KELAS X

BAB 1BAB 2BAB 3BAB 4BAB 5BAB 6

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

(NKRI)(NKRI)

Standar Kompetensi ..Standar Kompetensi ..* Memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan * Memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Republik Indonesia (NKRI)

Kompetensi Dasar ..Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur * Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentukya negara.terbentukya negara.

* Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-* Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.bentuk kenegaraan.

* Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI.* Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI.

* Menunjukkan semangat kebangsaan, * Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam kehidupan nasionalisme, dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarabermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna Manusia, Masyarakat – Bangsa, dan Negara

Terbentuknya Bangsa Terbentuknya Negara

Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk

Kenegaraan

Hakikat Bangsa

Pengertian, Tujuan dan Fungsi Negara

Kesatuan RI

Semangat Kebangsaan NasionalismePartiotisme

Semangat Kebangsaan Lainnya

1. Manusia1. Manusia Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa

memiliki kedudukan dan martabat yang paling memiliki kedudukan dan martabat yang paling tinggi diantartinggi diantaraa makhluk lain ciptaan-Nya. makhluk lain ciptaan-Nya. Manusia diberikan akal dan pikiran sehingga Manusia diberikan akal dan pikiran sehingga dalam kondisi tertentu mampu memenuhi dalam kondisi tertentu mampu memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya. Kemudian, hasrat dan kebutuhan hidupnya. Kemudian, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan mempunyai haik serta martabat merdeka dan mempunyai haik serta martabat yang sama.yang sama.

    Manusia berasal dari bahasa Manusia berasal dari bahasa sansekertasansekerta, yaitu , yaitu manumanu. Artinya berpikir dan berakal budi. Dalam . Artinya berpikir dan berakal budi. Dalam sejarah sejarah homohomo berarti manusia. berarti manusia.

Manusia didalam pergaulan hidupnya Manusia didalam pergaulan hidupnya ditakdirkan sebagai makhluk social. ditakdirkan sebagai makhluk social. AristotelesAristoteles (384-322 SM), salah seorang filsuf (384-322 SM), salah seorang filsuf yunani mengatakn bahwa manusia itu makhluk yunani mengatakn bahwa manusia itu makhluk yang bergaul, bermasyarakat.yang bergaul, bermasyarakat.

2. Masyarakat - Bangsa2. Masyarakat - Bangsa Masyarakat adalah persatuan manusia yang Masyarakat adalah persatuan manusia yang

timbul dari kodrat yang sama. Mereka hidup timbul dari kodrat yang sama. Mereka hidup bersama dalam berbagai hubungan antara bersama dalam berbagai hubungan antara individu yang berbeda – beda tingkatannya.individu yang berbeda – beda tingkatannya.

Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, dan Negara. Pada umumnya ada kota, daerah, dan Negara. Pada umumnya ada tiga macam golongan masyarakat, yaitu sebagai tiga macam golongan masyarakat, yaitu sebagai berikut :berikut :

a)a) Golongan yang berdasarkan hubungan Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, perkumpulan keluarga, suami-istri kekeluargaan, perkumpulan keluarga, suami-istri ((gemeinschaftgemeinschaft))

b)b) Golongan yang berdasarkan hubungan Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan / pekerjaan, perkumpulan ekonomi, kepentingan / pekerjaan, perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, perkumpulan social, koperasi, serikat kerja, perkumpulan social, perkumpulan kesenian, dan olahraga perkumpulan kesenian, dan olahraga ((gezelschaftgezelschaft).).

c)c) Golongan yang berdasarkan hubunugan tujuan / Golongan yang berdasarkan hubunugan tujuan / pandangan hidup atau ideology, partai politik, pandangan hidup atau ideology, partai politik, perkumpulan agama, bangsa, dan Negarperkumpulan agama, bangsa, dan Negara.a.

Bangsa adalah sekelompok manusia / Bangsa adalah sekelompok manusia / orang yang memiliki hal – hal berikut.orang yang memiliki hal – hal berikut.

a)a)cita-cita bersama yang mengikat dan cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuanmenjadi satu kesatuan

b)b)perasaan senasib sepenanggungan perasaan senasib sepenanggungan

c)c)karakter yang samakarakter yang sama

d)d)adat istiadat / budaya yang samaadat istiadat / budaya yang sama

e)e)satu kesatan wilayahsatu kesatan wilayah

f)f)teroganisir dalam satu wilayah hukumteroganisir dalam satu wilayah hukum

3. Negara3. Negara Istilah Negara merupakan terjemahan dari Istilah Negara merupakan terjemahan dari de staat de staat

(belanda), (belanda), the state the state (inggris), (inggris), I’eI’etattat (prancis), (prancis), statumstatum (latin), (latin), lo statolo stato (Italia), dan (Italia), dan der staatder staat (jerman).(jerman).

Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, berarti kota, sedangkan menurut bahasa suku-suku di berarti kota, sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia sering disebut negeri atau Negara, yaitu Indonesia sering disebut negeri atau Negara, yaitu tempat tinggal. tempat tinggal.

Menurut kamus umum bhasa Indonesia Negara adalah Menurut kamus umum bhasa Indonesia Negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintha dengan teratur.diurus oleh suatu badan pemerintha dengan teratur.

Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti luas (lembaga legislative, eksekutif, dalam arti luas (lembaga legislative, eksekutif, yudikatif) yang merupakan alat untuk mencapai yudikatif) yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama, sedangkan Negara dalam arti kepentingan bersama, sedangkan Negara dalam arti luas adalah kesatuan social yang mengatur, luas adalah kesatuan social yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang terus. Dalam dapat hidup wajar dan berkembang terus. Dalam mengemban tugasnya, Negara memliki aparatur mengemban tugasnya, Negara memliki aparatur Negara dengan wewenangnyaNegara dengan wewenangnya

Pengertian bangsa yang dikemukakan secara Pengertian bangsa yang dikemukakan secara unik oleh unik oleh Ben AndersonBen Anderson, , dapat ditelaah lebih dapat ditelaah lebih lanjut mngenai proses dan unsur-unsur lanjut mngenai proses dan unsur-unsur pembentuknya. Menurut pengamatan pembentuknya. Menurut pengamatan Ben Ben AndersonAnderson,, ilmuwan politik dari universitas cornel, ilmuwan politik dari universitas cornel, bangsa merupakan komunitas politik yang bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batsnya dan dibayangkan dalam wilayah yang jelas batsnya dan berdaulat.berdaulat. Mengapa dikatakan sebagai komunitas Mengapa dikatakan sebagai komunitas polotik yang dibayangkan? Karena suatu bangsa polotik yang dibayangkan? Karena suatu bangsa yang paling kecil sekalipun, setiap individunya tidak yang paling kecil sekalipun, setiap individunya tidak kenal satu sama lain. Begitupula dengn bangsa yang kenal satu sama lain. Begitupula dengn bangsa yang besar sekalipun, yang jumlah anggota atau besar sekalipun, yang jumlah anggota atau penduduknya hingga ratusan jiwa, mempunyai batas penduduknya hingga ratusan jiwa, mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Kekuasaan dan wewenang wilayah yang relatif jelas. Kekuasaan dan wewenang suatu bangsa atas suatu wilayah yang berdaulat, suatu bangsa atas suatu wilayah yang berdaulat, merupakan dibawah wewenang kenegaraan atau merupakan dibawah wewenang kenegaraan atau Negara yang mempunyai kekuasaan atas seluruh Negara yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut.wilayah dan bangsa tersebut.

1. Faktor Pembentukan Bangsa 1. Faktor Pembentukan Bangsa Menurut Dasar IdentitasMenurut Dasar Identitas

a.a. Primordial, Primordial, yaitu ikatan kekerabatan (darah dan yaitu ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat.bahasa, dan adat istiadat.

b.b. SakralSakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu , kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat menimbulkan ideologi dokttriner masyarakat menimbulkan ideologi dokttriner yang kuat dalam suatu masyarakat, sehingga yang kuat dalam suatu masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsa negara.keterkaitannya dapat membentuk bangsa negara.

c.c. TokohTokoh, tokoh yang kharismatik bagi masyarakat , tokoh yang kharismatik bagi masyarakat akan menjadi panutan untuk mewujudkan misi-akan menjadi panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.misi bangsa.

d.d. SejarahSejarah, sejarah dan pengalaman masa lalu , sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akibat penjajahan akan seperti penderitaan akibat penjajahan akan melahirkan solidaritas (senasib dan melahirkan solidaritas (senasib dan sepenanggungan).sepenanggungan).

e.e. Bhinneka Tunggal IkaBhinneka Tunggal Ika, yaitu faktor kesadaran , yaitu faktor kesadaran antaranggota masyarakat mengenai pentingnya antaranggota masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagai perbedaan.persatuan dan berbagai perbedaan.

f.f. Perkembangan EkonomiPerkembangan Ekonomi, perkembangan ekonomi , perkembangan ekonomi yang terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat yang terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan mutu dan variasi kebutuhan akan meningkatkan mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yang lain.masyarakat yang lain.

g.g. KelKelembagembagaan, aan, Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik mempertemukan pemerintahan dan politik mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat.masyarakat.

2. Faktor Pembentuk Bangsa 2. Faktor Pembentuk Bangsa Menurut Segi OrganisasiMenurut Segi Organisasi

a.a. Negara sebagai Organisasi KekuasaanNegara sebagai Organisasi Kekuasaan

b.b. Negara sebagai Organisasi PolitikNegara sebagai Organisasi Politik

c.c. Negara Ditinjau dari Segi Organisasi Negara Ditinjau dari Segi Organisasi KesusilaanKesusilaan

d.d. Negara Ditinjau dari Segi Integritas antara Negara Ditinjau dari Segi Integritas antara Pemerintah dan RakyatPemerintah dan Rakyat

1. Unsur-Unsur Negara1. Unsur-Unsur Negara Menurut para ahli Negara, antara lain Menurut para ahli Negara, antara lain

OppenheimOppenheim dandan LauterpachtLauterpacht, , tiga tiga unsure pokok tersebut adalah sebagai unsure pokok tersebut adalah sebagai berikut:berikut:

a.a. rakyat atau masyarakatrakyat atau masyarakat

b.b. wilayah / daerah, meliputi udara, darat, dan wilayah / daerah, meliputi udara, darat, dan perairan (perairan bukan merupakan syarat perairan (perairan bukan merupakan syarat mutlak).mutlak).

c.c. Pemerintah yang berdaulatPemerintah yang berdaulat

RakyatRakyatRakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam Negara Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam Negara

suatu Negara atau menjadi penghuni Negara. Rakyat suatu Negara atau menjadi penghuni Negara. Rakyat merupakan unsur terpenting dari Negara.merupakan unsur terpenting dari Negara.

Pengelompokan Rakyat Pengelompokan Rakyat • PendudukPenduduk dan dan bukan penduduk bukan penduduk (berdasarkan hubungannya (berdasarkan hubungannya

dengan wilayah dan Negara). dengan wilayah dan Negara). Penduduk Penduduk adalah mereka yang adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau berdomosili tetap di dalam bertempat tinggal tetap atau berdomosili tetap di dalam wilayah Negara (menetap). wilayah Negara (menetap). Bukan PendudukBukan Penduduk adalah mereka adalah mereka yang berada didalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud yang berada didalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di Negara itu. Termasuk kedalam golongan bertempat tinggal di Negara itu. Termasuk kedalam golongan bukan penduduk antara lain wisata asing yang sedang bukan penduduk antara lain wisata asing yang sedang melakukan perjalanan wisata didalam wilayah.melakukan perjalanan wisata didalam wilayah.

• Warga Negara Warga Negara dandan bukan warga Nega bukan warga Negara (berdasarkan ra (berdasarkan hubungannya dengan pemerintah Negara). hubungannya dengan pemerintah Negara). Warga Negara Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara (menurut undang-undang diakui anggota dari Negara (menurut undang-undang diakui sebagai warga Negara). sebagai warga Negara). Bukan warga Negara Bukan warga Negara (orang asing) (orang asing) adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai negaranya.negaranya.

WilayahWilayahPembatasan wilayah suatu Negara sangat pentings sekali Pembatasan wilayah suatu Negara sangat pentings sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu Negara karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu Negara dalam segala bentuk seprti hal-hal berikut :dalam segala bentuk seprti hal-hal berikut :• berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada dildalamnyaberkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada dildalamnya• berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak izin dari Negara negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak izin dari Negara itu.itu.

Pembagian WilayahPembagian Wilayah

1.1. DaratanDaratan

Pembatasan antara Negara dapat berupa hal-hal berikut.Pembatasan antara Negara dapat berupa hal-hal berikut.1.1. Batas alam. Misalnya sungai, danau, pegunungan, atau Batas alam. Misalnya sungai, danau, pegunungan, atau

lembah.lembah.

2.2. Batas buatan, misalnya Pagar tembok, pagar kawat berduri.Batas buatan, misalnya Pagar tembok, pagar kawat berduri.

3.3. Batas menurut geofisika, misalnya lintang utara / selatan , Batas menurut geofisika, misalnya lintang utara / selatan , bujur timur / barat.bujur timur / barat.

2.2. LautanLautanWilayah laut suatu Negara ialah semua perairan, Wilayah laut suatu Negara ialah semua perairan, lautanh, dan sungai yang berada dalam batas-lautanh, dan sungai yang berada dalam batas-batas Negara (laut territorial). Penentuan batas batas Negara (laut territorial). Penentuan batas laut harus berpedoman kepada hukum laut laut harus berpedoman kepada hukum laut internasional.internasional.Masalah laut menjadi masalh internasional karena Masalah laut menjadi masalh internasional karena ada dua konsepsi kalautan yang bertentangan, ada dua konsepsi kalautan yang bertentangan, yaitu sebagai berikut.yaitu sebagai berikut.Masalah KelautanMasalah Kelautan•Res NulliusRes Nullius, , yaitu lautan dapat dimilkki oleh yaitu lautan dapat dimilkki oleh Negara karena tidak ada yang memlikinya.Negara karena tidak ada yang memlikinya.•Res KommunisRes Kommunis, , yaitu laut merupakan milik yaitu laut merupakan milik bersama masyarakat dunia. Oleh karena itu, tidak bersama masyarakat dunia. Oleh karena itu, tidak dapat dimilkki oleh Negara mana pun.dapat dimilkki oleh Negara mana pun. Sekarang masalah kelautan telah memperoleh Sekarang masalah kelautan telah memperoleh kepastian hukum melalui “Konferensi Hukum Laut kepastian hukum melalui “Konferensi Hukum Laut Internasional III”, 10 Desember 1982 yang Internasional III”, 10 Desember 1982 yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, yang ditandatangani 119 negara Jamaica, yang ditandatangani 119 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan batas-peserta. Konferensi tersebut menghasilkan batas-batas wilayah kenegaraan, yaitu :batas wilayah kenegaraan, yaitu :

a.a. Laut TeritorialLaut Teritorial, setiap negara memiliki kedaulatan , setiap negara memiliki kedaulatan atas laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur atas laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai ke arah laut bebas.dasar (base line) garis pantai ke arah laut bebas.

b.b. Zona BersebelahanZona Bersebelahan, dalam daerah ini negara , dalam daerah ini negara pantai (costal state) dapat mengambil tindakan pantai (costal state) dapat mengambil tindakan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan-bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang bea-ketentuan berdasarkan undang-undang bea-cukain, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara cukain, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara yang bersangkutan.yang bersangkutan.

c.c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam wilayah ini, dalam wilayah ini, negara pantai menggali kekayaan alam yang ada negara pantai menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.

d.d. Landas BenuaLandas Benua, dalam wilayah ZEE ini, negara , dalam wilayah ZEE ini, negara pantai boleh mengadakan eksploitasi dan pantai boleh mengadakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam dengan persyaratan eksplorasi kekayaan alam dengan persyaratan harus membagikan keuntungan dengan harus membagikan keuntungan dengan masyarakat internasional.masyarakat internasional.

3.3. UdaraUdara Batas wilayah udara menjadi masalah, karena terdapat Batas wilayah udara menjadi masalah, karena terdapat beberapa aliran pemikiran yang dikelompokkan atas dua beberapa aliran pemikiran yang dikelompokkan atas dua bagian, yaitu :bagian, yaitu :a.a.Aliran Udara BebasAliran Udara Bebas Aliran ini dilengkapi oleh tiga macam pendapatan, Aliran ini dilengkapi oleh tiga macam pendapatan, yaitu :yaitu :

1.1. Kebebasan ruang udara tanpa batas.Kebebasan ruang udara tanpa batas.2.2. Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh hak Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh hak

khusus dari negara kolong.khusus dari negara kolong.3.3. Kebebasan ruang udara dilengkapi zona teritorial dari Kebebasan ruang udara dilengkapi zona teritorial dari

negra kolong untuk dapat dilaksanakan.negra kolong untuk dapat dilaksanakan.

b.b.Aliran Kedaulatan atas Udara di Atas Wilayah NegaranyaAliran Kedaulatan atas Udara di Atas Wilayah Negaranya Aliran ini membagi diri ke dalam tiga pendapat, yaitu:Aliran ini membagi diri ke dalam tiga pendapat, yaitu:

1.1. Negara kolong berdaulat penuh dalam ketinggian Negara kolong berdaulat penuh dalam ketinggian tertentu.tertentu.

2.2. Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing.asing.

3.3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

4.4. Wilayah EkstrateritorialWilayah Ekstrateritorial Berdasarkan ketentuan hukum internasional, yang Berdasarkan ketentuan hukum internasional, yang termasuk wilayah ekstrateritorial adalah wilayah di termasuk wilayah ekstrateritorial adalah wilayah di mana kapal-kapal laut yang berbendera negara mana kapal-kapal laut yang berbendera negara tertentu sedang berlayar di lautan bebas, pesawat-tertentu sedang berlayar di lautan bebas, pesawat-pesawat terbang yang sedang mengangkasa di atas pesawat terbang yang sedang mengangkasa di atas lautan bebas di bawah identitas negara tertentu dan lautan bebas di bawah identitas negara tertentu dan tempat atau gedung perwakilan diplomatik suatu tempat atau gedung perwakilan diplomatik suatu negara tertentu.negara tertentu.

Pemerintahan yang BerkedaulatanPemerintahan yang BerkedaulatanPemerintahan yang berdaulat memiliki arti sebagai Pemerintahan yang berdaulat memiliki arti sebagai berikut :berikut :1.1.Dalam arti luas, merupakan gabungan antara Dalam arti luas, merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.2.2. Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga eksekutif.eksekutif.

2. Kedaulatan2. KedaulatanIstilah kedaulatan merupakan terjemahan dari Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari superanussuperanus (Latin), (Latin), sovereigntysovereignty (Inggris), (Inggris), sovranussovranus (Italia), (Italia), souverainete souverainete (Perancis) yang (Perancis) yang berarti kekuasaan tertinggi.berarti kekuasaan tertinggi.Beberapa teori kedaulatan, yaitu :Beberapa teori kedaulatan, yaitu :1.1.Teori Kedaulatan TuhanTeori Kedaulatan Tuhan2.2.Teori Kedaulatan RajaTeori Kedaulatan Raja

3. Asal Mula Terjadinya Negara3. Asal Mula Terjadinya Negara1.1.Terjadinya Negara secara PrimerTerjadinya Negara secara Primer2.2.Terjadinya Negara secara SekunderTerjadinya Negara secara Sekunder3.3.Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta SejarahTerjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah4.4.Terjadinya Negara Berdasarkan Pendekatan Terjadinya Negara Berdasarkan Pendekatan ToritisToritis

Hobos menggambarkan keadaan manusia Hobos menggambarkan keadaan manusia sebagai serigala bagi sesamanya (sebagai serigala bagi sesamanya (homo homini homo homini lupuslupus) sebelum adanya negara () sebelum adanya negara (state of naturestate of nature).).

John LockeJohn Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) adalah filsuf dari Inggris dengan pandangan adalah filsuf dari Inggris dengan pandangan

empirisme. Ia sering disebut sebagai tokoh yang empirisme. Ia sering disebut sebagai tokoh yang memberikan titik terang dalam perkembangan memberikan titik terang dalam perkembangan

psikologi. Teori yang sangat penting darinya adalah psikologi. Teori yang sangat penting darinya adalah tentang gejala kejiwaan adalah bahwa jiwa itu pada tentang gejala kejiwaan adalah bahwa jiwa itu pada saat mula-mula seseorang dilahirkan masih bersih saat mula-mula seseorang dilahirkan masih bersih

bagaikan sebuah "bagaikan sebuah "tabula rasatabula rasa""

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieude Montesquieu (18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), (18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), atau lebih dikenal dengan atau lebih dikenal dengan MontesquieuMontesquieu, adalah pemikir , adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan (Inggris : (Inggris : EnlightenmentEnlightenment). Ia terkenal dengan teorinya ). Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusditerapkan pada banyak konstitusii di seluruh dunia. Ia di seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam mempopulerkan memegang peranan penting dalam mempopulerkan istilah “feodalisme" dan "istilah “feodalisme" dan "Kekaisaran BizantiumKekaisaran Bizantium""

Jean Jacques RousseauJean Jacques Rousseau (Geneva, 28 Juni (Geneva, 28 Juni 1712 – Ermenonville, 2 July 1778) adalah 1712 – Ermenonville, 2 July 1778) adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis and seorang tokoh filosofi besar, penulis and komposer pada abad pencerahan. Pemikiran komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Perancis, filosofinya mempengaruhi revolusi Perancis, perkembangan politika modern dan dasar perkembangan politika modern dan dasar pemikiran edukasi. Karya novelnya, Emile, pemikiran edukasi. Karya novelnya, Emile, atau On Education yang dinilai merupakan atau On Education yang dinilai merupakan karyanya yang terpenting adalah tulisan karyanya yang terpenting adalah tulisan kunci pada pokok pendidikan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. kewarganegaraan yang seutuhnya. Julie, ou la Julie, ou la nouvelle Héloïsenouvelle Héloïse, novel sentimental , novel sentimental tulisannya adalah karya penting yang tulisannya adalah karya penting yang mendorong pengembangan era pre-mendorong pengembangan era pre-romanticism dan romanticism di bidang romanticism dan romanticism di bidang tulisan fiksi. tulisan fiksi.

1. Negara Kesatuan (Unitarusme)1. Negara Kesatuan (Unitarusme) Negara kesatuan suatu Negara yang mereka Negara kesatuan suatu Negara yang mereka

dan berdaulat, hanya ada satu pemerintah dan berdaulat, hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Bentuk (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut :negara kesatuan sebagai berikut :

a.a. Negara kesatuan dengan sistem Negara kesatuan dengan sistem sentralisasisentralisasi, , yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.melaksanakannya.

b.b. Negara kesatuan dengan sistem Negara kesatuan dengan sistem desentralisasidesentralisasi, , yaitu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan yaitu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah0 disebut tangganya sendiri (otonomi daerah0 disebut pula pula daerah swatantradaerah swatantra..

2. Negara Serikat (Federal)2. Negara Serikat (Federal) Negara serikat (federasi) adalah suatu Negara serikat (federasi) adalah suatu

Negara yang merupakan gabungan dari Negara yang merupakan gabungan dari beberapa Negara bagian dari Negara beberapa Negara bagian dari Negara serikat itu. Artinya, suatu negara yang serikat itu. Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri kemudian menggabungkan diri sendiri kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat sehingga dalam suatu negara serikat sehingga menjadi negara bagian yang melepaskan menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu. serikat itu.

3. Bentuk Kenegaraan Lainnya3. Bentuk Kenegaraan Lainnya Bentuk kenegaraan lainnya di dunia di Bentuk kenegaraan lainnya di dunia di

antaranya sebagai berikut :antaranya sebagai berikut :a.a. Negara DominionNegara Dominion Negara dominion adalah suatu negara yang Negara dominion adalah suatu negara yang

tadinya daerah jajahan Inggris yang telah tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, termasuk menguru merdeka dan berdaulat, termasuk menguru politik ke dalam dan ke luar negeri.politik ke dalam dan ke luar negeri.

b.b. Negara ProtektoratNegara Protektorat Negara protektorat adalah suatu negara yang Negara protektorat adalah suatu negara yang

berada di bawah lindungan (berada di bawah lindungan (to protect to protect = = melindungi) negra pelindung (melindungi) negra pelindung (suzerensuzeren), ), biasanya soal hubungan luar negeri dan biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan.pertahanan.

c.c. Negara UniNegara Uni Negara uni adalah dua atau lebih negara yang Negara uni adalah dua atau lebih negara yang

mesing-masing merdeka dan berdaulat tetapi mesing-masing merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama.mempunyai satu kepala negara yang sama.

1.1. Uni RiilUni Riil, yaitu apabila negara-negara itu memiliki , yaitu apabila negara-negara itu memiliki alat kelengkapan dan mengurus kepentingan alat kelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan lebih dahulu.lebih dahulu.

2.2. Uni PersonilUni Personil, yaitu apabila hanya kepala negara , yaitu apabila hanya kepala negara saja yang sama, sedangkan kepentingan dan alat saja yang sama, sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya berbeda. kelengkapannya berbeda.

3.3. Uni Sui GenerisUni Sui Generis, yaitu bentuk lain dari uni riil dan , yaitu bentuk lain dari uni riil dan uni personil.uni personil.

d.d. Mandat dan TrustMandat dan Trust Bentuk negara-negara mandat dan trust diatur Bentuk negara-negara mandat dan trust diatur

dan diawasi oleh Dewan Perwakilan PBB. Negara dan diawasi oleh Dewan Perwakilan PBB. Negara bekas jajahan yang kalah perang dalam Perang bekas jajahan yang kalah perang dalam Perang Dunia II, kemudian diatur oleh pemerintah Dunia II, kemudian diatur oleh pemerintah perwalian dengan pengawasan komisi Mandat PBB perwalian dengan pengawasan komisi Mandat PBB disebut negara disebut negara MandatMandat. Sedangkan negara-negara . Sedangkan negara-negara yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwakilan yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwakilan PBB disebut negara PBB disebut negara TrustTrust..

1. Pengertian NKRI1. Pengertian NKRI Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara

Indonesia adalah Negara kesatuan yang Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Negara berbentuk republik. Selanjutnya, Negara Indonesia dikenal dengan nama Negara Indonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur merasa berkewajiban untuk menciptakan merasa berkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Lebih jelasnya adalah sebagai bersama. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut :berikut :

a.a. Negara merupakan suatu susunan masyarakat Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.yang integral.

b.b. Semua golongan bagian, bagian dan Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat dan merupakan anggotanya berhubungan erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.persatuan masyarakat yang organis.

c.c. Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting dalam kehidupan bersama.dalam kehidupan bersama.

d.d. Negara tidak memihak atau menjamin Negara tidak memihak atau menjamin kepentingan golongan atau perseorangan.kepentingan golongan atau perseorangan.

e.e. Negara tidak menganggap kepentingan Negara tidak menganggap kepentingan seseorangan sebagai pusat.seseorangan sebagai pusat.

f.f. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.dapat dipisahkan.

Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah / bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah / kepulauan yang tersebar dengan kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu adil bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur dengan pemerintahan yang dan makmur dengan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dn mencerdaskan kehidupan bangsa dn melaksanakan ketertiban dunia.melaksanakan ketertiban dunia.

2. Tujuan NKRI2. Tujuan NKRI Tujuan Negara republic Indonesia tercantum Tujuan Negara republic Indonesia tercantum

didalam undang-undang dasar Negara didalam undang-undang dasar Negara Indonesia, yaitu pada pembukaan UUD 1945 Indonesia, yaitu pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ‘untuk membentuk suatu yang berbunyi ‘untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah Indonesia dan untuk seluruuh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.. denga abadi, dan keadilan social.. denga berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yanga dil dan beradab; Esa; kemanusiaan yanga dil dan beradab; persatuan Indonesia; dan kerakyatan yang persatuan Indonesia; dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratuan/perwakilan serta dengan permusyawaratuan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”seluruh rakyat Indonesia”

Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :a.a.Ajaran Plato, Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.makhluk sosial.b.b.Negara kekuasaanNegara kekuasaan, menurut , menurut MachiavelliMachiavelli dan dan Shan YaShan Yang. ng. Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Rakyat harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan mata. Rakyat harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara.negara.c.c.Ajaran Teokratis Ajaran Teokratis (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteran dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.tenteran dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.d.d.Ajaran Negara PolisAjaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-, negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara.mata keamanan dan ketertiban dalam negara.e.e.Ajaran Negara HukumAjaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan , negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.f.f.Negara Kesejahteraan Negara Kesejahteraan ((welfare state = social service statwelfare state = social service statee), ), tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

3. Fungsi NKRI3. Fungsi NKRI Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara

adalah :adalah :a.a. Melaksanakan penertiban (law and order)Melaksanakan penertiban (law and order)b.b. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran

RakyatRakyatc.c. PertahananPertahanand.d. Menegakkan KeadilanMenegakkan Keadilan Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan,

tugas-tugas pemerintah dalam mengurus rumah tugas-tugas pemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungi reguler dan fungsi tangga juga memiliki fungi reguler dan fungsi agent of development.agent of development.

a.a. Fungsi RegulerFungsi Reguler Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya

dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung ang dirasakan oleh seluruh akibat langsung ang dirasakan oleh seluruh masyarakat. masyarakat.

a.a. Negara sebagai political state, yaitu Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban, serta pemeliharaan ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan keamanan.pertahanan dan keamanan.

b.b. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain terutama negara tetangga.negara lain terutama negara tetangga.

c.c. Negara sebagai sumber hukum, yaitu Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak adil terhadap pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda warga negaranya melindungi hak/harta benda setiap warganya dari gangguan anggota setiap warganya dari gangguan anggota masyarakat lain.masyarakat lain.

d.d. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi ini menitikberatkan pada kekuatan di fungsi ini menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah hanya menerima tangan rakyat, pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

b.b. Fungsi Agent of DevelopmentFungsi Agent of Development Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut :Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut :1.1. Sebagai Stabilisator Sebagai Stabilisator Pemerintah wajib melaksanakan fungsi Pemerintah wajib melaksanakan fungsi

stabilisator seperti hal-hal berikut ini.stabilisator seperti hal-hal berikut ini.• Stabilitas PolitikStabilitas Politik• Stabilisasi EkonomiStabilisasi Ekonomi• Stabilisasi Sosial BudayaStabilisasi Sosial Budaya2.2. Sebagai inovatorSebagai inovator Menciptakan ide-ide baru terutama yang Menciptakan ide-ide baru terutama yang

berhubungan dengan pembangunan. Dalam berhubungan dengan pembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas dan wewenang kepada presiden untuk dan wewenang kepada presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan. melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

Untuk menerapkan semangat kebangsaan Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasi muda, diperlukan prinsip-prinsip kepada generasi muda, diperlukan prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme.patriotisme dan nasionalisme.

NasionalismeNasionalisme Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan / warga negara yang kesadaran keanggotaan / warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya.integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya.a.a. Nasionalisme dalam arti sempitNasionalisme dalam arti sempit Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan sehingga memandang rendah bangsa dan suku sehingga memandang rendah bangsa dan suku bangsa lainnya.bangsa lainnya. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut jingoismejingoisme atau atau chauvinismechauvinisme..

b.b. Nasionalisme dalam arti luasNasionalisme dalam arti luas Nasionalisme dalam pengertian inu dapat Nasionalisme dalam pengertian inu dapat diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa dan negaranya.dan negaranya.

PatriotismePatriotisme Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk berkorban / rela dimiliki oleh seseorang untuk berkorban / rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara.berkorban demi nama suatu bangsa atau negara. Keteladanan dapat diberikan di berbagai Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan kehidupan, seperti di lingkungan lingkungan kehidupan, seperti di lingkungan kehiduan keluarga, masyarakat, sekolah, instansi kehiduan keluarga, masyarakat, sekolah, instansi pemerintah ataupun swasta.pemerintah ataupun swasta.

SIKAP YANG SESUAI DENGAN SIKAP YANG SESUAI DENGAN NASIONALISME DAN NASIONALISME DAN PATRIOTISMEPATRIOTISME

MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.SETIA MEMAKAI PRODUKSI DALAM NEGERI.SETIA MEMAKAI PRODUKSI DALAM NEGERI.RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA.RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA.BANGGA SEBAGAI BANGSA DAN BERNEGARA BANGGA SEBAGAI BANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA.INDONESIA.MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADIBANGSA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADIMENJAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA.MENJAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA.BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUK BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUK MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DAN NEGARA.MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DAN NEGARA.SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA TERUTAMA SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA TERUTAMA DALAM MENGHADAPI MASUKNYA DAMPAK NEGATIF DALAM MENGHADAPI MASUKNYA DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI KE INDONESIA .GLOBALISASI KE INDONESIA .

SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME :NASIONALISME DAN PATRIOTISME :EGOISME : EGOISME :

Sikap mementingkan diri sendiri.Sikap mementingkan diri sendiri.EKSRIMISME :EKSRIMISME :

Sikap keras mempertahankan pendirian dgn menghalalkan Sikap keras mempertahankan pendirian dgn menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi.segala cara untuk mencapai tujuan pribadi.TERORISME : TERORISME :

tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan, tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan, keresahan dan suasana tidak aman dalam masyarakat.keresahan dan suasana tidak aman dalam masyarakat.PRIMORDIALISMEPRIMORDIALISME

sikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar sikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar golongan sendiri .golongan sendiri .SEPARATISMESEPARATISME : :

Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRISikap yang ingin memisahkan diri dari NKRIPROPINSIONALISMEPROPINSIONALISME : :

Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan propinsi lain.tidak mempedulikan kepentingan propinsi lain.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALNASIONAL

Standar Kompetensi ..Standar Kompetensi ..* Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum * Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional.dan peradilan nasional.

Kompetensi Dasar ..Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum * Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan peradilan nasional.dan peradilan nasional.* Menganalisis peranan lembaga-lembaga * Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.peradilan.* Menunjukkan sikap yang sesuai dengan * Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.ketentuan hukum yang berlaku.* Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di * Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.Indonesia.* Menampilkan peran serta dalam upaya * Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tujuan Pembelajaran..Tujuan Pembelajaran.. Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional, menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga peradilan, dan peranan lembaga-lembaga peradilan, dan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampu hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menampilkan peran serta dalam upaya menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesiapemberantasan korupsi di Indonesia

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Makna Nilai dan Norma

Sistem Hukum Nasional

Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan

Sadar Hukum

Pemberantasan Korupsi di indonesia

1. Nilai1. Nilai Nilai atau value mengandung pengertian Nilai atau value mengandung pengertian

sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai apabila memiliki guna (memiliki keindahan) apabila memiliki guna (memiliki keindahan) kebenaran atau kebaikan.kebenaran atau kebaikan.

Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi serta Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi serta berkembang dalam kehidupan masyarakat yaitu berkembang dalam kehidupan masyarakat yaitu ::

a.a. Nilai AgamaNilai Agama Setiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu Setiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu

tentang kewajiban-kewajiban yang harus tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Tuhan Yang Maha dilakukan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Esa.

b.b. Nilai Hati Nurani ManusiaNilai Hati Nurani Manusia Hati nurani manusia (batin manusia) merupakan Hati nurani manusia (batin manusia) merupakan

perasaan yang paling dalam dan secara kodrat perasaan yang paling dalam dan secara kodrat mendapat cahaya kebaikan-kebaikan dari mendapat cahaya kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia memiliki moral dan mampu membedakan hal-memiliki moral dan mampu membedakan hal-hal yang baik atau buruk.hal yang baik atau buruk.

c.c. Nilai Adat Istiadat dan BudayaNilai Adat Istiadat dan Budaya

Budaya / kebudayaan merupakan hasil pikir, Budaya / kebudayaan merupakan hasil pikir, rasa, karsa, dan karya serta cita-cita manusia rasa, karsa, dan karya serta cita-cita manusia yang berdasar atas rasa tanggung jawab yang berdasar atas rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, terhadap diri sendiri, sesama manusia, bangsa, negara, serta terhadap Tuhan Yang bangsa, negara, serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Maha Esa.

d.d. Nilai PancasilaNilai Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai yang Indonesia merupakan kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang diyakini dimiliki bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.mewujudkannya.

2. Norma2. Norma Manusia dalam pergaulan hidupnya di Manusia dalam pergaulan hidupnya di

masyarakat diliputi oleh norma-norma atau masyarakat diliputi oleh norma-norma atau kaidah-kaidah, yaitu peraturan hidup yang kaidah-kaidah, yaitu peraturan hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam memengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.masyarakat.

Norma adalah aturan-aturan yang disepakati Norma adalah aturan-aturan yang disepakati dalam suatu masyarakat.dalam suatu masyarakat.

Tujuan dari berlakunya suatu norma pada Tujuan dari berlakunya suatu norma pada dasarnya untuk menjamin terciptanya dasarnya untuk menjamin terciptanya pergaulan hidup dan ketertiban masyarakat, pergaulan hidup dan ketertiban masyarakat, yaitu :yaitu :

a.a. Perintah yang merupakan keharusan bagi Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik.akibat-akibatnya dipandang baik.

b.b. Larangan yang merupakan keharusan bagi Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Ada 4 macam norma / kaidah dalam pergaulan hidup Ada 4 macam norma / kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat, yaitu :masyarakat, yaitu :a.a. Norma AgamaNorma Agama Norma agama merupakan aturan hidup yang berupa Norma agama merupakan aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau anjuran yang berasal dari Tuhan tentang atau anjuran yang berasal dari Tuhan tentang kebenaran.kebenaran.b.b. Norma KesusilaanNorma Kesusilaan Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber pada hati nurani manusia, yaitu berupa bersumber pada hati nurani manusia, yaitu berupa bisikan-bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan bisikan-bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat.bersikap dan berbuat.c.c. Norma KesopananNorma Kesopanan Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena pergaulan masyarakat dan diikuti atau ditaati karena pergaulan masyarakat dan diikuti atau ditaati manusia lain sebagai pedoman yang mengatur tingkah manusia lain sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang satu dengan yang lain.laku manusia yang satu dengan yang lain.

d.d. Norma HukumNorma Hukum Norma hukum merupakan aturan-aturan yang Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Negara berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Negara (alat negara) memiliki kekuasaan untuk memaksakan (alat negara) memiliki kekuasaan untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi siapa saja aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum, dapat diancam dan yang bertindak melawan hukum, dapat diancam dan dijatuhi hukuman tertentu.dijatuhi hukuman tertentu. Sanksi huumannya tegas dan nyata. Berbeda dengan Sanksi huumannya tegas dan nyata. Berbeda dengan sanksi dari norma-norma lain. Misalnya:sanksi dari norma-norma lain. Misalnya:•Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dikenakan sanksi pidana karena membunuh orang lain, dikenakan sanksi pidana karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun (dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun (hukum hukum pidanapidana))•Barang siapa yang tidak memenuhi suatu perikatan Barang siapa yang tidak memenuhi suatu perikatan yang diadakan, misalnya jual-beli, sewa-menyewa yang diadakan, misalnya jual-beli, sewa-menyewa diwajibkan mengganti kerugian (diwajibkan mengganti kerugian (hukum perdatahukum perdata))•Suatu perseroan terbatas harus didirikan dengan akte Suatu perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris dan disetujui oleh Departemen Kehakiman notaris dan disetujui oleh Departemen Kehakiman ((hukum daganghukum dagang))

3. Nilai sebagai Sumber Norma3. Nilai sebagai Sumber Norma Manusia sebenarnya memiliki kemampuan Manusia sebenarnya memiliki kemampuan

material dan spiritual yang keduanya material dan spiritual yang keduanya menghasilkan nilai. menghasilkan nilai.

Kemampuan material Kemampuan material adalah sesuatu yang adalah sesuatu yang mengandung karya, yaitu kemampuan untuk mengandung karya, yaitu kemampuan untuk menghasilkan benda ataupun lainnya.menghasilkan benda ataupun lainnya.

Kemampuan spiritual Kemampuan spiritual mengandung cipta mengandung cipta (menghasilkan ilmu pengetahuan) dan karsa (menghasilkan ilmu pengetahuan) dan karsa (menghasilkan kaidah kepercayaan, (menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum serta rasa kesusilaan, kesopanan, dan hukum serta rasa menghasilkan keindahan).menghasilkan keindahan).

Untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan Untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan itu tentu ada penilaian. Nilai/penilaian itu tentu ada penilaian. Nilai/penilaian merupakan sesuatu yang paling dasar, hakiki, merupakan sesuatu yang paling dasar, hakiki, atau makna yang terdalam (abstrak) yang atau makna yang terdalam (abstrak) yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal.keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal.

1. Definisi Hukum1. Definisi Hukum Banyak ahli hukum yang mencari suatu batasan Banyak ahli hukum yang mencari suatu batasan

tentang hukm (definisi hukum), namun setiap tentang hukm (definisi hukum), namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh belum pembatasan tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Mengapa demikian ? pernah memberikan kepuasan. Mengapa demikian ? Karena hukum itu mengandung pengertian yang luas, Karena hukum itu mengandung pengertian yang luas, seta meliputi bidang yang luas berkaitan dengan seta meliputi bidang yang luas berkaitan dengan sistem yang berlaku di masyarakat.sistem yang berlaku di masyarakat.

Sistem Hukum Nasional adalah perangkat hukum Sistem Hukum Nasional adalah perangkat hukum negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatu operaional kenegaraan, ketertiban jalannya suatu operaional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja di bidang sehingga membentuk suatu totalitas kerja di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.hukum secara menyeluruh di suatu negara.

Dari beberapa definisi hukum dapat disimpulkan Dari beberapa definisi hukum dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

a.a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.pergaulan masyarakat.

b.b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.berwajib.

c.c. Peraturan itu bersifat memaksa.Peraturan itu bersifat memaksa.d.d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut

bersifat tegas.bersifat tegas.

Berdasarkan unsur-unsur hukum di atas Berdasarkan unsur-unsur hukum di atas diperoleh ciri-ciri hukum, yaitu :diperoleh ciri-ciri hukum, yaitu :

a.a.Adanya perintah atau laranganAdanya perintah atau larangan

b.b.Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang.ditaati oleh setiap orang.

c.c.Pelanggarannya dapat dihukum, jadi ada Pelanggarannya dapat dihukum, jadi ada sanksi yang berupa hukuman.sanksi yang berupa hukuman.

2. Tata Hukum2. Tata Hukum Keseluruhan norma hukum yang mengatur Keseluruhan norma hukum yang mengatur pergaulan hidup bernegara terwujud dalam tata pergaulan hidup bernegara terwujud dalam tata hukum negara. Suatu masyarakat menetapkan sendiri hukum negara. Suatu masyarakat menetapkan sendiri tata hukumnya serta tunduk kepadanya. Masyarakat tata hukumnya serta tunduk kepadanya. Masyarakat yang tunduk kepada tata hukumnya sendiri disebut yang tunduk kepada tata hukumnya sendiri disebut masyarakat hukummasyarakat hukum.. Adanya tata hukum Indonesia sejak berdirinya/ Adanya tata hukum Indonesia sejak berdirinya/ lahirnya negara Indonesia 17 Agustus 1945, yang lahirnya negara Indonesia 17 Agustus 1945, yang dinyatakan dalam :dinyatakan dalam :a.a. ProklamasiProklamasi “ “ Kami bangsa Indonesia … menyatakan Kami bangsa Indonesia … menyatakan Kemerdekaan Indonesia ”Kemerdekaan Indonesia ”b.b. Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945 “ “ Atas berkat rahmat Allah .. Maka rakyat Indonesia Atas berkat rahmat Allah .. Maka rakyat Indonesia menyatakan …”menyatakan …” “ “ Kemudian daripada itu .. Disusunlah kemerdekaan Kemudian daripada itu .. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undnag-kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undnag-Undang Dasar Negara Indonesia ..” Undang Dasar Negara Indonesia ..”

Pernyataan tersebut mengandung arti :Pernyataan tersebut mengandung arti :• Indonesia sebagai negara yang merdeka dan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan

berdaulatberdaulat• Di dalam undang-undang dasar negra itulah Di dalam undang-undang dasar negra itulah

tertulis tata hukum Indonesia. tertulis tata hukum Indonesia.

Proklamasi merupakan tonggak sejarah Proklamasi merupakan tonggak sejarah dimulainya tata hukum dan pemerintahan dimulainya tata hukum dan pemerintahan negara RI, sedangkan UUD 1945 yang negara RI, sedangkan UUD 1945 yang mencakup di dalamnya Preambul / mencakup di dalamnya Preambul / Pembukaan UUD 1945 menjadi hukum dasar Pembukaan UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis negara RI.tertulis negara RI.

3. Tujuan Hukum3. Tujuan Hukum Ada berbagai rumusan yang dikemukakan para Ada berbagai rumusan yang dikemukakan para ahli hukum mengenai tujuan hukum, yaitu :ahli hukum mengenai tujuan hukum, yaitu :a.a.Prof. Soebekti, SH Prof. Soebekti, SH : Hukum mengabdi kepada : Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Karena itu, tujuan hukum adalah tujuan negara. Karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.seluruh rakyat.b.b.L.J. Van Apeldoorn L.J. Van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah : Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.c.c.Jeremy Bentham Jeremy Bentham : Hukum bertujuan untuk : Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (the great happiness bagi sebanyak mungkin orang (the great happiness of the greatest number).of the greatest number).d.d.Van Kan Van Kan : Tujuan hukum adalah menjaga : Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.kepentingan itu tidak diganggu.e.e.O. NotohamidjojoO. Notohamidjojo : Tujuan hukum ada tiga, yaitu : : Tujuan hukum ada tiga, yaitu : 1. Segi reguler. 2. Segi Keadilan. 3. Segi 1. Segi reguler. 2. Segi Keadilan. 3. Segi memanusiakan manusia. memanusiakan manusia.

4. Penggolongan Hukum4. Penggolongan Hukum Menurut sumbernya :Menurut sumbernya :• Undang-UndangUndang-Undang• Kebiasaan (custom)Kebiasaan (custom)• Keputusan hakim (yurisprudentie)Keputusan hakim (yurisprudentie)• Traktat (treaty)Traktat (treaty)• Pendapat sarjana hukumPendapat sarjana hukumMenurut bentuknya :Menurut bentuknya :•Hukum tertulisHukum tertulis•Hukum tak tertulisHukum tak tertulisMenurut tempat berlakunya :Menurut tempat berlakunya :•Hukum nasionalHukum nasional•Hukum internasionalHukum internasional•Hukum asingHukum asing•Hukum gerejaHukum gereja

Menurut waktu berlakunya ;Menurut waktu berlakunya ;•Hukum positif (ius constitutum)Hukum positif (ius constitutum)•Ius constituendumIus constituendum•Hukum alamHukum alamMenurut sifatnya :Menurut sifatnya :•Hukum yang memaksaHukum yang memaksa•Hukum yang mengaturHukum yang mengaturMenurut wujudnya :Menurut wujudnya :•Hukum objektifHukum objektif•Hukum subjektifHukum subjektifMenurut isinya :Menurut isinya :•Hukum publikHukum publik•Hukum privatHukum privat

Sistem peradilan nasionalSistem peradilan nasional merupakan suatu merupakan suatu mekanisme keseluruhan komponen peradilan mekanisme keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan dan spek-aspek hierarki kelembagaan peradilan dan spek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan.yang bersifat prosedural dan saling berkaitan.

1. Mahkamah Agung (MA)1. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung adalah pengadilan negara Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradillan di tertinggi dari semua lingkungan peradillan di Indonesia. Tugasnya terlepas dari pengaruh Indonesia. Tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain.pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)2. Mahkamah Konstitusi (MK) Berdirinya lembaga MK diawali dengan Berdirinya lembaga MK diawali dengan amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MOR amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MOR pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 (amandemen ketiga) dan Pasal 7B UUD 1945 (amandemen ketiga) yang disahkan pada 9 November 2001.yang disahkan pada 9 November 2001.

3. Komisi Yudisial3. Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga negara Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berperan mewujudkan kekuasaan yang berperan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan cara atu kehakiman yang merdeka dengan cara atu melalui pencalonan hakim agung serta melalui pencalonan hakim agung serta penguasaan terhadap hakim. Tujuan penguasaan terhadap hakim. Tujuan dibentuknya komisi ini adalah agar harapan dibentuknya komisi ini adalah agar harapan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, transparan, dan partisipatif yang merdeka, transparan, dan partisipatif terwujud.terwujud.

1. Sadar Hukum di Lingkungan 1. Sadar Hukum di Lingkungan KeluargaKeluarga

Setiap anggota keluarga harus dapat Setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadaran diri dengan mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan berperilaku seperti di bawah ini.membiasakan berperilaku seperti di bawah ini.

• Selalu menjaga nama baik keluargaSelalu menjaga nama baik keluarga• Mentaati aturan keluarga yang berlakuMentaati aturan keluarga yang berlaku• Menggunakan fasilitas keluarga secara baikMenggunakan fasilitas keluarga secara baik• Mendengarkan nasihat dari orang tuaMendengarkan nasihat dari orang tua• Menghormati semua anggota keluarga.Menghormati semua anggota keluarga.

2. Sadar Hukum di Lingkungan 2. Sadar Hukum di Lingkungan SekolahSekolah

Kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh Kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa sekolah dengan membiasakan diri setiap siswa sekolah dengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku sebagai berikut.melakukan perilaku-perilaku sebagai berikut.

• Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolahSelalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah• Disiplin belajarDisiplin belajar• Ikut upacara bendera seminggu sekaliIkut upacara bendera seminggu sekali• Menyeberang jalan pada tempatnyaMenyeberang jalan pada tempatnya• Tidak membuat resah di masyarakat.Tidak membuat resah di masyarakat.

3. Sadar Hukum di Lingkungan 3. Sadar Hukum di Lingkungan MasyarakatMasyarakat Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum, antara lain sebagai berikut.hukum, antara lain sebagai berikut.• Menjaga nama baik lingkungan masyarakatMenjaga nama baik lingkungan masyarakat•Menghormati sesama warga masyarakatMenghormati sesama warga masyarakat•Taat dan patuh terhadap atura-aturan masyarakatTaat dan patuh terhadap atura-aturan masyarakat•Tidak bertindak di luar normaTidak bertindak di luar norma•Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman.ketenteraman.

4. Sadar Hukum di Lingkungan 4. Sadar Hukum di Lingkungan NegaraNegara Bentuk sadar hukum di dalam ruang lingkup Bentuk sadar hukum di dalam ruang lingkup kenegaraan antara lain sebagai berikut.kenegaraan antara lain sebagai berikut.•Menjaga nama baik bangsa dan negaraMenjaga nama baik bangsa dan negara•Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negarayang dikeluarkan oleh negara•Membayar pajakMembayar pajak•Saling hormat antarsesama warga.Saling hormat antarsesama warga.

1. Makna Korupsi1. Makna Korupsi Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptiocorruptio, ,

dari kata kerja dari kata kerja corrumperecorrumpere yang berarti busuk, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Menurut menyogok. Menurut Transparency International Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politisi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka.yang dipercaya kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur berikut.mencakup unsur-unsur berikut.

• Melanggar hukum yang berlakuMelanggar hukum yang berlaku• Penyalahgunaan wewenangPenyalahgunaan wewenang• Merugikan negaraMerugikan negara• Memperkaya pribadi/ diri sendiri.Memperkaya pribadi/ diri sendiri.

2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya 2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya KorupsiKorupsi

• Konsentrasi kekuasaan pada si pengambil keputusan Konsentrasi kekuasaan pada si pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat.rakyat.

• Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah.pemerintah.

• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.normal.

• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.besar.

• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.dan jaringan “teman lama”.

• Lemahnya ketertiban hukum.Lemahnya ketertiban hukum.• Lemahnya profesi hukum.Lemahnya profesi hukum.• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasn Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasn

media massa.media massa.• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.• Rakyat yang “cuek”, tidak tertarik, atau mudah Rakyat yang “cuek”, tidak tertarik, atau mudah

dibohongi yang gagal memberikan perintah yang dibohongi yang gagal memberikan perintah yang cukup ke pemilu.cukup ke pemilu.

3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan•Penyogokan pesongok dan penerima sogokanPenyogokan pesongok dan penerima sogokan•Sumbangan kampanye dan “Uang Lembek”Sumbangan kampanye dan “Uang Lembek”•Tuduhan korupsi sebagai alat politikTuduhan korupsi sebagai alat politik•Mengukur korupsiMengukur korupsi

4. Dampak Negatif Korupsi4. Dampak Negatif Korupsi•Sistem DemokrasiSistem Demokrasi Korupsi mempersulit demokrasi dan tata Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good govermance) pemerintahan yang baik (good govermance) dengan cara menghancurkan proses formal. dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi mengikis kemampuan institusi dari Korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah seperti mengabaikan prosedur, pemerintah seperti mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan mengangkat penyedotan sumber daya, dan mengangkat pejabat atau menaikkan jabatannya bukan karena pejabat atau menaikkan jabatannya bukan karena prestasi.prestasi.

• Sistem EkonomiSistem Ekonomi

Korupsi dapat mempersulit Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan dengan membuat distorsi dan ketidaefisienan yang tinggi.ketidaefisienan yang tinggi.

• Sistem Kesejahteraan Umum NegaraSistem Kesejahteraan Umum Negara

Korupsi politisi ada di banyak negara Korupsi politisi ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya, Korupsi politisi berarti warga negaranya, Korupsi politisi berarti kebijaksanaan pemerintah sering kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas.bukannya rakyat luas.

5. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia5. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Proses pendidikan merupakan suatu proses Proses pendidikan merupakan suatu proses

pembudayaan dan membudaya. Jika korupsi merupakan pembudayaan dan membudaya. Jika korupsi merupakan suatu gejala kebudayaan dalam masyarakat Indonesia suatu gejala kebudayaan dalam masyarakat Indonesia maka adalah tanggung jawab moral pendidikan nasional maka adalah tanggung jawab moral pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya sebagai untuk membenahi pendidikan nasionalnya sebagai upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan bagian pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan bagian dari tanggung jawab dari sisi moral dan sisi akademis dari tanggung jawab dari sisi moral dan sisi akademis dari pendidikan nasional untuk memberantasnya.dari pendidikan nasional untuk memberantasnya.

Selain UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Selain UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kriminal Korupsi, diperlukan juga aturan Tindak Kriminal Korupsi, diperlukan juga aturan pendukung sebagai bagian dari sistem di Indonesia yang pendukung sebagai bagian dari sistem di Indonesia yang diarahkan sebagai usaha preventif dan partisipatif dalam diarahkan sebagai usaha preventif dan partisipatif dalam pelaksanaannya yaitu SISDIKNAS. Hal ini berarti pelaksanaannya yaitu SISDIKNAS. Hal ini berarti SISDIKNAS selain bertujuan seperti yang telah dirinci SISDIKNAS selain bertujuan seperti yang telah dirinci dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu secara eksplisit ditujukan kepada Nasional, perlu secara eksplisit ditujukan kepada pencapaian tujuan-tujuan untuk menghilangkan pencapaian tujuan-tujuan untuk menghilangkan ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat.ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat.

SISDIKNASSISDIKNAS haruslah secara proaktif menciptakan haruslah secara proaktif menciptakan suatu masyarakat yang demokratis; dan lembaga suatu masyarakat yang demokratis; dan lembaga pendidikan haruslah menegakkan disiplin, disiplin pendidikan haruslah menegakkan disiplin, disiplin dalam kehidupan: bernegara, dalam masyarakat dalam kehidupan: bernegara, dalam masyarakat yang pluralis dan multikultural.yang pluralis dan multikultural. Selain itu Selain itu SISDIKNASSISDIKNAS hendaknya menjadi alat hendaknya menjadi alat untuk mengoreksi agar arah kehidupan masyarakat untuk mengoreksi agar arah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlalu berorientasi kepada Indonesia tidak terlalu berorientasi kepada kepentingan ekonomi. Sebagai salah satu lembaga kepentingan ekonomi. Sebagai salah satu lembaga kebudayaan yang penting, kebudayaan yang penting, SISDIKNASSISDIKNAS haruslah haruslah bersih dari segala bentuk korupsi. Salah satu cara bersih dari segala bentuk korupsi. Salah satu cara untuk melaksanakannya memang sudah dimulai untuk melaksanakannya memang sudah dimulai dengan peningkatan partisipasi masyarakat di dengan peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan dan manajemen dalam pelaksanaan dan manajemen SISDIKNASSISDIKNAS, , dengan adanya Komite Sekolah, Dewan Sekolah dengan adanya Komite Sekolah, Dewan Sekolah dari tingkat kabupaten sampai nasional. Semua ini dari tingkat kabupaten sampai nasional. Semua ini upaya untuk mencegah korupsi dengan upaya untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap meningkatkan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pelaksanaan SISDIKNASSISDIKNAS agar terhindar dari agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasan baik oleh pemerintah penyalahgunaan kekuasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. maupun masyarakat sendiri.

6. Peran Serta Masyarakat dalam 6. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemberantasan Korupsi di IndonesiaIndonesia• Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi

adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.• Memperoleh dan memberikan pelayanan dalam Memperoleh dan memberikan pelayanan dalam

mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hkum yang menangani perkara kepada penegak hkum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.tindak pidana korupsi.

• Menyampaikan saran dan pendapat atau Menyampaikan saran dan pendapat atau permintaan informasi bertanggung jawab kepada permintaan informasi bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi sesuai peraturan tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku norma agama, perundang-undangan yang berlaku norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.kesusilaan, dan kesopanan.

• Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus disampaikan secara tertulis, disertai data harus disampaikan secara tertulis, disertai data nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSM dengan masyarakat, atau pimpinan LSM dengan melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lain melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lain dan bukti-bukti permulaan agar dapat diklarifikasi dan bukti-bukti permulaan agar dapat diklarifikasi oleh penegak hukum.oleh penegak hukum.

• Berhak untuk memperoleh jawaban atas Berhak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.lama 30 hari.

• Berhak untuk memperoleh perlindungan Berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal mencari, memperoleh, hukum dalam hal mencari, memperoleh, dan memberikan informasi serta dan memberikan informasi serta menyampaikan saran dan pendapatnya.menyampaikan saran dan pendapatnya.

HAK ASASI MANUSIA HAK ASASI MANUSIA

(HAM)(HAM)

Standar Kompetensi ..Standar Kompetensi ..* * Menampilkan peran serta dalam upaya Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)Asasi Manusia (HAM)

Kompetensi Dasar ..Kompetensi Dasar ..* Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, * Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAMdan penegakan HAM* Menampilkan peran serta dalam upaya * Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghornatan, dan penegakan HAM di pemajuan, penghornatan, dan penegakan HAM di Indonesia.Indonesia.* Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan * Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAMinternasional HAM

Tujuan Pembelajaran..Tujuan Pembelajaran.. Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional, menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga peradilan, dan peranan lembaga-lembaga peradilan, dan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampu hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menampilkan peran serta dalam upaya menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesiapemberantasan korupsi di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM)

Makna HAM

Instrumen HAM nasional

Instrumen HAM Internasional

Upaya Pengadilan HAM

Upaya Penegakan HAM

Macam-Macan HAM

Peradilan HAM

Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

Instrumen Hukum dan Peradilan HAM

Internasional

Peran serta Penegakan HAM di Indonesia

1. Pengertian HAM1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia Hak asasi manusia ((HAMHAM) ) adalah hak pokok atau hak adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena diganggu gugat karena merupakan anugrah Tuhan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa.Yang Maha Esa.

2. Macam-Macam HAM2. Macam-Macam HAM

a.a. Hak Hak AAsasi sasi PPribadiribadi, meliputi kemerdekaan memeluk , meliputi kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama masing-masing, agama, beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasimenyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi

b.b. Hak Hak AAsasi sasi EEkonomi atau Hak Milikkonomi atau Hak Milik, meliputi kebebasan , meliputi kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, dan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, dan mengadakan perjanjian atau kontrakmengadakan perjanjian atau kontrak

c.c. Hak Asasi Hak Asasi PPersamaan ersamaan HuHukumkum, meliputi mendapatkan , meliputi mendapatkan pengayoman dan keailan yang samapengayoman dan keailan yang sama

d.d. Hak Hak AAsasi sasi PPolitikolitik, meliputi hak untuk diakui sebagai , meliputi hak untuk diakui sebagai warga negar yang sederajatwarga negar yang sederajat

e.e. Hak Asasi Sosial dan KebudayaanHak Asasi Sosial dan Kebudayaan, meliputi hak , meliputi hak kebebasan ntuk berpendidikandan pengembangan kebebasan ntuk berpendidikandan pengembangan kebudayaankebudayaan

f.f. Hak Asasi Perlakuan yang Hak Asasi Perlakuan yang SSama ama DDalam alam TTata ata CCara ara PPeradilan dan eradilan dan PPerlindungan erlindungan HHukum, ukum, meliputi hak meliputi hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan.penggeledahan.

2. Upaya Penegakan HAM di Indonesia• Pencegahan Pelanggaran HAM

1. Penciptaan perundang-undangan HAM 2. Penciptaan lembaga-lembaga pemantauan dan

pengawas pelaksanaan HAM3. Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan

lembaga peradilan HAM4. Pelaksanaan pendidikan Ham kepada masyarakat5. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara

dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM kepada seluruh masyarakat.

6. Menugaskan kepada presiden serta DPR untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM.

• Penindakan Atas Pelanggaran HAM

1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM

2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM

3. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM

4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM

1. Peran Siswa dalam Penegakan HAM a. Dalam kehidupan bermasyarakat

• Mencegah segala tindakan atau perbuatan yang mengarah ke pelanggaran HAM

• Menghindari perbuatan yang kiranya dapat merendahkan, melecehkan nilai-nilai kemanusiaan

• Memahami berbagai instrumen HAM dan menyebarluaskan• Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan

kebijakan HAM pelanggaran HAM b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara• Bersedia menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika

benar-benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM• Melaporkan pada pihak yang berwajib• Turut serta dalam pembangunan opini publik• Melibatkan diri dalam kelompok minad yang bertujuan

melakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultan, dan advokasi HAM.

2. Proses Penegakan HAM di Indonesia Proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan Hukum

Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hukum acara tersebut meliputi:1. Penangkapan2. Penahanan3. Penyelidikan4. Penyidikan5. Penuntutan

a. Hambatan dalam Penegakan HAM

1.Masih adanya sikap mental feodal di kalangan sekelompok orang Feodalisme bertentangan secara diametral dengan hak hak asasi manusia.

2.Adanya kecurigaan dari beberapa individu yang mengkawatirkan bahwa gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia akan menyebabkan disintegrasi nasional, membahayakan persatuan dan kesatuan yang telah dibina berpuluh puluh tahun.

3.Rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat.

4.Masih rendahnya kesadaran politik yang berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan juga dapat melahirkan kebijakan publik yang potensial memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

b. Tantangan dalam Penegakan HAM

1.Dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 200 tentang HAM ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU Nomor 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip HAM, sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat diselesaikan berdasarkan HAM ad hoc.

2.Adanya larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif) memungkinkan para tersangka dan terdakwa luput dari proses hukum keadilan dan luput dari tegaknya hukum acara.

3.Nebis in idem (double jeopardy). Asas mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan biasa.

3. Konsekuensi suatu Negara yang Tidak Menegakkan HAM

Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM, maka ada beberapa konsekuensi yang dapat diberikan, yaitu :

• Negara tersebut akan dikucilkan dari peraturan dunia internasional

• Adanya tuntutan-tuntutan dari LSM-LSM nasional maupun internasional terhadap pemerintah dari negara yang bersangkutan

• Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pemantaian massal) dari pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya, maka melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpin negara yang bersangkutan dapat dituntut untuk diajukan ke Mahkamah Agung.

1. Sejarah Penegakan HAMa. Magna Charta (Piagam Agung), 15 Juni 1215 Piagam pertama yang mengakui hak

kemerdekaan diri dan amat masyhur di Eropa. b. Hobeas Corpus Act, 1674 Piagam ini lahir pada masa pemerintahan

Charles II yang memuat jaminan seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan dengan semena-mena kecuali menurut peraturan perundangan yang berlaku.

c. Bill of Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia), 1689

Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris sebagai tuntutan kepada Prince of Orange dan memuat pengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen dan pemilihan parlemen harus bebas.

d. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat Amerika), 4 Juli 1776

Piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia yang mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Yang Maha Pencipta.

e. Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara), 4 Juli 1789

Undang-undang ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai pahlawan terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI.

f. Right of Self Determination, Januari 1918

Naskah ini diusulkan T. Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal sebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

g. The Four Freedom (Empat Kebebasan), 1941

Naskah ini dicetus oleh Franklin D. Roosevelt yang memuat kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan dari segala kekurangan.

h. The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948

Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang diterima dan diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

2. Instrumen Hukum HAM Internasionala. Instrumen umum, meliputi: Piagan PBB 1945, Deklarasi

Universal HAMb. Penentuan nasib sendiric. Pencegakan diskriminasid. Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaane. Kejahatan Perang, Kejahatan Kemanusiaan, termasuk

Genosidaf. Perbudakan dan Praktek Serupa, diatur oleh: Konvensi

Penghapusan Kerja Paksag. Kewarganegaraan, Ketiadaan Kewarganegaraan, Suaka dan

Pengungsih. Perkawinan dan Keluarga, Anak-anak dan Remajai. Hak untuk Bekerja dan Hak untuk Berhimpunj. Kesejahteraan Sosial, Kemajuan dan Pembangunank. Hak Politik dan Sipil Wanital. Kebebasan Informasi dan Perlindungan Datam. Penduduk Asli dan Kelompok Minoritas

Instrumen terpenting HAM yang merupakan induk dari

seluruh instrumen HAM lainnya adalah The International

Bill of Human Rights. The International Bill of Human

Rights adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk tiga

instrumen atau dokumen pokok HAM, yaitu :

• The Universal Declaration of Human Rights• International Convention on Economic, Social and

Cultural Rights• International Convention on Civil and Political Rights.

3. Peradilan HAM International Sumber kewenangan dan legitimasi peradilan hak asasi manusia internasional dapat dilihat dari 3 dimensi:

1.Adanya persetujuan dari PBB sebagai badan internasional

2.Adanya asas hukum umum ‘jus congens’ bahwa norma-norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus lebih tinggi terhadap norma lainnya.

3.Adanya berbagai konvensi dan traktat internasional

Contoh peradilan hak asasi manusia Internasional

a.Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Tokyo

b.Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia

DASAR NEGARA DAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSIKONSTITUSI

Standar Kompetensi ..Standar Kompetensi ..* * Menganalisis hubungan dasar negara dengan Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusikonstitusi

Kompetensi Dasar ..Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan * Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan hubungan dasar negara dengan konstitusikonstitusi* Menganalisis substansi konstitusi negara* Menganalisis substansi konstitusi negara* Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 * Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia* Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi * Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negaranegara

Dasar Negara dan KonstitusiDasar Negara dan Konstitusi

Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

Substansi Konstitusi

Pembukaan UUD 1945

Nilai- Nilai Dasar Negara

Kedudukan Pembukaan UUD

1945Sikap Positif terhadap

Konstitusi Negara

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan Pancasila merupakan ketetapan dasar atau pokok yang mengatur kehidupan negara.ketetapan dasar atau pokok yang mengatur kehidupan negara.

Latar belakang Latar belakang diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah karena Pancasila memuat nilai-nilai karakter dasar Indonesia adalah karena Pancasila memuat nilai-nilai karakter dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila diresmikan Pancasila diresmikan menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang ditegaskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI.1945 yang ditegaskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI.

Konstitusi merupakan Konstitusi merupakan ketentuan hukum dasar pokok yang ketentuan hukum dasar pokok yang sifatnya tertulis memuat watak dan sebagai sumber berlakunya sifatnya tertulis memuat watak dan sebagai sumber berlakunya ketetapan hukum dan perundang-undangan lainnya dan konstitusi ketetapan hukum dan perundang-undangan lainnya dan konstitusi negara Indonesia adalah negara Indonesia adalah UUD 1945.UUD 1945.

Tinjauan terhadap pancasila Tinjauan terhadap pancasila ::

****sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM.meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM.

****sebagai pandangan hidup, pedoman tingkah laku bagi setiap warga sebagai pandangan hidup, pedoman tingkah laku bagi setiap warga negara.negara.

Nilai filosofis Nilai filosofis adalah nilai-nilai yang adalah nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Nilai filosofis UUD 1945 sifatnya mendasar. Nilai filosofis UUD 1945 adalah sebagai berikut.adalah sebagai berikut.

1.1. Ditentukannya rumusan dasar negara Ditentukannya rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dalam Pembukaan Indonesia, yaitu Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.UUD 1945.

2.2. Ditentukan tujuan nasional Indonesia Ditentukan tujuan nasional Indonesia merdeka dalam Pembukaan UUD 1945 alinea merdeka dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:keempat, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia;tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; danmencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3.3. Pengakuan bahwa kemerdekaan yang Pengakuan bahwa kemerdekaan yang dicapai berkat karunia Tuhan dan perjuangan dicapai berkat karunia Tuhan dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia.seluruh bangsa Indonesia.

Nilai yuridis Nilai yuridis adalah nilai mengenai hukum. UUD adalah nilai mengenai hukum. UUD 1945 mempunyai nilai yuridis bagi negara Indonesia 1945 mempunyai nilai yuridis bagi negara Indonesia

yangyangakan mengatur kehidupan Indonesia dari segi:akan mengatur kehidupan Indonesia dari segi:

bentuk negara;bentuk negara; bentuk dan susunan pemerintahan; bentuk dan susunan pemerintahan; hak dan kewajiban warga negara; hak dan kewajiban warga negara; perekonomian nasional; danperekonomian nasional; dan lambang identitas nasional, seperti bendera dan lambang identitas nasional, seperti bendera dan

bahasa nasional.bahasa nasional.

Selain itu, UUD 1945 merupakan aturan hukum yang Selain itu, UUD 1945 merupakan aturan hukum yang tertinggi tata urutan peraturan perundangan di tertinggi tata urutan peraturan perundangan di

Indonesia. Segala Indonesia. Segala aturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan aturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan

dengan dengan UUD.UUD.

Nilai sosiologis Nilai sosiologis adalah nilai adalah nilai yang menyangkut kehidupan sosial yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. UUD 1945 menjadikan masyarakat. UUD 1945 menjadikan kehidupan negara Indonesia kehidupan negara Indonesia mendapat dukungan dari segenap mendapat dukungan dari segenap warga negara Indonesia.warga negara Indonesia.

Substansi konstitusi negara Indonesia Substansi konstitusi negara Indonesia adalah adalah naskah yang merupakan rangka dan naskah yang merupakan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara Indonesia dan pemerintahan suatu negara Indonesia dan menentukan pokok-pokok kerja tersebut menentukan pokok-pokok kerja tersebut berdasarkan pancasila.berdasarkan pancasila.

Sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia :Sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia :

a). a). UUD 1945 :UUD 1945 : Bentuk negara kesatuanBentuk negara kesatuan

Bentuk pemerintahan republikBentuk pemerintahan republik

Sitem pemerintahan presidensil Sitem pemerintahan presidensil dan parlementerdan parlementer

b). b). Konstitusi RIS :Konstitusi RIS : Bentuk negara serikatBentuk negara serikat

Bentuk pemerintahan uniBentuk pemerintahan uni

Sitem pemerintahan Sitem pemerintahan parlementerparlementer

c). c). UUDS ‘50 :UUDS ‘50 : Bentuk negara kesatuanBentuk negara kesatuan

Bentuk pemerintahan republikBentuk pemerintahan republik

Sitem pemerintahan Sitem pemerintahan parlementerparlementer

c). c). UUD 1945 :UUD 1945 : Bentuk negara kesatuanBentuk negara kesatuan

Bentuk pemerintahan republikBentuk pemerintahan republik

Sitem pemerintahan presidensilSitem pemerintahan presidensil

Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 mengandung unsur-unsur yang mengandung unsur-unsur yang sifatnya mutlak dari pokok kaidah yang fundamental menyangkut sifatnya mutlak dari pokok kaidah yang fundamental menyangkut dasar dan tujuan negara, bentuk negara, dan falsafah negara.dasar dan tujuan negara, bentuk negara, dan falsafah negara.

a. Sumber Kekuasaana. Sumber Kekuasaan1.1. Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan  Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia itu semata-mata karena mendapatkan rahmat dan ridho Indonesia itu semata-mata karena mendapatkan rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa.bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa.2.2. Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara  Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. yang berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah di tangan rakyat,…..”.menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah di tangan rakyat,…..”.

33. . Dengan demikian terdapat dua sumber Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus, yakni bersumber pada kekuasaan sekaligus, yakni bersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat.Tuhan dan bersumber pada rakyat.44.. Sebagai akibat maka perlu adanya suatu  Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan pemerintahan pola sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerapan kekuasaan yang sebagai penerapan kekuasaan yang bersumber dari dua arah tersebut. Perlu bersumber dari dua arah tersebut. Perlu dipikirkan bagaimana menyusun suatu sistem dipikirkan bagaimana menyusun suatu sistem yang mampu mengintegrasikan kedua yang mampu mengintegrasikan kedua sumber kekuasaan yang bersumber dari sumber kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan bersumber dari rakyat.Tuhan dan bersumber dari rakyat.

b. Hak Asasi Manusiab. Hak Asasi ManusiaPerumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Perumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara Dasar tidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara mendalam nampak dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai mendalam nampak dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak asasi manusia. Berikut kami sampaikan beberapa oleh konsep hak asasi manusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusan yang menggambarkan prinsip-prinsip hak asasi perumusan yang menggambarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat kita temukan dalam Pembukaan Undang-manusia yang dapat kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.Undang Dasar.1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah 1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk dapat direalisasikannya.dapat direalisasikannya.2. Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, 2. Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaran hak asasi manusia yakni hak merupakan suatu gambaran hak asasi manusia yakni hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.3. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi 3. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan suatu penjabaran perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan.dari kebebasan dan kesetaraan.

c. Faham Demokrasic. Faham DemokrasiNegara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang Negara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara Republik Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang Republik Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia hendaknya berdasar pada diterapkan di negara Indonesia hendaknya berdasar pada Pancasila.Pancasila.

d. Faham Persatuand. Faham PersatuanYang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah Yang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhan rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-keseluruhan rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan berikut :rumusan berikut :1. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah 1. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdasakan kehidupan bangsa, dan (4) ikut (3) mencerdasakan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menggambarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau diabaikan.pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau diabaikan.2. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia 2. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ini adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak dalam rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan Nampak dalam rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.individu yang ditonjolkan tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.3. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara” – 3. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara” – begitu bunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia dan begitu bunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu seluruhnya. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan.seluruhnya. inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan.

1. Menghargai Jasa Para Pahlawan Kemerdekaan1. Menghargai Jasa Para Pahlawan KemerdekaanSetiap warga negara harus menghargai dan berterima Setiap warga negara harus menghargai dan berterima

kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indinesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan kemerdekaan Indinesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka, mungkin kemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. mereka, mungkin kemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. Dengan demikian, sudah kewajiban setiap warga negara untuk Dengan demikian, sudah kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan dan meneruskan apa yang dicita-citakan dan mempertahankan dan meneruskan apa yang dicita-citakan dan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.

2. Menaati Peraturan2. Menaati PeraturanSebagai warga negara yang baik kita harus menaati Sebagai warga negara yang baik kita harus menaati

peraturan yang berlaku, baik yang diatur dalam UUD 1945 peraturan yang berlaku, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan hukum lain. Peraturan yang dibuat oleh maupun peraturan hukum lain. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, pemerintah bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, serasi, dan seimbang.tenteram, serasi, dan seimbang.

Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua harus menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika harus menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika peraturan ditaati, Indonesia akan menjadi negara yang tertib peraturan ditaati, Indonesia akan menjadi negara yang tertib dan generasi mudanya hidup menjunjung tinggi hukum.dan generasi mudanya hidup menjunjung tinggi hukum.

3. Mendukung upaya Pembangunan3. Mendukung upaya PembangunanPembangunan yang dilakukan oleh bangsa Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa

Indonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraan Indonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi muda rakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi muda yang baik kelak akan menjadi penerus bangsa, harus yang baik kelak akan menjadi penerus bangsa, harus mendukung upaya pembangunan.mendukung upaya pembangunan.

Generasi muda yang cerdas, cekatan, Generasi muda yang cerdas, cekatan, terampil, dan berwawasan luas sangat dibutuhkan terampil, dan berwawasan luas sangat dibutuhkan oleh negara kita yang sedang membangun. oleh negara kita yang sedang membangun. Generasi-generasi muda yang berkualitas akan Generasi-generasi muda yang berkualitas akan memicu semakin cepatnya upaya pembangunanmemicu semakin cepatnya upaya pembangunan

WARGA NEGARAWARGA NEGARA

Warga NegaraWarga Negara

Hakikat Warga Negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Asas kewarganegara

an

Pewarganegaraan

Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan

Penerapan Prinsip Persamaan KedudukanWarga Negara

Standar Kompetensi ..Standar Kompetensi ..* * Menghargai persamaan kedudukan warga Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Kompetensi Dasar ..Kompetensi Dasar ..* * Mendeskripsikan kedudukan warga negara Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesiadan pewarganegaraan di Indonesia* * Menganalisis persamaan kedudukan warga Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dala kehidupan bermasyrakat, negara dala kehidupan bermasyrakat, berbagsa dn bernegaraberbagsa dn bernegara* * Menghargai persamaan kedudukan warga Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan sukugender, golongan, budaya, dan suku

Penduduk Penduduk adalah mereka yang adalah mereka yang bertempat tinggal secara tetap, turun bertempat tinggal secara tetap, turun temurun di dalam satu wilayah negara.temurun di dalam satu wilayah negara.

Warga negara Warga negara adalah orang-orang adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang asing yang Indonesia asli dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di satu wilayah negara bertempat tinggal di satu wilayah negara berdasarkan ketentuan hukum (legal).berdasarkan ketentuan hukum (legal).

PewarganegaraanPewarganegaraan adalah suatu proses, adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mewarganegarakan cara, atau perbuatan mewarganegarakan seseorang.seseorang.

a). UUD 945 pasal 26a). UUD 945 pasal 26(1)(1) Yang menjadi warga negara ialah orang- Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.undang-undang sebagai warga negara.

(2) (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Indonesia.

(3) (3) Hal-hal mengenai warga negara dan Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. penduduk diatur dengan undang-undang.

b). Undang-undang no.3 tahun b). Undang-undang no.3 tahun 946946

Warga Negara Indonesia ialah :Warga Negara Indonesia ialah :a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia;a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia;b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang darib. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari

golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negaragolongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah NegaraIndonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempatIndonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempatkedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalamdalamdaerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika iadaerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika iamenyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negaramenyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negaraNegeri lain;Negeri lain;

c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktud. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu

lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negarae. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara

Indonesia, meninggal dunia;Indonesia, meninggal dunia;f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunyaf. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya

mempunyai kewargaan Negara Indonesia;mempunyai kewargaan Negara Indonesia;g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunyah. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya

tidak diakui dengan cara yang sah;tidak diakui dengan cara yang sah;i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanyai. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanyaatau kewargaan negara orang tuanya.atau kewargaan negara orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 Tahun Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa Republik Indonesia menyatakan bahwa bagi WNA yang ingin menjadi WNI harus bagi WNA yang ingin menjadi WNI harus memenuhi syarat:memenuhi syarat:

Telah tinggal di Indonesia lima tahun Telah tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;turut;

Sehat jasmani dan rohani;Sehat jasmani dan rohani; Berumur di atas 18 tahun atau telah kawin;Berumur di atas 18 tahun atau telah kawin; Dapat berbahasa Indonesia;Dapat berbahasa Indonesia; Tidak dipidana;Tidak dipidana; Tidak berkewarganegaraan ganda;Tidak berkewarganegaraan ganda; Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap;Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap; Membayar biaya ke kas negara.Membayar biaya ke kas negara.

Bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan Bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan ingin menjadi WNI, berdasarkan Pasal 19 UU No. ingin menjadi WNI, berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa WNA Republik Indonesia menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan harus:yang bersangkutan harus:

1. 1. Mengajukan pernyataanMengajukan pernyataan ke pejabat/Menteri ke pejabat/Menteri Hukum dan HAMHukum dan HAM untuk menjadi WNI; untuk menjadi WNI;2. 2. Memberikan Memberikan surat pernyataansurat pernyataan bahwa dia bahwa dia telah telah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turutturut atau 10 tahun tidak berturut-turut; ; dandan3. 3. PernyataanPernyataan bahwa bila mendapat bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesia kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tidak menjadi dwikewarganegaraandwikewarganegaraan (Kewarganegaraan (Kewarganegaraan ganda).ganda).

1.1. Asas KewarganegaraanAsas Kewarganegaraan

** azas iusoli : ** azas iusoli : penetapan kewarganegaraan penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tepat ia dilahirkan.seseorang berdasarkan tepat ia dilahirkan.** azas ius sanguinis : ** azas ius sanguinis : penetapan penetapan kewarganegaraan sesorang berdasrkan keturunan.kewarganegaraan sesorang berdasrkan keturunan.

** azas kewarganegaraan tunggal : ** azas kewarganegaraan tunggal : satu satu kewarganegaraan bagi setiap orangkewarganegaraan bagi setiap orang

** Apratide : ** Apratide : tidak memiliki tidak memiliki kewarganegaraan kewarganegaraan **Bipratide : **Bipratide : meiliki dua kewarganegraanmeiliki dua kewarganegraan

2. Pewarganegaraan (Naturalisasi)2. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

NaturalisasiNaturalisasi ialah permohonan kewarganegaraan: ialah permohonan kewarganegaraan:

1)1) Naturalisasi biasa : sesuai aturan perundang-Naturalisasi biasa : sesuai aturan perundang-undangan yang berlakuundangan yang berlaku

2)2) Naturalisasi luar biasa : berdasarkan penglihatan jasa Naturalisasi luar biasa : berdasarkan penglihatan jasa dan kemampuandan kemampuan

Pewarganegaraan aktif: Pewarganegaraan aktif: seseorg dpt seseorg dpt menggunakan menggunakan hak opsihak opsi utk memilih atau utk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negaranegara dari suatu negara

Pewarganegaraan pasif: Pewarganegaraan pasif: seseorg yg tdk seseorg yg tdk mau diwarganegarakan oleh suatu negara mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tdk mau diberi/dijadikan WN suatu atau tdk mau diberi/dijadikan WN suatu neg maka yg bersangkutan dpt neg maka yg bersangkutan dpt menggunakan menggunakan hak repudiasihak repudiasi (menolak (menolak pewarganegaraan)pewarganegaraan)

**** menikah dengan pria asing menikah dengan pria asing

** ** diakui oleh orang asing sebagai diakui oleh orang asing sebagai anakanak

**** masuk dalam dinas asing masuk dalam dinas asing

** ** bertempat tinggal di luar negeri bertempat tinggal di luar negeri 5 (lima) tahun berturut-turut5 (lima) tahun berturut-turut

Hak adalah: Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.sendiri.Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya

Kewajiban adalah: Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab.

Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengandiberikan guru dengan

Hak dan kewajiban dalam Hak dan kewajiban dalam bidang politik bidang politik

1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum 1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.dan pemerintahan.2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.3. Hak berserikat dan berkumpul.3. Hak berserikat dan berkumpul.4. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).4. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).5. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi 5. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)jawab dan sebagainya)

Hak dan kewajiban dalam Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budayabidang sosial budaya

Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.umum maupun kejuruan.

Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.daerah.

Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan

ketertibannya.ketertibannya. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral

keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik. kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.

Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Hak dan kewajiban dalam bidang c. Hak dan kewajiban dalam bidang HankamHankam

bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.negara.

d. Hak dan kewajiban dalam bidang d. Hak dan kewajiban dalam bidang EkonomiEkonomi

Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.daya beli rakyat.

Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.terlantar.

Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.berbagai sumber daya alam.

Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.

Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.membayar pajak tepat waktu.

Indonesia = multikultural ->ras, gender, Indonesia = multikultural ->ras, gender, golongan, budaya, suku bangsa -> golongan, budaya, suku bangsa -> KONFLIKKONFLIK

Menjaga tali persaudaraan.Menjaga tali persaudaraan. Bergosip, Menggunjingkan keburukan orang Bergosip, Menggunjingkan keburukan orang

lain, iri lain, iri -> -> DIHILANGKAN!DIHILANGKAN! Saling mengisiSaling mengisi Memperkaya pengetahuan dengan berbagi Memperkaya pengetahuan dengan berbagi

cerita atau keahlian tanpa mempedulikan cerita atau keahlian tanpa mempedulikan perbedaan yang ada.perbedaan yang ada.

Memupuk kekayaan yang ada.Memupuk kekayaan yang ada. Bangsa Yang kokoh -> Bangsa Yang kokoh -> KUAT KUAT

SISTEM POLITIK INDONESIASISTEM POLITIK INDONESIA

Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia

Definisi Sistem Politik

Suprastruktur Infrastruktur

Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Peran serta Masyarakat Indonesia

Sistem Politik di Dunia

Struktur Poltik

Standar Kompetensi ..Standar Kompetensi ..* Menganalisis sistem politik di Indonesia* Menganalisis sistem politik di Indonesia

Kompetensi Dasar ..Kompetensi Dasar ..* * Mendeskripsikan suprastruktur dan Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesiainfrastruktur politik di Indonesia

* * Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negaraberbagai negara

* * Menampilkan peran serta dala sistem politik Menampilkan peran serta dala sistem politik di Indonesiadi Indonesia

Politik ialah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan Politik ialah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan dan lembaga negara dala melaksanakn fungsi, tujuan dan dan lembaga negara dala melaksanakn fungsi, tujuan dan hubungan dengan negara maupun warga negarahubungan dengan negara maupun warga negara

Konsep pokok politik ::Konsep pokok politik :: negaranegara kekuasaankekuasaan pengmblan keputusanpengmblan keputusan kebijakankebijakan pembagian kekuasaanpembagian kekuasaan

1.1. Suprastruktur PolitikSuprastruktur PolitikIalah suasana kehidupan politik pemerintahan yang Ialah suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri dari :terdiri dari :

MPRMPR Anggota MPRAnggota MPR PresidenPresiden Legislatif Legislatif BPKBPK MAMA

Fungsi suprastruktur politik :Fungsi suprastruktur politik :

1.1. Fungsi pengambilan keputusanFungsi pengambilan keputusan

2.2. Fungsi pelaksanaan keputusanFungsi pelaksanaan keputusan

3.3. Fungsi pengawasan pelaksanaan Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusankeputusan

2. Infrastruktur Politik2. Infrastruktur Politik

Ialah suasana kehidupan politik rakyatIalah suasana kehidupan politik rakyat1.1. Partai PolitikPartai Politik

Suatu organisasi dalam melakasnakan aktivitas Suatu organisasi dalam melakasnakan aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dalam memberikan kekuasaan pemerintahan dalam memberikan manfaat kepada anggota partainyamanfaat kepada anggota partainya

2. Kelompok Kepentingan2. Kelompok Kepentingan

Menyalurkan aspirasi dan usulan politik. Menyalurkan aspirasi dan usulan politik. Contohnya: organisasi buruh, tani, golongan Contohnya: organisasi buruh, tani, golongan pedagang, pegawai negeri, dan cendekiwanpedagang, pegawai negeri, dan cendekiwan

3. Kelompok Penekan3. Kelompok Penekan

Tidak berminat pada jabatan politik tapi berperan Tidak berminat pada jabatan politik tapi berperan mengajukan kepentingan dan aspirasi masyarakatmengajukan kepentingan dan aspirasi masyarakat

4. Alat Komunikasi Politik4. Alat Komunikasi Politik

Ialah media massa yang dapat dijadikan penyalur Ialah media massa yang dapat dijadikan penyalur dan pembawa suara rakyat dalam aktiitas politik.dan pembawa suara rakyat dalam aktiitas politik.

5. Tokoh Politik5. Tokoh Politik

Ialah tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh Ialah tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh penunjukan langsung dari pemerintah untuk penunjukan langsung dari pemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga negaraduduk dalam lembaga-lembaga negara

a. Sistem Politik Di Negara Komunis :a. Sistem Politik Di Negara Komunis :Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapatdan kebebasan berpendapat

b. Sistem Politik Di Negara Liberal :b. Sistem Politik Di Negara Liberal :Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritasminoritas

Sistem Politik di Indonesia :Sistem Politik di Indonesia :

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

Ide kedaulatan rakyatIde kedaulatan rakyat Negara berdasarkan atas hukumNegara berdasarkan atas hukum Bentuk RepublikBentuk Republik Pemerintahan berdasarkan konstitusiPemerintahan berdasarkan konstitusi Pemerintahan yang bertanggung jawabPemerintahan yang bertanggung jawab Sistem PerwakilanSistem Perwakilan Sistem pemerintahan presidensiilSistem pemerintahan presidensiil

Peran serta masyarakat dalam politik adalah Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Kritis PartisipatifPartisipatif” dengan ciri-ciri ::” dengan ciri-ciri ::

Meningkatnya respon masyarakat terhadap Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintahkebijakan pemerintah

Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politikmenolak suatu kebijakan politik

Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekankemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan