,jugadenganaparathukum.DukunganSOMASIsaatpenyidikandiakuiolehaparatsangatmembantumerekaselamamasapenyidikan.

KRPKsendiribarumemulaiaksinyasaatpengadilantelahberjalan.Merekamengusungisuadanyatebangpilihdalamprosespenyidikan.Merekacenderungmengandalkankekuatanmassadanbersikapfrontal terhadapaparathukum.KRPKmengakuikalaumerekalahyangmenyebarkanberkasmilikterdakwaKabagKeuangansetelahmassamerekaberhasil


Lampiran 10�

mendesak kejaksaan untuk memberikan BAP itu. Menurut mereka aksi ini merekalakukankarena setelahmelihatauditBPKadaorang-orangyang ikutberperandalampenandatanganan SPMG namun mereka tidak diproses oleh aparat hukum.Ternyataaparat hukum baik Kejari maupun PN tidak menyukai aksi ini karena dianggapmengganggukinerjamerekadanmerongrongkewibawaanKejari.

Walaupuntidakbisadikatakanbermusuhan,hubunganKRPKdanSOMASIcenderungtidakharmonis.Penyebabnyaadalahkecurigaanmasing-masingpihakbahwapihaklainadaorangyangmenunggangidaribelakang.Untungnyaketeganganini tidakmerusakiklimpemberantasankorupsidiBlitar,walaupundampaknyatidakadanyakerjasamaantaraktoryangseharusnyabisasalingmenguatkan.Haliniamatdisayangkan,mengingatbasismassayangkuatdankomitmenmerekayangcukuptinggiuntukpenuntasankasusini.

Media Massa Ambil Bagian

”Mediabersamarakyatdalamartiyangbenar,bukanhanyanitipinformasi.Kalaunitipinformasibisaditambahisamapenyiarnyatapikalaupendengarsendiriyangmelaporkankecurian,perampokan,adakorupsi,adatabraklari,kanmerekasendirisebagaibagiandarifungsipengawasanitu”

DirekturProduksiMayangkara

Media massa menjadi salah satu kunci keberhasilan pengungkapan kasus di Madiun.Program Langlang Kota yang dimiliki radio Mayangkara adalah contohnya. Rupanyakeberhasilan Mayangkara mulai diikuti radio lainnya. Radio Persada mengadakan acarayangserupayangmerekanamakan”LempungDumas”.

Melaluiprosespatisipasiaktifmasyarakatituadaduahalyangdidapatsebuahmediamassa,yangpertamaratingatauoplahyang tinggi.Dampak lain secara tidak langsungmerekatelahmelakukanpenyadarantentangburuknyakorupsibagimasyarakat.

Pemberitaan yang intensolehmedia lokal,misalnyaRadarTulungAgung (RaTu) yangselalu meng-up date informasi akan mempermudah proses transformasi informasi danjugatransparansiproseshukumyangtengahdilaksanakan.Bahkan,menurutsalahseorangwartawanRaTuperhatianmasyarakatyangbegitubesarpadakasusinibisameminimalisiradanyapraktikpenyuapan.

Ditangkapinya Koruptor Lain

Saat ini, tercatatada5kasuskorupsi sedangdiprosesdikejaksaandankepolisian,yaknikasuskorupsiRp1,125miliardengantersangkautamamantanKetuaDPRD1999-2004danmantanSekdaSoebiantoroyangdidugakuatterlibatdalamkorupsidanaAPBD97M. Juga ada dugaan korupsi 45 anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 1999-2004,

Lampiran


10�

korupsidanaP3DK,korupsipembeliantanahdiDesaJambewangi,dandugaankorupsidanasertifikasitanah.

Bupati jugamenerbitkanSuratKeputusanBupatinomor1 tahun2005 tanggal1April2005yangmengaturproyekdiKabupatenBlitar.SalahsatunyamenerangkanbahwasetiapnilaiproyekdiatasRp500 jutadipotonguntukbiayaadministrasiumum,keuangandsbsebesar7persen.NilaiproyekantaraRp500jutasampaiRp1milyardipotong6persen,dannilaiproyekdiatasRp1milyardipotong5persen.

BAGIAN V: KESIMPULAN

Dimana Fungsi Pengawasan?

”Contohsederhanadidalampengelolaankeuangandaerah.DidalamnyajelasdisebutkanadalahkeuangandaerahsahbilatelahdiLPJkandipertanggungjawabkankepadaDPRD.Otomatisseluruhkepala-kepaladaerahituwalaupunadaPPdsb,utamanyabagaimanalaporanitubisaditerima”

TerdakwaBupatiBlitar

SungguhmengherankanbisaterjadikorupsiyangsedemikianbesardiBlitardankorupsiituterjadiselamatigatahuntanpaterciumsebelumnya.BukankahadaBawasda,BPKPdanBPK?BukankahBupatisetiaptahunnyamemberikanLPJkepadaDPR?JawabannyaadalahmekanismepengawasanyangtelahditetapkanolehUndang-Undangtidakberjalan.

Bawasdaselamainiditempatkandalamposisiserbasulitkarenayangmerekaawasiadalahorangposisinyaadadiatasmereka.Dalamkasusinibupatibahkantelah”mematikan”fungsiBawasdadenganmewanti-wantiagarBawasdatidakmemeriksabagianKeuangandanKasDaerah.SedangkanBPKdanBPKPselamainihanyabersifatoncallsaja,jadimerekatidakakanmengauditkeuangansuatukotaataukabupatenjikatidakdipanggil.Jadi,walaupunmempunyaikedudukanlebihtinggidaripadaBawasda,pengawasanyangdilakukanolehkedualembagaitukurangefektif.

BagaimanadenganDPRD?MemangseharusnyadalamkasusiniDPRDyangmemeriksaLPJBupatisetiaptahunbisamengendusadanyakorupsiyangsedemikianbesar.Sayangnya,adakecenderunganLPJBupatimalahdijadikansebagaibargainpolitik.SepertipendapatBupatiBlitardiatasbahwaKepalaDaerahsaatitutidakmemikirkanbahwayangmerekalakukansudahsesuaidenganperaturanapatidaktetapibagaimanaLPJmerekaditerima.Dalamkasus initerbukti,bahwaKetuaDPRDPeriode1999-2004akhirnya jugadiusutkarenamendapatjatah”kuekorupsi”ini.

Seharusnyamemangadakomponenlainyangbisamelakukantugasini,yaitumasyarakat.Namun, disayangkan bahwa saat itu belum ada mekanisme dimana masyarakat bisa


Lampiran 10�

melakukanpengawasanterhadapkeuangandaerah.Setidaknya,merekabisajugamengkritisiLPJBupatiyangdiberikansetiaptahun.MasyarakatmulaisadardengansendirinyabahwakorupsitelahterjadisaatbanyakproyekpembangunanyangtersendatdiBlitar.

Jadi,sebenarnyabagaimanakahpengawasanyangideal?Yangpasti,bagaimanapunbentukpengawasan sudah seharusnya masyarakat dilibatkan, misalnya dengan membuat Perdayangmengaturtentangtranparansidanpartisipasipublik.

Lebih Dari Sekadar Moral untuk Mengungkap Korupsi

Ada banyak faktor yang mampu membuat suatus kasus korupsi terkuak. Faktor yangmendorongkeberhasilankasusBlitar,antaralain:

Faktor pertama adalah kesadaran masyarakat tentang korupsi dan bagaimana merekamampu berpartisipasi dalam pemberantasannya. Ketika menyebutkan aktor pendorongdalam kasus Blitar, maka yang terbayang bukan hanya sekumpulan NGO, namun didalamnya benar-benar ada masyarakat yang mampu menyuarakan kepentingan merekasendiri,Kelompok7Kadesmisalnyaatauorang-orangyangaktifmeneleponkejariuntukmembantupenyelidikan.

Faktorkeduajugastrategimerekadalam”mengepungkasus”.AdaKelompok7Kadesyanglangsung ke Kejagung, ICW, Media Nasional bahkan mereka langsung menemui SBYuntuk mengadukan kasus ini.Sedangkan di tingkat lokal SOMASI bersama beberapaNGOlainaktifmelakukantekanankepadapihakKejariagarsegeramengusutkasusini.Belumlagisejumlahmediayanggencarmemberitakankasusiniterus-menerus.

Faktor ketiga yang menentukan adalah kerjasama yang baik antara aparat dan aktorpendorongyangdiakuiolehAparatHukumamatmembantukinerjamerekadalamprosespenyidikan.Kerjasamainijugaditunjangdenganaparatyangcukupkooperatifdanterbukapadamasyarakat.

Faktor terakhiradalahmedia.MediadiBlitar telahmampuberperansebagaipenyampaiinformasiapayangterjadidiBlitarpadamasyarakatdansebaliknyamerekajugamampumenjadipenyampaisuaramasyarakatpadapemerintah.Selainitu,Mayangkarajugatelahmembukapintutranparansipengadilanpadapublikdengansiaranpengadilanyangberhasildilakukannya.

Jadi suatu kasus korupsi memerlukan peran serta banyak pihak sekaligus, bukan hanyasebagian. Tanpa kerjasama antar beberapa elemen masyarakat, mustahil kasus korupsimamputersibak.Mengapa?Sepertikitatahu,uangmasihdianggapsebagaisuatupenentukekuasaandinegeriini.Dibutuhkanorang-orangdalamjumlahbesar,dengankeberanian

Lampiran


10�

lebihdantekadbulatdemimenyibakkasusyangbermotifkanuang.Bukansekadarmoral,melainkanjugaspiritdanperjuanganyangluarbiasa.


Lampiran 10�

KOALISI YANG RAPUH(Studi Kasus Korupsi Yayasan Bestari di Kab. Pontianak)

Peneliti:DemanHuri

“Yayasan Bestari Gate adalah korupsi berjamaah, itukan korupsi perorangan udah umum, dankebetulan itu terjadi di Mempawah yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif kalau kita lihatsepertiitu.”

PemangkuAdat

BAGIAN I: RINGKASAN

Sejumlah pejabat kabupaten Pontianak sepakat membentuk Yayasan Bestari yangbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota DPRD yang dinilai harusdiperhatikan. Diputuskan, eksekutif menganggarkan pos anggaran Unit OrganisasiSekda,padaposanggaranbantuanuntukYayasanBestaripadabantuanpertamasebesarRp1,137.500.000.

Yayasan Bestari didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan meningkatkan penghasilananggota DPRD yang waktu itu dinilai terlalu kecil. Bupati kembali mencairkan danatambahanbagiYayasanBestarisejumlah1,7MyangdicairkanduakalipadabulanAprildanAgustus.

Namun sekelompok kontraktor yang tidak puas karena proyek tender yang dikuasaiolehparaanggotaDPRDselama ini,mendapatdokumenAPBDdanmelihatadanyapenyimpangandalamAPBD.DugaanadanyapenyimpanganitusemakinkuatdengandidapatnyatandatanganparaanggotaDPRDkab.PontianaksebagaibuktimerekatelahmenerimauangdariYayasanBestari.KasustersebutdilaporkankeharianPontianakPostyangsegeramemuatnya.

Pemuatan tersebut langsung menarik perhatian masyarakat. Tokoh masyarakat danOrmasKab.PontianakmulaimendesakagarKejarisegeramengungkapkorupsiYayasanBestariyangmelibatkanseluruhanggotaDPRDdaneksekutif,mediameliputsecaraluas.Sedikitnya,ada37organisasimasyarakat,tokohmasyarakat,pengacara,danakademisiyangikutberperandalammendorongdanmengawalproseshukumYayasanBestari,termasuk16 NGO tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Pontianak.DukunganjugadatangdariKesultananMempawahyangmelakukanlobihinggaketingkatNasional.Prosespenyidikandanpenyusunandakwaanmemakanwaktusekitar10,5bulan.

Lampiran


10�

SidangpertamauntukberkaspertamakasusYayasanBestaridimulaipadaAgustus2004.JPUmembagidakwaandalamduaberkasyaitu2orangpengurusyayasandan3orangpimpinan DPRD. Untuk kedua pengurus Yayasan, JPU menuntut hukuman 2 tahunpenjara dan denda 50 juta subsidair 4 bulan kurungan, sedangkan bagi 3 pimpinanDPRDkab.PontianakJPUmenuntutmerekadenganhukuman2tahunpenjaradenda50juta(subsidair4bulankurungan)danmembayaruangpengganti2,837Mditanggungbersama-sama(ataudiganti6bulankurungan)

Sidanginiberlangsungselama9bulansidang.Padatanggal21April2005,duaterdakwapengurusYayasanBestaridivonisbebas.Tigaterdakwalain,yaitudariunsurpimpinanDPRD di Vonis Bebas pula pada tanggal 12 Mei 2005. Pada tanggal 6 Juni 2005,KejaksaanNegeriMempawahmembuatmemoriKasasiyangdisampaikankepadaketuaMahkamahAgungRepublik Indonesia, namunkasasi itu sampai sekarangbelumadajawabandariMA.


Kabupaten Pontianak adalah salah satu dari daerah Kabupaten yang ada di ProvinsiKalimantanBarat.KabupateniniberibukotadiMempawah.SecaraadministratifKabupatenPontianakpadatahun2004berbatasandengandisebelahUtaraKabupatenBengkayang,sebelahSelatanKabupatenKetapangdisebelahBaratLautNatunasdandisebelahTimurKabupatenLandakdanmemiliki14kecamatan.

KabupatenPontinakterletakkuranglebih60kmdariKotaPontianakdandapatdiaksesdengan jalan darat kurang lebih satu setengah jam. Dari satu kecamatan ke kecamatanlain juga sudah bisa ditempuh dengan sarana transportasi yang sudah baik, kecuali adabeberapa kecamatan yang harus ditempuh dengan menggunakan transportasi air. IbukotaMempawahrelatifsepidanbanyakpegawaipemerintahantinggaldikotaPontianak.Denyutnadiperekonomiankabupateninisebagianbesarditunjangolehhasilhutandanpengolahannyasertaperkebunansepertikaretdankelapasawit.

PendudukKabPontianaksebagianbesaradalahberasaldarietnisMelayu-BugisdanDayakdisusulolehetnislainsepertiCinadanMadura.GolkarselalumenjadiPartaipemenangPemiludidaerahinidisusulolehPDI-P.Partai-partaiberasaskanIslammenjadipilihanberikutnya mengingat penduduk kab. Pontianak yang sebagian besar adalah muslim.Selama ini sering terjadi letupan-letupan kecil di kab. Pontianak yang disebabkan tarikulur kepentingan tentang dari etnis mana yang akan menjadi pemegang kekuasaan diMempawah baik itu di Legislatif maupun Eksekutif. Bahkan pada tahun 1999 terjadipembakarangedungkantorDPRDdiMempawahyangdikarenakansalahsatuetnistidakpuasdenganhasilpemilihanBupatiyangdilakukanDPRD.Untungnya,masyarakatmasih


Lampiran 10�

mampubersikaparifuntuk tidakmelanjutkankonflikantaretnis itumenjadi lebih luassepertiyangterjadidibeberapadaerahlaindiKalimantan.

BAGIAN III : KRONOLOGI

“Latarbelakangynyakamimaumenegakkanhukum,yangbersalah,tetapbersalahdanharusadakepastianhukum.TapinyatanyasekaranginisebagianorangsudahmundursebabkasuskorupsiYB,YBituyangmelakukankorupsi45orang,tetapiyangdiputuskanolehpengadilanhanya5orang,sementarasatuorangmeninggal.Disinidimanaletakkeadilannya?” TokohMasyarakat

LATAR BELAKANG

YayasanBestaridibentukatassarananggotaDPRDProvinsiKalbar,JimmyIbrahimyangjuga Pemangku (Sultan) Kerajaan Mempawah. Tujuan pembentukannya adalah untukmeningkatkankesejahteraananggotaDPRDKab.PontianakberdasarkanrendahnyagajianggotaDewansaatitu.UsulituditerimadanYayasanituakhirnyadibentukdandisahkanmelaluiaktenotarisNo.25/98.Padatahun2003,KetuaDPRDKabupatenPontianakdenganSKKetuaDPRDNomor:1703/31A/DPRD/2002tanggal31Januari2002menunjukduapengurusbaruuntukYayasanBestari.

Bulan September 2003, terjadi pertemuan di restoran Fajar Pontianak atas permintaananggotaDewanyangdihadiriolehpimpinanDPRD,ketuadananggotadari6fraksi,ketuapanitia anggaran, bupati dan sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif.Topik pembicaraanadalah permohonan DPRD tentang peningkatan kesejahteraan mereka yang harusdiperhatikan. Pertemuan dilanjutkan 3 minggu kemudian di ruangan Bupati dengantopikpembicaraanyang sama.BupatimengatakanbahwapermohonanDPRDituakandipertimbangkan.

PanitiaAnggaranLegislatifdanEksekutifdalamsidangparipurnaanggaranmembahastentang bantuan untuk Yayasan Bestari dalam APBD tahun anggaran 2003. MakakemudiandisahkanlanAPBDkabPontianaktahun2003yangdidalamnyamemuatpulaposbantuanuntukYayasanBestaridiUnitOrganisasiSekdasebesarRP.1.137.500.000,-.Padatanggal11Maret2004PengurusYayasanmenandatanganikwitansipencairandanauntuk Yayasan Bestari yang berasal dari APBD TA 2003 melalui pos Sekda sejumlahRp.1.137.500.00DanatersebuttidakdisetorkankeKasYayasanmelainkandibagikandandiserahkan kepada 45 anggota DPRD.Tiga Pimpinan DPRD memerintahkan kepadaKetuadanWakilBendaharaYayasanBestariyangjugaanggotaDPRDuntukmencairkandanabantuanYayasanBestariIdanlangsungdibagi-bagikankepadapimpinandananggotaDPRDyangberjumlah45orang.Rincianpembagianuang:ketua30juta,wakilketua27,5jutadananggota25juta.

Lampiran


110

PadabulanMaretdalamyangpertemuandiruangBupatidihadiriolehPimpinanDPRD,Ketuadananggotadari6fraksidiDPRD,KetuaPanitiaAnggaranDPRD,Bupati,Ketuadan Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif, disepakati tambahan bantuan dana untukYayasan Bestari sebesar Rp 1.700.000. 000. Panitia Anggaran Legislatif dan EksekutifmembahasdalamsidangparipurnaanggarantentangbantuanuntukYayasanBestaridalamAPBD tahun anggaran 2003 dan penambahan itu akhirnya dipenuhi dalam perubahanAPBDkab.Pontianak.Uangitudicairkanduakaliyaitupadatanggal17April2004sebesarRp562.500.000danpadatanggal6Agustus2004sebesarRp1.137.500.000,-,kesemuanyalangsungdibagikanpadake45 anggotaDPR.Sebagai catatan, setiappenerimaanuangolehanggotaDPRDmerekamenandatanganikwitansipenerimaannya.

Pengungkapan dan Pelaporan

“Oranguntukmelakukankorupsimakinpintar,sekarangmodusnyabermacam-macam,yangjelasdarimulaiperencanaananggaransampaikepenggunaananggaransaratdengankorupsi.” JaksaPenuntutUmum

Sekelompok kontraktor lokal mengendus ketidakberesan pada sejumlah proyekpembangunan yangdibiayai dariAPBD2003.DPRD membantahketerlibatanmerekadalampengurusanproyekpembangunanyangdibiayaidariAPBD2003itu.ParakontraktoritukemudianmendapatdokumenAPBDdanmelihatadanyakejanggalantentangYayasanBestari.MerekamulaimencariketerangantentangYayasanBestarisampaiakhirnyamerekamendapatdokumenpenandatangananpenerimaandanaYayasanBestariolehparaanggotaDPRDKab.Pontianak.DokumenitudidapatdarisalahsatukontraktoryangjugaputrapengurusYayasanBestariyangsudahmeninggal.

DokumenitudidapatpadabulanOktober2004danparakontraktoritumemberikannyapadaFrontPembelaKedaulatanRakyat(FPRKP),salahsatuNGOyangadadiPontianakWacana tentangadanyakorupsi yangdilakukanolehparaanggotaDPRDmulai tersiardan berkembang di masyarakat dan banyak pihak yang mulai concern pada isu initerutamabagiNGO-NGOdantokohmasyarakatbaikituyangadadiPontianakmaupunMempawah.BeberapaNGOdantokohmasyarakatpadatanggal15OktoberbersepakatuntukmembentukForumKomunikasiMasyarakatKabupatenPontianak(FKMKP)untukmengawalprosesini.

Pelaporan mulaidilakukanolehmasyarakatkeKejari.Laporanpertamadari seseorangyangmenurutkabarmasihsalahsatuanggotakelompokkontraktor,namuntidakdiketahuinamanya.SedanglaporanyanglaindatangdaribeberapaNGOtermasukFKMKP.Namun,menurutKejariMempawahsebelumlaporan-laporanitudatangmerekasebenarnyasudahmulaimenyelidikikasusini.Tentangdarimanainformasitentangkasusinidatang,Kejaritidakbersediamenerangkanhaltersebut.


Lampiran 111

Tanggal20Oktober,KetuaFPRKPmemberikaninformasitentangkasuskorupsiYayasanBestarikeharianPontianakPost.InformasiitukemudiandimuatdiPontinakPostbahwaYayasan Bestari Kabupaten Pontianak disinyalir telah menerima dana sebesar Rp 1,7miliar, padahal yayasan tersebut sudah lama tidak aktif, namun bisa mendapatkan danadaripemerintahmiliaranrupiah.PemberitaanPontinakPostinilahyangmenjadititikawalpemicuperhatianmasyarakatKalbarsecaraluaspadakasusini.

“Modusnyaanggotadewanmembuatyayasan.Yangnamanyayayasanitukanberfungsiuntukkerja-kerjasosial,tetapiinidananyauntukanggotaDewansendiri,merekabagi-bagidanasebesar2,5milyar,danayangdigunakanadalahberasaldariAPBDkabupatenPontianak,Padahaldewankansudah dapat gaji dan tunjangan, mengapa anggota Dewan menggunakan dana yayasan hanyauntukkepentinganpribadimereka,inisalahbesar.”

DirekturLPSAIR

Setelah pemberitaan di Pontianak Post itu, Sembilan tokoh pemuda mengadakan aksikegedungDPRDKab.Pontianakyangsedangmengadakanparipurna,merekamendobrakgedungDewandanmenyandraanggotaDewanyangberadadi ruangsidang,kemudianmereka menuntut anggota Dewan mengakui penggunaan Dana APBD untuk YayasanBestari.AnggotaDewandi”sandra”olehdemonstrandandukunganmasyakatMempawahmakinbanyakdihalamanGedungDewan.KesembilanitusebenarnyatelahditangkaptapidibebaskanlagikarenaPolisidanKejaksaanberjanjiakanmenyelesaikankasusinisecarahukum.

Akhir bulan Oktober desakan masyarakat agar kasus ini segera diusut semakin kuat.Beberapa tokohmasyarakatdanNGOmendesakagarkejaksaansegeramengusutkasusini.KeesokanharinyabeberapaormasIslamjugamendatangiKejariMempawahmenuntutproseshukumsesegeramungkinataskasusYayasanBestari.

Dalam kurun waktu 10 bulan sejak pelaporan kasus pertama kali berbagai diskusi jugadigelar dengan topik utama tentang kasus korupsi Yayasan Bestari baik oleh kalanganNGOmaupunAkademisi,misaldiskusi-diskusiyangdilakukanolehLPSAIRbekerjasamadenganUNTAN.Aksi-aksilainjugadilaksanakanuntukmeningkatkandukunganrakyatseperti penyebaran dokumen tanda tangan anggota DPRD sebagai bukti penerimaandanaYayasanBestari di sudut-sudut kotaMempawah sampai diselenggarakannya rapatakbar masyarakat Mempawah di kantor Bupati yang dihadiri kurang lebih 1000 orangyangmenggelarorasi-orasidukunganterhadappemberantasankasuskorupsidiPontianak.LobiketingkatNasionalpundilakukan.BeberapautusandariFKMKPmendatangikantorKejagungdanKementrianDalamNegeriuntukmencaridukunganterhadappenyelesaiankasusini.

PadabulanApril2004Pemilulegislatifdigelar.Berkali-kalimasyarakatdihimbauuntuktidakmemilihparapolitisiyangsedangdiprosessehubungandengankasusYayasanBestari,

Lampiran


11�

baikmelaluiopiniMediajugahimbauan-himbauanlangsungyangdilakukanolehbeberapaNGO terutama GEMAWAN yang cukup mempunyai basis yang kuat di Mempawah.Namun sayangnyahimbauan itukurangmendapat respondarimasyarakat, buktinya16anggotaDPRD1999-2004terpilihlagisebagaianggotaDPRDkab.Mempawah.

Prosespenyidikanberlangsungselama6bulandanpadatanggal24April2004,kejaksaanakhirnyamenetapkan5orangterdakwakasuskorupsiYayasanBestari,yaituberkaspertamadua orang pengurus Yayasan Bestari dan berkas kedua adalah ketiga pucuk pimpinanDPRDkab.PontianakyaituKetuaDPRDdan2orangwakilnya(wakilDPRDdariunsurTNI/POLRItidakdimasukkansebagaiterdakwa).

Terseretnya Muatan SARA dan Politik

“SayademokegedungDewan,namunsetelahkekejaksaansayatidakikutdanteman-temansayamenarikdiri,karenasudahbanyakmuatan-muatanpolitikdankepentinganpribadi.”

KetuaForumKepalaDesa

Sidang ditunda selama 4 bulan. Penyebabnya, pada bulan Juni terjadi gejolak dalammasyarakatMempawahyangdikarenakansentimenetnis.SebagianbesaraktorpendorongadalahmerekayangberasaldarietnisMelayudanbeberapaterdakwaadalahmerekayangberasal dari etnis Dayak, hal ini memicu kemarahan dari etnis Dayak. Ada peristiwadimanaseorangtokohpemudaMelayudiculikolehbeberapawargaDayakpedalaman.Untungpolisisempatbertindak,karenahampirsajaterjadibentrokanantaretniskarenakejadianitu.

Tahun1999,pernahterjadiketeganganantarawargaMelayudanDayak.BahkanpadasaatitusempatterjadipembakarankantorDPRDMempawah.Polisitakutkejadianiniterulanglagi.

Ada jugaduamomenpolitikpentingyangberlangsungketikakasus inibergulir.YangpertamaadalahPemiluLegislatifyangpadaApril2004danPilkadayangdilaksanakanpadaJuni2005.Parapendukungpihak-pihakyangdidugaterlibatdalamkasuskorupsiYayasanBestarimenyatakanbahwakasusiniadalahupayalawan-lawanpolitikmerekauntuk menjatuhkan anggota DPRD dan Bupati yang akan mencalonkan kembalidalamPemiludanPilkada.Adayangberpendapatbahwakasus inihanyalahlemparandariorang-orangyangtidaksukadenganbilaanggotaDPRDdanBupatiyangsedangmenjabatterpilihkembali.

Selamaprosespenyidikandanmenunggupelaksanaansidangrupanyamasyarakatmenilaikalauproseshukumberjalanamatlambatdankurangtransparan.Berkali-kalijugaNGO-NGOsepertiGemawan,beberapaormasIslam,KontakRakyatBorneomaupunFKMKP


Lampiran 11�

berkali-kali mengunjungi Kejari untuk menanyakan perkembangan penyidikan danmendesakagarkasusinisegeradituntaskan.

KetikamengetahuibahwatidaksemuaanggotaDPRDditetapkansebagaiterdakwa,banyakprotesyangmunculagarKejaritidaktebangpilihdalamproseshukumyangberlangsungdanmenyeretsemuapelakuyangadatermasukeksekutif.KejarimengelakbahwamerekaakanmenyeretanggotaDPRDyanglainjikaparapelakuyangmerekaajukandalamduaberkaspertamadapatdibuktikanbersalah.Sedangkanuntukeksekutifmerekaberalasanbelumadabuktiyangcukupuntukmenyeretmereka.

Penahanan juga menjadi isu krusial yang selalu didengung-dengungkan para aktorpendorong.Berkali-kalimerekamendesakagarparatersangkaditahan,namunkejaksaanmenganggaphalitubelumperludilakukan.Paratersangkamemangakhirnyaditahantapihanya3orang itupunhampirmemasukimasasidang.Adanyadua tersangkayang tidakditahan menimbulkan protes dari aktor pendorong. Ketika mendapat berita bahwa duaorang itu tidak akan ditahan oleh kejaksaan, mereka mengumpulkan tanda tangan daribeberapaNGOdanmemberikannyapadaKetuaPTKalbar.Setelahaksitersebutdilakukanmakapadasaatpersidanganakhirnyahakimmemerintahkanagarsemuaterdakwaditahan“Itupundiamalu-malu,diamauditahantapilewatjalanbelakang,diatidakmaunaikmobiltahanankejaksaan”komentarsalahseorangaktorpendorong.

Koruptor Harusnya Diapakan?

“Putusanhakimdenganpertimbangan-pertimbangan,namunputusanitupastimenimbulakanprodankontra.Kamisecarapribadidanlembagamelihatkeputusaninimungkinadayangtidakberes.Kokbisajadibebasmurni.”

RedakturPelaksanaHarianEquator

PenuturandariNur Iskandar inimencerminkanbetapakecewanyamasyarakat terhadapkeputusanmayoritaspengadilandinegeriiniterhadapkasuskorupsi.HalserupadirasakanmasyarakatPontianaksaatkasusYayasanBestarimulaidisidangkan.

Sidang pertama untuk berkas pertama kasus Yayasan Bestari mulai disidang di PNMempawah,dihadirioleh400-anmasyarakatdariberbagaielemen.Sidang inidipantaujugaolehTimMahkamahAgungyangterdiridariKetuaMudaTindakPidanaKhususMA Iskandar Kamil, SH bersama Hakim Agung Prof DR Achmad Subadja. Dalampersidanganpertama,MajelisHakim memerintahkan agarKejaksaanmenahan3 orangterdakwadiRutan.TigaterdakwakemudianditahanolehKejaksaanselama45hariselamapengadilanberlangsung.

Lampiran


11�

November 2004, JPU menuntut terdakwa pengurus Yayasan Bestari dengan tuntutanmasing-masingduatahun,dendabagitiapterdakwasebesarRp50jutasubsidairkurunganselama4bulandanmenggantikerugiannegara sebesar sedangkanbagiketiga terdakwaKetuaDPRDdanWakilKetuaDPRDdituntutuntukmenggantikerugiannegarasebesar2,837Myangditanggungbersama-sama.

Dalam persidangan, terdakwa dalam berkas pertama, pengurus Yayasan Bestari, dipersidangan mengakui jika Yayasan Bestari adalah fiktif, karena pembukuan keuangan,rapat-rapatanggota,laporantahunan,kegiatandankantoryayasansamasekalitidakpernahada.Disisilain,suap-menyuapmulaiterjadi.KetuaFKMKPdituduhtelahmenerimauangsebesar25 jutadari terdakwapimpinanDPRD.Tuduhan itukemudian terbukti setelahia mengakui sendiri hal ini. Akhirnya atas tuntutan anggota FKMKP, Ketua forum inidiganti.

Persidangan akhir untuk berkas pertama korupsi Yayasan Bestari dihadiri oleh banyakormas,NGOdantokohmasyarakat.MajelisHakimyangmengadiliberkaspertamaYayasanBestari dengan terdakwa pengurus Yayasan Bestari memutus perkara dengan putusanbebasmurni.JPUlangsungmenyatakanupayahukumkasasikeMahkamahAgung.KetuaMajelisHakim,ArdiandaPatriamenyatakanbedapendapat(dissentingopinion)dengan2anggotaMajelisHakimlainnyayangberpendapatbahwaparaterdakwatelahsecarasahdanmenyakinkantelahmelakukantindakpidanakorupsisebagaimanayangdidakwaolehJPU.

April2005,KejarimenyerahkanberkaskeduakorupsiYayasanBestarikePNMempawahdengan terdakwa pimpinan DPRD. Sidang untuk berkas kedua ini menarik minatmasyarakatbaikdaripihakmasyarakatyangbergabungdenganaktorpendorong,maupunmasyarakatpendukungparaterdakwa.WargapendukungterdakwadariKecamatanTohosertaKadesdari3desadiKecMempawahHilir;DesaBakauKecil,KepalaDesaAntibar,danDesaPasir,mendatangiKejariMempawah.MerekamemintakejaksaanmengeluarkanparaTerdakwadariRutan.Sebelumnyaadabelasantrukberisiratusanpendukungterdakwaberencanamelakukanunjuk rasadiKantorPNMempawahnamunditahanolehwargaKecamatan Sungai Pinyuh. Alasan warga menahan massa pendukungTerdakwa karenatidakinginkejadianunjukrasaberakhirdengantindakkekerasansepertiunjukrasapadatahun1999yangberujungpadapembakarangedungDPRDKabupatenPontianak.

Sebulan kemudian, pada Tanggal 12 Mei 2005, Hakim PN Mempawah menyatakanbahwatigaterdakwaYayasanBestaritidakterbuktibersalahdandibebaskan.JPUlangsungmenyatakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai saat ini, MA belummengeluarkanputusanKasasiatasbandingJPUdalamkasusini.


Lampiran 11�

Kesaksian Yang Mengagetkan

“Yangpalingmenyedihkanadalahsaksiahlijugamelemahkandakwaan,padahalyangdijadikansaksiahliadalahkawankita,dandiaseringkitagunakansebagaipembicarajugastafahliteman-temanNGO,tapisetelahitudiaberpihakkepadaterdakwa.”

DirekturLPSAIR.

Hal lain yang menarik dari sidang ini adalah adanya kesaksian dari para akademisiUniversitasTandjungPurasebagaisaksiahliyangmeringankanterdakwa.DuaakademisiinimenyatakanbaiksecarapidanamaupunHukumAdministrasi,pencairandanamelaluiYayasanBestaribagiparaanggotaDPRDtidakmenyalahihukum.

Hal ini sempatmembuatparaaktorpendorong shock,karena selama inimereka selalumelibatkanparaakademisiituuntukbersama-samamembahaskasusini.Bahkan,paraakademisi sebelumnya sempat menyatakan dalam salah satu dialog dengan beberapaNGObahwadasarhukumyangdigunakanJaksaamatlemahuntukdapatmenjaringparatersangka.Ternyata dalam sidang kelemahan-kelemahan dakwaan itulah yang merekaserang habis-habisan. Akhirnya, pada pertimbangan hukumnya hakim menjadikanketerangansaksiahlisebagaipenguatputusanbebasbagiseluruhterdakwa.

BAGIAN IV: ANALISA

Korupsi Berkedok Yayasan

Ada banyak cara agar para anggota Dewan mampu membobol“lumbung” APBD. Adayang melakukan mark up jumlah tunjangan yang diterima atau menambah item-itemtunjangan dan menolak menggunakan PP 110/2000, maka di Pontianak para anggotaDewanmemakaicaralain,sebuahyayasan.

YayasanBestariyangdidirikanpadatahun1999awalnyadidirikanuntukmeningkatkanpenghasilan anggota DPRD yang pada waktu itu dinilai tidak mencukupi. Dalamperkembangannya Yayasan ini tidak melakukan kegiatan apapun dan tidak mempunyaiorgan pengurus sebuahYayasan, bahkan tidak ada sekretariat seperti yang diamanatkandalamUUNomor16Tahun2001tentangYayasan.Padatahun2003rupanyaparaanggotaDPRD berniat untuk“menghidupkan lagi”Yayasan Bestari sebagai sumber pendapatantambahan bagi para anggotanya. Bagaimana caranya? Bukankah Yayasan Bestari tidakmemilikikegiatanapapun?

Lampiran


11�

ParaPimpinanDewanmenghubungiBupatikab.Pontianak.Padasaat itu,bupatiharusmembuat LPJ APBD 2002/2003 dan setelah itu RAPBD 2003/2004 segera disusun.PertemuandirestoranFajardidugamerupakansaranabargainingpolitikantaralegislatifdaneksekutif.PadasaatituDPRDmengajukanusulagarBupatimeningkatkankesejahteraanuntukanggotaDewan.Setelahrangkaianpertemuanitu,LPJBupatiditerimaolehDPRDdandalamAPBD2003/2004dianggarkanbantuanpadaYayasanBestaripadaPosDanaAlokasiUmum.

UUNo22Tahun1999tentangPemerintahanDaerahtelahmemberikankekuasaanyangbegitu besar pada DPRD, termasuk dapat mengusulkan pemberhentian Kepala DaerahyangLPJditolaksetelahLPJituditolakuntukkeduakalinya(pasal46ayat(3)).Dalamkasus ini,ketikaproses inilah rentan terjadi tawar-menawarantaraKepalaDaerahyangtidak ingin LPJ-nya ditolak dan DPRD yang menginginkan agar eksekutif memenuhianggaranuntukDewanyangdiusulkanpadamereka.Padatitikinikorupsimulaiterjadi.EksekutifmenyetujuiAnggaranyangdiajukanDewanwalaupunitubertentangandenganperaturanperundang-undanganyangada.Sebaliknya,halinimelemahkanfungsiDPRDsebagailembagayangseharusnyamengawasikinerjaeksekutif.

Berawal Dari Mereka Yang Dikecewakan

Beberapa kontraktor yangmerasa ada yang tidakberes denganproses procurement yangdilakukanolehPemdaKab.Pontianak.Prosestendertidakdilakukansecaraterbukadanbeberapadarimerekamengakuiwaktuitucukupsulituntukmengetahuiproyek-proyekapasajayangsedangdilaksanakanPemda.BeberapakontraktorkemudianmencurigaibahwaadadugaanbahwabeberapaanggotaDPRD“ikutbermain”dalamtender-tenderyangadadikab.Pontianak,baikitusebagaiperantaradengankontraktoryanginginmendapatjatahproyek maupun langsung “menyabet” proyek-proyek yang ada dengan perusahaan yangmerekamiliki.

Karena tidak punya bukti cukup kuat tentang itu, maka isu yang pertama kali merekalemparkan adalah “dari mana harta para anggota DPRD berasal?”, karena kebanyakandarianggotaDPRDtampaknyahidupdalamkemakmuran.Untukmenjawabpertanyaantersebut,parakontraktoritukemudianberusahamendapatkandokumenAPBD.Karena,aksesmereka yang cukupbaikdenganbeberapabirokrat dokumen itu akhirnyamerekadapatkan.DaripenelusurandokumenitumerekamelihatbahwadidalamnyaadaYayasanBestariyangmendapatbantuanyangcukupbesardariPemdasebesar1,7M.

Kecurigaan atas Yayasan Bestari ini kemudian yang membawa mereka pada sebuahpenyelidikantentangapadansiapaYayasanBestari.Dariberbagaiinformasiyangdidapat,maka mereka mengetahui bahwa Yayasan Bestari adalah Yayasan yang dimaksudkanuntuk menambah penghasilan anggota DPRD namun sudah tidak ada kantor maupunkegiatanapapun.Penelusuran lebih lanjutkemudianmemberikan informasibarubahwa


Lampiran 11�

uangyangdianggarkandalamAPBDitutelahdibagikanlangsungkepadaanggotaDPRDkab.Pontianak seluruhnya.Temuan itudiperkuatdengandidapatnyacopy tanda tanganparaanggotaDPRDsaatmenerimauangdariYayasanBestari.Seorangkontraktor lainyangjugaKetuadariFontPembelaKedaulatanRakyatmelaporkantentangkasusitukePontianakPost,makasejakitulahmenjadibahanpembicaraanmasyarakatluas.

Siapa Saja Aktor Pendorong?

1. Aktor pendorong di Mempawah.

Aktor yang paling aktif adalah mereka-mereka yang bergabung di FKMKP. Koalisi initerdiridaribeberapaNGOyangadadikab.Pontianak,beberapatokohmasyarakatdanjugatermasukdidalamnyapihakkesultananMempawah.Selainituadapulaperseoranganataukelompok-kelompoklainnyayangjugamendukungpenyelesaiankasusini.KelompoklainyangtidaktermasukFKMKPtetapiberperanpentingdalammendorongkasusmisalnyaadalahGerakanMempawahBersatu,FrontPembelaKedaulatanMasyarakatKabupatenPontianakdanbeberapaormaslainnya.

Aktor-AktoryangadadiMempawahinilahyangaktifmelakukanmonitoringproseshukumdiMempawah,baik saatkasusmasihdalamprosespenyidikanmaupunsaatpengadilanberlangsung.FKMKP jugamulaimelakukankerjasamadenganaktor-aktoryangadadikabupatenPontianak jugakepencariandukungandi tingkatNasionalpernahdilakukanolehSultanMempawah.Aksilainyanglazimdilakukanadalahdemo.Demo-demoitudiMempawahcukuppanaskarenadisisipisentimenetnis.Polisidikerahkanuntukmenjagakeamanan setiap kali akan diadakan demo baik oleh pihak aktor pendorong maupunpendukungterdakwa.Jumlahmassayangdikerahkanolehmasing-masingpihakjugabisadikatakancukupbesar.Paraaktorpendorongpernahmengadakanrapatakbaryangdihadiri1000oranguntukmenyatakanketidaksetujuannyaterhadapkorupsidalambentukapapun.Sedangkandaripendukungterdakwapernahpulamengirimbertruk-trukorangmenujuPengadilan, namun dicegah oleh masyarakat kecamatan Pinyuh yang khawatir terjadianarki.

Sang Sultan Turun ke Jalan

“Sayajelaskankependukungsaya,kalaudiatukangsayurmakadialahmemilihsayur,dankalaumerekatukangmalingpastiyangmemilihmaling,darisitusayatidakmencalonkandirimenjadicalonBupatiMempawah,olehsebabitusayatidakmelakukanlangkahitu.”

SultanMempawah

Lampiran


11�

Mobilisasimasabesar-besaranyangdilakukanolehForumKomunikasiKab.Pontianaktidak terlepasdariperananketokohanKeratonAmantubilahdankharismaSultanDr.RadenMardanyangikutterlibatdalammenyikapikasusini,dimanadenganmenggunakansalahsatuelemenorganisasiKratonyaituLaskarOpuDaengManambon.

Merekacukupbagusdalammemobilasisasimasakarenaorganisasiinimempunyaibasisfanatik terhadap Sultan dan hampir disemua kecamatan yang pernah dikuasai olehkesultanan ini,LODM(LaskarOpuDaengMenambon)mempunyaibasismassa riil.Selain itu juga keraton digunakan sebagai tempat konsolidasi gerakan, ini merupakandorongan sendiri bagi masyarakat Kab. Pontianak yang tingkat paternalistiknya yangtinggidanmasihmendengarperkataanSultanMempawah.

Sultan terlibat dalam mendorong penyelesaikan kasus ini, termasuk memberi arahanterhadapgerakan-gerakanyangdilakukanolehmasyarakatsupayajangansampaigerakanyangdilakukanolehmasyarakatanarkis.DandiaterlibatsecarapersonalmelaporketingkatpusatdenganmenggunakanjaringanpersonalnyadiJakarta.

Maka,ketikainformasiputusandibebaskannyaseluruhterdakwaYayasanBestariSultanberinisitaifmengadakandoaazabkepadaseluruhHakimyangmenanganikasusYayasanBestaridikenaiAzabtermasuktujuhketurunannya,acarainidihadirisekitar600orang.Masyarakat yang hadiri berasal dari Mempawah dan beberapa kecamatan lainnya,merekadenganpenuhkhusukmelafazkandoadanbeberapaorangyangtahlilanmassalmeneteskanairmata.SultanjugamenggalangdukungandariKesultananlainyangadadiIndonesiadanMalaysia.Ternyata,dukungantersebutakhirnyadatangdalamwujudsuratyangdikirimolehkerajaandariMalaysiadanKesultananYogyakarta.SuratyangintinyamengutukputusanHakimMempawahyangdinilaitidakkonsistendalammemberantaskorupsi.

2. Aktor Pendorong Di Kota Pontianak

Aktor di Pontianak kebanyakan adalah NGO-NGO yang ada disana baik NGO yangmemangbertujuanuntukantikorupsisepertiPokjaAntiKorupsi,GemawandanKontakRakyatBorneojugaNGO-NGOlaindenganberagamlatarbelakang.Selainitu,bergabungpuladalamgerakaninikelompokmahasiswa,akademisidanbeberapatokohmasyarakatlainnya.Aksiyangmerekalakukandalammendorongkasusinijugacukupberagam,mulaidaridiskusi-diskusipublik,demodanmelakukananalisa-analisaterhadapdakwaanJaksa.MerekajugamelakukanaksikeKejatiKalbaruntukmemonitorkasustersebut.Aktor-aktorini jugamelakukankoordinasidenganKPKdanNGOAntiKorupsiyangadadipusat.Karenajarak,aktordiPontianakinitidakmelakukanproseshukummonitoringlangsungkeMempawah,kecualibeberapadarimerekayangberdomisilidimempawahAktor-aktordi


Lampiran 11�

PontianakinijugalebihaktifdalammelakukankampanyemediadaripadamerekayangdiMempawahdenganmenggunakanberbagaimediayangeksisdiIbukotaKalbaritu.Ketikavonisdijatuhkan,Gemawan,KONTAKRakyatBorneodanICWmelakukaneksaminasipublikterhadapvonishakimyangdinilaitidaktepatdenganmembebaskanparaterdakwa.

Bagaimanahubunganantarkeduakelompokaktor?

Beberapa aktor yang ada di Mempawah memang sering melakukan diskusi ataupunkonsultasi dengan beberapa aktor yang ada di Pontianak. Diskusi-diskusi itu sifatnyahanya “person to person” saja. Jadi, diakui sendiri oleh para aktor bahwa mereka tidakpernahadaforumkhususantaraaktorpendorongyangadadiMempawahdanyangadadikotaPontianakuntuksalingberkoordinasidanmenyusunstrategipenuntasankasusini.Kesannya,semuapihakberjalansendiri-sendiridanmelakukanstrateginyasendiri.Ketikasidangberlangsungpraktishanyabeberapaaktorlokaldanmasyarakatyangrajinmengikutisidangitupunjumlahnyasemakinmenurun.

SebenarnyadiPontianaktelahdilakukanpembagianperanolehparaaktoryangadadisanaantaramedia,NGOdanakademisi.Tujuannyaadalahuntukmembangunwacanadanopinipublik.Pembangunanwacanapublikinicukupberhasil,karenadengandiblow-upkemediatermasukberbagaiopiniyangada,masyarakatMempawahmenjadiikutmemberiperhatianpadakasusini.BentukperhatianitukemudianberkembangmenjadidukungankepadaaktorpendorongyangadadiMempawahatausebaliknyamendukungparaterdakwa.Selainitu,opini-opinidimediasecaratidaklangsungmenjadisalahsaturesourcesyangpentingbagiaktor-aktordiMempawahuntukmembantugerakanmereka.

MenantiputusanKasasiyangtakkunjungdatang,adasemacamkesadarandalamdiriparaaktorpendorongbaikyangadadiPontianakmaupunMempawahbahwaseharusnyaadakoordinasiyanglebihterarahdaneratdiantaramereka.Karenamelihatdampaknya,dengantanpa koordinasi yang memadaipun kasus ini telah mendapat dorongan yang luar biasaapalagi jikaparaaktordiPontianakmaupundiMempawahdapatbekerja samadenganlebihbaikdanmemikirkanstrategibersamamungkinakhirpengungkapankasuskorupsiyanglaintidakakansamadengankasusBestari.

Usaha Menyumbat Kasus

“Ketikadipenjarakamibertigasepertirokokyangdihisap,....apakaholehkejaksaanataukepolisian?Silahkanandatafsirkansendiri”

“Ibaratnyakamimencuriayam,tapiyanghilangmalahsapi” Terdakwa

Lampiran


1�0

Pengungkapan Kasus KorupsiYayasan Bestari ini diliputi dugaan isu suap yang amatkuat.Isusuapyangpertamaterjadidikalanganaktorpendorong.SaatituketuaForumKomunikasiMasyarakatKabupatenPontianak(FKMKP)dituduhtelahmenerimauangsebesar 25 juta dari para tersangka. Setelah didesak, ia mengakui bahwa dirinya telahdisuap.PengakuaninimembuatKetuaFKMKPitumengundurkandiriatasdesakanparaanggotaForumtersebut.Isusuapjugamenimpaaparatpenegakhukum.Dengansedikitpengandaiansalahseorangterdakwamengatakanbahwaiatelahmengeluarkanuanglebihbanyakdariyangdikorupsinya,walaupuniamenolakmenyebutkankepadasiapaiatelahmembayar,“Tidaketiskalausayasebut”elaknya.Bahkan,menurutpenuturanbeberapaaktorpengacaraterdakwajugapernahmencetuskankekecewaankarenapenahananataskliennya,padahaliatelahmembayaragarkliennyatidakditahan.

Dikalanganaktorpendorong,isusuapiniternyataberakibatburuk.Timbulkecurigaanantara satu sama lain, bahwa di antara mereka sudah ada yang menerima suap dariparatersangkaDiFKMKPmisalnya,beberapanggotanyamulaimundurkarenamulaikehilangankepercayaanpadakoalisi itu.Di sisi lainkepercayaanmasyarakat terhadapaparatpenegakhukumbisadikatakanhampirhilangsamasekali.Merekamendugabahwabebasnyaterdakwakarenaparaterdakwasanggup“membeli”aparathukum.

Media sebagai Penekan

MediadiPontianak tergolongberhasilmendorongkasus ini sehinggabentukperhatianmasyarakat lebih besar sekaligus memperbesar tekanan bagi kemajuan proses hukum.DalamkasusinitercatatPontianakPostmemuat136kalidanEquatorsebanyak87kalidalamrentangwaktuOktober2003-September2005.Selainmemuatberita-beritatentangperkembangankasus,keduamediamassatersebutjugamenyampaikanhasilanalisaberbagaipihakdanopini-opiniyangberkembangdimasyarakat.

Apakahbenarpemberitaanmediamempengaruhitekananterhadapsuatukasus?Ternyatahaltersebutterbukti.Bupatikab.Pontianaksaatinidijadikantersangkaataskasuskorupsilain yang berhubungan dengan kehutanan. Namun, karena pemberitaannya yang tidaksegencarpadakasusYayasanBesatari,kasusinirelatif“sepi-sepi”sajadariaksimasyarakat.BerbedasekalidengankasusYayasanBestaridimanaseringterjadiaksibaikdarikelompokaktorpendorongmaupunmasyarakatyangmendukungparaterdakwa.

Aparat Hukum Kehilangan Kepercayaan

“Merekahanyasetengahhati,merekatidakserius,merekamasihmelihatpandangbulu”MantanKetuaMuhammadiyahkab.Pontianak


Lampiran 1�1

Ketika dakwaan melihat para terdakwa tidak ditahan, kepercayaan masyarakat terhadapaparat hukum sudah mulai goyah. Banyak aksi yang dilakukan baik demo atau hearingkekejaksaanselaluadadesakanagarparatersangkaditahan,tapiterdakwabaruditahanbeberapa saat menjelang sidang digelar. Ketika sidang mulai berlangsung, sejak haripertama(pembacaandakwaan)sebenarnyaadakesangsiandaribeberapaaktorpendorongterhadapproseshukumyangsedangberlangsung.Dalamsebuahdiskusiyangdilakukanoleh beberapa NGO dan akademisi di Kota Pontianak mereka menyimpulkan bahwadakwaanyangdigunakanJPUlemah.

Puncakdarikekecewaanmasyarakatterhadapaparathukumterutamaadalahsaathakimmemberikanvonisbebasterhadapkasusini.PutusanHakimitudianggaptidakmewakilinilai kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Terhadap putusan ini reaksi masyarakatberagam.

Saat putusan terdakwa berkas pertama bebas, kekecewaan masyarakat Mempawahdiwujudkandalambentukdoabersama“Doabersamainidilakukan,inimenunjukanketidakberdayaanmasyarakatterhadapputusanpenegakhukumdanpemerintahdalammemberantaskorupsi,Masyarakattidakpercayalagidenganpemerintah,inikansudahberbahaya.Sayasamamasyarakat pada waktu itu berpendapat pemerintah terutama penegak hukum sudah tidakberpihaklagisamamasyarakat”jelasDr.Mardan,PemangkuKesultananMempawah

Ketikaterdakwaberkaskeduajugabebas,makakepercayaanmasyarakatsemakinterkikis.Merekamendugabahwaaparathukumsudahtidakbersihlagi.Sebulansetelahkasusinidiputus bebas Kontak Rakyat Borneo mengadakan aksi yang mendesak agar diperiksaolehKejatidanPTmelaluikewenanganeksaminasiyangmerekamiliki.Sedangkan,daritingkatnasionalICWmengadakaneksaminasipublikterhadapdakwaanJPUdanputusanhakimdalamkasusberkaskeduadenganterdakwaparaPimpinanDPRDkab.Pontianak.Dari eksaminasi itu dikatakan bahwa Dakwaan JPU banyak terdapat kelemahan danpertimbanganhakimdalammemberiputusanjugakeliru.

Gerakanpun Melemah

“Awal-awalnyagencar,tetapiakhirnyamelemah,artinyamotivasiaparathukumdisiniJaksabekerjakerasdalammengumpulkanbukti,tetapidalamdakwaansangatlemah,sehinggainimenyebabkanhakimmembebaskanmereka.” DirekturLPSAIR

KekecewaanFaisaltersebutbukantanpaalasan.Sejakawalpolitikidentitasdiakuiolehparaaktorpendorongadalahsalahsatuhambatanyangakanlangsungdihadapiolehparaaktorpendorongbilamerekaakanmengungkapsuatukorupsi.Pastiakantimbulpertanyaandarisuku atau agama apaorang yangkorupsi?Siapa yang yangmendorongkasus ini untuk

Lampiran


1��

pertamakali?Halinilahkemudianyangseringberkembangmenjadipolemikdimasyarakat,karenabilasipelakukorupsidanaktorpendorongberasaldarietnisatauagamayangberbedamakamuncullahsentimenpublik,bahwakasusinidiangkatkarenaadanyaetnistertentuyanginginmenjatuhkanetnislain.Halinikemudianmenyulitkanaktorpendoronguntukbergerak,karenadikhawatirkansentimenpublikakanberakhirpadaanarki.

Denganbebantersebut,paraaktordalamkasusinikemudianmasihharusdihadapkanpadaperlawanandarikoruptorberupasuapkepadakepadaaktorpendorong.PadakasusFKMKP,halinilangsungmenyebabkanbeberapaorangmengundurkandiri.Selainreaksilangsungseperti keluar dari koalisi, dampak lain yang ditimbulkan seringkali timbul kecurigaanbahwakelompoklainterkenasuapjugaatauadanyamotif-motiflainyangbersifatpribadidarimasing-masingaktor.

Aparat yang tidak kooperatif dan terbuka juga cukup membuat aktor “frustasi”, karenamerekaharusberkali-kalimendatangikejaksaanuntuksekedarmendesakagarpenyidikandipercepatsampaimemintaparatersangkaditahan.Untukhal-halyangberkaitandenganpenyidikansepertiperistiwadiatasenergiparaaktorpendorongsudahbanyaktersita.Tidakheranjikasaatsidangberlangsungsedikitsekaliyangmasihmengikutiproseshinggatahapini.

ProsesKasasiyanglamadanmemakanwaktuhinggasatusetengahtahuntanpahasilparaaktorpendorongsudahmalasuntukmendorongkasuskorupsisekuatpadakasusYayasanBestari.BahkantidakadadoronganmerekauntukmengungkappelakulainyangterlibatsepertiparaanggotaDPRDlainnyayangjugamenerimauangtersebutjugabupatiyangpadaawalkasusinitelahdisebut-sebutsebagaiorangyangharusnyaikutdiusut.Bahkankasus-kasus lain juga seakan“didiamkan” dulu oleh para aktor pendorong sampai kasusYayasanBestarimendapatkepastian“Kamisaatinitidakdiam,adasuatukasusyangakandiangkat seperti kasusYayasan Bestari juga, terkait legislatif. Kini dalam tahap pelengkapandata-data dan kami menungguYayasan Bestari (kepastian hukum)”, terang Direktur LSMLIPAN.


Mengapa Banyak Aktor Bukan Jaminan Suatu Keberhasilan?

ApayangkurangdaripendorongankasusBestari?Sedikitnyaada37aktoryangmendorongkasusini.Belumlagiliputanmediayangluasdandukunganbaikdaritingkatlokalhingganasional.Jawabnyakarenabanyakdisinibukanhanyajumlahnyatapijugalatarbelakangdankepentingan-kepentinganyangadadibelakangnya.Maka,ketikaadasatupihakyangmerasa kepentingannya telah terpenuhi maka pihak-pihak tersebut kemudian mundursecarateratur.Atausebaliknya,adaaktoryangsemulamemangbersungguh-sungguhingin


Lampiran 1��

mendorongkasus ini, tapimengurungkanniatnyakarenabanyaknyamotif-motif politisdi balik pendorongan kasus ini. Sehingga, pada akhirnya kasus ini menyisakan aktor-aktoryangmasihinginterusmelanjutkanperjuanganuntukmemberantaskorupsi,tetapi“kelelahan”karenaharusberjuangsendiri.

Keduaterlihatbahwadalamkasusiniperhatianaktorterpecahpadabanyakhal,mulaidaripengawalankasuspadahalaparathukumyangtidaktransparan,isusuapyangmenghantuimereka, saling curiga satu sama lain, belum lagi kekhawatiran-kekhawatiran tentangkonflik SARA yang mungkin terjadi dan dibelokkannya kasus ini dalam ranah politik.Ketika banyakhal yangharusmerekahadapi,makakonsentrasimereka tidak lagi padapenanganankasus.Seringkalimerekaterkejutketikaproseshukumternyatatidaksesuaidenganapayangmerekaharapkan.

Ketigakedudukanpolitikparapelakukorupsiyangtidaktergoyahkan.Apasalahsatutujuanpengungkapankasusini?Yaituagarmasyarakatsadarbahwaparapelakubukanlahorangyangpantasuntukdipilihsebagaiwakilmereka.Namunapayangterjadi?Bagaimanapunkuatnyapendorongankasus ini ternyatamasyarakat tetapmemilihmereka-merekayangtelahmenerimadanadariYayasanBestari.Kurangpedulinyamasyarakat,yangnotabenemerekalah sebenarnya menjadi korban korupsi, akhirnya bagai membenturkan upayapemberantasan korupsi ke batu karang. Dalam kasus ini, bahkan masyarakatlah yangkemudianaktifmenjadipihak-pihakyangmendukungparapelakukorupsi.Yang terakhir aktor yang banyak ternyata kurang didukung koordinasi dan konsolidasiantaramerekayangadadidalamnya.DalamkasusiniterlihatsekalilemahnyakoordinasiantaraktorterutamamerekayangadadiMempawahdandikotaPontianak.Koordinasidimasing-masingtempatpuntidakberjalanmulus.DiPontianakaktormerasadikhianatiolehakademisi,sedangdiMempawahkoalisimenjadigoyaholehsuapyangditerimasalahsatuaktor.


Lampiran 1��

KETIKA RAKYAT MENGGUGAT(Studi Kasus Korupsi APBD 2000-2003 di Kabupaten Tolitoli)

Peneliti:RosmalaNur

BAGIAN I: RINGKASAN

Sepandai-pandaitupaimelompatsuatusaatakanjatuhjua.Pepatahinisepertinyacocokmenggambarkan situasi penyimpangan yang sudah cukup lama terpendam di tubuhanggotaDPRDKabupatenTolitoli,namunakhirnyaterbongkarjuga.

Pengungkapankasusbermuladaridiskusi-diskusiyangbanyakdilakukanolehDopalaksebuahLSMyangconcerndiisupelestarianlingkunganhidupsejaktahun2002mengenaiindikasi korupsi atas dana APBD Tolitoli TA 2000-2003. Dalam APBD 2003 adapenggelumbungan anggaran melebihi 3 persen PAD untuk keuangan DPRD, yangberarti bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sedangkan sebelumnya adaindikasikorupsiataspembelianrumahketuaDPRDsenilaiRp4milyardengandanaAPBD,padahalhargapasaranrumahtersebuthanyasekitarRp366juta.

SadarbahwatidakmudahmengungkapdanmengusutindikasikorupsidiTolitoli,apalagimelibatkananggotadewan,makastrategiawalyangdilakukanaktoradalahmelakukankonsolidasi massa untuk mendengungkan issu tersebut ke masyarakat khususnyamasyarakatkorbanpengrusakanSDAyangmulaibanyakkehilangantempattinggaldanpekerjaan.Strategiinicukupjitu.Setelahmulaimunculkesadaranmasyarakatakanbahayadandampakkorupsibagimereka,aktorpunmulaimenggalangmassauntukmelakukanaksidemomenolakAPBD2003yang sangat tidakpromasyarakat, yang terlihatdarimasihbesarnyaanggaranuntukbelanjadewan,bahkanmelebihiketentuan.

Aksitidakhanyaberhentidisini,karenaaktorkemudianmelaporkankasusinikejalurhukum.Memangsempatmengalamikendala,karenabeberapakalilaporanaktorkurangditanggapiaparathukum,ditambahlagiterkendalamomentpersiapanPilkadaTolitolidiwaktuyangbersamaan.Namundenganpengaturanstrategiakhirnyakasusiniberhasildiusut oleh Kejati Sulteng, itupun diketahui setelah ada tekanan dari koalisi LSM ditingkatpropinsiyangsecaraakseslebihmudahmemantauprogressnyaditingkatpropinsi,dibandingLSMlokalToli-Toliyangsecarajarakcukupjauh.

Relatifcepatwaktuyangdibutuhkankejaksaanuntukmenetapkantersangkakasusini,kurang dari 4 bulan sejak kasus ini diproses, kasus sudah dilimpahkan ke PengadilanNegeri(PN).Dari30jumlahanggotaDPRDTolitoli14diantaranyadaripanitiaanggaran

Lampiran


1��

ditetapkansebagaitersangka,dengankerugianmencapaiRp4,5milyaratasdanaAPBD2000-2003.Tidaktanggung-tanggungmerekadituntutJPUdenganpenjaraberkisar9-12tahun,disertaidendadanpembayarankerugiannegara.NamunditingkatPN,paraterdakwa hanya divonis 2 tahun penjara dengan alasan untuk menghindari disparitasvonis yang terlalu jauhantarkasus yang samadidaerah lain.Di tingkatbanding,PTmengambiljalantengahdenganvonis6tahunpenjara.HinggapenelitianlapanganiniselesaivoniskasasibelumjugaturunkePN.


Kabupaten Tolitoli di Propinsi Sulawesi Tengah, merupakan daerah yang kaya akancengkeh.SepanjangperjalananmemasukipintugerbangTolitolidikelilingibukitdenganhamparantanamancengkeh.TidakherankemudiankabupateninimerupakanpenghasilcengkehterbesardiIndonesiasejaktahun1982.Dibutuhkanwaktusekitar15jamdengantransportasidarat,serta12jamdengankapallautuntukmengunjungiTolitoliyangsuburdansejukdariKotaPalu.

PendudukTolitoli yang kurang dari 200 ribu jiwa (tahun 2005) didominasi suku bugisSulawesi Selatan yang merantau keTolitoli. Suku ini sangat menjunjung tinggi budaya malu (siri’ dalam bahasa Bugis).Dalamranahbudayamalu/siri’,tindakankorupsijauhlebihmemalukandanlebihberatbiladibandinghukumanpenjara.

PejabatpemerintahandiTolitolisebagianbesarberasaldarikalanganbangsawan.SebutsajaposisiKepalaDaerahataupunanggotadewan,yangumumnyamasihdalamsatuketurunanbangsawanyangsudahlamaberkuasa.

BAGIAN III: KRONOLOGI

Awal Kasus Terungkap

KalaukitabicaratentangkorupsiDPRD,awiiiii,sudahlamaterjadi,tapikitatidaktahudarimanakitaharusmulai....karenamerekainirajaTolitoli.

NGOTolitoli

AdalahDopalak,salahsatuLSMlokalTolitoliyangconcerndiisulingkunganhidupyangpertama kali mendorong pengungkapan kasus ini. Dimulai dari adanya kecurigaan atasketidakberesandalampengelolaandanaAPBDmaupundalampenyusunannyaolehjajaranpemerintahan Tolitoli. Anggaran APBD dirasa sangat tidak pro masyarakat. Namuntidaklahmudahmembuktikansuatuindikasikorupsidengandata-datayangakurat.Ketika


Lampiran 1��

itu, untuk mendapatkan APBD, yang notabene merupakan dokumen publik saja tidakmudah. APBD layaknya ”barang keramat” yang hanya bisa disentuh kalangan tertentusaja.

SetelahmendapatkanAPBD/RAPBDdandilakukanreviewatasAPBD/RAPBDtersebut,kecurigaan aktor akan tidak berpihaknya APBD/RAPBD kepada rakyat terbukti. Darireviewtersebut,secara”telanjang”aktordapatmelihatadaindikasipenyelewengandalampenyusunanRAPBD2003,yaitupertama,penggelembunganbelanjaanggotadewanyangmelebihi3%PAD.Inijelasbertentangandenganpasal14ayat1dan3PPNo110/2000tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan DPRD yang waktu itu masih berlaku.Dan RAPBD yang waktu itu ditolak keras oleh aktor inipun akhirnya tetap disahkan.Kedua,adanyaanggaranpembelianrumahKetuaDPRDsehargaRp4milyarolehPemkabTolitoli.PadahalhargapasaranrumahtersebutpadawaktuituhanyasekitarRp366juta.Tidakhanyaitu,secarakasatmatapublikjugabisamelihatkendaraandinasketuaDPRDyangselaluberganti-gantisetiaptahun.

Strategi Awal Pengungkapan

Sejakawaldisadaripenuholehaktor,bahwatidakmudahmengusutdugaankasuskorupsidiTolitoli,apalagimelibatkanjajaranpejabatyangnotabeneberasaldarikalanganbangsawanTolitoli.Untukitudiperlukanstrategimatangagarkasustidakmentahsebelumdilaporka

Adaduastrategiawalyangdipakaiaktoruntukmengungkapkasusini:Pertama,denganmenggugahdanmemberikanpenyadarankritiskepadamasyarakatdampinganakanbahayakorupsi.

Kedua,menyebarkanselebaran-selebaranyangisinyamengajakmasyarakatuntukmenolakAPBD 2003 yang dipandang tidak pro masyarakat. Aktor sadar, bukan perkara mudahmengusut kasus korupsi di Tolitoli, apalagi yang terlibat adalah kalangan pejabat danbangsawanTolitoli,daniniadalahkasuskorupsipertamadiSulawesiTengahyanginginditindaklanjutikejalurhukum.

Keduastrategiinidiaplikasikandalamaksidemonstrasisecarabesar-besaranpertengahanFebruari2003bertepatandenganpengesahanRAPBD2003,yangintinyamenolakRAPBD2003. Demo ini ternyata cukup mengena, terbukti langsung mendapat tanggapan balikbeberapaanggotadewandenganmeninggalkansidang.Selainitujugaadayangmenerimaaksi ini dengan berdialog, walau hasilnya tidak diperoleh kesepakatan, karena RAPBDtetapdisahkan.

Aksi-Aksi yang Terus Terjadi

Tidakberhenti sampaidisitu,awalMaret2003demokembali terjadi,denganaksiyang

Lampiran


1��

lebih heboh. Kali ini dilakukan aksi penyebaran selebaran berisi seruan kepada seluruhmasyarakat agar bersatu menolak APBD 2003, karena dianggap sudah terjadi korupsi,dengan adanya penggelembungan anggaran pada Pos tunjangan anggota dewan yangmelebihi 3persenPAD.Aksi ini sempatmembuatKetuaDPRDketika itupanik, dankemudianmelarikandirimenujukotaPalu.

Ajakandalamselebaraninikemudianmelahirkangelombangaksiyanglebihbesarselang2 hari kemudian yang melibatkan hampir semua elemen masyarakat mulai dari tukangojek,tukangbecak,sopirangkutanumumsampaimahasiswa.DalamaksiinipatungketuaDPRDTolitolidibakar,dandiusungpulakerandamayatsebagaisimbolmatinyademokrasi.Menanggapiaksi iniwakilketuaDPRDmenerimaperwakilanmassadanberjanji akanmeninjau kembali APBD 2003. Disaat yang sama muncul pula aksi perlawanan daripendukunganggotadewandenganterjadinyapemukulanterhadapaktivisdanpengrusakankantorDopalak,sehinggasempatmembuatDopalakcollingdown.Merekasempatkehilangannyaliuntukterusmendorongkasus iniyangdariawalsudahdidugatidakmudahuntukterusdiusuttuntas.

Dari sinilah muncul solidaritas dikalangan NGOTolitoli lainnya seperti SPTN, HMI,IPNU,GemparTolitoli,danpetisi50.MerekakemudianmembangunkoalisiyangdinamaiFORMAT.Kemudiansepakatuntukterusmengusutpenuntasandugaankasuskorupsiini.Sebelumnya,banyakLSMdiTolitolimasihragumembongkarkasuskorupsi,karenasulitnyamenyentuhranahini,karenakuatnyakekuasaaneksekutifdanlegislatifdiTolitoli.

Tahapan Pelaporan

AdabeberapafasepelaporanyangpernahdilakukanolehLSMdiTolitoliuntukmengusutkasusdugaankorupsianggotaDPRDTolitoliini.:

Pertama, tanggal 16 Juni 2003 dilaporkan ke Kapolres BuolTolitoli. Laporan ini tidakdilakukanolehDopalaksebagaiinisiatorpengungkapkasus,namunolehpihaklainyangdidugapernahmerasasakithatikepadabeberapaoknumanggotaDPRD.Namunlaporaninikemudiantidakditanggapi,karenamemangsejakawalkasusinidilaporkan,tidakadadesakandandorongandaripelapormaupunaktorlainnya.PeriodeinisangatberdekatandenganpersiapanPilkadadiTolitoli.

Kedua, kasus ini pernah dilaporkan secara lisan kepada Kejari, dengan harapan akanditindaklanjuti oleh Kejari lebih lanjut. Namun dalam kenyataannya juga tidak adatanggapanaliastidakditindaklanjuti.

Ketiga, November 2003 aktor yang tergabung dalam Format menyusun laporan barukepadaKejatiSultengatasdugaankorupsiDPRDdanEksekutifdalamTA2000-2003denganperkiraankerugianmencapaiRp8,2Miliar.NamunjauhnyajarakTolitolikePalu,


Lampiran 1��

membuataktor tidakbisamemonitor langsungprosesyangberlangsungdiKejatipascalaporantersebut.

Keempat,tepattanggal7Oktober2004KRMmelaporkankasuskorupsiDPRDTolitoliAPBD periode 2000-2004 dengan perkiraan jumlah kerugian negara mencapai Rp 11milyar. Inidilakukanselang3bulanpascaPilkada, setelah”timahli” reviewAPBDdaripihakaktormemperdalamkajiandaridatayangbanyakdiperolehdariparalawanpolitikmenjelangpilkada.

Proses ke Meja Hijau

”Jangancoba-cobamenyuapsaya,sedangkankamupunbisasayabeli.” KajariTolitoli

TanpasepengetahuanLSMlokal,ternyatapihakKejatitelahmenindaklanjutihasillaporanaktorsebelumnya.Terbukti,bulanAgustus2004KepalaKejatiSultengtelahmengeluarkansuratperintahpenyelidikan,yangterdiridarigabunganjaksapenyelidikKejatiSultengdanjaksapenyelidikdariKejariTolitoli.Inibarudiketahuisetelahaktorditingkatpropinsiterusmendesaktransparansiprogreshukumataskasustersebut.SebelumnyaatordanmasyarakatumumlainnyamengetahuiprosespenyelidikanbarudimulaiakhirOktober2004.

JarakTolitolidanPaluyangjauhmembuataktorlokalmemangtidakbisamemantaulebihcepatdandekatprosesyangberlangsungdiKejati,sehinggamerekatidaktahuseberapajauhprogreskasusyangmerekalaporkandiKejatisebelumditekanolehaktorditingkatpropinsi.Aparatpunsepertinyatidakmaugembar-gemborupayapenyelidikanyangdilakukannya,denganalasan”ini rahasianegara,danmasihdalamprosesawalpenyelidikan,” sehinggadikhawatirkanjustruakanmenggangguprosesjikadiketahuipublik.

Dalam proses penyidikan ada 14 anggota dewan dari panitia anggaran yang diperiksadankemudiandijadikan tersangka.Selanjutnya,merekapunditahan.Sebenarnya ada16orang panggar, namun 2 yang lain dari FraksiTNI/POLRI tidak diproses. Penahananpara tersangka ini ternyata membuat malu keluarga para tersangka dan salah seorangdiantara mereka berani menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, melalui penasehathukumnya,agarmerekaditangguhkanpenahanannya,namundengantegasKajariwaktuitumenyatakan”Jangancoba-cobamenyuapsaya,sedangkankamupunbisasayabeli.”Sehinggaproses penahanan tetap dilaksanakan. Hanya selang 3 bulan setelah diproses kejaksaan,berkasdakwaandilimpahkankePNTolitoli,tepatnya24November2004.

Dalamdakwaannya,JPUmenuntutparaterdakwadenganPasal3UUNo.31Tahun1999sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidanakorupsi,dengantuntutan12tahunpenjara,ditambahdenda350jutarupiahdanmenggantikerugiannegara

Lampiran


1�0

Di Pengadilan

”Barangkali inilah rekor tuntutan tertinggi di Indonesia. Padahal banyak kasus korupsi yangmilyarancumadituntut4tahun.” PengacaraTerdakwa

Butuh waktu 4 bulan persidangan, vonis baru dijatuhkan hakim kepada para terdawa.Hasilnya, hakim memvonis dengan hukuman 2 tahun penjara denda Rp 50 juta, danmenggantikerugiannegara,karenaterdakwaterbuktibersalahmelakukankorupsisecarabersama-samadanaasuransi,pembayarandanaFraksi,pengadaankendaranMotorsertadanaPurnaBhaktidengantotalkerugianNegaraRp4,5milyar.VonisinisangatjauhdarituntutanJPU.Alasanhakimsangatsederhana,agartidakterlalujauhhukumankoruptordiTolitolidengandaerahlain.

Atastuntutaninijaksalangsungbanding.Hasilnya?PengadilanTinggiTolitolimemvonisterdakwadengantuntutan6tahunpenjara,denda50 jutadanmengembalikankerugianNegara3kalilipatputusanPengadilanNegeritolitoli.

Ditingkatkasasi,sampaipenelitianlapanganiniselesai(November2006)belumditerimapihakPNmaupunKejari.

BAGIAN IV: ANALISA

Siapa Aktor Pendorong dan Apa Strategi Mereka?

Jikadiklasifikasikan,ada3aktorpendorongyangmendorongpenanganankasusini,yaituDopalak sebagai inisiatordanKoalisiLSMLokal yangmeleburmenjadiFORMATdiTolitoli,sertaKRMditingkatpropinsi,KotaPalu.Duaaktorpertamabanyakmengawalidanmendorongkasusditingkatlokal/kabupaten,sedangkanKRMlebihbanyakmendorongpenanganan kasus di tingkat propinsi.Terlihat ada pembagian peran yang cukup baik,hinggaakhirnyakasusiniberhasilsampaikepersidangan.

Paraaktortersebutadalah:

Dopalak di Tolitoli

Dopalak merupakan LSM yang concern di issu lingkungan hidup yang menginisiasipendorongankasuske jalurhukummelaluipenyadarankritiskepadamasyarakatkorbanperusakanlingkunganuntukmendorongkasussecarabersama-sama.Masyarakatdiberikanpenyadaranbahwatindakankoruptifsecaralangsungmaupuntaklangsungakanberdampak


Lampiran 1�1

bagisemualapisanmasyarakat,termasukmasyarakatkorbanpengrusakanSDAyangpadawaktuitumulaibanyakkehilangantempattinggaldanpekerjaan.

Memberikanpenyadarankritis sebagai langkah awaldari pendorongankasus ini sangatdisadaribetulolehDopalak,karenatidaklahmudahmenyentuhissukorupsi,apalagiyangmelibatkan pihak-pihak yang kuat kedudukan maupun tahtahnya diTolitoli, tanpa adadukungan dari masyarakat luas. Ini bukanlah kerja sehari-dua hari, tapi sudah dimulaisekitar2tahunsebelumkasusinimencuat,ketikamunculkecurigaanakanketidakberesandalampengelolaankeuangandaerah(APBD),dimanaanggaranpembelianrumahketuaDPRDolehPemkab.TolitolidenganhargaRp4milyaradalahsangattidakwajar,karenapasarnyahanyaRp366juta.

Dengan basis massa yang cukup kuat, oleh Dopalak kasus ini didengungkan denganmelakukanaksidemosecarabesar-besaranbertepatandengandisahkannyaRAPBDTA2003Tolitoliyangdidugabertentangandenganaturanperundangan.

FORMAT (Forum Masyarakat Tolitoli)

FORMAT ini terbentuk ketika gerakan yang dilakukan oleh Dopalak beserta basisnyamulaimendapatperlawanankerasdariparatersangka.SebelumnyaLSMlokaldiTolitolimemangmasihkurangberanibersentuhandenganissukorupsi,apalagiyangmelibatkanjajaranpemerintahandiTolitoli yangkebanyakandari kaumbangsawan.Namunketikaperlawananpara tersangkakepadaDopalaksudahsampaipadapengrusakankantordanpemukulan aktivis Dopalak, muncul kesadaran dan rasa solidaritas dikalangan LSMlokalini.ApalagiapayangdilakukanDopalak,sudahmendapatdukunganyangluasdarimasyarakat, terutamakorbanpengrusakanSDA.Dari sinilahkemudianmuncul inisiatifbersamauntukmendorongkasussampaikejalurhukum.

Hal pertama yang dilakukan oleh koalisi ini adalah membuat kajian/review kritis atasAPBDTolitoliyangdidugaadapenyelewenganuntukkemudiandibuat laporandugaanpenyelewengannyakeaparathukum.BagiLSMlokalyangjauhdariaksespusatinformasi,apalagiinimerupakanpengalamanpertamamendorongkasusdugaankorupsi,membuatlaporan”hukum”dugaankasuskorupsikeaparahhukumbukanlahperkaramudah.Terbukti2kalikasusinidilaporkankeaparathukumtingkatkabupatensecaratertulismaupunlisantidak pernah ditanggapi apalagi ditindaklanjuti. Barulah kemudian kasus dilaporkan ketingkatpropinsi(Kejati).Namunakses/jarakyangjauhdanminimnyatransportasiumumkeTolitolimenjadihambatan tersendiribagiaktor.Hampir tidakada tekanan langsungaktorkeaparathukum.Apalagipendorongankasusinimerupakankerja”gotongroyong”yangtidakadadananya.

Namun hal yang cukup menguntungkan, disaat aktor seolah kehilangan akal untukmendorongkasusinilebihlanjut,yaitupersiapanPilkada.Momeninidijadikanaktoruntuk

Lampiran


1��

mendekatilawanpolitikdalamrangkamendapatkandatayangmemperkuatdugaankasuskorupsi, sepertidata tentangpembelian rumahketuaDPRDsenilaiRp4milyardalamAPBDTA2001.Aktorberbagiperandalammendekati lawanpolitikyangsatudenganyanglainnya.Merekaseolahdiaduuntukmencapaitujuanaktormendapatkandata.Takayalblackcampaign-punmewarnaipersipanpilkada.

Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) di Palu

KRMmerupakankoalisiLSMlokalTolitolidenganLSMyangadadiPaludansekitarnyauntukmendorongupayapenanganankasuskorupsi.KRMbaru terbentukketikakoalisiLSM di Tolitoli yang mendorong penanganan kasus dugaan korupsi di pemerintahanTolitolimerasakehilanganakaluntukmendorongpenyelesaiankasus.BerbekaldatayangdiperolehdariantarlawanpolitikyangbertarungdalamPilkadainilahkoalisiLSMlokalmencaridukungandariLSMdiPalu,sehinggakemudianterbentukKRM.KasuskorupsidiTolitoliinimerupakankasuspertamayangdidorongsecarabersama-samaolehKRM.

Setelahkoalisiditingkatpropinsiterbentuk,koalisimulaimembangunjaringanketingkatnasionaluntukmendapatdukunganpenyelesaiankasusdiTolitolimaupunkasusdugaankorupsidiSulawesiTenggara lainnya.Kasusmulai lebihramaididengungkandi tingkatlokal, propinsi maupun nasional, karena di Palu sebagai ibukota propinsi Sulteng aksesmediadanjaringantelekomunikasi lainnya lebihmudah.Selainitu,aksesdenganaparathukumditingkatpropinsipunlebihmudah,sehinggatekanankepadaaparathukumuntukterusmenyelesaikankasuslebihmudah.Darisinilahkemudianprogrespenyelesaiankasusterlihat. Tiada hentinya aktor melakukan monitoring terhadap progres kasus, sehinggadalamwaktuyangrelatifsingkatprogrespenyelesaianhukumditingkatpertamaberhasildilewati.

Peranmerekajikadipetakandapatdigambarkandalamtabelberikut:

Forum Aktor Sebelum Terbongkar Proses Penyelesaian Pasca Penyelesaian

Dopalak(Inisiator)

FORMAT(ForumM a s y a r a k a tTolitoli)

• Membangun kekuatanmassa• Demonstrasi/ pendobrakawal

• StrategipolitikAdu Dombaantarapihak eksektuifdanDPRD• Pelaporan

• Mengawalsidang• Menyebarkanselebaran kepadamasyarakatuntuk datangmenghadirisidang• NegosiasikePN

• MengawalsidangdiPN• Memberipresurekepada jaksamelaluiSMSselama sidangdiPN

•Diskusidenganpihak penegakhukum•Selaludatangmenanyakan hasilakhirdarikasus•Membangunkekuatan massauntukmelakukan demojikaeksekusilambat dilakukan•Diskusidenganpihak penegakhukum•Selaludatangmenanyakan hasilakhirdarikasus


Lampiran 1��

Modus Korupsi

”Kemarinitudalamprosespenyusunananggaranmemangadamekanismeyangdilanggar.Ketikaituterjaditekanan-tekanandalamrapat-rapatsetengahkamar,yaitupertemuanuntukmendapatkanpersetujuan-persetujuan informal, yang kemudian menjadi persoalan ketika hal itu kemudiandijadikankeputusanformal.Iniyangkeliru.

AnggotaDPRDTolitoli

Tidakadayangbarudalammoduskorupsikasusini.SamadengankasuskorupsidiDPRDlainnya,dugaanpenyelewenganterjadidalampenyusunanAPBD,dimanaanggaranuntukDPRDmelebihiplafonsebagaimanayangsudahditentukandalamPP110/2000.APBDmemangmerupakanprodukbersamaantaraeksekutifdenganlegislatif,tidakherandalamsetiappenanganankasusdugaankorupsiAPBDkeduabelahpihakpastidituntutuntukbertanggungjawabdandiusutdiproseshukum.Walaumemangtidakjarangdalamprrosespenyusunan anggaran muncul banyak tekanan terutama dari pihak DPRD yang padaperiodeitumempunyaikedudukanyangsangatkuatdibandingDPRD.Tidakjarangpulaterjadinegosiasi-negosiasiyang”menguntungkan”keduabelahpihakyangdilakukandalamrapat-rapatinformalataulazimdisebutrapatsetengahkamar.Untukkasusini,halinijugasempatdiungkapkanolehsalahsatuanggotaDPRD.

Forum Aktor Sebelum Terbongkar Proses Penyelesaian Pasca Penyelesaian

Koalisi Rakyat Menggugat di Palu

• Negosiasidengan Kejari• Penggalanganmassa• Demontrasi

• Strategipolitikadu dombaantarapihak eksektuifdanDPRD• Pelaporan• NegosiasikeKejati• Penggalanganmassa dandemodiPalu

• Menyebarkanselebaran kepadamasyarakatberisi agardatangmenghadiri sidang• NegosiasikePN• Demonstrasi• MengawalsidangdiPT• DemonstrasidiPT• NegosiasikepihakPT

•Membangunkekuatan massauntukmelakukan demojikaeksekusilambat dilakukan

•Diskusidenganpihak penegakhukum•Selaludatangmenanyakan hasilakhirdarikasus•Membangunjaringan denganpihakICWdi Jakarta•Membangunkekuatan massauntukmelakukan demojikaeksekusilambat dilakukan

Lampiran


1��

Pelaporan yang Diwarnai Keberanian

“KalaukitalaporkankasuskorupsikeKejaksaan,dijadikansebagaipemerasan.makanyasayamalasuntukmelaporkannya.” SerikatPetanidanNelayan

Melaporkankasusdugaankorupsi,apalagipengalamanpertamabagiaktorbukanlahperkaramudah.SelainmenghadapiresistensidanperlawanandariparatersangkayangmerupakankalanganbangsawandanpejabatTolitoli,merekajugaberhadapandenganaparathukumyangjugaseolahtidakbekerjajikatidakadatekanandaripublik.

DalamkasusTolitoli,initerlihatdaridilaporkannyakasusinibeberapakalikeaparathukum,karenaselalutidakmendapatresponpositifataskeberlanjutanpenyelesaiankasustersebut.Inimembuataktoryang juga“barubelajar”membuat laporanhukumkeaparathukum,seolah kehilangan kepercayaan diri “apa yang kurang/salah dari laporan kami” sehinggatidakadaprogrespengusutankasus.Aktorharusmengevaluasikinerjamerekaatastidakadanyaresponaparat,danmemikirkansatustrategibarulagiagarlaporandirespon.

Sebagaicatatan,kasusinisempatdilaporkanbaiksecaratertulismaupuntidaktertuliske3 lembagapenegakhukum,yaitudiKapolres,KejaridanKejati.BahkandiKejatikasussempatdilaporkan2kali,olehLSMLokalTolitoli,dankoalisiLSMLokalTolitolidenganLSMyangadadiKotaPalu.Kurangnyarespondariaparatyangbersangkutanmembuataktorpendorongharusbekerjakerasuntuk terusmendorongkasus ini lebih lanjut,danberfikirkemanasebaiknyakasusdilaporkan?

DitingkatKapolres,kasusmemangtidakdilaporkansecarakoalisi,dantidakadatekanankepadaaparatuntukterusmenindaklanjutikasus.Hasilnya?Kasusstagnan,tidakadaprogres,bahkantidakditanggapi.DitingkatKejari,kasussempatdisampaikansecaralisandenganharapanakanditindaklanjutisendiriolehaparat,karenatidakmudahjugabagiaktoruntukmembuatlaporanresmidugaankorupsiditubuheksekutifdanlegislatifyangsekiranyabisaditindaklanjutiolehaparat.Hasilnya?samasekalitidakadarespondariKejari.

Strategi pelaporan-pun mengarah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dengan membuatlaporanresmikeKejati.Hasilnya?Sempatmembuataktorpendoronggelisah,karenalebihdariwaktuyangditentukan,tidakadaprogresdarikasustersebutapakahditindaklanjutiatautidak.JarakyangjauhantaraTolitolidanPalujugamenjadikendala,sehinggaaktortidakbisamemantausecaraintensifprosesyangberlangsung.

Setelahadaperubahanstrategipelaporanaktorlokaldenganmelibatkanaktorditingkatpropinsiyangaksesnyalebihmudahdandekat,barulahkemudianpihakKejatimengakubahwa laporan sudah ditindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa adalah sulit kerja untuk


Lampiran 1��

mendorong penyelesaian kasus korupsi tanpa pengawasan dan tekanan yang intensifterhadapaparathukum.

Vonis Tak Setimpal?

Jadimerekaitudiputusperkaranyatanggal20Juni2005.Vonisnyaadalahmasing-masingterdakwadihukumpenjara6tahun,denda50jutadanmengembalikanyangnegaramasing-masing3kalilipathasilPNTolitoli.Jadisayamenang,tohinidiPengadilanTinggi. Kajari

AturanPerundang-undangankitasebenarnyamemberikanhukumanyangcukupsetimpalataskasuskorupsi,denganharapan tindakan ini tidakakanberulangdanmenimbulkanefekjera.Namuntidakadastandarisasihukumanyangjelasapakahitudihitungdarijumlahkerugiannegaraataudariaspeklainnya.Tidakjarangkasusyangmenyebabkankerugiannegarayangbesar ternyatahukumannya tidak lebihbesardarikasus lainyangkerugiannegaranyalebihkecil.

JikakitamelihatPasal2ayat1dan2UUNo31tahun1999yangdirubahdenganUUNo20/2001tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsiyangbanyakmenjeratkasusdugaankorupsijugahanyamenyebutkanhukumaninisecarageneralbahwa:

Pertama, Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiriatauoranglainatausuatukorporasiyangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara,dipindanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupalingsingkat4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,-(duaratusjutarupiah)danpalingbanyakRp1.000.000.000,-(satumilyarrupiah).

Kedua,Dalamhaltindakpidanakorupsisebagaimanadalamayat1dilakukandalamkeadaantertentupidanamatidapatdijatuhkan.

Namun jika dilihat dari 6 studi kasus dugaan korupsi yang dilakukan dalam studi ini,hanya2kasusyangvonishakimditingkatPNmencapaihukumanpenjaraminimalsepertiyangtercantumdalamUUPemberantasanTindakPidanaKorupsi,selebihnyamasihjauhdibawahhukumanminimal.MemanghanyakasusTolitoliinilahyangvonisnya”lumayan”tinggituntutanJPU-nya.Cukup”unik”kemudianketikahakimPNmemvonisparaterdakwakasusinijauhdaridakwaanJPU.AlasannyabiartidakterlalujauhdisparitasvoniskasuskorupsidiTolitolidengandaerahlainnya.

Lampiran


1��

Tabel Dakwaan JPU dan Vonis PN dalam 6 Studi Kasus LGCS

KASUS DakwaanJaksa Penuntut Umum

VonisPengadilan Negeri (PT)

DPRDKabupatenToli-Toli

9-12tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara.

2tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara

DPRDProp.SumatraBarat

4-4,6tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara

2-2,3tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara

DPRDKab.Madiun 4tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara

1-4tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara

DPRDKab.Pontianak 2tahunpenjara,dendadanmembayaruangpengganti BebasMurniuntuksemuaterdakwa

DPRDProp.NTB 5tahunpenjaradandenda Dakwaantidakditerimakarenaprematur

DPRDKab.Donggala 4tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara.

1-4tahunpenjara,dendadanmembayarkerugiannegara

Momen Pilkadapun Jadi Pilihan Jitu

Ada banyak cara dan momen yang biasanya dicari oleh para aktor pendorong dalammendorongsebuahkasuskorupsi.Mengingat,laporanhukumdugaansebuahkasuskorupsiyangdiadukankeaparathukumolehaktorpendorongharusdilengkapidengandatadanbukti-bukti yangkuat.Padahaldisaatyang sama,buktidandata terkaitdugaankorupsimerupakanbahanlangkadanmahal,yangsangatsulitdidapat.Tidakheranbanyaklaporandugaan kasus korupsi yang mental alias tidak diproses lebih lanjut. Bagaimana denganpengungkapankasusini?

Pengungkapankasusini,jikadilihatdariwaktunya,sangatdekatdenganmomenPilkada.Padasituasiinimemangbanyakdimanfaatkanparalawanpolitikuntuksaling”bukaaib”yanglain.Inilahsituasiyangdimanfaatkanaktor,merekamulaibergerilyamendekatiparapihakyangbekepentingandenganpilkada,untukmendapatkandata.Apalagilaporanawalaktorternyatajugabelummendapatresponaparat.Bergerilyalahparaaktormendekatiparalawanpolitik,untukmencari”bocoran”data.Takheran, strategipolitik adudomba-pundipakaiaktor.Terbuktistrategiinicukupberhasil,dengandiperolehnyadata-dataindikasikorupsi/penyelewengandanaAPBDsejakTA2000-2003.Inilahkemudianyangmenjadiamunisibarubagiaktoruntukkemudianmembuatlaporandugaankorupsibaruyanglebihdidukungolehdata/bukti.

Jika dilihat secara lebih jauh, kasus ini mulai berani didengungkan ketika gaungpengungkapankorupsidi tubuhDPRDmulai ramai terjadidiberbagadaerah, terutamayangdimotoriolehFPSBuntukmengungkapkankasusdugaankorupsiDPRDSumbar,yang menjerat semua anggotanya minus anggota dari Fraksi TNI/POLRI. Ini terlihat


Lampiran 1��

dari sudah cukup lamanya tercium indikasi kasus ini, namun disadari sangatlah susahuntukmengungkapkannya,karenadiIndonesiasecaraumum,penyelesaiankasuskorupsisepertinyatabu.Apalagidilakukanolehpejabatdanorang-orangyangterhormatsepertianggotaDPRD.SehinggaketikakasusSumbarsudahmulaimenjadikonsentrasipublikdiseluruhIndonesia,munculkeberaniandaridaerah-daerahlaintermasukTolitolidiSulteng,karenakorupsibukanlahkejadianbaru,namunsudahlamaberuratberakar,tapisangatsulitdiungkapdandiselesaikan.

Cukupbesardampakdaripengungkapankasusini.Terbuktimantananggotadewanyangmenjadi terdakwa dalam kasus ini, akhirnya batal menjadi calon kepala daerah, jabatanyangtadinyasudahdiincarnya,karenaadanyablackcampaigndari lawanpolitiknya,yangbersamaandenganmulaiterungkapnyakasusdugaankorupsiditubuhdewanyangpadawaktuitudipimpinnya.

Strategi Pengembalian Kerugian Negara

Yangpertama,fasilitasjaksaharuslengkap,personalharuscukupdanyangterpentinggajijaksadandanamobilisasidalammenyelidikidanmenyidikperkaraharusnaik.Kalautigafaktoritucukup,sayakirakorupsidapatdiberantas KaIntelejenKajati

Selainmembuatparaterdakwamendapathukumansetimpaldaritindakannyamengkorupsiuangnegara,danmemberikanefekjerabagipihaklainagartidakmelakukanhalyangsama,yangjugasangatpentingdalampenyelesaiankasuskorupsiadalahbagaimanaagarkerugiannegarayangditimbulkanolehkoruptordapatkembalikenegara.Sepertidiketahui,banyakkasusyangsudahmendapatkankeputusantetap-puntidakjarangkerugiannegaranyatidakdibayar, seperti yang terjadi di Pemkab Loteng atas kasus pengadaan tanah, dan kasuskorupsidiPemkabBlitar.

Adahalbisadijadikancontohdalampenangananproseshukumawalkasus ini,dimanadalambekerjaKejarilebihdulumemancinganggotadewanmengembalikankerugiannegarasebelumdakwaan.Caranya?Ketikamulaidilakukanpenyelidikan,paratersangkalangsungditahan.UntukkasusTolitoli,dimanaparatersangkanyasebagianbesarmerupakankalanganbangsawan, taktik inicukup jituuntukmenyelamatkansebagianuangnegara.KarenadiTolitoli,korupsidianggapsebagaisesuatuyangsangatmemalukandanbisamenjatuhkanderajat seseorang.Disini sepertinyapara tersangkamencobauntuk”membersihkandiri”dari tuntutan,denganharapansetelahmengembalikankerugiannegara tersebut,merekaakan bebas dari tuntutan.Terkumpullah kemudian dana sebesar Rp 184 juta dari paratersangka.Namundenganpengembalianinibukanberartikasusselesai,karenadalamPasal4UUNo31/1999yangdirubahdenganUUNo20/2001tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi, pengembalian tersebut tidak bisa menghentikan proses hukum atau

Lampiran


1��

membebaskantersangka.ParatersangkatetapdidakwaJPUdengantuntutanhukuman12tahunpenjara,membayardendasertakerugiannegara,karenaterbuktimelanggarPasal2dan3UUNo31/1999dirubahdenganUUNo20/2001tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.

Paratersangkainisepertinya”terjebak”,karenalogikanyajikaorangtidakbersalah/korupsi,makaorangtersebuttidakakanmaumemberikanuangnyakeaparathukumsebelumadakeputusan tetap bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah dan harus mengembalikankerugiannegara.

Diskriminasi yang Jadi Momok

Jaksa masih tebang pilih….hanya panitia anggaran yang ditahan, seharusnya seluruh yangmenikmatijugaditahan…. MajelisHakimPNTolitoli

Tebangpilihsepertinyamasihmendominasipenyelesaiankasusdiproseshukum.Bagaimanatidak,dariseluruhanggotaDPRDdanpanitiaanggaraneksekutifyangdilaporkanaktorpendorong, hanya 14 panggar legislatif yang diproses. Padahal jumlah panggar DPRDsebanyak 16 orang, namun 2 diantaranya merupakan anggota TNI/POLRI, dan tidakdiproseslebihlanjut,hanyadikembalikankekorps-nya.Sedangkananggotadewanyanglain sama sekali tidakdiusutdengan alasan yangpalingbertanggungjawab adalah tidaksemuaanggotamelainkanorang-orangyangterlibatlangsungdalamprosespenganggarantersebut.

Padahallogikanya,ketikasebuahAPBDyangmerupakanprodukhukumdidalamPerdaditetapkan pastilah berarti disetujui kedua pihak, yaitu eksekutif dan semua anggotadewandalamsebuahsidangparipurna.Artinyasemuaorangyanghadirmaupunmenjadikeanggotaanlembagatersebutikutandildalam“melegalkan”sebuahprodukhukumyangternyatamelanggar.

Secaraumumsepertinyamemangtidakadakepastianhukumdalampenanganansebuahkasuskorupsimenyangkutsiapayangakandiproses.DaristudikasuskorupsiDPRDyangditeliti dalam penelitian ini, hanya kasus korupsi DPRD Propinsi Sumbar yang semuaanggotanyadijerat,walaupuntetapmasihminusTNI/POLRI.DiBuolyangmerupakanwilayahpemekaranKabupatenTolitoli,semuaanggotaDPRD-nyaditahandandiprosessecarahukum.PadahalKasusBuolinijugadisidangkandiTolitoli,tapidariKejariyangberbeda.


Lampiran 1��

Tabel Pelaku Dugaan Kasus Korupsi DPRD dalam LGCS

Kasus Diduga/Dilaporkan aktor Diproses Kejaksaan Yang divonis

DPRDToli-Toli SeluruhanggotaDPRDdanPanggarEksekutif

14orangPanggar(2anggotaPOLRItidakdiproses,tapidikembalikankekesatuannya)

14orangPanggar

DPRDSumbar SeluruhAnggotaDPRDGubernur

SeluruhAnggotaDPRD SeluruhanggotaDPRD(kecualiTNI/POLRI)

DPRDMadiun SeluruhanggotaDPRD

Ketuadan3wakilketuaDPRD Ketuadan3wakilDPRD

DPRDKab.Pontianak

SeluruhanggotaDPRDBupati

SeluruhanggotaDPRDPengurusYayasan

4pimpinanDPRDPengurusYayasan

DPRDNTB SeluruhAnggotaDPRDEksekutif

13Panggar(termasukKetuaDPRD,sebagaiKetuapanggaryangakandiproseskemudian)

TernyatayangdiprosesdiPengadilanhanya12(KetuaDPRDtidakmasuk),orang10orangdivonis(2meninggal)

DPRDDonggala SeluruhanggotaDPRD

21orangpanggar(14orangtelahdisidang,6lainnyamasihdikejaksaanhinggasekarangdenganalasanpencabutanPP110/2000)

14orangpanggar

Saking“frustasinya”melihatproseshukumyangdirasasangatdiskriminatif,sempatadaaksibeberapaaktormembuatpetisiintinyamenginginkanperubahanstatusparaterdakwadaritahanan rutanmenjadi tahanankota.Alasannya,hukumsudahdipandangdiskriminatif,karenahanyamemprosessebagiananggotadewantidakseluruhnya,dantidakmemproseseksekutif yang juga dipandang harus bertanggungjawab atas kasus ini. Walaupun aksiini dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada kejaksaan, namun tindakan inimenimbulkanprokontradidalamtubuhaktorsendiri.

Transparansi Persidangan

Cukupmenarikjikakitaamatiprosespersidangankasusini.Tidaksepertilazimnyatempatpersidangan,kasusinidisidangkandilapanganGedungOlahRaga(GOR).Semuaorangbisamenyaksikanpersidanganyangselamainijarangsekalidiketahuiolehpublik.Inicukupjitumengudangpublikuntukmelihatdaridekatpara terdakwayangmerupakanorang-orangterhormatdanberkedudukantinggi.Tidakheransejakpukul07.00pagimasyarakatsudahberbondong-bondongdatangkeGORtempatperkaradisidangkan.Parapedagang,

Lampiran


1�0

tukangojek,sopirdanseluruhelemenmasayarakattidakpunyaaktivitaslainselaininginmenyaksikansecaralangsungprosespersidangan.

Efekdari sidang terbuka inipaling tidakbisamenjadi sanksi sosialbagipara terdakwa.Tidaksedikitdariterdakwayangmenghentikanberbagaiaktifitassosialyangumummerekalakukan seperti kondangan, pengajian dan lain sebagainya, karena suasana persidangandigambarkanlayaknyapengadilanrakyat.


Strategimembongkarmemangtidakmudahjikadilakukansendiri-sendiri.Membangunkoalisi dan berbagi peran merupakan saran yang cukup baik dalam upaya mendorongsebuahkasuskorupsi.

DalampenanganankasuskorupsiDPRDTolitoli,aktorpendorongseolahkehabisanenergi.Merekasangatintensmendorongkasusdiawal,namunbelakanganterlihathampirtidakadadorongan,terutamaketikakasusmasukdiprosesbandingdankasasi.Faktorgeografisyangjauhjugamenjadialasanmengapakemudianaktorpendoronglokalseolahterhenti.Beruntung,merekamasihpunyakekuatankoalisi di tingkatpropinsi,walaubelakangankoalisiditingkatpropinsiinipunkemudianseolah”matisuri”.

Namun, strategi aktor pendorong yang berhasil memanfaatkan situasi konflik yangterjadiantaraeksekutifdanlegislatifpadawaktuitumenjadisatukekuatanyangberhasilmendorongpengungkapankasusinihinggakeproseshukum.

Diproseshukum,perbedaanyangsangatjauhantaratuntutanjaksadenganvonisPengadilanNegeriTolitolitelahmenimbulkandugaanterjadinyapraktek-prakteknegosiasiantarpihakdalamhaliniPengadilanNegeridenganpihakterdakwa.


Lampiran 1�1

KEADILAN YANG SULIT DIRAIH (Studi Kasus Korupsi APBD 2002 Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Peneliti:SaidAmin

"Dinegeri iniyangadahanya‘tempat’Pengadilan, sedangkanKeadilanitu sendirimasihpenuhtandatanya...." Salahsatuanggotakoalisi

BAGIAN I: RINGKASAN

Sejak pertengahan tahun 2002, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalamAMM (Aliansi Masyarakat Mentawai) mulai gelisah melihat tidak adanya kemajuanatauperbaikansaranaprasaranafisikdanmasihsangatrendahnyatingkatpendidikandiKabupatenKepulauanMentawai.

Kegelisahan kian menguat ketika beberapa kali melakukan diskusi dan bedah/kajianAPBD Tahun Anggaran (TA) 2001-2002,ditemukan indikasi penyalahgunaanpenggunaananggaransenilaiRp25Milyar.KabupatenKepulauanMentawaimerupakankabupatenyangberdiritahun1999(produkUUOtonomiDaerahNo22tahun1999)setelahmemisahkandiridarikabupateninduknya-PadangPariamanini.

Tidakmaupenyelewengantersebutterusberlangsung,tepat2(dua)harisetelahpelantikanKejariTuapajet-Mentawaitanggal21April2003,indikasidugaankorupsiinidilaporkankeKejatiSumateraBarat.MomeninisengajadiambilAMMagarkasustersebutmenjadiprioritasdanperhatiankajariyangbarupertamaadadiTuaPejat,Mentawaiini.BahkanpadasaatpelantikanKajari,AMMsempatmelakukanaksidemonstrasimendesakagarKejatisegeramenuntuttuntasdugaankasustersebut.

Temuan AMM ini ternyata cukup menjadi perhatian Kejati. Terbukti, kurang dari3 (tiga) bulan sudah keluar hasil penyidikan tim kejaksaan, dimana telah ditemukandugaanpenyelewenganatasdanayangberasaldarisisaAPBD2002ataudikenaldenganUangUntukDipertanggungjawabkan(UUDP)senilaiRp7,6Milyar.Dugaankorupsikemudianmengarahkepada4orang tersangka, yaituSekretarisDaerah (Terdakwa I),KepalaBagianKeuangan(TerdakwaII),BendaharaRutin(TerdakwaIII),danMantanBendahara(TerdakwaIV).Inimembuataktorpendorongkecewa,karenaBupatiyangmenjadi bidikan utama mereka untuk bertanggungjawab atas kasus ini kemudianhanyadijadikansaksi.Halinisempatmembuatgerakankoalisiaktormelemah,bahkanbelakanganbubardengansendirinya,tanpaadapengawalanyangberartiataskasus inilebihlanjut.

Lampiran


1��

OlehJaksa,paratersangkadidakwa5tahunperjara,dendaRp200jutasubsidier4bulankurungan, karenadianggap telahmelakukanperbuatanmelawanhukumyaitudenganmerealisasikan dan menggunakan anggaran rutin Setda tanpa prosedur. TindakanmerekadianggaptidaksesuaidenganPeraturanPemerintahNo.105Tahun2000tentangPengelolandanPertanggungjawabanKeuanganNegaradanPeraturanMenteriDalamNegeriNo.2Tahun1994tentangPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.KasuskemudiandilimpahkankePengadilanNegeriPadangtanggal17Oktober2003

Di tingkat PN, dalam persidangan yang digelar sekitar 11 bulan dengan 38 kalipersidangantersebutterungkapbahwaUUDPAPBD2002ternyatatelah”dipinjamkan”tanpa prosedur sebagaimana mestinya kepada dinas-dinas dan instansi-instansi diKabupaten Kepulauan Mentawai; DPRD; Parpol; organisasi profesi; organisasi sosial;juga pinjaman pribadi bupati dan wakil bupati. Tidak hanya itu, dipersidangan jugaterungkap bahwa telah dilakukan pembuatan ratusan kwitansi fiktif akibat banyaknyapengeluaranataspermintaanBupatiyangtidakadaposanggarannya;pengeluaranyangtidak ada SPJ (Surat Pertanggung Jawaban-nya); SPMU (Surat Perintah MembayarUang)yangmelebihiplafon;danauntukmeloloskanLPJBupati;danauntukmelobbyDep.Kehutanan,Dep.Keuangan,danDep.Pertanian,agardapatmenambahdanaPSDH-DR;dandanapembelianmobilerrumahdinasbupati.

Sayangnya,kesaksianyangcukupmenunjukkanadanyakesalahan/tindakpenyelewenganyangdilakukanolehparatersangka,ternyatadalampandanganhakimPNPadangdianggaphanya merupakan kesalahan administratif. Para terdakwa-pun divonis bebas, karenaapa yang mereka dilakukan dianggap tidak untuk kepentingan pribadinya melainkanuntuk kepentingan dinas-dinas dan instansi-instansi di Kabupaten Mentawai, dan inidianggapsebagaisebuahkebijakanuntukmenjalankanrodapemerintahandiKabupatenMentawaiyangbaruberjalantigatahun.Tidakmenunggulama,jaksalangsungkasasi.Hasilnya?Setelah15bulandiproseskasasi,HakimMahkamahAgungmemperkuatvonisPNPadangatas3terdakwalain(selainSekda),danvonisuntukSekdasendirisampaipenelitianlapanganiniselesai(Nopember2006)belumsampaikePNPadang

.


Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 40 pulau kecil. Sebelum tahun 1999, iamerupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Hanyaada4pulauyangrelatifbesardisini,salahsatunyaPulauSiberutyangditetapkansebagaikawasanTamanNasionalSiberut(TNS).Pulau-pulaudiMentawaisangatrawanterhadaplongsor,banjir,erosi,siltasidansedimentasi.Perjalananmenujukabupateninihanyabisaditempuh dengan transportasi laut, dengan waktu tempuh 6-12 jam dari Kota Padang,sedangkantransportasiantarpulauditempuhsekitar4-6jam.


Lampiran 1��

Mentawaisangatkayaakanhasillautdanhutan,jauhlebihbesardibandingyangadadiSumatera. Mentawai juga mempunyai 4 jenis Primata yang tidak ditemukan di daerahlainnyadidunia,sehinggaolehLIPIdanUNESCO,PulauSiberutdiMentawaiditetapkansebagaisalahsatucagarbiofirdari6cagarbiofiryangadadiIndonesia.Namunironis,dengankekayaanyangberlimpahsebagianbesarpendudukMentawai(55,08%)berdasarkansensus2001tidakbersekolah.Hal inididugakarenasejaktahun1970-an,hutandiwilayah initelahdieksploitasiolehbanyakperusahaan,lokalmaupunnasional.

SecaraSosialBudaya,masyarakatMentawaisangatkhas.Merekamenganutkepercayaanyangdisebutaratsabulungan,yaitukepercayaanyangmenganggapsemuabendahidupataubendamatimempunyairohdanjiwa.Merekajugamenggunakantatodisekujurtubuhnya,memakaipanahberacununutukberburusertaberpakaiancawatdarikulitkayubagikaumlaki-laki. Penduduknya terbagi atas sejumlah kelompok keluarga yang menganut sistemkekerabatanpatrilinealatausuku,yangdisebutdenganUma.Bahasadanagamamereka-punberbedadengandaerahlaindiSumateraBaratyangrata-rataberbahasaMinangdanberagamaIslam,sedangkanmayoritaspendudukMentawaiberagamaKristen.


”Kamiawalnyamendengartentangpenyelewengankeuangan,sedangkankitainginkanuangyangsedikit itu dimanfaatkan untuk pembangunan di Mentawai. Ternyata diantara kita ada yangbermaindisitu.”

BadanMusyawarahMasyarakatMentawai(BM3)

Setelahberdirilebihdari3tahun,tidakbanyakperubahanpelayananpublikyangdirasakanmasyarakat,banyakproyekpembangunanyangtidakdijalankansebagaimanamestinya,danhampir80%tingkatpendidikanmasyarakatMentawaihanyasampaitingkatSekolahDasar(SD),bahkankurangdari itu.Tidakheran, sebagianbesarmasyarakatMentawaimasihberadadibawahgariskemiskinan,yangtercermindaritingkatketergantunganpendudukyangmencapai65,89.Artinyasetiap1orangpendudukusiaproduktif(15-64tahun)harusmenanggungsekitar66penduduktidak/belumproduktif.BuruknyapelayananpublikdiatasdisinyalirsebagiankelompokmasyarakatkarenarendahnyakualitasSDMyangmendudukijabatandipemerintahan, tidakadanya standarkinerja,danpenyelenggarapemerintahanyangdianggaphanyamencarikeuntungansendiri(istilahorangMinang:”hanyomancarikayodiMentawai”).

Keganjilan di APBD

”Kitaberangkatdarireview,kitabedahAPBD-nya,lalukitakaitkandenganlaporanpertangungjawabannyadankitakomparasikanlaporanpertanggungjawabandenganAPBD-nya.Lalukitainvestigasikan beberapa program/proyek dalam LPJ yang sudah dilakukan. Ternyata dari hasilinvestigasibanyakpenyimpangandisitu”

Salahsatuaktorpendorong

Lampiran


1��

AMM tergolong kelompok masyarakat yang cukup aktif. Mereka kelak diskusi-diskusitentangperkembangandanpembangunanMentawaikedepanyangcukuprutindilakukan,AMMmulaimelihattitiklemahdaripelaksanaanpembangunandiMentawai.Diantaranya,karenarendahnyakualitasSDMyangdudukdalampemerintahan,sehinggatidakheranjikakinerjamerekamenjaditidakmaksimaldantidakpunyastandaryangjelas.

Namun untuk mengkaji anggaran lebih detail bukanlah pekerjaan yang mudah bagipara aktor yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam mendorong upayapemberantasan/penyelesaian kasus korupsi. Mereka tidak mau gegabah, karena merekasadar, salah-salah mereka justru akan dituduh dalam pasal pencemaran nama baik olehtersangkakoruptor.Menyadariketerbatasantersebut,aliansiinikemudianmengajakpihaklain yangberkompeten sepertiLBHUmantadiKotaPadanguntukbergabungdenganAMM, dan secara bersama-sama melakukan tinjauan kritis atas APBD MentawaiTA2001-2002.KebetulandirekturLBHiniadalahpengacarasalahsatuanggotaAMMyangberprofesisebagaipengusaha.KenggotaanAMMyangsemulahanya11lembagakemudianbertambahmenjadi12lembagadenganbergabungnyaLBHUmanta.

TerhadapposanggaranDPRDditemukanbeberapahal,diantaranya:(1)pos-posanggaranyang bertentangan atau tidak diatur dengan PP No 110/2000, yaitu tunjangan beras,kesejahteraan,makan,dan tunjangankinerja;dan (2)pos-posanggaranyangdiluarasaskepatutandankeadilan,yaitukenaikanyangsangatbesaruntukasuransikesehatanyangdianggarkandalambentukuangyangakanditerimamasing-masinganggotadewandariRp 50.000/bulan menjadi Rp 1.250.000/bulan, kenaikan biaya perjalanan dinas luardaerahmencapaidariRp25jutamenjadiRp474,2juta,kenaikanbiayakursus4kalilipat,dantambahanbiayaBBMsebesarRp1 juta/anggotadewan/bulan.Semuaanggaran inidibandingkandenganAPBDTA2001.

Untuk pos anggaran eksekutif, tim bedah APBD paling tidak menemukan beberapakejanggalan,diantaranya: (1)adanyakesalahanyuridisdalampenjabarandanperubahanAPBD 2001-2002; (2) adanya pos-pos anggaran yang bertentangan dengan PP No109/2000,yaituanggarankepaladaerahdanwakilyangmelebihiklasifikasiPAD.Temuan-temuaninilahkemudianyangdikalkulasikandandisusunolehaktordalambentuklaporanhukum.

Rintisan Jalan ke Meja Hijau

Adanya pengaduan dari masyarakat yang dilaporkan kepada Kejati. Setelah Kejari Tua pejatterbentuk,langsungmelakukanpenelitianfulldata.BegitudilakukanfulldatabahwatelahterjadikorupsidiMentawai.

JaksaKejariTuapejatKabkeb.Mentawai


Lampiran 1��

Selang kurang dari 3 bulan setelah AMM melakukan tinjauan kritis atas APBD 2002,KajariTua Pejat Mentawai dilantik. Momen ini sangat penting dan dianggap pas olehaktivisAMMuntukmelaporkankasusdugaankorupsiinikejalurhukum.Dihariyangsama, mereka menggelar aksi demonstrasi menuntut dituntaskannya dugaan korupsiAPBDdiKab.Mentawaiyangmelibatkaneksekutifmaupunlegislatif.DemoinisempatmembuatberangjajaranpejabateksekutifMentawai,danmenyayangkansikapAMM.IniterungkapdalamkonferensipersDPDPDIPSumbar,selangseharisetelahdemonstrasiAMM.DalamjumpaperstersebutmerekamenyatakansiapmelakukanpembelaankepadaBupatiMentawaiyangmerupakankaderPDIPjikaternyatatidakterbuktikorupsi.

Tepattanggal21April2003,duaharipascapelantikanKajariTuaPajet,AMMmelaporkankasusdugaankorupsiDanaAPBD2002KabupatenKepulauanMentawaisenilaiRp25milyarsecaratertuliskepadaKejaksaanTinggiSumateraBarat.Setelahmelaporkandugaankorupsitersebut,sambiljalanmerekamelakukaninvestigasi(crosscheck)penggunaandanaAPBDTA 2002 tersebut, apakah proyek pembangunan dalam APBD terealisasi sesuaidenganAPBDyangsudahdisahkan.Merekajugamelakukaninvestigasiterhadapasset-asset daerah yang ada di legislatif dan eksekutif, apakah asset tersebut bertambah atautidak.

Investigasi dan Tuntutan

Setelah mengkaji laporan dari aktor pendorong, selang dua bulan pasca dilaporkannyakasuskeKejatiSumbar,timpenyidikkejaksaanmengeluarkansuratperintahpenyidikanatas Sekda dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Mentawai, setelah sebelumnyamemerintahkanKejariTuaPejatMentawaiuntukmengumpulkandata-dataawalterkaitkasusdugaankorupsiAPBDMentawaiTA2002.

Hinggalimakalipemanggilan,tidakadasatupunpanggilanyangdipenuhi.Akhirnyaolehtimpenyidikkejaksaan,tersangkaIditangkapsecarapaksaketikayangbersangkutansedangmelakukan pertemuan kerja dengan PT.Telkom di Bukittinggi. Saat itu juga tersangkalangsungdiperiksahingga tengahmalam,dan langsungditahandengandugaan terlibatkasuskorupsidanaAPBD2002KabupatenKepulauanMentawaidengansuratperintahpenahanan No.121/FD.1/07/2003 yang ditandatangani oleh Wakil Kejaksaan TinggiSumateraBarat.

Penahanan ini sempat diperpanjang beberapa kali sampai berkas perkara terhadaptersangkadilimpahkankePengadilanNegeriPadangolehTimPenyidikKejatiSumbar.SelamadalamtahanandiLembagaPemasyarakatanMuaraPadanglebihkurangduabulan,tersangkasempatmengalamisakitdandilarikankeRS.M.DjamilPadanguntukmenjalaniperawatan.

Sekitar tiga bulan pasca proses penyidikan berlangsung dengan pemeriksaan 25 orang

Lampiran


1��

saksi, hasil penyelarasan data tim penyidik dengan audit BPKP menemukan indikasikorupsisenilaiRp7,6milyardiPemkab.Kep.Mentawai.AngkainijauhlebihrendahdariyangdilaporkanAMM,yaitusenilaiRp25milyar.Daritotaltersebut,danayangdidugadiselewengkantersebutRp5miliardiantaranyadipinjamkanatasperintahbupatidansekdakepadadinas-dinasdipemerintahan.Selainitu,danadipinjamkankepadasekwanDPRDmencapaiRp1miliaruntukmembayargajianggotadewan,danRp2miliarlebihlainnyaadalahuntukanggaranSekwan,BupatidanWakilBupati.Atastemuanini,timpenyidiklangsungmenetapkan4orangtersangka,yaituSekda,Kabag.Keuangan,BendaharaRutin,danMantanBendahara,diikutidenganpemblokiranrekeningparatersangka.

DalamdakwaanJPUdisebutkanbahwake-4tersangkadidugatelahmelakukankorupsidanaAPBD2002KabupatenKepulauanMentawaisenilaiRp7,6MyangberasaldarisisadanaAPBD2002yangdisebutdenganUangUntukDipertanggungjawabkan(UUDP),dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup, minimal empat tahun penjara dandendamaksimalRp1milyaratauminimalRp50Juta.TerdakwajugadinilaiolehJPUtelahmelakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan merealisasikan dan menggunakananggaranrutinSetdayangtidaksesuaidenganPeraturanPemerintahNo.105Tahun2000tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Peraturan MenteriDalamNegeriNo.2Tahun1994tentangPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.

Sekdayangjugamerupakanatasan3tersangkalaindianggaptidakmelakukanpengawasanterhadap buku kas umum yang dibuat oleh bendahara rutin. Oleh bendahara rutin diakhirtahunanggaranbukukastersebuttidakditutup,sehinggaterdapatsisadanauntukdipertanggungjawabkan (UUDP) sebesarRp16miliar lebih,yangberasaldari rekeningBendaharawanrutinsebesarRp.8,4miliarlebihdandanayangbelumdipertanggungjawabkanterdakwasebesarRp.7,6miliar lebih.Uanginisampaipadatanggal31Desember2002belumdipertanggungjawabkan,bahkan terdakwaI sempatmemerintahkan terdakwaIIIuntuktidakmenyetorsisaUUDPtersebutkekasdaerah.

Atasdugaantersebut,dakwaanPrimairJPUataskasusini,paraterdakwatelahmelanggarPasal2ayat (1) joPasal18ayat (1)hurufbUUNo.31Tahun1999yangtelahdiubahdanditambahdenganUUNo.20Tahun2001joPasal55ayat1keIKUHPSubsidair:Pasal3joPasal18ayat(1)hurufUU.No.31Tahun1999yangtelahdiubahdanditambahdenganUUNo.20Tahun2001joPasal55ayat1keIKUHP.Untukitu,terdakwaIdituntutdenganhukumanlimatahunpenjara,dendaRp200Jutasubsidair4bulankurungan,dandituntutmembayaruangpenggantisebesarRp3,2milyar;TerdakwaIIdanIIIdituntutmembayaruangpenggantisebesarRp2,5milyar;sedangkanterdakwaIVtidakdituntutmembayar ganti rugi karena menjabat sebagai bendahara hingga Juni 2002, sebelumpelaksanaanAPBDTA2002berakhir.


Lampiran 1��

Kentalnya Dukungan Parpol

Agaksulitmemang jikakasuskorupsi sudahsedemikianmembaurdengankepantinganpolitik. Mayoritas pejabat di negeri ini adalah orang partai politik, maka kasus yangmelibatkanmerekaotomatis”menyeret-nyeret”parpolyangmenaunginya.

Setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selesai melakukan penyidikansekitar empat bulan, tepat tanggal 17 Oktober 2003 berkas dakwaan tersangka korupsidana APBD 2002 Kabupaten Kepulauan Mentawai dilimpahkan ke Pengadilan NegeriPadang.Berkasdakwaandibagi2,yaituberkasIatasnamaterdakwaI(Sekda),danberkasII atasnama3 terdakwa lainnya, yaituKabag.Keuangan,BendaharaRutindanMantanBendahara.

Kejadian yang cukup menonjol selama proses persidangan di pengadilan adalah ketikabupatidijadikansaksi,dimanapadawaktuitubupatidatangkepengadilandikawalketatbarisanlayaknya”Paspampres”darisatgasPDIPdenganseragamhitam-hitamditambahdengan satu pleton Dalmas Poltaber Padang yang diminta oleh pihak kejaksaan untukberjagadisekitarPengadilanNegeriPadang.

Aksi dan Strategi Aktor Pendorong

Sebenarnyakalaubicarasoalperanmedia,memanginibersinergi.KebetulankitajugapunyacabangorganisasidiMentawai,sehinggauntukkasusMentawaiinikitabisaintensdisanadanseringtahulebihdahulu.

PekerjaMedia

Tak bisa dipungkiri bahwa media massa punya peran cukup besar dalam mengungkapberagamkasuskorupsinegeriini.Halserupaterjadidikasuskorupsikepulauanmentawai.Pasca ”booming”nya pemberitaan tentang penanganan kasus korupsi DPRD PropinsiSumateraBarat,banyakdaerahdiIndonesiadankhususnyadiSumateraBarat,yangseolahmendapatspiritdanlatahuntukmelakukanhalyangsamadidaerahnya.

Sepertidiketahui,sebagianbesaraktoryangtergabunguntukmendorongpenanganankasusiniberadadikotaPadang.AkseskeMentawaiyangrelatifsulit,dankehidupansosialyangagakterbelakang,jauhdaripusatinformasi,jauhdarikeramaianmembuatsebagianbesarpihakyangpeduli terhadapMentawaimenetapdiKotaPadang.BahkansebagianbesarpejabatdipemerintahanMentawai-pundisinyalirsebagianbesarwaktunyadihabiskandiKotaPadang.

Lampiran


1��

Imbas dari Laporan Aktor Pendorong

Ada beberapa modus yg biasanya dilakukan dalam melakukan tundak pidana korupsi tersebut,diantaranya dengan cara melakukan manipulasi laporan dan merugikan keuangan negara. Dansayatidaksetujudenganadanyacara-carauntukmencaricelahuntukkeluardarihukumansetelahmelakukankorupsi.

KasiPenyidikanKejatiSumbar

Dua minggu selang AMM melaporkan dugaan kasus ini ke Kejati, bupati melaporkanLaporanPertanggungjawabannya(LPJ)keDPRD.Perludiingat,padaperiodeiniDPRDmempunyai hak yang sangat besar terhadap eksekutif, termasuk untuk tidak menerimaLPJ-nya,yangsangatberakibatfataljika2kaliLPJtersebutternyataditolak.Hasilnya?LPJyangdisampaikanbupati8Mei2003iniditolak.SebelumnyamemangsudahberkembangopinidimasyarakatbahwaLPJbupatiakanditolak,karenadidugabanyakpenyimpangandalam pelaksanaannya dan diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh BupatibesertajajarannyadalampenggunaandanaAPBDTA2002.

Hasil LPJ ini sempat dibandingkan AMM dengan hasil review yang pernah merekalakukan.LaluditemukanbeberapakejanggalandanpenyelewenganyangdilakukanolehBupati. Misalnya adanya mata anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan dalam posKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 2,65 Milyar dan dana cadangansebesarRp3,65Milyar.Selainitu,hampirdisetiapbidangdansektorditemukanpos-posyangtidakadapertanggungjawabannyadalamLPJ,padahalanggarantersebuttercantumdalamAPBD.Bahkanadajugaanggaranyangtidakdijelaskanpenggunaanya.OlehLBHUmantahasil komparasi inidi sebarluaskankemasyarakatmelaluikonferensipers,danmerekomendasikanagarDPRDmenolakLPJtersebut.

Setelah LPJ sempat ditolak, 3 minggu kemudian dilakukan kembali Sidang ParipurnaDPRDuntukmendengarkankembaliLPJbupati.AkhirnyaFraksiReformasi,GolkardanTNI tetap menolak LPJ tersebut dengan beberapa catatan, sedangka Fraksi PDIP danFDKBmenerimaLPJmenerimadenganbeberapacatatan.HanyaFraksiNasionalyangtidakmenyatakansikap.Selanjutnya,hasil revisiLPJbupatiyangdisampaikanJuli2003diterimaolehDPRD,kecualiFraksiGolkaryangtetapmenolakLPJ.

BAGIAN IV: ANALISA

Desentralisasi Memicu Korupsi?

Sejakmenjadikabupatensendiripadatahun1999bersamaandengandikeluarkannyaUUNo 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kabupaten Kepulauan Mentawai seolahbergeming dari posisinya yang dulu hanya merupakan bagian dari Kabupaten Padang


Lampiran 1��

Pariaman. UU No 22 Tahun 1999 yang baru diberlakukan tahun 2001 memberikankewenanganyangsangatbesarkepadadaerahdalammengaturpembangunandidaerahnya.Undang-undangini-punkemudianditafsirkansendiriolehdaerah,dimanadaerahmerasaseakan-akan diberi kewenangan yang seluas-luasnya, dan memberikan peluang kepadapemerintahandaerahterutamakepadakepaladaearahuntukmembuatkebijakanapasajatermasuk kebijakan-kebijakan yang”mempermudah” daerah dalam mengelola keuangandaerahnya.

Di sisi lainKabupatenKepulauanMentawaiyangmasihbaru,belummemiliki strukturpemerintahanyangkuat,belumada sistimkontroldanpengawasandalammenjalankanroda pemerintahan, dan belum memiliki makanisme yang dapat menjamin bagaimanapemerintahanberjalandenganbaik,sertamasihrendahnyaSDMaparatyangditempatkandalampemerintahan.Ditambahlagikepaladaerahyangterpilihmelalui legislatifbelumbanyakberpengalamandalampemerintahan,bahkanadayangmengatakanhanyaseminggusekaliberadadiibukotakabupaten.

Daerah baru ini juga belum memiliki legislatif yang bisa berfungsi secara baik untukmelakukanpengawalandanpemantauanterhadapjalannyapemerintahandanpembangunan,sehinggaeksekutifmenjadikekuatantunggalyangberakibatpadapengambilankebijakanyang mengesampingkan kepentingan masyarakat dan lebih menguntungkan kepadakepentingan diri kepala daerah dan aparatur pemerintahan di daerah. Kondisi inilahyang kemudian menjadi peluang terjadinya dugaan korupsi APBD 2002 di KabupatenKepulauanMentawai.

Ada2(dua)moduskorupsibesardalamkasusini,yaitu:

Pertama, tidakmenyetorkan sisadanaAPBD2002atau lebihdikenal sisadanaUUDP(UangUntukDiPertanggungjawabkan) sekitarRp16MilyarkekasdaerahpadaakhirTahunAnggaran2002,melainkandipindahkankerekeningpribadi.

Kedua,menggunakansisadanaUUDPyangperuntukkannyatidaksesuaiyaitudigunakanuntukkepentingandinas,instansi,badan,DPRDdanpribadi-pribadi,tanpaprosedurdansistemadministrasiyangbenarsepertimenggunakankuitansifiktif/palsu,tanpaSPUM/SPJdanlainsebagainya.

Kedua modus tersebut menunjukkan buruknya sistem administrasi keuangan di daerahtersebut. Bagaimana tidak, sisa dana UUDP APBD 2002 yang seharusnya disetorkanke kas daerah, ternyata masuk dalam rekening pribadi bukan disetorkan ke kas daerahsebagaimanalayaknyaproseduryangsah.Bahkan,jikakasusinitidakterungkapbisajadiuangtersebutmasihadadirekeningpribadibendahararutin,karenasempatadaperintahdarisekdauntuktidakmenyetorkanUUDPkekasdaerah.

Lampiran


1�0

Jikaditelisik lebih jauh,maksudtidakdisetorkannyadanatersebutkekasdaerahadalahagarpejabatdaerahyangberwenanglebihmudahdanfleksibeldalammenggunakanuangtersebut. Terbukti, dana-dana tersebut ternyata tidak sedikit yang dipinjamkan tanpaproseduradministrasiyangsah,sepertilangsungmemintanyasendiritanpasepengetahuanpejabatyangberwenang;dantidaksesuaidenganperuntukkannya, sepertiuntukurusanpribadi, dinas, instansi, badan, parpol, dan lain sebagainya sebagimana yang terungkapdalam persidangan. Parahnya lagi, tidak sedikit pula bukti-bukti pengeluaran yangberupa kuitansi fiktif, dan ada surat permintaan pembayaran yang tidak dilengkapi SPJ(Surat Pertanggungjawabannya). Tidak hanya itu penandatanganan SPPD-pun (SuratPerintah Perjalanan Dinas) bisa dilakukan kapan saja tanpa SK. Padahal seharusnyauntukmenandatangani sebuahSPPDharusdenganSK resmi.Dan ini semuamenurutpengakuan salah satu saksi jamak dilakukan dan sudah merupakan suatu kebiasaan diPemkab.Mentawai.

Proses ke Meja Hijau

Karenamenundaeksekusiitubukanmelanggarhukumterutamadenganalasan-alasanketertiban.Apasihruginyajikatidakdieksekusi,tidakadaPak?Inikanhanyamenyangkutwaktu,daniniMahkamahAgungsedangmemprosesnya.

AsistenTipikor/KejatiSumbar

Secarawaktu,proseshukumdalampenanganankasus inihinggake tingkatPengadilanNegeri bisa dikatakan tidak terlalu lama.Terbukti, selang 6 bulan dilaporkan, kasus inisudahmasukke tingkatpersidangandiPengadilanNegeri.Sayangnya, saatberanjakketingkat kasasi, kasus ini merayap lamban. Butuh waktu 16 bulan baru ada hasil kasasi.Itupunhanyauntukberkas II yangmemuat tersangka laindi luarSekda.UntukberkasSekdasendiri,sampaipenelitianlapangankasusiniberakhir(Nopember2006),belumadahasilkeputusankasasinya.Adaapadenganproseshukumditingkatkasasi?

Berlarut-larutnyaproseshukum lanjutandalampenanganankasuspidana,pastilahakanmembutuhkanbanyakbiaya,waktudantenaga.Apalagijikakasustersebutsudahmemasukitahapkasasi,nunjauhdaritempatberpijaknyaparaaktor.Situasi iniakhirnyamembuatdorongankasusmenjadilemahbahkanberhentisamasekali.Minimnyajaringanaktorditingkatnasional,karenaakseslokasiyangsangatjauhsepertikabupatenMentawaimemangmenjadikendalatersendiridalammendorongpenyelesaiankasus.Apalagi,ditingkatkasasi(Mahkamah Agung), akses untuk mengetahui bagaimana progres hukum berlangsunghampir tidak ada.Tidak jarang sambil menunggu ketetapan hukumnya, para terdakwamasihbisamendudukijabatanmenterengdanwarawiritanpabebanwalaustatusterdakwayangdisandangnya.


Lampiran 1�1

Divonis Bebas

Sudah terbukti bersalah, masih saja dibebaskan. Sejak awal penyelidikan, tim penyidikkejaksaansudahmenemukanada indikasikorupsiatasdanaUUDPolehparaterdakwa,sehinggamerekadituntuthukumanpenjara2tahundandenda,sertamembayarkerugiannegara.Namunolehpengadilan, semua terdakwadi vonisbebas.Apakah tindakanparatersangkadalamdugaankasuskorupsiAPBD2002Pemkab.Mentawaiinibukantindakankoruptif,sehinggaparaterdakwadivonisbebasolehpersidanganpertamasampaimahkamahagung?

Definisikorupsidituangkandalam13pasaldalamUUNo31/1999 joUUNo20/2001tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.Pasal-pasaltersebutmenerangkansecaraterperincimengenaiperbuatanyangbisadikenakanpidanapenjarakarenakorupsi,yaitudalam pasal 2-3 dan pasal 5-13.Tindakan koruptif yang dikelompokkan dalam pasal-pasal tersebut adalah tentang: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapandalamjabatan,pemerasan,perbuatancurang,benturankepentingandalampengadaan,dangratifikasi.

UntukkasusMentawai,dakwaanprimairJPUyangmenuntutterdakwadenganpasal2ayat(1);dandakwaansubsidairpasal3UUNo31/1999ditambahdenganpasal18ayat(1)UUyangsamaadalahsangatkuat.Sampaisaatinipasal2ayat(1)danpasal3UUinitermasukyang paling banyak digunakan untuk mempidanai koruptor. Ini merupakan pasal-pasalkorupsiyangterkaitdengankerugiannegara.

Alasan lain putusan hakim membebaskan terdakwa adalah karena terdakwa telahmengembalikan kerugian negara, sehingga tindakan mereka hanya dianggap kesalahanadministrasisaja.PadahaldalamUUNo31/1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,pasal4,haltersebutjelastidakbenar,danmerupakanpersepsiyangsalah.Disitudisebutkan bahwa”Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negaratidakmenghapuskanpidanapelakutindakpidanasebagaimanadimaksuddalampasal2danpasal3.

Ataskasusini,memangtidaksedikityangakhirnyaberanggapanbahwaketikapersoalandibawakepadapihakpenegakhukum,justrukitatidakakanmendapatkankepastianhukum(DPRDMentawai).

Masih Tetap Bebas

SejakawalAMMjugasudahmelakukankomparasiantarareviewAPBD2001-2002denganLPJ BupatiTA 2002. Hasilnya, ada beberapa kejanggalan dan indikasi penyelewenganyangdilakukanbupati,sepertiadanyamataanggaranyangtidakdipertanggungjawabkandiantaranyapadaposanggaranKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerahsebesarRp2,65

Lampiran


1��

MilyardandanacadanganRp3,65Milyar.Bahkanhampiraktorjugamenemukanhampirdi setiap bidang dan sektor ditemukan pos-pos yang tidak ada pertanggungjawabannyadalamLPJ,sementaraadaanggarannyadidalamAPBD2002,hal inididukungdenganadanyamataanggaranyangtidakdijelaskanpenggunaanyadalamLPJBupatitahun2002.Disiniaktormelihatjelasindikasipenyelewenganyangdilakukanolehbupati.

Dakwaan JPU atas para terdakwa ini sempat membuat aktor melemah, karena bidikanutamaaktor yangmengarahkebupati ternyatameleset.Situasi ini semakinmemburuk,ketikakebijakankoalisi untukmengajukanpenangguhanpenahanan ataspara terdakwadenganiming-imingakanmendapatbocorandatatentangketerlibatankasuskorupsibupatidarisekdadilakukan.Inilahyangkemudianmenimbulkanprodankontrasertaperpecahandalamtubuhaktor,danmembuatbeberapaanggotakoalisijalansendiri-sendiri.

Mengapa bupati? Dalam pandangan aktor selain sebagai orang pertama yang palingbertanggungjawabdalampenyelenggaraanpemerintahan,keterlibatanbupati sebenarnyasangat jelas dalam kasus ini. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya kesepakatan resmimelaluirapatakhirtahundiAulaBappedaMentawaiyangdipimpinolehbupati,agarsisadanaAPBD2002(UUDP)tidakdisetorkankekasdaerah,tapidipinjamkankepadadinas-dinas,bupati,wakilbupatimaupunpihaklainnya.

Tidakhanyaitu,buktibahwaketerlibatanbupatisangatlahbesardalamkasusinijugatampakdalamkesaksian,dimanabupatidapatdenganmudah”memintauang”secaralisantanpaprosedursecaralangsungbaikuntukkepentingankedinasanmaupunpribadi.Belumlagibanyakjugapermintaanpengeluaranbupatiyangtidakadaanggarannya,sehinggadibuatkuitansifiktif.Selainbupati,keterlibatanwakilbupatijugasebenarnyatampakjelasdalamkesaksian, dimana hanya dengan memo kecil dan langsung mendatangi BendaharawanRutin, Wakil Bupati dapat meminta dana untuk keperluannya dengan besaran berjuta-juta.

Inimenunjukkanbagaimanasebuahprosedurpengeluarankeuangandaerahyangnotabenemerupakanuangrakyat,bisadenganmudahdisalahgunakanolehparapejabatdidaerah.Danbahwa,kasusinitidakhanyamelibatkanorang-orangyangsudahditetapkankejaksaan,tapi lebih jauhdari itu jugamenyentuhpejabat lain, yangnotabene jauh lebihberkuasayaituBupatidanWakilnya.

Diskriminasi Hukum yang Jadi Bumerang

”...dan terus terang, ini membuat saya apriori terhadap hukum.jadi saya tidak terlalu banggadenganadanyanegarahukumyangbisadilakukanadalahfungsi-fungsipengawasan,evaluasidanminimalisasi.

KetuaDPRDKab.KepulauanMentawai


Lampiran 1��

Cukup menarik mengamati perilaku kelompok-kelompok yang ada dalam penanganankasus ini. Sejak awal kasus ini terungkap muncul gerakan-gerakan baru yang memberidukungankepadaparatersangka,tentunyadisampingaktorpendorongyangmengantarkankasuskejalurhukum.

Kelompok lain yang disinyalir merupakan pendukung tersangka seperti IMS (IkatanMasyarakatSiberut),ternyatadalamwaktuyangbersamaanbisasejalandenganapayangdilakukanaktorpendorong,walaudalammenjalankanmisinyakelompokinitidaksalingberkoordinasi.Dari gerakan yangmereka lakukan, termasukolehpendukung tersangka,tidak ada yang menyangkal tindak penyelewengan yang dilakukan oleh para tersangka.Merekasepertinyasadarbetulbahwayangmerekadukungbersalah.Namunyangmembuatmerekagerahadalahtidakdituntutnyabupatikemejahijauolehaparathukum.Padahalsangat jelas indikasi keterlibatan bupati. Inilah yang membuat para kelompok bergerak”bersama” menuntut diprosesnya bupati ke meja hukum, tidak hanya sebagai saksi tapisebagaipihakyangseharusnyalebihbertanggungjawabataskasusini.

Disini terlihat, bagaimana tindakan diskriminatif aparat hukum dapat membangun”kesolidan” antar kelompok yang berseberangan. Mereka tidak buta untuk menentukansiapasebenarnyayangsalahdanpalingbertanggungjawab.Tentunyainibukantanpabukti.Dari hasil kesaksian di persidangan, sangat jelas kesalahan juga mengarah pada bupati,sehinggawajibdituntut.BahkanKetuaMajlisHakimkasusinisempatmengatakan,”TakmungkinmasalahpertanggungjawabananggaranBupatitidakterlibat.”

Namunternyata,hukumkitaternyatabelumcukupadil,danmasihsangatdiskriminatif.Adaapadibalikproseshukumyangsangatdiskriminatifini?Terkaitdenganiniberkembangissu bahwa barang bukti uang kontan miliaran rupiah yang disetorkan tersangka akandinegosiasikanuntukdipakaibersama,gunamelepaskanbupatidarijeratanhukum.Waw?

Aktor Pendorong yang Kurang Solid

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan klasik itu cocok benar direnungkanoleh semua jeniskelompok, tak terkecualiAMM.Perpecahanyang terjadidikelompokinimembuatkinerjamerekasebagaiinisiatormelemah.TerlebihsetelahsebagiananggotaAMMsibukdengankepentingannyasendiri-sendiri.

Sejakawaldiketahuibahwainisiatorpersonilpendorongkasusini,yangtergabungdalamAMM sebagian berprofesi sebagai kontraktor/politisi dan sebagian lainnya berasal dariberbagaiprofesimulaidariLSM,ormas,akademisidll.Merekaadalahpihak-pihakyangcukupberkepentingandanpeduliterhadappembangunanMentawai.Tidaksedikitpuladarimerekamerupakansahabat/temandekatparapihakyangbelakangandijadikantersangkaolehkejaksaan,termasukbupatiyangdalamkasusinilolossebagaitersangka.Apakahlatarbelakangaktorinimempengaruhiupayamendorongpenanganankasusini?Jelas.

Lampiran


1��

Bisadikatakanperanutamadariinisiatorkasusini,yaituAMMadalahmelaporkankasusinikeproseshukum.Selebihnya,AMMsebagaikoalisitidakmelakukanapa-apa.Ketikakasussudahmasukkeproseshukumdengantersangkasekdadanbawahannya,praktiskasusinisudahtidakdidorongolehAMMsecarakoalisi.AMMkecewa,karenabidikanutamamerekaadalahbupati.Dari sinikoalisimulai jalan sendiri-sendiri tanpaadakoordinasi.Bahkan belakangan sebagian anggota koalisi kemudian mengusung namanya sendiri-sendiri,tidakmengatasnamakankoalisilagi,karenaadanyaperbedaanpandangandalampenanganankasusini.

Puncak dari ”perpecahan” internal AMM sebenarnya bermula ketika sebagian anggotaAMM justru mengajukan penangguhan penahanan atas tersangka, dengan alasankejaksaan diskriminatif, dan ada iming-iming dari tersangka bahwa yang bersangkutanakanmembocorkanpenyelewengan/indikasikorupsiolehbupatiyangmenjaditargetutamaaktorpendorong.Sialnya,pascadilepaskandaritahanantersangkaternyataingkar.Disinilahkemudianaktortidaklagisatuvisidanmisi,sehinggamerekajalansendiri-sendiri.

Denganmelemahnyainisiatorkasusini,perlahantapipastikasusinikemudiansemakinjauh dari pantauan. Ditambah lagi dengan berlarut-larutnya proses hukum terutama ditingkatkasasiyangjauhdariaksesmasyarakatlokal,membuatkasusinihampirtanpaadadoronganpenyelesaian lebih lanjut.Di tingkatPNsajakasus inidisidangkanselama11bulandengan38kalipersidangan.Aktorsepertisudahkehabisanenergi,karenaseringkalikasus hanya diselesaikan sebagian saja, sedang sebagian lainnya seolah digantung tanpakepastian.Darikasus ini, terlihatberkasuntuk3 terdakwasudahkeluarkasasinya,yaitutetapmembebaskanparaterdakwadarihukuman,sedangkanberkasyanglainatasnamaSekdasampaisaatinibelumjelashasilnya,tanpaadakepastianhukum.

Kasus ini-pun akhirnya ”terbengkalai” dan seolah tenggelam seiring dengan sibuknyabeberapaanggotaAMMmempersiapkandirimenjadicalonanggotaDPRDdalamPemilu2004,dansaat inipalingtidak6diantaranyasudahmenjadianggotaDPRDKabupatenKepulauanMentawai.Namundemikianadajugasegelintirpihakyangmasihpedulidaninginagarkasusiniditutaskan.

KegiatanAMMlebihbanyakdifokuskanpadadiskusi-diskusimengenaiperkembanganKabupatenMentawaiyangwaktuitubaruberusia3tahun.Daridiskusiinimerekamulaimencium adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Mentawai.Sadar akan kemampuannya yang kurang dalam melakukan bedah APBD, AMM-punmengundangLBHUmantaPadangyangdipandang lebihmampudalammelihataspekhukum dugaan tersebut. Kebetulan direktur LBH Umanta adalah pengacara salah satuanggotaAMM.Belakangan,LBHUmanta-punmenjadianggotake12AMM.

Permintaanpenangguhanpenahananinisebenarnyabukantanpasyarat.BeberapaanggotaAMMyangjugaadalahtemantersangkadijanjikanolehtersangka,bahwatersangkaakan


Lampiran 1��

membukakasuskorupsiyangmelibatkanbupati,karenasemuadata-datayangterkaitadapada tersangka.AMMsebetulnya sadarbetulbahwa tindakanmeraka ini akanmenjadibumerangdanbahantertawaanorang,danmerekaakandianggapmenjilatludahsendiri.Tapi karena pertimbangan janji tersangka, permintaan penangguhan penahananpundilakukan.Namuncelaka,setelahdilepaskandaritahanantersangkaternyataingkarjanji,tersangkatidakpernahmemberikandata-dataterkaitkorupsiyangdilakukanolehBupati.

BOX: Potret Aktor Pendorong

InisiatoryangmendorongkasuskorupsiAPBDdiKabupatenMentawaiiniadalahAMM(Aliansi Masyarakat Mentawai). Mulanya AMM beranggotakan 11 LSM/ORNOPMentawai yang berada di Padang, yaitu Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai(BM3),YayasanPeduliMasyarakatMentawai(YPMM),HimpunanPemudaMahasiswaIslam Mentawai (HPMIM), Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum(YLKBH), Yayasan Sehati, Forum Peduli Pembangunan Mentawai (FPPM), SiaranMentawai Membangun (SMM), Forum Masyarakat Mentawai (FMM), HimpunanPelajarMahasiswaSiberut (HIPMAS) danYayasanKrisau.SecarapersonalbeberapapentolanAMMberprofesisebagaipengusaha/kontraktor/politisi,dansebenarnyacukupdekatdenganparaterdakwa.

KegiatanAMMlebihbanyakdifokuskanpadadiskusi-diskusimengenaiperkembanganKabupatenMentawaiyangwaktuitubaruberusia3tahun.Daridiskusiinimerekamulaimenciumadanya indikasi korupsidalampenyelenggaraanpemerintahandiMentawai.Sadar akankemampuannyayangkurangdalammelakukanbedahAPBD,AMM-punmengundangLBHUmantaPadangyangdipandanglebihmampudalammelihataspekhukumdugaantersebut.KebetulandirekturLBHUmantaadalahpengacarasalahsatuanggotaAMM.Belakangan,LBHUmanta-punmenjadianggotake12AMM.

Namun dalam perjalanannya AMM kecewa dengan kinerja aparat hukum terutamakejaksaanyangdipandangpilihkasihdalammenegakkanhukumdankeadilan,dimanabupatiyangjadisasaranutamaAMMjustrutidakdijadikanterdakwa.AtaskekecewaaniniAMMyangtadinyamelaporkankasusinijustruakhirnyamelaluilembaga-lembagaanggotanya memohon kepada kejaksaan agar menangguhkan penahanan atas paratersangka yang juga merupakan teman mereka, karena mereka menilai para tersangkaini hanyalah korban dari penangganan kasus ini. Padahal yang seharusnya lebihbertanggungjawabadalahbupati.

Lampiran


1��

Permintaanpenangguhanpenahananinisebenarnyabukantanpasyarat.BeberapaanggotaAMMyangjugaadalahtemantersangkadijanjikanolehtersangka,bahwatersangkaakanmembukakasuskorupsiyangmelibatkanbupati,karenasemuadata-datayangterkaitadapadatersangka.AMMsebetulnyasadarbetulbahwatindakanmerakainiakanmenjadibumerangdanbahantertawaanorang,danmerekaakandianggapmenjilatludahsendiri.

Tapi karena pertimbangan janji tersangka, permintaan penangguhan penahananpundilakukan. Namun celaka, setelah dilepaskan dari tahanan tersangka ternyata ingkarjanji,tersangkatidakpernahmemberikandata-dataterkaitkorupsiyangdilakukanolehBupati.

PascapenangguhanpenahananinilahAMMseolah-olahtenggelam.KebijakanAMMmeminta penangguhan penahanan ini menuai pro dan kontra dikalangan anggotanyasendiri.Selanjutnya,beberapaanggotaAMMakhirnyajustrujalansendiri-sendiriterusmendorongpenanganankasus ini.Ataskasus ini,LBHUmantayangtadinyamenjadipentolandalammaterilaporankasusjugamenghilang,karenamerasaapayangmerekalakukan sudah tidak sejalandenganAMMsecara kelembagaan yangdipandang tidakkonsisten. Belakangan diketahui beberapa aktor dari AMM banyak yang sibuk untukmencalonkandirimenjadianggotalegislatifpadapemilutahun2004,dansaatinitercatatminimalada6orang”mantan”anggotaAMMyangmenjabatmenjadianggotadewan.

Faktor Penguat dan Pelemah Penanganan Kasus

Faktor Penguat: • spiritdaripenanganankasuskorupsiDPRDSumbar • gerakannasionalpemberantasankorupsi

Jika dilihat dari output proses hukum dalam penanganan kasus ini, tidak berlebih jikadikatakanadapihakyangcukupkecewa.Pasalnya,ke-4terdakwayangditetapkanolehJPUsemuanyadivonisbebasolehmajelishakimditingkatPN,bahkanditingkatkasasi.

Namun,terbongkarnyadanberhasilnyakasusdidoronghinggakeproseshukummerupakanprestasisendiri,mengingatKabupatenKepulauanMentawaibukanlahdaerahyangmudahdijangkau,danmerupakandaerahyangrelatifmasihbaru.Walaulebihbanyakdipengaruhiolehfaktoreksternal,namunsemangataktorlocaldalammendorongpenanganankasusiniperlumendapatreward,danmenjadipelajaranbagisemuapihak.

Faktor Pelemah: • perpecahandalamtubuhaktor • kurangkoordinasidalammengaturstrategi • adanyasalingcurigaantarsesasamaaktor


Lampiran 1��

• koalisibersifatinstandansesaat • suapkepadaaktorolehkoruptor • proseshukumtidaktransparandandiskriminatif

Berbedadenganfaktorpendukung,secaraumumfaktorpelemahkasusinijustruberasaldaritubuhaktorsendiri.Sejakawalsebenarnyahalinisudahbisateraba,mengingatkoalisiyangdibangunolehaktorberasaldariberagamlatarbelakangekonomi,mulaidarimahasiswa,aktivisLSMmurni, pengacara, akademisi, bahkan jugakontraktor/bisnis.Heterogenitasyangseharusnyabisamemperkayakoalisi,justrutidakjarangakhirnyamemicukecurigaandiantaraaktor.

Koalisi aktor yang lemah ini, tidak jarang kemudian dimanfaatkan oleh para tersangka,misalnyadenganiming-iminguangataujabatan.Memangcukupsulitmembuktikanadanyasuapolehtersangkakepadaaktor.Namunkedekatandanpertemananparaaktordenganparatersangkayangsebenarnyasudahterjalinlama,palingtidakbisasedikitmenjawabhalini.Terbukti,belumselesaiproseshukumkasus ini,beberapaaktormalahsibukdenganurusanpencalonansebagaicalonlegislatif(caleg)Mentawaipadapemilu2004yanglalu.

BAGIAN V : KESIMPULAN

Kegagalanmenyibaksuatukasusbukanlahtanpasebab.PadakasuskorupsidiKepulauanMentawai ini, terkesan apa yang disebut dengan istilah”hangat-hangat tahi ayam” darisisisepakterjanginisiator.KurangsolidnyaAMMmembuatperjuanganmenyibakkasusmengalami kegagalan. Namun di luar itu masih ada faktor lain yang membuat pelakukriminalasyikmelenggangbebas.

Faktortersebutadalah:

Pertama,Paraaktorpendorongpenanganankasus ininampaktidakseriusdalamdalammendorongpenanganankasusini,inidapatdilihatdaricarakerjamerekayangtidakadakoordinasiantaraaktoryangsatudenganyanglaindalammenyusunstrategidanperjuanganyang mereka lakukan, bahkan ada yang mengambil kesempatan untuk kepentingankelompoksendiri.

Kedua,Kurangnyapengawalandariparaaktorpendorong terhadapproseshukumyangdilakukanolehpenegakhukum(KejaksaandanPengadilan),inidapatdilihatdarigerakan-gerakanyangdilakukanolehaktorpendorongyanghanyatertujupadasatuinstitusisajadantidakmelakukankoordinasisecarabaikdenganmediamassa.

Ketiga,Penegakhukum(Kejaksaan)masihpilihkasih(diskriminatif )dalammenangani

Lampiran


1��

kasuskorupsi,karenapihakkejaksaanbisamengalihkantersangkadariyangseharusnyajaditersangkadengancaramemulaipenyidikandaripejabatyanglebihrendahyangkemudiantidakmenyerettersangkayangsesungguhnya.

Keempat,Antarasesamapenegakhukummasihbelumsamapersepsidalammemberikanhukuman terhadap pelaku korupsi, jaksa menuntut beberapa tahun sementara hakimmenjatuhkanvonis lebihrendahdariapayangdituntutoleh jaksabahkandivonisbebasolehhakim.

Kelima, Kurangnya pengawalan yang dilakukan oleh para aktor pendorong dalampenanganankasuskorupsisampaipadaberketetapanhukumtetap.

Penulishanyamampumemberisejumlahsaransebagaiberikut:

Pertama:Antaraaktorpendorongharusadamisidanvisiyangsamasertakosistensidalamupayapemberantasankorupsidansalingkoordinasisatusamalainnyadanharusdilakukansecarabersama-samadenganmembagiperansesuaidenganspesifikasi lembagamasing-masing.

Kedua :Pemberantasankorupsiharuslahmenjadi issubersamaantaraaktorpendorong,penegakhukumdanmasyarakatsertamemilikikomitmenyangkuatterhadappemberantasankorupitidakuntukkepentingansesaat.

Ketiga :Antaraberbagaikelompokakademisi,LSM,penegakhukumdanmediamassaharusmemilikipersepsiyangsamaterhadapupayapemberantasankorupsiterutamadalammenafsirkanketentuanhukumyangberhubungandengantindakpidanakorupsi.


Lampiran 1��

MEMBANGUN KIAT PENGUNGKAP KORUPSI(Studi Kasus Korupsi DPRD Kab. Madiun)

Peneliti:SigitIkhsanWibowo

BAGIAN I: RINGKASAN KASUS

“Ya, mengertinya yang jelas korupsi itu merugikan rasa keadilan rakyat. (Kami) bukan melaporkan(korupsi),tapiikutbersama-samamendesakdanmenekansaja.”

KoordinatorPasopati(Komunitasanakjalanan)

Pada bulan September, Madiun Corruption Watch (MCW) salah satu gerakan antikorupsidikab.MadiunmelakukanreviewterhadapAPBDkab.Madiunperiode1999-2004.DitemukanbahwamekanismepenganggaranAPBDkab.Madiunperiode1999-2004, telah menyimpangi dan atau melanggar PP 110 tahun 2000. Ditemukan jugapenyimpanganpadawaktuitusebesar3,9M.KetikatemuanitudisampaikankepadaparamantananggotadewanDPRDMadiunpadaawalbulanberikutnya,paraanggotadewantersebutmenyatakanbahwasemuamekanismepenganggarandalamAPBDsudahsesuaidenganaturanperundang-undangandanPP110tidakbisadijadikandasarkarenasudahdibatalkan.

Semingggukemudian,TimMCWkemudianmengirimkanlaporanpengaduandugaankorupsi APBD kab. Madiun ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun dan KepolisianWilayah(Polwil)Madiun.Kedualembagaitulangsungmerespon,namunkarenaPolwilyang berinisiatif memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu, akhirnya penyidikan diambilalihsepenuhnyaolehPolwilMadiun.TimPenyidikPolwilMadiunlangsungmerespondanmengadakankajianAPBDbersamadenganTimMCW.Darihasilkajiantersebut,kerugian yang ditemukan semakin besar yaitu senilai Rp. 8,9 Milliar. Audit BPKPselanjutnyabahkanmenemukanangkayanglebihbesarlagi,bahwapenyimpanganAPBDkab.Madiunmencapai14,5M.

Setelahmelewatipenyelidikandanpenyidikanselama6bulanmakaditetapkan4orangsebagaitersangkayaituKetuaDPRDMadiundan3orangWakilKetuaDPRD.Selamaproses penyidikan berlangsung, karena para tersangka tidak ditahan maka pada bulanJuni-Juli2006tersangkaKetuaDPRDsempatmelarikandirike Jakarta,namundapatkembaliditemukankembaliolehPolwilMadiundanlangsungditahan.Sekitar2bulansetelahprosespenyusunandakwaanselesaimakapada29Agustus2005sidangpertamadigelardanberlansungdalamwaktukuranglebih4bulan.Hakimpengadilannegeri(PN)menjatuhkan hukuman 4 tahun, denda 200 juta dan mengembalikan kerugian negarasebesarRp.336.344.644,64padaKetuaDPRDdanpenjara1tahun,denda50jutadanmengembalikankerugiannegarakerugiannegara7,18jutadan5,7juta.

Lampiran


1�0

Keempat terdakwa itu melakukan proses banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur.Terdakwa Ketua DPRD langsung mendapat vonis banding 3 bulan kemudian, yangmana PT menguatkan vonis yang dibuat oleh PN, sedangkan 3 terdakwa lain hinggabulanNovember2006,yangkeluarbaruputusanPT-yangmemperkuatPutusanPN-bagi salah seorang terdakwa dari unsur TNI/POLRI. Terhadap vonis banding yangdidapatnyaterdakwaMantanKetuaDPRDmelakukankasasi.Voniskasasijugaturun3bulankemudianyangmemperkuatputusanPTdaneksekusiatasputusantersebuttelahdilakukan.

BAGIAN II. LOCAL CONTEXT

Madiunsebagaisalahsatukabupatenyangsecarageografismemilikiluaswilayah101.086km2,terdiridaridaratan88%,daerahaliransungai(DAS)2%dankawasanberbukit10%.Sebagaidaerahagrarisdidukungdenganpotensihutanseluas424,30Hadengantanamanutama Jati dan sawah seluas 26.139Ha.Secara administratif kabupatenMadiun terdiridari15kecamatan,198desa,8kelurahandan4896rukuntetangga.Batas-bataswilayahkabupatenMadiun,sebelahbaratkabupatenMagetan,SebelahSelatan,kabupatenPonorogo,SebelahTimur,kabupatenNganjuk,SebelahUtaraadalahkabupatenBojonegoro.

Madiun adalah kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang danmerupakan jalur penghubung utama Jawa Timur dengan Jawa Tengah melalui jalurSelatan.LayaknyakabupatenlaindiJawaTimur,yaknisebagaiMadiunjugamenjadibasisNahdliyin(NU),sebagianbesarwargaMadiunadalahtergabungdalamNahdlatulUlama(NU),sehinggasuaraNahdliyinsangatmenentukandanmewarnaidiMadiun.Meskipun,demikianpadaPemilu1999,PKBsebagaipartaiyangberbasisparaanggotaNUmenempatiUrutankeduasetelahPDIPerjuangan.

SebagianbesarpendudukMadiunadalahsukuJawa.MasyarakatMadiunrelatifcukupbaikdalammemperolehpendidikan,sekitar50%penduduknyasudahmengenyampendidikanhinggajenjangSMA.Informasiuntukmasyarakatpunmengalirderasdenganmasuknyakoranbaiknasionalmaupunlokal,8stasiunradiolokaldantelevisibaiknasionalmaupunlokalJawaTimur.Darisegiagamadanbudaya,pendudukkabupatenMadiun99persenmemelukagamaIslam,selebihnya,memelukKristen,HindudanBudha.Dalamkehidupansehari-harimempunyaiciriagamis,rukunantarsesamasertaberjiwagotongroyongyangberazaskankekeluargaan.


Lampiran 1�1

BAGIAN III. KRONOLOGI KASUS

Dewan Abaikan PP 110 dalam penyusunan APBD

SejakTahunAnggaran2001-2002hinggaTahunAnggran2003-2004terjadiperubahanjumlahmataanggaranpadapolaanggaranuntukDPRD.PerubahanitusesuaikesepakatanseluruhanggotaDPRDuntuktidakmengikutipenentuanmataanggarandalamPP110Tahun2000karenadianggap tidak sesuaidenganUndang-UndangNo22Tahun1999tentangpemerintahanDaerah,sebelumakhirnyaPPitudicabutolehMApadaSeptember2003. Perubahan mata anggaran tersebut juga mendapatkan persetujuan dari eksekutifdalamrapatyangdihadiriolehPanitiaAnggaran(Panggar)eksekutifdanlegislatif.

PadaTahun2003,menjelangpemilulegislatifterjadikembalikesepakatanantaralegislatifdan eksekutif yang membebani APBD kab. Madiun yaitu pencairan dana PILKADAsebesar 1,2 Milyar dari 400 juta yang telah dianggarkan sebelumnya. Penyimpangan-penyimpanganiniterjadisampaimasabaktianggotaDPRDperiode1999-2004inihabisdantaksatupunpihakyangmempermasalahkannya

Keadaan ini diperparah karena dalam pertanggungjawabannya para anggota DPRD itutidakmemenuhistandarakuntansipemerintahdaerahyangberlakusesuaidenganPP105Tahun2000TentangPengelolaandanPertanggungjawabanKeuanganDaerah.AnggotaDPRDkab.MadiuntidakmemberikanSuratPertanggungjawaban(SPJ)yangdiakibatkandari anggaran yang mereka pergunakan, tetapi hanya memberikan bukti berupa tandatangansaja..PerilakuAnggotaDPRDyangmelawanhukumtersebut,tidakditentangoleheksekutifsebagaiPemegangSuratKekuasaanOtoritas(SKO).Merekaselalumencairkananggaranyangdimintaolehlegislatiftersebut.Bahkan,eksekutifjustrumembuatkebijakanyangmendukunglegislatif,dengancaramemasukkanPosAnggaranDPRDyangseharusnyabebansementaradanharusdisertaiSPJ,tetapidimasukkanmenjadiBebanTetap,sehinggatidakadakewajibanbagiAnggotaDPRDuntukmenunjukkanSPJ.

Dibuka oleh MCW, Dilegitimasi oleh BPKP

”Kasusinisayalaporkanke-duainstitusisekaligus,yakniKejaksaandanKepolisian.Haliniuntukmengujilembagahukummanayanglebihserius...”

Pelapor(MCW)

Pada bulan awal bulan September 2005 MCW kembali mengadakan review terhadapAPBD kab. Madiun. Kali ini yang direview adalah APBD sejak Tahun 1999-2004.Sebelumnyapada24-26Agustus2004,MCWmengikutipenandatangananMoUantaraGeRAKIndonesiadanKPKyangmengamanatkanuntukmengusuttuntaskasuskorupsiAPBDdiDPRDseluruhIndonesia.KepulanganmerekadariacaraitulahyangmemompasemangatmerekauntukmengungkappenyimpangandalamkorupsiAPBDkab.Madiun.

Lampiran


1��

Darihasilkajianituditemukanpenyimpangankhususnyapadatahun2001-2003,padaposanggarandewanyangtidaksesuaidenganaturanyaituPP110,Kepmendagri29/2000;SEMendagri161/3211/SJ,nominalsementarayangditemukantimMCWyangterindikasikorupsisebesar3,9M

KetikamengkonfirmasitemuannyapadaMCW,mantanketuaDPRDyangkembaliterpilihmenjadianggotaDPRDPeriode2004-2009,iamerasabahwatidakadayangsalahdalampelaksanaanAPBD1999-2004,Iabahkanberkata“kalaumemangapayangdilakukanDPRDselamainimenyimpangdandianggapkorupsi,sayasiapbertanggungjawabdanmengembalikansemua anggaran yang diduga korupsi”. Setelah pertemuan dengan mantan Ketua DPRDtersebut,MCWmelakukankajian yang lebihdalam lagi dankali inimerekamendapatbantuandari seorangpraktisihukumberupapendapatdandukunganyangmenguatkanlangkahmerekauntukmenempuhjalurhukum.

Akhirnya,padaoktober2004,TimMCWsecararesmimengirimkanLaporanPengaduanDugaanKorupsiAPBDkab.MadiunkeKejaksaanNegeri(Kejari)MadiundanKepolisianWilayah (Polwil) Madiun. Laporan tersebut mendapat tanggapan yang positif dengansegeraditindaklanjutinyalaporantersebut.

Kejaksaan langsung memanggil Panitia Anggaran eksekutif untuk dimintai keterangan.Begitu juga, Kepolisian Wilayah (Polwil) Madiun, langsung membentuk tim Penyidikuntuk menindaklanjuti Laporan MCW tersebut. Polwil Madiun langsung mengadakankajiantentangAPBDbersamadenganTimMCW.Darihasilkajiantersebut,diperkuatdenganhasilpenyelidikanawaltimpenyidikPolwilMadiunmenemukankerugiannegaradalamAPBDkab.Madiunperiode2001-2004senilaiRp.8,9Milliar.

Untuk membuktikan keseriusannya dalam memproses kasus dugaan korupsi APBD diDPRDkab.Madiun,TimPenyidikPolwilMadiunmemanggilseluruhmantananggotaDPRD kab. Madiun periode 1999-2004 yang sudah tidak menjabat sebagai anggotaDPRDuntukdiperiksasebagaisaksi.Sambilmenunggupemeriksaanterhadapsaksi-saksiselesai,PolwilMadiunmelayangkan izin tertulisuntukmemeriksaparaanggotaDPRDyangmasihmenjabatkepadaGubernurJatimdanizinmemeriksaBupatiMadiunperiodeitukepadaPresidenSusiloBambangYudoyono.Kuranglebih2bulankemudianizindariGubernur Jatim turun dan penyidik langsung memeriksa anggota DPR yang saat itumenjabatkembali.

Melengkapi hasil penyidikannya, Tim Penyidik Polwil Madiun mendatangkan auditordari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Selama 3hari, timauditorBPKPmengkajidata-datayangtelahdipersiapkanolehTimPenyidik,akhirnya BPKP menetapkan kerugian negara yang diakibatkan penyimpangan PP 110Tahun 2000 di Kab. Madiun senilai Rp. 14,5 Milliar. BPKP juga melaporkan bahwapertanggungjawaban keuangan APBD kab. Madiun tidak sesuai dengan PP 105/2000


Lampiran 1��

tentangPertanggungjawabanKeuangandaerah.AuditorBPKPakhirnyamerekomendasikanbahwayangbertanggungjawabataskerugiannegaradariAPBDkabMadiun,darilegislatifadalahKetuaDPRDKab.Madiunperiode1999-2004danketigaWakilDPRD.

BOX 1. PROFIL MCW

MCWadalahGerakanAntiKorupsiyangdilatarbelakangidarikeprihatinansegenapAktivis LSM, KIPP dan Mahasiswa Madiun, melihat kondisi pendidikan politik,ekonomi, sosialdanhukummasyarakatMadiunyangmemprihatinkan.Organisasi inilahirpada3Juli1999dandikoordinatoriolehDimyatiDahlan.Misidari lembagainiadalahmenciptakantatanankehidupanpemerintahanyangbersihdanbebasdariKorupsiKolusidanNepotisme

MCW tidak hanya melakukan kegiatan di wilayah kabupaten Madiun tetapi juga dilimawilayahlainyangdulunyaadalaheks-KaresidenanMadiun,yaituMagetan,Ngawi,Ponorogo,PacitandankotaMadiun.Selainmelakukaninvestigasidanadvokasikorupsi,lembaga ini juga melakukan pengorganisasian dan pendidikan masyarakat, terutamamasyarakatdesa.MCWjugamembangunjaringandenganNGO-NGOlainnya,baikditingkatlokal,propinsimaupunNasional.

KasusKorupsiAPBDkab.Madiun1999-2004adalahkasuskorupsibesarpertamayangdilaporkan MCW mengingat jumlahnya yang mencapai belasan milyar. Setelah kasusiniberhasildigulirkan,MCWtelahbeberapakalijugamelaporkankasuspenyimpanganAPBD di tiga kabupaten/kota lain, yaitu dugaan korupsi APBD kab. Magetan, kab.Ponorogo dan Kota Madiun. Ketiga kasus ini saat ini sedang intensif diperiksa olehKejaksaansaatini.

Berdalih Cari Obat, Tersangka Sempat Buron

“DiIndonesiadalamkasuskorupsi,orangyangtidakpunyapowerakanhabis,powerituyauang,jaringan,kekuasaan,inijadisatukhan.”

PekerjaMedia

PadabulanJuni,menjelangpenyidikanberakhir,karenatidakdikenakanpenahananatasnya,tersangka Ketua DPRD melarikan diri. Awalnya, tersangka diberitakan mencari obatatausedangdinas,namunsetelahbeberapaharitidakterdengarkabarberitanya,akhirnyaKepolisianmencarinya.Selain,tidakdikenakanpenahanantersangkajugaNamunberkatusahadaripihakKepolisiantersangkatertangkapkembalisetelah36hariberadadiJakarta.

Lampiran


1��

SeetelahditangkaptersangkaKetuaDPRDlangsungdikenakanpenahanan,sedangkan3wakilDPRDtidakditahankarenadinilaikooperatif.

PenahanantersangkaternyatamemicuprotesdariparasimpatisanPDI-P(walaupuntelahditetapkan sebagai tersangka, ia kembali menjabat sebagai Kepala DPC PDI-P). Padatanggal13Juli,merekaberdemonstrasimemintaKejaksaantidaktebangpilihdalamkasusinidanmemintapenangguhanpenahanantersangkadenganmengumpulkantandatangandan KTP, tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Kejaksaan. Melihatbesarnyaaksidariparapendukungtersangka,makaTimPenyidikPolwilmemintapadaMCWuntukmembuataksitandingan.Maka,padatanggal18Agustus250massaGeRAKmelakukanaksikeKejaksaanyangmemintaKejaksaanuntuksegeramelimpahkankasusini Ke PN.Ternyata pada hari itu juga BAP tersangka Ketua DPRD dilimpahkan keKejaksaan.

Persidangan Tahap I

”Karenainikasuskorupsidanadabatasanwaktunya,makapenanganannyakamiprioritaskandanpersidangankamikebutduakaliseminggu.” MajelisHakim

PersidanganKasusDugaanKorupsiAPBDkab.MadiundigelardiPNpadatanggal29Agustus 2005. Dalam persidangan perdana dengan agenda pembacaan Dakwaan JaksaPenuntutUmum, JPUmendakwaDPRDMadiunperiode1999-2004, telahmerugikankeuangan negara senilai Rp. 8,8 Milliar, berbeda dengan temuan BPKP yang dijadikandasarolehKepolisiansebesar14,5M.Alasanjaksakerugianituhanyadidasarkankerugianyang diakibatkan oleh perbuatan anggota DPRD saja, sedangkan sisanya merupakantanggung jawab eksekutif dan legislatif secara bersama-sama akan ditangguhkan dulu.Dalam dakwaan JPU menggunakan PP 105Tahun 2000 sebagai acuan dengan alasandicabutnyaPP110Tahun2000.

DakwaanJPUmenimbulkankecamanmasyarakatkarenaterlihatadanyatebangpilihdalampenanganankasusini,dimananamaeksekutifdisebut-sebutmengetahuidanmenyetujuiAPBDtersebutnamuntidakditetapkansebagaitersangka.Padasidangberikutnyaterjadidemo baik dari massa pendukung terdakwa maupun dari para aktor pendorong yangmempunyai salah satu agenda yang sama yaitu meminta agar aparat tidak tebang pilihdalampenyelesaiankasusinidanmemintaeksekutifjugadiusut.

Proses Persidangan, tampaknya dikebut oleh PN kab. Madiun, selama seminggu 2 kali,sehinggadalamkurunwaktukurangdari5bulan,terdakwasudahdijatuhivonisolehPNkab.Madiun.Tepatnya, 21Desember, pada sidang yangdihadiri oleh berbagai elemenmasyarakat dan media massa, Terdakwa Ketua DPRD divonis oleh PN kab. Madiun,4 tahun penjara dan denda 200 juta, serta mengembalikan kerugian Negara senilai


Lampiran 1��

Rp.336.344.644,64rupiahdaritotalkerugianNegarayangdinikmatiolehAnggotaDPRDkab.MadiunsebesarRp.14,5Milliar.

DenganvonisPNtersebut,Terdakwalangsungmengajukanbanding.Sebelummeninggalkanruang sidang terdakwa mengatakan menghormati proses hukum dan meminta aparatjuga menyeret para pelaku lainnya. Terdakwa mengatakan ”saya berharap aparat hukumtidakhanyaberhentidisinisaja,sayatidakterimakalausayasajayangdijadikantumbaldandiproseshukum,masihadayanglebihbertanggungjawabdalamkasusini,danseluruhanggotaDPRD dan eksekutif harus juga diproses hukum, aparat hukum juga harus segera menyeretbupatikepersidangan”ProteskerasjugadilancarkanolehPenasehathukumterdakwayangmengatakanbahwaadapembusukandalamtubuhhakimdaniaakanmelaporkannyapadaKomisiYudisial.

VonisPNKab.MadiunterhadapterdakwaLilikIndartoGunawan,SH,MantanKetuaDPRD kab. Madiun periode 1999-2004, diperkuat oleh PengadilanTinggi (PT) JawaTimurdiSurabayapadatanggal27Maret2006,dandiperkuatlagiolehPutusanKasasiMahkamahAgung(MA)padatanggal28Juni2006.CumaperbedaanvonisMAdenganPT dan PN, adalah penerapan dakwaannya. Di MA terdakwa tidak terbukti dengandakwaanPrimer,yakniPasal2,18UU31/1999juntoUU20/2001.Tapi,terdakwaterbuktidengan dakwaan subsider, Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001. Meskipun, penerapandakwaanyangberbeda,namunterdakwaKetuaDPRD,harustetapmenjalanihukumanpenjara 4 tahun dan denda 200 juta, serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.336.344.644,64 Rupiah. Pada tanggal 11 Agustus 2006 Lilik Indarto menandatanganiberitaacaraeksekusi,sebagaisyaratadministrasi,karenaposisiterpidanasudahditahan&terdakwasanggupmengembalikankerugianNegarapadatanggal25Agustus2006

Dukungan Massa dan Media yang Selalu Dibutuhkan

“KarenaMemoinisegmennyabanyakrakyat,bagaimanakitamengemasberitayangbisadipahamioleh rakyat, bahwa rakyat tidak hanya dibodohkan oleh berita korupsi, tetapi lebih dipahamkantentang bagaimana korupsi itu, sehingga tidak terjebak dalam lingkaran setan fenomena korupsiyangdigembar-gemborkanitu,sehinggarakyatharuspahambetul,ketikarakyattidakpahambetul,kitakhawatirakanterjadisuatuanarkis.”

PekerjaMedia

Untukmendukungpengungkapankasussejakawaldesember2004,MCWsudahmelakukankontakdenganberbagaipihakuntukmembentukaliansigunamendorongdanmonitoringkasus korupsi ini. Pihak-pihak yang dikontak MCW awalnya adalah LSM lain di eksKaresidenanMadiunyang concerndenganmasalahkebijakanpemerintah sepertiMPW,FokerLSMdanPoliceWatchjugasampaitingkatNasionaldenganmemintadukunganICWdanGeRAK.MCWkemudianmendatangibase campmahasiswauntukmemintadukunganmerekahinggapartaipolitikyangpeduliterhadappemberatasankorupsi.Dari

Lampiran


1��

grass root, mereka menggalang dukungan dari masyarakat desa dengan memanfaatkanhubunganmerekadenganAKPD(AsosiasiKepalaDesadanPerangkatDesa)danFKMD(ForumKomunikasiBadanPerwakilanDesa).Melaluibadan-badaniniMCWsejakawalsudahmengadakanberbagai seminardandiskusi untukpenyadaranmasyarakat tentangkorupsi. Warga desa inilah yang menjadi massa terbesar MCW, ditambah lagi dengandukunganparapelajar, pemudakarang tarunadan anak jalanan.Selanjutnya, setiapkalimelakukan aksi jalanan semua komponen tersebut memakai nama “GeRAK Madiun”dengantetapmembawaatributmerekamasing-masingsebagaiorganisasiatauperwakilankelompoktertentu.

Pemberitaanmediajugacukupintensdalammemberitakankasusini,terutamadarimediacetak lokal baik di kab. Madiun dan Jawa Timur, misalnya Radar Madiun, Surya danMemorandum.Pemberitaanintensmencakupseluruhtahapanprosespengadilanmaupunberbagaiaksidanopinibaikdarikelompokaktorpendorongmaupunkelompokpendukungterdakwa. Intensnya pemberitaan oleh koran lokal ini diyakini pula ikut meningkatkanperhatian masyarakat akan kasus ini. Banyak masyarakat yang datang untuk melihatprosessidang,hinggaakhirnyaMCWmemintakepadaPNagardiperbolehkanmemasangpengerassuarauntukpengunjungdiluarruangsidang.Permohonaninidikabulkan,MCWmemakaipengerasyangmerekabawasendiriuntukmenyiarkansidangpadapengunjungyangadadihalamanPN.Akhirnya,setelahbeberapakalisidangpihakPNsendiriyangmemasangnya.

Meja Hijau Tahap Kedua

SidangterhadaptigamantanwakilDPRDiniawalnyakurangmendapatperhatianmassa,karenakonsentrasimerekatelahterserapuntuksidangterhadapterdakwamantanketuaDPRD.SeiringdenganprosesupayahukumbandingdankasasiterhadapkasusterdakwamantanKetuaDPRD,proseshukumWakilKetuaDPRDyangberlangsungsejakJanuari2006 terus bergulir. Setelah vonis terhadap Ketua DPRD dijatuhkan, perhatian massamenjadilebihterfokusdalamkasusini.Bahkan,mediayangbiasanyajarangsekalimemuatpemberitaan tentangkasus ini, kembalimengeksposnya.Menjelangpembacaanputusanterhadapterdakwa3mantanwakilDPRD,GeRAKkembalimelakukanaksiyangmenuntutpenuntasankasusitu.Halinimenyebabkanpembacaanvonissempattertundasampaitigakalipersidangan.

Padatanggal15Juni,WakilKetuaDPRDdariFraksiTNI/Polridivonis1tahunpenjaradandenda50jutadanmengembalikankerugiannegara5,7juta.Limaharikemudian,padatanggal20Juni2006,2WakilKetuaDPRDyanglain,divonisolehPNKab.Madiun1tahunpenjaradandenda50juta,sertamengembalikankerugianNegarasebesar7,18juta.Vonis ini lebihringandarituntutanjaksauntukmasing4tahunpenjaradandenda200juta,sertamengembalikankerugiannegarasebesarmasing-masing265 jutadan70 juta.AtasputusaniniJPUkemudianmengajukanbanding.SampaiNovember2006,barusatu


Lampiran 1��

terdakwadariunsurTNI/POLRIyangmenguatkanputusanPN.

BAGIAN IV: ANALISA

Mengapakorupsibisaterjadihinggabertahun-tahundanmasabaktianggotaDPRberakhir?Apakahmasyarakattidaktahubilatelahterjadipenyimpangan?BagaimanakasusinidapatsuksesdiungkapolehMCW?Danmengapapulaaparathukumbekerjadengancepat?

BOX 2. TRANSPARANSI SETENGAH HATI

“Ya… kita menggunakan itu (PP 110/2000) untuk referensi saja artinya untuk menentukannominalnya bukan untuk menentukan jenis anggaran. Kalau kita tidak gunakan PP itu (untuknominal)makadewanakanseenaknyasendiri.”KetuaDPRDmadiun1999-2004.

Terdakwa

Sejak didirikan pada tahun 1999, MCW rajin mengikuti sidang paripurna DPRDbersama-samamediamassayangmeliputnya.MerekamengadakankajianterhadapsetiapAPBDyangdisahkanolehDPRDkab.Madiun.DarikajiantersebutMCWmenemukanbahwaAPBDyangtelahdisahkantersebutmelanggarPP110/2000.TemuantersebutdisampaikankepadaKetuaDPRDsaatitu.Namun,jawabanyangdidapatbahwaDPRDkab.MadiunmemangsengajatidakmengikutiPP110/2000karenabertentangandenganUUNo.22tahun1999.PP110/2000hanyadijadikankonsideransajadalampenyusunanAPBD. Sampai akhirnya ketika masa kerja DPRD 1999-2004, MCW mengadakanreviewbudget dari1999-2004danmenemukan indikasikorupsi3,9MmantanKetuaDPRD yang terpilih kembali masih membantah adanya korupsi itu.Bahkan ketikaindikasikorupsiitudisampaikanpadamantanKetuaDPRDyangterpilihlagisebagaiKetuakomisiADPRDMadiuniatetapmengelak.Bahkaniasempatmenanggapiwaktuitu,"SelamainiperdaAPBDbelumpernahdibatalkan,dankitamenggunakanPP110sebagaiacuanutamadalammenetapkanPosAnggaranDPRD, sehinggakalaukamuberkeyakinanbahwaitukorupsi,silahkandibuktikanmelaluijalurhukum".

Dalamkasus ini transparansi telahdilakukanolehDPRDMadiun.Masyarakatdapatmengikuti sidang-sidang penyusunan APBD. Ketika masyarakat menemukan adanyapenyimpangan,merekamelakukanprotes.Namun,nyatanyaprotesitutidakdiindahkanolehDPRD.ParaanggotaDPRDdalamhalinimemanfaatkanketidakkonsistenanantaraduaperaturanperundang-undanganyangada,yaituPP110/2000danUUNo.22/1999sebagaisenjatauntukmenjawabprotesdariMCWsaatitu.Mekanismetransparansiyangdilakukantidakdibarengidenganketerbukaanterhadapkritik,terutamadalamkasusinikritikitudikaitkandenganpenghasilanDPRDyangberbaukorupsi.

Lampiran


1��

STRATEGI MCW.

SebagaisebuahNGOAntiKorupsiyangsejakawalnyahanyasendirianmengungkapkasuskorupsiiniMCWmemilikistrategiyangterbilangcukupsuksesdalammengungkapkasuskorupsiDPRDkab.Madiun.StrategiyangdipakaiMCWdiantaranya:

1. Aparat Hukum Kooperatif ? Dukung Mereka!

“KalauinginmengungkapkasuskorupsitirulahDimyati(MCW),diakonsistendansetiapharimaudatangkePolwiluntukmemantauperkembangankasustersebut,ataumembantumencarikandata-datadanreferensihukumyangdiperlukanpenyidik,”

OndangSutarsa,KapolwilMadiun

SejakawalMCWmelibatkanaparathukumsebagaimitradalampengungkapankasusini.Beruntung,KapolwilMadiunadalahseorangyangreformisyangterbukauntukbekerjasamadenganNGOmasyarakatdalampengungkapankasusini.KarenainiadalahkasuskorupsipertamayangmenyangkutAPBDyangdisidikolehPolwilmakaPolwilmengajakMCWuntukmelakukan review terhadapAPBDdandaripenelusuran itudiketemukanbahwatelahterjadikorupsisebesar8,9MpadaAPBD1999-2004.Bahkan,merekatidakkeberatandengankedatanganMCW,yanghampirsetiapharimenanyakanperkembangankasusitu.Disisilain,MCWdengansenanghatimenyuplaisemuadatadandokumenyangmerekapunyayangdibutuhkanolehKepolisianuntukmengungkapkasusinilebihlanjut.

Dengan pihak kejaksaan pun MCW dianggap kooperatif, karena MCW bersediamempertanggungjawabkanlaporanyangdibuatnyadenganbersediamemberiketeranganhinggapadapelaksanaansidang.”ya...karenapadadasarnyaMCWmerasasebagaipelaporkemudian pada waktu sidang dan penyidikkan mau hadir menerangkan apa yang dia tahuberartidiaitukonsekuen,yakan/soalkekurangandisana..sinimaklumnamanyajugamanusia.tapisetidak-tidaknyadiamauhadirmemberikanketeranganapayangdiatahuberartidiasudahmendukung, jangansampaimelaportapidipanggil tidakmau. itukankemungkinanyangdiakatakantidakbenar”,tuturJaksaPenuntutUmum

Adapendapatyangsudahterlanjurtertanampadadirisebagianaktorpendorongkorupsibahwaaparathukumadalahpihakyangsusahuntukdiajakbekerjasamadantidakkooperatif.MCWselamainisudahmelakukanpendekatanbaikdenganberbagaipihakbaikaparathukumdandaripendekatanituditemukanlahaparatyangreformisyaituKapolwilMadiun,Ondang Sutarsa. Hubungan yang baik ini ternyata sangat berguna ketika kasus mulaidiungkap.MCWmendapattanggapanyangbaikdariPolwildanKejari,bahkanmerekadiajakdalampenyidikanpolisiuntukmelihatberapabesaryangtelahdiselewengkanAPBDkab.Madiunselamaperiode1999-2004.Koordinasiyangbaikinijugamemudahkanprosesmonitoring,karenaaparatmenjadisudahterbukasejakawal.


Lampiran 1��

2. Merangkul Semua Pihak

MCWmerupakan jejaringdariGeRAKIndonesia.Merekaaktifdalamberbagaidialogdan kegiatan lain yang dilakukan oleh NGO Anti Korupsi Nasional seperti GeRAKIndonesia,ICWdanTerminalWatch.MCWjugaaktifdalamforumrutinyangdilakukanNGO-NGO anti korupsi, dimana terjadi tukar pikiran tentang berbagai kasus korupsiyangadatermasukketikakasuskorupsiMadiunmulaidiungkap.Ditingkatlokalmerekajuga menjalin hubungan dengan NGO-NGO lokal seperti MPW, Foker LSM, PoliceWatch. Selain itu MCW tetap berusaha mencari dukungan pada pihak legislatif daneksekutif yangberkuasa saat ini.Hubungan yangbaikdengan semuapihak inilah yangkemudianmeudahkanMCWuntukmendapatsekedarberkomunikasiataulebihjauhlagimendapatkandukungandalamupayanyamengungkapkasuskorupsiini.

HubunganyangbaikdanjejaringyangcukupkuatiniterlihatketikaMCWmengadakandialog mengenai kasus korupsi DPRD Madiun pada tanggal 6 januari 2006, datangperwakilanbaikdariGeRAKIndonesia,KPK,NGOlokaldiMadiun.Untukmemperlihatkandukungannya pada pengusutan kasus korupsi tersebut pihak Bupati Madiun dan KetuaDPRDikutpulahadirdalamdiskusiitu.Sebelumnya,KetuaDPRDmadiunmenyatakankomitmennya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan bagi anggota DPRDyangmasihaktifmenjabat.

3. Fleksibel

MCW mengakui ketika akan melakukan demo mereka ingin menghilangkan kesan”MCW centris” mereka menerapkan strategi khusus. Setiap aksi MCW memakai namajalanan,yakniGeRAKMadiun,sehinggatidakterkesanbahwainiadalahaksiMCW,tapiiniadalahaksikeprihatinandankepedulianmasyarakatyangmenggabungkandiridalamsebuahgerakanrakyatuntukmajubersama-samamengganyangkoruptor.Bahkan,dalamsetiap aksi tim MCW menyarankan kepada setiap organisasi untuk membawa atributorganisasimasing-masing.Ternyatastrategiiniberhasil,karenacukupbanyakmasyarakatyangbersediamengikutiaksi-aksitersebut.

Yangmenarik,MCWpernahmelakukan aksi yangmengusung isu samadenganmassapendukungkoruptoryaitumemintaagaraparathukumtidaktebangpilihdalampenanganankasus.Masakeduakubu,yaknimasaProDemokrasi(pendukungterdakwa)danGeRAKsama-sama mengenakan atribut, yakni ikat kepala yang bertuliskan ”GeRAK PemburuKoruptor,”yangsudahdipersiapkanolehMCW.AksiMCWinidisatupihakmenunjukkanbahwakarenasikapmerekayangfleksibeldalammenarikdukunganmerekabahkandapatmerangkulmassa lawanuntukmendukungsalahsatutujuanmereka.Namun,dalamhalitukemudianmenimbulkanpertanyaanbagimassaGeRaklaintentangbagaimanasikapMCWyangsebenarnya,adakekhawatiranNGOlain,bahkanaparathukum,bahwaMCWtelahberubahhaluan

Lampiran


1�0

4. Membangun Ekspektasi Publik tentang Korupsi.

Massa terbesar MCW adalah warga desa. Mereka sering mengadakan dialog danpelatihan-pelatihanyangmelibatkanmasyarakatdesamelaluiorganisasi-organisasi yangeksisditingkatdesasepertiAKPD(AsosiasiKepalaDesadanPerangkatDesa),FKBPD(ForumKomunikasiBadanPerwakilanDesa),ForumSekretarisDesa.Sehingga,merekabisa ikutberperanaktifdalampencegahandanpendoronganpenanganankasuskorupsi.MCWbahkanmenerbitkantabloidBENARyangdikhususkanuntukmenampungisu-isuKorupsidanGerakanAntiKorupsiyangadadiKaresidenanMadiun.Tabloid ini1000eksemplarsekaliterbitdenganmewajibkanpeminatnyamenggantiongkoscetak.

Munculnya kesadaran dari masyarakat dan ini kemudian menciptakan ekspektasi padamasyarakat korupasi adalah masalah bagi semua orang dan masyarakatlah pihak yangpalingdirugikandalamkorupsi.Jikaekspektasiinisudahterbangunmakamasyarakatakandengan sendirinyamelibatkandirinyadalampengungkapankasuskorupsi,bukanhanyadijadikanmassayangdijadikanalatolehkelompoktertentu.

Carainilebihefektifdaripadamendekatipihak-pihakyangberseteruuntukmendapatkandukunganmereka.Strategiinibiasanyacukupberhasilmenghimpunmassadanmendapatdukungandatayangdibutuhkannamunkemudianseringkalimembuataktorpendorongterjebakdalampersainganpolitikdiantarakeduabelahpihak.Seringkaliaktorakanmerasadijadikanalatolehlawanpolitikkoruptoruntukmencapaitujuannya.Jikayangdibangunadalahdemandyanglahirdarimasyarakatsendiri,makamasyarakatakanbergerakbukankarenaperintahTokoh“Anu”dariPartai“X”,tapikarenamerekatelahmemandangbahwainiadalahkorupsidandenganalasanapapunkorupsitelahmerugikankepentinganmerekasebagaimasyarakat.

100 Hari SBY dan Kinerja Aparat Hukum

DalamPidatopertamanya,PresidenSBYmemaparkanprogram-programnya,khususnyauntuk dalam jangka waktu 100 hari menjabat sebagai Presiden. Salah satunya adalahjanjiSBYuntukmenjadikanpemberantasankorupsisebagaisalahsatuagendautamanya.KejaksaandanKepolisiansama-samainginmencaripoindalammensukseskanprogrampresiden tersebut. JaksaAgungdanKapolrimenginstruksikanpercepatanpenanganankasuskorupsiyangtengahditanganisaatitu.

KasuskorupsiditubuhDPRDmenjadisalahsatuagendanya,yakniisupenyimpanganterhadap Peraturan Pemerintah (PP) 110 tahun 2000 menjadi salah satu isu nasionalyangharussegeradituntaskan.KasuskorupsiAPBDdiDPRDSumateraBarat,pertamakalidiusutdanakhirnyamenjaditolakukurNGOataupecintapemberantasankorupsi


Lampiran 1�1

di daerah-daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Momeninidimanfaatkanolehaktor-aktorlokaluntukmendorongpengungkapankasuskorupsi,termasukMCWyangsejakSeptembertelahmelaksanakanreviewAPBDkab.Madiun.

KinerjaaparathukumyangcepatpadakasusMadiuninijugadidugakuatjugamerupakanefekdarigebrakan100hariSBY,karenaadakeinginanuntukmenunjukkankinerjaterbaikpadapenguasayangbaru.PadakasuskorupsiDPRDMadiun,KejariMadiun&PolwilMadiunsecarabersama-samamenanganikasustersebut.Timintelkejaksaanmemanggileksekutifuntukdimintaiketerangan,halyangsamajugadilakukanolehPolwilMadiun,sehingga dalam kasus dugaan Korupsi APBD kab. Madiun, aparat hukum terkesanberebutuntukmendapatkanpoint.SepertidilansirolehRadarMadiun “Aparathukumberebut mempersembahkan kue, dalam program 100 hari SBY”. Namun Polwil Madiunbergerakcepat,danmenaikkan statuskasusdugaankorupsiAPBDkab.Madiun,daripenyelidikankepenyidikan.Sehingga,KejariMadiun,yangstatusnyamasihpenyelidikanakhirnyacollingdown,menungguhasilpenyidikandariPolwilMadiun.

Hantu yang Bernama “Tebang Pilih”

“Mereka juga ikut menikmati dan bermufakat untuk menikmati anggaran. Berarti sama saja,bahkansayapunmenginginkantidaksajaKetuaDPRDtetapijuga44orangyanglainitujuga,merekakhanjugaikutmerasakan.” AnggotaDPRDPeriode2004-2009

AparatHukumdiskriminatif,tebangpilih.Begitulahsalahisuyangdiusungdalambeberapaaksi baik oleh GeRAK Madiun sebagai aktor pendorong kasus ini maupun oleh massapendukungterdakwa.MengapahanyaunsurPimpinanDPRDsajayangdiadili,padahalanggotaDPRDyanglainnyajugaikutmenerimauangitu.

ApakahparaanggotaDPRDlainnyayangtetapmenerimauangitu,menikmatinyauntukkepentingan pribadi dan tidak mengembalikannya bukan termasuk “perbuatan yangdapatmerugikankeuangannegara”menurutUUKorupsi?Parapendemo,khususnyadaripendukungterdakwa,jugamemintabupatidiseretdalamkasusini,karenaiaikutmenyetujuipengeluaran anggaran bagi anggota DPRD yang telah menyalahi ketentuan tersebut.Sampai sekarang kedua pihak itu tetap “aman” di tempat mereka dan tidak tersentuh.Benarkahtidakcukupbuktiuntukmenyeretmereka?

Bahkan, ketiga mantan wakil DPRD hanya diganjar 1 tahun penjara dan membayarkerugiannegara7,..jutadan5,7juta.Dalamputusannyahakimmenyatakanbahwahanyaitu uang yang dikorupsi sedangkan sisanya hanya kesalahan administrasi. BandingkandenganauditBPKPbahwakerugianyangdideritanegara sebesar14,5M. “MasalahnyaorangmencuriHPtipe3310sajakurungan4bulan,dansekarangparamantanwakilDPRD

Lampiran


1��

ituhanya1tahundandenda50juta,khansamajugabohong”,katasalahsatupendukungaksiGeRAKyangberasaldariunsuranakjalananmengomentarivonishakim.Masalahtebangpilihinibagaikanhantusaja,semuaorangmembicarakannyatetapitidakadayangberhasilmenyentuhnya.


• Strategi Dua Arah (Demand and Supply)

KuncisuksespengungkapankasusiniberkaitaneratdenganstrategiMCWsebagaiaktorutama pendorong korupsi. MCW mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatumenggugat agar kasus ini diusut setuntas-tuntasnya. Unsur grass root, terutama darimasyarakatdesaadalahbasismassa terbesarmereka.Masyarakatyangdilibatkanadalahmasyarakat yang telahdisadarkan terlebihdahulu tentangbetapaburuknyakorupsidankerugianyangditimbulkankorupsi atasdirimereka. Inilahyangmemunculkandesakan(demand) dari masyarakat baik kepada aparat hukum dan pemerintahan agar kasus iniditanganisebaik-baiknya.Indikatornyamasyarakatantusiassekalidalammengikutisidangmaupundalamaksi-aksiGeRAK.Disisilain,MCWyangberhasilmembangunhubunganbaikdenganaparathukum.Kooperatifnyaaparathukumtidakdisia-siakanolehMCWdenganmen-supplymerekadenganberbagaidatatermasukmenjadisaksidalampersidangan.Strategiduaarah(demandandsupply)yangditempuhMCWiniternyatamanjur.

Walaupunmerekatidakmembangunkoalisidengannamatertentusepertipadapenanganankasus-kasuskorupsiditempatlain,tohdukungantetapsajamengalir.Yangpentingdalampenerapanstrategijanganmenonjolkanunsur“ke-aku-annya”.Semuapihakbisabergabung,entah mereka dari golongan apa atau partai apa, yang penting mereka memiliki tujuanyangsama,inginmendorongpengungkapankasuskorupsitersebut.MCWjugamelakukanpendekatandenganpihakeksekutifdanlegislatifyangsedangberkuasasaatini.Tujuannya,agarmerekatidakmempersulitproseshukumyangsedangberjalan.Walaupun,akhirnyaolehpihakterdakwamengatakankalau ituhanyapersengkongkolanuntukmenjatuhkandirinya.

Hallainyangperludiperhatikanadalahmenghindarikeributandenganpendukunglawanapalagi sampai terjadi kekerasanfisik.Selain akanmerugikandiri sendiri, hal inihanyaakan menghabiskan energi yang dimiliki aktor untuk berurusan dengan aparat hukum.MencobastrategiMCWyanglaindenganmerangkulmassapendukungterdakwa,ketikayangdiusungsamamungkinjugabisadilakukan.Asal,semuayangterlibatsebagaiaktorpendorongsetujuminimaldiberitahutujuannyaagartidakmenimbulkansalingcurigaatauperpecahanpadaakhirnya.


Lampiran 1��

• Peraturan Perundangan vs Gerakan Anti Korupsi

Perubahan peraturan perundangan merupakan masalah tersendiri yang dihadapi olehgerakan anti korupsi dalam kasus ini. Aparat hukum (terutama selama penyidikan)sebenarnyasudahcukupseriusmenindaklanjutikasusini.MasalahnyaPP110/2000yangdijadikandasarPolwiluntukmenentukanadanyapenyelewenganolehanggotaDPRDtelahdicabutolehMahkamahAgung.JPUpunakhirnyabermanuverdenganmenggunakanpulaPP105/2000tentangPertanggungjawabandanPengelolaanKeuanganDaerahagarparaterdakwatidaklolosdarijerathukum.Akibatnya,hukumanbagiketigaterdakwamantanwakil Ketua DPRD menjadi jauh berkurang daripada tuntutan Jaksa, karena Hakimmenyatakankerugianyangdideritanegarahanyakesalahanadministrasisaja.

MasalahperaturanperundanganinisepertiakanmenjadisandunganGerakanAntiKorupsidimanapun. Peraturan Perundangan yang saling bertentangan satu sama lain, bahkanharusberakhirdengandicabutnyaperaturanyanglebihrendah(sepertikasuspencabutanPP110/2000)seringkalimenjadicelahbagiparakoruptoruntukberkelitdarijerathukumbahkan mengakibatkan terhentinya proses hukum pada beberapa kasus. Jadi seberapakuatGerakanantiKorupsidihembuskankalauperaturanhukumyangadabelumsalingmendukungdanselarasdaritingkatNasionalhinggadaerah,makaakhirkasussepertidimadiuniniakanselaluberulang.


Lampiran 1��

KORUPSI IBARAT PENYAKIT MENULAR(Studi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah 2001/2002 Di Kabupaten Lombok Tengah)

Peneliti:UmarAchmadSeth

“Penanganankasusiniibaratmengobatiorangyangdigigitularberacun,makaharusdiobatidenganbisaularjuga”artinya“penanganankasuskorupsiinicaranyaadalahdengankorupsipula”

PHTerdakwa

BAGIAN I: RINGKASAN

Ungkapandiatascukuptepatmenggambarkanbetapapenanganankasuskorupsiakhirnyaharusdibayardengantransaksikorupsipulaolehaparathukum.Tidaksedikituangyangakhirnya harus dikeluarkan koruptor untuk bisa bebas atau paling tidak meringankanhukumanterhadapdirinya.

Namabaikbahkantidakbisamenjaminbahwamoraldanperilakuseseorangjugabaik.IniyangmembuatkasusinicukupmencengangkanmasyarakatLombokTengah(Loteng).Bagaimana tidak, tersangka adalah orang-orang yang selama ini sangat berpengaruh,disegani dan dihormati masyarakat, karena kebangsawanannya, kekayaannya, jugaposisinyadalampemerintahandiPemkabLoteng.

Sebut saja tersangka penanggungjawab proyek (kita sebut terdakwa I) dan pimpinanproyek(terdakwaII)yangmasihdalamsatutrahbangsawanselainsebagaipejabattatapemerintahan,dantersangkaKepalaDinasKesehatan(terdakwaIV)yangterkenalsangatkaya raya dan juga disegani masyarakat karena kepiawaiannya dalam menyembuhkanorangsakit.KecualiterdakwaIII,yanghanyamerupakanpegawaibiasadiPemkabLotengyangmenjabatsebagaibendaharaproyek.

KasusiniberawaldarikebijakanPemkabLotenguntukmenyediakanpengadaantanahcadangandantanahinfrastukturseluas8hektardalamtahunanggaran2001-2002senilaiRp4,7milyarsebagaiprogramSekretarisDaerahbagianTataPemerintahan.

Sebenarnya kasus sudah mulai terendus ketika salah satu pemilik tanah diminta olehtersangkauntukmenandatanganikuitansikosongsebagai tandapembayaranyangsah.KecurigaansemakinkuatketikaanggarandalamDIPDA(DaftarIsianProyekDaerah)tidakpernahdiberitahukankepadapemiliktanah.Keresahanpemiliktanahinikemudianterciumolehwartawanlokal,yangselanjutnyamelakukaninvestigasilebihjauhataskasusini.

Lampiran


1��

Disaat yang hampir bersamaan, permintaan bupati kepada BPN Loteng untukmenerbitkansertifikatatastanahyangsudahdibeliditolak,karenaKepalaBPNyangjugaadalahpanitiapengadaantanahbedasarkanSKBupatitidakpernahmerasadilibatkandalamtransaksijualbelitanahtersebut.

Hasilinvestigasiwartawansemakinkuat,ketikamendapatbocorandariinternalPemkabLoteng,yangjugabawahanterdakwa.Datainilahyangkemudianditeruskankepadasalahsatupolitisiyangmengklaimdiridanpartainyareformis.Politisiinijugaadalahmantanjaksa senior, berasal dari trah bangsawan Loteng dan punya hubungan kekeluargaandengantersangka.

Laporan dugaan korupsi pun kemudian disampaikan politisi kepada DPRD, danditembuskankeKejariPraya.SempatterjaditarikulurdiDPRDdalammenindaklanjutikasusini,karenahubunganpersonaldanpolitikparatersangka.Anehnyalagi,Kejaribarumulaimemproses kasus ini setelahmendapat rekomendasi dariDPRDagar kasus iniditindaklanjuti.

Kasussempatmengendap8bulandiKejari,namunhampirtidakadadorongandariaktorpelapor maupun pemberitaan media. Koran lokal yang saat itu banyak memberitakankasustersebut“dibredel”olehkelompoktersangka.Belakangandiketahuibanyakterjaditransaksi suap dalam proses penyelidikan kasus tersebut, baik kepada aparat hukummaupunpengawaskeuangandaerah.

Kasus baru diungkap kembali setelah ada pergantian Kajari Praya. Terakhir vonis ditingkatkasasisampaipenelitianlapanganiniberakhirbelumdiketahui,kecualiterdakwapenanggungjawabproyekyangdivonis14bulanpenjara,besertadendaRp10jutadanmembayaruangpenggantiRp20juta.


Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sama seperti namanya, merupakan kabupatenyangberadaditengahPulauLombok,yangber-ibukotadiPraya.Biladipetakansecarageografis-sosiologis Loteng dapat dibagi menjadi tiga area besar, yaitu: pertama, daerahTimur-Selatan, yang kondisi daerahnya kering, sehingga tingkat ekonomi masyarakatmasihrendah.Dengankondisitersebuthargatanahdisinijugarelatifmurah,berkisarRp1jutaperarepadatahun2001untuktanahyangdekatdenganaksestransportasi.PadahaldidaerahTengahberkisarRp3juta–Rp6jutaperare.Namunangkapartisipasisekolahdiwilayahinicukuptinggi.Kedua,daerahTengah,yangdikenalsebagaidaerahasalparapejabatdanbangsawanLoteng.Daerahinidekatdengansaranapemerintahan,kesehatan,pendidikan dan sektor ekonomi, sehingga harga tanah di wilayah inipun relatif mahal.


Lampiran 1��

Ketiga,daerahBarat-Utara,yangwilayahnyasangatsuburkarenaberadapadakakiGunungRinjani. Perekonomian masyarakat daerah ini sangat bergantung pada sektor pertanian,perkebunandankehutanan.

Secarasosiokultural,masyarakatLotengsamadenganmayoritasmasyarakatSasak-Lomboklainnya,memilikipatronyangkuat,baikterhadaptokohagamamaupuntokohmasyarakat.Inidapatdilihatdariloyalitasyangcukuptinggiterhadapsosokyangditokohkan.TokohagamadalammasyarakatLombokmelekatpadasosokTuanGuru,Ustad,danKyai,yangketiganya merupakan figur panutan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.Sedangkantokohmasyarakatmelekatpadapimpinanformal,sepertibirokrat,pemimpinsuatukomunitasmasyarakat,ataupimpinansuatuorganisasimasyarakat,baikorganisasilokalmaupunstruktural.Selainitu,adatokohbangsawanyangmenguasaisektorpemerintahandanmenjadipejabat.


“KepalaKantorkamitidakmengetahuiadakegiatanproyekpengadaantanahtahun2001untukpembangunankabupatenLombokTengah.Siapa yangmenjadiPimpro, bendaharawan,maupunpenanggungjawabnya, tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada kami tentang komposisikepanitiaan. Pada setiap rapat untuk membicarakan pengadaan tanah pihak BPN tidak pernahdiikutsertakan.”

KabidPengukuran,BadanPertanahanNasionalKab.LombokTengah

Harga di Bawah Standar

PemkabLombokTengah(Loteng)merasaperludilakukanpengadaantanahuntukcadangandanpembangunaninfrastrukturseluas8hektardalamTahunAnggaran2001-2002.Darisitudibuatlahlahkebijakanpengadaantanahtersebut,diikutipenetapanpanitiapengadaanmelaluiSuratKeputusan(SK)BupatiLotengNo.461tahun2001untukpengadaantahunanggaran 2001, dan SK No. 379 untuk tahun 2002. Proyek pengadaan ini merupakanprogram yang diajukan oleh bagian Sekretariat Daerah Pemkab Loteng, yang biayanyamasukdalambagianTataPemerintahandengantotalanggaransekitarRp4,8milyar.

DalamSKdiketahuiKabagPemerintahanSetdaLotengditunjuksebagaipenanggungjawabproyek sekaligus menjadi sekretaris panitia pengadaan, dan Kepala Seksi PemerintahanselakuPimpinanProyek(Pimpro)PosisiKabagPemerintahanmengharuskannyamelakukanpengawasanterhadappelaksanaanproyek,danmelaksanakantugas-tugaskesekretariatanseperti penjadwalan, serta memperjelas tugas dan tanggungjawab masing-masing unsurpanitia.

Atastransaksiparatersangkakasusini,negaradirugikansebesarRp479.816.870,-.Menurut

Lampiran


1��

dataBPN,mestinyakerugiannegaramencapaiRp800jutalebih,karenahargatanahdiLotengmencapaiRp3juta–Rp3,5jutaperare.SedangkanhargayangdibayarkankepadamasyarakathanyaRp1juta–Rp1,5jutaperare.

Para terdakwa secara sengaja tidak melibatkan penitia pengadaan lain agar leluasamelakukantransaksijualbelitanahkepadapemiliktanahdenganhargadibawahstandar,namunpemiliktanahharusmenandatanganikwitansiyangnilainyalebihtinggidariyangditerimanya.HalinidiakuibenarolehPimpro,sebagaikesalahannya.“Sayaakuiitubagiandarikesalahansayawaktuitu.”

AtassikapPimproini,penanggungjawabproyeksebenarnyapernahmemberitegurankarenatelah melakukan transaksi jual beli sendiri tanpa melibatkan panitia lain, dan diketahuiadaselisihhargapembayarandimasyarakat.Pimprowaktuitubersediamenyelesaikannya.Belakangandiketahui ternyatapenanggungjawabproyek juga telahmelakukannegosiasidantransaksijualbelitanahtanpamelibatkanpanitiapengadaanyanglain.

Mark Up yang Mencurigakan

Proyek pengadaan tanah TA 2001 ini selintas berjalan lancar, tanpa masalah.Penanggungjawab proyek yang melaporkan pelaksanaan proyek tersebut kepada bupatitidaktelihatmengalamikesalahanprosedural.

Namunbaubusuktidakbisaseterusnyadisembunyikan.SejakadapenolakanpenerbitansertifikattanahyangdibeliPemkabLotengolehBPN,kasusinimulaiterenduswartawan.Adaindikasimarkupyangterciumwartawandalampembebasantanahyangdilakukanolehoknumpanitiapengadaan.Sejakitumulaibanyakpemberitaanmenyangkutadanyaindikasiketidakberesandalamproyekpengadaantanahini,termasukpemberitaantentangprosedurpengadaantanahdiLotengdanhargapembayarantanahyangtidaksesuaiDIPDA(DaftarIsianProyekDaerah).

Tapi jauh sebelum kasus ini diketahui bupati, beberapa pemilik tanah sudah menciumketidakberesandalamprosespengadaan ini.Misalnya,padasaat transaksipelepasanhakatas tanah milik salah seorang pemilik tanah yang dilakukan di ruangan Kabag TataPemerintahan,adabeberapakejanggalan,diantaranyadalamkwitansipelepasanhaktanahtertulisdenganpensil,nilaitransaksisebesarRp75juta,padahalyangditerimahanyaRp45 juta.BelakanganmemangdiketahuihargatanahtersebutharusnyaRp2,5 juta–Rp3 juta per are sesuai harga pasar, sedangkan yang dibayarkan harganya Rp 1,5 juta perare.SebenarnyapemiliktanahjugapernahmemintaterdakwauntukmenunjukkanberapahargatanahdalamDIPDAsesungguhnya,namuntidakpernahdigubris.

Pemiliktanahjugabukannyatidaktahuberapahargapasarantanahnya,namundenganniatberamaluntukkepentinganumumasalkankwitansiyangditandatangisesuaidenganyangditerimasesuai.Salahsatupemiliktanahsempatmengatakan:“Tolongpakberapajumlah


Lampiran 1��

uangyangsayaterima,itulahyangharussayatandatangani”.AtasstatemeniniterdakwaIIsempatmengancammembatalkantransaksikepadayangbersangkutan,padahalsebelumnyasudah sepakatmembeli tanah tersebutdenganhargadibawah standar yang terdakwa IItentukan.

Kelicikan dalam transaksi ini semakin tampak, ketika pencairan dana sempat terjadi”insiden”bendaharaproyekdimarahiterdakwaIIkarenadianggapsalahmengetikkwitansi,danlangsungdirubah.Pemiliktanahjugadisuruhmenandatanganiberkas-berkastransaksilaindenganhanyamembukabagianujungtempattandatangansaja,isinyatidakdiketahuipemiliktanah.

Berkat Kejelian Wartawan

Melihat buruknya kinerja panitia pengadaan ini, salah seorang wartawan koran lokalyangmendengarkeluhanbeberapapemiliktanahmulaimelakukaninvestigasi.Datadarisalah satu stafpemerintahanberhasilbocorke tanganwartawan tersebut.Data tersebutmerupakanlaporanproyekyangsudahditandatanganibupati.

Sepintasmemangtidakadayanganehdalamdatatersebut,karenahargayangterteradalamlaporansamadenganhargadalamDIPDA.Informasidaristaf,sebenarnyasudahterjadimanipulasihargapembayarantanah.TanahhanyadihargaiberkisarRp1juta–Rp1,75juta per are, sedangkan dalam DIPDA harga berkisar Rp 2,5 juta – Rp 3 juta per are.Ironisnya,pemiliktanahharusmenandatanganikuitansikosongyangkemudiandiisisesuaidenganhargadalamDIPDA.Sesuaiprosedurkerjajurnalistik.Sangwartawankemudianmemverifikasi temuantersebutkepadaparapemilik tanah.Hasilnya,parapemilik tanahmengakuitidakmenerimapembayaransesuaihargadalamDIPDA.

Awalnyasangwartawanagakpesimisuntukmembawakasusinikejalurhukum.Apapasal?Ikatan kekerabatan dan kebangsawanan para tersangka di Loteng terkenal sangat kuatdankompak.Tetapidenganberbagaipertimbangandanstrategikasusinipuncobaterusdidorong, dengan melaporkan hasil investigasi kepada seorang politisi yang dipandangberpotensimembawakasusinikejalurhukum.

Adabanyakalasanmengapapolitisiiniyangdipilihaktorwartawan.Selainkarenaberasaldarikalanganbangsawan,politisitersebutmerupakantokohdikeluarganyadanmenjadibagiandarikeluargayangberkuasa,akantetapi ia tidakdiberikanperanpolitik saat itu.Selainituiamantanjaksayangterjunkeduniapolitik.

Pertimbangan sang wartawan ternyata tidak meleset. Ia mendapat respon yang cukupcepat dari politisi ini. Data-data hasil investigasi wartawan tersebut segera di follow updenganmelakukanverifikasihargapembayarantanahkepadapemiliktanah.Hasilnya,hargapembayaran yangditerimapemilik tanahmemang tidak sesuai dengan yangditetapkandalamDIPDA.

Lampiran


1�0

Kerusuhan Setelah Pelaporan

SemuadatainvestigasiwartawandanhasilverifikasipolitisiselanjutnyadiolahdandijadikansebagaibahanlaporankeDPRD.IniditandaidengantembusankeKejariPraya,Loteng,padatanggal2September2002.Tentangadanyaindikasipenyimpangandalampelaksanaanproyek pengadaan tanah di Pemkab Loteng TA 2001. Sebelumnya, untuk melengkapidata investigasi beberapa pemilik tanah dipanggil untuk dimintai keterangan. Beberapatersangka juga sempat dipanggil untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutantidakmengindahkanpanggilantersebut.

SempatterjaditarikulurdiDPRDapakahkasusiniditeruskankeproseshukumatautidak.PasalnyasalahsatutersangkaadalahsuamidarisalahsatuanggotakomisiADPRD,yaitukomisiyangmenindaklanjutikasusini.Selainitu,ketuakomisiAjugasempatdipanggilolehBupatiLotengselakupimpinanpartaiterbesardiLotengagarkasustidakditeruskankejalurhukum.Namunaneh,ditingkatKejarikasusinisamasekalitidakdisentuh,sampaikemudiankeluarrekomendasiDPRD,agarkasusiniditeruskankejalurhukum.

BegitukasusinidilaporkankeDPRD,kontanmedialokalmarakmemberitakannya.Parapemiliktanahmulaitahubahwaadapenyimpangandalamtransaksijualbelitanahyangdilakukanolehoknumpanitiapengadaan.ParapemiliktanahpunmenuntutdipenuhinyapembayaransesuaidenganhargayangadadiDIPDA.Bahkandiantarapemiliktanahadayangmengajukansomasimelaluipenasehathukumnya(PH)kepadapenitiapengadaan,danmengancammembawanyakejalurhukumpidanadanperdatajikatidakadapenyelesaian.Ironisnya, dalam waktu yang bersamaan PH yang tadinya mendampingi pemilik tanahdalammensomasiterdakwa,justrukemudianmalahmenjadiPHterdakwa.

Jika dipetakan, ada beberapa aktor-aktor yang berperan dalam pengungkapan danpenuntasankasus.Lihattabelberikut:

PROFIL AKTOR SEBELUM PENYIDIKAN PADA PROSES HUKUM

PASCA VONIS

Aktor InisiatorWartawanHarianlokal

MencariinformasidanmengumpulkandatatentangpembebasantanahdarisalahseorangstafpadabagiantatapemerintahanSetdaLoteng.Menulisbeberapainformasiyangdiperolehpadamedialokalsebagaiupayakampanyepembebasantanah

Datapadatahapinimenjadisumberinformasibagiaktorpelapor/pendorongyangjugaadalahpolitisisebagaipersiapanpublikasikasus

Aktor Pelapor


Lampiran 1�1

KetuaDPCPBBLoteng,mantanjaksasenior,danjugamasihkerabatterdakwadalamtrahkebangsawananLoteng

BersamafungsionarisDPCPBBLotengmelakukaninvestigasiterhadapdugaankorupsipengadaantanah.MelaporkandugaankorupsikeDPRDKabupatenLoteng

MembantumemberikaninformasitentangsituasipolitiklokalkepadaDPRDdanaparathukumMenjadirekandiskusiKajariPrayayangbarupadasaatitu

Aktor PendukungKomisiADPRDLombokTengah

MemberikanrekomendasikepadaPimpinanDewanagarkasusiniditeruskankepadaKejaksaan.

Beberapakaliturunlapanganmelakukanpengecekan/verifikasiterhadapinformasiyangberedarperihalpembebasantanah,untukmemperkuatrekomendasinyakepadapimpinandewan

PemilikTanah 4kalimelakukanpublikasidikoranPrayaPostmenyangkutprosespembebasantanahnyayangtidakprocedural,inidilakukanbersama3orangpemiliktanahlainnya.MerekamprosessisapembayarantanaholehPimprodenganHandycamMenyerahkanuangsisapembayarantanahdariPimprokepadaJaksasebagaibarangbuktidanmenjadibuktipetunjukbagijaksadalammembongkarkasus

2kalimendatangibeberapapemiliktanahagarmenjelaskankejadiansebenarnyapadasidangpengadilan,sebabpadasaatitutelahadaupayadariterdakwamempengaruhisaksiagartidakhadirataumemberikankesaksianyangsalahdiPengadilan

PimredHarianLokal(Koranlokaliniakhirnya”dibredel”terdakwa

7kalimendatangiparapemiliktanahuntukmemperolehinformasipembebasantanah.3kalimendatangiPimpromemberikaninformasiterkaitdatayangdiperolehdariparapemiliktanah3kalimendatangiPimprountukmengklarifikasipemberitaanmedia

1kalimemberikaninformasikepadajaksatentangkemungkinanketerlibatanpejabatlaindilingkunganPemda.

2kalimenulisberitapascaVonisPNisinyamengungkapketidakadilanproseshukumPNPraya,danindikasiPNmendapatkansejumlahuangdariparaterdakwa.

Lampiran


1��

Jalan Berliku ke Meja Hijau

Adahalyangkurang lazimdalamproseshukumawal ini,dimanatimpenyelidikKejaribarumulaimemanggilparatersangkaketikasudahadarekomendasidarianggotaDPRD(November2002).PadahalkasusinisudahdilaporkanaktorkeKejaribersamaandengandilaporkannyakasusinikeDPRD(September2002).Aturanmanayangmengatakankerjaaparat hukum dapat diintervensi DPRD? Dalam perjalanannya, tanpa alasan yang jelaskasusinisempatdipetieskanselamadelapanKejariPraya.

Setelah Dipeti-eskan, Kasus Kembali Hangat

Setelah8bulan”dipeti-es-kan”diKejari,kasuskemudiandibukakembaliolehKajariyangbarubulanMei2003.Berdasarkanlaporanaktor,prosespengadaanyangdipermasalahkanadalah pengadaan tanah untuk TA 2001, dengan tersangka utama adalah Pimpro danBendaharaProyek.Namundalamprosespenyidikanlebihlanjut, jaksa jugamenemukanindikasiyangsamadalampengadaantanahTA2002,yangjugamelibatkanPenanggungjawabProyekdanKadinkesLoteng.Akhirnya,prosespenyidikanpundiikutidenganpenahaanterhadapparatersangka.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan dalam menjalankan proyek pengadaan tanah ini paratersangkatelahmenyalahgunakankewenangandenganmelakukansendiripenaksirandanpenawaransertapembayaranhargatanahtanpamelibatkanpanitiapengadaantanahlain,denganhargadibawahstandarDIPDA.Atasdakwaanini,paraterdakwadituntutdenganpasal2danatau3jopasal17dan18ayat1hurufbUUNo.31tahun1999jopasal43UUNo.20tahun2001jopasal55ayat1ke1KUHPjopasal64ayat1KUHP,denganhukumanmasing-masing:TerdakwaIdanII3tahunpenjara;TerdakwaIII2tahunpenjaradan terdakwa IV1 tahunpenjara.Masing-masing terdakwa jugadiharuskanmembayardendadangantirugisesuaidengankesalahannyamasing-masing.

Vonis Bebas yang Mengejutkan

“MemangituyangtertuangdiBAP,sebetulnyaitutidakbenar.BuktinyadiPengadilanTinggi,sayadiputusbebas.Tapi,begitulahproseshukumdiPrayaini,semuanyabisadibelidanorangyangtidakterlibatdalampembebasantanahkokdibawakeproseshukum?”Terdakwa

SelangsetahunpascakasusinidiproseskembaliolehKejari,berkasperkaradilimpahkankePengadilanNegeri(PN)Prayatanggal26Mei2004.RangkaiansidangditingkatPNberlangsung5bulan,denganmelakukan15kalipersidangansampaiakhirnyadiputuskan.KeputusanvonisPNuntukmasing-masingterdakwalebihrendahdariyangdituntutolehJPU,yaitu:TerdakwaIIdivonisbersalahdenganpidanapenjara18bulandandenda10


Lampiran 1��

juta;TerdakwaIIIdivonispenjara12bulandenda10juta;danTerdakwaIdivonispenjara9bulandandenda10jutasertamembayaruangpenggantiRp20juta;sedangkanterdakwaIVdivonispenjara4bulan.

AtasputusantersebutJaksamelakukanbanding.NamunditingkatbandingdiPengadilanTinggiMataramKadinkesjustrudivonisbebasdenganmasapercobaan1tahun,sedangkanyang lainnya PengadilanTinggi Matam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya.Atas putusan itu Jaksa melakukan Kasasi ke MA dan hingga penelitian lapangan iniberakhir(Oktober2006)putusankasasibelumturun.KecualiterdakwaI,setalah14bulankeluarhasilkasasiyangmemperkuatvonisPN,sehinggaterdakwaIhanyamenjalani14harikurungansetelahdipotongmasatahanan,namunyangbersangkutanbelummembayardendamaupunuangpengganti.

BAGIAN IV: ANALISA

Dua Motif yang Menyibak Korupsi

Inisiatorbekerjadisebuahharianlokal,relatifindependendanbersihdarimotifpolitiksertakekuasaan.Tentunyaiainginkasusdiselesaikansecarahukum,walaudibalikpengungkapaninijugadilatarirasadendaminisiatorkepadaterdakwa.Sedangkansipelapor,politisi,padadasarnyainginkasusdiselesaikansecarapolitiksaja.Tujuannyahanyainginmenghantamlawanpolitiknya,yangdidugaharusbertanggungjawabataskasusini.Kombinasikinerjaduaaktorutamayangmasing-masingpunyadendampribadiinicukupunik,karenaakhirnyaberhasilmenghantarkankasuskejalurhukum.

Apapersoalanpribadiaktordengantersangka,danbagaimanakombinasimotifduaaktorutamainibekerjadalammendorongkasus?

Dendamaktorwartawandengantersangkasesungguhnyadiawalimasalahyangterbilangsederhana. Semua bermula ketika terdakwa I memecat muadzin (pengumandang azan)sebuahmasjidkarenaberpoligami.Muadzintersebutadalahorangyangpernahmengaji(belajaragama)denganorangtuasiaktor.Selainituterdakwajugapernahmemukulsalahsatutemanaktoryangngebutdijalanan.Bermuladaripersoalanyangsangatpribadiinilahaktorterdoronguntukmembongkarkasustersebut,untukbalasdendam.

Sedangkan dendam politisi terhadap terdakwa terjadi ketika salah satu anaknya pernahmengerjakanproyekpengadaanpakaiandinaspemdaLoteng.Tapikarenadianggaptidaksesuaidenganspesifikasi,terdakwaIpernahmemarahianakaktordenganperkataanyangtidak menyenangkan didepan banyak orang. Aktor juga punya dendam politik denganbupatiyangsaatitumenjabat.Akibatkalahdansakithati,aktorakhirnyakeluardaripartai

Lampiran


1��

tersebutdanmenjadiketuaDPCpartaiminoritasdiLoteng.Denganmotifini,mulanyaaktorhanyainginmelaporkankasuskejalurpolitik,namunberakhirgagal.

Dengan motif pribadi dan politis yang sangat dominan, bagaimana aktor berkerja, danbagaimanakasusakhirnyabisadiprosessecarahukum?

Hal pertama yang dilakukan aktor wartawan adalah melakukan investigasi ke PemkabLoteng.Disiniaktormendapatbocorandatadarisalahsatustaftersangka,tentangadanyaindikasikorupsidalambentukmarkupdalamproyektersebut.Tidakdiketahuipastiapamotifstafpemkabyangjugabawahanterdakwainimembocorkandatatersebut.Yangpasti,yang bersangkutan tidak mau sampai diketahui identitas dirinya. Diduga tidak adanyaaturanperlindungansaksidinegeriini,membuatbanyakorangyangmengetahuiterjadinyakasuskorupsitidakberanibersaksi.Karenaakibatnyaakansangatfatal,berpengaruhpadajabatan dan keselamatan diri dan orang-orang disekitarnya. Namun sebelumnya, aktorsudahpernahmendengarselentingankeluhanbeberapapemiliktanahyangmenciumadaketidakberesandalamprosespengadaanini.

Disini terlihat aktor inisiator ini sangat jeli melihat keunggulan sekaligus celah sangpolitisi.Terbukti,hitung-hitunganpolitiswartawanmengajakpolitisimeneruskankasusini“menang”ditanganwartawanyangmenginginkankasusselesaidijalurhukum.Dendampolitikdijadikancelahuntuk“membakar”emosipolitisi,sedangkankeunggulannyasebagaiseorang reformis, keturunan bangsawan dan mantan jaksa senior dipandang mampumemberipengaruhbesardalampenyelesaiankasusinidijalurpolitik.

Berbekal dari hasil investigasi wartawan dan hasil verifikasi tim yang dibentuk politisi,kasus dilaporkan ke DPRD. Dalam bayangan politisi, kasus ini bisa diselesaikan disini,mengingatselamainibanyakkasusmarkupdiLoteng,namunberakhirdengan“damai”.Aktor sebenarnya aktor tidak pernah berniat untuk menjebloskan terdakwa ke penjara,karenasebenarnyayangmenjaditerdakwaadalahkerabatdekatnyasendiri,bahkanbupatisendirisebenarnyamasihdalamsatukeluargadenganaktor.

Dugaanaktoruntukmenyelesaikankasus inidi ranahpolitikmeleset.Motifpolitik initerbendungolehopinipublikyangterusdiberitakanolehkoranlokal,yangsejakawalinginmengungkap kasus secara objektif di ranah hukum.Tak hentinya kasus ini disuarakanagar tidak diselesaikan di jalur politik. Disini komitmen aktor dipertanyakan sekaligusdipertaruhkanjikapolitisimasihmembawakasusdiranahpolitik.

Tapi apapun motif awal yang mendorong penanganan kasus ini, dengan bekerja samaberbagi peran, mereka sudah mampu membuat kasus yang melibatkan orang-orangterhormatLotenginisampaikemejahijau.SesuatuyangtidakmudahdilakukandiLotengyangikatankebangsawanandankekeluargaannyamasihsangatkuat,apalagiinimerupakankasuskorupsipertamayangdimejahijaukan,diawal-awalerareformasi.


Lampiran 1��

Proses Hukum yang Ganjil:

Intervensi dan Peti-Es Hingga 8 Bulan

Adahalyangcukupmenarikdalamprosespengungkapankasusini.Pasalnyabersamaandengan dilaporkannya kasus ini ke DPRD, kasus juga ditembuskan ke Kejari. NamunmengapaKejari barumulai memproses kasus ini setelah ada rekomendasi dariDPRD?Sejakkapankewenanganyudikatifbisadiintervensiolehlegislatif?

Lagi-lagipengaruhkebangsawanandankekuasaanyangmengemuka.Keduafaktorinipunternyatamampumengintervensikinerjaaparathukumyangharusnyaindependen.Aparathukumyangharusnyapunyakekuasaanpenuhataspenindakkankasus,barumampubekerjalewatlembagayangnotabenetidakpunyawewenanguntukmemberikanrekomendasikerjakepadayudikatif.

DalamkontekskasusyangmelibatkanputramahkotabangsawanLotengini,aparathukumsepertinyatakutbertindaktegasdancepat.Semuanyapenuhdenganperhitungan.Denganrekomendasi ini, aparat hukum seolah berlindung dibalik baju DPRD, jika suatu saatmerekaakankenadampaknegatifdaripengusutankasusini.Ditambahlagi,inimerupakankasuskorupsipertamayangmelibatkankalanganelitbangsawandanpejabatpemerintahandiNTB,yangdiprosessecarahukum.Aparatseolahtidaktahuapayangharusdilakukan.Semuaterasaserbasalah.

Disatusisiadakeengganandankesegananaparatuntukmenindakkasuslebihlanjut,disisilaingerakanpemberantasankorupsidalamsuasanaerareformasimulainyaringterdengardibawahkepemimpinanPresidenAbdurrahmanWahid.Undang-UndangAntiKorupsi-pun pada waktu itu sedang gencar-gencarnnya didengungkan. Tidak heran, keluargatersangka-punmenganggappenyelesaiankasusinilebihdikarenakandampakdarisituasipolitikpadasaatitu.Inimenunjukkanbagaimanaranahhukumsebenarnyasangatrentandiintervensiolehkekuasaan,kekayaandankekerabatan.

Judicial Corruption?

Sejak awal, penanganan kasus berjalan sangat lambat. Bagaimana tidak, dibutuhkanwaktu28bulankasusinibarubisadilimpahkankePengadilan.Kasussempatmandeg8bulandikejaksaantanpakejelasan.Apayangterjadi?Belakangandiketahui,darikesaksianpenasehathukumterdakwadipersidangan,telahterjaditransaksisuap-menyuapdiKejari,yangmelibatkanKajaridanKasiIntel.Tujuannya,agarkasustidakditeruskan.

“BegitulahproseshukumdiPrayaini,semuanyabisadibeli.“Manakalajaksasendiriyangberperilakukorupkaya’begitu,makakasuspunbisadibuat“tidur”

PHTerdakwa

Lampiran


1��

Lebih dari itu, hakim PN dan PT juga diakui dalam wawancara dengan PH terdakwamemintauangkepadaterdakwa,dengan iming-iminghukumanakan lebihdiringankan.Memang jika kita lihat vonis di PN dan PT kecenderungan hukuman makin ringan.MenurutPHyangmelakukantransaksisuapdalamkasusini,aparathukumselaluberasumsibahwasetiapterdakwakasuskorupsipastimasihmenyimpanuanghasilkorupsinya.Jikatidakdipenuhi, terdakwa jugaketakutanakandivonis sesuaidenganancamanhukumanmaksimal.Itulahyangkemudianmemaksaterdakwakamimautidakmauharusmelakukanpenyuapan.

BahkantransaksisuapjugasempatterjadiantaraterdakwadenganpejabatBawasdayangnotabeneadalahlembagapengawaspelaksanaanproyek-proyekdipemkab.Adasekitar22orangpejabatPemkabyangdiakui terdakwa telahmenikmati“uangharam”dariproyektersebut.

Di republik ini anehnya, seringkali pengakuan terdakwa/penasehat hukum dalampersidangan maupun penyidikan tentang adanya penyuapan terhadap oknum aparathukum jarang sekaliditindak.Untukkasuspengadaan tanah ini, yangbersangkutanpuntidakpernahdipanggiluntukdimintaiketerangan.Sungguhdiskriminatifpenegakhukumkita,ketikadugaankorupsiitumenimparekanseprofesinya.

Bagi-Bagi Jatah Sisa Proyek

“Istilahnya,ya…..harusmengertidong...namuncukupmembuktikantransaksi-transaksiini”PHTerdakwa

Kembali pada fenomenabahwakejahatan itumenular, demikianpula yang terjadi padakasusini.Adahalcukuppentingdanmenarikdarikasusini,tapimungkinjugasebenarnyaumumdi republik ini, yaitu“bagi-bagi sisauangproyek”dan“uangbalasbudi.”Adalahsebuah kebiasaan yang sudah turun-temurun di institusi pemerintahan Loteng untukmembagi-bagikanjatahsisadanaproyek,termasukyangdilakukanolehPimpro,denganmembagi-bagikannyakepada22pejabatdiLoteng.

OrangnomersatudiLotengdisebut-sebut jugamenerimauangsisaproyek ini.Adalahjamak,orangyangdiangkat sebagaiPimpropadawaktu itu sepertimerasahutangbudijikatidakmembagikan“rejeki”nyasebagaiPimprokepadayangmengangkatdanpejabatlainyang terkait.Sepertiadaaturan tidak tertulis tapiberlakumutlak,danbisa juga itudisebutdana“ucapanterimakasih”.Ini jugaseringterjadiatauberlakubagikepaladinasdanpejabat-pejabatlainnyayangdiangkatpadajabatantertentu.“Konvensi”initentunyabisa menjadi pemicu para pelaksana proyek atau pejabat lainnya “terpaksa” melakukanpenyimpanganuntuk“balasbudi”atasjabatandanposisinya.


Lampiran 1��

Kalaupun sisa dari pembayaran tanah tadi disadari harus dimasukkan kembali ke kasdaerah,jamakjugadiketahuibahwayangbersangkutantidakakanlamamenjadiPimproaliashanyaseumurjagung,karenadianggaptelahbertindak“tidaklazim,”sepertikebiasaanyangselamainimembumi.

Denganbanyaknyapihakyangikutmenikmatihasil“jarahan”ini,kasusmemangsemakintidakmudahdiungkap.Tarikulurmewarnaiproseshukumawalkasusini.Bupatisendiriakhirnyamemohonpenangguhanpenahananterdakwa,dansiapmenjadijaminannya.

BOX: Profil Terdakwa

TerdakwaIPenanggungjawabProyekadalahKabagPemerintahanPemkabLoteng,yangberasaldariketurunanbangsawanLoteng.BeliauadalahkeponakandariBupatiLotengperiode sekarang dan cucu dari Bupati Loteng pertama, dan juga masih keluarga daribupatiyangmenjabatketikakasusiniterungkap.Daripihakbapaknya,aktorpendorong(yangmelaporkan)kasusiniadalahkakekterdakwa.TerdakwamerupakanputramahkotayangsudahdipersiapkanuntukmenjadiBupatiLotengdimasadepan.

Terdakwa II Pimpinan Proyek adalah sepupu dari terdakwa I yang maish dalam satuketurunankeluargabangsawanLoteng.

TerdakwaIIIBendaharaProyek.BeliauadalahsalahsatupejabatdilingkunganPemkab.Loteng

Terdakwa IV Kadinkes Loteng. Beliau adalah warga keturunan minoritas, yangberprofesisebagaidokter,yangsangatdipercayaidandihormatikarenakemampuannyamenyembuhkanpenyakit,dankarenakekayaannyayangsangatbesar.

Bagian V: KESIMPULAN

Bukti hitam di atas putih dan kesaksian orang terkait menjadi hal paling utama dalammenyeretkasuskorupsikemejahijau.Danuntukmendapatkannya,dibutuhkaninvestigasiyangdetail.

Selintas,aktordalamkasusinitidaklahberperanterlalubanyak.Aksidemonstrasihampirtidakada,kecualipadasaatpersidangandiPN.Itupunkarena“undangan”PNyangsudahkewalahanmenghadapiaksidemoparapendukungterdakwa,yangmenuntutkasustidakdilanjutkan.Bahkanketikakasusinisempat“vakum”diKejaksaanpun,hampirtidakadaaksiyangmenuntutpenyelesaiankasus.Koranlokalyangtadinyacukupintensmemberitakankasusjugatidakmuncul.Belakangandiketahuimesincetakmediatersebuthancurdirusakpendukungterdakwa.

Lampiran


1��

Koranlokalinisebenarnyamerupakankoranpemerintah,dalamartioperasionalnyasebagianbesardidanaiolehpemerintah.Namunkarenagencarnyapemberitaan tentangkasus iniolehmediatersebut,“bantuan”untukkoraninipundihentikan.Sehinggaketikamesincetakdirusak pendukung terdakwa, praktis koran ini tidak bisa hidup kembali. Namun patutdiancungijempol,mediakecil,yanghidupnyasebagianbesardaripemerintahini,ternyatamampumepertahankanidealismenya,dengantetapmenyuarakanapayangdirasabenar.

Dimana LSM? Di Loteng sendiri pada waktu itu LSM belumlah banyak. UmumnyamerekapunlebihbanyakbergerakdiMataram,IbuKotaNTByanghanyaberjarakkurangdari satu jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Kalaupun ada aksi yangmerekalakukanuntukmendorongkasusini,tidakdilakukandiLoteng,tapidiMataramuntukmenghindaribentrokdenganmasapendukungterdakwayangsaatitusangatgencarmelakukanaksidanperlawanan-perlawananlainnya.

Tapi janganlupa,sebenarnyacukupbanyakupayayangdilakukanolehaktorpendorongagarkasusinituntas,sepertimelakukaninvestigasi,membangunopinipublikmelaluimedia,danmendekati tokoh-tokohberpengaruhdiLoteng.Mungkinmemangcara seperti inijauhdipandanglebihampuhdaripadademo,mengingatterdakwadalamkasusiniadalahorang-orangyangsangatkuat,berpengaruhdanmendapatbanyakdukungandaripublik.

Denganstrategidanaksiyangrelatifminim,bagaimanakasusinibisa“sukses”sampaikemejapengadilan?

Adabeberapahalyangmempengaruhi“keberhasilan”tersebut:

Pertama,adabuktikuatberupadatahasilinvestigasiwartawandanhasilverifikasipolitisiyangmenunjukkanadanyaindikasikorupsidalamkasustersebut.Inimerupakanhalyangsangatberani,mengingatyangsedangdiinvestigasiadalahkasusyangmelibatkantetinggidanbangsawanLoteng.Sebelumnya,sangatlahsulitmemperolehdatasepertiinidalamupayamembongkarsebuahkasuskorupsi.KeterlibatanorangdalampemkabLotengyangjugabawahantersangkamenjadi faktorpenting jugadalammengungkapkankasus ini.Ditambahlagikesaksianparapemiliktanahyangrata-ratamenaruhcurigaakantransaksiyangdilakukankuranglazimolehoknumpanitiapengadaantersebut.

Kedua,adanyapengaruhkelembagaanpartaidanpengaruhpersonalaktorpolitisiyangmelaporkankasusini,sehinggakasusinisangatcepatditanggapiolehdewan.Personalaktordikenalsebagaiketurunanbangsawan,politisiulung,jugamantanjaksasenioryangdisegani.Dorongandaridewaninibelakanganjustruyangmemotivasikejaksaanuntukmenanganikasus ini,dimana sebelumnyabisadikatakanhampir tidakadapihakyangberani mengotak-atik kasus mark up yang sebenarnya sudah jamak terjadi di PemkabLoteng.walauupayainisempattercorengakibatadanyaoknumkejaksaanyangmenerimasuapdariparaterdakwaagarmempeti-eskankasusini.


Lampiran 1��

Ketiga,situasipolitikdankebijakanpemerintahpusatyangsangatgencarmenyuarakanpemberantasan korupsi, ditambah lagi UU Korupsi juga sedang giat-giatnyadikumandangkan.Inimenjadimotivasitersendiribagisemuaelemenmasyarakat,termasukpolitisidanaparatpenegakhukumuntukmemprosesnya.Ditambahkondisibangsayangsecaraekonomisemakinterpurukakibatkorupsi.Terbuktisetelahmengendap8bulan,kasusiniakhirnyadibukakembaliolehkajaribaruyangrelatiflebihreformis,yangpunyabackgrounddalampemberantasankorupsi,sehinggamenjadidorongantersendiribaginyauntuk memprioritaskan penanganan kasus korupsi di wilayah yang baru dijabatnya.Sebagaiorangbaru,KajariinibelummemilikiikatanemosionalyangkuatdenganunsurMuspida.Dibanyaktempat,keanggotaandidalamMuspidaseringkalimembuataparathukum ewuh pekewuh dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anggota MuspidalainnyasepertiDPRD,Eksekutif,Kepolisian.

Documents

MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI · 2016. 7. 14. · Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah Ringkasan