Materi AKSP

KELOMPOK 5

2013

PEMBAHASAN AUDIT KEUANGAN

SEKTOR PUBLIK

S E K O L A H T I N G G I A K U N T A N S I N E G A R A

Oleh :

Atika Ratna Sari

Fahmi Abdul Malik

Karlina Madika

Mei Magdalena Tambunan

Muhammad Danan Hartarto

Rizky Adi Pradana

Yeni Farida

PEMBAHASAN KELOMPOK 5 AKSP Page 2

1. Ruang lingkup Keungan Negara

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Jenis jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan : Memeriksa Laporan Keuangan, Memberikan keyakinan yang

memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umu di Indonesia atau basis komperehensif yang

berlaku di luar Indonesia.

Pemeriksaaan Kinerja : Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri

atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Pemeriksaaan dengan tujuan tertentu : Bertujuan unutk memberikan simpulan atas

suatu hal yang diperiksa. Dapat bersifat examining, reviu, atau prosedur yang

disepakati.

3. Dasar hukum yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan :

UUD-RI Tahun 1945

UU Nomor 17 Tahun 2003



SAP – BPK RI Tahun 1995

GAGAS 2003 – US-GAO

SPAP 2001 – IAI

Auditing Standards, INTOSAI


I KONSEPSI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

I KONSEPSI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

UU Nomor 15 Tahun 2006 GAAS 2002 – AICPA

Internal Control Standards 2001 –

INTOSAI

SPPIA – IIA, 2003

4. Intansi yang dijadikan obyek pemeriksaan oleh BPK :

Pemerintah Pusat, Pmerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan

Layan Umum, BUMN, BUMD,dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan

Negara,

5. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk :

Memberikan pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan

Mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dalam system pengendalian internal

Mengidentifikasikan kemungkinan adanya penyimpangan dari ketentuan perundangan,

kecurangan ( fraud), serta ketidakpatutan ( abuse).

6. Laporan keuangan yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh BPK adalah :

Pemerintah Pusat, Pmerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan

Layan Umum, BUMN, BUMD,dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan

Negara,

7. Berdasarkan Peraturan BPK NO. 1 Tahun 2008 tentang penggunaan tenaga audit

di luar BPK :

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan


tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

4. Pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah adalah orang

yang

ditugaskan pimpinan instansinya untuk membantu BPK melaksanakan tugas

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama

BPK.

5. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan

untuk memberikan jasa pemeriksaan dan terdaftar pada organisasi profesi.

6. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam

suatu

pemeriksaan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan BPK.

Pasal 2

(1) Pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh BPK.

.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau

tenaga ahli dari luar BPK.

(2) Pengunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh BPK.


(3) Selain ditetapkan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan

pemeriksa dapat ditetapkan oleh pihak selain BPK apabila diatur dalam ketentuan

undang-undang.

Bagian kedua

Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK

Pasal 4

(1) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

meliputi

pemeriksa dari lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, akuntan publik pada

kantor akuntan publik, dan/atau tenaga ahli.

(2) Pemeriksa yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah akuntan publik.

8. Sistematika SPKN :

Pendahuluan Standar Pemeriksaan

PSP 01 : Standar Umum

PSP 02 : Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan

PSP 03 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuang-an

PSP 04 : Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Kinerja

PSP 05 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja

PSP 06 : Standar Pekerjaan Lapangan Dengan Tujuan Tertentu

PSP 07 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

9. Pengguna laporan hasil audit BPK adalah : DPR dan Pemerintah

10.Tahapan pemeriksaan keuangan :

Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan,


Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa,

Pemahaman Atas Entitas

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya,

Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Intern,

Pemahaman dan Penilaian Risiko,

Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir,

Penentuan Metode Uji Petik,

elaksanaan Prosedur Analitis Awal dan

Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan


II ORGANISASI PEMERIKSA DAN KODE ETIK

II ORGANISASI PEMERIKSA DAN KODE ETIK

1. Pengertian pemeriksa menurut UU 15 tahun 2004

Menurut UU 15 Tahun 2004, Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama

BPK.

2. a. Organisasi Pemeriksa LK-PP

Organisasi dalam tim pemeriksaan LKPP terdiri atas tim pemeriksa yang dibentuk

pada Auditama Keuangan Negara II yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan

atas LK-PP yang disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan pada

Departemen Keuangan.

Organisasi pemeriksaan tersebut terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab,

Pengendali Teknis, Ketua Tim, Ketua Sub Tim dan Anggota Tim.

Organisasi Konsolidasi Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LK-PP dan

LK-KL

Organisasi dalam tim pemeriksaan atas konsolidasian LKPP melibatkan seluruh tim

pemeriksaan atas LKKL.

Dengan demikian pemeriksaan atas LKPP dan LKKL dilakukan dengan struktur tim:

Pengarah, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis,

Koordinator Ketua Tim, Wakil Koordinator Ketua Tim, Ketua Tim Ketua tim

pemeriksaan LKPP dan LKKL sebagai anggota tim koordinator pada masing-masing

area

b. Organisasi Pemeriksa LK-KL

Organisasi dalam tim pemeriksaan LKKL terdiri atas tim pemeriksa yang dibentuk

pada masing-masing Auditama Keuangan Negara (AKN I, II, III, IV dan V) yang

bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas masing-masing LK-KL yang menjadi

area pemeriksaannya.


Organisasi pemeriksaan tersebut terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab,

Pengendali Teknis (apabila diperlukan), Ketua Tim, Ketua Sub Tim (apabila

diperlukan) dan Anggota Tim

c. Organisasi Pemeriksa LK-PD

Organisasi dalam tim pemeriksaan LKPP terdiri atas tim pemeriksa yang dibentuk

pada perwakilan BPK-RI.

Organisasi pemeriksaan tersebut terdiri atas Penanggung Jawab, Pengendali Teknis

(jika diperlukan), Ketua Tim, dan Anggota Tim.

3. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus

dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama

menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas

BPK.

Landasan hokum yang mengatur kode etik bpk ialah peraturan BPK RI nomor 2 Tahun

2011, UU no 15 Tahun 2006.

4. Dalam Peraturan BPK RI nomor 2 Tahun 2011 Bab II yang berjudul Tujuan dan Ruang

Lingkup disebutkan pada pasal 3 bahwa “Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK,

Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya”.

5. Nilai dasar yang digunakan dalam kode etik anggota BPK dan Pemeriksa BPK ialah:

Independensi

BPK RI adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan

anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

Integritas

BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam

melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar

Perilaku Profesional.

Profesionalisme

BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan

keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.


6. Contoh operasional pelaksanaan nilai dasar BPK baik bagi anggota BPK maupun bagi pemeriksa BPK

seperti:

Nilai Dasar Kewajiban Dilarang

ANGGOTA

BPKINDEPENDENSI 1. memegang sumpah

dan janji jabatan.

1. merangkap jabatan

dalam lingkungan

lembaga negara

yang lain, badan-

badan lain yang

mengelola

keuangan negara,

dan perusahaan

swasta nasional

atau asing.

2. bersikap netral dan

tidak berpihak.

2. menjadi anggota

partai politik.

3. menghindari

terjadinya benturan

kepentingan.

3. menunjukkan sikap

dan perilaku yang

dapat menyebabkan

orang lain

meragukan

independensinya.

4. menghindari hal-hal

yang dapat

mempengaruhi

obyektivitas.


INTEGRITAS1. bersikap tegas dalam

menerapkan prinsip,

nilai dan keputusan.

1. menerima

pemberian dalam

bentuk apapun baik

langsung maupun

tidak langsung yang

diduga atau patut

diduga dapat

mempengaruhi

pelaksanaan tugas

dan wewenangnya.

2. bersikap tegas dalam

mengemukakan

dan/atau melakukan

hal-hal yang menurut

pertimbangan dan

keyakinannya perlu

dilakukan.

3. bersikap jujur dengan

tetap memegang

rahasia pihak yang

diperiksa.

PROFESIONALISME

1. menerapkan prinsip

kehati-hatian,

ketelitian, dan

kecermatan.

2. menyimpan rahasia

negara dan/ atau


rahasia jabatan

3. menghindari

pemanfaatan rahasia

negara yang diketahui

karena kedudukan

atau jabatannya untuk

kepentingan pribadi,

golongan, atau pihak

lain.

4. menghindari

perbuatan di luar

tugas dan

kewenangannya

PEMERIKSA INDEPENDENSI 1. bersikap netral dan

tidak memihak.

1. merangkap jabatan

dalam lingkungan

lembaga negara

yang lain, badan-

badan lain yang

mengelola

keuangan negara,

dan perusahaan

swasta nasional

atau asing.

2. menghindari

terjadinya benturan

kepentingan dalam

melaksanakan

kewajiban

2. menunjukkan sikap

dan perilaku yang

dapat menyebabkan

orang lain

meragukan


profesionalnya. independensinya.

3. menghindari hal-hal

yang dapat

mempengaruhi

independensi.

3. tunduk pada

intimidasi atau

tekanan orang lain.

4. mempertimbangkan

informasi, pandangan

dan tanggapan dari

pihak yang diperiksa

dalam menyusun opini

atau laporan

pemeriksaan.

4. membocorkan

informasi yang

diperolehnya dari

auditee.

5. bersikap tenang dan

mampu

mengendalikan diri.

5. dipengaruhi oleh

prasangka,

interpretasi atau

kepentingan

tertentu, baik

kepentingan pribadi

Pemeriksa sendiri

maupun pihak-

pihak lainnya yang

berkepentingan

dengan hasil

pemeriksaan.

INTEGRITAS 1. bersikap tegas dalam

menerapkan prinsip,

nilai, dan keputusan.

1. menerima

pemberian dalam

bentuk apapun baik

langsung maupun


tidak langsung yang

diduga atau patut

diduga dapat

mempengaruhi

pelaksanaan tugas

dan wewenangnya.

2. bersikap tegas untuk

mengemukakan dan/

atau melakukan hal-

hal yang menurut

pertimbangan dan

keyakinannya perlu

dilakukan.

2. menyalahgunakan

wewenangnya

sebagai Pemeriksa

guna memperkaya

atau

menguntungkan

diri sendiri atau

pihak lain.

3. bersikap jujur dan

terus terang tanpa

harus mengorbankan

rahasia pihak yang

diperiksa.

PROFESIONALISME

1. menerapkan prinsip

kehati-hatian,

ketelitian dan

kecermatan.

1. menerima tugas

yang bukan

merupakan

kompetensinya.

2. menyimpan rahasia

negara atau rahasia

jabatan, rahasia pihak

yang diperiksa dan

hanya

2. mengungkapkan

informasi yang

terdapat dalam

proses pemeriksaan

kepada pihak lain,


mengemukakannya

kepada pejabat yang

berwenang.

baik lisan maupun

tertulis, kecuali

untuk kepentingan

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku

3. menghindari

pemanfaatan rahasia

negara yang diketahui

karena kedudukan

atau jabatannya untuk

kepentingan pribadi,

golongan, atau pihak

lain.

3. mengungkapkan

laporan hasil

pemeriksaan atau

substansi hasil

pemeriksaan

kepada media

massa kecuali atas

ijin atau perintah

Ketua atau Wakil

Ketua atau Anggota

BPK.

4. menghindari

perbuatan di luar

tugas dan

kewenangannya.

4. mendiskusikan

pekerjaannya

dengan auditee di

luar kantor BPK

atau kantor auditee.

5. mempunyai komitmen

tinggi untuk bekerja

sesuai dengan standar

pemeriksaan


keuangan negara.

6. memutakhirkan,

mengembangkan, dan

meningkatkan

kemampuan

profesionalnya dalam

rangka melaksanakan

tugas pemeriksaan.

7. menghormati dan

mempercayai serta

saling membantu

diantara Pemeriksa

sehingga dapat

bekerjasama dengan

baik dalam

pelaksanaan tugas.

8. saling berkomunikasi

dan mendiskusikan

permasalahan yang

timbul dalam

menjalankan tugas

pemeriksaan.

9. menggunakan sumber

daya publik secara

efisien, efektif dan

ekonomis.

7. a. Tanggung Jawab Entitas yang diperiksa:


Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna

menjamin: (1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya; (2)

keselamatan/keamanan kekayaan yang dikelola; (3) kepatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) perolehan dan pemeliharaan

data/informasi yang handal, dan pengungkapan data/informasi secara wajar.

Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara secara tepat waktu.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakan dan memelihara

suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi

dimaksud.

b. Tanggung Jawab Pemeriksa:

Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan

pemeriksaan

Mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam

melakukan pemeriksaan

Melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas

yang tinggi

Obyektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tanggung

jawab profesionalnya

Menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan

metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan,

melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya.

Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna

laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab


pemeriksa berdasarkan Standar Pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang

ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Tanggung Jawab Organisasi Pemeriksa:

Independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap

pemeriksaan,

Pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan,

Pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional

dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan

Peer-review yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan

suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa

tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan

Standar Pemeriksaan.

8. a. Berdasarkan PSP No.1 paragraf 1 dan 2 dijelaskan bahwa Alasan kompetensi,

independensi, kemahiran professional, dan pengendalian mutu diatur dalam SPKN

ialah Standar umum ini berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin

kredibilitas hasil pemeriksaan Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua

organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan yang diandalkan oleh para

pejabat entitas dan pengguna hasil pemeriksaan lainnya dalam mengambil

keputusan, dan merupakan hal yang diharapkan oleh publik dari informasi yang

disajikan oleh pemeriksa.

Standar umum ini memberikan kerangka dasar untuk dapat menerapkan standar

pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif

b. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemeriksa secara kolektif ialah:


Pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang sesuai dengan jenis

pemeriksaan yang ditugaskan

Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang

diperiksa

Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun

tulisan

Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan, misalnya

sampling statistik, teknologi informasi dan teknik.

Khusus Pemeriksa Keuangan

memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip

akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa

secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki

sertifikasi keahlian yang berterima umum

c. Gangguan Independensi dan Contohnya:


1. “Pekerjaan harus direncanakan secara memadai”

Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus mendefinisikan tujuan

pemeriksaan, dan lingkup serta metodologi pemeriksaan untuk mencapai tujuan

pemeriksaan tersebut.

Tujuan pemeriksaan mengungkapkan apa yang ingin dicapai dari pemeriksaan

tersebut. Tujuan pemeriksaan mengidentifikasikan obyek pemeriksaan dan aspek

kinerja yang harus dipertimbangkan, termasuk temuan pemeriksaan yang potensial

dan unsur pelaporan yang diharapkan bisa dikembangkan oleh pemeriksa.

Lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan

tujuan pemeriksaan. Misalnya, lingkup pemeriksaan menetapkan parameter


III PERENCANAAN PEMERIKSAANIII PERENCANAAN PEMERIKSAAN

pemeriksaan seperti periode yang direviu, ketersediaan dokumen atau catatan yang

diperlukan, dan lokasi pemeriksaan di lapangan yang akan dilakukan.

Metodologi pemeriksaan mencakup jenis dan perluasan prosedur pemeriksaan yang

digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

2. Alasan pemeriksa melakukan perencanaan pemeriksaan adalah untuk mempersiapkan

suatu program pemeriksaaan yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan

pemeriksaan.

Dengan adanya perencanaan, pemeriksa memiliki keyakinan memadai guna

mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun

keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan.

3. Prosedur atau langkah-langkah tahap perencanaan:

1. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikankeyakinan yang memadai

(reasonable assurance ) apakah LK telah disajikan secara wajar, dalam semua hal

yangmaterial sesuai dengan SAP dengan memperhatikan:

kesesuaian LKPD dengan Standar AkuntansiPemerintahan;

kecukupan pengungkapan;

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, penugasan atas pemeriksaan keuangan

memiliki harapan-harapan(expectation ) dari pemberi tugas. Harapan penugasan

bukan membatasi pemeriksa pada aspek tertentu, tetapi harapan tersebut

merupakan fokus atausasaran yang harus diperhatikan pemeriksa

2. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa

yaitu dengan menyusun tim auditor untuk melaksanakan penugasan audit atas

laporan keuangan. Tim auditor BPK terdiri dari penanggung jawab, pengendali

teknis, ketua tim dan anggota tim.

3. Pemahaman Atas Entitas


Pemahaman atas entitas diperoleh auditor dengan banyak cara salah satunya adalah

dengan membaca ketentuan Undang-Undang, mereviu KKP dan LHP tahun

sebelumnya, dan lain sebagainya.

4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya merupakan salah satu ciri

khas perencanaan audit BPK dimana tidak dijelaskan pada teori audit. Pemantauan

tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dilaksanakan dengan mengevaluasi

tindak lanjut atas temuan yang terdapat ditahun sebelumnya

5. Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Intern

Auditor menggunakan kelima komponen COSO dalam mendapatkan pemahaman

dan melakukan pengujian SPI entitas

6. Pemahaman dan Penilaian Risiko

Risiko audit yang ditetapkan oleh auditor yaitu AAR, IR, CR, dan DR. Penilaian risiko

audit dilakukan melalui metode kualitatif (judgment) maupun metode kuantitatif

(pembobotan nilai)

7. Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir

Auditor menetapkan materialitas kedalam tingkat laporan keuangan (PM) dan saldo

akun (TE). Auditor menggunakan rumus dalam menentukan PM dan TE.

8. Penentuan Metode Uji Petik

Auditor mengunakan metode non statistik dalam menentukan sampel yang akan

dipilih

9. Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

Auditor melaksanakan prosedur analitis awal dengan menggunakan common size

financial analysis, analisa tren, analisis data secara vertikal maupun horizontal,

membandingkan realisasi dengan anggaran serta membandingkan informasi

keuangan dengan data non keuangan

10. Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan

Program pemeriksaan disusun untuk mengetahui dasar pemeriksaan, standar

pemeriksaan, tujuan, lingkup, langkah metode audit dan lain sebagainya. Program

pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Program Kegiatan


Perseorangan masing-masing anggota tim auditor. Program pemeriksaan dan

program kegiatan perseorangan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan badan melalui prosedur audit yang digunakan auditor.

4. Pemahaman terhadap entitas yang diperiksa

a. Tujuan

Mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja secara umum

dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas yang diperiksa, dan

Mengidentifikasikan dan memahami hal-hal penting yang harus dipenuhi oleh

entitas dalam mencapai tujuannya

b. Sumber informasi

Pengalaman sebelumnya dgn entitas & industri/lingkup kerjanya.

Diskusi dgn pegawai dan manajemen/pimpinan entitas.

Survei pendahuluan apabila entitas pertama kali diperiksa.

Peraturan perundang-undangan yg signifikan mempengaruhi entitas.

Laporan satuan pengawas intern

Database entitas.

Publikasi ttg organisasi yg berhub dgn industri/lingkup kerja entitas.

Entitas, lokasi dan fasilitas entitas yang diperiksa.

c. Langkah-langkah

Mendapatkan pemahaman yang mutakhir mengenai pengaruh lingkungan

terhadap entitas

Memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh stakeholders utama terhadap

entitas.

Memahami tujuan dan sasaran entitas dan pengembangan strategi usaha untuk

mencapainya

Mengidentifikasi faktor sukses yang penting (critical success factors) bagi

pencapaian tujuan entitas


Mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerja entitas

Memahami bagaimana manajemen mengendalikan proses kerja kritikalnya untuk

mencapai faktor sukses kritikal entitas.

Mengidentifikasi proses kerja kritikal entitas

Memahami bagaimana manajemen mengendalikan proses kerja kritikalnya untuk

mencapai faktor sukses kritikal entitas

5. Prosedur analitis awal

a. Pengertian

Prosedur analitis awal adalah bagian penting dalam proses audit yang meliputi

analisa terperinci dan perbandingan saldo yang tercatat dengan data-data lainnya

(seperti saldo keuangan tahun yang lalu, saldo akun-akun yang berhubungan, atau

pos-pos sejenis di tahun lalu).

b. Tujuan

Mendapatkan strategi untuk memahami dan mengevaluasi proses-proses

signifikan.

Membuat penilaian pendahuluan risiko secara gabungan

c. Langkah-langkah

1. Membuat tujuan.

Tujuan membantu dalam perancangan prosedur analitis yang efektif

2. Prosedur analitis yang tepat

Prosedur analitis yang tepat tergantung pada tujuan

3. Menggunakan data yang tepat

Data harus relevan

Dapat diandalkan

Diambil dari banyak tahun

4. Menerapkan aturan keputusan

Menyangkut keputusan yang diambil terhadap hasil pemeriksaan. Misalnya,

material atau tidaknya suatu temuan.

5. Melaksanakan pengujian


Pengujian dilakukan dengan membuat kertas kerja perhitungan

6. Analisis hasil

Menganalisa hasil analisis yang telah dilakukan.

7. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan analisis.

6. Perbedaan analisis horizontal dengan analisis vertikal

Analisis Horizontal

Analisis dengan pembandingan beberapa pos laporan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah daerah secara sederhana. Biasanya digunakan antarpos

dalam satu jenis laporan

Analisis ini sering disebut sebagai analisis kecenderungan (trend), yang merupakan

suatu teknik analisis yang mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola dari

kecenderungan (perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu)

sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa

mendatang

Contoh: perbandingan antara pos anggaran dan pos realisasi, perbandingan suatu

akun dengan total akun

Analisis Vertikal

Analisis dengan pembandingan beberapa pos laporan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah secara sederhana. Perbandingan antarpos (perkiraan)

antarjenis laporan keuangan

Contoh: perbandingan pos pendapatan dengan pos belanja

7. “Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak

lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan

yang sedang dilaksanakan”

a. Tujuan pernyataan standar di atas adalah untuk:

Mengidentifikasi tindak lanjut saran/rekomendasi BPK .


Menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, apakah telah sesuai

dengan rekomendasi tersebut atau tidak.

Mengidentifikasi dampaknya pada pelaporan keuangan yang diperiksa.

b. Jenis informasi yang dibutuhkan:

Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya.

Surat tugas/keterangan atau rencana tindak lanjut (action plan) dari pejabat

entitas atau database entitas.

Laporan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dari

entitas.

Formulir Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil pemahaman umum atas entitas.

c. Langkah-langkah:

1. Memantau kegiatan pelaksanaan rekomendasi entitas, misal melalui laporan-

laporan pelaksanaan rekomendasi yg diberikan entitas kepada pemeriksa,

2. Melakukan reviu yg lebih terperinci dg entitas, misalnya dg melakukan diskusi

atau pertemuan (Rapat Pra Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) dengan entitas

untuk membahas pelaksanaan rekomendasi, dan

3. Sebuah pemeriksaan tindak lanjut yg dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan

lapangan.

1. Tujuan dari tahap pemahaman risiko


IV PEMAHAMAN RISIKO DAN SPIPIV PEMAHAMAN RISIKO DAN SPIP

Untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap

pencapaian tujuan pemerintah

2. Jenis risiko yang harus dipertimbangkan

1. PDR = Risiko deteksi yang direncanakan (Planned Detection Risk)

2. AAR = Risiko audit yang dapat diterima (Acceptable audit risk)

3. IR = Risiko inheren (Inherent risk)

4. CR = risiko pengendalian (control risk)

Model risiko

Hubungan risiko

Terdapat hubungan yang erat antara risiko inheren (IR) dengan risiko pengendalian

(CR). Gabungan keduanya biasa disebut risiko salah saji yang material. Dan untuk

hubungan dengan PDR, CR memiliki kesamaan dengan IR, yaitu berbanding terbalik

dengan PDR. Risiko audit yang dapat diterima (AAR) berbanding lurus dengan

risiko deteksi yang direncanakan (PDR).

3. Hubungan antara risiko dengan langkah pengujian substantive

Pengujian substantif menguji kesesuaian laporan keuangan dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem

pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehingga semakin baik pengujian substantive, risiko akan semakin kecil.

4. Tahapan penilaian risiko yang harus dilakukan Pemeriksa

1. Menentukan tingkat risiko pemeriksaaan yang dapat diterima

2. Menghitung materialitas awal dan menghitung tolerable error untuk setiap

akun yang disajikan pada Laporan Keuangan


3. Mengidentifikasi dan menilai inherent risk untuk masing-masing akun dan

siklus terkait

4. Mengidentifikasi dan menilai control risk

5. Menyimpulkan risiko gabungan

6. Menetapkan risiko deteksiMengidentifikasi strategi pemeriksaan

7. Me-Link risiko yang teridentifikasi ke program pemeriksaan

5. Pengertian AAR (Acceptable Audit Risk)

Mengukur kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin

mengandung salah saji yang material setelah audit selesai, dan pendapat WTP telah

diterbitkan. Risiko 0 (nol) berarti yakin sekali terhadap laporan keuangan tidak

disalahsajikan secara material, sedangkan risiko 100 (Seratus) berarti auditor sama

sekali tidak yakin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya AAR

1. Tingkat ketergantungan pengguna terhadap laporan keuangan entitas

2. Kemungkinan kegagalan keuangan

3. Integritas manajemen

4. Geografis

5. Nilai aset

6. Anggaran yang dikelola

7. Jumlah satker

8. Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya

9. Sistem informasi yang digunakan

6. Pengertian Risiko inheren (Inherent risk)

Mengukur penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji (kekliruan atau

kecurangan) yang material dalam segmen, sebelum memperhitungkan keefektifan

pengendalian internal. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar akan


ada salah saji degan, mengabaikan pengendaian internal, auditor akan

menyimpulkan bahwa risiko inherennya tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya IR

1. Sifat bisnis/ industri entitas

2. Hasil pemeriksaan sebelumnya

3. Integritas personel kunci

4. Penugasan pertama vs penugasan berulang

5. Hubungan dengan pihak-pihak terkait

6. Jenis-jenis transaksi (rutin/non-rutin) dan tingkat kompleksitasnya

7. Dorongan dan motivasi klien

8. Tingkat subyektivitas atas pertimbangan-pertimbangan yang disyaratkan

oleh standar akuntansi

9. Tingkat kerentanan terhadap pencurian/ penyalahgunaan aset

10. Faktor-faktor terkait dengan salah saji dikarenakan adanya kecurangan

terhadap laporan keuangan

7. Pengertian risiko pengendalian (control risk)

Mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang

dapat ditoleransi dalam suatu segmen akan dicegah atau terdeteksi secara tepat

waktu oleh pengendalian internal auditee. Semakin efektif pengendalian internal,

semakin rendah faktor risiko yang dapat ditetapkan untuk risiko pengendalian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya CR

1. pengendalian internal entitas

2. prosedur pemeriksaan

3. pengalaman dan penilaian (judgement) khusus dari pemeriksa

8. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan pedoman dalam

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara


menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk

mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel

Unsur-unsur SPIP

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Risiko

3. Kegiatan Pengendalian

4. Komunikasi Dan Informasi

5. Pemantauan Pengendalian Internal

9. Hubungan antara keandalan SPIP, risiko pengendalian, luas pengujian

Semakin andal SPIP maka risiko pengendalian akan semakin kecil sehingga

akibatnya luas pengujian semakin kecil pula

10.Pengertian fraud

Fraud(kecurangan)adalah satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan

dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu

Contoh fraud

Jenis kecurangan yang paling sering terjadi baik di Instansi Pemerintah maupun

BUMN dan BUMD adalah expense reimbursement scheme. Tindak kecurangan

yang paling sering terjadi di Instansi Pemerintah dan BUMN dan BUMD menurut

aktifitasnya adalah pengadaan barang dan jasa.

Pengertian abuse

ketidakpatutan adalah perbuatan yang jauh berada di luar pikiran yang masuk akal

atau di luar praktik-praktik yang lazim

Contoh abuse

Perbuatan mencari-cari alasan untuk memperlambat melakukan

kewajiban(chicane).


V MATERIALITASV MATERIALITAS

1. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi

penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya mungkin

dapat merubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak pembaca yang meletakkan

kepercayaan atas informasi tersebut.

2. Planning Materiality: materialitas untuk tingkat keseluruhan laporan keuangan.

Tolerable Error: materialitas terkait kelas-kelas transaksi, saldo akun, dan

pengungkapan.

3. Langkah-langkah penetapan materialitas:

Penentuan dasar penetapan materialitas

Penentuan tingkat materialitas

Penetapan nilai materialitas awal (Planning Materiality)

Penetapan kesalahan yang dapat ditoleransi (Tolerable Error)

4. Hubungan antara tingkat materialitas, tingkat risiko audit, dan luas pengujian

bukti:

Bila tingkat materialitas tinggi (↑) maka tingkat risiko audit tinggi (↓)

sehingga pengujian bukti sempit.

Bila tingkat materialitas rendah (↓) maka tingkat risiko audit jugan rendah (↑)

sehingga pengujian bukti luas.

5. Jika opini wajar tanpa pengecualian (WTP) maka tingkat materialitas 3%-5%, jika

opini wajar dengan pengecualian (WDP) maka tingkat materialitas 1%-3%, jika

opini tidak wajar atau disclaimer maka tingkat materialitas 0,5%-1%.

6. Audit sampling adalah suatu uji yang dilakukan oleh pemeriksa untuk memberikan

keyakinan tentang kualitas informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam

laporan keuangan. Pemeriksa memnetukan metode audit sampling berdasarkna

pertimbangan professional.


Metode audit sampling yang dilakukan dapat menggunakan metode statistic atau

non-satatistik.

Penentuan audit sampling dengan metode statistic dapat dilakuakn dengan

attribute sampling, monetary-unit sampling, dan classical variables sampling.

Penentuan audit sampling dengan metod enon-statistik ditentukan oleh

pertimbangan professional pemeriksa dengan memperhatikan cakupan dan lingkup

pemeriksaan, risiko, dan tingkat materialitas, system akuntansi yang

diselenggarakan oleh entitas yang diperiksa, serta dengan memperhatikan asas

anfaat (cost and benefit).

7. Audit sampling dapat dilakukan pada saat pengujian pengendalian maupun pada

pengujian substantif. Jelaskan metode audit sampling baik yang dilakukan pada saat

pengujian pengendalian maupun pengujian substantif.

Pengujian pengandalian adalah prosedur audit yang digunakan untuk menentukan

efektivitas kebijakan dan operasi pengendalian intern atau prosedur pengendalian

yang diterapkan untuk menilai control risk (risiko pengendalian)

Pengujian tersebut meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut :

· Meminta keterangan dari personil klien

· Menguji dokumen, arsip, dan laporan

· Mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian

· Melaksanakan kembali prosedur klien

Dua prosedur yang pertama sama dengan jenis bahan bukti yang diperoleh dalam

memahami struktur pengendalian intern. Sehingga, penetapan resiko pengendalian

dan pengujian atas pengendalian dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari prosedur

audit yang digunakan untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern.

Perbedaan utama adalah bahwa dengan pengujian atas pengendalian tersebut,

tujuan menjadi lebih spesifik dan pengujian menjadi ekstensif.

Contoh:


Menyamakan invoice supplier dengan purchase order dan receiving report sebelum

menyetujui pembayaran invoice danMemeriksa kartu absensi karyawan sebelum

menyetujui pembayaran uang lembur

Pengujian substantif (Substantive Test) adalah perosedur yang digunakan untuk

menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung

mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Kekeliruan tersebut sering

disebut dengan salah saji moneter (dalam satuan mata uang) yang merupakan

indikasi yang jelas terjadinya salah saji dalam saldo laporan keuangan.

Tujuan pengujian substantive atas transaksi adalah untuk menentukan apakah

transaksi akuntansi klien telah diotorisasi dengan pantas, dicatat dan diiktisarkan

dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku tambahan dengan

benar.

Pengujian atas transaksi :

Pengujian tersebut meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan

pemahaman memperoleh sekitar pengendalian internal dan menyertakan uraian

tentang prosedur dan risiko pengendalian yang dinilai.

8. Tahap perencanaan pemeriksaan diakhiri dengan penyusunan program audit oleh

pemeriksa.

9. Jelaskan pengertian program pemerikasaan (audit program).

Standar Auditing yang berlaku umum menyatakan bahwa dalam merencanakan

audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus

dilaksanakan serta harus mempersiapkan suatu program audit tertulis untuk setiap

audit.

Maksud suatu program audit adalah mengatur secara sistematis prosedur audit

yang akan dilaksankan selama audit berlangsung. Program audit tersebut

menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang

penting untuk mencapai tujuan audit. Program audit juga mendokumentasikan


strategi audit. Biasanya auditor berusaha menyeimbangkan prosedur audit top-

down dan bottom-up ketika mengembangkan suatu program audit.

10.Uraikan beberapa informasi yang harus diungkapkan dalam program kerja

pemeriksaan.

Program pemeriksaan merupakan daftar rincian prosedur audit mengenai suatu

area pemeriksaan yang mengungkapkan antara lain:

(1) dasar pemeriksaan,

(2) standar dan pedoman pemeriksaan,

(3) entitas yang diperiksa,

(4) tahun anggaran/tahun buku yang diperiksa,

(5) identitas dan data umum entitas yang diperiksa,

(6) tujuan pemeriksaan,

(7) metodologi pemeriksaan,

(8) sasaran yang diperiksa,

(9) pengarahan pemeriksaan,

(10) jangka waku pemeriksaan,

(11) susunan tim pemeriksaan,

(12) instansi penerima hasil pemeriksaan,

(13) kerangka isi laporan.

11. Uraikan 4 jenis pengujian yang dituangkan dalam program kerja

pemerikasaan serta teknik audit yang dilakukan untuk setiap pengujian

tersebut.

a. Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian dilaksanakan untuk menentukan apakah pengendalian

internal perusahaan sudah baik atau belum. Auditor antara lain membuat daftar

pertanyaan, memeriksa dokumen, mengobservasi pengendalian yang berkaitand

dengan kegiatan, serta memeriksa prosedur klien dalam tahap pengujian ini.

b. Pengujian Subtantif atas Transaksi


Pengujian subtantif atas transaksi dilaksankan untuk memastikan bahwa semua

transaksi telah telah diklasifikasikan secara tepat.

c. Prosedur Analitis

Prosedur analitis dilaksanakan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan

terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan.

d. Pengujian Saldo

Pengujian saldo berfokus pada saldo akhir pada laooran keuangan baik saldo

pada laba rugi maupun pada neraca.

12. Program kerja dapat disusun berdasarkan pendekatan siklus transaksi

maupun pendekatan per pos / akun laporan keuangan. Jelaskan kedua

pendekatan tersebut dan uraikan kapan kedua pendekatan tersebut digunakan.

Dalam melaksanakan program kerja, auditor dapat melilih untuk memakai

pendekatan siklus transaksi maupun per pos laporan. Semua pendekatan, baik

untuk dilakukan.

Pendekatan siklus adalah pendekatan dimana dalam mengaudit, dilakukan per

siklus yang ada dalam suatu lembaga, misalnya siklus pembelian, produksi,

penjualan, penggajian, SDM. Pendekatan siklus transaksi digunakan untuk

menyusun Program Pemeriksaan untuk Pengujian Pengendalian dan Transaksi.

Siklusnya antara lain :

Siklus pendapatan dan penerimaan uang

Siklus belanja dan pengeluaran uang

Siklus pembiayaan

Pendekatan pos akun dilakukan dengan memeriksa tiap akun yang adal dalam

laporan, seperti pos penjualan, pendapatan, pembayaran kas dll. Pendekatan ini

digunakan untuk menyusunan Program Pemeriksaan untuk Pengujian Saldo Rinci

Akunnya antara lain :

Kas

Piutang


Persediaan

Investasi

Aset tetap

Dana cadangan

Aset lainnya

dsb

13.“Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan

sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat

keyakinan kepada manejemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang

meminta pemeriksaan”.

Jelaskan pihak-pihak yang perlu dikomunikasikan tentang rencana pemeriksaan

teresebut.

Manajemen entitas yang diperiksa.

Lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen atau

pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dan dewan

pengawas.

Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pelaporan

keuangan.

1. Bukti audit dan jenis jenis bukti audit


IV BUKTI DAN KERTAS KERJA AUDITIV BUKTI DAN KERTAS KERJA AUDIT

Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah

informasi kuantitatif yang sedang diaudit telah disajikan sesuai kriteria yang

ditetapkan.

Jenis-jenis bukti audit adalah :

a. bukti fisik, dapat diperoleh dari inspeksi langsung atau pengamatan yang dilakukan

oleh pemeriksa terhadap orang, aktiva, atau kejadian. Bukti tersebut dapat

didokumentasikan dalam bentuk memorandum, foto, gambar, bagan, peta, atau

contoh fisik.

b. Dokumenter, terdiri atas informasi yang diciptakan seperti surat, kontrak, catatan

akuntansi, faktur, dan informasi manajemen atas kinerja.

c. kesaksian (testimonial) , dapat diperoleh melalui permintaan keterangan,

wawancara atau kuesioner.

d. Analisis, meliputi perhitungan, pembandingan, pemisahan informasi menjadi

unsur-unsur, dan argumentasi yang masuk akal.

2. Pengertian bukti audit yang kompeten adalah apabila bukti tersebut valid, dapat

diandalkan, dan konsisten dengan fakta. Dalam menilai kompetensi suatu bukti,

pemeriksa harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti apakah bukti telah

akurat, meyakinkan, tepat waktu dan asli.

Berikut beberapa acuan dalam menilai kompeten atau tidaknya suatu bukti :

Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang dapat dipercaya, lebih kompeten

dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari entitas yang diperiksa.

Bukti yang dikembangkan dari sistem pengendalian intern yang efektif, lebih

kompeten dibandingkan dengan yang diperoleh dari pengendalian yang lemah

atau yang tidak ada pengendaliannya.

Bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan, dan

inspeksi secara langsung oleh pemeriksa lebih kompeten dibandingkan dengan

bukti yang diperoleh secara tidak langsung.

Dokumen asli memberikan bukti yang lebih kompeten dibandingkan dengan

fotokopi atau tembusannya.


Bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang memungkinkan orang

berbicara dengan bebas lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian

yang diperoleh dalam kondisi yang dapat terjadi kompromi.

Bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang tidak memihak atau

mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai bidang tersebut lebih

kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dari individu

yang memihak atau yang hanya mempunyai pengetahuan sebagian saja

mengenai bidang tersebut.

Syarat-syarat bukti yang kompeten adalah :

Relevan. Bukti disebut relevan, apabila bukti tersebut mempunyai hubungan

yang logis dan arti penting bagi temuan pemeriksaan yang bersangkutan.

Kecukupan. Bukti harus cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan. Dalam

menentukan cukup tidaknya suatu bukti, pemeriksa harus yakin bahwa bukti

yang cukup tersebut akan bisa meyakinkan seseorang bahwa temuan

pemeriksaan adalah valid. Apabila mungkin, metode statistik bisa digunakan

untuk menentukan cukup tidaknya bukti pemeriksaan.

Independen. Bukti yang diperoleh benar-benar harus independen, terbebas dari

pengaruh spihak manapun.

3. Teknik audit :

Vouching

Tracing

Reconcile

Footing

Scanning

Konfirmasi

inquiring

counting

reperforming

CAAT


4. Hubungan antara teknik audit dengan bukti yang diperoleh: setiap teknik perolehan

bukti yg dilakukan pasti merupakan bagian dari salah satu jenis bukti audit, seperti :

Teknik Audit Bukti yang Diperoleh Berupa

Analytical procedure Bukti analitis

Tracing Bukti dokumentasi

Inspecting Bukti fisik

Vouching Bukti dokumentasi

Confirming Konfirmasi

Observing Bukti fisik

Inquiring Dokumentasi

Counting Bukti fisik

5. Kertas kerja audit adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam

menjalankan pemeriksaan yang berasal dari (a) pihak klien, (b) analisis yang dibuat

oleh auditor, dan (c) dpihak ketiga.

6. KPP dapat disusun baik secara manual (tertulis) maupun secara elektronis. Jelaskan

kedua jenis penyusunan KPP tersebut!

KPP dapat disusun baik secara manual (tertulis) berarti KPP disusun menggunakan

media kertas, seperti surat konfirmasi, surat representasi, daftar uji (check list).

Sedangkan KPP disusun secara elektronis berarti KPP disusun menggunakan media

elektronis, seperti misalnya menggunakan e-mail.

7. Jelaskan fungsi dan manfaat KPP serta persyaratan KPP yang baik agar dapat

memenuhi fungsi dan manfaat tersebut!

Auditor menyiapkan kertas kerja untuk beberapa tujuan dan fungsi yang

berbeda:

- Mendukung Laporan Audit.


- Menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab, penelaahan,

instruksi dan arahan, analisis sistim dan proses, pengamatan kondisi dan

pemeriksaan transaksi.

- Mengidentifikasikan dan mendokumentasikan temuan-temuan audit,

mengumpulkan bukti audit yang diperlukan untuk menentukan terjadi dan

luasnya kondisi-kondisi yang mengandung kelemahan.

- Mendukung pembahasan dengan karyawan operasi.

- Menjadi dasar bagi penyelia dalam menelaah kemajuan dan penyelesaian

audit.

- Memberi dukungan dan bukti untuk masalah-masalah, yang melibatkan

kecurangan, tuntutan hukum, dan klaim asuransi.

- Menjadi sarana bagi auditor eksternal dalam mengevaluasi pekerjaan audit

internal dan kemudian menggunakannya dalam penilaian mereka sendiri

atas sistem kontrol internal organisasi.

- Menjadi latar belakang dan data referensi untuk penelaahan selanjutnya.

- Untuk membantu memfasilitasi penelaahan rekan sejawat.

- Menjadi bagian dokumentasi yang disyaratkan oleh undang-undang praktik

korupsi luar negeri Amerika Serikat.

KPP yang baik sebaiknya:

Kertas kerja harus mengikuti bentuk dan susunan yang konsisten, tidak hanya

dalam setiap penugasan audit tetapi juga pada departemen audit internal.

Kepala bagian audit harus menerapkan kebijakan mengenai jenis-jenis kertas

kerja audit yang harus disimpan, sistem penempatan yang akan digunakan,

sistem pemberian indeks yang akan diikuti, dan hal-hal terkait lainnya.

– Menjaga Kerapian Kertas Kerja

Kertas kerja yang rapi mencerminkan pemikiran yang rapi. Kertas kerja seperti

ini memberikan kesan langsung mengenai kecermatan dan profesionalisme.

– Menjaga Keseragaman Kertas Kerja


Semua kertas kerja harus disiapkan pada kertas dengan ukuran tampilan yang

sama. Kertas dengan ukuran lebih kecil harus dilekatkan ke lembar kertas

berukuran standar. Kertas berukuran lebih besar seharusnya dilipat sehingga

memudahkan penelaahan yang akan dilakukan.

– Menyiapkan Kertas Kerja Agar Dapat Dipahami

Kertas kerja haruslah jelas dan dapat dipahami, tanpa membutuhkan informasi

tambahan. Setiap orang yang membaca kertas kerja tersebut harus dapat

memahami apa yang diputuskan auditor untuk dilakukan, apa yang telah mereka

lakukan, apa yang mereka temukan, apa kesimpulan yang diambil, dan apa saja

yang tidak diputuskan untuk diambil.

– Menjaga Kertas Kerja Yang Relevan

Kertas kerja sebaiknya dibatasi hanya pada masalah-masalah yang relevan dan

material, yang secara langsung terkait dengan tujuan-tujuan audit. Catatan yang

mungkin menarik tetapi tidak secara langsung relevan harus dihilangkan.

Program audit yang terorganisasi dengan baik dan instruksi penyelia yang

efektif bisa membantu memastikan dimasukkannya dokumen yang relevan saja.

– Menjaga Keekonomisan Kertas Kerja

Auditor harus menghindari daftar dan skedul yang tidak perlu. Untuk itu,

gunakan salinan dokumen klien atau hasil cetak komputer. Dokumen-dokumen

ini bisa menunjukkan langkah-langkah audit yang dilakukan menggunakan

tanda-tanda yang berbeda, juga mencatat tanggapan audir pada pinggir kertas.

– Menjaga Kecukupan Kertas Kerja

Kertas kerja sebaiknya diusahakan tidak ada hal-hal yang tertinggal. Tidak ada

pertanyaan yang diajukan yang dibiarkan tidak terjawab. Jika tersedia ruang

untuk referensi silang, maka harus diisi. Jika timbul pertanyaan, maka harus

dijawab atau alasan untuk tidak menjawabnya harus diberikan.

– Menjaga Kesederhanaan Penulisan

Kertas kerja haruslah dengan mudah dipahami bagi yang menelaah. Penggunaan

jargon harus dihindari. Jika digunakan, harus dijelaskan pada bagian terpisah


dari kertas kerja, pada daftar istilah, bersama dengan istilah-istilah teknis dan

kurang dikenal yang digunakan dalam aktivitas dan dalam kertas kerja.

– Gunakan Susunan Kertas Kerja Yang Logis

Kertas kerja harus disusun secara paralel dengan program audit. Setiap subjek

yang berbeda harus dimasukkan dalam bagian terpisah dari kertas kerja.

Hubungan yang sejajar antara program dan kertas kerja akan memudahkan

pangacuan selama dan setelah audit.

Untuk setiap segmen audit, auditor harus memberikan informasi umum

dalam bentuk narasi pada awal bagian. Informasi tersebut mencakup tujuan

operasi yang diaudit dan informasi latar belakang: organisasi, statistik volume,

dan sistem kontrol.

8. Uraikan informasi (isi) yang harus dimuat dalam KPP serta prinsip penyusunan KPP

yang baik!

Kertas kerja harus mencakup antara lain:

Perencanaan dokumen dan program audit.

Kuesioner induk, bagan alir, daftar pemeriksaan, dan hasil-hasil evaluasi

kontrol.

Catatan wawancara,.

Bagan organisasi, pernyataan kebijakan dan prosedur, serta deskripsi kerja.

Salinan kontrak-kontrak dan perjanjian penting.

Surat konfirmasi dan representasi.

Foto, diagram, dan tampilan grafis lainnya.

Uji dan analisis transaksi.

Hasil-hasil prosedur penelaahan analitis.

Laporan audit dan jawaban manajemen.

Korespondensi audit yang relevan.

9. Uraikan mekanisme penyusunan KPP mulai dari anggota tim pemeriksa, ketua

pemeriksaan dan pengendali teknis!


a. Penyusunan dokumentasi pemeriksaan dilakukan oleh anggota tim pemeriksa

dengan berpedoman pada juklak dan juknis yang relevan.

– Sebelum diserahkan kepada ketua tim/ketua sub tim, anggota tim

melengkapi dokumentasi pemeriksaan yang disusunnya dengan referensi

silang, yang menghubungkan antara indeks KKP yang satu dengan KKP

lainnya yang relevan.

– Hasil penyusunan disampaikan kepada ketua tim dan/atau ketua sub tim

untuk direviu.

– Pereviuan dokumentasi pemeriksaan dilakukan oleh ketua tim dan/atau

ketua sub tim.

b. Hasil reviu beserta dokumentasi pemeriksaan yang direviu disampaikan kepada

pengendali teknis untuk direviu dan disetujui.

c. Dalam rangka penyusunan laporan hasil pemeriksaan, hasil reviu yang telah

dilakukan oleh ketua tim dan pengendali teknis, disampaikan kepada

penanggung jawab untuk direviu dan disetujui (sesuai perannya).

d. Anggota tim menyerahkan dokumentasi pemeriksaan yang telah direviu oleh

ketua tim dan pengendali teknis, kepada ketua tim. Penyerahan dokumetasi

pemeriksaan dari anggota tim kepada ketua tim, selambatlambatnya lima hari

kerja setelah pekerjaan lapangan berakhir. Selanjutnya, dokumentasi

pemeriksaan yang telah direviu dan disetujui penanggung jawab, diserahkan

kepada pejabat pengelola KKP (kasubaud) sebagai bagian dari

pertanggungjawaban pekerjaan pemeriksaan. Penyerahan dokumetasi

pemeriksaan dari penanggung jawab kepada kasubaud selambat-lambatnya

sepuluh hari kerja setelah tanggal surat keluar diterbitkan. Selanjutnya

Kasubaud menyimpan KKP yang telah diserahkan kepadanya, selama dua tahun.

e. Dokumentasi pemeriksaan yang telah diserahkan kepada kasubaud,

dikendalikan untuk menjamin keamanan, penyimpanan, peminjaman untuk

keperluan pemeriksaan selanjutnya dan pereviuan untuk quality control and

assurance, pemindahan, pemusnahan, dan penggunaan lain sesuai ketentuan

penggunaan dokumentasi pemeriksaan ini.


10. Uraikan mekanisme pengelolaan KPP yang harus dilakukan organisasi pemeriksa

untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan KPP!

a. Mekanisme Pengelolaan KPP:

- Keamanan dokumentasi pemeriksaan meliputi keamanan dari kerusakan

karena penyimpanan, kehancuran, kebakaran, kehilangan, ketidakteraturan,

dan penggunaan yang tidak sesuai ketentuan penggunaan dokumentasi

pemeriksaan.

- Penyimpanan dokumentasi pemeriksaan dilakukan secara manual dan

elektronis baik berupa pemindaian (scanning) dokumentasi pemeriksaan

manual maupun dokumentasi pemeriksaan elektronis. Penyimpanan

dokumentasi pemeriksaan dilakukan dalam suatu ruangan atau tempat atau

media yang menjamin keamanan, kemudahan akses, kerapian, dan

kebersihan.

- Peminjaman dokumentasi pemeriksaan dilakukan dengan persetujuan

pejabat penanggung jawab dokumen tersebut setelah memperhatikan

ketentuan penggunaan dokumentasi pemeriksaan.

- Penanggung jawab dan/atau pejabat pengelola KKP melakukan pemindaian

(scanning) KKP, sebagai dokumen cadangan (back up file) atas dokumentasi

hasil pemeriksaan.

- Pemusnahan dokumentasi pemeriksaan dilakukan oleh pejabat penanggung

jawab dokumentasi pemeriksaan sesuai ketentuan tentang pemusnahan

dokumentasi pemeriksaan.

- Penggunaan lain seperti peminjaman untuk proses penyelidikan dan/atau

penyidikan aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan

penggunaan dokumentasi pemeriksaan. Penggunaan lain dokumentasi

pemeriksaan oleh pihak di luar organisasi pemeriksaan harus mendapat

persetujuan pimpinan organisasi tersebut.

b. Media Penyimpanan


- Kardus KKP menggunakan bahan kardus berwarna coklat yang tidak mudah

rusak dengan ketebalan bahan minimal 2 (dua) mm.

- Kardus KKP berbentuk kotak dengan ukuran panjang 38,5 cm, lebar 18,5 cm

dan tingginya 30 cm.

- Bagian atas kardus merupakan penutup dari kardus tersebut dengan kait

penutup kardus yang memiliki panjang 38,5 cm dan lebar 8 cm.


Documents

Materi AKSP