PENEGAKAN KEDAULATAN DI LAUT

Disampaikan pada pelatihan SDM Bakorkamla

Oleh: Dr. Aji Sularso

Sovereignty is the quality of having supreme, independent authority over a geographic area, such as a territory.[1] It can be found in a power to rule and make law that rests on a political fact for which no pure legal explanation can be provided. In theoretical terms, the idea of "sovereignty", historically, from Socrates to Thomas Hobbes, has always necessitated a moral imperative on the entity exercising it.

DEFINISI KEDAULATAN

The current notion of state sovereignty is often traced back to the Peace of Westphalia (1648), which, in relation to states, codified the basic principles:

territorial integrity

border inviolability

supremacy of the state (rather than the Church)

a sovereign is the supreme lawmaking authority within its jurisdiction.[

NATION – STATE (NEGARA BANGSA)

National power consists of stable and unstable or changing elements. These include: geography; natural resources (such as food and raw materials); industrial capacity; military preparedness (including technology, leadership, and quality/quantity of armed forces); population; national character; national morale; quality of a nation’s diplomacy; and quality of government.

Konsep Kekuatan Nasional --- Morgenthau

NKRI

LAUT SBG PERTAHANAN

TERLUAR

POTENSI EKONOMI

NEGARA KEPULAUAN

POSISI STRATEGIS

PERSEPSI WILAYAH (GEO POLITIK)

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ECONOMIC EXCLUSIVE ZONES)

LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF)

ZONA TAMBAHAN (CONTIGOUS ZONES)

PERAIRAN TERITORIAL (TERITORIAL WATERS)

PERAIRAN PEDALAMAN (INTERNAL WATERS)

REZIM PERAIRAN

Article 56

Rights, jurisdiction and duties of the

coastal State in the exclusive economic

zone

1. In the exclusive economic zone, the

coastal State has:

(a) sovereign rights for the purpose of

exploring and exploiting, conserving and

managing the natural resources, whether

living or non-living, of the waters

superjacent to the seabed and of the

seabed and its subsoil, and with regard to

other activities for the economic

exploitation and exploration of the zone,

such as the production of energy from the

water, currents and winds

Article 2

Legal status of the territorial sea, of the

air space over the territorial sea and of

its bed and subsoil

1. The sovereignty of a coastal State

extends, beyond its land territory

and internal waters and, in the case of

an archipelagic State, its archipelagic

waters, to an adjacent belt of sea,

described as the territorial sea.

2. This sovereignty extends to the air

space over the territorial sea as

well as to its bed and subsoil.

3. The sovereignty over the territorial sea

is exercised subject to this

Convention and to other rules of

international law.

LAUT TERITORIAL & ZEE

Laut teritorial jalur laut selebar12 mil laut diukur dari garis pangkal

Perairan Kepulauan: semua perairan yg terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan

Perairan pedalaman: semua perairan yg terletak pada sisi darat dan garis air rendah ....

WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

PERSEPSI ANCAMAN

PELANGGARAN HUKUM DI ZEE:

BUKAN ANCAMAN KEDAULATAN WILAYAH, BUKAN MUSUH DAN TIDAK BOLEH DIHADAPI DG KEKUATAN MILITER.

MRPK PELANGGARAN THD HAK KEDAULATAN EKONOMI, HARUS DISELESAIKAN SECARA HUKUM.

PELAKU PELANGGARAN BUKAN PELAKU KEJAHATAN SHG TIDAK BOLEH DIPERLAKUKAN SEBAGAI KRIMINAL DAN TIDAK BOLEH MENDAPATKAN HUKUMAN BADAN, BERLAKU KAIDAH INTERNASIONAL SPT HAM

... PERSEPSI ANCAMAN

MERUPAKAN ANCAMAN THD KEDAULATAN WILAYAH

DAPAT DIHADAPI DG KEKUATAN MILITER

JIKA MERUPAKAN ANCAMAN MILITER BISA DIHADAPI DG KEKUATAN SENJATA PERANG

JIKA BUKAN ANCAMAN MILITER PROSES HUKUM

NEGARA MEMILIKI KEWENANGAN PENUH MEMPERLAKUKAN PIHAK YANG MELANGGAR WILAYAH TERGANTUNG DARI SKALA ANCAMAN S.O.E (RULE OF ENGAGEMENT)

PELANGGARAN HUKUM DI PERAIRAN TERITORIAL

Kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia dilaksanakan bdsk konvensi internasional dan peraturan perundangan yg berlaku.

Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum thd kapal asing yg sdg melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, dilaksanakan sesuai ketentuan konvensi, hukum internasional lainnya dan peraturan perundangan yg berlaku.

PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA

ZEE = PERAIRAN INTERNASIONAL, HANYA MEMILIKI HAK KEDAULATAN (SOUVEREIGN RIGHT) EKONOMI (EKSPLORASI & EKSPLOITASI SUMBER DAYA)

LANDAS KONTINEN = HAK PENGELOLAAN POTENSI DASAR LAUT (MINERAL, TAMBANG, IKAN DASAR).

ZONA TAMBAHAN = KEPABEANAN

PERAIRAN TERITORIAL = KEDAULATAN PENUH (SOUVEREIGNITY)

PERAIRAN PEDALAMAN= KEDAULATAN PENUH

PERSEPSI WILAYAH PERAIRAN

SISHANKAMRATA ANCAMAN DI SATU WILAYAH MRPK ANCAMAN NKRI, MELIBATKAN SELURUH KOMPONEN BANGSA SECARA SEMESTA

STRATEGI: DEFEKSIF AKTIF BUKAN OFENSIF DAN BUKAN PASIF (PEMBIARAN)

TUGAS KEMHAN = MENYIAPKAN R.A.K. JUANG

KOMPONEN PERTAHANAN: INTI = TNI

CADANGAN

PENDUKUNG

SISTEM PERTAHANAN NEGARA

GAKUM = LAW ENFORCEMENT: PROSES HUKUM DARI HULU KE HILIR PENYELIDIKAN PENYIDIKAN PENUNTUTAN PENGADILAN. WILAYAH KERJA SAMPAI ZEE

PENEGAKAN KEDAULATAN: INTELIJEN IDENTIFIKASI ANCAMAN PREVENTIF OFFENSIF. WILAYAH KERJA DI TERITORIAL

YURISDIKSI HUKUM INDONESIA = WILAYAH NKRI, LAUT TERITORIAL BERLAKU PENUH HUKUM INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM = UPAYA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN (WILAYAH, PEMERINTAH, RAKYAT)

DI ZEE = BERLAKU HUKUM INTERNASIONAL DAN DIRATIFIKASI DLM HUKUM NASIONAL HUKUM NASIONAL HARUS SELARAN DG HUKUM INTERNASIONAL

PENEGAKAN HUKUM VS PENEGAKAN KEDAULATAN

TUGAS

Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

FUNGSI Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang

keamanan laut.

Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan Indonesia.

Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

BAKORKAMLA

PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT BAKORKAMLA MEMILIKI KEWENANGAN MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT.

PENEGAKAN KEDAULATAN ADALAH UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL BAKORKAMLA BERHAK MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PENEGAKAN KEDAULATAN DI LUAR PERANG.

BAKORKAMLA DAPAT DIJADIKAN KOMPONEN CADANGAN DAN PENDUKUNG KEKUATAN PERTAHANAN DAN BUKAN KOMPONEN INTI.

KEAMANAN LAUT, PENEGAKAN HUKUM DAN PENEGAKAN KEDAULATAN

MENGKOORDINASIKAN: KEBIJAKAN, RENCANA KEGIATAN, PROGRAM, OPERASI GAKUM DI LAUT.

MELAKUKAN KEGIATAN DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENCEGAHAN, INETELIJEN, IDENTIFIKASI, PENAHANAN SEMENTARA TERSANGKA JIKA ADA PELANGGARAN.

APARAT BAKORKAMLA MEMBANTU APARAT PENYIDIK

MEMFASILITASI PENANGANAN KASUS LINTAS SEKTOR

YG TIDAK BISA DILAKUKAN BAKORKAMLA: MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN HUKUM (PENYIDIKAN DIATUR DALAM UU).

PERAN BAKORKAMLA DLM GAKUM DI LAUT

2. The right of hot pursuit shall apply mutatis mutandis to violations in the exclusive economic zone or on the continental shelf, including safety zones around continental shelf installations, of the laws and regulations of the coastal State applicable in accordance with this Convention to the exclusive economic zone or the continental shelf, including such safety zones.

HOT PURSUIT (PENGEJARAN SEKETIKA) Article 111 UNCLOS

3. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the territorial sea of its own State or of a third State.

5. The right of hot pursuit may be exercised only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.

.... Hot pursuit

YG DAPAT DILAKUKAN: MELAKUKAN SURVEILLANCE

MEMBANTU KAPAL PENEGAK HUKUM DAN KRI

MELAKUKAN PULBAKET DAN SBG RADIO TRANSMITTER DI LAUT

MEMINTA KAPAL PATROLI PENEGAK HUKUM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM

YG TIDAK DAPAT DILAKUKAN: PENINDAKAN HUKUM: HENRIKAN, PENYIDIKAN

MELAKUKAN TINDAKAN PEMAKSAAN THD KAPAL PELANGGAR HUKUM

KAPAL PATROLI BAKORKAMLA

AUSTRALIA = BORDER PROTECTION COMMAND: Tugasnya melakukan surveillance (laut, udara, satelit,

Radar).

Melakukan apprehension (Henrikan) di laut.

Penangkapan dan ad hoc ke darat

Penyidikan diserahkan kepada Polisi atau Penyidik perikanan (fisheries investigator).

Petugasnya gabungan dari: AL, Polisi, Penyidik Perikanan, Custom (Coast Watch)

PRAKTEK DI NEGARA LAIN