':, :rr::lt:- :a:,: ,::.: ::,;1 :.'

:: . :'.. ':.

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

rr*F

CatatanffiTahun 2010Lernbaga Bantuan Hukum yogyakarta

7

Diterbitkan Oleh:Lembaga Bantuan Hukum yogyakartaJt. Agus Satim No. 36 yogyaka rta SSZOZ_tndonesiaTelp. (0274) 37 631 B, ltiiZtFax. (0274) 376316Websjte.:

.www. tbhyogyakarta. btogspot. comemail : tbhyogyaprogram@yahoo. iom

Layoutyogiejoet

Hak cipta dan hak penerbitan 2010pada Lembaga Bantuan Hukum yogyakarta

Ditarang.mengutip sebagian atau seturuh isi buku initanpa izin sah dari Lembaga Bantuan Hukum Vogyakarta

t

lt'l-m .{.kses Keadilan Masyarakat Miskin Melalui

rir fclrnganan LaPoran Atauprt. Masyarakat 2010 ..............12

Ie;h*e penyampain laporan atau pengaduan .................... I 5

l.u*-ro masyarakat berdasarkan asal daerah ........'16

IM*r"ti laporan atau pengaduan masyarakat .....'.16

I ..:':,r: j.- pioneer gerakan banfuan hukumprobono public "3

',,,::r'* -***-1., *an komitemn pemerintah dalam memfasilitasi

fgirr 3.hftr Laporan HA}I20f0Iil..**." Pilaneearan Hak Ekonomi Sosial Budaya -.........--..-..24

Jf.in"i.r*u*-f,"*enuhan hak ekosob di Yogyakarta tahun

T

263033384043

46- T^1-:1JK

.l:.'tU_ tl

.H .r................. 53...........'......... 54

..............56

nllliilLi,,,

Mullr ,,, *- :-

Hlllllllltttti,:

1il"""'lur,,-rLllr Ei,un ru an Hukum

$

Bagian 4.Jejak Kasus- Tukijo, Antagonisme petani yangDizalimi .............................59

Bagian5.

[S,Iembagaan dan profile LBH y.ogyakarta- Kegiatan LBH Yogyakarta Sepanjang tahun 20 I 0 ...................... 6 g-ProfileLBHYogyakarta,............................. .-.................. "..'......?6

l1

:;ffi:

I

Kata Pen antar:r;uangan penegakan huhm dan hak asasi manusia akan

nenjadi sebuah pembelajaran generasi berikutnya apabila

:erdokumentasikan secara baik. Penerbitan buku catatan akhirrur -- :snegakan hukum dan HAM ini ditujukan selain sebagai upaya

iri-- ::.:ansi dan pertanggungjawaban LBH Yogyakarta terhadap

nF-- r: ihususnya masyarakat proVinsi DIY, juga menjadi rangkuman

mr- ., :nan upaya-upaya perjuangan aktivis LBH sebagai Publicl'." " ' .ier ketika bergelut dalam perjuangan mengakses keadilan serta

:--.,, -. . :si Manusia bagi masyarakat miskin dan marginal.Pendokumentasian yang karni tuangkan dalam bentuk Catatan

r*,-- : Tahun penegakan hukum dan HAM ini, memberikan gambaran

u." - - si penegakan hukum dan HAM tahun 2010 yang dianalisa

!r-:.sarkan pengaduan'/laporan yang masuk ke meja kami, sehingga

l":--.i yang dijabarkan merupakan realitas empiris yang terjadiie: ,: , ang tahun 20 10.

Tentunya akan banyak kritikan maupun pertanyaan-pertanyaan"n,":-- : muncul di benak para pembaca buku ini, baik itu dari segi kualitas

;k-:rsanan yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta, ataupun dari segi

m, .sa dari sudut pandang hukum dan HAM. Kami berterima kasihr.::. atensi pembaca memberikan kritik maupun masukan.3.::imanapun juga hal itu menjadi motivasi dan spirit kami dalam

:': . . ngkatan kualitas layanan bantuan hukum.Dalam kata pengantar ini tak lupa saya mengucapkan terirna

*-..:r kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku;: rran ini, seluruh jaringan, mitra dan dampingan LBH Yogyakartai , : selalu mensupport moral dan memompa spirit kami. Khusus bagi

111

[-JF./!h'l. ] tr:_.- _-t:r , .:. t

Catatan AkhirTahun 2010 LBH Yogyakarta

seluruh pengabdi bantuan hukum LBH yogyakartayang telahmelebihi kewajibannya, menjadi kebanggan saya bisa menjadi bagiandalam dinamika ini. Semoga Kita semua tidak lelah dan selalubersemangat untuk berjuang. Terima Kasih.

S em akin pr ogresif d on bij aks ana

Yogyakarta, 25 Desember Z01OLembaga Bantuan Hukum (LBH) yogyakarta

Muhammad lrsyad ThamrinDirektur

.

'ranun i0 t o LBH'yogyikarta

iv

Ila Ferj uangan Akses Keadilan

i,, m.syarakat Miskin MelaluiCerakan Bantuan Hukum

ruc- I e m a hnya Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin

-:--.nesia pada era Orde Baru yang menganut sistem::nerintahan yang sentralistis, model strategi::mbangunan hukumnya menggunakan strategi::nsunan hukum yang ortodoks, yakni strategi ini::unakan pendekatan instrumentalis terhadap::nsunan hukum. Dimana hukum dilihat sebagai

:" ---::1en atau sekedar alat untuk memenuhi keinginan parar,- , r SoSiaVpolitik yang dominan. Produk dari strategiIr .r3.rlgunan hukum ortodoks ini menghasilkan produkr *i -l represif yang yang pada dasarnya melihat hukums: r:i3i alat kekuasaan unfuk mempertahankan status euor,- lerusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir

".'::.i<simal muingkin perubahan termasuk upaya-upaya:*-.-ran perubahan dari publik yang cenderung dianggap;::r membahayakan kekuasaannya. Maka tidak heranu:.rila praktek-praktek KKN, pelanggaran HAM, mafia:*=dilan menjadi warna dalam pemerintahan orde baru. Hal: nengakibatkan terjadi disorientasi sistem pemerintahan

.,::g berimplikasi pada lemahnya seluruh aspek:e::bangunan termasuk aspek hukum. Sebab pendekatan:;:ara selalu diarahkan pada pola-pola kekerasan secara;:-irural sehingga bebeberapa pandangan yang laitis::liiai pemerintahan orde baru tidak mampu memahami:'. : s o alan dalam perspektif keadilan bagi rakyatnya.

Catatan Akhir Tahun r-An Vogyakafta | |

Berdasarkan hal tersebut di atas,dalam penegakannya masih banyakperilaku-perilaku para aktor dunia peradilanyang masih belum bisa bersikap adil,bahkan less authoritativeness ketikamenghadapi pihak yang memiliki relasidengan kekuasaan di satu pihak dan moreau t h o r i t a t iv e n e s s ketlka berhadapan denganmasyarakat kecil di lain pihak. Kesemua halinilah yang mengakibatkan terjadinyamarginalisasi lapisan masyarakat yang tidakmemiliki kekuasaan ataupun modal danmelahirkan suatu kekerasan strukfural.

persamaan di hadapan hukum (equality before the law)maupun Peradilan yang independen dan tidak m emihak(fatrtribunal and independence of judiciary) sebagai salah satuprasyarat bagi suatu negara hukum (rule of taw) ibarat masihmenj adi impian bagi rakyat kecil.

"Equality before the Law,,Kalimat ini selalu didengung-dengungkan sejak dari bangku kuliah di fakultashukum, meja-meja seminar bahkan pidato_pidato parapenegak hukum bahkan presiden. Ironinya U.4u_u*yukasus kasus seperti mpok minah, kasus prita, kriminalisasibagi petani yang bersengketa denganperusahaan, buruh yangselalu dikemplang gajinya .u*pui dengan orang_orangmiskin yang di ancam dengan dakwaan berat, kesemuanyatanpa didampingi penasehat hukum atau sudah terlambatkarena baru dihadirkan di mukapersidangan.

Lebih celakanya di tengah masih banyaknyama.-,.:akat khususnya masyarakat miskin yang buta hukumh::-. ::hadapkan dengan asas fiksi hukum (fictie hukum)

I

/lcz':'.,-' .. - . rahun LBH yogyakarta

Realitas itu menandai supremasi hukum du, ;ffi:

r\{elalui Gerakan Bantuan Huh

Melalui Gerakan Bantuan Hukum

:- ::ra setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu-::xg-undang yang telah diundangkan. Hal ini

r. r::kibatkan terjadi kasus-kasus di kalangan masyarakatrr-:r.,n di pidana tanpa mengetahui secara pasti kesalahanx:. . mereka perbuat. Politisasi hukum pidana seringkalim.. :akibatkan masyarukat miskin yang menjadi korban.l,,.,nan publik yang kuat terkait penegakan hukum illegal.,ir, .-_.-:'rig (penebangan liar) dimana aktor-aktor sebenarnya$.r .:.rr sulit ditangkap dan tersentuh oleh hukum akibat KKNF;::: akhirnya para pencari kayu bakar, atau masyarakat$.:,.-i3r hutan lah yang diijadikan kambing hitam sebagi aktoruu . ir/ logging hanya karena memenuhi kebuhrhan sehari-h;-..

B. LBH Sebagai Pionir Gerakan Banfuan Hukum prohtno PublicoD iLAM sejarah Indonesia, sejak pemerintahan Belanda*:-rpai ketika Jepang menduduki Indonesia, menurutg,e:relitian Daniel S. Lev jumlah Advokat hanya sekitar 30s.-:rpai dengan 40 orang. Berdasarkan hal tersebut makar:ncul pengacara-pengacara yang belum maupun tidakleijasah sarjana hukum memberikan upaya bantuan hukumue:sebut. Selanjutnya sering disebut sebagai pokrol bambu,c-:nana dalam melakukan pekerjaan bantuan hukum yang:,::ih luas dan tidak terbatas dengan urusan litigasi saja saja,e:api juga dalam urusan non litigasi seperti memberikanB,endidikan hukum, mendamaikan kedua belah pihak yanghersengketa di luarpengadilan, mengurus perijinan di badan_badan pemerintahan dan lain-lain.

Sejak Indonesia merdeka pada perkembangannya,-{dvokat yang mempunyai fungsi pemberi jasa bantuanh.rkum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam

catatan Akhir Tahun LaH vogyatarta I J

$'an rl ,(t

prakteknya sebagian besar hanya dapat disentuh oreh kaumkelas menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakanmasyarakat miskin tidak mampu membayar jasa advokattersebut

Konsep Bantuan Hukum dicetuskan sebagaikonsekuensi cara memandang dan memahami akan hukumdalam pola hubungan sosial yang tidak adil, dimanamasyarakat miskin ketika memiliki masalah hukum tidakmampu membiayai jasa advokat. Hal ini mengakibatkanakses keadilan bagi masyarakat miskin sering kaliterabaikan. Apalagi dalam kualitas penegakan hukum yangsering didambakan dalam masyarakat bahkan seringmengecewakan masyarakat miskin itu itu sendiri. Untuk itukonsep bantuan hukum bertujuan untuk membelakepentingan masyarakat miskin terlepas dari latar belakang,asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik,dan agama (tanpa diskriminasi).

I

{l Catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

ParategalLBH Yogyakusai mengikrpetatihan tilanjut

, dan berperanwahana untuk

Berdasarkan hal tersebut makabermunculan Lembaga BantuanHukum (LBH), baik itu dibawahnaungan Yayasan Lembaga BanfuanHukum Indonesia (yLBHI),Universitas maupun Lembagalembaga nirlaba lainnya. LembagaBantuan Hukum ini dalamprakteknya karena keterbatasanjumlah Advokat yang bersediamemberikan jasa bantuan hukumsecara prodeolcurna-cuma ataupun

remperkuat dannemberdayakannasyarakat sipil.

harga jasa yang diberikan dapat:r.langkau oleh orang menengah ke bawah, sehingga.ebagian besar Lembaga Bantuan Hukum ini:ioperasionalkan juga oleh para volunteer ataupun paralegal.\Ienurut Martiman projodjohamidjojo, Lembaga BantuanSukum menjadi suatu kebutuhan praktek daiam proses:eradilan dari suku-suku bangsa yang belum maju sampaidunia modern kini Lembaga Bantuan Hukum sangatiiperlukan.

YLBHI sendiri yang menaungi LBH_LBH yangtersebar di daerah-daerah (propinsi) tidak membatasi diripada kegiatan bantuan hukum individual saja, tetapinemberikan pelayanan bantuan hukum struktural (BHS)vaitu bantuan hukum terhadap struktur bawah yang miskindan buta hukum karena fujuan negara Indonesia selainmencerdaskan kehidupan bangsa tapi juga mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta bertujuanmengubah ketidakadilan struktural ke arah keadilanstruktural.

Catatan Akhir Tahun LBH vogy"Lu.t" | 5

Untuk itu LBH dalam memberikan bantuan hukumtidak hanya sebuah charity yang,memberikan bantuanhukum kepada masyarakat kecil sehingga menciptakan polapatronase (ketergantungan) kepada klien. Dan tiaatmempunyai piengaruh yang cukup mendasar dalam rangkamenuntaskan permasalahan kemiskinan. LBH memandangpersoalan dasar dari kemiskinan itu disebabkan oleh sistem.Dengan demikian LBH melihat dirinya di dalam.obelantara,,paradigma perubahan sosial, posisi dan perannya didalammenegakkan supremasi hukum di masyarakat sipil, danberperan sebagai wahana untuk memperkuat danmemberdayakan masyarakat sipil. Jadi mau atau tidak LBHberada dalam faksi transformasi strukt'ral untuk melakukanperubahan yang bersifat struktural dengan secara sadarmengambil risiko dan mengelola konflik

Pola ini pula mempertegas komitmen LBH bahwadalam kerangka pemihakan terhadap rakyat miskin dantertindas, maka peran LBH seba gai critical intermediarydilakukan dalam konteks hubungan artara rakyatdan negara,rukyat dan pemodal/pasar, serta antara kelompokmasyarakat. Sebagaimana visi dan misi LBH, p"r*_p"ruotersebut dirumuskan dalam 3 peran utama, yakni:

1 . Mempengaruhi kebijakan publik yang meneatukanterjaminnya hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil'lan politik. Prasyarat yang mutlak adalah meningkatkankemampuan dan kepedulian kontrol sosial bagi kekuatan_kekuatan organisasi masyarakat sipil untuk mendoronglahiraya kebijakan publik yang berpihak kepada hakekonomi, sosial, budaya, dan sipol, baik ditingkat daerahmaupunnasional.

2. Memainkan peran bersama_sama masyarakat sipildalammenentukan arah kansisi politik dengan mendasarkan

Akhir Tahun LBH yogyakarta

I::an 1

- .:: prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan keadilan Gender.

::ientukan arah transisi politik berarti memprakarsai dan

-.ranfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan- ,sr arakat sipil.

3. Memberikan layanan dan bantuan hukum bagi- : s var&k&t miskin maupun marginal tanpa diskriminatif.

Dari gambaran diatas, fungsi dari Lembaga Bantuan*. -lum di negara kita jauh lebih maju dibanding dengan

'-:gsi dari lembaga-lembaga yang sejenisnya di berbagai- ;_rara yang kebanyakan hanya memberikan bantuan hukum

-- ruk menyelesaikan suatu perkara di muka persidangan

.:rgadilan saja sedangkan Lembaga Bantuan Hukum di:gara kita selain berfungsi demikian juga kadang-kadang

-:pat menyelesaikan suatu perkara diluar pengadilan. Selain

:: menurut Frans Hendra Winarta, Lembaga Banfuan

-iukum dan gerakan Bantuan Hukum dapat memberikanr..rntribusi kepada tercapainya negara hukum (rechstaat).

-{hususnya untuk mencapai persamaan dihadapan hukum:quality before the law) dan hak untuk didampingi advokat;cces to legal council) dalam konteks peradilan pidana

criminal justice system) Indonesia, khususnya bagi orangniskin.

Dengan pendekatan "bantuan hukum struktural"'. ang diberikan YLBHI, maka kegiatan bantuan hukum tidak. agi semata-mata memberikan pelayanan hukum pada kasus-

iasus perkara saja tetapi juga meluas jangkauannya sampai

neliputi pendidikan, penyuluhan, penelitian dan penyebaran

sagasan yang ditujukan bagi terwujudnya pelaksanaan

hukum yang adil bagi masyarakat miskin.

Catatan Akhir Tahun LaX Yogyatarta | /

l,{iskin A4elalui Gerakan Bantuan

C. Mempertanyakan Komitmen pemerintah dalamMemfasilitasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

salah satu agenda reformasi adalah menegakkansupremasi nfu1 hal ini menjadi penting untuk merrcapaicita-cita kemerdekaan yakni mewujudkan masyarakat adildan makmur berdasarkan pancasila dan Undang UndangDasar 1945. pembangunan nasional yang U.rlandaskanhukum mutlak diperlukan guna terciptanya keamanan danketertiban daram masyarakat, maka tidak berlebihan jikapemerintah Indonesia menetapkan pembangunan dibidanghukum sebagai bagian yang paling penting. Namun usahapembangunan nasional dibidang hukum tidak semudah yangdiperkirakan karena sampai saat ini bisa kita

'hat masih

banyak sekali terjadi diskriminasi daram penegakan hukum.Kalau dahulu orang beranggapan bahwa hukum iru sebagaibidang yang berdiri sendiri dan tidak memihak. akan tetapisesuai dengan perkembangan zaman maka kini telah diyakini bahwa hukum itu merupakan produk dari polahubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.

Pengentasan masalah keadilan harus menjangkaukelapisan masyarakat paling bawah karena ketidakadilansering disaksikan oreh masyarakat dan ketidakadilan semata_mata disebabkan oleh fahor tingkah laku individu sosialyang menyimpang dari norma hukum yang berraku, kantetapi hal ini bersumber pada "adanya pola hubungan sosialyang tidak seimbang yang mendasari kehidupan sosialtersebut" dan hal inilah yang menimburkan suatu situasikeadaan dimana sebagian masyarakat menjadi miskin danmenderita.

Kemiskinan bila dilihat dari kacamata strukturalmerupakan suatu kenyataan yang disebabkan oleh kekuatan_kekuatan tertentu yang berasal dari penguasa atau pejabat

I8 | Catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

I i anS berwenang yang

I rengakibatkan sebagian

| :r.ls-varakat menjaadi tersisih

I -o tertindih dari sumber

I r:L-uatan itu. Serta yang lebih

I =.mprihatinkan lagi| -asyarakat menjadi miskin

! ;sosetahuan hukumnya.

I liarena itulah untuk membela

I -nasyarakat yang miskin dan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukumlndonesia (YLBHI) bersama 15 LBHkantor menginisiasi kongres bantuanhukum pada tahun 2007 dan membuatRUU bantuan hukum. Dalam RUUtersebut memuat kewajiban Negarauntuk memfasilitasi bantuan hukumbagi masyarakat miskin, termasukmenganggarkan dalam APBN.

: -ta hukum diperlukan kesadaran untuk membela mereka: -Daya tidak tertindas hak-haknya sebagai *,arga negara

-:ruk mendapatkan pelayanan hukum yaitu berupa Bantuan:rukum seperti sudah diatur dalarn Pasal 35 UU No 14 Tahun

170 yang kemudian dirubah dalam UU No 35 Tahun 1999' -'ntang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman

. rng menerangkan; "setiap orang yang tersangkut perkara

:erhak memperoleh Banfuan Hukum", dan mengenai hal ini:asih dipertegas lagi didalam UU No 8 tahun 1981 tentangsitab Undang Undang HukumAcara Pidana (KUHAP) pada

:ab I danBab VII mengenai Bantuan Hukum.Bantuan hukum pada hakekatnya adalah segala

:paya pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum padanasyarakat, agar mereka rnemperoleh dan menikmati semuaraknya yang diberikan oleh negara dan bantuan hukummenjadi hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpabayaran (Pro Bono Publico) sebagai penjabaran persamaan

hak di hadapan hukum. Dalam kovenan hak Sipil Politikyang sudah diratifikasi menjadi UU No 12 tahun 2005 pasal13 menyatakan bahwa "persamaan semua orang di depanpengadilan dan badan peradilan, hak atas perneriksaan yangadil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas

CatatanAkhirTahun LBH vogyakarta I p

-l lrp'.;t an 1 i r..iuungun Akses Keadilan Atasyarakat Miskin lnelalui Gerakan Bantuan Hukum

dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersarah bagi setiaporang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiaporang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembalikeputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang rebihtinggi". Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum(Equality before the law) adalah hak asasi manusia yangperlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasanmasyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalambidanghukum.

Melihat realitas tersebut yayasan Lembaga BantuanHukum Indonesia (YLBHI) bersama 15 LBH kantormenginisiasi kongres bantuan hukum pada tahun 2007 danmembuat RUU bantuan hukum. Dalam RUU tersebutmemuat kewajiban Negara untuk memfasilitasi bantuanhukum bagi masyarakat miskin, termasuk menganggarkandalamAPBN. Selain itu dalam RUU ini mengakui eksistensiLBH serta memberikan perlindungan dalam melakukankerja-kerja bantuan hukum. Namun sampai saat ini, RUUtersebut masih di tangan pemerintah tanpa ada upaya yangcepat untuk segera merealisasikannya dalam bentuk undangUndang, termasuk dengan meloby pihak DpR. patutdisayangkan pula sampai saat ini organisasi advokat yangada tidak berupaya keras untuk segera mendorong kebijakantersebut untuk segera disahkan, dikarenakan masih adasejumlah perdebatan-perdebatan terkait substansi RUUtersebut.

Kita ketahui sampai hari ini banyak lembaga bantuanhukum berdiri lebih kepada inisiatif masyarakat iru sendiri,tanpa ada supporting/dukungan dana dari pemerintah.Seperti contoh Setiap tahunnya kasus yang ditangani LBHYogyakarta mencapai ratusan. Di tahun 2006, LBHYogyakarta menangani sebanyak 282 kasus, sedangkan

I'l Q ! Catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

rl

rn 1l

-Efurn 2007 menangani 408 kasus. Berdasarkan hal tersebut,

inntribusi LBH Yogyakarta dalam membantu kinerjamsintah (yang memi|iki kewajiban memberikan bantuan

Mkum masyarakat miskin), apabila dikonversikan secara

mfferiil dengan asumsi biaya operasional per kasus rata-rata

np.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) adalah Pada tahun 2006

mrk penanganan 282 kasus telah memberikan kontribusi

rebesar: Rp.1.410.000.000,00 (Satu Milyar Ernpat Ratus

Scpuluh Juta Rupiah), Sedangkan pada tahun 2007 inimemberikan kontribusi sebesar Rp 2.040.000.000,00 (dua

milyar empat puluh juta rupiah) kepada Pemerintah. Coba

inyangkan apabila jumlah tersebut dikalikan dengan semua

[-BH-LBH yarg ada di Indonesia, tentunya kontribusi inihisa berj umlah ratus an milyar.

Kewajiban Pemerintah yang diambil alih sebagian

oleh LBH dalam memfasilitasi bantuan hukum yang menjadi

mandat Undang Undang ini tampaknya tidak menjadikan

Pemerintah untuk segera mengakui eksistensi LBH maupun

memberikan jaminan perlindungan para pekerja bantuan

hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Tampaknya belumtercermin komitmen Pemerintah untuk segeramerealisasikan hal tersebut, dengan kata lain paradigma

Pemerintah sebenarnya belum banyak berubah dari orde

baru. Pendekatan instrumentalis hukum dan pengabaian hak-

hak kewarga negaraan masih sangat dominan. Hal itu berartiLBH dan masyarakat miskin masih harus berjuang demi

terbukanya akses keadilan bagi sorul&. r

Catatan Akhir Tahun LBH Vogy"t".ta h1

p

KINERJAPENANGANANLAPORAN ATAUPENGADUAN

[l ahwa persoalan Hukum, Hak Asasi Manusia

ffi (HAM) dan Demokratisasi merupakan merupakan| - sebuah sistem yang saling terkait satu dengan yang

lain. Dari ketiga isu sentral tersebut maka LBH Yogyakartasenantiasa melakukan penajaman masalah denganmemposisikan perannya dengan memandang persoalan

penegakan Hukum, HAM dan Demokratisasi perludikongkritkan dalam memberikan bantuan hukum. KonsepBantuan Hukum Struktural (BHS) adalah konsep

menggunakan hukum sebagai jalan masuk gunamendesakkan perubahan mendasar di sektor lain dengan

memperkuat hukum sebagai realitas sosial dan politik.Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses

pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telahberkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalahhukum dan keadilan bukan lagi sekadar masalah teknis-prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan

bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-

undangan, karena lebih jauh permasalahan hukum dan

keadilan harus juga dikaitkan dengan permasalahan HakAsasi Manusia. Dalam kondisi seperti ini, permasalahan

hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitandengan perlindungan atas hak milik dari segelintir orang.

't f lC"tatan lkhirTahun LBH Yogyakarta

Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah

" -,dapkannya kenyataan bahwa pennasalahan hukum"

=:.rpakan permasalahan riil hampir semua orang. Justru

-,: ini Negara harus memprioritaskan permasalahan hukum,.g dihadapi oleh masyarakat miskin. Karena kesulitan:1t urlurl dirasakan oleh masyarakat dalam mengakses

.-,!: atas bantuan hukum adalah keterbatasan kemampuan:. r:romi untuk membayar advokat/pembela dalam setiap: ,:.r'elesaian kasus-kasus hukum yang ada ditengah- :sr.arok&t. Walaupun sudah ada ketentuan yang

'.,r'ajibkan advokat untuk juga melayani masyarakat- ..kin danmarginal, namun dalam implementasinya masih

-.-sat minim sejumlah advokat yang memiliki komitrnen-. ::rf isihkan sebagian w'aktunya memberikan bantuan' -.{.lmcuma-cuma

Selama tahun 2010 ini, LBH Yogyakafia menerima-,:gaduan dari masyarakat, berbagai macam kasus, baik itu;:kara pidana atau perdata, maupun kasus*kasus yang

- ;:dimensi pelanggaran HAM baik itu pelanggaran hak sipil,.itik (sipol) maupun pelanggaran hak ekonomi sosial

- *Jaya (ekosob)

L LaporanMasyarakat

DIAGRAM JENIS PENGADUAN SELAMATAHUN 2O1O

{,lO -

;iiia.---trume I

I

.o.o r l

S epanj ang tahun 2 0 I 0 ini, walaupun secara kuantitaslaporan yang masuk ke LBH yogyakarta lebih sedikitdibanding tahun 2009, bukan berarti data ini menjadiindicator bahwa Negara telah menjalankan kewajibannyauntuk memberikan hak masyarakat atas banfuan hukum.Penurunan jumlah laporan atau pengaduan yang masuk keLBH Yogyakarta lebih banyak disebabkan karena semakinmeningkatnya kemampuan masyarakat dalammenyelesaikan kasusnya secara mandiri. Hingga akhir tahun2010 pengaduan yang masuk ke LBH yo gyakartasebanyak361 (tiga ratus enam puluh satu) kasusdengan total jumlah korban mencapai953 orang dan 1218 Kepala Keluarga(KK).Dari total36l kasus tersebut, 56kasus pelanggaran Hak Sipol dan 27kasus diantaranya adalah kasusperempuan dan anak, 44 kasuspelanggaran Hak Eksosob, selebihnyaadalah kasus-kasus yang dialami olehrnasyarakat miskin dan marginal yaknikasus perdata sebanyak 150 Kasus dan

(

kasuspidanasebanyaklllkasus.,,

Il.DataPelapor iSepanjang tahun 2010 ini,

kategori pelaporipengaduan terbanyakdisampaikan oleh perorangan/korban langsung yangmencapai 312 laporan Jumlah tersebut jauh lebih besardibandingkan kategori lainnya, seperti laporan yangdisarnpaikan oleh Kelompok Masyarakat yang hanyaberjumlah 38 laporan, atau yang disampaikan metatuikeluarga korban yang hanya l0 laporan. Selain kategoritersebut, ada juga pengaduan yang dilakukan oleh BadanHukum sebanyak I Laporan.

1 4 lc"t","n akhir Tahun LBH yogyakarta

Ketuarga (KK)

DIAGRAM PENGADUAN MASYARAKATBERDASARKAN KLASIFIKASI PELAPOR

FmEffimryffiIUNE

III. Mekanisme Penyampaian LaporanSeperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat yang

mengadukan persoalan hukumnya kepada LBH Yogyakartamenyampaikannya secara langsung. Hal ini dikarenakankebanyakan dari masyarakat yang mengadukanpersoalannya berharap mendapatkanbantuan/pendampingan secara langsung dari LBHYogyakarta.

Selain kategori tersebut diatas, selama tahun 2010,LBH Yogyakarta juga telah melakukan inovasi denganmemanfaatkan teknologi internet yakni dengan membukapengaduan melalui media Blog,email maupun facebook LBHYogyakarta. Media ini banyakdimanfaatkan oleh masyarakatyang tidak memiliki waktu untukdatang langsung ke LBHYogyakarta. Selama tahun 2010ini, tercatat ada 10 pengaduan yang

disampaikan melalui mediaelektronikini.

Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakart" | , U

300

250

200

t50

r00

50

0

IV. Laporan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah

Tingginya angka pengaduan yangmasuk kepada LBH Yogyakartaselama tahun 2010, menjadiindikator bahwa masih lemahnyaperanan Negara dalam pemenuhandan penegakan terhadap hakmasyarakat untuk diperlakukansama didepan hukum

Sampai akhir tahun2070, dari 4 Kabupaten

dan 1 Kotamadya yang

ada di Daerah IstimewaYogyakartaBerdasarkan jumlahasal daerah pelaporterbanyak yang

meminta bantuan hukum kepada LBH Yogyakarta, kotaYogyakarta menempati peringkat pertama dengan jumlahmasyarakat yang meminta pendampingan dan banfuanhukum mencapai 129 pengaduan. peringkat keduamasyarakat yang meminta bantuan hukum danpendampingan dari Kabupaten Sleman dengan jumlah total104 pengaduan, diikuti oleh Kabupaten Banrul denganjumlah 71 pengaduan, Kabupaten Kulonprogo denganjumlah 17 pengaduan, Kabupaten Gunungkidul denganjumlah 15 pengaduan, dan adapun sisanya berasal darimasyarakat yang berasal dari daerah atau kabupaten yangberada di Jawa Tengah dengan total pengaduan berjumlah 26pengaduan.

V. Substansi Laporan MasyarakatSepanjang tahun 2010 ini, harapan masyarakat akan

kehidupan yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebihmengedapankan rasa keadilan masyarakat nampaknyahanya menjadi mimpi di siang bolong. Upaya pemerintahanSBY-Boediono jilid ke II ditahun pertamanya memimpinnegeri ini untuk memberantas mafia hukum, temyatadalamkenyataanya baru sebatas menjadi politik pencitraan saja.Dilapangan masih banyak masyarakat miskin dan marginalyang tertatih-tatih mencari keadilan tanpa mendapatkan

I

1 6 !Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta

l6)[e ama ini praktekI : anyelenggaraan

J :etayanan hakI dasar masih

I alpenuhi oleh} =ridakjelasan dan

J retidakpastianF'.ya dan prosedur

-,. itas/dukungan biaya dalam menyelesaikan' : =:asalahan hukumnnya.

Tingginya angka pengaduan yang masuk kepada!:i Yogyakarta selama tahun 20L0, menjadi indikator

' - -,'.i a masih lemahnya peranan Negara dalam pemenuhan

- i--. penegakan terhadap hak masyarakat

--.-i diperlakukan sama didepan hukum. , t, C): tr'\'aknya masyarakat miskin yang ' pelayanan hak- :::lakukan semena-mena oleh aparatur dasar di lndonesia- - -:gakan hukum seperti kekerasan yang ,, dewasa ini masih: .-:mi oleh tersangka, kesulitan mengakses ,.,,'belum memenuhi

: --P. danberlarut-larutnyapenanganan suatu ..'. ., ,..,tu-ntutan dan- -:(ara adalah salah satu contoh dari sekian h!3nan masyarakat

: .rvak persoalan yang dialami oleh- ,svarakat miskin dalam mencari keadilan di negeri ini.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, substansi- =:saduan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat

::kara perdata sebanyak 150 kasus, diik-uti oleh perkara

: lana sebanyak 111 kasus, dan perkara pelanggaran HAM::rg mencapai angka 1 00 kasus.

> u bstansi Perkara Pelanggaran HAMPenegakan hukum dan HAM adalah proses

- rakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinyanorma-norma hukum dan HAM secara

nyata sebagai pedoman perilakudalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara. Ataudalam pengertian lainnya merupakan

suatu upaya yang dilalcukan'untukmenjadikan hukum dan HAM sebagai

pedoman perilaku dalam setiapperbuatan hukum, baik oleh subyek

catatan Akhir Tahun LBH yogyakart ^1 fi

I

['I

hukum maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmidiberi tugas dan kewenangan oleh undang_undang untukmenj amin berfu ngsinya norma-norrna hukum dan HAIU-

Sementara itu, pelayanan hak dasar di Indonesiadewasa ini'masih belum memenuhi tuntutan dan harapanmasyarakat. Kondisi factual memperlihatkan masihminimnya pelayan terhadap hak dasar masyarakatdiberbagai bidang. Pelayanan hak dasar masih sering tidakefektif tidak efisien, rentan dengirn korupsi kolusi dannepotisme (KKN). Sikap aparatyangtidak menyenangkan,dan diskresi dalam pemberian rayanan hak dasar lemah.selama ini praktek penyelenggaraan pelayanan hak dasarmasih dipenuhi oleh ketidakjelasan dan ketidakpastian biayadan prosedur pelayanan.

Ketidakjelasan dan ketidakpastian ini terjadikarena prosedur pelayanan tidak pernah mengafurkewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak darimasyarakat sebagai pengguna. Hal ini mendorong wargauntuk membayar suap dan pungli kepada petugas agarpelayanan bisa segera diperoleh, akibatnya suap dan punglimenjadi fenomena yang semakin memberatkan danmenutup masyarakat miskin dan marginal untukmemperoleh hak-hak dasarnya.

Kondisi perlindungan dan penegakan HAMdiwilayah yang menjadi cakupan ke{a LBH yogyakartasepanjang tahun 2010 tidak berbeda jauh dengan tahun_tahun sebelumnya, banyaknya pengaduan masyarakatterkait dengan pelanggaran HAM menunjukanmasih lemahnya peranan Negaradalam memenuhi-dan menegakanhak-hak dasar setiap wargaNegara yang sudah dijamindidalam peraturan perundang-

pelanggaran terhadap hakekosob didominasi olehpelanggaran terhadap hakatas pekerjaan

undangan.

1 6 lc"t"t"n Akhir Tahun LBH yogyakarta

. - : ransi Pelanggaran HakEkosobIndonesia sendiri telah meratifikasi kovenan Hak

, sob pada 30 September 2005. Undang-Undang No 11

-r 2005 ini sudah hampir berjalan selama 6 tahun.,:run sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan

. -.-. :dap peningkatan taraf kesej ahteraan masyakarat pada" - jmnya.

Sesulit apapun tantangan yang dihadapi oleh- ::erintah dalam mengurangi atau memangkas kemiskinanr r terjadi, pemenuhan hak ekosob adalah bagian-:sung jawab negara. Negara tidak bisa menunda atau

"-:kan menghilangkan hak-hak tersebut dengan dalih-:i.\\'& ada keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, atau

-:ena faktor-faktor eksternal lainnya. persoalan Korupsi- -rjadi salah satu penyebab utama lemahnya obligasi

" : rara dalam memenuhi hak ekosob.Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi bahwa

-::lindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-,:si manusia adalah tanggung jawab negara, terutama, -nerintah (pasal 2Siayat4UUD 1945). Sedangkankonsep:emajuan" yang dimaksudkan, lebih mengarah pada

.:mampuan negara untuk merealisasikan secara bertahap-:lalui kewajiban untuk menghormati, melindungi dan'.emenuhi, sebagai standar kewajiban negara unfuk

-:majukan hak ekosob (pasal 2 ayat I Kovenan Hak-,;osob).

Selama tahun 2010 ini berdasarkan pengaduan yang:.asuk ke LBH Yogyakarta, pelanggaran terhadap hak:r:oSob didominasi oleh pelanggaran terhadap hak atas:kerjaan dengan jumlah total pengaduan ber"jumlah 24:ngaduan dengan total korban mencapai 202 orang.

Menurut catatan kita, pelanggaran hak atas::kerjaan didominasi oleh petranggaran atas hak-hakrrrmative buruh/pekerja yang sudah diatur didalam

catatan AkhirTahun r-an vogyatarta | | p

-

perundang-undangan seperti upah yang tidak dibayarkansesuai UMP, PHK tanpa mendapatkan pesangon,penempatan kerja tidak sesuai dengan kemampuan pekerja,dan pela,nggaran-pelangaran terhadap hak-hak lainnya.

Selain hak atas pekerjaan, pelanggaran hak ekosobyang banyak terjadi sepanjang tahun 2010 adalahpelanggaran terhadap hak masyarakat atas pendidikan. Dilapangan masih banyak pungutan-pungutan yangdibebankan kepada orang tua siswa yang dilakukan pihaksekolah yaitu dengan berbagai macam sumbangan.Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke LBHYogyakarta, selama tahun 2010 tercatat ada 7 pengaduanpungutan disekolah-sekolah tingkat SM{SMK/MAN dandisekolah-sekolah setingkat SMp/I{T S.

DIAGRAM PELANGGARAN HAK EKOSOB

Subtansi Pelanggaran Hak SipolHak Sipil dan Politik adalah hak inrernal individu

yang hanya dapat dinikmati apabila negara bersikap pasifdan tidak melakukan intervensi terhadap individu. Hak Sipolini juga disebut hak negatif (negative right) karena negaradiharuskan untuk tidak ikut campur dan memberikankebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dibidang sipil danpolitik

IfQ lCatatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

.saur

Sejak reformasi berbagai produk hukum dilahirkan-::rbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia,,. -!nya hak sipil dan politik. Antara lain, Tap MpR-..g HAM, UU Pers, UU tentang Kemerdekaan

. .:mpaikan Pendapat (UU Unjuk rasa), ULI HAM (UU-:9 Tahun 1999), UU Pemilu, IIU parpol, UU Susduk

: i , DPR, dan DPRD, UU Otonomi Daerah, UU ratifikasi- . ensi PBB Menentang Penyiksaan, atau perlakuan atau,-nan lain yang kejam, tidak manusiawi atau:.:dahkan martabat, UU ratifikasi Konvensi Anti

, ,:rminasi Rasial.Walaupun secara norrnatif telah ada berbagai macam

' 'r:rran dan kebijakan yang memberi jaminan dan" ' .:dungan bagi setiap warga negara Indonesia terkait hak- . dan hak politiknya, namun temyata berbagai macam

" . -::rran dan kebijakan tersebut dilapangan tidak efektif': :1afl. Faktanya dalam rangka upaya penegakan HAM,"::erintah Indonesia masih dihadapkan kepada kasus-

-: js HAM yar'g proses hukumnya masih belum: : : :lesaikan. Adanya perbedaan persepsi antara masy arakat-:-rama korban dan penyelenggara negara masih menjadi

: : -soalan mendasar, yang di dalamnya kebijakan di bidang:---\'I belum dapat ditindaklanjuti oleh aparatpelaksana dir:3ngan.

Di Indonesia, walaupun sudah ada undang-undang' 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan' :rnasional hak sipil politik dan perangkat peraturan

- ;:rndang-undangan yang menjamin hak sipil politik, akan- -:pi faktanya masih banyak terjadi kasus-kasus hukum-rs mengandung dimensi pelanggaran hak sipil politik.

- .:ahun 2010 ini saja, bagaimana kita secara terbuka

- :ertontonkan praktek-praktek mafia hukum yang rnenutup:,.SeS masyarakat miskin dan marginal mendapatkan

Catatan Akhir Tahun r-nn vogyafafta I f-|

keadilan dinegeri ini, hanya dengan uang dan kekuasaanlahpengadilan akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakatyang bersengketa. Kasus Gayus Tambunan adarah contohnyata bagaimana dengan kekuatan uangnya dia bisamembeli aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim untukmemesan rasa keadilan yang diinginkannya.

Setali tiga uang hal yang sama_pun terjadi dilingkupkerja yang menjadi jangkauan LBH yogyakarta. Seiamatahun 2010 ini, kebanyakan pengaduan yang masuk terkaitpelanggaran atas hak yang sama didepan hukum yangberjumlah 13 kasus, disusul kemudian dengan pelangjaranatas hak rasa aman dan diskriminasi denganj rmrah 9 kasus,danpelanggaran atas hak kebebasan berpendapat sebanyak 5kasus.

Selain kasus-kasus diatas, selama tahun 2010 ini,LBH Yogyakarta juga mendapatkan banyak pengaduanterkait dengan pelanggaran atas hak anak dan pr..irprur.

Ill lCatatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

Ij#f?B"*al

;1

I

*r

I

I

I

I

. . oritas pengaduan yang mereka sampaikan adalah terkait" -,ran kekerasan yang masih sering dialami oleh kaum

" : -:rrpuar dan anak. Selama tahun 2010 ini tercatat kasus': r:npuor dan anak yang meminta bantuan hukum dan- . -damoingan mencaDai 27 kasus.r

DIAGRAM PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK

Iri&rtE :

i:ITKXEB€IE{ ':

*PEWAT !

lrffiEffimotlH l1

a x*^r* *rsellrttt o* j

mrRm :

..PCREMDffiIIAK '

.ffixg[ryG*N ]I%*

to"1

,ul,o .]

t

rol1.,,*':il fl=[

*5.trUtu

,P : utupril- - 'mya penegakan HAM baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial,lill'.'" -. . a mengakibatkan semakin rendahnya kualitas hidup masyarakatindonesia

fi[,' -: umuffinya. Oleh karena itulah, berdasarkan dari penjelasan diatas maka)X- : - \bgyakarta memberikan rekomendasi sebagai berikut:ll : ]isekutifdanLegislatiftlln -:gislatif harus segera melakukan harmonisasi segala bentuk peraturanp --:dang-undangan termasuk peraturan daerah sesuai dengan konvenan HAM.11- -:gislatif lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerjai* : <utif dalam menjalankan kebijakan agar tidak melanggar HAM.n l.ik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berusaha secarar ..imal untuk melakukan pemenuhan hak ekosob masyarakat, sertar ' .priotas kesehjateraan bagi masyarakat miskin dan marginal.; : paratPenegakHukum;. '.iemberantas mafia peradilan termasuk mengikis budaya KKN dalam;: -,eakanhukum.

l[ lelaksanakan prinsip transfaransi dan akuntabilitas dalam menjalankan kerja-li-, r penegakan hukum termasuk mensosialisasikan hasil [inerja kepadaI :)\ alakatluas.u \lenjunjung tinggi ninalinilai I{AM termasuk tidak melakukan sikapc ,,.nmantif terhadap masyarakat miskin, marginal, dan rentan dalamF; .sakanhukum

eatatan Akhir Tahun LBH Yogyakart. L,

LAPORAN PELANGGARANHAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA

A. Pengantar

Dalam persepektif kebijakan -rog.nui6i=ffiffiffiPemerintah belum memiliki komitmen yang kuat untukmenaikan standar kualitas hidup masyarakatnya. Juskuyang adapenghilangan subsidi di semua sektor kehidupan,baik itu pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.Ironisnya Pemerintah lebih memperkuat sektor financenyadengan menggelontorkan trilyunan rupiah untuk penyehatanperbankan, menghilangkan bea/pajak iropor,mengkapitarisasi semua badan usaha negara. Selain itupemerintah juga lebih ikhlas menganggarkan hampir 30 %dari APBN 2010 untuk membayar utang, dibandingmenyediakan anggaran unfuk korban bencana alam yanghak-haknya sudah diatur didalam undang-undang. paiahalkewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalampenghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar tersebut

24 | c"t"t"n Akhir Tahun LBH yogyakarta

p :x:Tll':l,T' ilx'J;r,H::'"Ti, ffiL menunjukkan grafik naik dalam o"*"ffikSsejahteraan masyarakat Indonesia. Apalagi r"pffitahun 2010 ini, Indonesia banyak diguncangbefr!dari mulai banjir bandang di Wasior papua, g"-p;tsunami di Mentawai, sampai letusan gurrrg ,"&#i,ffilogyakarta. I{al ini tentunya berpengaruh kepada p..hditfi{dan konsentrasi pernerintah dalam *.irk;;..iii.l ;:

penghormatan, pcrlindungan, dan pemenuhan terhadap hak_hakEkosob

I t

:1 3 |

-i:a tegas telah diatur:,1am konstitusi.::sgaimana yang-. :rtum didalam Pasal 28i,. -1 UUD 1945 bahwa:-;ndungan, pemajuan,

Walaupun tetah disahkan UU No 12 tahun2005 tentang hak ekosob, Pemerintahsecara formil tidak pernah merumuskanupaya sinkronisasi terhadap peraturanperundang-undangan lainnnya

r : .3gakan, dan pemenuharl hak asasi manusia adalah

"-::Eung jawab Negara terutama pemerintah. Gagasan- *,,1 ini diperjelas didalam Pasal 2 ayat I UU No. 11 Tahun

- -< tentang ratifikasi konvenan hak ekosob yang--::r'atakan bahwa kemampuan Negara untuk' ::ealisasikan secara bertahap kewajiban untuk*::iehormati, melindungi dan memenuhi, untuk- . najukan hak ekosob.

Walaupun telah disahkannya UU No l2tahw2005:r.:ang hak ekosob, Pemerintah secara formil tidak pernah*::umuskan upaya sinkronisasi terhadap peraturan:,:,rndang-undangan lainnnya, serta membtat roadmap:,:duan dalam pemenuhan dan penghormatan terhadap-..-hak ekosob masyarakat. Hal ini sesuai dengan mandatr- rmite ESCR PBB yang menyatakan bahwa setiap Negara,-.rgota yang telah 2 tahun meratifikasi konvenan.:ernasional hak ekosob unfuk menyusun Comprehensip

:,-;iew atas berbagai perundang-undangan dan perafuran,:csedur dan tata cara pemerintahan, dan berbagai praktek.ryelenggaraatNegara yang ada. Hal ini dilakukan untuk,:rh mempermudah pemantauan terhadap pelaksanaan

,. -rnvenan internasional hak-hak ekosob yang sudah

-.iatifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005.Dipenghujung tahun 2010 ini, dimana pemerintahan

{abinet Indonesia Bersatu sudah berjalan satu tahun lebih,::mbaran umum tentang pemenuhan hak-hak ekosob:rasyarakat bukan semakin lebih membaik, akan tetapi yang

CatatanAkhirTahun LBH vogyatarta ! !-!

A,Yp

terjadi justru kita dihadapkan dengan segala macampersoalan yang tidak pernah kunjungselesai. Sengketa lahanpertanian, kasus perburuhan, Kasus kekerasan yang rlialamioleh Sumiati Binti Salan Mutapa (23 Tahun), TKI asalDompu, Nusa Tengg araBarat,oleh majikannya di Madinah.Melambungnya harga-harga sembako terutama beras yangmenjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Lambatnyaupaya pemerintah dalamrnorgantisipasi beberapa bencanaseperi gempa dan tsunami di Mentawai, banir di Wasior, danletusan gunung meri di DIY dan Jateng, komersialisasi biaya

pendidikan masih banyaklainnya yang berdampakkepada menurunnyakualitas hidup masyarakat.

Setali tiga uangkondisi yang tidak jauhberbeda ju_ea terjadi diprovinsi DIY. komitmenpemerintah daerah dalarnmelaksanakankewaj ib ann.u- a s eb a gaimana

diatur didalam peraturanperundang-undangan dinilai banyak kalangan masih sangatrendah. Berikut ini adalah garnbaran umum pe,menuhan hakekosob berdasarkan pengaduan yang masuk ke LBHYogyakarta sepaqjang tahun 2010.

B. Kondisi umum pemenuhan hak ekosob di provinsiDIYpadatahun2010

Sej ak undang-undang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah diterapkan, telah terjadi pergeseranmodel pemerintahan daerah: semula menganut modelefisiensi struktural, kini_rnengarah ke model demokrasi.

25 I c"t"t n lkhir Tahun LBH yogyakarta

macam persoalan yang tidakpernah kunjung selesai

I

!..ah satu semangat dari pergesaran system pemerintahan;:sebut adalah memangkas birokrasi dalam meningkatkan

:-iayanan hak dasar masyarakat yang berkualitas sebagai,.-ah satu indikator untuk menunjukan telah te{adinya: ::ubahan penyelenggaraafl pemerintahan yang berpihak: .da peningkatan kesej ahteraan masyarakat.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan selama 32:::run rezim otoritarian berkuasa membawa dampak:;:tentu, yakni berbagai pelayanan hak dasar masyarakat:.enjadi tidak berkualitas. Sehingga menyebabkan::nyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar:.asyarakat yang diatur didalam beberapa peraturan:erundang-undangan baik yang dilakukan oleh pemerintah:-isat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian dapat:katakan bahwa kewajiban untuk meningkatkan tarafrehidupan masyarakat khususnya terkait pemenuhan hak:kosob, pemerintah daerah memiliki kewajibani onstitusional untuk memenuhinya.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 ini secara:crmal sejak diberlakukan tahun 2004,juga telah mengikatPemerintah Provinsi DIY untuk melakukan salah satusewajibannya untuk yang diamanatkan dalam konsideran:ahwa "dalam rangka penyelenggaraan pemerintahanlaerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiriirusan pemerintahan menurut asas otonomi dan fugas:embantuan, diarahkan unfuk mempercepat terwujudnyakesej ahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

temberdayaan, dan peran serta masyarakat, sertapeningkatan daya saing daerah dengan memperhatikanprinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dankekhususan suatu daerah dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia".

catatan Akhtr Tahun LBH yogyakart "|fl

Sepanjang tahtm 2010 kewajiban pemerintahProvinsi DIy unfuk melakukan pemenuhan dan perbaikanterhadap hak ekosob masyarakatmasih mengalami berbagaihambatan' Bencana lefusan gunung merapi adalah salah safupenyebab terpecahnya konsentrasi pemerintah daerah dalammemberikan hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, hakatas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, danhak atas perumahan menjadi terbengkalai.

Tidakjauh berbeda dengan ilhun+ahun sebelurmya,di tahun 2010 pengaduan pelanggaran hak ekosob yangmasuk di LBH yogyakartabtal ada44 kasus dengan jumlahkorban atau pengadu mencap ai 333 Orang aan :gS KK.Pengaduan tersebut meliputi peranggaran terhadap hak ataspekerjaan mencapai 24 kasus dengan korban 262 orang,pelanggaran terhadap hak atas pendidika, mencapai 7 kasusdengan jumlah korban 15 orang, pelanggaran terhadap hakatas perumahan mencapai l0 kasus dengan jumlah korbanll3 Orang dan 250 KK, dan pelanggurun u,u, ,rutlingkungan ada 3 kasus denganjurnlah korban 3 orang dan35 KK.

S ecara kuantitas pengaduan pelanggaran hak eko sobdibandingkan dengan tahun 2009 mengalami penurunan.Urtuk lebih jelasnya lihat table pengaduan kasus LBHYogyakarta dibawah ini :

Tabel Perbandingan pelanggaran Hak EkosobTahun 2009 dan 2010

NO JENISPf,NCADUAN

tru lt :ooq TIHUN:OIOJUI\II,AH

_-[.$qs47 kasus

J Uilt I-A HKORBAN

"437 ormg

J U}IL{ HKASt]S

JL }ILATIK0RBANIlak Aias P

Hak AtasPendidikan

I kasus3 kasus -1 orang 7 kasut orang

3 Hak Atas 5 kasus .12 KK dan I l0 kasus I l3 orangdan 250 KK3 orang dan.15 KX

4 Hak AtasLirskunsa 3 krsus

Hak Ates I56 kasus 4{Z orang

dan 42 KI

Jumlahkasus -1.13 orang

23 | c"t.t"n Akhir Tahun LBH yogyakarta

Hai Ekonomt Sosial Budaya dan Sipil politik

l

Berdasarkan tabel diatas, yang perlu dicermati-::1ah penurunan jumlah kuantitas pengaduan pelanggaran':. ekosob tidak berarti menunjukan keberhasilan:::rerintah dalam pemenuhan hak-hak ekosob warga'i:gara. Penurunan ini terjadi akibat menurunnya'::ercayaan masyarakat atas upaya penegakan hukum dan

-\M yang terjadi di Indonesia, masyarakat cenderung.:atis untuk melakukan complain terhadap pelanggaran-

:," langgaran yang terj adi.Selain itu intensifnya pemberitaan media massa

::kait dengan praktek mafia hukum, semakin menambah,:atisme masyarakat terhadap penyelesaian melalui jalur:-:kum. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa- *kum sebagai alat untuk mencari keadilan, menjadi barang. :ng diperjual belikan (transaksional). Hanya yang memilki-:iasi dan modal-lah yang bisa mendapatkan keadilan.

"-:ukum tidak lagi ditegakkan, rasa keadilan dimatikan oleh: ertimbangan-pertimbangan subj ektif dan kepentingan.

Dari tabel data diatas terlihat permasalahan yang:asih mendominasi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi)lY adalah pelanggaran hak atas pekerjaan. Selain:elanggaran atas hak pekerjaan, selama tahun 2010 ini yang

:iengalami peningkatan adalah pelanggaran hak atas

:erumahan. Adapun bentuk pelanggarannya adalah dengan

:r e libatkan masyarakat dalam pro gram transmigrasi dengan

.ning-iming mendapatkan rumah dan lahan pertanian, akan

:eupi ketika sampai ditempat transmigrasi justru banyak:rasyarakat yang tidak mendapatkan hak-nya untuknendapatkan rumah seperti yang dijanjikan.

Berikut ini adalah beberapa catatan analisis LBH\bgyakarta mengenai pelanggaran hak ekosob berdasarkan,'lasifikasinya yang te{adi di Provinsi DIY sepanjang tahun1010;

CatatanAkhirTahun LBH Vogyakarta | ]!

l. HakAtas pekerjaanKemiskinan dan pengangguran masih menjadi

momok yang menakutkan bagi sebagian besar rakyat di DIy,sepanjang tahun 20 l 0 ini saja diperkirakan pendud.rk miskinmencapai 622.000 orang, jauh diatas targetan pemerintahyang akan menurunkan penduduk miskin sebesar 574.000orang. Hal ini ditambah dengan masih tingginya tingkatpengangguran di masyarakat, sepanjang tahun 2010 teriatatada sekitar 139.400 orang yang masih berkompetisimemperebutkan lapangan kerja yang ada laatanya Aarimana).

Padahal hak atas pekerjaan adalah salah satu hakyang dijamin didalam UUD ig45, ukuo tetapi faktanyamasih saja banyak pelanggaran yang dialami oleh kaumpekerja baik itu yang dilakukan oleh pengusaha dandibiarkan oleh pemerintah. Berdasarkan p".rgua,run yuogmasuk ke LBH yogy akarta,sepanjang tahun 2010 ini adal}kasus denganjumlah total korban mencapai 154 orang.

Kasus pengemudi (sopir) na;.awati Taksi fang diPl{K secara sepihak oleh primkopau II Lanud AAisrJipt,adalah kasus sengketa tenaga ke{a yanng sebenumyumencoba mereduksi hubungan relasi buruh dan majikansebagai mitra kerja. Kasus ini bermula ketika primkopau IILanud Adisucipto sebagai pengelola Rajawali Taksimelakukan peremajaan armada yang berdampak kepadaparapengemudi yang selama ini mejadi sopirtalisi. Dampakini muncul karena primkopau II Lanud Adisucipto jugasecara sepihak menerapkan pembaharuan kontrak kerjatanpa memberikan hak pengemudi taksi seperti uangpesangon, uang penghargaan masa ker1.a, dan uangpenggantian hak. LBH yogyakarta sebagai kuasa hukumpara pengemudi taksi berpendapat bahwa merujuk perdaProvinsi Dlyyang terah disesuaikan pasal 7g Kepmenhub

JQ I Cat"tan lkhirTahun LBF| yogyakarta

!l t,i]3,ilir:,.3]].]lil:]1l, ysarut,,t!! Ekonomi sosiar B u daya da n Si pi l po t i ti k

l

\o. KM 35 Tahun 2005 bahwa salah satu kewajibanPrimkopau II Lanud Adisucipto sebagai pemegang izin..perasi adalah mempekerjakan pengemudi yang merupakan:engemudi perusahaan Rajawali Taksi. Dankonsekwensinya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja,?HK), maka para pengemudi taksi yang sudah bekerjaselama belasan tahun berhak mendapatkan haknya yakniuang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uangpergantian hak. Putusan majelis hakim PHI sendiri hanyamempertimbangkan fakta-fakta dari pihak Prim,kopau danmenolak gugatan dari Supir Taksi dan menganggap bahwahubungan kerja antara pengemudi taksi dengan pihakPrimkopau adalah mitra kcrja. Saat ini kasus tersebut sudahdalam Kasasi di Matrkamah Agung.

Selain kasus tersebut diatas, kasus ketenagakerjaanlainnya adalah kasus penahanan dokumen-dokumen pentingpara pekerja seperti ijazah dan serifikat rumah atau tanah

Catatan Akhir I'lahun LBH Vogyatarta | 31

llatatia kistidnto,Sukintmsri,lrl l6yad Thamrin danAgung Pribadi, eatsidang kas RaiawatiTaki di Pef,Sidil,anilefsi tqyak rta

sebagai jaminan oleh pengusaha. Dalam konteks hubunganketenagakerjaan, LBH yogyakarta berpendapat bahwa apayang dilakukan oleh pengusaha dengan menahan dokumen-dokumen penting para peke{a ini merupakan praktek unfairlabour system. Karena dari testimoni seluruh klien yangmengadu ke LBH yogyakarta, penahanan dokumen inidimaksudkan apabila sewaktu-waktu para pekerj a dianggapmelanggar peraturan perusahaan maka si pekerjamendapatkan denda yang jumlahnya bervariatif apabila sipekerja tidak mau membayar maka pengusaha akanmenahan dokumen penting tersebut sampai pekerjamembayar sejumlah denda yang telah ditetapkan olehpengusaha. Anehnya pihak dinas tenaga kerja ketika dilaporitidak bereaksi apapun kepada pengusaha tersebut.

Perlu dicermati adalah melihat relasi antara pekerja,pengusaha dan pemerintah. Bahwa kepentingan pekerjaakan selalu bertentangan dengan pengusaha, dimana disatusisi Pekerja akan selalu menuntut kesejahteran, di sisi lainPengusaha akan selalu berpikir efisiensi dan keuntungan. Disinilah letak peran pemerintah yang seharusnyamengakomodir dan memediasi kepentingan ked-ua belatrdengan menegakkan aturan-aturan yang ada. padaprakteknya, Pemerintah dalam hal ini Dinas tenaga kerjacenderung banyak memihak kepada kepentinganPengusaha. Dari pengadu. sengeketa tenaga kerja yangmasuk ke LBH Yogyakarta, banyak keluhan_keluhan kepadadinas tenaga kerja yang dianggap memihak kepadaPengusaha.

Permasalah penetapan upah minimum juga menjadipennasalahan bagi pekerja. Tuntutan organisasi buruh agarupah disesuaikan dengan standar kehidupan yang layak(KHL) di propinsi DIy yang menurut Aliansi BuruhYogyakarta (ABY) sebesar Rp 1.1g3.32g._ Gubemur DIy

I

] f I Catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

I

:.3netapkan besaran UMP DIY tahun 2011 sebesar Rpr -t8.000,00, deng an SK Gubemur No 270lKEpl20l0.3esaran UMP baru hanya naik 8,35 o/o dat'. besaran UMpflY sebelumnya yang hanya mencapai Rp 745.000,00.!..;putusan Gubernur ini sendiri ditentang oleh perwakilan::sanisasi buruh karena tidak memandang pertumbuhan:konomi, inflasi serta daya beli masyarakat di tahun 201 I .

Sistem ouls ourching dan keda kontrak menjadi akarmasalah hak pekerja menjadi terabaikan. Pengusaha denganreenaknya dapat memberhentikan m€re-ka, tidak perlumemberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, upahyang standar dan lain sebagainya. Pangkal masalah ini ada didalam UU No13 tahun 2003 tentang Kctenagakerjaan yangmelegalisasi kedua system tersebut. Tidak cuma di propinsiDIY, diseluruh Indonesia pun para pekerja banya yangmenjadi korban dari system ini yang mengakibatkan merekatidak memiliki hak sebagaimana layaknya. LBH Yogy akartasendiri menuntut untuk adanya perubahan UU No 13 tahun1003 atau setidak-tidaknya dalam jangka pendek mencabutoasal-pasal yang melegalisasi sistem ozls ourching dan kerjaxontrak tersebut.

L HakAtas PendfldikeemSalah satu kompomen dari

..ak ekosob adalah hak atas:endidikan yang rnerupakan.,ebutuhan vital bagi manusia.:bagai basis unhrk menikmati hak-iak dasar lainnya" Tujuannya.eperti yang dinyatakan dalam:--ttiv-ersal Declarntian af HumanRight, adalah membangun nlanusia

seufuhnya dan memperkuat hak asasi

manusia.

Catatan Akhir Tahun LBH vogyaterta | 33

flcepentimgan Fekerja akem

selalu bertentangam denganPengusaha, dirnana disatu sisiPekerja akan selalu rmenuntut

kesejahteran, di sisi lainPengusaha akan selaluberpikir efisiensi dan

keuntungan

Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan,Negara terutama.pemerintah menjadi pihak utama yangpaling bertanggung jawab untuk menjamin danmemenuhinya. Fada pasal 53 ayat (l) undang_undangnomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapatpenegasan bahwa Negara dalam hal ini pemerintah memilikitanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan ataucuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluargatidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempattinggal didaerah terpencil.

Di provinsi DI! sepanjang tahun 2010 ini walaupunsudah ada itikad baik dari pemerintah daerah untukmemenuhi salah satu kewajibannya tersebut, akan tetapikenyataanya masih banyak masyarakat miskin dan marginalyang menemukan masalah dalam mengakses hak ataspendidikan. Selama tahun 2010 ini, berdasarkan pengaduanyang masuk ke LBH Yogyakarta tercatatada 7 kasus denganjumlah korban 15 orang siswa. Kebanyakan dari merekamengalami diskriminasi karena mereka berasal darikalangan masyarakat miskin dan marginal, selain itu bentukpelanggaran yang lain adalah masih banyaknya praktekpungli yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Dari sekian kasus yang ditangani oleh LBHYogyakarta, kasus yang cukup banyak menyedot perhatianmasyarakat adalah kasus salah satu siswa SMA diYogyakarta yang tidak diluluskan oleh sekolahnya tersebutkarena dianggap tidak memenuhi penilaian akhlak danmoral yang telah ditetapkan oleh sekolah. padahal siswatersebut secara akademik telah memenuhi syarat kelulusan,bahkan secara kuantitas nilai yang diperoleh oleh siswatersebut dalam ujian Nasional tertinggi ketiga disekolahtersebut. Upaya yang dilakukan LBH adalah melakukanmediasi, melaporkan kepada Dinas pendidikan dan Dewan

34 | c"t"t"n Akhir Tahun LBH yogyakarta

, didikan. Setelah: alui upaya yang,rflg, pada akhirnya si

, tersebut dinyatakan. - s. Yang perlu di

:esiasi dalam,.:nganan kasus ini- -.:h peranan dari Dewan-:idikan Propinsi DIY'; cukup proaktif dalam

- .-akukan mediasi dengan' :k sekolah termasuk mendampingi siswa tersebut

-:sgunakan pendekatan personal yang baik.Pengaduan orang tua murid maupun siswa ke LBH

- gyakarta terkait pungutan-pungutan yang dilalcukan oleh: ..ak sekolah juga menjadi permasalahan musiman yang

-,:rvarnai setiap penerimaan siswa baru/tahun ajaran baru.::rdasarkan hasil penelitan LBH Yogyakarta terhadap

::rgaduan pungutan disekolah tersebut, ditemukan ada dua::is pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada orang--a siswa/masyarakat, yaitu secara legal maupun ilegal.''.i.ngutan legal terdiri dari, biaya formulir pendaftaran,

:'.aya bangunan, biaya seragam, biaya OSIS, biaya: ns trakulikuler, biaya hari besar nasional, biaya uj ian umum:3rsama, biaya ujian tahunan, biaya komputer, usaha,.:sehatan sekolah, biaya keagamaan, data taktis sekolah,

::rawatan sekolah, buku, biaya pendalaman materi,: :lpustakaan, biaya operasional komite sekolah. Sedangkan

:ungutan ilegalterdiri dari, biaya lari, biayabangku sekolah,

:iaya renang, biaya les, biaya ujian, biaya ulang tahun,:erbaikan sekolah, peralatan sekolah, buku, perpustakaan,

--iaya pembelian rapor, biaya sampul rapor, biaya ljazah,:iaya perpisahan, biaya pensiun, biaya kenang-kenangan,

:iaya masak.

Catatan Akhir Tahun LBH yogyakart" I ,U

Sarang Lidi bemmaLBH Yogyakartamengadukan dugaanKorupsi beberapaSekotah Negerike Xejaklan InggiYoqyakarta

Patut disayangkan adalah minimnya peranan komitesekolah sebagai representasi wakil dari orang tua siswa yangbisa melakukan monitoring dan pemantauan terhadapkebijakan sekolah. Mayoritas orang tua siswa (khususnyaorang tua siswa yang miskin dan tidak mampu) merasabahwa komite sekolah lemah dalam menyerap aspirasimereka. Komite sekolah dianggap hanya menjadi alatlegitimasi (stempel) dari kebijakan Sekolah. LBHYogyakarta sendiri sebagai kuasa hukum dari orang tuamurid/siswa membuat somasi terbuka kepada seluruhsekolah negeri di propinsi DIy agar menghentikan praktek-praktek pungutan tersebut. Selain itu juga melaporkantemuan yang diduga terjadi penyimpangan kepadaKejaksaan Tinggi dan menuntut Kejaksaan agar melakukan

35 | c"at n lkhirTahun LBH yogyakarta

i

an dan Sipil Politik

-,: :nantauan serupa terkait praktek-praktek penyimpangan' iva penyelenggaraan pendidikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya,:upsi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama,

. -nbiaran oleh pemerintah. Walau pemerintah diberi-,:ranat oleh UUD 1 94 5 ataupun UU S isdikn as 20 I 2003 agar

:mbuka akses bagi setiap warga untuk mendapat

"':layanan pendidikan, tapi atas nama otonomi daerah dan

.:-,nomi sekolah pemerintah melepas tanggung jawabnya.-,rlaupun ada PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan-:ndidikan yang berlaku disemua daerah, akan tetapi dalam::iaksanaan pendanaan pendidikan diserahkan kepada

:.asing-masing daerah. Masalahnya, banyak daerah yang.Jak menindaklanjuti dengan pembuatan aturan atau!:rlaupun membuat aturan, jusku bertentangan dengan

:eraturan perundang-undangan diatsnya dan merugikan:rasyarakat khususnya orang tua siswa.

Akibatnya, orang tua siswa dihadapkan pada

:erbagai hambatan untuk dapat mengakses pelayanan

:endidikan. Tidak adanya ketegasan dari pemerintah:embuat mereka yang tidak memiliki kemampuan biaya,:rdak bisa menyekolahkan anaknya atau bahkan sampai ada

_'ang memberhentikan anaknya karena tidak mampunembayar banyaknya pungutan disekolah.

Kedua, permintaan lebih besar dibanding jumlah...ursi yang tersedia. Animo masyarakat yang tinggi untuknenyekolahkan anak tidak diimbangi oleh ketersediaan

sekolah, terutama negeri. Akibatnya, terjadi persainganlarga untuk mendapatkan 'kursi'. Kondisi tersebutiimanfaatkan oleh sekolah atau dinas untuk menarik dana

.ebanyak-banyaknya dari orang tua murid.Ketiga, posisi orang tua lemah. Ketersediaan sekolah

vang lebih sedikit dibanding kebutuhan warga, membuatposisi orang tua calon siswa baru lemah. Apalagi mereka

Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakart" I ,,

,',,

ffili,lilrtlls:r{i: I

menganggap orang fua calon siswa yang lain sebagaikompetitor sehingga memudahkan sekolah untuk menarikkeuntungan. Selain itu, orang tua siswa pun tidak memilikiinformasi yang cukup mengenai peraturan tentangpendanaan sekolah.

Keempat, tidak ada mekanisme komp lain. Walaupunsetiap tahun banyakpengaduan dari orang tua siswa terkaitpungutan-pungatan disekolah yang memberatkan, akan

C)Tidak ada

ketegasanpemerintah

!'fiembuat meyang tidak

dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan warganya,padahal setiap kemajuan dan peningkatan pendidikan akanmenjadi ukuran atau cerminan bahwa kita telahmenempatkan dan melindungi martabat bangsa dalampergaulanbrngsaini.

3.HakAtasPerumahanBerdasarkan pengaduan yang masuk ke LBH yogyakartqsepanjang tahun 2010 ini pelanggaran terhadap hakmasyarakat untuk mendapatkan perumahan bedumlah l0kasus dengan jumlah korban mencapai ll3 orang dan 250KepalaKeluarga.

38 I c"o,"n a.f,ir Tahun LBH yogyakarta

tetapi pemerintah dan pemerintah daerahtidak membuat mekanisme komplain yangmemudahkao orang tua untuk melakukanpengaduan.

Kelima, selain faktor-faktor diatas,lemahnya pongawasan dari dinaspendidikan dan tidak adanya peraturanteknis yang mengatur tentang kewajibansekolah untuk memberikan laporanpertanggung jawaban kepada public terkaitpengelolaan dana pendidikan. Menjadifactor maraknya pungli-pungli disekolah.

Banyak pelanggaran atas hakpendidikan menunjukan lemahnya Negara

Dari 10 kasus tersebut, hanya 1 kasus yang ditindak-:.:uti oelh LBH Yogyakarta yakni kasus pelanggaran hak.':s perumahanyang dialami oleh 30 KepalaKeluargayang".:asal dari Banful dan mengikuti program transmigrasi ke"-,bupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kasus

,- bermula pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Bantul- =kerjasama dengan Pemerrrintah Kabupaten Kutai

, " :rtanegara dalam mengadakan transmigrasi.

Program itu kemudian ditawarkan kepada-.rsyarakat Bantul dengan perjanjian bahwa masyarakat.ng bertransmigrasi akan mendapatkan sebidang tanah

-..ruk perumahan seluas 0,25 hektar dan lahan untuf::ilanian seluas I hektar. Akan tetapi sesuadh O tutruirht*J:iJ:!Hi"0,""::rjalan janji tyersebut tidak pernah direalisaikan, bailxasrsrransmigranr:merintah bantul maupun: emerintah Kutaii-ertanegara terkesan saling-: elempar tanggung j awab.

Padahal didalam, ndang-Undang No 15-ahun L997 tentang^etransmigrasian dan- ndang-Undang No 29-ahun 2009 tentang: erubahan ketransmigrasian,

:asal 13 ayat (1) poin b menyebutkan transmigran pada

.:ansmigrasi umum berhak memperoleh bantuan dari:emerintah dan / atau pemerintah daerah berupa lahan usaha

:an lahan tempat tinggal beserta rumah dan status hak milik.Hal ini dipertegas sebagai warga Negara indonesia,

:ansmigran memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti:ermaktub dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2005

.entang pengesahan International Covenant On Economic,

Catatan AkhirTahun LBtl Yogyakart" L,

T,ft,;an 3

social and culturar Rights (kovenan intemasional tentanghak-hak ekonomi, sosial dan budaya) antara lain:

a. Hak untuk menikmati kondisi ke{a yang adil danmenyenangkanb. Hak atas standar kehidupan yang memadaic. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik danmental yang tertinggi yang dapat dicapaid. Hakataspendidikan

4. HakAtas LingkunganLingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan yang

Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkankemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunlurghidup bagi manusia dan makluk hidup tainnya Jemikelangsungan dan peningakatan kualitas hidup itu sendiri.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali danmengekslorasi sumber daya alam sering kali tanpapemerdulikan lingkungan, sehingga menyebabkanmemburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkanberbagai masalah. pengelolaan pembangunan yangdiperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungandipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup.

Sepanjang tahun Z0l0 ini I,gH yogyakartamenangani sebanyak 3 kasus pelanggaran atas haklingkungan, dengan jumlah korban mencapai 3 orang dan 35KK. Selain menangani kasus yang masuk, selama tahun2010 ini LBH Yogyakarta juga memantau terkait dengankebijakan tata ruang yang dikeluarkan oleh pemerintahProvinsiDIY.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian LBHYogyakarta adalah perubahan tata ruang wilayah pesisirselatan Kulonprogo dari areal pertanian menjadi areapenambangan. Perubahan ini akan berakibat pada kerusakanalam dan ekosistem dipastikan akan terjadi dengan adanya

{Q I C"t"t"n lkhir Tahun LBH yogyakarta

I

-,,\'ek penambangan biji besi di kawasan pantai. Selain itu:kat pencemaran udara akan semakin meningkat.- :engah gencarnya kampanye perlindungan bumi terhadap

-;:nafl8Safl global (global warming) di seluruh dunia,

-rkat pencemaran udara yang ditimbulkan oleh proyek- -':ambangan dan pabrik biji besi akan semakin.:mperburuk kondisi bumi. Hal inilah yang kemudian

-:njadi salah satu yang melatarbelakangi LBH yogyarata-:lakukan uji materi terhadap perda Tata Ruang DIy.-.mor2Tahun2010.

LBH Yogyakarta berpendapat ruang merupakan-nber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar::nakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal

i ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan-j. serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya,.iuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya.:makmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus

-.lindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan-:rkelanjutan.

Dilihat dari sudut pandang hak atas lingkungan,,lah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah.ewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan:rkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung:ngertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat:ruk mengartikulasikan nilai-,ai sosial budaya dan fungsinya,'bagai rnanusia. Produktifengandung pengertian bahwa

'roses produksi dan distribusi:rjalan secara efisien sehingga' ampu memberikan nilai:mbah ekonomi untuk

Catatan Akhir thhun LUrf Vogyakarta l4t

r:aIAnwar

kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan dayasaing. Sementara berkelanjutan mengandung pengertiandimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankanbahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingangenerasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.Keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk mewujudkankehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber dayaalam dan sumber daya buatan dengan memperhatikansumber daya manusia; dan mewujudkan perlindunganfungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampaknegatif terhadap lingkungan. .

{l I c"tatan lkhir Tahun LBH yogyakarta

I

LAPORAN PELANGGARAN

K SIPIL POLITIK

pasca ratifikasi Kovenan lnternasional

Politik, kondisi penegakan danperlindungan hak sipil dan politik di Indonesia

:rdak menampakkan kemajuan yang berarti, malah dapat

Jkatakan mengalami kemunduran. Beberapa kasus besar

.,.ang mencuat di tahun 2010 ini menjadi indikatoriemunduran tersebut. Sebut saja kekisruhan pelaksanaan

Pemilihan Umum Kepala Daerah di beberapa wilayah diIndonesid akibat disimpanginya hak memilih dan dipilih,:enyelelesaian kasus Century yang tidak kunjung ada

<ejelasan, terbongkarnya kasus sel mewah milik ArtalytaSuryani, skandal pajak Gayus Tambunan yang tidak hanya

nembongkar praktek mafia pajak tetapi juga telah turut:nembongkar kebobrokan aparat hukum di Indonesia, dan

:ak ketinggalan kasus penembakan mahasiswa pada aksi

massa lima tahun tambah satu tahun Pemerintahan Susilo

Bambang Yudoyono di Jakarta pasca diberlakukannya

Protap Kapolri No. V)U 2010 Tentang Penanggulangan

Tindak Anarki yang diberlakukan pada bulan Oktober 2 0 1 0.

Sementara kasus-kasus besar tersebut berguliE kriminalisasiterhadap petani, buruh dan kaum miskin kota tetap terj adi.

CatatanAkhirThhun [BFl Vogyafarta | 4J

1.{ri:rltaliii::i,ilur:::rr,,:r,l.r::iliil:;'.:: .:r:., ..'ra:r.ir. . .- i:'r ,iLialrr :rlattliti,r,.:, r: it.r':iial...r:.. ,. r' ri..:]. ,. ,..r..1. :. . ,,ir " .

!n1,9,|,3; ryi1 liri rylt,elbnomi sosial Budaya dan Sipir poritik

6), ,

aparat penegakhukum tidak serius

menjalankan mandatuntuk menciptakan

sistem peradilanyang adil

Peraturan Perundangan yangmelindungi penegakan hak-haksipil dan politik menjadi tidakefektif ketika diimplementasikan,hal ini selain karena faktorperaturan perundangan-undanganyang ada saat ini hanya dibuatuntuk kepentingan pemerintah danpemodal juga disebabkan oleh

tidak adanya kemauan (unwiUing) dan lemahnya upayapemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemenuhanhak asasi manusia warga negaranya. Sebut saja Undang_Undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratilftasi KovenanInternasional Hak Sipil dan politik , Undang-Undang No.1 0 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Dewan perwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilanRakyat Daerah, Undang-UndangNo. 32 Tahun 2004tenangPemerintah Daerah, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik,Undang-Undang No. 40 Tahun l9g9 tentang pers.Semuanya menjadi mandul ketika digunakan untukmelindungi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Stagnannya penuntasan kasus-kasus besar diIndonesia, membuktikan bahwa aparat penegak hukumtidak serius menjalankan mandat untuk menciptakan sistemperadilan yang adil (fair trial). Langkah -langkah yangdiambil oleh pemerintah untuk mengatasi pun terkesansporadis , dan secara substantif sama sekali tidak menjawabpersoalan yang ada. Terbukti ketika Tim g dibentuk untukmerespon kasus Century, tim ini hanya dibentuk untukpencarian fakta tidak dibentuk untuk mengawal kasus ini

441 c"t"t"n Akhir Tahun LBH yogyakarta

irmpai tuntas akibatnya berhenti di tengah jalan tanpa,danya kejelasan. Hal ini setali tiga uang dengan tidak:Lresponnya praktek mafia peradilan pada kasus Gayus oleh

satgas anti mafia peradilan, bahkan untuk kasus terakhir?residen Susilo BambangYudoyono tegas-tegas cuci tangan

Jengan mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat

:rielakukan intervensi terhadap bobroknya lembaga'.udisial.Tidak ada upaya dari penegak hukum sendiri untuknengungkap dan memberikan sanksi tegas kepada aparat

. ang melakukan praktek mafia peradilan sampai ke akarnya.Di lain sisi adanya pembiaran oleh negara terhadap

casus-kasus main hakim sendiri (eigenrechting) marak:erjadi atas nama kelompok agama maupun organisasi

<emasyarakatan. Polisi yang mengambil peran sebagai

pengayom dan pelindung masyarakat sama sekali tidakberbuat sesuatu untuk melindungi kelompok yang menjadikorban penyerangan, bahkan cenderung menyalahkan

kepada kelompok ataupun golongan yang dianggap sesat,

minoritas dan lain sebagainya-Lemahnya pelaksanaan dan

penegakan peraturan perundangan yang

melindungi Hak Asasi Manusia dan

kinerja aparat pemerintah yang tidakmenj alankan keb ij akan yangberperspektif HAM. Sementara itupelanggaran hak asasi manusia seolah

tidak dapat dihentikan. Access to justice

dan reformasi kebijakan telah secara

sistematik dilemahkan oleh gagalnya

reformasi dan meluasnya tindakanpelanggaran hak asasi manusia secara

sistematik.

6)Access to justice

dan reformisi '

kebijakan tetah'secara sistematikdilemahkan oleh

gagalnya reforrnasidan meluasnya

tindakanpelanggaran hak

Catatan Akhir Tahun LBFI Yogyakart" I OU

B^l[:;ran J

B. Kondisi Umum pelanggaran Hak Sipil politik diProvinsi Dlypada tahun 2010

Carut marut penegakan hukum dan Hak AsasiManusia di ranah nasional sangat berpengaruh terhadapkondisi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia diProvinsi Daerah Istimewa yogyakarta. Ini nampak dariadanya peningkatan jumlah kasus pelanggaran Hak Sipildan Politik yang masuk ke Lembaga Bantuan HukumYogyakarta di tahun 2010 ini dibandingkan dengan tahun2009 dan tahun 200g. Tahun 200g kasus pelanggaran haksipil dan politik mencapai 15 kasus, Tahun 2009 meningkatmenjadi I 7 kasus dan Tahun 2010 ini kasus pelanggaran haksipil dan politik meningkat menjadi 56 kasus. Dari 56 kasustersebut, 21 kasus telah selesai dan2 kasus masih berjalansampai saat ini.

Kasus pelanggaran hak untuk mendapatkan keadilan

1:h- (fair trial) dan Hak atas rasa aman dan perlakuandiskriminasi menempati tempat teratas kend kasus tahun2010 ini. Berikut ini adalah tabel jumlah pengaduanpelanggaran hak sipil dan politik yang masuk ke LBHYogyakartatahun20l0.

Berikut ini adalah beberapa catatan analisis LBHYogyakarta mengenai pelanggaran hak ekosob berdasarkanklasifikasiny a yarryterjadi di Frovinsi DIy sepanjangtahun2010:

t

46 | Catatan lkhir Tahun LBH yogyakarta

NO. TSNISFENGADuN.- JUMLAH rcqSr.S II IMi ag Z^;;;;rHak "n@Hukum (Fair Trial)13 kasus 20 orang

2. uat.nt@Berelq;presi

kasus 2 I 7 orang

3. Hak Memilih dan D-'.iiiI7ili.- pl,ilili-2 kasus

4.

:5.

a

HaketasffiDiskiminasi

orang9 kasus 12 orang

rr4r \Ewarganegaraan 0 kasus 0 orang27 kasus 30 orangrVIAL 56 kasus 297 orang

li

l.

l. Hak untuk Mendapatkan Keadilan dalam ProsesPeradilan (FairTrial)

Fair Trial dinyatakan dalam sebuah prinsip dasar

yang berlaku secara universal berikut ini :

"Tfdak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau

dibuang dengan sewenang-wenang; setiap orang, dalampersamaan yang penuh, berhak atas proses peradilan yang

adil dan terbuka oleh pengadilan yang adil dan terbuka olehpengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalammenetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalamsetiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. "

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana sendiri, disebutkan bahwa sebagai negara hukumlndonesia harus mampu menjamin perlindungan hak-haktersebut, tidak hanya dalam aturan hukum normatif namunjuga termasuk didalamnya implementasi.

Berikut sebagaimana yarLg disebutkan padapertimbangan huruf (a) Kitab Undang-Undang HukumPidana,yakni:

"Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara

hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yangmenjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala

warganegara bersamaan kerdudukannya di dalam hukumdau pemerintahan dan wajib menjunjung hukum danpemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Kalimat di atas merupakan prinsip dasar dalam suatuproses hukum pidana, dan menegaskan bahwa negara

menjamin perlindungan hak warganegara tanpa kecuali dan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedomanpengafur hukum acara pidana nasional, wajib menjaminperlindungan hak-hak warganegaranya. Dan terkait hal-halyang disebutkan diatas, berikut di bawah ini penjelasan

mengenai prinsip-prinsipfair trial antara lain :

a. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi serta

Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakart "lO,

larangan penangkapan dan penahanan sewenang_wenang.b.) Hak untuk mengetahui alasan penangkapan danpenahanan..;) H* atas bantuan hukum, untuk didampingi olehpenasihat hukum atau pilihannya sendiri untuk1gllndunsihak-haknyad.) Hak untuk mengujipenangkapan danpenahanan.e.) Asas praduga iak UersaUrr utu a*Jnui ilrg;istilah presumption of innocence terhadap setlaporang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,dan dihadapkan dimuka sidangpengadilan ru*puidengan adanya putusan yang bertetuatan hukumtetap.

-f) Hat untuk diajukan dengan segera kehadapan

hakim dan persidangan dengan *uLt, yang masukakal.g.) Asal persamaan dimuka hukum atau equalitybefore the law, bahwa setiap orang harusdiperlatcukan sama tanpa membedakan stafus, latarbelakang, jenis kelamin daa sebagainya dalamsebuahproses hukum.h.) Larangan atas penyiksaan. Bahwa tidak adaalasan apapun dari para penegak hukum untukmelakukan penyiksaan terhadap tersangka atauterdakwa untuk memperoleh suafu keteraagan.i.)

Y31. utur pemeriksaan yang adil dan terbuka.j.) Hak untuk segera OiOlriti'nutan ad bentuk dan

p"."y-rPub ruduhan pidana yang diberilan.K.) HaI( untukmendapatkan waktu dm fasilitasyanggukun untuk mempersiapkan pembelaan.r./ flak untuk membela dirinya sendiri atau melaluipenasihathukum.m.) Hak untuk memeriksa para saksi -yangmemberatkan dengan porsi yang sama.

46 | c"t"t"n lkhir Tahun LBH yogyakarta

HakrEkonomi Sosial Budaya dan Sipil politik

n.) Hak untuk mendapatkan penterjemah secara

cuma-cumaataugratis.o.) Larangan untuk memaksa seseorang memberikanketerangan yang akan memberatkan dirinya sendiri

t<asus pelanggaran Fair Trial tahun 2010 adalahkriminalisasi salah seorang aktivis Paguyuban petani LahanPasir (PPLP) oleh Kepala Dusun hanya karena memintakejelasan mengenai pendataan tanah magersari yangdilakukan oleh Kepala Dusun. Warga memang resah denganadanya pendataan tanah magersari tersebut karena khawatirdata tersebut akan disalahgunakan untuk kepentinganproyek pasir besi yang akan berjalan di sepanjang pesisirKulon Progo. Warga yang resah tersebut mendatangi rumahKepala Dusun dan menurut Kepala Dusun, aktivis ppl.ptersebut berbicara yafig mengakibatkan harga dirinyatercemar, sehingga melaporkan kepada pihak KepolisianResortKulonprogo.

LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum aktivis ppl-ptersebut menilai bahwa laporan terkesan {ipaksakan untukdiproses hukum. Dugaan ada skenario adanya kriminalisasitersebut sangat menguat ketika Hakim tidakmempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh LBHYogyakarta. Aktivis PPLP tersebut akhirnya divonisbersalah telah melakukan pencemaran nama baik dengandihukum 3 bulan, 6 bulan percobaan. LBH yogyakarta

telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi danhasilnya Putusan Pengadilan Tinggi mengua&an putusan

Pengadilan Negeri-W'ate s.

Kasus ini tidak dapat dimintakan kasasi karenaterganjal SEMA No. 7 Tahun 2005 tentang penjelasan

tentang ketentuan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung disebutkan bahwa "Perkara yang tidak

Catatan Akhir Tahun LBH yogyakart" I O,

TI,1.

.'. I **t:l P_elanggaran Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Sipil politik

dapat diajukan kasasi antara lain putusan tentang praperadilan dan perkara pidana penj ara paling lama 1 tahun ...,,

Kasus kriminalisasi terhadap 2 orang mantan sopirtaksi Rajawali dan 2 orang sopir taksi Rajawali olehPrimkopau II Lanud Adisucipto. Awalnya 4 orangtersebutmenjadi saksi untuk kasus pHK di pengadilan HubunganIndustrial, karena dianggap telah memberikan keteranganpalsu di bawah sumpah dan keterangannya dianggapmerugikan posisi Primkopau tI LanudAdisucipto. untuk itupihak Koperasi melaporkan 4 orang tersebut ke poltabesYogyakarta. Hal ini merupakan bentuk_bentuk hubungantenaga kerja yang tidak sehat (unfair labour system) danjelas merupakan preseden buruk karena akan sangatmelemahkan posisi buruh ke depannya apabila ada sengketatenagakerja.

LBH Yogyakarta sendiri mendampingi kedua orangtersebut di Kepolisian termasuk mendesak agar kasustersebut tidak diproses, karena secara jeias tidak adaketentuan yang melarang buruh bersaksi di mukapengadilantermasuk apabila di anggap memberikan kesaksian palsu,seharusnya Majelis Hakimlah yang memerintahkan, bukanoleh dari pihak Primkopau tersebut.

Selain kasus tersebut diatas, kasus yang lainnyaSidang KauTaksi Raiaut

adalah kasus kekerasan yangdialami oleh salah satutersangka yang didugameiakilkan tindak pidanapencurian dengan kekerasan.Kasus ini berxtula k*'tika ada

se0ranF ibu n-rengadukarrpersoai an yang ciialamlanaknya ke LBf{ yog3rakaptrs,

berciasarkan ceritanya ikasus lni

I

!Q I Catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

t

ISus SJrixrl

lwal

Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Sipil Politik

bermula ketikan anaknya yang bernarnaAc sedangbermainditempat temannya yang bemama DNS. Pada malam itu,sepeda motor milik DNS dipinjam oleh RZ yang tidak lainadalah teman dari AG yang ternyata digunakan untukmelalcukankejahatan.

Karena motor tersebut ditinggal di tempat kejadianperkara, maka aparat kepolisian kemudian menyita sepeda

motor tersebut. ketika DNS danAG akan mengambil sepeda

motor tersebut, pihak kepolisian mencurigai AG sebagai

pelaku, dan melakukan penyeledikian secara terpisahkepada DNS danAG. Dalam proses penyelididkan tersebut,

AG mendapatkan perlakuan kekerasan dari pihak kepolisiandan dilakukan penahanan terhadapnya.

Karena hal tersebutlah, maka LBH Yogyakartaberdasarkan kuasa dari orang tua AG melakukanpendampingan terhadap AG ditingkat kepolisian. Setelah

melalui proses pemeriksaan bekali-kali, maka kepolisianberdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang

ada, pihak kepolisian memutusakan bahwa AG tidakterbukti melal<ukan tindak pidana seperti yang dituduhkan.

2. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan BerekspresiPelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan

berekspresi tahun 2010 ini diwamai oleh pembungkaman

kebebasan pers. Berdasarkan hasil pengamatan ReportersWithout Borders, indeks kebebasan pers di Indonesia terus

merosot, pada tahun 2009 Indonesia ada di posisi 101 dari175 negara di dunia.

Salah satu kasus yang masuk ke LBH Yogyakarta

adalah sejumlah wartawan dan pimpinan redaksi 2 mediasurat kabar di panggil oleh Polda DIY sebagai saksi kasus

dugaan pencemaran nama baik terkait pemberitaanmengenai pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPRDkepada pegawai pemerintah propinsi DIY. Kalangan pers di

Catatan Akhir Tahun r-an vogyatarta | !{

Yogyakarta patut khawatir apabila kasus ini menjadipreseden bahwa wartawan harusmempertanggungiawabkan apa yang ditulisnya dihadapanaparat penegak hukum. Maka independensi dan kebebasanpers akan terbungkam dan wartawan akan cenderungmenulis berita yang "aman,, .

Dalam proses pemeriksaan LBH yo gy akarta selakukuasa hukum telah menyatakan hak tolak terkait denganpermintaan keterangan berhubungan dengan teknispemberitaan hal ini sesuai dengan ketentuan Undang_Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Hak tolak yangdigunakan adalah sebagai terjemahan terhadappertanggung jawaban atas tugas dan fungsi mereka sebagaiwartawan dalam menjalankan tugas jurnaristik. Kemudianitu di kuatkan oleh pasal 170 KtIHAp yang berbunyi,mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannyadiwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskandari kewajiban untuk memberi keterangan saksi, yaitutentang hal yang dipercayakan kepada mereka, wartawansebagai warga Negarayangtaat hukum secara prinsip wajibmemenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa ataumenjadi saksi dalam pengadilan, akan tetapi karenawartawan seperti yang diatur dalam UU NO 14 Tahun 1999tentang Pers berdasarkan perj alanan profesinya, memilikihak tolak yaitu hak mereka untuk menolak mengungkapkannama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yangharus dirahasiakan.

Kasus pelanggaran hak atas kebebasan beqpendapatdan berpekspresi juga telah menimpa aktivis LSM danOrganisasi Mahasiswa yang melakukan aksi. pada bulanMei salah seorang aktivis GCw mengalami kekerasan fisikketika melakukan aksi di depan kantor Bupati GunungKidul. Pada bulan November beberapa anggota organisasi

7 | c",","n Akhir Tahun LBH yogyakarta

mahasiswa sekber mengalmri represi ketika melakukanaksi menghadang presiden, dua orang mengalami f*" r*"iakibat kekerasan yang dilalcukan oleh anggota poitabesYogyakarta.

3. IIak Memilih dan DipilihTahun 2010 ini 3 dari 5 Kabupaten/Kota di propinsi

DIY menyelenggarakan pemilihan Kepala D;;;Langsung. LBH yogyakarta merakukan pemantauanterhadap pelanggaran hak memilih dan dipilih yang terjadipada penyelenggaraan pilkada di Sleman, L"*f aunGunung Kidul. Hasil pemantauan yang dil;.;;menunjukkan adanya kondisi sebagai berikut :a' Hilangnya hak konstitusionar peirilih warga negara secaramassive dan sistemik (kelemahan melekat dalam sistempendataan penduduk serta kelembagaan pelaksana pemilu) .Modusnya antara lain:

. Kesalahaa penulisan Nama,MK, Tanggal Lahir, dll. Masyarakat tidak terdaftar di DpT dan ipS. Masyarakatterdaftardi DpS tetapi hilangJi Off. Orang sudah meninggal masih ada di Dpi. Nama ganda, ada dua atau lebih nirma orimg yangsamadiDpT' orang yang sudah meninggal masih masuk dalamDPT. Tidak mendapatkan pengantar dari pejabatsetempat padahal telah 6 bulan berturut_turut tinggaldalam wilayah Kabupaten tersebut.. Kepemilikan KTp ganda.

NIKaspal. Masih di bawah umur tetapi tercatat di DpT. Masyarakat terdaftar di Oft tet pi tidak menerimaundangan

b. Hilangnya hak sipil warga Negara dengan tidak dicatatkandidalam sistem administrasi kependudukan.

Catatan Akhir Tahun LBH yogyakart" I U,

Laporan Pelanggaran Hak Ekonorni Sosiar Buoaya ddrr Siilii poiit:b{

c. Kurang difasilitasinya pemenuhan hak konstitusional darikelompok-kelompok rentan (l*rusus) seperti penyandangcacat, nar apidana/ tahanan dan laimya.

Data pemantauan di Kabupaten Slemanmenunjukkan adanya pelanggaran lll5 daftar pemilihganda, I meninggal tapi masih tercantum di DpT, 9 masih dibawah umur. Data pemantauan di Bantul menunjukkanadanya pelanggaran 22 tidak terdaftar dalam DpT, 54pemilih ganda, 8 TNUPOLRI, 20 Domisili kurang dari 6bulan tetapi dapat keterangan, 33 domisili telah lebih dari 6bulan tetapi tidak dapat keterangan, 12 kasus meninggalsebelum penetapan DpT, 55 pindah domisili, t+ masltrdibawah umur, 269 identitas tidak lengkap, 33 NIKmencurigakan, 140 KTp ruar wilayah dan tidak ada suratketerangan.5. HakAtas RasaAman dan perlakuan Diskriminasi

Kekerasan terhadap kelompok rentan LGBTIe(Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Intersel<s, euier)terj adi dua kali sepanj ang tahun 20 1 0 ini pertama pada bulanI

${ | Catatan AkhirTahun LBH yogyakafta

r

tDiskuel

I'ii,.{voeyu{

I

;i

a

1

karta

Mei pada penyelenggaran International Day AgaintsHomophobia dimana pada saat itu ijin penyelenggaraaflacara IDAHO yang akan diselenggarakan di Sasono HinggilAlun-Alun Selatan diancam akan dibubarkan oleh ormaskeagamaan apabila terus akan diselenggarakan. KepolisianKota Besar Yogyakarta tidak melakukan tindakan apapununtuk melakukan pengamanan acara tersebut. Alih-alihmelakukan pengamanan Poltabes malah ikut-ikutanmelarang penyelenggaraat IDAHO dengan alasan tidakmau bertanggung jawab apabila ancaman dari ornaskeagamaan tersebut benar-benar terjadi. Peristiwa keduaterjadi pada Bulan November 2010 pada saat pelaksanaan QFilm Festival. Ancaman membubarkan Festival Filmtersebut oleh ormas keagamaan kembali terulang. polisitidak berbuat apa-apa atas peristiwa ini, padahal ijin dariPolda DIY atas penyelenggaraan Q! Film Festival telahdikantongi jauh-jauh hari. Terpaksa festival film inidilanjutkan secara tertutup dan hanya untuk kalanganterbatas di Kampus Unversitas Atma Jaya. Kasus ini menjadibukti bahwa aparut kepolisian benar-benar tidak mampumelaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak asasi

warga negara minoritas.Perlakuan diskriminasi dialami oleh seorang kakek

berusia 82 tahun yang mengalami stigmatisasi PKI. Kakektersebut dituduh terlibat dalam organisasi terlarang tersebutdan sempat dipenjarakan di Wirogunan dan dipindahkan keNusakambangan dan akhirnya dibebaskan dan membawasurat keterangan bahwa sebenarnya kakek tersebut tidakterlibat dalam organisasi PKI. Namun surat tersebut seakantidak ada artinya karena kakek telah mengalamidiskriminasi, gajinya selama menjadi PNS tidak pernahditerima sejakbulan Oktobertahun 1965 dan sampai saat inidia tidak mendapatkan haknya untuk menerima pensiun.

CatatanAkhirTahun LBH yogyakarta I 55

Padahal selama ini dia tidak pernah menerima SuratKeputusan pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipildalam lingkup Departemen Pendidikan.

6. Kekerasan terhadap perempuan dan anakPengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga

tahun 2010 sebanyak 26 kasus menurun angkanyadibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 30 kasus.

Kategori kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan fisik,kekerasan psikis, dan penelantaran ekonomi. Dari 26 kasustersebut hanya satu yang maju ke tingkat pengadilan.Minimnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yangmasuk ke pengadilan disebabkan karena klien cendemngmemilih bercerai daripada melaporkan suaminya ke pihakyang berwaj ib untuk mempertanggungj awab kan kekerasanyang telah dilakukan. Alasan klien tidak melaporkan kasuskekerasan dalam rumah tangga ke pengadilan diantaranyakarena suami adalah ayah dari anak-anaknya sehingga klientidak mau membuat nama baik suaminya tercemar yangnantinya akan berpengaruh pada kondisi psikis anak, klienmasih mencintai suami, klien tidak mau nama suamitercemar dan dikeluarkan dari pekerjaannya karena telahmelakukan tindak pidana. Keadaan tersebut telahmempengaruhi penuntasan kasus kekerasan dalam rumahtangga.

Kekerasan seksual atau pencabulan terhadapperempuan di bawah umur ada 4 kasus yang masuk di tahun2010 ini. Kendala penegakan hukum adalah sulitnyapembuktian karena korban terlambat melakukan visum dantidak adanya saksi dalam kasus tersebut. Dominasikekuasaan pelaku kekerasan juga menghambat proses

penegakan hukum karena korban tidak berani mengungkapkekerasan yang terjadi pada dirinya. Aparat penegak hukumI

56 | C"t"t"n Akhir Tahun LBH yogyakarta

yang tidak berperspektif gorder berpotensi mengakibatkan

korban mengalami viktimisasi sekunder dalam proses

penyidikan termasuk lambannya proses hukum bagi Pelaku.Kasus kekerasan terhadap anak terjadi juga di dunia

pendidikan, beberapa murid dari sebuah Sekolah Menengah

Pertama di Sleman telah melakukan kekerasan dengan

menuduh muridnya merokok, cara yang digunakan untukmembuat anak jera melakukan tindakan tersebut tidakberperikemanusiaan karena anak tersebut di suruh merokok2 batang sekaligus dengan dua tangan diikat di belakang.

Rokok tersebut harus dihisap sampai habis dengan kondisi

terus menempel di bibir. Tidak cukup memperlakukan anak

didiknya demikian Kepala Sekolah melakukan kekerasan'fisik dengan menampar dan membenturkan kepala anak

tersebutketembok.Seorang siswa Sekolah Menengah Umum Negeri

yang cukup ternama di Yogyakarta tidak meluluskan

muridnya dengan alasan nilai akhlak mulianya tidakmemenuhi syarat kelulusan padahal nilai akademik anak.

tersebut cukup tinggi. Setelah mediasi dengan pihak sekolah

dan mediasi dengan Dewan Pendidikan maka diperolehkesepakatan bahwa siswa tersebut dapat lulus apabila telah

melakukan tes psikologi dan mendapatkan pembinaan

rohani. Kini kasus telah selesai dan siswa tersebut telah

lulus.Intimidasi oleh sebuah SMA Negeri di Bantul

terhadap beberapa siswa yang akan melakukan aksi karena

menengarai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan

manajemen sekolah. Guru yang mengajar dengan baik dan

kritis terhadap kebijakan sekolah dikeluarkan oelh KepalaSekolah, siswa sulit mengakses dana yang diperuntukkan

bagi kegiatan siswa, dan ada ketidakberesan dalam

penerimaan siswa baru. Akhimya setelah dilakukan mediasi

Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakart" I U,

,Sosial Budaya dan Sipil Politik

antara orang tua dengan pihak sekolah kasus ini dapatdiselesaikan.

Kasus diskriminasi pendidikan menimpa 4 anakdifable yang berasal dari keluarga yang tidak mampudiminta untuk pindah sekolah karena sekolah tidak dapatmenyediakan guru yang dapat membimbing keempat anakitu. Padahal sekolah dasar itu merupakan sekolah inklusifsejak tahun 2005. Orang tua keempat anak itu keberatankarena jarak ke SLB terdekat 7 km, mereka tidak dapatmengantar dan menjemput anak karena harus bekerja dantentu dibutuhkan biaya transport lebih menuju kesekolah.Melalui mediasi dengan pihak sekolah akhirnyaanak-anak tersebut dapat kembali bersekolah..

58 | cut"t"n Akhir Tahun LBH yogyakarta

ukijo,\ntagonisme Petani

'ang Dizalirni

aos hitam bergambar kepalan

tangan bertuliskan "tolak'tambang besi, selamatkan

lonprogo" dan celana pendek cokelat

enakan Tukijo ketika menemui saya di

rahnya, tiga hari lalu. Suguhan

macam cemilan dan kopi Lampung

nambah hangatnya perbincangan kami.

djo, petani cabe pesisir Kulonprogo, lahir pada 10 Juni

;6. Wajahnya oval, hidung pipih, berkumis tebal.

lannya tidak terlampau besaq tapi terlihat kekar.Kediaman Tukijo terletak di Desa Karangsewu

sun Gupit, Kulonprogo. Tiga tol<oh pewayangan, Kresna,

rtodewo dan Werkudoro yang terbungkus plastik bening

nghias dinding bata rumahnya. "Saya itu senang wayang,i tidak paham dengan urut-urutannya," ujar Tukijo polos.

bagian lain terdapat foto-foto perkawinan anak

taman\'r. Eko Fitrivanto, menikah pada 2009" Ivleski

13.ir:'.: :3:13:u merah. ia tetap bersytkur, "walaupun

si,-h sep:::. r: bel"n ililepo. ini jerih payah saya daritani." ucap;.\ a bangea.

Tukiio menikahi seorans u'anita bernama:atinem. Dan perka*'inan mereka beroleh dua anak.

ain Eko Fitnanto yang lahir pada 1987, anak keduanya

nn Dwi Subakti menyusul pada 1992. Intan baru saja

namatkan pendidikan di SMKN Pelayaran. Selama

Catatan Akhir Tahun r-eH vogyafarta 159

"Setiap 17 agustus lndonesiamemperingati, katanyakemerdekaan Republik

$

dikriminalisasi, [ahan

bertahun-tahun membina rumah tangga, kehidupan Tukijoserta keluarga dilingkupi ketenangan. Namun kenyamanankeluarga ini mulai terusik, ketika rencana penambanganpasir besi PT. Jogia Magasa Iron (JMI) masuk ke desamereka, mengancam pencaharian Tukijo lantaran lahannyaakan digusur, "waktu pilot project berjalan, dilahan jadibising akibat suara-suara mesin," kata anak terakhir dari duabersaudara ini. Ia juga menufurkan suara mesin pabrik itubahkan terdengar sampai tempat tinggalnya.

Rencana tambang pasir besi ini memangmenimbulkan kecemasan bagi Tukijo dan masyarakatpesisir umumnya. Ia menentang keras tambang merambahke tanah kelahirannya. "Masyarakat sekarang sudah banyaktahu, penambangan itu bentuk penjajahan," ujarnya. Segalaresiko dari perjuangannya akan dijalani, menurutnyadaripada susah belakangan lebih baik pahit diawal."Masyarakat tidak mau alam ini rusak akibat ulah orangtidak bertanggungjawab, orang-oran_s )'ang hanya

I

mengambil untung untuk dirinya tapi tidak mempedulikanlorang lain."

i

Pemahaman coba Tukijo berikan I

pada masyarakat sebagai bentukantipatinya terhadap penambangan,"penjajahan harus dihapuskan dari muka

bumi," kata Tukijo sedikit berapi-api.Tukijo beranggapan pemerintah telahmemasukkan penjajah untuk menyerangrakyat, dengan penambangan.Pemerintah rnendatangkan penjajah kebumi Indonesia, berarti pemerintah telahrnenjajah masyarakatnya. Ia tidaksepakat biia indonesia ini rnerdeka,

sebab masyarakat belum pernah

59 | C"t"t"n Akhir Tahun LBH yogyakarta

Tukijo saat

berorasidiProvinsi DlY,

peringatan

14

I

tanrIt

"'rasakan nikmatnya kemerdekaan. "Yang saya tahumerdekaan itu sudah bebas dari rongrongan penjajah, darimerintah sendiri maupun bangsa lain," ujar koordinator'LP unit Karangsewu ini.

Persabungannya terhadap tambang membuat iantimidasi. Dulu teror sering diterima Tukijo, melaluisan pendek di ponselnya. Beragam jenisnya, intinyarhati-hati saja melawan pemerintah. Pernah suatu waktua seorang kerabat dari desa tetangga, yang sekarang jadi.ah satu penilai AMDAL, mengatakan lewat pesanLgkat, "yo besok saya buatkan patung untuk mengenanga-jasa pak tukijo." Tukijo tak pernah menanggapi, dinaknya sececah pun tiada kehendak melawan pemerintah,:erjuang melawan penindasan.

Akibat penafiannya, Tukijo berurusan dengankum. Ia dilaporkan polisi oleh Kepala Dukuh Bedoyo,rangsewu, Kulonprogo atas tuduhan pencemaran baik.rmula pada 4 Mei 2009 saat Tukijo meminta hasilndataan tanah magersari yang dilakukan Dukuh,kannya disodori, Tukijo justru dikriminalkan. Dia dikenai;al 310 ayat I Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUltP). Dukuh tersebut merasa kehormatannya telaherang Tukijo dengan ucapan, "sampeyan dadi dukuh oratter, goblok, ora tanggung jawab, unah-unuh, sampeyanr ngerti perkembangan sing ono, sampeyan harusrggung jawab pada pendataan yang bapak lakukan.,'duhan tak beralasan, karena sepatah katapun tak iartarkan.

Menurut cerita Tukijo, Dukuh hanya diperintahraladesa untuk mendata tanah-magersari. "Saya sebagaikuh diperintah atasan, saya hanya sendiko dawuh tapiuannya tidak tahu," kata Tukijo menirukan. Lantaranintah atasan, Dukuh tidak mau bertanggungjawab bilaa itu disalahgunakan. Tukijo sempat pula menanyakan

Catatan Akhir Tahun r-sH vogyatarta I f,{

---------....-

maksud magersari dan luas penambangan, tapi Dukuh takbisa jawab. Lalu, "menurut kontrak karya, luaspenambangan itu sampai rumahnya pak Dukuh. Kalauperjuangan masyarakat ini kalah, tempat tinggal pak Dukuhjuga akan ditambang," Tukijo menjelaskan.

Pendataan tanah magersari memang cukup sensitifditengah rencana penambangan pasir besi. Tukijo khawatirdata itu digunakan sebagai bentuk legitimasi darimasyarakat. "Kalau dibuat draft dan diubah warga setujuatas pertambangan, masyarakat sudah tidak bisa menolak.Walaupun masyarakat tidak menyatakan seperti itu.,,Akhirnya Dukuh bersedia bertanggungjawab bila datadisalahgunakan. Tak selang lama, tiba-tiba ia bersamabeberapa teman lain mendapat surat panggilan dari polresWates. "Itu yang melaporkan pak Dukuh, tapi hanya sebagaitubuh saja, otaknya orang-orang penambangan," ujaryakesal'

**Tukijo terlihat kurus, berat badannya berkurang.

"Kemarin sebelum saya menghadapi kasus itu agakgemukkan. Sekarang kurus karena memikirkan masalahyang tidak kunjung usai," kilahnya. pernah dalam suatukesempatan, seorang Kasat Intel berpesan pada Tukijo agartidak berpikir terlalu berat. Tukij o menj awab,,,yo tidak bisa.Kalau penambangan ini berakhir, batal saya akan tenang.,,Ada juga seorang wartawan perempuan disitu, Si Kasatbertanya pada sang wartawan apakah kenal dengan Tukijo.Wartawan hanya tersenyum, dan disambar oleh Tukijo,"mbak kalau ingin tahu, initah orang yang dikriminalkan,inilahl<orbandari ren cana_pen amban ga n,l' te gaslukij olcalaitu.

Tuduhan yang diarahkan padanya membuat Tukijoberurusan dengan hukum. Awalnya satu minggu dua kali iaharus apel ke kantor polisi, namun dalam perjalanannyaI

62 I catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

renjadi satu minggu sekali setelah LBH yogyakarta sebagaiuasa hukumnya menjamin, dirinya tidak akan lari. Ketikaasus dilempar ke kejaksaan, Tukijo kembali menjalanirasa apel dua kali seminggu. Lalu sampailah kasus tersebutl meja pengadilan.

Berkali-kali ia mesti mengikuti persidangan. Wakturng seharusnya digunakan untuk bercocok tanam,Lenafkahi keluarga, terbuang mub azir.,,Sayajelas rugi, darival sampai akhir kalau saya rupiahkan sudah cukup untukemadai kebutuhan keluarga," keluh Tukijo. Keluarganyaring menangis. Posisi Tukijo sebagai tulang punggungembuat anak istrinya khawatir akan kelanjutan hidupnyarnti bila Tukijo di bui. Selain itu juga mesti ikut direpotkan,enjalaniproses hukum.

Beruntung keluarga tulus mendukung perjuanganlaki yang pernah merantau ke Lampung ini. Begitu pulaarga ikut peduli, masyarakat tahu Tukijo be{ibaku demirtalnya tambang besi PT. JMI, untuk kesejahteraanarganya. "Ini tidak hanya saya sendiri, masyarakat luas:an dirugikan, mungkin bukan hanya masyarakat pesisir,ungkin masyarakat kota juga," katanyasambil menghisaprdangGaram.

Ia berpikiran bila tambang terlaksana, masyarakat,rban eksploitasi akan berbondong ke kota mencarikerjaan baru. Buntutnya masyarakat kota dirugikan,sisi mereka tergeser. Bila tidak dapat kerja seuasaiinginan, jadi kuli bangunan pun akan dilakoni. Tapi jika< dapat pencaharian sama sekali, di kota mungkin akanli gelandangan, copet bahkan perampok. ,,kalau

merintaLberpikir, itu akarjadlpekerjaaup.emerinrah;a, tapi pemerintah tidak merenung sej auh itu,,, uj arnya.

"Katanya indonesia ini negara agraris, indonesiang hidupnya bertani. Tetapi kenapa akan diubah jadigara industri?" Tukijo melempar pertanyaan. Ia

Catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta 1.,

--ttlian 4

l.lejaf rasuslTukijo, Antagonisme petani yang Dizatimi

menyayangkan bila negara ini beralih jadi negara industri,dampaknya akan banyak tunakarya, "pengangguran akanmeresahkan masyarakat, juga menambah pekerjaanpemerintah. Kalau pemerintah itu tanggungjawab padamasyarakat, kalau tidak?" sesal Tukij o.

Kini kasus Tukijo masih berproses, terakhir iamengajukan banding ke pengadilan Tinggi tapikeputusannya sama saja dengan pengadilan Negeri. Iakecewa begitu mendalam pada penguasa dan aparat penegakhukum di Indonesia. "pemerintahnya saya kecewa, sekarangnegara amburadul seperti ini. Juga penegak-penegakhukumnya, saya prihatin sekali," tututnya. Seharusnyapemerintah mengabdi pada masyarakat, tapidisalahgunakan. Masyarakat dijadikan budak olehpenguasa, "pemerintah itu abdi masyarakat, pemerintahbekerja untuk masyarakat. Penegak hukum harusmelindungi kebenaran tapi ternyata tidak," ujar kelep -namaparaban yang disematkan teman-temannya kala sekolahdasar dulu. Konon ketika itu Tukijo akan bermain bola, tapibola yang digunakan kempes, lalu pinjam pompa, tapi keleppompanya rusak. Ceplas-cepos sang kawan meminta Tukijojadi kelep.

I${ | Catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta

Tukijodi

Interpretasi Tukijo, hukum di Indonesia bisaupiahkan. Ketika orang bermasalah itu punya uang,laupun salah pasti akan menang. Tapi saat orang yangmasalah itu tak berduit, walaupun tidak bersalah akanah. Dirinya sebagai petani tidakpunya rupiah, ..walaupun

ra tidak bersalah itu akan kalah, ternyata betulihawatiran saya sudah terjawab ketika saya divonis olehjelis hakim, saya tahu bahwa penegak hukurn dilonesia ini memang busuk,- kata Tukijo.

Menjadi petani tak pernah disesali Tukijo, meski iaus kalang kabut menandingi tambang. Dimatanya,tani adalah pekerjaan paling mulia. "petani itu tidaknah korupsi, tidak bisa korupsi. Kalau petani korupsirn mati," ujarnya. Ia mencontohkan, bila petaningurangi pupuk hasilnya mengecewakan.,,Seharusnyaan itu dipupuk satu kuintal, kok dipupuk setengah kuintalhasilnya akan kurang. Petani menyirami tanaman satui satu kali, kok disirami sepuluh hari satu kali akan mati,,,ngumpamakan.

Darah petani mengalir dari kedua orang tuanya. Ibujjo, Noto Sutrisno seorang pencocok tanam. Begitu pulahnya Wagiman. Sang ibu yang bernama muda Wagiyah;ih sehat sampai sekarang, hanya tak sanggup 1agirgolah lahan. Kepedihan melanda Tukijo, ia tak pernahihat langsung wajah bapaknya. Ayahnya telah tiada saatijo dalam kandungan, "karena sakit mungkin," futurijo, sementara asap mengepul dari mulutnya.

Anekdotisasi, rokokjadi bagian tak terpisahkan darirberkulit hitam ini. Tukijo merokok sejak kelas 2 sekolahar. Saat musim panen, ibunya menj aj akan makanan jugack di sawah. Ibu Tukijo heran, bungkus rokok jualannyang terbuka padahal ia tidak merasa membuka. Usutya usut, Tukijolah pelakunya. "Dulu rokok itu yang ada

CatatanAkhirTahun LBH Vogyakarta | ffi

cuma, Gudang Garam Merah sama Pompa. Saya milihGudang Garam," katanya. Sebungkus rokok dalam sehari,

masih kurang baginya.Bertani telah dilakoni selama 24 tahun, pada 1985

tepatnya. Tukijo sempat merantau 8 bulan di Lampung,

menjadi buruh petik di lahan kopi sekaligus tukang

angkutnya. Kehidupan di Lampung menempa diauntukjadipemberani. Tukijo berkisah, bercocok tanam di propinsi

gajah itu mengerikan, "mengangkut hampir 1 kuintal. Itupun

melewati jembatan sungai, yang dibuat dari semacam kabel

listrik," terawangnya. Dari jembatan ia menuju jalan raya,

memanggul hasil petikan kopi, berjalan sejauh kira-kira 15

km.Sepulang dari Lampung, Tukijo berinisiatif

membuka lahan di pesisir Kulonprogo. Tanaman

pertamanya ubi, kentang kleci, kacang-kacangan, dan padi

bila musim hujan. Karena hasil yang diperoleh dirasa

kurang, ia coba tanam cabe. Padahal kondisi tanah daerah

sekitar tidak memungkinkan untuk tanaman pedas itu karena

termasuk lahan kritis. Hasil awal memang tidakmemuaskan, belum ada satu kilo pertama petik, "tapi saya

sudah bangga sekali karena keberhasilan saya mencoba,"

tukas Tukijo bersemangat. Saat hasil cabe Tukijo mulai

membawa untung, teman-teman petani lain pun mengikutijejaknya. Selain cabe, Tukijo juga membibitkan pare, juga

kacangpanjang.Kehidupannya sedikit banyak telah berubah.

Ketentramannya sirna setelah tambang PT. JMI datang. Ia

belum bisa tenang, sebab kasusnya masih bergulir. Segala

kemungkinan bisa terj adi. Keluargalebitrtidahtenan g lagi,

masyarakat pun juga. "Kekhawatiran masyarakat ketika

nanti melakukan pejuangan melawan penjajah atau

kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, akan

mudah sekali mereka (aparat) menjebloskan masyarakat,"

I

66 | Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta

ur Tukijo. Ia berkeingrnan melihat penegak hukumlnjalankan tugas sebenar-benarnya. Orang bersalah iturus dipenj ara, orang yang benar harus dibebaskan.

Perjuangannya selama ini tanpa pamrih hingga iarus dikriminalisasi, murni untuk kepentingan masyarakat.hng saya jalankan untuk masyarakat luas, untuk kaumLi, unfuk kaum lemah.,' Harapannya, jangan sampaisyarakat kecil selamanya ditindas orang_orang hausta. "Saya tidak pernah bangga, tapi sedih dan prihatir.rc akan merasa bangga kalau masyarakat ini lepas darirgkraman penj aj ahan,,, Tukij o menutup obrolan siang itu..

Catatan Akhir Tahun LBH Vogvalorta | 67

I

Profil Lembaga BantuanHukum Yogyakarta

A. Kegiatan LBH Yogyakarta Sepanj ang Tahun 20 1 0

ara pencari keadilan khususnya masyarakat miskindan marginal berhak meminta bantuan hukumkepada LBH Yogyakarta. Seseorang atau kelompok

masyarakat yang mempunyai kepentingan hukum dalamartian menjadi korban dari tindakan pelanggaran hukum dan

Hak Asasi Manusia. Masyarakat dapat menyampaikanpengaduan langsung dengan datang ke kantor LBHYogyakarta. Pelayanan yang dilakukan oleh LBHYogyakarta dalam memberikan bantuan hukum adalah

sebagaiberikut:1. Konsultasi hukum: memberikan saran hukum terkaitkasus yang sedang dihadapi klien2. Penanganan Perkara: menangani perkara baik melaluiproses litigasi maupun non litigasi

56 I c"t"t"n Akhir Tahun LBH Yogyakarta

Jembelaan korban pelanggaran HAM: membela hak_hak'banpelanggaranHAMPendidikan hukum dan HAM: memberikan pemahamanr meningkatkan kesadaran masyarakat marginalngenaihukumdanHAMPendampingan: melakukan penguatan terhadap

ompok-kelompok masyarakat marginalDalam memberikan bantuan hukum kepada

syarakat LBH lebih mengutamakan ataumprioritaskan penanganan pada kasus-kasus struktural:gan tingkat keseriusan dan urgensi permasalahan yangdampak pada kepentingan umum. Adapun kelompok;yarakat yang menjadi subjek bantuan hukum adalahtmpok petani , buruh, nelayan dan kelompok miskin kotaran).

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LBHryakarta sepanjang tahun 2Ol0 dalam menjalankanrdatnya sebagai lembaga pengabdi bantuan hukum dan:Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

)iskusi Kelompok TerfokusKegiat,n ini diselenggarakan untuk merespon isu_

akrual terkait situasi hukum dan politik di tingkatonal maupun lokal. Diskusi Kelompok Terfokus yanglenggarakan oleh LBH yogyakarta mengambil temargai berikut:

rtensi Pelanggaran Hak atas MemilihDiskusi ini diselenggarakan pada tanggal 17 Mei

) bertujuan untuk membaca potensi-potensi pelanggaranatas memilih dalam pemilihan Kepala Daerah di

upaten Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Diskusi inibicara dalam diskusi ini antara rain Hamdan KurniawanKPU Sleman, Panwas Bantul, Hestu Cipto Handoyo.emisi UAJY/ Parwi Foundation.

Catatan Akhir Tahun LBH yogyakart" I a,

2. Penilaian KA-ANDAL Proyek Penambangan Pasir Besi

KulonProgoDiskusi ini diselenggarakan pada tanggal 9

Desember 2010 bertujuan untuk menilai KA-ANDALTambang Ppsir Besi, diselenggarakan bersama dengan

Walhi Yogyakarta. Hasil diskusi ini akan dipresentasikan

pada penilaian KA- ANDAL di Kulon Progo tanggal 15

Desember20l0.

B. Kerja Sama1. Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Banhran

Hukum melalui Peningkatan Kapasitas dan KinerjaParalegal dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada

Masyarakat Marginal di Daerah IstimewaYogyakarta.Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan

kapasitas paralegal LBH Yogyakarta dalam memberikan

bantuan hukum.Kegiatan ini merupakan kerjasama antara

LBH Yogyakarta denganYayasan TIFA. Kegiatan yang telah

dilakukan adalah Pelatihan Paralegal Tingkat Lanjut,

Asistensi Teknis Posko Paralegal, Pertemuan RutinParalegal LBH, Advokasi Kasus Stnrktural, Penerbitan

Bulletin Saksi, Pembuatan Buku'Saku Kode Etik Paralegal

LBH.2. Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan

Hukum.Pada tahun 2010 ini Departemen Hukum dan HAM

wilayah DIY telah bekerjasama dengan LBH Yogyakarta

untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan

hukum baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka.

C. Peningkatan l(aFasitaslemhaga1. Kursus Politik Staf dan Karyawan LBH Yogyakarta

Kursus ini diadakan sebelum Rakerda LBHYogyakarta tahun 2010. Tujuannya agar staffdan karyawan

LBH Yogyakarta dapat lebih tajam dalam menganalisis

70 | c",","n Akhir Tahun LBH Yogyakarta

r

n

n

kpr

D1.

be

ad

bu2.

me

ind

ber

dila

berl

tanf

kekr

luasi dan kondisi hukum dan politik baik di tingkatsionalmaupun lokal.

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)LBHtgyakarta

Kegiatan ini rutin diadakan oleh LBH yogyakartangan sasaran mahasiswa atau sarjana hukum sebanyak.a kali dalam setahun. Tujuannya agar peserta:ndapatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidangkum, politik dan hak asasi manusia. Selain itu kegiatan inl:rupakan sarana regenerasi LBH yogyakarta karenaelah kegiatan ini dilangsungkan maka akan dibukaruitrnen peke{a bantuan hukum LBH yogyakarta.

)endidika_n Tingkat Dasar bagi pekerja Bantuan HukumPendidikan ini bertujuan memberikan dasar_au.u.

teri yang baru direkruit oleh LBH yogy akarta. Adapunteri yang disampaikan meliputi teknik investigasi,mbuat rekes-rekes pidana dan perdata, manajemanLtor, sosialisasi SOp dan Tata tertib, teknik penyusunangram dan teknik pengorganisasian.

Ia rin gan LBH yogyakarta\liansi Rakyat pekerja yogyakarta (ARpy), aliansi ini3erak dalam bidang isu perburuhan, terkait denganokasi hak-hak buruh dan kebijakan yang mengaturrh.\liansi Jogia untuk Indonesia Damai (AJI DAMAI),upakan aliansi NGO, ofinas, lembaga keagamaan danvidu yang peduli pada anti kekerasan, baik itu kekerasanrasis perbed aan agamadan kepercayaan, kekerasan yangkukan berbasis kepentingan politik, k"keruran yun!,asis kepentingan ekonomi, dan kekerasan dalam **uh_qa. Pada awalnya terbenfuk karen a adanya kasus:rasan yang dialami oleh suatu aliran kepercayaan.

Catatan Akhir Tahun LBH yogyakarta t,,

t

Aliansi yang cukup plural karena terdiri dari berbagai

macam elemen yang bertujuan untuk membangun gerakan

anti kekerasan berawal dari Yogya.3. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI),

merupakan,aliansi yang bergerak dalam isu keberagaman

Indonesia dan menolak kekerasan terhadap suku , agarna,

danras.4. Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK), merupakan

aliansi masyarakat pro demokrasi di Yogyakarta untuk

merespon isu nasional dan lokal terkait pemberantasan

korupsi.5. Forum LSM DIY, merupakan forum perkumpulan LSM-

LSM di Yogyakarta yang beranggotakan 72 LSM dari

berbagai macam isu sebagai fokus kerj a yang mencerminkan

perjuangan menegakkan demokrasi dan advokasi terhadap

penegakanHAM.6. Gerakan Anti Korupsi (GERTAK) adalah koalisi yang

mengadvokasi kasus korupsi buku di Sleman yang

melibatkan Bupati Sleman.7. Gabungan Posko Rakyat (GPR) adalah onnas dengaa

fokus kerja pendampingan terhadap proses pe'mberian

bantuan, pada warga korban bencana gempa bumi di

Yogyakarta. Ormas ini juga aktif memantau pe'mbagian

bantuan korban gempa serta mengadvokasi kebijakan yang

berhubungan bencana gempa.

8. Gatra Tri Brata (GTB) adalah sebuah konsorsium yang

mengawasi berjalannya praktek bisnis yang beretika dan

berkelanjutan. LBH bekerjasama dengao GTB dalam

rangka menginisiasi terbentuknya Lembaga Ombudsman

Swasta(LOS).9. JaringanAdvokas i-Ju gun-Ianfu (JAJl)ffierryatffiitringanadvokasi Jugun Ianfu yaitu perempuan yang dipaksa

menjadi budak seks para tentara Jepang yang sampai saat ini

belum mendapatkan hak untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi

sebagai korban Perang Jepang-I

72 I c"t"t"n Akhir Tahun LBH Yogyakarta

0. Jaringan Pemantau Peradilan Yogyakarta (Jppy)rerupakan jaringan yang bergerak dalam bidangengawasan peradilan di Yogyakarta yang rentan terhadapraktek mafiaperadilan.l. Jaringan Anti Perdagangan Orang dan Perdagangannak (JAPOPA) jaringan ini fokus dalam upaya advokasi:rhadap kasus perdagangan anak dan perempuan , kegiatanang dilakukan meliputi konsultasi, pendampingan danlsialisasi.2. Jaringan Pemantau Pekerja Rumah Tangga (JPPRT)ngkup kerja JPPRT adalah mengadvokasi hak pekerjarmah tangga yang termasuk dalam kelompok rentan:rhadap terj adinya praktik kekerasan.3. Jogja Comrption Watch (JCW) adalah sebuah jaringanerja yang melakukan pengawasan dan advokasi terhadapasus-kasus korupsi di Yogyakarta4. Jogja Police Watch (JPW) jaringan ini memiliki fokuslama mengawasi kinerja kepolisian yang pada prakteknya:apkalibertindak di luar wewenang.5. Koalisi Anti Utang (JAU) upaya menolak hutang luar:geri adalah isu utama yang diperhatikan oleh koalisi ini.5. Koalisi Advokasi Masyarakat untuk Udin (KAMU),Lerupakan koalisi yang memiliki tujuan mengadvokasi danLengungkap kasus pembubuhan wartawan Bernaslohammad Syafruddin alias Udin.7. Komite Percepatan Perkembangan Ekonomi yogyaangkit (KP2EYO) Komite ini berkomitmen untukLempercepat pemulihan usaha mikro kecil menengah yangrpuruk akibat gempa. Hasilnya koalisi ini telah berhasil;embuat skema penyelesaian kredit bermasalah pasca

:mpabumi di Yogyakarta.3. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) fokus utamaPA adalah menciesak dilaks*nakairnya Undang-UndangrkokAgraria namun jika hal ini tidak dirnungkinkan rnakaPA mengusulkan agar dibuat UUPA yang baru.

Catatan Akhir Tahun LBH yogyakart" L,

19. Koalisi Pekerja Hukum Yogyakarta (KPHY) adalah

koali si yang beranggotakan para pekerj a hukum yang berada

di Yogyakarta. KPHY telah melakukan gugatan warga

negara (citizen law suit)untuk menggugat kebijakan

pemerintah pasca gempa yang merugikan masyarakat. Iniadalah citizen law suit pertama yang pernah dilakukan di

Yogyakarta.20. Komite Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI)

merupakan komite yang berkomitmen untuk membela hak-

hak buruh migran yang selama ini banyak mengalami

ketidakadilan dan penindasan.21. Koalisi Peduli Pendidikan Yogyakarta(KoPPY)merupakan jaringan untuk mengungkap kasus dugaan mark

up uang seragam dan pemungutan biaya pendidikan yang

tinggi bagi peserta didik.22. Masy arakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO)merupakan jaringan yang terbentuk satu hari pasca

penyerangan Kantor LOS. Jaringan ini dimaksudkan untuk

mendorong gerakan anti kekerasan dan mengawal upaya

hukum pengusutan kasus tersebut. Jatingan ini terdiri dari

NGO, orrnas dan person-person yang peduli pada penegakan

hukum dan HAM untuk kasus kekerasan. Saat ini Makaryo

melakukan pemantauan sidang kasus LOS di PN

Yogyakarta.23" Fokja Pendidikan memfokuskan diri terhadap isu-isu

pendidikan terutama mendesak diterapkannya anggaran

pendidikan sesuai amanat konstitusi serta mengkritisi

kemungkinan terjadinya praktek korupsi di Cunia

pendidikan. Pok"ja ini berupaya mengadvokasi praktek

penyelenggaraan pendidikan dengan biaya sekolah murah.

24. Serikat Fekerja Hukum Progresif (SFHP) beranggotakan

orang-orang yang rnerniliki paradigma tentang hukum yang

progresif, mendukung reformasi hukum serta fokus pada

perkembangan hukum di Indonesia.

I

74 I Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta

5. Solidaritas PeduliAIDS Yogyakarta (SPAY), merupakanrjaring LSM yang bergerak di isu perempuanIV/AIDS,dan HAM yang bersinergi memberikanrnseling dan advokasi bagi korban yang mengalami:kerasan terkait ketiga isu diatas.5. South East Asian Committte for Advocacy (SEACA)rerupakan jaringan advokasi di regional Asia Tenggara:giatan yang pernah dilakukan adalah advokasi Perdaependududkan Kota Yo gyakarta/. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) jaringan irii:rgerak di advokasi kasus-kasus lingkungan, kasus yangrat ini tengah mendapatkan perhatian serius adalah soal:mulihan Indonesia dari bencana ekologi.l. Watch Tbrminal (WT)merupakan jaringan organisasipil se-Indonesia yang bergerak dalam bidang pengawasan

rrupsi.

. OrganisasiMitraAliansi Gerakan Reforman Agraria (AGRA) merupakanganisasi masyarakat petani yang memperjuangkan:pemilikan lahan bagi petani dan hak-hak normatifpetani.Aliansi Jurnalis Independen (AJI) aliansi ini konsen

rhadap isu-isu jumalisme seperti advokasi pemberlakuanrdang-udang pers, serta melindungi wartawan terhadaptla-pola intimidasi dan premanisme.

IGPSS merupakan organisasi yang memperjuangkanatus dan hak-hak dasar guru dan pegawai tidak tetapvasta.

PEGSI merupakan organisasi yang memperjuangkanatus dan hak-hak dasar guru dan pegawai tidak tetapvasta.

Organisasi Tani Manunggal (OKIAMA) merupakanganisasi petani dibenhrk untuk memperjuangkan hak-hakrrmaatifpetani.

Catatan AkhirTahun LBH yogyakart" I - I

B. Profile

A. StatusHukumlembagaLEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA secaTa

kelembagaan adalah kantor daerah dan berada di bawah

naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang

berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat.

B. Sejarah SingkatLBH Yogyakarta diresmikan 6 September 1981 menjadibagian (bergabung dengan) YLBHI yang terlebih dahulu

berdiri. LBH Yogyakarta didirikan oleh beberapa tokohmasyarakat yang mempunyai komitmen menegakkan

hukum yang saat itu banyak terjadi penyelewengan hukumdan kekuasaan oleh aparat negara. Dalam perjalanannya

LBH mendapat keperc ayaan dari masyarakat dengan banyakpengaduan perkara, mulai perkara pidana, perdata, politik,perburuhan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya

kemudian LBH mengenalkan bantuan hukum struktural,

bantuan hukum yang tidak semata-mata hanya berpijak pada

instrumen pasal undang-undang yang positivistik, namun

dengan melakukan berbagai teroboasn dalam melakukan

pembelaan dalam memperjuangkan keadilan bagimasyarakat yang tertindas dan tidak mampu di bidang

hukum maupun secara ekonomi.

C. Maksud dan Tujuana. Memberi bantuan hukum kepada masyarakat luas yang

tidak mampu tanpa membedakarr agama, keturunan, suku,

keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya.b. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukanpengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara

hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada

umunnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam

masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun

I

76 lCatatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta

I re-]

fil Lembaga Bantuan Hukum yogyakarta

rarga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak_hakn kewajiban-kewajibannya sebagai subyek hukum.Membina dan memperbaharui hrkd serta mengawasi

plaksanaannya.

D. VisiLBH Yogyakarta sebagai sebuah organisasi

nasyarakat sipil mempunyai visi menentukan arah transisi'olitik, ekonomi, sosial, budaya, dan transformasi politikrang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakanakyat, serta menjamin dan melindungi rakyat dalamaemenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sertaebebasan dasar manusia.

l.Misi. Mendorong transformasi politik yang berlandaskanerakan rakyat yang berkeadilan gender., Mempromosikan dan memperjlangkan terjaminnya hak_* ekonomi, sosial, budaya yang mesti dilalcukan.Memperkuat penegakan dan perlindungan hak_hak sipil

tn politik, untuk mendukung upaya mempromosikan danemperjuangkan hak-hak sipil dan politik.

.WilayahKerjaLBH Yogyakarta mempunyai wilayah kerja yang

eliputi seluruh DIy dan Jawa Tengah bagian s"iutu,)ilacap, Purwokerto, Banyumas, purbolinggo,lnjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Temanggurg,agelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Solo, Wonogiri,agen). Hampir setiap kabupaten tersebut LBH yogyuku.urnpunyai kontak person yang disebut dengan paralegal,ng tugasnya menghubungkan warga masyarakat korbannganLBH.

Catatan Akhir Tahun LBH yogya **"lll

IH.RuangLingkupKerja

l. Pendampingan KasusPendampingan kasus akan dilakukan melalui titigasi

maupun non litigasi. Pendampingan \asus disini dimulaidari Konsultasi Hukum sampai dengan Penyelesaian Kasus.Pendampingan diprioritaskin pada=kasus yang memenuhiklasifikasi sebagai berikut :

'Kasus yang menyangkut pelanggaran HakAsasiManusia kelompok masyarakat.

'Kasus yang memiliki prospek bagi pengembangan

dan pembaharuan hukum yang tebih memihakkepadamasyarakat.

Selain kasus yang menjadi prioritas diatas LBHYogyakarta juga melakukan pendampingan terhadap kasuspribadi seperti Pidana dan Perdata.

2. Pendidikan Masyarakat dan PengorganisasianBagian kerja advokasi LBH YOGYr\KARIA yang

bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuanmasyarakat dalam menyelesaikan masalah yang merekahadapi dengan berbagai bentuk aktifitas, yang antara laindengan melakukan pendidikan peningkatan kapasitasmasyarakat korban, penyadaran akan posisi serta hak-haknya yang terampas, pembentukan organisasi rakyat,perbaikan manajemen organisasi rakyat untuk memperkuatbargaining position mereka. Sampai akhir ini, LBHYOGYAKARTA telah memiliki Paralegal sejumlah 30orang yang tersebar di Kota Yogyakarta, KabupatenGunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman,dan Kabupaten Bantul. Selain paralegal, LBH Yogyakartaselama tahun 2010 ini berhasil mendirikan 2 @ua) Pos

Bantuan Hukum yang berada di Kabupaten Gunungkiduldan Kabupaten Kulonprogo.

73 | C",","n Akhir Tahun LBH yogyakarta

.ampanyeLBH YOGYAKARTA juga aktif dalam melakukan

iatan publikasi dan kampanye menyangkut topik yangyadi bidang prioritas kerja LBH YOGYAKARTA sepertiindungan terhadap hak sipil dan politik, Hak ekonomi ,

ial dan budaya serta perlindungan hukum bagiiyarakat marginal. Kegiatan yang dilaksanakanrentuk pers release, diskusi, seminar, pembuatan bulleting bernama "Saksi", buku, dan aksi massa.

dvokasi KebijakanKebijakan yang ada sering dirasa tidak adil oleh

;yarakat maka LBH Yogyakarta melakukan advokasiijakan baik secara kelembagaan maupun bekerjasamagan elemen masyarakat lain untuk melakukan studiijakan, analisis kebijakan, dan hearing pada legislatifrpun eksekutif untuk mendesakkan perubahan kebijakandasar hasil kajian dan telaah yang dapat:rtanggungiawabkan. Harapannya dapat terwujudrb ahan keb ij akan yang leb ih berpihak pada rakyat.

riaringSadar bahwa untuk mencapai tujuan perjuangan

k dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maka LBHyakarta juga melibatkan diri dalam jaringan yang sesuaigan visi dan misi lembaga. i.BH Yogyakarta juga)eran dalam pembentukan beberapa jaringan diyakarta.

rmberDanaUntuk menjaga keberlangsungan kelembagaan,

{ Yogyakarta membutuhkan dukungan pendanaan.

.pun dana yang selama dipergunakan oleh LBHyakarta antara lain berasal dari :

1 . Sumbangan Masyarakat Dampingan,

catatan Akhir Ghun LBH vogvararta h9

J. Struktur Organisasi

Direktur

Kepala Divisi Hak Ekonomi SosialBudayaKepala Divisi Hak Sipil Politik

Kepala Kantor

Keuangan

Pramubakti

Pembela Umum

Staff Pembela Umum

2.Y ay asanLBH Indone s ia,3. TifaFoundation,4. Kerjasama dengan beberapa pihak.

8O lc"t"t"n lkhir Tahun LBH yogyakarta

M. Irsyad Thamrin, S.H.,\[

Samsudin Nurseha, SH.

Sukiratnasari, SH.

Adi Hartanto, SE.

Astutik, SE

Ny. Sunarto

Budi Hartono, S.H

Agung Pribadi, S.H

Natalia Kristyanto, S.H

Aditya Johan F Ramadhan.

Hamzal Wahyudin

Darmayanti, S.HI

Jauhar Ismail

Anas Mahyudin, S.H

Intan Fajar Ma'rifah S.H

Anasa Wijaya S.H

Nor hidayah S.H

Abdul Azis, S.HI

Yogi Zul Fadhli

Hermawan

Paulus Beny Halim

Ikhwan Sapta Nugraha

Diterbitkan Oleh:Lembaga Bantuan Hukum YogYakarta

Jt. Agus Satim No. 36 Yogyakarta 55262-lndonesiaTelp. (027 41 376318, 375321Fax. (0274) 376316Website: www. lbhyogyakarta. blogspot. com

emai l: lbhyogyaprogram@yahoo. com