Makalah Penegakan Hak Asasi Manusia pada Era Globalisasi

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada Era Globalisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang

dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang

terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu

yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali

dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung

tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu

diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup

bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap

orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal

ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini

penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri

manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang

harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah

merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi

keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga

upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi

kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan

baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan

tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara

otomatis.

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,

pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar

hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang

tidak melindungi atau melanggar HAM.

1.2              Perumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

3.      Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

4.      Apa saja contoh-contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

1.3              Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan perumusan diatas, makalah ini dibuat agar masyarakat mengerti tentang

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dia punya dan contoh pelanggaran – pelanggaran apa saja yang

terdapat pada Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.

1.4              Metode Penelitian

Metode penelitian ini dibuat dengan cara mengumpulkan data dari Internet, serta buku –

buku pengetahuan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

1.5              Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

1.2              Rumusan Masalah

1.3              Maksud dan Tujuan

1.4              Metode Penelitian

1.5              Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

                                                       2.1       Instrumen HAM di Indonesia

                                                       2.2       Macam-macam Hak Asasi Manusia

                                                       2.3       Perkembangan dan Penegakan HAM di Indonesia

BAB III PEMBAHASAN

                                                       3.1       Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

                                                       3.2       Hak Asasi Manusia (HAM) pada Tataran Global

                                                       3.3       Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

                                                       3.4       Contoh-contoh Kasus Pelanggaran HAM

BAB IV PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

       2.1       Instrumen HAM di Indonesia

Beberapa instrumen HAM yang dimiliki NKRI yaitu :

1.      Undang-undang Dasar 1945. Terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945

yaitu pasal 28A sampai dengan 28J.

2.      Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM terdapat 8 bab yang mengatur tentang

HAM.

3.      Undang-undang No.39 tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang HAM seperti hak

hidup, hak berkeluarga dan lain-lain. Undang-undang sini juga mengatur tentang kewajiban asasi

manusia seperti kewajiban setiap warga untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

4.      Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM digunakan untuk

menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian

Indonesia.

       2.2       Macam-macam Hak Asasi Manusia

Menurut dua instrumen HAM internasional (Konvenan Internasional tentang

Hak-hak Sipil dan Politik/ ICCPR dan konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,

sosial, dan budaya/ ICESCR) :

1.   HAM berkenaan dengan kehidupan sipil dan politik. Hak ini mewajibkan suatu negara agar

menahan diri dari tidakan dan campur tangan terhadap kehidupan individu-individu atau

kelompok masyarakat, misalnya hak hidup.

2.   HAM berkenaan dengan kehidupan dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini

mewajibkan suatu negara agar menyediakan sarana-prasarana karen individu tidak mampu

menyediakan sendiri, misalnya hak untuk memperoleh pkerjaan.

Menurut Franz Magnis-Suseno :

1.         Hak asasi negatif atau liberal. Hak ini pada dasarnya menuntut agar kemandirian setiap orang

atas dirinya sendiri dihormati oleh pihak lain. Yang termasuk dalam hak ini antara lain : hak

untuk hidup.

2.         Hak asasi aktif atau demokratis. Inti dari hak ini adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk

turut serta menentukan arah perkembangan masyarakat tempat ia hidup. Termasuk dalam hak ini

antara lain : memilih wakil rakyat.

3.         Hak asasi positif. Menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara. Yang termasuk dalam hak ini

antara lain : hak atas perlindungan keamanan.

4.         Hak asasi sosial. Hak ini pada dasarnya merupakan hak warga negara memperoleh keadilan

dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Yang termasuk dalam hak ini antara lain : hak atas

jaminan sosial.

     2.3         Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

1.      Pada abad ke-15 Ham telah ditulis dalam kitab-kitab adat bugis kuno (lontara) yang berisi

tentang hak hidup dan hak kebesasan.

2.      Di Minangkabau dikenal hak protes terhadap kebijakan yang tidak adil.

3.      Di jawa, dikenal hak untuk tinggal diwilayah lain sebagai protes kepada raja (nggogol).

4.      RA. Kartini adalah orang pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai

HAM, diungkapkan dalam surat-surat yang ditulis 40 tahun sebelum proklamasi.

5.      Sidang BPUPKI. Dalam sidang ini, Moh. Yamin, Moh hatta dan Sukiman merupakan tokoh

yang gigih membela HAM yang diatur secara luas alam UUD 1945. Namun hanya sedikit yang

diatur dalam UUD 1945, tetapi diatur secara menyeluruh dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Kedua konstitusi ini hanya berlaku sementara.

6.      Sidang konstituante (1956-1959). Dalam sidang ini, HAM di bahas sangat intens. Namun

sebelum sidang selesai, presiden mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959. Sejak itu indonesia

kembalil menggunakan UUD 1945.

7.      Pelaksanaan HAM berdasarkan UUD 1945 jauh dari memuaskan. Ini terjadi pada masa orde

lama dan orde baru. Pada masa ini, pelanggaran HAM mencapai puncaknya.

8.      Tahun 1993 dibentuklah komnas HAM. Namun tidak dapat berfungsi dengan baik karena

keadaan politik yang tidak menentu. Pelanggaran terus terjadi dan hal tersebut mendorong

terjadinya reformasi.

9.      Era reformasi. Ada kemajuan dalam penegakan HAM. Beberapa dokumen yang lahir antara

lain :

a.       Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen.

b.      Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM terdapat 8 bab yang mengatur tentang

HAM.

c.       Undang-undang No.39 tahun 1999, Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan

HAM.

10.  Tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen sangat penting dalam penegakan HAM yaitu

: Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Poitik/ ICCPR menjadi UU no. 11 tahun

2005 dan konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, sosial, dan budaya/ ICESCR

menjadi UU no.12 tahun 2005.

11.  Upaya-upaya penegakan HAM pun terus dilakukan dengan cara pengcegahan dan penindakan.

12.  Komnas HAM juga pengadilan HAM mulai berperan dengan baik pada masa ini.

 BAB III

PEMBAHASAN

       3.1       Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu

manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-

hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia”.

Ruang lingkup HAM meliputi:

a.       Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;

b.      Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;

c.       Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta

d.      Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga

keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara

kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati,

melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung

jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil

maupun Militer),dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan

tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

a.                    HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara

otomatis.

b.                    HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,

pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

c.                    HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar

hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang

tidak melindungi atau melanggar HAM.

     3.2         Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global

Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama

mengenai HAM ,yaitu:

a. Ham menurut konsep Negara-negara Barat

1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.

2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.

3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.

4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.

b. HAM menurut konsep sosialis;

1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat

2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada.

3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.

c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:

1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.

2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala

keluarga

3.Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban

sebagai anggota masyarakat.

d. HAM menurut konsep PBB;

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor

Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human

Rights”.

Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang

mempunyai:

Hak untuk hidup

Kemerdekaan dan keamanan badan

Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum

Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana

Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara

Hak untuk mendapat hak milik atas benda

Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

Hak untuk bebas memeluk agama

Hak untuk mendapat pekerjaan

Hak untuk berdagang

Hak untuk mendapatkan pendidikan

Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat

Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

       3.3       Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan

perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi,

sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan,

baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal

1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan

melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati,

kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku.

Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi,

antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh

sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif

dan konsisten.

Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:

1.      Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai

gerakan nasional

2.      Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi

dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia

3.      Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum

melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum

dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen

4.      Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam

rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.

5.      Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional

Pemberantasan Korupsi.

6.      Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan

penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya.

7.         Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta badan

pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.

8.         Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM.

9.         Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan.

10.     Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses

hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua

lapisan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:

1.      Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009

sebagai gerakan nasional

2.      Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang

fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia

3.      Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan

hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/

menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen

BAB IV

PENUTUP

      4.1    3.1   Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan

kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu

hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI,

dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau

suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM,

pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM

sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

3.2 Saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan

memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa

menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan

pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak

oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan

mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.

contoh SURAT GUGATAN TALAK  

 

 

 

 

 

3 Votes

SURAT GUGATAN TALAK

Yogyakarta, 23 Oktober 2006

Kepada Yang Terhormat,Ketua Pengadilan Agama Yogyakartadi –YOGYAKARTA

Nomor : 03/Pdt.17/II/2006H a l : Gugatan Talak, Nafkah dan Hak HadlonahLamp. : Surat Kuasa Khusus

Assalamu’alaikum Wr. Wb.Dengan Hormat,Yang bertanda tangan dibawah ini kami,

MUHAMMAD ANIS AFIQI, SHFAUZAN YAZID, SHKHATAM SEPTRIYOGA AZHARI, SHKesemuanya ADVOKATBerkantor pada KANTOR ADVOKAT MFK di Jl. Jend. Soedirman No. 23 Sleman Yogyakarta 53194, Telp. 0274 554438.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2008, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama klien kami,N a m a : Muhammad Eboy bin Muhammad SalafudinUmur : 32 tahunAgama : IslamPendidikan : S-1/Strata 1Pekerjaan : KaryawanAlamat : Jl. Kaliurang Km. 12,5 Ngaglik Sleman YogyakartaSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.Dengan ini mengajukan GUGATAN TALAK, NAFKAH dan HAL HADLONAH terhadap istri,N a m a : Nabila Bila Salsa binti Muhammad HasanUmur : 29 tahunAgama : IslamPendidikan : D-3/Diploma 3Pekerjaan : Karyawan SwastaAlamat : Jl. Mentri Soepeno No. 7 Kota Baru YogyakartaSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Adapun gugatan talak ini kami ajukan dengan mendasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :1.    Bahwa pada tanggal 2 Januari 2000 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-lakiyang bernama Muahamad Eboy bin Muahamad Salafudin (PENGGUGAT) dengan  seorang wanita yang bernama yang bernama Nabila Bila Salsa binti Muhamad Hasan (TERGUGAT).2.    Bahwa perkawinan seperti tersebut dalam poin 1 di atas dilaksanakan berdasarkan agam islam dan menuntut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Akta Nikah Porong Sidoarjo Surabaya, Jawa Timaur sebagaimana yang tercatat dalam Kkutipan Akta Nikah Nomor 845/48/IV/2000 tertanggal 2 Januari 2000.3.    Bahwa perkawinan antara PENGGUAGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4.    Bahwa dalam perkawinanya, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri dab dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu : DINI, lahir pada 10 Oktober 2002 di Yogyakarta.5.    Bahwa di awal perkawinan, atas kesepakatan kedua belah pihak, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal satu rumah di Jl. Menteri Supeno No.180 Kota Baru Yogyakarta.6.    Bahwa sejak awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana poin 1 di atas ternyata telah sering terjadi perselisihan (SIQOQ)dan ketidakcocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.7.    Bahwa keidakcocokan dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :a.    Antar PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat perbedaan dalam pemikiran.b.    TERGUGAT tidak dapat mengikuti gaya hidup PENGGUGAT yang memang seharusnya diikuti pleh termohon TERGUGAT karena berkaitan degan aktivitas PENGGUGAT dalam mencari nafkah.8.    Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali memberikan pengertian-pengertian kepada TERGUGAT agar TERGUGAT dapat merubah sikapnya seperti pada poin 7 tersebut di ata, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan menganjurkan agar mengikuti kursus kepribadian, kursus kecantikan atau yang lainnnya, agar dapat merubah atau menambah penampilan TERGUGAT,namun saran dan anjuran tersebut tidak direspon dangan baik oleh TERGUGAT. Hal ini lah yang menimbulakn perselisihan dengan TERGUGAT.9.    Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan SIQOQ dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus, maka hal tersebut jualah yang telah menyebabkan disharmonisnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT .10.    Bahwa kondisi SIQOQ secara terus menerus dalm rumsh tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut juga menyebabkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT  telah pisah ranjang.11.    Bahwa pisah ranjang tersebut telah dilakukan sejak TERGUGAT dalam kondisi hanil 6 (enam) bulan, yaitu lebih kurang pada bulan Juli 2002 sampai dengan saat ini.12.    Bahwa sejak terjadinya pisah ranjang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan suami istri, yang berarti sudah kurang lebih hampir 3 tahun.13.    Bahwa selama dalam masa pisah ranjang tersebut, PENGGUGAT masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan

ternyata harmonisasi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak dapat dicapai.14.    Bahwa upaya yang dilakukan PENGGUGAT tersebut ialah dengan tetap memberikan pengertian kepada TERGUGAT, tetap memberikan nafkah lahir kepada TERGUGAT dan anak PENGGUGAT TERGUGAT.15.    Bahwa dengan demikian nafkah lahir/biaya hidup TERGUGAT dan anak PENGGUGAT TERGUGAT masih tetap dipenuhi PENGGUGAT sampai gugatan ini dimasukkan.16.    Bahwa dikarenakan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT balum mumayyiz, maka PENGGUGAT mengikhlaskan anak tersebut untuk diasuh oleh TERGUGAT, namun PENGGUGAT tetap bertanggung jawab terhadap nafkah/biaya hidup dan sekolah anak PENGGUGAT TERGUGAT sampai si anak dewasa, bahkan sampai nanti menikahkan anak tersebut, walaupun nantinya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena adanya permohonan talak ini.17.    Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahunh 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES Ni. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan TERGUGAT, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan Permohonan Talak ini.18.    Bahwa PENGGUGAT juga bersedia memberikan nafkah-nafkah sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT yaitu, nafkah iddah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp.500.000 x 3 bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut’ah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada TERGUGAT dalam mengajukan permohonan talak ini.

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Talak ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :PRIMER :1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilakukan pada tanggal 02 Januari 2002 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 845/48/IV/2000 tertanggal 02 Januari 2002, KUA Kecamatan Porong Sidoarjo Jawa Timur adalah Sah.3. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama BUNGA CITRA LESTARI adalah anak sah dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.4. Mengijinkan PENGGUGAT untuk mengucapkan ikrar talak kepada TERGUGAT di depan siding Pengadilan Agama Yogyakarta.5. Menetapkan bahwa TERGUGAT adalah penerima hak hadlanah dari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih belum mumayyiz yang bernama BUNGA CITRA LESTARI tersebut.6. Menetapkan menurut hukum bahwa PENGGUGAT berkewajiban memberi nafkah hidup kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama BUNGA CITRA LESTARI sampai anak tersebut dewasa.7. Menetapkan PENGGUGAT untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta

lima ratus ribu rupiah) kepada termohon.8. Menetapkan PENGGUGAT untuk membayar nafkah mut’ah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada TERGUGAT.9. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :Mohon putusan sedail-adilnya.Demikian Gugatan Talak ini kami ajukan atas perhatian dan perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.Hormat kami,

Kuasa Hukum PENGGUGAT1. MUHAMMAD ANIS AFIQI, SH.2. FAUZAN YAZID, SH3. KHATAM SEPTRIYOGA AZHARI, SH

SURAT GUGATAN PERCERAIANKepada Yth :

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri/Agama Jakarta Selatan

Di Tempat

Dengan hormat

Bersama ini, saya Anggraeini, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. ABC No 39 Petukangan, Jakarta Selatan, selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadapAli Mukti, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan swasta, berlamat di Jl. Mukti Timur No 13, Pesanggarahan Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alas an diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:1.    Pada 5 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Petukangan Jakarta Selatan dengan Akta Perkawinan dengan Nomor 845/48/IV/2005 tertanggaL 5 Januari 2005.2.    Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : Nugroho Mukti, laki-laki, lahir di Jakarta Selatan, tanggal_______dengan Akta Kelahiran No_____tertanggal_____ dan Sari Mukti, perempuan, lahir di Jakarta Selatan, tanggal_____dengan Akta Kelahiran No_______tertanggal_____3.    Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, sering memukul serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas

4.    Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan istrinya5.    Apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anak Penggugat/Tergugat yang masih kecil-kecil6.    Kebiasaan kasar Tergugat makin menjadi setelah kelahiran anak kedua dari Penggugat/Tergugat7.    Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah8.    Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat9.    Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan8.    Menerima gugatan penggugat9.    Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan10.    Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 845/48/IV/2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Petukangan Jakarta Selatan11.    Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat12.    Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 / bulan13.    Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Jakarta,______

Hormat Penggugat

Anggraeini

About these ads