Mekanisme Penegakan Ketahanan Nasional Hak Asasi Manusia

UNIVERSITAS GUNADARMAFAKULTAS EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“ MEKANISME PENEGAKAN KETAHANAN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA “

Disusun Oleh :

Aprilia Moehnikasari2EA27

19211332

Dosen : Sri Waluyo

\

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis limpahkan kehadirat Allah SWT, karena atas pertolongan

Nya, penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tepat pada waktu yang telah

direncanakan sebelumnya. Tak lupa sholawat serta salam Penulis haturkan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, semoga selalu dapat menuntun Penulis

pada ruang dan waktu yang lain.

Pada penulisan ilmiah ini penulis akan sedikit menjabarkan tentang Hak Asasi

Manusia yang ada di Indonesia. Pengajaran hak asasi manusia di perguruan tinggi di

Indonesia hingga saat ini masih sangat didominasi oleh pendekatan filosofis dan kultural.

Dalam pendekatan yang demikian, pengajaran hak asasi manusia lebih ditekankan pada

perbincangan mengenai isu-isu pendasaran konsep hak asasi manusia, asal-usul dan

justifikasinya (baik segi legal maupun kultural) --yang tidak bisa dilepaskan dari konteks

politik yang berkembang saat itu. Selain itu, mata kuliah tersebut diberikan atau diasuh

oleh dosen filsafat atau dosen hukum tata negara. Orientasi pengajarannya, dengan

demikian, lebih banyak melihat ke dalam (inward looking).

Artinya bahwa pengajarannya lebih difokuskan pada pencarian nilai-nilai di

dalam negeri, ketimbang membicarakannya sebagai “kode internasional” untuk mengatur

hubungan negara-negara setelah Perang Dunia II. Wacana yang dikembangkan dalam

pengajaran yang demikian adalah mengontraskan nilai-nilai kultural yang ada di dalam

negeri dengan nilai-nilai luar (asing), sehingga mengaburkan wacana hak asasi manusia

yang berkembang dalam sejarah politik-hukum di Indonesia --sebagaimana akan

dipaparkan dalam sub-bab di bawah ini. Keadaan yang dipaparkan di atas paling

gamblang tampak pada pengajaran mata kuliah hak asasi manusia di fakultas-fakultas

hukum di Indonesia. Sebelum pengajaran hak asasi manusia berdiri sendiri sebagai mata

kuliah mandiri, di fakultas hokum pengajaran hak asasi manusia diberikan sebagai bagian

dari mata kuliah hukum tata negara, bukan sebagai bagian dari mata kuliah hukum

internasional. Karena diberikan sebagai bagian dari hukum tata negara, maka tak

terelakkan kalau materi yang diajarkan juga terbatas sebagai aksesori hukum tata negara,

Pendidikan Kewarganegaraan | 1

yakni diajarkan sebagai salah satu elemen penting dari konsep negara hukum

(rechtsstaat). Hal yang memprihatinkan adalah ketika terjadi proses menghidupkan

kembali ide negara integralistik Soepomo dalam hukum tata negara yang dianggap

sebagai alam pikiran kenegaraan Indonesia. Proses inilah yang kemudian menyebabkan

pengajaran hak asasi manusia di fakultas - fakultas hukum diletakkan dalam perspektif

negara integralistik tersebut, yang menempatkan hak asasi manusia ke dalam istilah “hak

warga negara” (rights of the citizen”).

Kita dapat menyimpulkan bahwa paham Hak Asasi Manusia merupakan unsure

amat penting bagi kebutuhan manusia. Tidak dapat ditawar – tawar lagi bahwa hokum

maupun politik tidak boleh melanggar martabat seseorang atau sekelompok orang sebagai

manusia. Keharusan itu dijamin dengan pengakuan konstitusional terhadap Hak Asasi

Manusia. Maka amat pentinglah bahwa dalam masyarakat kesadaran akan Haka Asasi

Manusia terus dikembangkan.

Penyusun

Bekasi, 30 Mei 2013

Aprilia Moehnikasari


DAFTAR ISI

COVERKATA PENGANTAR ………………………………………………………………. 1DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… 3

BAB 1PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG …………………………………………………………42. RUMUSAN MASALAH ………………………………………………………43. TUJUAN ……………………………………………………………………….5

BAB 2MEKANISME PENEGAKAN KETAHANAN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA …………………………………………………………………………….. 6

1. Mahkamah Konstitusi …………………………………………… ……………. 92. Komisi Nasional ……………………………………………….……………….. 15

2.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ………………………………….. 162.2 Komisi Perlindungan Anak ( KPAI ) ………………………………….. 172.3 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ………………. 18

3. Komisi Ombudsman Nasional ( KON ) ………………………………………...203.1 Pengantar ………………………………………………………………. 203.2 Sejarah Ombudsman …………………………………………………… 213.3 Tujuan Kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional Indonesia ………. 21

BAB 3PENUTUP

1. KESIMPULAN …………………………………………………………………222. REFERENSI …………………………………………………………………….22


BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia

internasional memberikan dampak besar bagi Indonesia. Seakan tidak ingin

tertinggal dengan negaranegara lain, Indonesia dengan cepat membangun

mekanisme penegakan hak asasi manusia, di samping serangkaian proses legislasi

yang telah dilakukan. Pada BAB ini akan diuraikan mekanisme penegakan hak

asasi manusia di Indonesia secara detil menyangkut beberapa institusi yaitu

Mahkaham Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi

Perlindungan Anak Indonesia Komisi Nasional Perempuan dan Komisi

Ombudsman Nasional.

2. RUMUSAN MASALAH

Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia telah

dipengaruhi oleh perubahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tahun

1998. Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, misalnya, menghasilkan

Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul dengan

penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia dicantumkan pula dalam

Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 (tahun 2000), meskipun terdapat

kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 dan Ketetapan No. XVII/MPR/1998. Bagaimana hak asasi

manusia ditegakkan di hadapan ancaman-ancaman kekuasaan yang tak perlu dan

berlebihan, apa lagi yang bersalah-guna (corrupt)? Dalam kaitan ini penting pula

untuk memeriksa mekanisme penyampaian keluhan public (public complaints

procedure), Berbagai ketentuan dalam kedudukan sebagai konsumen dari layanan

pemerintahan. peradilan administrasi/tata-usaha negara, peradilan di bawah


Mahkamah Agung (MA), peradilan hak asasi manusia, komisi kebenaran dan

rekonsiliasi (KKR), maupun pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

3. TUJUAN

Menurut Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara

berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak

asasi manusia (rumusan yang dalam instrumen interasional dirumuskan sebagai

kewajiban to protect, to promote, to implement or enforce and to fulfill human

rights).


BAB 2

MEKANISME PENEGAKAN KETAHANAN NASIONAL HAK

ASASI MANUSIA

1. Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya, secara strict wewenang Mahkamah Konstitusi menguji

undangundang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusionalitas sehingga

dikenal sebagai constitutional review. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, dan

berbagai negara, uji konstitusionalitas itu disandarkan kepada suatu alas hak

(legal standing) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau

wewenang konstitusional pemohon constitutional review. Rumusan ini perlu

sedikit dijelaskan.

Pertama, dirumuskan sebagai “hak dan atau wewenang”. Wewenang

konstitusional lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak pula

untuk memohon constitutional review terhadap undang-undang dalam hal suatu

undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini menyangkut

kewenangan lembaga negara pemohon pengujian).

Kedua, hak konstitusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak

asasi manusia bagi warga negara. Sudut pandang kedua ini akan dibahas lebih

lanjut. Secara kategoris, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar

1945 mencakup hak-hak sosial-politik, hak-hak kultural dan ekonomi, hak-hak

kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Jaminan hak asasi manusia dalam

UUD RI tersebar dalam sejumlah pasal antara lain 18B (2), 26, 27-28, 28A-28J

(Bab XA), 29 (Bab Agama), 31-32 (Bab Pendidikan dan Kebudayaan), 33-34

(Bab Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial), 30 (Bab Pertahanan dan Keamanan).

Jadi, pengaturan konstitusional mengenai hak asasi manusia tidak terbatas pada

Bab XA tentang HAM.


Di sini perlu diberikan catatan tentang perumusan hak asasi manusia

dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama, pada umumnya hak tersebut dirumuskan sebagai hak setiap

orang atau individual rights. Hanya beberapa hak saja yang dirumuskan sebagai

hak warga negara, misalnya tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan,

hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan hak memperoleh

pendidikan (berturut-turut lihat Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31

ayat (1) UUD 1945).

Kedua, perbedaan perumusan ini membawa implikasi. Perumusan hak

asasi manusia sebagai hak perseorangan (individual) berarti memberi peluang

untuk dijamin dalam sistem hukum manapun (berdasarkan prinsip universalitas

hak asasi manusia), meskipun peluang ini dapat terhalang oleh ketentuan

prosedural hukum acara yang hanya memberi akses peradilan nasional kepada

warga negara. Di sisi lain, perumusan hak-hak konstitusional sebagai hak warga

negara hanya terbatas bagi warga negara yang bersangkutan (bukan sebagai hak

semua orang).

Ketiga, meskipun dirumuskan sebagai hak asasi manusia tetapi

pelaksanaan hak konstitusional tertentu memang terkait dengan hubungan

konstitusional (constitutional and political relations) pemegang hak yang

bersangkutan dengan konstitusi dan negara. Ini mencakup, misalnya, hak untuk

memperoleh kesempatan yang sama (equal opprtunity and treatment) di muka

pemerintahan. Sebagai hak asasi manusia, hak seperti ini hanya dapat dipenuhi

kepada warga negara. Begitu pula, “hak konstitusional” untuk menikmati

kewajiban negara dalam menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen

dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), merupakan hak warga negara

(perhatikan bahwa besaran anggaran merupakan pilihan politik dan hanya

beberapa negara yang menentukan besaran tersebut).


Dalam konteks pemahaman di atas, beberapa hak telah secara meyakinkan

“ditegakkan” (dalam arti dikabulkan) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

dalam pengujian undang-undang. Beberapa contoh dikemukakan di sini.

Pertama, hak politik eks-PKI dan tahanan politik untuk menyalonkan diri

sebagai anggota legislative dalam Putusan No. 11-017/PUU-I/2003 (pengujian

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan

DPRD).

Kedua, hak sipil berupa larangan penerapan Undang-Undang Anti

Terorisme 2001 secara retroaktif dalam Putusan No. 013/PUU-I/2003 (pengujian

UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang

Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme untuk kasus Bom Bali). Hak yang ditegakkan melalui putusan

merupakan hak yang secara konstitusional termasuk kategori “tak dapat dikurangi

oleh siapapun dan dalam keadaan apapun”.

Ketiga, dalam kaitan ini perlu disebut Putusan Mahkamah Konstitusi No.

006/PUU-IV/2006 (pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi). Dua hal yang kontradiktif perlu dicermati dari putusan ini.

Pembatalan ketentuan pemberian amnesti terhadap pelanggaran berat hak asasi

manusia (gross violation of human rights), yang terdapat dalam UU KKR 2004,

memang sesuai dengan rezim hak asasi manusia internasional. Tetapi, di sisi lain,

keberadaan ketentuan tersebut tidak dengan cukup menjadi dasar untuk

menihilkan keseluruhan UU KKR 2004 maupun makna KKR dalam penyelesaian

pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Keempat, hak sipil dan politik tentang kebebasan berpendapat dalam

kaitan dengan penghinaan terhadap kepala negara di dalam Putusan No. 013-

022/PUUIV/ 2006 (pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP).


Kelima, hak sosial-kultural dalam Putusan No. 011/PUU-III/2005

(pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Putusan

ini membatalkan penjelasan UU Sisdiknas 2003 yang menentukan bahwa

anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD dipenuhi secara

bertahap. Tidak semua putusan yang dicontohkan di atas berdampak langsung

dalam kenyataan sosiologis, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

final da mengikat.

8 Legal efficacy putusan sering ditentukan dalam putusan yang

bersangkutan, misalnya hak eks-PKI dan tapol tidak berlaku meskipun putusan

dijatuhkan sebelum Pemilu 2004, dan terutama karena terdapat ketentuan bahwa

undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum dibatalkan dan dipandang

sebagai prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat retroaktif.

Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Perubahan Ketiga UUD 1945 (tahun

2001) dan baru bekerja sejak akhir tahun 2003, mekanisme nasional penegakan

hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi masih harus ditunggu

kecenderungannya. Selain itu, pengujian undang-undang pun belum merupakan

tradisi yang mapan dan kehidupan konstitusional yang baru, pascaamandemen

konstitusi, masih dalam tahap pembentukan.

2. Komisi Nasional

2.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

a) Pengantar

Lembaga nasional hak asasi manusia merupakan sebuah

badan yang menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia,

terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi hak asasi

manusia. Secara internasional institusi ini dimaksudkan sebagai

rekan kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional. Maka,

sebagaimana Komisi HAM PBB – lembaga nasional hak asasi

manusia merupakan salah satu mekanisme pemajuan/perlindungan

hak asasi manusia. Di Indonesia, lembaga nasional tersebut adalah


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang pada

awal berdirinya dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993

dan dalam perkembangannya diperkuat dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan

lembaga ini secara internasional dipandu oleh Prinsip-prinsip Paris

1991, mengenai Status dan Fungsi Institusi Nasional untuk

Melindungi dan Memajukan Hak Asasi Manusia. Di dalamnya

mencakup jurisdiksi lembaga, kemandirian dan pluralitas yang

harus tercermin dalam komposisi maupun cara beroperasinya.

b) Prinsip-Prinsip Paris

Baik di ranah masyarakat sipil maupun di pemerintahan

terdapat banyak lembaga yang pekerjaannya menyentuh persoalan

hak asasi manusia, sama seperti Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM). Dengan realitas demikian posisi

lembaga nasional hak asasi manusia harus berdiri di antara

pemerintah dan masyarakat sipil, suatu lembaga quasi pemerintah.

Di satu pihak meskipun sebuah lembaga negara, Komnas HAM

tidak menggantikan institusi pengadilan atau lembaga legislative

melainkan melengkapi fungsi tersebut. Di pihak lain, lembaga ini

harus tetap independen dari eksekutif maupun lembaga pemerintah

lainnya. Sehubungan dengan hal itu pada pertemuan internasional,

lembaga nasional hak asasi manusia tidak dapat berbicara atas

nama pemerintahnya. Statusnya dalam ranah internasional berbeda

dengan status pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Prinsip independensi juga diatur dalam ketentuan perundang-

undangan mengenai hak asasi manusia yaitu pada penjelasan Pasal

1 butir 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan

bahwa: “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga

mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara

lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,


penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia”. Dalam

hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil Komnas HAM

memiliki posisi yang unik. Meskipun instansi ini didirikan oleh

Pemerintah/Negara, Komnas HAM tetap tidak memihak

kepadanya.

Demikian pula dengan masyarakat sipil, Komnas HAM

harus dapat melepaskan diri dari pengaruh Pemerintah, maupun

pengaruh pihak-pihak lain yang minta perlindungan dan penegakan

hak asasinya kepada Komnas HAM. Prinsip independensi Komnas

HAM memiliki spektrum yang luas. Di antaranya adalah yang

terletak pada anggota Komnas HAM itu sendiri. Komnas HAM

membutuhkan anggota dengan integritas yang tidak diragukan –

yang dapat bersikap independen terhadap berbagai kekuasaan

terutama kekuasaan negara. Termasuk di dalamnya jauh dari

adanya konflik kepentingan pribadi. Praktek anggota Komnas

HAM untuk tidak ikut mengambil keputusan dalam kasus yang

melibatkan dirinya adalah salah satu bentuk sikap independen. Di

tingkat staf, Prinsip-prinsip Paris yang memuat prinsip-prinsip

acuan bagi lembaga-lembaga Komnas HAM menyatakan bahwa

keterlibatan pegawai negeri/pejabat pemerintah dalam instansi

sebuah Komnas HAM paling jauh hanya sebagai konsultan.

Dengan demikian, sistem merit harus ditanamkan pada setiap

pegawai negeri. Independensi juga dibutuhkan dalam pengelolaan

sumbersumber daya keuangan. Basis material yang berada di

bawah kendali pemerintah –yang lama terlibat dalam pelanggaran

hak asasi manusia tentu memungkinkan terganggunya

independensi Komnas HAM terhadap kekuasaan. Terakhir, untuk

menjaga otonomi komisi secara operasional, Komnas HAM juga

perlu memiliki kewenangan hukum untuk memaksa kerjasama

dengan pihak lain. Prinsip pluralisme. Prinsip-prinsip Paris


menyatakan ”Komposisi lembaga nasional dan penunjukan

anggota-anggotanya, baik melalui pemilihan atau cara lain, harus

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang memuat semua jaminan

yang diperlukan untuk memastikan perwakilan yang beragam dari

kekuatan sosial –yang terlibat dalam pemajuan dan perlindungan

hak asasi manusia.” Prinsip ini harus tercermin dalam keanggotaan

Komnas HAM dengan latar belakang yang beragam.

c) Sejarah, Tujuan dan Fungsi KOMNAS HAM

Komnas HAM dibentuk melalui Keppres No. 50 Tahun

1993. Ia dibentuk dalam konteks politik dalam negeri dan

internasional yang memberi perhatian serius terhadap persoalan

hak asasi manusia. Tekanan internasional (Konferensi Dunia Hak

Asasi Manusia di Jeneva) maupun nasional (oleh berbagai

organisasi non pemerintah, fragmentasi di kalangan elit) dan

peristiwa Santa Cruz di Timor Leste adalah beberapa faktor yang

mempengaruhi proses pembentukan tersebut. Pembentukan

Komnas HAM dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi

tekanan politik tersebut serta memberi citra positif pada rezim

maupun pribadi Soeharto. Tidak heran jika kemudian pembentukan

itu menuai berbagai keraguan –khususnya dari lingkungan aktivis

LSM/ornop– akan kapasitas Komnas HAM mempromosikan hak

asasi manusia. Dalam kenyataan juga tingkat pelanggaran hak

asasi manusia saat itu masih sangat tinggi, meskipun demikian

Komnas HAM selama 9 tahun telah menunjukkan upaya menjaga

kemandirian dari intervensi pemerintah. Enam tahun kemudian,

atau dua tahun setelah pemerintahan Soeharto jatuh, dasar hukum

dirubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat,

yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang

ini juga memberi wewenang yang lebih kuat pada lembaga

tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 Undang-


Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki mandat

untuk :

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan

hak asasi manusia, baik yang ada dalam perangkat hukum

nasional maupun Deklarasi Universal Hak Asasi dan

Piagam PBB (yang dalam Pasal 55 dan 56 menunjuk pada

DUHAM sebagai basis pemajuan hak asasi;

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi

manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia

seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam

berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan

tersebut, Komnas HAM melakukan empat (4) fungsi

pokok, yaitu:

a. Pemantauan.

b. Penelitian/pengkajian.

c. Mediasi.

d. Pendidikan.

Sejak itu pelaksanaan empat fungsi tersebut dibagi dalam 4

sub komisi yaitu Sub Komisi Pemantauan, Sub Komisi

Penyuluhan, Sub Komisi Pengkajian/Penelitian dan Sub Komisi

Mediasi. Dalam hubungan keluar Komnas HAM bertindak sebagai

satu kesatuan dan anggota sub komisi dapat bertugas di sub komisi

yang lain. Struktur organisasi Komnas HAM, sebagaimana diatur

dalam pasal 78 – 82 menunjukan kelengkapan organisasi yang

terdiri atas :

i) Sidang Paripurna

ii) Sub Komisi

Sedangkan Sub Komisi yang terdiri atas empat bidang

merupakan pelaksana fungsi-fungsi yang ada, yang

tugasnya sebagai berikut :


a. Sub Komisi pengkajian dan penelitian. Tugas pokok

sub komisi ini adalah mengkaji berbagai instrumen

internasional hak asasi manusia dan berbagai

peraturan perundang-undangan disamping

membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan

perlindungan dan pemajuan hak asasi.

b. Sub Komisi Penyuluhan. Sub komisi ini pada

dasarnya bertugas melakukan diseminasi gagasan

hak asasi manusia dan peningkatan kesadaran

(awareness) masyarakat tentang hak asasi manusia.

Sub komisi juga dapat melakukan kerjasama dengan

pihak/lembaga lain.

c. Sub Komisi Pemantauan. Tugas sub komisi ini

adalah melakukan pengamatan (monitoring) atas

pelaksanaan hak asasi manusia dan penyelidikan

dan pemeriksaan (investigasi) atas peristiwa yang

dapat diduga terdapat pelanggaran hak asasi

manusia.

d. Sub Komisi Mediasi. Sub Komisi ini tidak ada

sebelumnya dan menimbulkan perdebatan. Tugas

pokok subkomisi adalah melakukan perdamaian dan

penyelesaian perkara melalui cara konsultasi,

negosiasi, medisi, dan konsiliasi.

iii) Sekretariat Jendral Sebagai Unsur Pelayanan. Sebagai

unsur pelayanan, Sekretariat Jendral yang dipimpin oleh

Sekretaris Jenderal bertugas memberi pelayanan

administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.

Pelaksanaan kegiatan sehari-hari termasuk pemberian

dukungan administrasi berada di bawah koordinasi

Sekretaris Jenderal.


d) Penutup

Seperti dikemukakan di muka, fenomena Komnas HAM

sebagai sebuah institusi lokal untuk pemajuan dan perlindungan

hak asasi manusia bukan khas Indonesia. Secara internasional

lembaga ini berangkat, dari gagasan bahwa locus utama untuk

promosi dan perlindungan hak asasi manusia adalah di tingkat

lokal (negara). Variasi dari gagasan pembentukan Komnas HAM

berbagai macam, misalnya ombudsman.

2.2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga

independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (yang selanjutnya akan disebut dengan KPAI) dibentuk untuk

merespon berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran dan

belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia. Keputusan politik

untuk membentuk KPAI juga tidak dapat dilepaskan dari dorongan dunia

internasional. Komunistas internasional menyampikan keprihatinan

mendalam atas kondisi anak di Indonesia. Banyaknya kasus pekerja anak,

anak dalam area konflik, pelibatan anak dalam konflik senjata (childs

soldier) seperti yang terjadi di Aceh, tingginya angka putus sekolah,

busung lapar, perkawinan di bawah umur, trafficking, dan lain sebagainya

telah memantik perhatian komunitas internasional untuk menekan

pemerintah Indonesia agar membuat lembaga khusus yang bertugas

memantau kondisi perlindungan anak di Indonesia. Tekanan internasional

ini didasari oleh kondisi bahwa Konvensi tentang Hak Anak (Convention

on the Righs of Child) adalah salah satu instrumen hak asasi manusia

internasional yang paling cepat dan paling banyak diratifikasi oleh

berbagai negara di dunia. Dalam waktu yang sangat dingkat Konvensi

tentang Hak Anak diratifikasi oleh seluruh negara anggota PBB, kecuali


Amerika Serikat dan Somalia. Oleh karenanya, banyak kalangan yang

mengatakan bahwa Konvensi tentang Hak Anak bersifat universal, hampir

menyamai universalitas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM). Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah :

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak,

mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan

masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada

Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia didasarkan

pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas,

efektifitas, dan efisiensi.

2.3 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau sering

disingkat sebagai Komnas Perempuan adalah sebuah institusi hak asasi

manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak

perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap

perempuan. Karena mandatnya yang spesifik terhadap isu kekerasan

terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan maka ada yang

mengkategorikan Komnas Perempuan sebagai sebuah insitusi hak asasi

manusia yang spesifik,453 berbeda dengan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM) yang bersifat lebih umum mencakupi seluruh

aspek dari hak asasi manusia.

Oleh karena itu, negara, dalam hal ini pemerintah yang diwakili

oleh Presiden RI, Habibie, menganggap bahwa negara harus


bertanggungjawab kepada korban dan kemudian melakukan upaya yang

sistematis untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

a) Mandat Komnas Perempuan

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 yang

diperbaharui dalam Peraturan Presiden (PerPres) No. 65 tahun

2005, maka keberadaan Komnas Perempuan bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan

hak-hak asasi perempuan di Indonesia;

2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala

bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

b) Pendekatan dan Kerangka Kerja

Sebagai lembaga hak asasi manusia nasional, maka dalam

menjalankan tugasnya Komnas Perempuan bersandar pada

pengakuan internasional dan standart-standart internasional tentang

hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia baru yang

integral di mana Hak Asasi Perempuan merupakan Hak Asasi

Manusia dan Kekerasan terhadap Perempuan adalah Pelanggaran

HAM. Hal ini sebagaimana secara tegas telah ditegaskan dalam

Deklarasi Wina (1993) pada Konferensi HAM di Wina tahun 1993.

Fokus kerja Komnas Perempuan, khususnya pada periode ini

adalah mendorong tanggungjawab negara untuk pemenuhan hak-

hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi

manusia yang meliputi hak atas kebenaran, keadilan dan

pemulihan.

c) Prinsip

Sebagai bagian dari institusi hak asasi manusia nasional,

Komnas Perempuan berpedoman pada Prinsip-prinsip Paris (Paris


Principles) yaitu prinsip yang terkait dengan status dan fungsi

komisi-komisi hak asasi manusia nasional untuk promosi dan

perlindungan hak asasi manusia.459 Prinsip ini dikembangkan oleh

komunitas internasional untuk keefektifan institusi hak asasi

manusia nasional yang ada di berbagai negara di dunia. Beberapa

prinsip yang penting adalah prinsip kompetensi dan

tanggungjawab, dan prinsip komposisi anggota yang independen

dan menunjukkan pluralitas.

d) Struktur, Perangkat dan Lingkup Kerja

Komnas Perempuan terdiri dari Komisi Paripurna dan

Badan Pekerja. Tanggung jawab untuk menjalankan tugas Komnas

Perempuan terletak pada Komisi Paripurna yang sekaligus juga

pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas Perempuan. Komisi

Paripurna dibantu dan didukung oleh Badan Pekerja yang diketuai

oleh Sekretaris Jenderal.

e) Efektifitas Komnas Perempuan sebagai Insitusi Hak Asasi

Manusia Nasional

Pada tahun 2006, Komnas Perempuan telah menunjuk tim

evaluator independen untuk melakukan evaluasi dengan tujuan

untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan Komnas Perempuan dalam melakukan program dan

kelembagaan. Evaluasi ini telah mencatat temuan-temuan penting,

antara lain meliputi pengaruh kerja Komnas Perempuan terhadap

lembaga negara di berbagai tingkatan pemerintah, keberhasilan

melakukan kegiatan lobi dan advokasi untuk perumusan atau

perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, dan praktek-

praktek kerja sama langsung dengan lembaga negara. Disisi lain,

ditemukan pula kelemahan yang perlu menjadi perhatian oleh


Komnas Perempuan. Komnas Perempuan dianggap perlu

memperkuat pola kerja sama dengan berbagai pihak dan

mengoptimalkan posisi strategi untuk memimpin upaya

pensinergian sumberdaya lembaga negara untuk penghapusan

KTP.

Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga negara yang

unik, sebuah mekanisme hak asasi manusia nasional yang spesifik

untuk kekerasan terhadap perempuan di mana di belahan dunia

lainnya belum ada lembaga yang menyerupainya. Komnas

Perempuan dengan demikian secara internal belajar menemukan

cara yang paling efektif dari pengalaman lembaga itu sendiri.

Tantangan Komnas Perempuan terbesar seringkali muncul dari

institusi negara sendiri yang saat ini sedang dalam keadaan kronis

dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan maupun tantangan

secara internal. Sumber daya yang tersedia termasuk kapasitas dan

ketersediaan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk

memperkuat posisi Komnas Perempuan dalam menjalankan

mandatnya.

3. Komisi Ombudsman Nasional (KON)

3.1 Pengantar

Penulisan Komisi Ombudsman Nasional di luar pembagian komisi

nasional pada sub-bab C di atas adalah karena secara formal, terbentuknya

Komisi Ombudsman Nasional tidak didasari secara khusus oleh semangat

untuk melindungi, menegakkan dan memenuhi hak-hak asasi warga

negara Indonesia. Kemunculan Komisi Ombudsman Nasional lebih

didasari oleh semangat reformasi yang bertujuan menata kembali

perikehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam rangka melakukan

reformasi birokrasi yang telah mandeg selama puluhan tahun. Semangat

untuk melakukan reformasi birokrasi inilah yang sangat terasa dan pada


saat dimunculkannya Komisi Ombudsman Nasional sedang menjadi

pembicaraan meluas di kalangan masyrakat. Walaupun tidak serta merta

tujuan perlindungan hak asasi manusia tidak ada, namun secara formal

dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional lebih dikarenakan tuntutan

reformasi birokrasi.

3.2 Sejarah Ombudsman

Secara historis, dalam berbagai literatur, Ombudsman pertama kali

lahir di Swedia. Meskipun demikian pada dasarnya Swedia bukanlah

negara pertama yang membangun sistem pengawasan Ombudsman. Pada

zaman Kekaisaran Romawi terdapat isntitusi Tribunal Plebis yang

tugasnya hampir sama dengan Ombudsman yaitu melindungi hak-hak

masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan.

Model lembaga pengawasan juga telah dikenal pada masa kekaisaran Cina

dan yang paling menonjol adalah pada masa Dinasti Tsin. Pada masa

tersebut didirikan lembaga pengawas yang bernama Control Yuan yang

bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran

(pemerintah) dan bertindak sebagai ”perantara” bagi masyarakat yang

ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada kaisar.

Hinga saat ini Control Yuan masih dugunakan untuk menyebut

Ombudsman di Taiwan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan dan penyelenggaraan peradilan di Taiwan. Namun jauh hari

adanya Tribunal Plebis dan Control Yuan, sejarah tertua tentang

pengawasan Ombudsman justru ditemukan pada masa kekhalifahan Islam.

Sejarah ini diketemukan oleh Dean M. Gottehrer, mantan Presiden

Asosiasi Ombudsman Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa

Ombudsman berakar dari prinsip-prinsip keadilan yang menjadi bagian

dari mekanisme pengawasan dalam system ketatanegaraan Islam.


Dilihat dari mekanisme pertanggungjawabannya, ombudsman

dapat dibedakan menjadi:

1. Ombudsman Parlementer, yaitu Ombudsman yang dipilih pleh

parlemen dan bertanggungjawab (laporan) kepada Parlemen.

2. Ombudsman Eksekutif, yaitu Ombudsman yang dipilih oleh Presiden,

Perdana Manteri atau Kepala Daerah, dan bertanggungjawab (laporan)

kepada Presiden, Perdana Manteri atau Kepala Daerah.

3.3 Tujuan Kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional Indonesia

Presiden Abdurrahman Wahid mendirikan Komisi Ombudsman

Nasional dengan dua tujuan pertama, untuk membantu menciptakan

dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua, untuk

meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh

pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik. Tujuan

tersebut diharapkan akan tercapai dengan cara :

a. Melakukan sosialisasi dan diseminasi pemahaman mengenai

lembaga Ombudsman kepada masyarakat luas;

b. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Instansi

Pemerintah, Perguruan Tinggi, lembaga Swadaya Masyarakat,

Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain;

c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi

mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan negara

dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan

pelayanan umum;

d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang

Ombudsman Nasional.


BAB 3

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Keragaman ini penting untuk menjaga legitimasi publik, legitimasi politik,

independensi dan representasi masyarakat. Anggota Komnas HAM, misalnya

tidak dapat berasal dari mereka yang berlatar belakang aparat negara semata.

Keragaman juga harus dicerminkan dalam keterwakilan perempuan. Meski

demikian keragaman tidak dapat menghilangkan kualitas dari anggota yang

bersangkutan. Salah satu cara untuk menjamin keragaman dan kualitas yang baik

adalah dengan melakukan proses pemlihan anggota secara terbuka dan

demokratis.

2. REFERENSI

Hak Asasi Manusia, oleh Prof. Philip Alstron dan Prof. Franz Magnis -

Suseno


Documents

Mekanisme Penegakan Ketahanan Nasional Hak Asasi Manusia