materi pkn

back

Tim UNAIR - PULSE 05Pengantar Pendidikan

Kewarganegaraan2

NONO MATERI MATERI METODE METODE PEMBELAJARANPEMBELAJARAN

ALOKASI ALOKASI WAKTUWAKTU

BOBOT BOBOT NILAINILAI

11 Pengantar Pengantar Pendidikan Pendidikan KewarganegaraanKewarganegaraan

Ceramah interaktif dengan Ceramah interaktif dengan ilustrasiilustrasi 1 kali 1 kali

pertemuanpertemuan 5%5%

2 Hak azasi manusia Ceramah singkat ,studi kasus dan pemaparan hasil studi lapang,dan diskusi.

2 kali pertemuan

10%

3 Hak dan Kewajiban warga negara

Ceramah singkat, PBL, dan studi lapang (kelompok / individu).

1 kali pertemuan

10%

4 Bela negara Ceramah singkat,dikusi kelompok kecil dan simulasi.

1 kali pertemuan

5%

5 Demokrasi Ceramah singkat, studi pustaka dan studi lapang.

2 kali pertemuan

15%

6 Wawasan Nusantara Multimedia-LEMHANNAS, studi lapang.

3 kali pertemuan

20%

7 Ketahanan Nasional Multimedia,studi lapang , diskusi, bedah kasus aktual.

3 kali pertemuan

20%

8 Politik dan Strategi Nasional.

Ceramah, bedah kasus, diskusi, PBL,

2 kali pertemuan

15%

JUMLAH15 kali

pertemuan100%

RENCANA PEMBELAJARAN MK. PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SE JAWA TIMUR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


Kewarganegaraan3

Bahan sajian PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN untuk

PULSE (Public University Link System Of East Java)

Disusun oleh :Tim MKU - Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Airlangga Tim MKU - Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Airlangga

E.M.Agus Subekti D.E.M.Agus Subekti D.Duta NurdibyanandaruDuta Nurdibyanandaru

Wisjnu PramutantoWisjnu PramutantoSusilo HadiSusilo HadiQudsi FauziQudsi Fauzi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL

( UU RI 20/2003)

“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA

PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” (Ps 3 UU RI No

20 tahun 2003)

PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN : “…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA

YANG BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGANEGARA

YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB” ( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)


Kewarganegaraan4(Udin : 2003)(Udin : 2003)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL

( UU RI No. 20/2003)

““KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT :KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT :

a. PENDIDIKAN AGAMAb. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

c. BAHASA( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 )

““KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :

a. PENDIDIKAN AGAMA;b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;

c. BAHASA.”( Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)


Kewarganegaraan5

(Udin : 2004)(Udin : 2004)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU

No. 20/2003)

“Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003:

“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta

tanah air”


Kewarganegaraan6

(Udin : 2004)(Udin : 2004)

SASARAN PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGI

Tim UNAIR - PULSE 05 7

WAWASAN WAWASAN KEWARGA- KEWARGA- NEGARAAN NEGARAAN INDONESIAINDONESIA

PERCAYA PERCAYA DIRI SBG DIRI SBG BANGSABANGSA

KOMITMEN KOMITMEN BELA BELA

NEGARANEGARA

KETERAMPILAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN

PARTISIPASI PARTISIPASI SOSPOLSOSPOL

SIKAP DAN SIKAP DAN TANGGUNG TANGGUNG

JAWAB JAWAB DEMOKRATISDEMOKRATIS

WARGA WARGA NEGARA YANG NEGARA YANG CERDAS DAN CERDAS DAN

BAIKBAIK

[Adaptasi dan pengembangan dari Udin (2003) oleh tim MKU-Unair, 2005]

KOGNITIF AFEKTIF

PSIKOMOTOR

HOLISTIK (Komprehensif

- integral )

VISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )


Kewarganegaraan8

~ SUMBER NILAISUMBER NILAI DAN DAN

~ ~ PEDOMAN PENYELENGGARAANPEDOMAN PENYELENGGARAAN

PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKANPROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN

MAHASISWA, UNTUKMAHASISWA, UNTUK

~ ~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYAMENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKUSELAKU

WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIFWARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF

~ ~ MENEGAKKAN DEMOKRASIMENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MENUJU

MASYARAKAT MADANI MASYARAKAT MADANI

MISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI PERGURUAN TINGGI( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )


Kewarganegaraan9

Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu :

~ mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia,

~ mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara,

~ menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )


Kewarganegaraan10

BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI :

~ Kemampuan berfikir,

~ Bersikap rasional, dan dinamis,

~ Berpandangan luas sebagai

manusia intelektual.

Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki :

a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk :

- bela negara. - cinta tanah air.

b. Wawasan kebangsaan, untuk : - kesadaran berbangsa - mempunyai ketahanan nasional.

c. Pola pikir, sikap yang komprehensif- Integral pada seluruh aspek kehidupan nasional.

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )


Kewarganegaraan11

Agar mahasiswa :

1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan,

2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.

3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI

CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969, SMA 1969

PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975, 1984. PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU 1994-Sekarang PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 - sekarang (rintisan) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No.20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS)


Kewarganegaraan12

(Adaptasi dan pengembangan dari : Udin : 2003 oleh tim MKU-Unair, 2005)

HISTORIS ….(LANJUTAN)

CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2000

- Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) :~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter~ Di beberapa PTN.~ 1970-an~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha

Jaya, Maha Surya, dsj).~ sertifikatnya Tamtama Cadangan.

- Pendidikan Perwira Cadangan :~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab

untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-12-1973.~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu,

- sarjana muda ( eqivalen 90 sks)- diberi pangkat Letnan Dua.


Kewarganegaraan13

MUATAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


Kewarganegaraan

DOMAIN KAJIAN ILMIAH

DOMAIN SOSIAL-

KULTURAL

DOMAIN KURIKULER

SMART & SMART & GOOD GOOD

CITIZENSHIPCITIZENSHIP

(Udin : 2004)

WACANA KONSEPTUAL PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA


Kewarganegaraan15

ISTILAH :ISTILAH :

• CIVICS, CIVIC EDUCATION (USA)• CITIZENSHIP EDUCATION (UK)• TA’LIMATUL MUWWATANAH,

TARBIYATUL AL WATONIYAH (TIMTENG)• EDUCACION CIVICAS (MEXICO)• SACHUNTERNICHT (JERMAN)• CIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA)• SOCIAL STUDIES (USA NEW ZEALAND)• LIFE ORIENTATION (AFSEL)• PEOPLE AND SOCIETY (HONGARIA)• CIVICS AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE)• OBSCESVOVEDINIE (RUSIA)

(Udin : 2004)

PARADIGMA DASAR


Kewarganegaraan16

(Udin : 2004)

1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY

THINTHINMINIMUMMINIMUM

KNOWINGKNOWING CITIZENSHIPDEMOCRACY

2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/DEMOCRACY

MODERATEMODERATE

DOINGDOING CITIZENSHIPDEMOCRACY

3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACY THICKTHICKMAXIMUMMAXIMUM

BUILDINGBUILDING CITIZENSHIPDEMOCRACY

ISI DAN MODUS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


Kewarganegaraan17

Adapted from CIVITAS : 1996; & Kerr : 1999; Udin : Adapted from CIVITAS : 1996; & Kerr : 1999; Udin : 2001)2001)

CONTINUM OF DEMOCRACY EDUCATIONCONTINUM OF DEMOCRACY EDUCATION

THIN THIN CITIZENSHIP CITIZENSHIP EDUCATIONEDUCATION

(exclusive, elitist, formal, content-led, knowledge-

based, didactic transmission, easier to

achieve, civic education)

(South East Asia : Indonesia)(South East Asia : Indonesia)

MODERATE MODERATE CITIZENSHIP CITIZENSHIP EDUCATIONEDUCATION

(Central, South & East Europe, (Central, South & East Europe, Australia)Australia)

THICK THICK CITIZENSHIP CITIZENSHIP EDUCATIONEDUCATION

(inclusive, activist, participative, process-

led, value-based, interactive, more difficult

to achieve, citizenship education)(North Europe, USA, New (North Europe, USA, New Zealand)Zealand)

Education about Education about DemocracyDemocracy

Education in DemocracyEducation in Democracy Education for DemocracyEducation for Democracy

PARADIGMA KONSENTRIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


Kewarganegaraan18

EDUCATION FOR

DEMOCRACY

EDUCATION THROUGH

DEMOCRACY

EDUCATION ABOUT

DEMOCRACY

(Udin : 2004)(Udin : 2004)

PKN SD,SMP,SMA PKN DIKTI

KERANGKA SASARAN PEMBENTUKAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


Kewarganegaraan19

CIVIC CIVIC KNOWLEDKNOWLED

GEGE

CIVIC CIVIC CONFIDENCCONFIDENC

EE

CIVIC CIVIC COMMITTMENCOMMITTMEN

TT

CIVIC SKILLSCIVIC SKILLS

CIVIC CIVIC COMPETENCCOMPETENC

EE

CIVIC CIVIC DISPOSITIONSDISPOSITIONS

SMART & SMART & GOOD GOOD

CITIZENSHIPCITIZENSHIP

(Udin : 2003)


Kewarganegaraan20

ATRIBUT MASYARAKAT MADANI ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIAINDONESIA

• BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA, BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN

BERADAB, BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA, DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL,

BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA,

BERBHINNEKA TUNGGAL IKA, MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN

AZASI MANUSIA,MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA.

REFERENSI PENGANTARPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


Kewarganegaraan21

1. Udin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psiko- pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi Dalam Lokakarya

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdiknas. 21-22

September 2004.2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.3. SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-

rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

4. Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni.

5. Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan.

6. Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

7. Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi . Terjemahan : Bern. Hidayat. Yogyakarta : Kanisius.

8. Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia.

9. F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa.10.Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta

: Gramedia Pustaka Utama.11.Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia

Pustaka Utama.

tambahan Tim MKU ITSPengantar Pendidikan

Kewarganegaraan22

1.1. Buat contoh kasus dan peristiwa yang tidak Buat contoh kasus dan peristiwa yang tidak selaras dan tidak selaras dengan visi, misi selaras dan tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi Pendidikan dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang studi.studi.

2.2. Buat contoh upaya bela negara dalam Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang profesi kecuali militer dan berbagai bidang profesi kecuali militer dan polisi.polisi.

3.3. Jelaskan mengapa penambangan pasir di Jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura dapat mengancam eksistensi Wawasan dapat mengancam eksistensi Wawasan NusantaraNusantara

4.4. Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya dapat mengancam penggunaannya dapat mengancam Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional.

LATIHAN PENGUASAAN KONSEP LATIHAN PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAHDAN PEMECAHAN MASALAH

DISKUSIKAN

• Mampukah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lokomotif yang tangguh untuk menarik “Nation’s Competitiveness” yang tertinggal dari negara lain

tambahan Tim MKU ITSPengantar Pendidikan

Kewarganegaraan23

back

Documents

materi pkn