Masalah

Penegakan Disiplin Praktik Kedokteran

Dody Firmanda

Ketua

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

(MKDKI)

64

57

38 39

y = -9.4x + 73

R² = 0.868

0

10

20

30

40

50

60

70

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Jumlah Pengaduan 2013 - 2017

N = 198

Rerata = 50

95% CI = 36 - 63

2017 (12 Mei 2017)

Kasus Baru : 19

5 Terbanyak (2013) 1. Jkt : 25 2. Jabar: 10 3. Sumut: 8 4. Jatim : 4 5. Riau, Banten,

Jateng, Kalsel : 2

5 Terbanyak (2014) 1. Jkt : 24 2. Jabar: 9 3. Sumut: 7 4. Sulteng: 4 5. Bali : 3

2015 1. Jkt : 11 2. Jabar: 11 3. Jatim: 4 4. NAD, Sumut,

Banten, Jateng, Jatim: 2

5. Sumsel, DIY, Kalteng, NTT: 1

2016: 1. Jkt : 15 2. Jabar: 7 3. Sumut, Riau, Banten,

Jateng, Bali: 2 4. Bengkulu, Jatim,

Kaltim, Kalsel, NTT, Ambon: 1

1. Jkt : 6 2. Jabar : 4 3. Banten : 2 4. NAD, Riau, Sumbar, Sumsel,

Lampung, DIY, Kalsel : 1

RS : 56 (87,5%)

Fasyankes

RS : 56 (98,2)%)

RS : 36 (94,7%)

RS : 27 (69,2%)

Tempat Kejadian: RUMAH SAKIT

Rerata : 87,4%

2016 n = 28

2015

n = 38

2013 n = 64

2014 n =28

UK

32 hari

15 Juli 2016 N= 104 Kasus (2013, 2014, 2015 & 2016)

n = 5

n = 7

n = 17

ETIKA KODEKI

UU 29/2004

LNRI 24/116

DISIPLIN HUKUM A. PIDANA

1. UMUM

2. KHUSUS

B. PERDATA

MKEK

MKDKI

PENGADILAN

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang

Pidana: KUHAP KUHP

UU 36/2009 UU No. 8/1999 UU No. 15/2002

Perdata: KUHA Perdata KUH Perdata

Disiplin Kedokteran

UU 29/2004 MKDKI

Etika KODEKI MKEK

Yang Perlu Diperhatikan:

Tingkat RS:

Komite Medik

Perlidungan Hukum Dokter:

UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 ayat a dan

penjelasannya: dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak

memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan :

1. standar profesi dan

2. standar prosedur operasional

Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 54

ayat a: perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan :

1. standar profesi

2. standar pelayanan profesi

3. standar prosedur operasional

Undang Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 24 harus

memenuhi ketentuan:

1. Kode Etik Kedokteran

2. Standar profesi

3. Hak pengguna layanan kesehatan

4. Standar pelayanan

5. Standar prosedur operasional

Peraturan Presiden RI

No. 12/2013

Jaminan Kesehatan

Peraturan Menkes RI

No. 755/2011

Komite Medik

Peraturan Menkes RI

No. 1438/2010

Standar Pelayanan Kedokteran

UU RI No. 44/2009 Psl 36

Perpres RI No. 77/2015 Psl 17 & 18

1. SISTEM

Guidelines

Pathways

Managed Care

SPK

PNPK/PPK

SJSN

KESEHATAN

PMK 1438/2010

PMK 755/2011

PMK 1691/2011

PMK 001/2012

PMK 012/2012

PMK 147/2010 U

U

2

9

/

2

0

0

4

U

U

4

4

/

2

0

0

9

UU 40/2004 SJSN

UU 24/2011 BPJS P

P

2

3

/

2

0

0

5

B

L

U

P

M

D

6

1

/

2

0

0

7

B

L

U

D

P

P

7

4

/

2

0

1

2

B

L

U

Peraturan Pelaksanaan BPJS Kesehatan

25-11-2012

(UU 24/2011 Psl 70a)

Peraturan Presiden RI

No. 12/2013 2. AKTIVITAS

PMK 11/2017

Dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. tidak kompeten;

2. tugas dan tanggung jawab kepada pasien dan

3. perilaku tercela yang merusak martabat dan

kehormatan profesi

28 Bentuk Pelanggaran Disiplin

Sanksi disiplin berupa :

1. pemberian peringatan tertulis;

2. rekomendasi pencabutan surat tanda

registrasi atau surat izin praktik;

dan/atau

3. kewajiban mengikuti pendidikan atau

pelatihan di institusi pendidikan

kedokteran atau kedokteran gigi.

Putusan: mengikat (Psl 69)

SPO PNPK

Sumber

Daya

Fasyankes

PPK

CP PPK Profesi

Lain

Latent Errors

Active Errors

KTD

2. PMK 11/2017

Diperhatikan:

1. Tata Kelola Rumah Sakit

2. Tata Kelola Klinis

3. Kewenangan Klinis (Clinical privilege) dan Penugasan

(Clinical appointment)

4. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tata Kelola Kasus (ICD 10)

5. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tata Kelola Prosedur

Tindakan (ICD 9 CM)

6. Clinical Pathways

7. Resume Medis

8. Audit Medis

1 2

3

Perpres RI No. 77/2015 Psl 17 & 18

UU No. 29/2004 Praktik Kedokteran

Psl 44 ayat 3 Standar Pelayanan

Kedokteran

PerMenKes No 1438/IX/2010 Standar Pelayanan Kedokteran (SPK)

Berita Negara Tahun 2010 No 464

24 Sept 2010

SPK

PNPK

SPO

Dibuat : Profesi Disahkan: Menkes

Dibuat & ditetapkan: Pimpinan RS

Panduan Praktik Klinis

Clinical Pathways Algoritme Protokol Prosedur Standing Order

1. Pengertian (Definisi) 2. Anamnesis 3. Pemeriksaan Fisik 4. Kriteria Diagnosis 5. Diagnosis 6. Diagnosis Banding 7. Pemeriksaan Penunjang 8. Terapi 9. Edukasi 10.Prognosis 11. Kepustakaan

Dikoordinasikan: Komite Medis Disusun: SMF

RINGKASAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

No. 1438/Menkes/Per/IX/2010

DF’2010

Contoh:

Perhimpunan Profesi: 1. Standar Profesi 2. Standar Etika 3. Panduan Nasional Praktek

Kedokteran (PNPK)

Kolegium Profesi: 1. Standar Pendidikan 2. Pedoman Pendidikan 3. Modul Modul Pendidikan

Kelompok Staf Medis (KSM) 1. Panduan Praktik Klinis 2. Clinical Pathways 3. Prosedur Tindakan 4. Algoritme 5. Standing Order

DF’2011

INDIVIDU DOKTER

KELOMPOK KEAHLIANDOKTER

Evidence-baced Medicine & HTA Critical Appraisal / PICO VIA (Validity, Importancy & Applicability)

Ouput: Medical/Clinical Policy Guidelines:

PPK CP

Indikator Target

Ouput: (MAI) Performance Measurement Performance Assessments Performance Improvement

First Party Second Party Third Party

Komite Medik RS: Mutu & Etik Profesi

• CbD • DOPS • MiniPAT • SCT

Terima Kasih

Diskusi Kelompok 2 Paralel : Jam 13.00 – 15.00 Strategi meningkatkan sinergi penanganan dan penegakan disiplin kedokteran