Upload
upwibowo
View
266
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentasi
Citation preview
B. PENGERTIAN KONSTITUSI
Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (dasar atau hukum dasar (droit constitunelledroit constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk ). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).dokumen tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (undang dasar (loi constitunelleloi constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).peraturan dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).
Sifat pokok konstitusi negara :
Flexible, agar mudah mengikuti perkembangan jaman (Inggris dan Selandia Baru). Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika, Kanada, Jerman dan Indonesia)
Fungsi Umum : Kontrol Penyelenggaraan negara, Indikator keberhasilan pemerintahan, Kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara.
FUNGSI KONSTITUSIFUNGSI KONSTITUSI
Substansi Konstitusi
Memuat tentang ;
Tujuan negara, Lembaga negara, Pembagian kekuasaan, Hak asasi manusia, Sistem pemerintahan, Hubungan pusat dan daerah, Prosedur penyelesaian pertikaian, Pengawasan penjabat negara & perubahan
konstitusi.
Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yg mencakup berbagai bidang kehidupan.
a.a. Pengertian Dasar NegaraPengertian Dasar Negara
Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum (TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP. MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum dalam TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .
1. HUBUNGAN DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI
Setiap UUD Memuat Ketentuan : Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of Right) kalau berbentuk naskah
tersendiri. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
UUD mempunyai fungsi khusus & mrp perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa.
Secara operasional fungsi suatu konstitusi sebagai berikut :
Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya Menentukan hubungan di antara lembaga negara Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal maupun
vertikal Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem
ketatanegaraan
KEDUDUKAN KONSTITUSI (UUD)
Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar baik rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya.
Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu negara sangat penting artinya untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
PENDAHULUAN PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Antara lain:•Amandemen UUD 1945•Penghapusan doktrin Dwi
Fungsi ABRI•Penegakan hukum, HAM, dan
pemberantasan KKN•Otonomi Daerah•Kebebasan Pers•Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Tuntutan Reformasi
• Pembukaan• Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan•Penjelasan
Sebelum Perubahan
•Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
•Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
•Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
•Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
•Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Latar Belakang Perubahan
Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:
•Tatanan negara•Kedaulatan Rakyat•HAM•Pembagian kekuasaan•Kesejahteraan Sosial•Eksistensi negara demokrasi dan
negara hukum•Hal-hal lain sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
•Pasal 3 UUD 1945
•Pasal 37 UUD 1945
•TAP MPR No.IX/MPR/1999
•TAP MPR No.IX/MPR/2000
•TAP MPR No.XI/MPR/2001
Dasar Yuridis
•Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
•Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
•Mempertegas sistem presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
• Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
•Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 14-21 Okt 1999
•Sidang Tahunan MPR 2000
Tanggal 7-18 Agt 2000
•Sidang Tahunan MPR 2001
Tanggal 1-9 Nov 2001
•Sidang Tahunan MPR 2002
Tanggal 1-11 Agt 2002
Sidang MPR
• Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
Hasil Perubahan
2
AsalAsal--usul kedaulatanusul kedaulatanKata kedaulatan berasal dari kata supremus (bahasa
Latin), daulah (bahasa Arab), sovereignity (bahasa Inggris), souveraineté (bahasa Perancis), dan sovranità (bahasa Italia) yang semua berarti ‘kekuasaan tertinggi’. Kedaulatan ‘souvereignity’ merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui bahwa salah satu salah satu syarat adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Dengan demikian, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme) dan tak terbatas.Dapat disimpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan oranglain.
pendapat J.H.a Logemannpendapat J.H.a Logemann
Menurut Dr. Johann Heinrich Adolf Logemann memandang bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat.
Pendapat Jean BodinPendapat Jean BodinMenurut Jean Bodin (1530-1596) seorang ahli Prancis, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ia memandang pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 (empat) sifat pokok sebagai berikut:
a. Asli, artinya kekusaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
b. Permananen, artinya kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti.
c. Tunggal (bulat), artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
d. Tidak terbatas (absolut), artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap.
Pembagian KedaulatanPembagian Kedaulatan
Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuataan yang berlaku ke dalam (interne souveraineté) dan ke luar (externe souveraineté)
Kedaulatan ke dalamKedaulatan ke dalam
Pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya mengatur kelola belanja anggaran negara, mengatur jalannya pembayaran pajak, dan lain sebagainya.
Kedaulatan keluarKedaulatan keluar
Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan negara lain, harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dala negerinya. Adapun teori-teori yang menguatkan maksud dari kedaulatan ke luar,
Kedaulatan keluarKedaulatan keluar◦ Teori kedaulatan negara
Menurut teori ini adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Kodarat alam merupakan sumber kedaulatan. Penerapan hokum mengikat disebabkan karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak. Tokoh teori ini adalah Paul Laband dan George Jellinek.
TEORI KEDAULATAN NEGARATEORI KEDAULATAN NEGARA Teori kedaulatan tuhan
Menurut teori ini,pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari tuhan.Teori Kedaulatan Tuhan dianut oleh para raja yang mengatakan bahwa dirinya keturunan para dewa.Misalnya Kaisar Jepang,keturunan dewa amaterasu omikami.Raja-raja jawa pada zaman hindu,menyebut dirinya penjelma wisnu.Pengajur teori kedaulatan ini yaitu : Agustinus (354-430),Thomas Aquino(1225-1274),Fredrich Julius stahl(1802-1861).
TEORI KEDAULATAN NEGARATEORI KEDAULATAN NEGARA Teori kedaulatan raja
Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli (1467-1527) melalui karyanya, Il Principe. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang berkekuasaan mutlak. Sedangkan Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dipersonifikasikan dalam pribadi raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antarbangsa, dan konstitusi kerajaan (leges imperii). Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus.
(HOMO HOMINI LUPUS ?)(HOMO HOMINI LUPUS ?)Manusia itu serigala bagi manusia lain yang dimaksud
dengan Homo Homini Lupus, dalam arti luas manusia orang lain dianggap bukan sesamanya atau sahabatnya melainkan musuhnya. Contoh seperti maraknya penculikan, pembunuhan, mutilasi, premanisme yang mewabah, pencurian maupun tindak kejahatan lainnya dinegara kita ini. Hal tersebut mencerminkan manusia sewaktu-waktu dapat berubah menjadi buas seperti serigala jika dalam dirinya terdapat rasa tidak puas, iri, benci dengan manusia lainnya dikarnakan manusia tersebut malas dan tidak mau berusaha untuk sesuatu yang ia inginkan. Dalam hal ini manusia melakukan tersebut juga karna ambisi dan hawa nafsu yang tidak dilandasi dengan aturan hidup yang benar, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dalam bermasyarakat.
Kedaulatan keluarKedaulatan keluar◦ Teori kedaulatan rakyat
Menurut teori ini negara memiliki kekuasaan dari rakyatnya yang bukan dari tuhan atau raja. Teori ini merupakan reaksi dari teori kedaulatan tuhan dan teori kedaulatan raja. Teori ini memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat (demokrasi). Tokoh teori ini ialah John locke Jean Jacques Rousseau dan Montesquieu.
Teori kedaulatan rakyatTeori kedaulatan rakyat
John locke
• Kekuasaan Legislatif• Kekuasaan Eksekutif• Kekuasaan federatif
Montesquieu
(Trias politika)• Kekuasaan legislatif• kekuasaan eksekutif• kekuasaan yudikatif
Jean Jeques Rousseau
(Volunte general) kemauan umum,yaitu kekuasaan dari kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat.
Sifat-sifat kedaulatan rakyatSifat-sifat kedaulatan rakyatKESATUAN (UNITE)BULAT,TIDAK TERBAGI-BAGI (INDIVISIVILITIE)TIDAK BOLEH DISERAHKAN
(INALIENAABILITIE)TETAP TIDAK BERUBAH
(IMPRESCRIPTIBILITIE)
Kedaulatan keluarKedaulatan keluar◦ Teori kedaulatan hukum
Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaannya berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat atau pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tokoh teori ini adalah Hugo de Groot, Krabbe, Imanuel Kant, dan Leon Duguit.
SISTEM PEMERINTAHANNEGARA
SISTEM PARLEMENTERSISTEM PRESIDENSIIL
PRESIDEN SELAKU KEPALA NEGARA &
KEPALA PEMERINTAHAN
PRESIDEN TAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
PARLEMEN
PRESIDEN TAK DAPAT MEMBUBARKAN
PARLEMEN
PARLEMEN TAK DAPATMENJATUHKAN PRESIDENKECUALI ALASAN KHUSUS
YANG DI ATUR UUD
KEPALA NEGARA &KEPALA PEMERINTAHAN
DIBEDAKAN
KEPALA PEMERINTAHAN DIPILIH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
PARLEMEN
KEPALA PEMERINTAHANDAPAT DIJATUHKAN OLEH
PARLEMEN
KEPALA PEMERINTAHANDAPAT MEMBUBARKAN
PARLEMEN
SISTEM PEMERINTAHANINDONESIA
UUD 1945
SISTEM PEMERINTAHANPRESIDENSIIL
MERUPAKAN SUATUSISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA REPUBLIKDIMANA KEKUASAAN
ESEKUTIF / PEMERINTAHYAITU PRESIDEN DIPILIHRAKYAT MELALUI PEMILUDAN TERPISAH DENGANKEKUASAAN LEGISLATIF
(PEMBUAT UU)
PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHANDAN SEBAGAI KEPALA NEGARA
(PS.4 AYAT 1 UUD 1945)
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILU(PS.6A AYAT 1 UUD 1945)
PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKILPRESIDEN DAN MENTERI – MENTERI NEGARAYANG DIANGKAT DAN
DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN (PS.17 AYAT 1 UUD 1945)
PRESIDEN & WK. PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYA SELAMA 5 TAHUN DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH
KEMBALI DALAM JABATANYANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASAJABATAN (PS.7 UUD 1945)
PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN UU SEBAGAIMANA MESTINYA
(PS. 5 AYAT 2 UUD 1945)
PRESIDEN TAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH DPR DALAMMASA JABATANNYA, KECUALI ADA ALASAN KHUSUS
YANG DI ATUR DENGAN UUD DPR DAPAT USUL KEPADAMPR UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN (PS.7A UUD”45)
& TAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR (PS.7C UUD 1945)
PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR (PS.5 AYAT 1 DAN PS 20 AYAT 2 UUD 1945)
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945
SEBELUM DIAMANDEMEN
UUD 1945
MPR
MA BPK DPR PRESIDEN DPA
SETELAH DIAMANDEMEN
UUD 1945
MA MK KY BPK MPR DPDPRESI
DENDPR
Ps.24(2)
Ps.24(2)
Ps.24C(1)
Ps.24C(1) Ps.24BPs.24B Ps.23EPs.23E Ps.2Ps.2 Ps.22CPs.22C Ps.19Ps.19 Ps.4Ps.4
PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT
MPR
SEBELUM DIAMANDEMEN
MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG SEPENUHNYA
MELAKSANAKAN KEDAULATANRAKYAT (SEBAGAI LMBAGA
NEGARA TERTINGGI)
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARAYANG LAIN MEMPEROLEH
KEKUASAANNYA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
DARI MPR
SETELAH DIAMANDEMEN
KEDAULATAN BERADA DI TANGANRAKYAT DAN DILAKSANAKAN
MENURUT UUD 1945
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARASEMUANYA SAJA MERUPAKAN
PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT TERMASUK MPR MELAK
SANAKAN SEBAGIAN KEDAULATANRAKYAT
MPR
KEANGGOTAAN TUGAS & WEWENANG
SELURUH ANGGOTADPR DITAMBAH
DENGAN SELURUH ANGGOTA DPD
(Ps. 2 AYAT 1 UUD’45)
MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (Ps. 3 AYAT 1 UUD 1945)
MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAUWAKIL PRESIDEN
(Ps. 3 AYAT 2 UUD 1945)
MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN(Ps. 3 AYAT 3 UUD 1945)
ANGGOTA DPD TIAPPROVINSI 4 ORANGSELURUH ANGGOTATIDAK LEBIH 1/3 DPR
(Ps. 8 UU No.22 Th. 2003
TUGAS & WEWENANG MPRUU No. 22 TH.2003
MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (AYAT 1)
MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASRKAN HASIL PEMILU DALAM SIDANG PARIPURNA (AYAT 2)
MEMUTUSKAN USUL DPR BERDASARKAN PUTUSAN MK UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN
DALAM MASA JABATANNYA (AYAT 3)
MELANTIK WK.PRESIDEN MENJADI PRESIDEN APABILA PRESIDENMANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TAK DAPAT MELAK
SANAKAN KEWAJIBANNYA DLM MASA JABATANNYA (AYAT 4)
MEMILIH WK. PRESIDEN DARI 2 CALON YANG DIAJUKAN PRESIDENAPABILA JABATAN WK.PRESIDEN KOSONG (AYAT 5)
TUGAS & WEWENANG MPRUU No. 22 TH.2003
LANJUTAN
MEMILIH PRESIDEN DAN WK.PRESIDEN BILA KEDUANYA BERHENTI BERSAMAAN DALAM MASA JABATANNYA DARI DUA PAKETPASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MERAIH SUARA TERBAYAKPERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN SEBELUMNYA
PALING LAMBAT 30 HARI (AYAT 6)
MENETAPKAN TATA TERTIP DAN KODE ETIK MPR (AYAT 7)
Peraturan Mahkamah Konstitusi NomPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomoor 21r 21Tahun 2009 tentang Hukum Tahun 2009 tentang Hukum Acara Impeachment Acara Impeachment
Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata“impeachment” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru dugaan
Dugaan sebagai dasar pengajuan Dugaan sebagai dasar pengajuan impeachmentimpeachment Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau
terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
PEMBERHENTIAN PRESIDENDAN / ATAU WK.PRESIDENDALAM MASA JABATANNYA
DUGAAN PELANGGARAN
HUKUM PRESIDEN
USUL PEMBERHENTIAN OLEH
DPR (MIN 2/3 DARI 2/3 )
USULAN DISERAHKAN
KE MK (90 HR)
MENOLAK
MENERIMA
USULAN BATAL
DISERAHKANKE DPR
USUL KE MPR (30HR) UNTUKDIPUTUSKAN
(MIN ¾ DARI 2/3)
MENOLAK
USULAN BATAL
MENERIMA
PEMBERHENTIANPRESIDEN & / WK.
PRESIDEN
TUGAS DILAKSANAKAN OLEH MENDAGRI, MENLU
,DAN MENHANKAM
(30 HR) SETELAH PRES. +WK.PRESIDEN BERHENTIMPR SIDANG UNTUK MEMILIH DARI 2 PASANGANCALON YG DIUSULKANOLEH PARPOL / GAB.
PARPOL YG DAPAT SUARATERBANYAK DLM PEMILU
DPR
SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF KARENA MEMEGANG
KEKUASAAN MEMBENTUK UU BERSAMA DENGAN PRESIDEN
PUNYA 3FUNGSI
LEGISLASI
ANGGARAN
PENGAWASAN
FUNGSI MEMBENTUK UU BERSAMAPRESIDEN
FUNGSI MENETAPKAN APBN YANG DIAJUKAN PRESIDEN
FUNGSI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU,APBN,&
KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI JIWA UUD 1945
DPR
DILENGKAPI DENGAN 3 HAK
INTERPELASI
ANGKET
MENYATAKANPENDAPAT
HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAHYANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYA
RAKAT DAN BERNEGARA
MELAKUKAN PENYELIDIKAN THD KEBIJAKANPEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS
DAB BERBAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPANBERMASYARAKAT DAN BERNEGARA
UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU MENGENAI KEJADIANLUAR BIASA YANG TERJADI DI TANAH AIR ATAU
SITUASI DUNIA INTERNASIONAL SERTA REKOMENDASI PENYELESAIANNYA
HAK ANGGOTA DPR
MENGAJUKAN RUU
MENGAJUKAN PERTANYAAN
MENGAJUKAN USULPENDAPAT
MEMILIH & DIPILIH
MEMBELA DIRI
HAK MENGAJUKAN RUU
HAK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN BAIK LESAN / TULISAN KEPADA PEMERINTAH
TERKAIT DENGAN TUGAS WEWENANG DPR
HAK MENYAMPAIKAN USUL SECARA LELUASABAIK KEPADA PEMERINTAH MAUPUN DPR
SENDIRI SEHINGGA ADA JAMINAN KEMANDIRIANSESUAI DENGAN HATI NURANINYA
HAK MENGIKUTI KEGIATAN MEMILIH DANDIPILIH
HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAANTERKAIT DENGAN MASALAH TERTENTU
IMUNITAS
PROTOKOLER
KEUANGAN & ADMINSTRASI
HAK UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT DIMUKA PENGADILAN TERKAIT DENGAN
PERNYATAANNYA ATAU PENDAPATNYAYANG DISAMPAIKAN DALAM
PERSIDANGAN
HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGHORMATAN BERKENAAN DENGAN JABATANNYA DALAM ACARA – ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI MAUPUN ACARA
KENEGARAAN
HAK UNTUK MEMPEROLEH GAJI DANBERBAGAI TUNJANGAN LAINNYA SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU
LANJUTAN HAK ANGGOTA DPR
TUGAS & WEWENANG DPRPs. 26 UU No. 22 TH.2003
MEMBENTUK UU UNTUKDIBAHAS BERSAMA PRESIDEN
MEMBAHAS & MEMBERIKANPERSETUJUAN PERPU
MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD ATAS RUU APBN
MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI HASIL PENGAWASAN DPD
MEMILIH ANGGOTA BPK DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD
MELAKSANAKAN PENGAWASANTHD PELAKSANAAN UU APBN
MEMBAHAS & MENINDAKLANJUTIHASIL PEMERIKSAAN BPK
MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPDPRESIDEN ATAS PENGANGKATAN/ PEMBERHENTIAN ANGGOTA KY
MEMBERIKAN PERSETUJUAN CALON HAKIM AGUNG YANG DIUSULKAN KY UNTUK DITETAPKAN SBG
HAKIM AGUNG OLEH PRESIDEN
MEMILIH 3 CALON HAKIM KONSTITUSI & DIAJUKAN KE PRESIDEN
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPDPRESIDEN DALAM MENGANGKATDAN MENERIMA DUTA, MEMBERI
KAN AMNESTI DAN ABOLISI
PRESIDEN
KEPALA NEGARA
MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ATAS AD, AL, AU
(PS.11 UUD 45)
MENYATAKAN PERANG, MEMBUATPERDAMAIAN & PERJANJIAN DG
NEGARA LAIN (PS.11 (1) UUD 45)
MENYATAKAN KEADAAN BAHAYAPs. 12 UUD 1945
MENGANGKAT DUTA DAN KONSULDG MEMPERHATIKAN PERTIMBANG
AN DPR (Ps.13 (1) UUD’45)
MEMBERI GRASI DAN REHABILITASI DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN MA (Ps.14 (1) UUD 45)
MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPR (Ps. 14 (2) UUD’45)
MEMBERIKAN GELARAN, TANDAJASA DAN LAIN – LAIN TANDA KE
HORMATAN DG PERSETUJUANDPR (Ps. 15 UUD 1945)
KEPALA PEMERINTAHAN
PRESIDEN
MEMIMPIN MENTERI – MENTERI (Ps. 17 AYAT 1 UUD ’45)
MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI (Ps. 17 AYAT 2 UUD’45)
MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN UU
MEMBENTUK DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (Ps. 16 UUD 1945)
MEMBUAT ATURAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN MELAKSANAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
KEKUASAN TERKAIT DENGAN FUNGSI LEGISLATIF PRESIDEN BERHAK MENGAJU
KAN RUU KEPADA DPR
PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN
DAN MENTERI – MENTERI NEGARA YANG MEMBIDANGI
URUSAN TERTENTU
MENTERI NEGARA MERUPAKANJABATAN YANG PENTING KARENA DALAM PRAKTEK DIA YANG MEN
JALANKAN PEMERINTAHAN, MENTERI NEGARA YG MEMAHAMIPERMASALAHAN DI BIDANGNYA DIA BERTUGAS MENJABARKAN
PROGRAM LIMA TAHUN PRESIDEN
LANJUTAN
HAK PRESIDEN
Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 1), serta memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 2).
1. PENGERTIAN GRASIDalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan
hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh
hakim kepada seseorang. (ampunan dari presiden pada orang yang telah dijatuhi hukuman)
2. PENGERTIAN AMNESTIMerupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk
meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan
kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman,
yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.
Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada
orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara
diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan
atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara
3. PENGERTIAN ABOLISIMerupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. (penghapusan hokum atau membatalkan hokum.)
4. PENGERTIAN REHABILITASIRehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEDUDUKAN
ANGGOTA
DIPILIH OLEH DPR DG MEMPERHATIKANPERTIMBANGAN DPD DAN DIRESMIKAN
OLEH PRESIDEN
BEBAS DAN MANDIRI
TERLEPAS DARI KEKUASAAN PEMERINTAH NAMUN TIDAK BERARTI
BERADA DI ATAS PEMERINTAH
TUGASMEMERIKSA TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA (Ps. 23 (1) UUD’45)
WEWENANGMEMINTA KETERANGAN DAN WAJIB DIBERIKAN
OLEH SETIAP ORANG,BADAN / INSTANSI
PEMERINTAH/ SWASTA SEPANJANG SESUAI DG UU
DILAPORKAN KEPADA DPR, DPD, DPRD & DITINDAKLAN
JUTI SESUAI WEWENANG
MAHKAMAH AGUNG
KEDUDUKANPs.24 (2) UUD”45
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG MEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
SAMPING MAHKAMAH KONSTITUSI
MEMBAWAHI BEBERAPA LINGKUNGANPERADILAN YAITU PERADILAN UMUM,
PERADILAN AGAMA, PERADILAN MILITER, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MERDEKADALAM PELAKSANAAN TUGASNYA TERLEPAS
DARI BERBAGAI PENGARUH PEMERINTAH DANPENGARUH LEMBAGA NEGARA YANG LAIN
UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN SE
HINGGA PUTUSANNYA BENAR – BENAR BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN
WEWENANG
MAHKAMAH AGUNG
MEMUTUSKAN PERMOHONAN KASASI (TINGKAT BANDING TERAKHIR)
MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA TENTANG KEWENANGAN MENGADILI
MEMUTUSKAN DAN MEMERIKSA PENINJAUANKEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
MENGUJI PERATURAN PERUNDANGAN DI BAWAH UU TERHADAP UU
(MATERIAL MAUPUN FORMAL)
MAHKAMAH AGUNG
KEANGGOTAAN
JUMLAH HAKIM AGUNG MAKSIMAL 60 ORANG
INTEGRITAS & KEPROBADIANTIDAK TERCELA
ADIL
PROFESIONAL
BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM
CALON HAKIM AGUNG DIUSULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL KEPADA DPR & DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN
MAHKAMAH KONSTITUSI
KEDUDUKANPs.2 UU No.24
TH. 2003 TTG MK
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG MELAKUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKANPERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM
DAN KEADILAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
KEANGGOTAAN
TERDIRI DARI 9 ANGGOTA HAKIM KONSTITUSIYANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN
INTEGRITAS & KEPRIBADIANTIDAK TERCELA
ADIL
NEGARAWAN DAN MENGUASAIKONSTITUSI DAN KETETANE
GARAAN
HAKIM KONSTITUSI MASING – MASING DIAJUKAN OLEH DPR (3 ORANG), MA (3 ORANG)
DAN PRESIDEN (3 ORANG)
WEWENANGPs.24C (1,2) UUD’45& Ps.10 (1) UU No.24
TH.2003 TTG MK
MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK
MENGUJI UU TERHADAP UUD
MEMUTUSKAB SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA
DIBERIKAN OLEH UUD
MEMUTUSKAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM
WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPATDPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH
PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN
MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Komisi Yudisial
Wewenang
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
32
KYPasal 24B ***
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela[Pasal 24B (2)***]
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR[Pasal 24B (3)***]
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KEDUDUKAN22C (1) UUD’45
MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN DAERAHYANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGANEGARA SEKALIGUS SEBAGAI BAGIAN DARI
KEANGGOTAAN MPR
ANGGOTA DPD BERDOMISILI DI DAERAH PEMIMILIHAN MASING – MASING KECUALI SELAMABERSIDANG BERTEMPAT TINGGAL DI IBUKOTA
NEGARA (Ps. 33 (4) UU No. 22 TH 2003)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KEANGGOTAAN TIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA (4ORANG)DAN JUMLAH KESELURUHAN TDK LEBIH DARI
1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR (Ps.22C (2) UUD’45)
FUNGSI
PENGAJUAN USUL, IKUT DLM PEMBAHASANDAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANGBERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI
TERTENTU
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
WEWENANGUU.No.22 TH 2003
MENGAJUKAN USUL KPD DPR RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA,HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI
LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
IKUT MEMBAHAS RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA,HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI
LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR ATAS RANCANGAN UU APBNDAN RUU YANG BERKAITAN DG PAJAK, PENDIDIKAN, DAN AGAMA
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR DALAM PEMILIHAN ANGGOTABPK
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
WEWENANGUU.No.22 TH 2003
MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU MENGENAI OTONOMI DAERAH, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN &
PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH, PELAKSANAANAPBN, PAJAK, PENDIDIKAN DAN AGAMA
MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DARI BPK UNTUK DIJADIKAN BAHAN MEMBUAT PERTIMBANGAN BAGI DPR TENTANG RUU YANG
BERKAITAN DENGAN APBN
MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASANNYA KEPADA DPR SEBAGAI BAHANUNTUK DITINDAKLANJUTI
LANJUTAN