Materi Pra Konsultasi DAK 2015

7/25/2019 Materi Pra Konsultasi DAK 2015

1/127

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Disampaikan pada:

PRA-KONSULTASI PROGRAM PENGGUNAAN DAK

BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI TAHUN 2015

Palembang, 4-5 November 2014


2/127

2

1. Infrastruktur daerah (Provinsi & Kab/Kota)

Irigasi 68%

Jalan 92%

Persampahan & Sanitasi 100%

2. Kondisi pelayanan infrastruktur daerah

Provinsi : 39% Irigasi dalam kondisi baik; 70% jalan dalam kondisi mantap

Kota/Kab : 48% Irigasi dalam kondisi baik; 59% jalan dalam kondisi mantap;

cakupan pelayanan air minum 58,05% (target MDGs 68,87%); sanitasi 57,35 %

(target MDGs 62,41 %)

3. Kapasitas pembiayaan Pemda masih relatif rendah

4. Peran Kemen PU & PR, sbb:

Penyelenggara infrastruktur secara umum (Turbinwas)

Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pengelolaan infrastruktur

5. DAK

bagian solusi pendanaan di daerah & meningkatkan kapasitas pemda


3/127

3

UNDANG-UNDANG

a. UU Nomor 17 tahun2003 tentangKeuanganNegara

b. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN

c. UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang

d. UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (dan PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN)

e. UU Bidang PU (SDA, Jalan, Bangunan Gedung, Perumahan Permukiman, Persampahan, Jasa Konstruksi)

f. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

PERATURAN

PRESIDEN

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2010 2014 (RPJMN 2010 2014)

b. Konsep RPJMN Teknokratik Tahun 2015-2019

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015

PERATURAN

MENTERI

a. Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang

Infrastruktur

b. Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

PERATURAN

PEMERINTAH a. PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

KEPUTUSAN

MENTERI

a. Keputusan Menteri PU No. 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang

Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota


4/127

4

Belanja Negara

dalam APBNBelanja bagi Perimbangan

Keuangan antaraPemerintah Pusat dan

Daerah

Belanja untukPenyelenggaraan Tugas

Pemerintah Pusat

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Pusat

(Dana Perimbangan)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Bagi Hasil (DBH)

(Dana Kementerian Negara

/ Lembaga)

Dana Dekonsentrasi

Dana Tugas Pembantuan

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah:

bagian dari Dana Perimbangan, yang bersumber dari APBN yang merupakansistem transfer dari Pemerintah ke Daerah.


5/127

5

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur (Permen PU No. 15 tahun 2010), adalah:

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepadaDaerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanaikegiatan khusus yang merupakanUrusan Daerah dan sesuaidenganPrioritas Nasional.

Daerah tertentu: daerah yang memenuhi Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis

Kegiatan Khusus: sub bidang JALAN, IRIGASI, AIR MINUM & SANITASI

Urusan Daerah: kewenangan Daerah dalam penanganan infrastruktur PU dan Perkim sesuaiamanat UU sektor PU & PR, dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Prioritas Nasional / Sasaran RPJMN 2015 - 2019, yaitu:

1. Subbidang Irigasi pencapaian ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk

sebesar 20%; pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi 10 juta Ha s/d 2019

2. Subbidang Jalan pencapaian kondisi mantap jalan 100% s/d 2019

3. Subbidang air minum & sanitasi pencapaian -100 - 0 -100 - s/d 2019


6/127

6

1. Membantu daerah tertentu;2. Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana

pelayanan dasar masyarakat;

3. Mendorong percepatan pembangunandaerah;

4. Mencapai sasaran prioritas nasional & SPM

bidang PU dan PR.


7/127

No. Bidang DAK TA. 2014 Bidang DAK TA. 2015

1. Transportasi Perdesaan

DAK Transportasi2. Keselamatan Transportasi Darat

3. Infrastruktur Jalan

4. Infrastruktur Irigasi DAK Irigasi

5. Infrastruktur SanitasiDAK Air Minum dan Sanitasi

6. Infrastruktur Air Minum

Berdasarkan Perpres No. 43 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015, terdapat

penyederhanaan Bidang DAK (terkait Bidang Infrastruktur) dari 6 (enam) bidang DAKtahun 2014 menjadi 3 (tiga) bidang DAK Tahun 2015.:

7


8/127

Penetapan Program & Kegiatan DAK

Penghitungan DAK

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK

Penyampaian usulan kegiatan khusus dari Kemen PU & PR ke KemenkeuTrilateral meeting kebijakan

Penetapan kegiatan khusus oleh Menteri PU & PR

Penyampaian surat permintaan data dasar DAK dari Kemen PU kepada daerah

Verifikasi & rapat internal mengenai data index teknis

Penentuan daerah penerima DAK & besaran alokasi berdasarkan KU, KK dan KT

Pembahasan alokasi & pedoman umum penggunaan DAK dengan DPR-RI

Penetapan alokasi & pedoman umum DAKPenyusunan Juknis penggunaan DAK

Sosialisasi Juknis DAK kepada daerah penerima DAK (bulan November)


9/127

9


10/127

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Penyampaian Usulan Kebutuhan Pendanaan DAK Bidang

Infrastruktur Tahun 2015

2 Penyampaian Laporan DAK Bidang Infrastruktur Tahun

2014

3 Rapat Koordinasi DAK

- Evaluasi Pelaksanaan DAK 20124

- Evaluasi Kebijakan 2014

- Usulan Kebutuhan DAK 2015

4 Identifikasi Indikator Teknis dalam rangka Revisi Form Data

Dasar Teknis DAK Bidang Infrastruktur

5 Rapat Internal Persiapan Trilateral Meeting DAK Tahun

2015

6 Trilateral Meeting Kebijakan DAK 2015 dalam rangka

persiapan RKP 2015

7 Penyampaian Surat Permintaan Data Dasar DAK Bidang

Infrastruktur Tahun 2014

8 Pengumpulan, updating dan verifikasi Data Dasar Teknis

DAK Bidang Infrastruktur Tahun 20149 Kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data

primer (data teknis DAK dan data harga satuan)

10 Rapat Koordinasi Persiapan Pengalokasian DAK dalam

rangka Pembahasan APBN 2015 oleh Kemenkeu

11 Rapat Internal Finalisasi Data Dasar Teknis dan Indeks

Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015

12 Penyampaian Data dan Indeks Teknis DAK Bidang

Infrastruktur kepada Kemenkeu

13 Rapat Simulasi Alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2015

14 Pembahasan Kebijakan dan Alokasi DAK 2014 dengan DPR

RI

15 Penetapan Alokasi DAK 2015

16 Persiapan Penyelenggaraan Sosialisasi DAK BidangInfrastruktur Tahun 2015

17 Penyelenggaraan Sosialisasi DAK Bidang Infrastruktur

Tahun 2015

S EP TE MB ER OKTOB ER NOP EM BE R DES EM BE RNO. URAIAN KEGIATAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS


11/127

11

Peran Kemen PU & PR (PP No. 55/2005) mencakup:

Mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh

DAK (Subbidang Jalan, Irigasi, Air Minum & Sanitasi)

Menyusun & menyampaikan kriteria teknis untuk

pengalokasian & penggunaan dana DAK Menyusun & menetapkanJuknis Penggunaan DAK

Melakukan pemantauan & evaluasi terhadap

pemanfaatan & teknis

Menyampaikanlaporan pelaksanaan kegiatan DAK


12/127

1. Penentuan daerah penerima DAK

a) Kriteria Umum (KU)

Kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional (IFN)

b) Kriteria Khusus (KK)

Wilayah Papua & Papua Barat

Daerah Tertinggal , Daerah Perbatasan, dan Daerah Pesisir dan/atau Kepulauan

c) Kriteria Teknis (KT)

2. Penentuan besaran DAK

Pembobotan KU, KK, KT dalam penentuan daerah penerima DAK, sbb:a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50%

b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 50% : 50%

Menggunakan KU, KK, KT dengan pembobotan, sbb:a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50%

b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 20% : 80%5


13/127

LAYAK

Kemampuan

Keuangan

Daerah

IFN1

YES

NO

Peraturan Perundangan(OTSUS PAPUA)

YES

Karakteristik Wilayah(IKW)

NO

YES

IFW>1

NO

IFW1 IFWT


14/127

DAK Tambahan merupakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk

mendukung pembangunan daerah tertentu dengan Kemampuan Keuangan

Daerah (KKD) relatif rendah (mengacu Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010)

Penentuan daerah penerima & besaran alokasi DAK Tambahan, sbb:

1) Seluruh daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan dengan negara

(indeks KT memenuhi syarat & KKD rendah)

2) Besaran alokasi DAK Tambahan berdasarkan indeks KU, KK, & KT dengan

menggunakan pembobotan IFW : IT sebesar 20 : 80.

Penentuan daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan menggunakan

data dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Badan

Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

8


15/127

15

(dalam Rp. Triliun)

Catatan : *): Termasuk alokasi untuk kebijakan afirmatif DAK bagi daerah tertinggal

**): Termasuk alokasi untuk kebijakan afirmatif DAK bagi daerah tertinggal dan kawasan perbatasan

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.8

3.94.0

5.4 *)

6.1 *)

6.8 **)

1.0 1.31.3

1.62.3 *)

2.4 **)

0.4 0.4 0.50.6

0.9 *)1.4 **)

0.4 0.4 0.5 0.60.8 *)

1.1 **)

4.5

6.16.3

8.2 *)

10.1 *)

11.7 **)

JALAN IRIGASI AIR MINUM SANITASI TOTAL


16/127

16

(dalam Rp. milyar)

Ket: *) Berdasarkan Surat Sekjen Kementerian PU kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: KU.01.03-Sj/163, tanggal 22 Mei

2014, perihal Penyampaian Data Usulan Kebutuhan Alokasi, Program/Kegiatan, dan Kriteria Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015.

No. Bidang/Subbidang

TA. 2014Kebutuhan

Ideal

Usulan

TA. 2015 *)

Alokasi TA. 2015Ket.

Reguler Tambahan Reguler Tambahan

1. Jalan 4,414 1.691 118,073 23,614 6,268 564 Usulan TA.2015

merupakan

20% dari

perkiraan

kebutuhan

penanganan

per tahun

Jalan Provinsi 662 19,851 3,963 940

Jalan

Kabupaten/Kota 3.752 1.691 98,257 19,651 5,328 564

2. Irigasi 1,655 634 57,990 11,598 1,881 496

Irigasi Provinsi 496 16,165 3,233 508

IrigasiKabupaten/Kota

1.158 634 41,824 8,365 1,373 496

3. Air Minum dan

Sanitasi 1,941 512

Air Minum 640 245 20,961 4,192 1,068 282

Sanitasi 600 230 18,256 3,651 873 230

TOTAL7,309 2,800 215,280 43,055 10,091 1,572


17/127

17

SUBBIDANG IRIGASI


18/127

Mendukung pemenuhan Prioritas Nasional yang terkait dengan KetahananPangan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembagiankewenangan pengelolaan Daerah Irigasi tersebut sangat sejalan dengan

desentralisasi pemerintahan yang sedang dan terus ditingkatkan.

ArahKebijakan

Pelaksanaan DAK Irigasi TA 2015 difokuskan kepada rehabilitasi jaringan irigasi/rawa

kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak.

Pemanfaatan DAK Bidang Irigasi TA 2015 untuk kegiatan peningkatan/pembangunan jaringanirigasi/rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan existing yangdalam kondisi rusak.

Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaanjaringan irigasi/rawa wajib disediakan

melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) oleh masing-masing penerima DAKIrigasi TA 2015.

RuangLingkup

Mengingat sebesar 55% (2.7 juta Ha) Daerah Irigasi kewenangan Provinsi danKabupaten/Kota dalam kondisi rusak, sasaran DAK Bidang Irigasi Tahun 2015 adalahperbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 511 ribu Ha Daerah Irigasi /

sebesar 18,9% dari Daerah Irigasi yang rusak.

Dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, sasaran s/d2019 adalah meningkatnya kualitas layanan irigasi pada 2,55 juta Ha Daerah Irigasiyang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota.

Sasaran

Ket: Arah Kebijakan, Ruang Lingkup, dan Sasaran mengacu pada RKP Tahun 2015 12


19/127

ITi= 35% Idi+ 25% Ikdi+ 10% Iip + 10% Ipd + 20% Ipl

Notasi Uraian KeteranganITi Indeks Teknis Irigasi

Idi Indeks Luas

Daerah Irigasi

Merupakan indeks luas daerah irigasi proporsional menurut luas kondisi daerah

irigasi (Data Luas DI berdasarkan Kepmen PU No. 293 tahun 2014 tentang

Penetapan Luas Daerah Irigasi).

Ikdi Indeks Kondisi

Daerah Irigasi

Merupakan indeks kondisi daerah irigasi proposional menurut persentase

kerusakan.

IIP Indeks

Pertanaman

Merupakan perbandingan luas tanam padi dalam satu tahun di

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas lahan untuk tanam

padi di provinsi/kabupaten/kota. Untuk IP: > 1,5 = 10%; IP: 1 1,5 = 7,5%; dan IP:


20/127

20

SUBBIDANG JALAN


21/127

1. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi yang

mendukung aksesibilitas termasuk pemeliharaan berkala, peningkatan & pembangunan

jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan

keselamatan yang telah menjadi urusan daerah, dan pengembangan angkutan wilayah.

2. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung

pengembangan koridor ekonomi wilayah.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi

pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkat

fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2015).

4. Mendukung pengembangan wilayah yang memilikinilai strategis dan diprioritaskan pada

pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT),

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI),

serta daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan.

5. Menunjangpercepatan pembangunansarana dan prasarana transportasi.

Ket: Arah Kebijakan mengacu pada RKP Tahun 2015 14


22/127

Pembangunan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan kapasitas

jalan dan jembatan pada jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.RuangLingkup

Untuk membantu pencapaian target kondisi mantap jalan Propinsisebesar75% & Jalan Kab/Kota sebesar60% pada akhir2019.

Mendukung penanganan jalan daerah yang mencapai panjang sekitar432.000 Km melalui kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatankapasitas dan pembangunan jalan dan jembatan.

Membuka keterisolasianaksesibilitas di daerah tertinggal dan kawasanperbatasan; serta menghubungkan daerah tertinggal dan kawasanperbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan penyediaan saranatransportasi.

Sasaran

Ket: Ruang Lingkup mengacu pada RKP Tahun 2015 15


23/127

ITj= 25% Ipj+ 25% Ikj+ 10% Ilw+ 10% Ijp + 10% Ipd + 20% Ipl

Notasi Uraian KeteranganITj Indeks Teknis Jalan

Ipj Indeks Panjang JalanMerupakan perbandingan panjang jalan di provinsi/kabupaten/kota yang

bersangkutan terhadap seluruh panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.

Ikj Indeks Kondisi Jalan

Merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi tidak mantap di

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total panjang jalan

provinsi/kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap secara nasional.

Ilw Indeks Luas WilayahMerupakan perbandingan luas wilayah di provinsi/kabupaten/kota yang

bersangkutan terhadap total luas wilayah secara nasional.

IjpIndeks Jumlah

Penduduk

Merupakan perbandingan jumlah penduduk di provinsi/kabupaten/kota yang

bersangkutan terhadap jumlah penduduk secara nasional.

Ipd Indeks Kepedulian

Merupakan perbandingan prosentase pendanaan sektor jalan diluar DAK dalam

anggaran pembangunan APBD provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan

terhadap total prosentase pendanaan sektor jalan diluar DAK secara nasional.

Ipl Indeks PelaporanMerupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja

pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013 secara nasional.

16


24/127

24

SUBBIDANG AIR MINUM


25/127

Mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untukpencapaian Akses Air MinumNasional 100% pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan

memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum.

ArahKebijakan

Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian darikewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yangsebagian dibiayai oleh sumber dana APBN.

Perluasan & peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memilikiidle capacityyang memadai untuk dibangun SR perpipaan.

Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim dikawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang

memilikiidle capacityyang memadai untuk dibangun SR perpipaan.

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaaan pada desa-desamiskin/rawan air serta terpencil & tertinggal dengan sumber air baku yang relatif mudah/dekat

RuangLingkup

Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan air minum perpipaan melalui

penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak1.396.000 unit.

Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnyapelayanan air minum layakmelalui penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak4.188.000 unit.

Sasaran



26/127

ITam= 30% Icam+ 35% Imbr+ 15% Iic+ 20% Ipl

Notasi Uraian Keterangan

ITam Indeks Teknis Air Minum

Icam Indeks Ketercakupan

Masyarakat Belum Terlayani

Merupakan perbandingan prosentase jumlah penduduk yang

belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas pada

kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase

jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui

PDAM/Pamsimas secara nasional.

Imbr Indeks Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

Merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin di

kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total jumlah

penduduk miskin kabupaten/kota secara nasional.

Iic Indeks Idle Capacity

Merupakan perbandingan antara jumlah idle capacity total

kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah total kapasitas

produksi secara nasional.

Ipl Indeks Pelaporan

Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang

Air Minum TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yangbersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK

Subbidang Air Minum TA. 2013 secara nasional.

18


27/127

27

SUBBIDANG SANITASI


28/127

Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan airlimbah, yang berupasarana komunal berbasis masyarakat atau penambahan sambunganrumah terhadap sistem terpusat untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusatskala kota maupun skala kawasan. Bila suatu desa/kelurahan sudah ODF/SBS (Stop BAB

Sembarangan) opsi persampahan dapat dipilih. Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan sanitasinya.

ArahKebijakan

Sub-bidang air limbah: pembangunan / pengembangan prasarana dan sarana airlimbah skala lingkungan/kawasan atau mendukung skala kota; Bagi Kabupaten/Kotayang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat, dapat memanfaatkanDAK Bidang Sanitasi untukpeningkatan akses melalui SR (unit cost = Rp 3,5 juta/SR).

Sub-bidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaansampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal/kawasan yangterintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota.

Ruang

Lingkup

Sasaran Tahun2015: Meningkatnyapelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasarana

persampahan (3R) bagi834.200 jiwa penduduk.

Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan sanitasi melaluiSanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi3.036.500 jiwa penduduk.

Sasaran



29/127

IT s= Kps (70% I cas+ 10% Irs+ 20% Ipl)

Notasi Uraian Keterangan

ITs Indeks Teknis Sanitasi

Kps Koefisien Program

Sanitasi

Kps = 1 (bila sudah ikut program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)),

Kps = 0,75 (bila sudah ikut PPSP dan telah menyusun buku putih dan

Strategi Sanitasi Kota (SSK))

Kps = 0,5 (bila sudah ikut PPSP dan sedang menyusun buku putih dan SSK)Kps = 0,25 (belum ikut PPSP).

Icas Indeks Cakupan

Pelayanan SanitasiMerupakan persentase jumlah rumah tangga yang belum terfasilitasi

sarana dan prasarana sanitasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Irs Indeks Rawan Sanitasi Merupakan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi.

Ipl Indeks PelaporanMerupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK SubbidangSanitasi TA. 2013 pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total

nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Sanitasi TA. 2013 secara

nasional. 20


30/127

30

1. Akolasi DAK harus didasarkan kepada program (kecenderungan selama ini

ditentukan berdasar celah fiskal), dalam rangka memenuhi Standar

Pelayanan Minimum (SPM) Infrastruktur PU (Jalan, Irigasi, Air Minum, danSanitasi)

2. Program & kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Definitif (RD) yang

menjadi dasar untuk menyusun DIPA Daerah

3. Besaran alokasi DAK akan ditingkatkan sesuai kebutuhan program

4. Penyesuaian mekanisme penyaluran dana kembali ke pola Belanja Daerah(bukan Transfer Daerah), sehingga penyaluran dana hanya dilakukan setelah

ada progres kegiatan yang telah diverifikasi

5. Penyesuaian mekanisme Perencanaan & Pemrograman, dengan

meningkatkan peran Pusat (K/L), sehingga penetapan Paket Kegiatan lebih

sesuai dengan Prioritas dan lebih efektif6. Peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan yang dibiayai DAK dengan mengoptimalkan peran K/L dan


31/127

31

Kelebihan

Payung hukum di tataran UU sudah ada, tinggal penyesuaian di tingkat PP dan

Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan K/L relatif sudah

terbangun, dan daerah juga relatif sudah mulai mengetahui terkait usulan

perubahan

Mekanisme pengalokasian sudah dikenal & lebih transparan Kementerian PU telah menyiapkan sistem monitoring DAK (e-monitoring DAK) yang

merupakan alat bantu manajemen dalam pengendalian penyelenggaraan DAK

Kendala

Status dana DAK merupakan dana APBD sepenuhnya (keterbatasan dalampengawasan)

Memerlukan upaya yang cukup besar dari K/L maupun Provinsi untukmeningkatkan Turbinwasdal penyelenggaraan DAK pola baru

Perlu adanya kejelasan manajemen aset Sistem Akuntansi Keuangan-Barang MilikNegara (SAK BMN)


32/127

Peningkatan sistem perencanaan DAK mengacu pada dokumen RPIJM

Perlu dilakukan mapping dan penyempurnaan database

Perlu penajaman & penyempurnaan KT, secara terus menerus agar lebih

tepat sasaran

Mengintensifkan pembinaan teknis untuk peningkatan kelembagaan

pemerintah daerah

Mengintensifkan pendampingan dalam penerapan SPM Bidang PU & PR

Peningkatan manajemen DAK, yaitu:

Mekanisme penentuan program/kegiatan Mekanisme pemantauan, monitoring, dan evaluasi (e-Mon DAK)

Memperkuat fungsi pembinaan pemerintah (Balai Jalan, Balai Sungai, dan

Satker Randal)

Memperkuat fungsi Pemerintah Provinsi (Bappeda dan Dinas terkait)

Mekanisme audit yang lebih optimal (optimalisasi fungsi pengawasan) Mekanisme pemberian insentif & disinsentif

Meningkatkan monitoring fungsi & manfaat 32


33/127

33

1. Kementerian PU akan terus mendorong untuk konsisten padatujuan percepatan pembangunan daerah dan pencapaiansasaran prioritas nasional

2. Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI akan lebihmempertajam kriteria teknis, meningkatkan akurasi data yangada, dan mengoptimalkan monev, sehingga penyelenggaraan

DAK ke depan dapat lebih efektif, efisien, akuntabel, dan adil

3. Peran, wewenang, dan tanggung jawab K/L diperjelas, danperan Pemerintah Provinsi dalam koordinasi, pembinaan, &pengendalian penyelenggaraan DAK ditingkatkan/diperkuat


34/127


35/127


PALEMBANG

4 NOVEMBER 2014

Perencanaan Program dan Monitoring

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Secara Elektronik


36/127

2

Planning(5 Th)

RENSTRA

Budgeting(1 Th)

RENJA/RKAKL

SIKLUS

PELAKSANAANPROGRAM

MONITORING DAN EVALUASI


37/127

Cara Pemantauan:

Kunjungan Lapangan

Pemantauan Secara Elektronik

Cara Evaluasi:

Evaluasi Sendiri (Self Evaluation)Evaluasi Pihak Lain (Pusat)

3

MONITORING DAN EVALUASI

FOKUS MONITORING DAN EVALUASI


38/127

4

-Kesesuaian Program

-Perubahan Pagu dan Target Capaian

- Proses Pengadaan Barang dan Jasa

-Progres Pelaksanaan

-Deviasi (Rencana vs Realisasi)

- Permasalahan dan upaya penyelesaian

Dibutuhkan Data dan Informasi

Kekinian (Up to date)

Kelengkapan

Akurasi

FOKUS MONITORING DAN EVALUASI

PEMANTAUAN TEKNIS DAK


39/127

A. Tujuan Pemantauan Teknis DAK :

B. Lingkup Pemantauan Aspek Teknis :

C. Tata Cara Pemantauan :

1. Memastikan pelaksanaan tepat waktu dan sasaran

2. Mengidentifikasi permasalahan dan perbaikannya

1. Kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)

2. Kesesuaian Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD denganPetunjuk Teknis dan Pelaksanaan

3. Realisasi dan Rencana, baik fisik maupun keuangan

1. Mereview Laporan (triwulanan)

2. Kunjungan Lapangan (Juli Oktober)

3. Forum Koordinasi (April November)

5

PEMANTAUAN TEKNIS DAK

(SEB 3 Menteri)

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (Permen PU No. 15/2010)


40/127

MENTERI

cq. Sekretaris Jenderal

GUBERNUR

Hasil Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja

(Semesteran)

SKPD sub bidangSKPD sub bidangSKPD Kab/Kota

Hasil Pemantauan


(Semesteran)

SKPD sub bidangSKPD sub bidangSKPD Provinsi

Hasil Pemantauan


(Semesteran)

BUPATI/WALIKOTA

Tim Koordinasi Kab/Kota

Bappeda Dinas Teknis

Hasil Pemantauan


(Semesteran)

Tim Koordinasi Kementerian

Tim TeknisSb Irigasi

Tim TeknisSb Jalan

Tim TeknisSb Air Minum

Tim TeknisSb Sanitasi

Tim Koordinasi Provinsi

BappedaBalai/Satker

PusatDinas Teknis

Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja

Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja

( / )

6

PELAPORAN DAK


41/127

Pasal 63

1. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporanpelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada :

a. Menteri Keuangan;

b. Menteri Teknis; dan

c. Menteri Dalam Negeri .

2. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutanberakhir.

3. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhirtahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan danPembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

7

PELAPORAN DAK

(PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan)


42/127

SEB 3 Menteri (Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan,Menteri Dalam Negeri)1. Laporan triwulanan (Form I dan Form II)

2. Laporan penyerapan DAK (Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan)

3. Laporan Akhir Tahun

Permen PU No. 15/2010

1. Form KDU-1 : Data Umum;

2. Form KDU-2 : Data Sumber Pendanaan;

3. Form DD-1 & Form DD-2 : Data dasar dan kondisi Sub bidang JalanForm DD-3 : Data dasar dan kondisi sub bidang irigasi

Form DD-4 : Data dasar dan kondisi sub bidang Air Minum;

Form DD-5 : Data dasar Prasarana Sanitasi

4. Form Peta : Peta lokasi kegiatan per sub bidang;

5. Form P-1 : Pemantauan Kesesuaian Program;

6. Form P-2 : Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan;7. Form PDU-1 : Data Umum Provinsi;

8. Form PDU-2 : Data Sumber Pendanaan;

9. Form PEV-1 : Peningkatan Kinerja Bidang Infrastruktur;

10.Form PEV-2 : Dampak dan Manfaat;

8

JENIS PELAPORAN DAK

MEKANISME PELAPORAN (Permen PU No. 15/2010)


43/127

MEKANISME PELAPORAN (Permen PU No. 15/2010)

9

MENTERI

c.q. Sekretaris Jenderal

Direktorat Jenderal

terkait

Kepala Balai/

Satker Terkait

Kepala SKPD Provinsi

Sub Bidang

Kepala SKPD Kab/Kota

Sub Bidang

GUBERNUR

c.q. Kepala Bappeda

BUPATI/WALIKOTA

c.q. Kepala Bappeda

14 hari

kerja

10 hari

kerja

Tembusan

Tembusan

5 hari kerja

10 hari

kerja

10 hari

kerja


44/127

10

e-Planning(5 Th)

RENSTRA

Green

Development

MEKANISME PELAPORAN ONLINE


45/127

Mekanisme Pelaporan DAK On-Line- Pelaporan DAK On Line melalui http://emonitoring.pu.go.id- SKPD melakukan registrasi DAK

- SKPD mengunduh format laporan

- SKPD mengirimkan laporan

- Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahandata dan informasi

Manfaat- Sarana komunikasi Pusat dan Daerah

- Tempat penyimpanan data

- Pengecekan silang hasil pengiriman

(Permen PU No. 15/2010)

Sistem Pemantauan DAK Secara Elektronik
http://www.emonitoring.pu.go.id/http://www.emonitoring.pu.go.id/


46/127

Sistem Pemantauan DAK Secara Elektronik

(e-MonDAK)

Dasar Pemikirano Menstandarkan kodefisikasi dan nama untuk program dan kegiatan (sesuai Permen PU

15/2010)

o Memudahkan dalam mendapatkan data yang akurat karena data terkumpul di satu

server yang sama

o Memudahkan pengendalian pelaksanaan

o Mendapatkan data yang akurat untuk kepentingan perencanaan dan pemrograman:

Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per sub bidang

Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per provinsi

Tingkat Signifikansi dana dibandingkan dengan kondisi dan manfaat infrastruktur per provinsi per kabupaten/kota

o Memudahkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran DAK Bidang

Infrastruktur

Penggunaan dana dengan output/kondisi infrastruktur dan outcome/hari

Kemampuan SKPD dalam penyusunan rencana, program dan pelaksanaan

Tingkat Kepatuhan Pelaporan

12

SISTEM PEMANTAUAN DAK SECARA ELEKTRONIK


47/127

SISTEM PEMANTAUAN DAK SECARA ELEKTRONIK

(e-MonDAK)

MANFAATo Dapat diakses oleh semua stakeholder

o Memotong rantai birokrasi

o Mendapatkan data progres secara realtime dan konsisten

o Mempercepat proses kompilasi untuk pengambilan keputusan

o Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/Lembaga

o Sebagai bahan rapat pimpinan secara periodik

o Memberikan informasi untuk tindak turun tangan pimpinan atas permasalahan

yang terjadi

o SKPD dapat langsung melakukan checkdan cross checkatas laporan yang dikirim

o Memudahkan pengguna (SKPD) dalam menyusun dan membuat laporan

(tinggal dicetak/tidak dibuat manual)

13


48/127

MENTERI

ESELON I

Bidang Infrastruktur :

- Jalan (Ditjen Bina Marga)

- Irigasi (Ditjen SDA)

- Air Minum (Ditjen Cipta Karya)

- Sanitasi (Ditjen Cipta Karya)

GUBERNUR

BUPATI / WALIKOTASKPD PROVINSI BIDANG JALAN

SKPD KAB/KOTA BIDANG JALAN

P

emantauandan

Evaluasi

Pelapo

ran

SKPD PROVINSI BIDANG IRIGASI

SKPD PROVINSI BIDANG AIR MINUM

SKPD PROVINSI BIDANG SANITASI

SKPD KAB/KOTA BIDANG IRIGASI

SKPD KAB/KOTA BIDANG AIR MINUM

SKPD KAB/KOTA BIDANG SANITASI

SKEMA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA ONLINE

SKEMA PELAPORAN SECARA ONLINE


49/127

SKEMA PELAPORAN SECARA ONLINESETJEN Cq. BPKLN SKPD

Pemaketan di aplikasi eMon DAK

(Offline)

Input Data (Offline) :

- ProgresKeuangan

- ProgresFisik

- Penyerapan Tenage Kerja

- Permasalahan

Verifi

kasi

Backup

(Laporan Online)

Cetak

(Laporan Terulis)

OKe-Monitoring

Online

Menyiapkan

Laporan

Bidang Infrastruktur

Verifi

kasi

Ada

Masalah

Melakukan Tindak

Turun Tangan dan

melaporkan

Menyiapkan

LaporanPer Subbidang

OK

Tdk

Tdk

Tdk

Ada

DIT Penanggung Jawab


50/127

ALUR INPUTING & PENGIRIMAN DATA e-MONITORING DAK

SERVER

e-MONITORING

e-MONITORING

ONLINE

SKPDSKPD SKPD

16

MENDAGRI

MENPU

MENKEU

GUBERNUR

cq Ka Bappeda

BUPATI / WALIKOTA

cq Ka Bappeda

BAPPENAS

BPK


51/127

17

e-Monitoring DAKMonitoring Pelaksanaan dan Usulan Rencana Kegiatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur

PERKEMBANGAN APLIKASI DAK


52/127

18

PERKEMBANGAN APLIKASI DAK

e-Monitoring

VERSI 1

Tahun 2011

e-Monitoring

VERSI 2

Tahun 2012

e-Monitoring

VERSI 2013Tahun 2013

e-Monitoring

VERSI 2014

Tahun 2014

e-Monitoring

VERSI 2015

Tahun 2015


53/127

POTRET PELAKSANAAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

PROGRES PELAKSANAAN DAK TA 2014


54/127

PROGRES PELAKSANAAN DAK TA. 2014

Pagu

Dokumen

(Rp Ribu)

Dana DAK Dana DAK Pendamping Total Dana DAKPendampin

gTotal Keu Fis

01 Jalan 6.105.760.000 5.982.216.297 683.511.742 6.665.719.639 2.279.346.384 246.300.858 2.525.727.222 37,20 55,78

02 Irigasi 2.288.960.000 2.206.413.540 190.374.420 2.396.715.947 872.959.220 75.977.126 948.936.346 38,27 58,84

03 Air Minum 885.320.000 831.272.370 85.537.575 916.896.423 208.623.987 20.756.971 229.411.788 23,63 35,50

04 Sanitasi 829.260.000 734.652.643 63.248.917 797.608.781 261.559.766 21.496.043 283.055.808 31,71 30,01

10.109.300.000 9.754.554.849 1.022.672.655 10.776.940.789 3.622.489.356 364.530.998 3.987.131.164 35,82 52,63

Progres(%)

TOTAL

INFRASTRUKTUR

Kode Sub Bidang

Pagu e-Monitoring

(Rp Ribu) Realisasi (Rp Ribu)

STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DAK TA 2014


55/127

TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DAK TA 2014

Satker PAGU (Rp Ri bu ) Satker PAGU (Rp Ri bu) Satker PAGU (Rp Ri bu ) L ap or Real

01 Jalan 473 4.414.630.000 397 3.699.800.440 370 3.491.672.920 83.81 79.09

WILAYAH BARAT 247 2.169.185.140 242 2.139.637.710 223 1.995.736.740 98.64 92.00

WILAYAH TIMUR 226 2.245.444.860 155 1.560.162.730 147 1.495.936.180 69.48 66.62

02 Irigasi 417 1.654.980.000 392 1.603.715.810 292 1.267.150.920 96.90 76.57

WILAYAH BARAT 213 857.229.540 209 851.033.200 154 661.872.470 99.28 77.21

WILAYAH TIMUR 204 797.750.460 183 752.682.610 138 605.278.450 94.35 75.87

03 Air Minum 444 640.110.000 404 583.196.510 228 324.486.200 91.11 50.69

WILAYAH BARAT 239 385.981.380 223 360.257.590 128 202.064.920 93.34 52.35

WILAYAH TIMUR 205 254.128.620 181 222.938.920 100 122.421.280 87.73 48.17

04 Sanitasi 431 599.580.000 378 523.461.660 236 330.995.970 87.30 55.20

WILAYAH BARAT 221 314.769.020 207 296.307.240 132 192.438.800 94.13 61.14

WILAYAH TIMUR 210 284.810.980 171 227.154.420 104 138.557.170 79.76 48.65

1.765 7.309.300.000 1.571 6.410.174.420 1.126 5.414.306.010 87.70 74.07

920 3.727.165.080 881 3.647.235.740 637 3.052.112.930 97.86 81.89

845 3.582.134.920 690 2.762.938.680 489 2.362.193.080 77.13 65.94

TOTAL INFRASTRUKTUR

TOTAL WILAYAH BARAT

TOTAL WILA YAH TIMUR

Kode Sub BidangPenerima Melapor Melapor Real isasi Persentasi

STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

URK DAK 2015


56/127

URK DAK 2015

JML Reguler Tambahan Total JML DAK PENDAMPING TOTAL JML DAK PENDAMPING TOTAL JML DAK PENDAMPING TOTAL

SKPD (Rp) (Rp) (Rp) SKPD (Rp) (Rp) (Rp) SKPD (Rp) (Rp) (Rp) SKPD (Rp) (Rp) (Rp)

01. JALAN 461 6.268.483.800 564.401.000 6.832.884.800 312 4.805.038.025 614.656.330 5.419.694.356 215 3.145.253.450 367.440.608 3.512.694.058 199 2.958.778.180 349.029.059 3.307.807.239

02. IRIGASI 416 1.881.840.000 496.405.000 2.378.245.000 298 2.047.378.263 199.770.272 2.247.173.535 119 687.509.640 57.355.225 744.864.865 85 478.405.400 42.900.309 521.305.709

03. AIR MINUM 453 1.067.737.000 281.655.000 1.349.392.000 196 643.936.444 68.477.681 711.892.058 149 426.560.297 45.362.422 471.400.653 119 323.710.360 31.374.255 354.562.549

04. SANITASI 420 873.603.000 230.444.000 1.104.047.000 192 555.150.579 47.512.426 602.663.005 155 440.143.370 36.967.373 477.110.743 98 253.390.750 21.820.693 275.211.443

1.750 10.091.663.800 1.572.905.000 11.664.568.800 998 8.051.503.312 930.416.708 8.981.422.954 638 4.699.466.757 507.125.627 5.206.070.318 501 4.014.284.690 445.124.317 4.458.886.941

TERVERIFIKASI

SATMINKAL

TOTAL

NO. SUB BIDANG

PAGU DOK UMEN DA K USUL AN RENCA NA KEGIA TA NTERVERIFIKASI

PROPINSI

STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

JABARAN SIKLUS PELAKSANAAN PROGRAM DAK


57/127

URK ( Usulan Rencana Kegiatan ) adalah Stock

Program Infrastruktur yang perlu ditangani

RK (Rencana Kegiatan) adalah Program Prioritas yang

ditetapkan penanganannya pada tahun berjalan

Paket adalah Bentuk pelaksanaan rencana kegiatan

yang lebih rinci secara teknis dan anggaran.

Planning/

Program

ming

Budgeting Implementing

URK RK PAKET

JABARAN SIKLUS PELAKSANAAN PROGRAM DAK

SKPD BALAI/P2JN/SKEMA VERIFIKASI URK dan REVISI RK DAK


58/127

SKPD BALAI/P2JN/Satker AM & PLP Provinsi DIT Penanggung JawabInput URK di aplikasi eMon DAK

(Offline)

Tentukan URK menjadi RK di aplikasi

eMon DAK

(Offline)

Cetak RK di aplikasi eMonDAK

(Offline) Paraf

Tanda Tangan

Verifikasi I

(Manual)

Verifikasi II

(Manual)

Yes

NoNo

Yes

Backup data di aplikasi eMonDAK

(Offline)

Kirim backup data ke website

eMonitoring (Online)

Submit OK

(Online)

Submit OK

(Online)

Download Data

Backup RK DAK

(Online)

Restore Data Backup RK DAK di aplikasi

eMonDAK

(Offline)

Revisi

(Offline)

Yes

Pemaketan di aplikasi eMon DAK

(Offline)

No

VERIFIKASI I RK : PROPINSI (TEKNIS)


59/127

VERIFIKASI I RK : PROPINSI (TEKNIS)

Balai /P2JN membubuhkan paraf pada lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi

1. Kesesuaian Pagu Dak 2014

2. Kesesuaian Arahan Petunjuk Teknis

3. Tidak Tumpang Tindih (Overlapping ) Dengan Penanganan Provinsi Atau Pusat4. Prioritas :

VERIFIKASI 2 RK : DIREKTORAT


60/127

VERIFIKASI 2 RK : DIREKTORAT

Direktorat Teknis menandatangani lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi

dan telah di paraf oleh Balai/P2JN

ARAH PENGEMBANGAN APLIKASI KEDEPAN


61/127

Arah Pengembangan Kedepan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang berdasarkan Permen PUNo 01/PRT/M/2014 :

Sistem Pemantauan secara elektronik DAK akan diintegrasikandengan Sistem Pemantauan SPM

Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan tentang jenis dan mutupelayanan dasr bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yangmerupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga

secara minimal Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruangyang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakatdalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan

27

ARAH PENGEMBANGAN APLIKASI KEDEPAN

Pengembangan yang telah dilakukan

eMon DAK telah digunakan untuk proses Perencanaan Kegiatan (RK)sebagai alat bantu verifikasi

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN


62/127

HAL HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Proses Verifikasi:

Masih ada Petugas/Operator dan Verifikator yang

belum memahami proses Verifikasi secara Online

termasuk proses Revisi RK.

2.Pelaporan:

Tingkat Kepatuhan Pelaporan Progres belum

optimal

Sering Ganti Petugas/Operator eMonitoring DAK

Tidak Mengikuti Perkembangan Aplikasi DAK


63/127

29

Terima Kasih

MAKASSAR 28 29 OKTOBER 2014


64/127

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y ADIREKTORAT PENGEMBANG AN AIR MINUM

PENGGUNAANDANA ALOKASI KHUSUS

SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI

TA 2015

MAKASSAR, 28 29 OKTOBER 2014

PRA KONSULTASI PROGRAM


65/127

OUTLINE

Arah Kebijakan DAK TA .2015

Data Dasar DAK TA .2015

Lampiran:

Rincian Kegiatan DAK TA . 2015

Evaluasi Pelaksanaan DAK TA. 2014


66/127

Kondisi Pelayanan Air Minum


67/127

Kondisi Pelayanan Air Minum

di Indonesia 1993-2013 (20 tahun)

37 67Air Minum

% %

( 1993 ) ( 2013 )

Sumber: BPS

I dik U R RPJMN 2015 2019


68/127

Indikator Utama Rancangan RPJMN 2015-2019

100 0 100

67 12 59

% % %

% % %

( 2019 )

( 2013 )

Air Minum Kumuh Sanitasi


69/127

Roadmap Pelayanan Air Minum 2015-2019

6

50

60

70

80

90

100

20152016

20172018

2019

70

77,10

87

94,10100

AksesAirMin

umA

man(%)

Tahun

Kebutuhan Pendanaan Air Minum


70/127

Kebutuhan Pendanaan Air Minum

Pada Periode 2015-2019 (Skenario Sementara)

Akses Air Minum Layak 100% di tahun 2019

Investasi Pembangunan Air Minum sangat bergantung pada kesiapan Pemda untuk

mengembangkan dan menjaga keberlanjutan fasilitas

Sumber : Hasil Perhitungan 2013

Sumber

Pendanaan

Kebutuhan Biaya

(Rp Triliun)Persentase (%)

APBN 90,7 33

DAK 24,7 9

APBD/CSR/PIP 98,9 36

PDAM 33 12

KPS 27,5 10

Total 274,8 100

PERKEMBANGAN ALOKASI DAK


71/127

NoSub

Bidang

ALOKASI DAK

JUMLAH2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*

1AIR

MINUM357,2 419,6 502,4 609,9 885 1.349 4.123

* Sudah termasuk DAKAffirmative Policy

( Dalam Milyar Rupiah )

PERKEMBANGAN ALOKASI DAK

SUB BIDANG AIR MINUM 2010 - 2015

8

Perubahan Formula DAK 2014 - 2015


72/127

Perubahan Formula DAK 2014 - 2015

No HalPerbedaan

2014 2015

1. IFN (Indeks

Fiskal Netto)

Daerah dengan IFN tinggi

dimungkinkan mendapatkan

DAK, sepanjang IFWT1 (Indeks

Fiskal Wilayah Teknis) > 1

Daerah dengan IFN tinggi

dikeluarkan tanpa

memperhitungkan IKW (Indeks

Karakteristik Wilayah ) dan IT

(Indeks Teknis), kecuali Papua

dan Papua Barat

2. Kriteria Khusus 6 karakteristik:

Tertinggal, Perbatasan, Pesisir

Kepulauan, Rawan Bencana,Ketahanan Pangan, Pariwisata

3 karakteristik:

Tertinggal, Perbatasan, Pesisir

Kepulauan

3. DAK Tambahan Penentuan Daerah berdasarkan

IFWT dari populasi Daerah

Tertinggal & Daerah Perbatasan

Seluruh Daerah Tertinggal &

Daerah Perbatasan

mendapatkan alokasi


73/127

.

1. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum layakdalam rangka pencapaian target RPJMN 2015-2019dalam meningkatkan kualitas kesehatanmasyarakat dan memenuhi layanan dasar

masyarakat.2. Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative

policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan

kawasan perbatasan.3. Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam

melaksanakan program pembangunan airminumnya.

10


74/127

1. Meningkatkan akses air minum terutama bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawanair, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melaluipeningkatan sambungan rumah, pemasangan mastermeter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektifdan efisien.

2. Dimanfaatkannya DAK sebagai Dana Daerah Untuk

Urusan Bersama (DDUB) pada kegiatan pengembanganSPAM yang didanai sebagian oleh dana bersumber dariAPBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampaidengan pipa tersier.

11


75/127

Sasaran 2015

Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melaluipenambahan SR sebanyak 293.120 unit atau setaradengan penambahan layanan untuk 1.444.480 jiwa.

Sasaran Jangka Menengah (2015-2017)

Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melaluipenambahan SR sebanyak 1.319.040 unit atau setaradengan penambahan layanan untuk 6,5 juta jiwa

(dengan asumsi untuk Perdesaan 1 SR = 4 jiwa danPerkotaan 1 SR = 5 jiwa)

12


76/127

1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan

pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajibanPemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatanpengembangan SPAM yang sebagian dibiayai olehsumber dana APBN.

2. Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR)perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerahyang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yangmemiliki idle capacityyang memadai untuk dibangunSR perpipaan.

3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskinperkotaan khususnya yang bermukim di kawasankumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaranadalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity

yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.13


77/127

4. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM)

Perdesaaan pada desa-desa miskin/rawan air sertaterpencil, tertinggal, dan perbatasan.

14


78/127

15

NoRuang

Lingkup

DAK 2015

Kriteria Pekerjaan

1. Mendukung

DDUB

Lanjutanpekerjaan dari sumber danaAPBN Pipa Distribusi, Pipa Tersier, dan SR

(PeningkatanSPAM)

2. MBR

(idlecapacity)

Listrik: 450900 watt,

Calonpelanggan maumembayar sesuai

persyaratanPDAMuntuk MBR

Pipa Tersier, SR Murah (Peningkatan

SPAM)

3. Kumuh

(idlecapacity)

Lokasi: SKBupati, dan Kumuh dari KSN

Calonpelanggan maumembayar sesuai

persyaratan PDAM untuk program

rakyat miskin

Master Meter, Pipa Tersier, SRMurah/

SRKomunal (Peningkatan SPAM)

4.

Perdesaan Lokasi: desa rawan air, nelayan,

terpencil, tertinggal,pulau2 terluar dan

perbatasan.

Jarak Sumur Gali, Sumur Pompa

Tangan, PAH, dan PMA ke sumber

pencemaran dan cubluk (septcitank)

harus >10m.

Sumur Gali memakai cincin, Sumur

Pompa Tangan, Penampungan Air

Hujan (PAH), Broncaptering /PMA,

Sumur Dalam, IPA, dan IPAS.

(PembangunanSPAM)

Pekerjaan SPAM Komunal harus

selesai sampai kepelayanan/SR.


79/127

DAK Bidang Air Minum akan diprioritaskan bagi

Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria elegibilitas sebagaiberikut:

1. Kabupaten/Kota kapasitas fiskal sedang dan rendah yangmemiliki akses layanan air minum di bawah rata-rata

nasional < 67% (data cakupan air minum nasional 2013)dan merupakan Kabupaten/Kota dengan tingkatkemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional (14,42%)(update angka kemiskinan BPS tahun 2013) serta memilikisisa kapasitas (idle capacity).

2. Lokasi Prioritas ( Lokpri) pada daerah tertinggal dankawasan perbatasan.

16


80/127

17

Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat Pusat akandilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum, DitjenCipta Karya, Kementerian PU.

Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akandilakukan oleh Satuan Kerja Provinsi DirektoratPengembangan Air Minum (Satker PKPAM), Ditjen CiptaKarya, Kementerian PU.

Mekanisme koordinasi dan pelaporan antara daerah penerimaDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dengan

Kementerian PU mengacu pada Permen PU Nomor:15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.


81/127

18

Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan

evaluasi DAK oleh Kementerian PU yang berbasis web e-Monitoring DAK.

Satker PKPAM Provinsi akan berkoordinasi dengan SKPDterkait di daerah untuk memantau pelaksanaan DAK.

SKPD terkait penanggung jawab DAK Bidang Air Minum diKabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, DinasCipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, ataupunDinas yang membidangi urusan penyediaan air minum wajib

menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepadapembina teknis DAK Bidang Air Minum di Provinsi.

Untuk kegiatan penyediaan air minum perpipaan harusdikoordinasikan dengan PDAM setempat.


82/127

19

Pengelola Kelembagaan DAK 2015

1) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

2) BLU (Badan Layanan Umum)

3) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

4) OMS AM (Organisasi Masyarakat Setempat AirMinum)

5) KP2D Air Minum (Kelompok Pengguna dan PemanfaatAir Minum)

6) Koperasi Air minum


83/127

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran DAK TA. 2014 SubBidang Air Minum (e- Monitoring DAK Status: 21 Oktober


84/127

21

g ( g20143 Pukul: 19.00 WIB)


85/127

22

Evaluasi Up dating Progres DAK TA. 2014berdasarkan Laporan Triwulan


86/127

23

berdasarkan Laporan Triwulan

No ProvinsiEvaluasi up-dating progres DAK 2013 melalui e-monitoring DAK

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

1 Sulawesi Utara belum up dating

sudah up dating,Progres Fisik .10% &Keuangan 5%

sudah up dating, adakenaikan Progres menjadiFisik 19 % & Keuangan 17 %

-

2 Gorontalo belum up dating

sudah up dating,Progres Fisik 20% &Keuangan 10%

sudah up dating, ProgresFisik 43% & Keuangan

33%

-

3Sulawesi

Tengahbelum up dating

sudah up dating,Progres Fisik 15% &Keuangan .10%

sudah up dating, adakenaikan Progres menjadiFisik 37% & Keuangan 22%

-

4Sulawesi

Selatanbelum up dating


sudah up dating, adakenaikan Progres menjadi

Fisik 32% & Keuangan 18%

-

5 Sulawesi Barat belum up dating belum up dating belum up dating -



87/127

24



6Sulawesi

Tenggarabelum up dating

sudah up dating,Progres Fisik 12% &Keuangan .5%


-

7 Bali belum up dating


sudah up dating, ProgresFisik 25% & Keuangan 43

%

-

8Nusa Tenggara

Baratbelum up dating



-

9Nusa Tenggara

Timurbelum up dating



-

10 Maluku belum up dating



-




88/127

25



11 Maluku Utara belum up dating


sudah up dating, adakenaikan Progres menjadiFisik 50 % & Keuangan 25%

-

12 Papua belum up datingsudah up dating,Progres Fisik .5% &

Keuangan 3%

sudah up dating, ProgresFisik 9% & Keuangan .3%

-

13 Papua Barat belum up datingsudah up dating,Progres Fisik 9% &Keuangan 7%


-


Target Output & Outcome DAK TA.2014 Subbidang Air Minum


89/127

26

2014 Subbidang Air Minum

Permasalahan Pelaksanaan DAK TA 2014


90/127

27

Terlambatnya Proses lelang di Kab/Kota sehingga

pada Laporan Triwulan 1 belum ada realisasiproges fisik dan keuangan;

Pelaporan progres pelaksanaan melalui e-monitoring sangat lambat sehingga progres fisik

dan keuangan di Triwulan 3 masih rendah, rata-rata secara nasional Fisik 24,74% dan Keuangan15,54%;

Perubahan lokasi dan pekerjaan yang tidak

sesuai dengan RK (Rencana Kegiatan) di waktuSosialisasi DAK;

Kurangnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpekerjaan DAK oleh Satuan Kerja di Provinsi;

Rencana Tindak Lanjut


91/127

28

Perlunya Koordinasi antara SKPD dengan

Pemda/Pemkot di Kab/Kota agar pelaksanaan lelangdilaksanakan di awal tahun anggaran;

Agar dapat ditingkatkan kinerja pelaporan dalam

e-monitoring DAK serta mempercepat pelaksanaan

pekerjaan sesuai rencana kegiatan dan memberikanpenghargaan kepada Kab/Kota yang selalu

mengupdate laporan triwulan;

Dengan memakai Aplikasi Program untuk RK (Rencana

Kegiatan) DAK TA. 2014 ini, diharapkan sudahtidak lagi perubahan lokasi dan kegiatan;

Perlunya intensititas Monev oleh Satker Provinsi

dalam setiap Triwulannya;


92/127


93/127

30

Kriteria teknis yang dipergunakan untuk penentuan alokasiyang diterima kabupaten/kota adalah:

A.Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilanrendah/MBR (Imbr)

B. Cakupan yang belum mendapat pelayanan air minum(Icam)

C. Kapasitas belum termanfaatkan /idle capacity (Ic)

D. Kinerja pelaporan (Ipl)


94/127

31

ITam = 30% Icam + 35% Imbr + 15% Iic + 20% Ipl

Notasi Uraian Keterangan Sumber Data Bobot

ITam Indeks Teknis Air Minum 100 %

Imbr MasyarakatBerpenghasilan Rendah

Merupakan perbandingan jumlah MBR dikabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total

jumlah MBR kabupaten/kota secara nasional.

SensusPenduduk 2011

35 %

Icam Cakupan Air Minum Merupakan perbandingan prosentase jumlah penduduk

yang belum terfasilitasi air minum melaluiPDAM/Pamsimas pada kabupaten/kota yangbersangkutan terhadap total prosentase jumlahpenduduk secara nasional

Sensus

Penduduk 2011

30 %

Iic Idle Capacity Merupakan perbandingan antara jumlah idle capacitytotal kabupaten /kota yang bersangkutan terhadap

jumlah total kapasitas produksi secara nasional.

SIM SPAMDJCK dan

Audit BPKPPDAM Tahun

2012

15 %

Ipl Pelaporan Merupakan perbandingan kepatuhan penyerahanlaporan sesuai Juknis dan kepatuhan melakukanpemutakhiran e-monitoring DAK kabupaten/kota yangbersangkutan terhadap kepatuhan penyerahan laporansesuai Juknis dan kepatuhan melakukan pemutakhiran

e-monitoring DAK secara nasional.

e-MonitoringDAK

20 %


95/127

32

No. JENIS DATA VOL SATUAN KETERANGAN

Data Umum

1. Luas Wilayah km2

Merupakan luas wilayah daratan (berdasarkan

Permendagri No. 6/2008)

2. Jumlah Penduduk jiwa Merupakan jumlah penduduk berdasarkan data BPS

3. Jumlah Penduduk Miskin jiwaMerupakan jumlah penduduk miskin/berpenghasilanrendah (sesuai dengan definisi dari Badan PusatStatistik)

4. Besaran APBD pada tahun berjalan Rp. jutaMerupakan alokasi APBD hanya untuk anggaranpembangunan (di luar belanja rutin) di kabupaten/kotayang bersangkutan

5. Alokasi untuk sektor Air Minum (di luar DAK) Rp. jutaMerupakan alokasi APBD hanya untuk anggaranpembangunan subbidang air minum dikabupaten/kota yang bersangkutan

Data Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota

1. Jumlah desa/kelurahan di Kab/Kotadesa/

kelurahan

Merupakan total jumlah desa/ kelurahan dikabupaten/kota tersebut

2. Jumlah desa/kelurahan rawan air bersih di Kab/Kotadesa/

kelurahan

Merupakan total jumlah desa/kelurahan dikabupaten/kota tersebut yang tidak memiliki aksesterhadap air minum yang memadai dan/atau padasaatmusim kemarau terjadi rawan air

3. Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di

Kawasan Kab/Kota Kawasan

Merupakan total jumlah Kawasan MBR dikabupaten/kota tersebut yang tidak memiliki aksesterhadap air minum yang memadai.

4. Cakupan pelayanan air minum %

Merupakan prosentase jumlah penduduk yang sudahterfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas/ Sistemlainnya dibanding jumlah penduduk kabupaten/kotayang bersangkutan

5. Idle Capacity M3

Jumlah kapasitas air minum di PDAM yang belum

termanfaatkan pada Kabupaten/Kota yangbersangkutan


96/127

33

No BidangAlokasi

Trilyun (Rp)Jumlah Penerima

(Kab/Kota) Dana Pendamping (%)

1DAK RegulerSubbidang Air Minum

1,068 44510 %

PMK Tentang DAKTA. 2014 Lampiran 1

2

DAK AfirmatifSubbidang AirMinum

0,281 196

0 - 3 %PMK Tentang DAK

TA. 2014 Lampiran 2

T O T A L 1,349 453


97/127

34


98/127

T E R I M A K A S I H


99/127

Dalam mempersiapkan program DAK 2015, perlu dilihat apakah sudah adapengembangan SPAM atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan
http://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).doc


100/127

37

daftar fasilitas pengembangan SPAM yang ada. Adapun fasilitas-fasilitas yang

perlu diidentifikasi diantaranya adalah jenis prasarana sistem penyediaan air

minum berdasarkan jenis sumber air baku. Prasarana tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Mata air: Perlindungan Mata air (PMA) /Broncapteringb. Air tanah

i. Sumur Dalam;

ii. Sumur Pompa Tangan;

iii. Sumur Gali dengan cincin

c. Air permukaan/Intake

i. Instalasi Pengolahan Air (IPA);

ii. Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana (IPAS)

d. Air hujan : PenampunganAir Hujan (PAH)Selain unit produksi sebagaimana hal tersebut di atas, beberapa prasarana
http://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).dochttp://../PC%20USER/Downloads/TAYANGAN%20-%20BAHAN%20DAK%20WILBAR/DIT.SEKTOR/Sandingan%20Permen%20PU%2015%202010%20lampiran%20air%20minum_revisi%20(final).doc


101/127

38

sebagai kelengkapan dari SPAM yang perlu diidentifikasi berupa:

a. Unit Distribusi Perpipaan;

b. Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan

lebih tinggi dari unit produksi;

c. Unit pelayanan yang terdiri dari:

i. Sambungan Rumah (SR)ii. Sambungan Rumah Murah/Komunal (SRM/SRK)

.

1.Unit Air Baku:(Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan)


102/127

39

( , , j )

Broncaptering (L/detik)

Intake (L/detik)

Bak Pengumpul (m3) Pompa (unit)

Pipa PVC, GIP, HDPE (m)

2.Unit Produksi: (Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan & Air Laut)

SumurAir Tanah Dalam(L/detik) Saringan Pasir Lambat /SPL (L/detik)

Bangunan Prasedimentasi (unit)

Instalasi PengolahanAir/IPA (L/detik)

Instalasi PengolahanAir MinumSederhana/IPAS(L/detik)

PenampunganAir Hujan/PAH (L/detik)

Sumur gali dengan memakai cincin

Sumur pompa tangan

(Jarak Sumur Gali, Sumur Pompa Tangan, PAH, dan PMA ke sumber

pencemaran dan cubluk (septcitank) harus > 10 m)

Unit Distr ibusi: (Sistem Gravitasi atau Perpompaan)


103/127

40

3 Unit Distr ibusi: (Sistem Gravitasi atau Perpompaan)

Reservoir (m3)

Menara Air (m3) Pipa PVC, GIP, HDPE (m)

Accessories Pipa (Ls)

Pompa (unit)

Genset (unit)

Jembatan Pipa (unit)

Bak Pelepas Tekan/BPT (unit)

4. Unit Pelayanan:

Master Meter (unit)

SambunganRumahMurah/SRM(unit)

SambunganRumahKomunal/SRK(unit)

SOSIALISASI PETUNJUK TEKNISDAN KONSULTASI PROGRAM


104/127

0

DAN KONSULTASI PROGRAMPENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR

SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2015

Disampaikan oleh :Direktur Pengembangan PLP


DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

KONDISI SANITASI IDEAL YANG DIHARAPKAN


105/127

Saluran Drainase Bersihdari Sampah, Limbah dan

tertata dengan baik

MCK dengankualitas baik

Masyarakat Pedulisampah

KondisiSanitasi Ideal

yang

diharapkan

Perubahan

Perilaku

Masyarakat

1

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTURSUB BIDANG SANITASI


106/127

2

TujuanMeningkatkan akses sanitasi dasar terutama bagikawasan rawan sanitasi perkotaan melaluipenyediaan sistem layanan sanitasi (sistem

pelayanan air limbah dan persampahan).

Arah Kebijakan

Meningkatkan cakupan dan kehandalan

pelayanan sanitasi (air limbah dan persampahan)secara komunal untuk meningkatkan kualitaskesehatan masyarakat dan memenuhi standarpelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi.

LATAR BELAKANG DAK SUB BIDANG SANITASI


107/127

3

PP No. 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan

Pasal 59 ayat (1) :

Menteri Teknis MenyusunJuknis Penggunaan DAK

UU No. 7 Tahun 2004 Ttg.Sumber Daya Air Pasal 21

ayat (1)

Perlindungan & PelestarianSumber Air dilakukan melaluiPengaturan Prasaran & Sarana

Sanitasi

PP No. 16 Tahun2005

tentangPengembangan

Sistem Air MinumPasal 14 ayat (1) Perlindungan Air

Baku dilakukanmelalui Keterpaduan

PengaturanPembangunan SPAM

& SANITASI

Pasal 14 ayat (2) PS. Sanitasi

meliputi PS. AirLimbah dan PS.Persampahan

Permen PU No. 15 Tahun 2010 tentang

JUKNIS DAK

Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan, Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini

PILIHAN SARANA PEMBANGUNAN DAKSUB BIDANG SANITASI


108/127

A. Prioritas Utama (Air Limbah)

Penanganan air limbah rumah tangga dengan pilihan kegiatan:

1. IPAL Komunal dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat,

(50-100 KK), lokasi padat penduduk/jarak rumah berdekatan,

masyarakat memiliki jamban sederhana

2. Sambungan rumah pada sistem pengolahan air limbah terpusatskala kawasan berbasis masyarakat ataupun skala kota.

3. Kombinasi IPAL Komunal dengan MCK Plus.

4. MCK Plus dengan pelayanan 50-100 KK. lokasi padat

penduduk/jarak rumah berdekatan, masyarakat tidak memiliki

jamban

5. Septic Tank Komunal 10 KK (khusus untuk Indonesia bagian timur

dengan kepadatan penduduk rendah),lokasi jarang penduduk/

jarak antar kelompok rumah agak renggang

4

PILIHAN SARANA PEMBANGUNAN DAKSUB BIDANG SANITASI


109/127

B. Priori tas Kedua (Persampahan)

Pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola

3R (Reduce, Reuse, danRecycle):

1. Masyarakat dikawasan tersebut sudah menerapkan stop BABS.

2. Masyarakat / KSM menyampaikan surat minat yang menyatakan mampu

mengelola infrastruktur 3R dan kepastian penjualan hasil produksi ke lapak /

pabrik / instansi terkait.

3. Surat pernyataan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan untuk membeli hasil

produksi kompos 3R.

4. Fasilitas pengurangan sampah pola 3R dengan pembangunan infrastruktur

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R.

Fasilitas Pengurangan Sampah dengan 3R : Fasilitas pemilahan sampah,

Fasilitas pengumpulan sampah, serta Fasilitas pengolahan sampah terpadu

(TPST)

SELAIN OPSI AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN 3R,

TIDAK ADA OPSI PILIHAN UNTUK DRAINASE 5

KRITERIA PENGALOKASIAN ANGGARANDAK SANITASI 2015


110/127

6

Kriteria Umum (KU)

Kriteria Khusus (KK)

a.Daerah otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh

daerah tertinggal

b.Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2)

Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan

bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah

ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata

Kriteria Teknis (KT)Indikator Teknis : Keikutsertaan Program PPSP, Kab/Kota Rawan

Sanitasi, Cakupan Layanan Sanitasi, Ketaatan Pelaporan

Indeks Fiskal Keuangan Kabupaten/Kota

Tahun Jml Kab/Kota Alokasi (Rp. Milyar)

2010 449 357

2011 428 419

2012 449 463

2013 447 569

2014 431 DAK Reg; 183 DAK Tambahan 829,2

2015 412 DAK Reg; 196 DAK Tambahan 1.104,047

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN


111/127

7

Dimasukkan dalam Program PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman

BUKU PUTIH

STRATEGI SANITASI KAB/KOTA (SSK)

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI

Penyusunan Rencana Kegiatan,

Harus mengacu pada :

Rencana Program & Investasi JangkaMenengah (RPIJM) Kab/Kota BidangCipta Karya yang telah disepakati

RPIJM

PPSP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PERAN PARA PELAKUDALAM PENYELENGGARAAN DAK

SUB BIDANG SANITASI


112/127

8

SUB BIDANG SANITASI

CARA : SWAKELOLAPROSESPEMBERDAYAAN

- PERSIAPAN

- PERENCANAAN

- PELAKSANAAN

- PENGELOLAAN

PEMDA

KSM

(MASYARAKAT)TFL

PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATANDALAM PENYELENGGARAAN DAK

SUB BIDANG SANITASI


113/127

9

SUB BIDANG SANITASI

1. PERSIAPAN

2. PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN(TFL)

3. SELEKSI LOKASI

4. PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYAMASYARAKAT (KSM)

5. PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT(RKM)

6. PELAKSANAAN KONSTRUKSI7. OPERASI & PEMELIHARAAN

8. PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

9. PENGAWASAN & PENGENDALIAN

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATANDAK SANITASI


114/127

10

DOKUMEN JUKLAK/JUKNISPELAKSANAAN SLBM

( Oleh Kementerian PU)

SOSIALISASI KEGIATAN DAK &SLBM Kepada seluruh Pem.

Prov. Kab/Kota

(Oleh Kementerian PU)

RAPAT KONSULTASI TEKNISREGIONAL

(Oleh Kementerian PU)

Penandatanganan RencanaKegiatan antara Pemerintah

Pusat/Provinsi/Kab/Kota

PENYIAPAN TENAGA FASILATOR LAPANGAN (TFL)


115/127

11

KRITERIA TENAGA FASILITATORLAPANGAN (TFL)

1. Pendidikan minimal D3/Sederajat

2. Penduduk asli/setempat, ataumampu berkomunikasi danmenguasai bahasa serta adatistiadat setempat

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Mengenal kondisi lingkungan calonlokasi

5. Memiliki cukup waktu untukmelaksanakan tugas TFL

6.MemilikiPengetahuan/Pengalaman Dasar

tentang; Air Limbah, Persampahan,dan Drainase

7. Bersedia tinggal dan bekerja samadengan masyarakat di lokasiterpilih

8. Syarat tambahan oleh masyarakat(kalau ada)

PROSESADMINISTRASI

1.Surat DJCK kePemkab/Kotatentang Usulan nama2 (dua) calon TFLdisetiap lokasi

a. TFL Teknis

b. TFL PemberdayaMasayarakat

2. Penyampaian nama2 (dua) calon TFLoleh Bupati/wali kota

ke DJCK untukmengikuti pelatihan.

3. Pelatihan TFLdiselenggarakan olehDJ. Cipta KaryaKementerian PU

PENDANAAN TFL DAK SANITASI


116/127

1. Daerah penerima DAK - SLBM wajib mencantumkan alokasi dan

penggunaan DAK dalamAPBD.

2. Pelaksanaan DAK yang telah tercantum dalam APBD adalah

tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pendamping fisik

sebesar 10% serta tambahan pendamping minimal 5% untuk dana

operasional dari alokasi dana DAK SLBM termasuk gaji TFL selama

minimal 8 (delapan) bulan untuk 1 orang TFL.

4. Besaran gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) disesuaikan dengan

Upah Minimum Regional (UMR) atau Peraturan Daerah

(kabupaten/kota).12

SELEKSI LOKASI DAK SANITASI


117/127

1. Kepadatan penduduk di atas 150 jiwa / hektar (pemakai tetap).

2. Tersedia air bersih, sumber listrik dan tersedia saluran untukmenampung effluent hasil pengolahan air limbah.

3. Kawasan pemukiman padat, rawan sanitasi (rekomendasi Dinas

Kesehatan/ sesuai data BPS atau kawasan pasar dan pemukiman

disekitarnya yang legal sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW

Kab./ Kota).

4. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak (sesuai data BPS/

dokumen PPSP).

5. Tersedia lahan yang cukup:

50 m2 untuk 1 (satu) unit bangunan IPAL.

100 m2 untuk 1 (satu) MCK Plus.

200 m2 untuk infrastuktur 3R.

13

PEMBENTUKAN KSM (KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT)


118/127

14

DIBENTUK & DITETAPKANDALAM MUSYAWARAHMASYARAKAT CALON PENERIMAMANFAAT

MERUPAKAN WAKILMASYARAKAT CALON PENERIMA

MANFAAT DALAMPENYELENGGARAANPRASARANA & SARANA SLBM

SUSUNAN PENGURUS KSMMINIMAL :

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

TENAGA TEKNIS

ANGGOTA

KSM

WARGA

(MASYARAKAT)

PENYUSUNAN RKM (RENCANA KERJA MASYARAKAT)


119/127

15

WAKIL MASYARAKAT/WARGADIDAMPINGI TFL menyusun RKMSLBM meliputi :

1. Pemilihan Prasarana & TeknologiSLBM yang dibutuhkan

2. Calon penerima manfaat

3. Pembentukan Forum Pengguna

4. Pembentukan KSM (Jika belumterbentuk)

5. Penyusunan DED & RAB

6. Jadwal Kontruksi

7. Rencana Kontribusi

8. Rencan Pelatihan KSM

9. Rencana Pengoperasian &Pemeliharaan Fasilitas SanitasiLingkungaan yang dibangun

DOKUMENPERENCANAAN

SLBM

Diusulkan dandisahkan dalam

Forum Musyawarahdi Lokasi

Pelaksanaan

PELAKSANAAN KONSTRUKSIDAK SANITASI


120/127

16

Pelaksanaan Konstruksi dilakukan setelah RencanaKerja Masyarakat (RKM) selesai disusun & disahkanoleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM & TFL)

Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan

dengan pendampingan oleh oleh TFL (TenagaFasilitator Lapangan)

Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok

Masyarakat atau SKPD penanggung jawab anggaran sesuaiP erp res R I no 70 Tahun 2012 dan P erubahannya Ten tang

P e nga da an B a ra n g/ J as a P eme rin ta h

Swakelola oleh SKPD dilaksanakan dengan tetapmelibatkan KSM mulai proses perencanaan sampaidengan pasca konstruksi

OPERASI & PEMELIHARAANINFRASTRUKTUR DAK SANITASI


121/127

17

KSM menyampaikan ke warga/masyarakat hasil pembangunanPrasarana & Sarana SLBM (dalamForum Musyawarah Warga).

Pembentukan & PenetapanPengelola Prasarana & SaranaTerbangun melalui musyawarahmasyarakat pengguna. Dapatmenggunakan KSM yang ada ataumembentuk pengelola yang baru.

Masyarakat memperoleh fasilitasidari aparat, TFL, pihak-pihak lainyang berkompeten.

Proses Pengelolaan dan

Pemanfaatan SLBM dilakukandengan cara musyawarah,transparansi, akuntabilitas publik& Kontrol sosial

O&P dilakukan sesuai denganSOP.

PRASARANADAN SARANATERBANGUN

PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKATDAK SANITASI


122/127

18

Penguatan Kelembagaan :

Pengorganisasian Masyarakat

Pengembangan Institusi

Lokal Indentifikasi, Seleksi dan

Implementasi pilihanteknologi sanitasi berbasismasyarakat

Penerapan Prilaku HidupSehat dalam bentuk pelatihan

dan sosialisasi

3. Pelatihan Mandor

Mandor disiapkan untuk membangun prasaranaSLBM terpilih sesuai dengan DED yang telahdisusun

2. Pelatihan KSM

KSM dibekali pengetahuan tentang organisasi danpengelolaan keuangan

1. Pelatihan TFL (RPA & RKM)

TFL disiapkan untuk memfasilitasi masyarakatdalam penilaian kondisi sanitasi secara cepat, danmendampingi masyarakat dalam menyusun RKM

4. Pelatihan Pengelola

Pengelola (KSM/KPP) disiapkan untukmengoperasikan dan memelihara sarana SLBM

5. Sosialisasi terhadap Masyarakat

Calon Pengguna diberi penjelasan tentang perilakuhidup bersih dan sehat (PHBS) dan tata carapenggunaan sarana SLBM terbangun

PENGAWASAN DAN PENGENDALIANDAK SANITASI


123/127

19

PENGAWASAN

DAN

PENGENDALIAN

Oleh seluruhkomponenmasayarakat

Didampingi olehAparat dan dibantuoleh TFL.

Dilakukan sejak tahaprembug warga tahappertama, untukmenjagadilaksanakannyaPRINSIP DASAR SLBM.

PROSESPENYELENGGARAAN KEGIATAN

DAK SANITASILINGKUNGANBERBASIS

MASAYARAKAT

(SLBM)

KOMPONEN KEGIATAN DAK SANITASIDAN SUMBER PENDANAAN


124/127

20

No URAIAN KEGIATAN

SUMBER DANA

APBN DAK APBD MASY

1

SOSIALISASI DAK &

PELATIHAN TFL

2

PELATIHAN KSM, MANDOR,

BENDAHARA, TUKANG &

PENGELOLA

3PENDAMPINGAN

MASYARAKAT (GAJI TFL)

4 BIAYA KONSTRUKSI

5 BIAYA O & P

6 MONEV

PENYALURAN DANA DAK SANITASI


125/127

PENYALURAN DANA DAK BERBASIS MASYARAKAT KEPADA KSM

DILAKUKAN MELALUI 3 TAHAP :

1.TAHAP IDiberikan 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana, apabila

KSM telah siap melaksanakan pekerjaan ( RKM sudah disiapkan).

2. TAHAP IIDiberikan 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila

pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh perseratus)

3. TAHAP IIIDiberikan 30 % (tiga puluh perseratus), dari keseluruhan dana, apabila

pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh perseratus).

21

PELAPORAN DAK SANITASI


126/127

22

3. Fasilitator dan KSM membuat laporan

secara periodik kepada SKPD sejakproses Perencanaan hinggapelaksanaan kegiatan.

2. KSM melaporkan kondisi fisk

prasarana setiap 6 (enam) bulankepada Instansi Penanggung jawab diDaerah (SKPD)

1. KSM membuat Laporan Kegiatan

Harian yang berisi kemajuanpelaksanaan pembangunan dankeuangan (disampaikan setiapminggu kepada masayarakt)


127/127

TERIMA KASIH

Documents

Materi Pra Konsultasi DAK 2015