MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIAe-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5638/1/7... · ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA. Sanksi pelanggaran Pasal 72: Undang-undang Nomor 19 Tahun

MANAJEMENZAKAT DAN WAKAF

DI INDONESIA

Sanksi pelanggaran Pasal 72:Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Mochlasin

MANAJEMENZAKAT DAN WAKAF

DI INDONESIA

Mochlasin ۞ v

Syukur dan keagungan hanya milik Allah semata, Zat Penggerak dan Inspirator untuk merangkai setiap tetesan cahaya ilmu-ilmu-Nya yang luas lagi tak terbatas. Kepada-Nya segala kehidupan bermula dan berakhir. Dan karena qudrah-Nya, cahaya pengetahuan insani dapat bersinar maupun menjadi padam.

Buku ini semula adalah catatan-catatan dan bahan untuk mengajar matakuliah Manajemen Zakat dan Wakaf di Program Studi Perbankan Syariah. Mengawali untuk merajut catatan-catatan dan pikiran serta ide-ide yang berserakan adalah pekerjaan yang rumit dan membosankan. Meskipun diringi dengan berbagai kesibukan dan kemalasan yang selalu menggelayuti penulis di saat merenung dan berkonsentrasi untuk merajut kata demi kata. Namun tekad penulis untuk menyusun bahan-bahan tersebut menjadi buku, nampaknya menjadi amunisi dahsyat untuk terus menggerakkan jari-jari di laptop tua. Motivasi lain yang tidak kalah pentingnya, buku ini diharapkan menjadi ikhtiar penulis agar dapat menjalankan tugas mengajar berikutnya menjadi lebih baik dan berkualitas. Faktor eksternal juga mendorong penulis untuk terus mengkaji pentingnya manajemen

MochlasinMANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA—Salatiga: 2014x + 148 hal.; 14,5 x 20,5

Hak Cipta dilindungi undang-undang © 2014

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfoto-copy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Penulis : MochlasinEditor : MochlasinDesain Cover : AlazukaDesain Isi : djanoerkoeningCetakan I : Juni 2014ISBN :

Penerbit : STAIN Salatiga Press Jl. Tentara Pelajar No. 2 Salatiga Jawa Tengah. Telp. (0298) 323706

�

�PENGANTAR PENULIS

Mochlasin ۞ vii vi ۞ Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia

dalam zakat dan wakaf adalah adanya data yabng luar biasa potensi zakat dan wakaf umat Islam di Indonesia.

Pengalaman penulis selama lebih empat semester mengajar matakulih Manajemen Zakat dan Wakaf, sebenarnya masih jauh dari cukup untuk dapat menulis secara utuh dan komprehensif. Namun dari pengalaman ini pula, penulis selaku pengajar banyak mendapatkan masukan yang berupa pertanyaan, kritikan dan saran dari para mahasiswa. Dengan pembelajaran model Student Center Learning , dimana setiap mahasiswa diberi tugas untuk mempresentasikan topik yang telah dirancang dosen. Membuat suasana kelas menjadi hidup secara ilmiah, karena masing-masing diberi kebebasan untuk menyampaikan gagsan dari pembacaan atau pengamatan. Untuk itu, penulis tentunya secara langsung maupun tidak merasa berhutang budi kepada mereka. Penulis juga minta maaf apabila ada gagasan dan ide dari mahasiswa yang tertuang dalam tulisan ini dan sampai detik ini tidak sempat memberitahukan kepada mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih pada Ketua STAIn Salatiga, Puket I dan Kaprdi Perbankan Syariah yang telah mempercayakan matakuliah Etika Bisnis dan Perbankan Syariah. Tanpa amanat ini, tentunya buku ini tidak pernah muncul di dunia fana ini.

Selesainya buku ini tentu tidak semata-mata perjuangan dari penulis pribadi, tetapi banyak campur tangan dari pihak-pihak lain, baik yang zahir maupun yang bathin. Tentu yang pertama adalah istri penulis, Rika Astari yang dengan sepenuh hati mendukung dan merelakan kebersamaannnya sedikit terkurangi. Selanjutnya dua permata hatiku, Haliya Qarera Akyan (Alya) dan Gandewa Barack Ramadhana (Rama), meskipun belum sampai taraf kedewasaan tetapi telah menunjukkan pengertiannya dengan tidak banyak mengganggu saat ayahnya menyelesaikan tulisan ini.

The last but not the least, adalah kesombongan intelektual, apabila penulis tidak membuka ruang untuk dikritik. Meskipun buku ini telah ditulis dengan segala upaya dan usaha maksimal, penulis mengakui masih banyak kekurangan secara teknis maupun substansi. Oleh karenanya, sebagai kata penutup penulis senantiasa membuka diri untuk mendapatkan saran, kritik dan perbaikan dari semua pihak. Semoga di masa-masa mendatang, buku ini dapat berevolusi dan menjadi sempurna, meskipun kesempurnaan itu relatif. wafawqa kulli dzi -’ilm ’alim.

Jalan Godean, 2 Februari 2014

Mochlasin Sofyan

Mochlasin ۞ ix viii ۞ Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia

PENGANTAR PENULIS — vDAFTAR ISI — ix

BAB I PENGANTAR MANAJEMEN ISLAMI — 1 A. Manajemen sebagai Sunnatullah — 1 B. Manajemen dalam Pengetahuan Modern — 4 C. Manajemen dalam Pandangan Islam — 6 D. Penyiapan Manajemen Sumber Daya Insani — 11

BAB II ZAKAT DAN COMMUNITY DEVELOPMENT — 15 A. Memotret Realitas Masyarakat — 15 B. Makna Community Development — 17 C. Pemberdayaan Melalui Zakat: Kasus Dusun Jumoyo,

Salam, Magelang — 21

BAB III KEDUDUKAN ZAKAT DALAM AJARAN ISLAM — 39 A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya — 39 B. Jenis Zakat — 41

BAB IV URGENSI LEMBAGA PEMGUMPULAN ZAKAT — 51 A. Problematika Pengumpulan Zakat — 51 B. Organisasi Pengelola Zakat — 53

�

�DAFTAR ISI

Mochlasin ۞ 1 x ۞ Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia

A. MANAJEMEN SEBAGAI SUNNATULLAH

Ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur’an dan as-Sunnah serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur dalam rangka mencapai falah di dunia dan akhirat. Syariat shalat sebagai tiang agama misalnya, menunjukkan dengan jelas sebagai tindakan yang beraturan dari dimensi waktu dan gerak, hal itu juga tercermin dalam syariat lainnya seperti puasa, haji zakat dan lain-lain. Teori dan konsep manajemen yang banyak dipraktekkan saat ini dalam setiap aktivitas organisasi maupun bisnis sebenarnya bukan hal yang asing dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam serta makhluk-makhluknya lainnya. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur pengurusan tersebut.Dalam penciptan alam semesta beserta isinya, pengurusan dilihatkan oleh Allah seperti terjadinya siang malam silih berganti, matahari menjadi pusat beredarnya planet-planet yang telah berlangsung sekian lama.

Allah juga mengajarkan manajemen dalam penciptaan ritme kehidupan hewan yang selama ini dipandang remeh yaitu lebah dan

BAB V PENERAPAN GCG BAGI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT — 59 A. Konsep Good Corporate Governance — 59 B. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance — 62 C. Penerapan GCG: Kasus di BAZDA Kota Yogyakarta — 69

BAB VI AJARAN WAKAF DALAM ISLAM — 73 A. Pengertian Wakaf — 73 B. Wakaf Menurut Al-Quran dan Hadits — 75 C. Wakaf Perspektif Hukum Positif — 78 D. Syarat dan Rukun Wakaf dalam Konteks Fiqh Indonesia — 79 E. Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Indonesia — 83

BAB VII MANAJEMEN WAKAF DI INDONESIA DENGAN PARADIGMA BARU — 87 A. Wakaf dalam lintasan Sejarah — 87 B. Wakaf Produktif: Tafsir Ulang Makna Wakaf — 93 C. Menangkap Peluang Usaha Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif — 112

BAB VIII PENDIDIKAN BERBASIS WAKAF: STUDI KASUS UII YOGYAKARTA — 119 A. Yayasan Badan Wakaf sebagai Nazir — 119 B. Sumber Wakaf — 121 C. Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan — 123

DAFTAR PUSTAKA — 137BIODATA PENULIS — 143

PENGANTAR MANAJEMEN ISLAMI

BAB1

Mochlasin ۞ 3 2 ۞ Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia

semut. Dikarenakan pentingnya pelajaran kepengurusan dalam ritme kehidupan dua hewan itu, maka nama keduanya diabadikan dalam surat al-Qur’an yaitu an-Nahl dan an-Naml. Dalam menjalankan hidupnya semut termasuk diantara makhluk yang sangat solid dan berkomitmen menjalani roda kehidupannya dengan menggunakan manajemen versi semut. Keteraturan dan komitmen semut dalam kinerjanya sangat solit dan penuh kepatuhan. Semut merupakan model indah untuk kita gunakan dalam mempelajari perilaku hewan, demikian pendapat Caryle P. Haskins, Ph.D., kepala Institut Carnegie di Washington setelah 60 tahun mengamati dan mengkaji cara hidup semut. Dalam kajiannya, ternyata semut memiliki sub kelompok, sub kelompok ini disebut budak, pencuri, pengasuh, pembangunan, dan pengumpul. Sementara satu kelompok lainnya berfokus sepenuhnya melawan musuh atau berburu, kelompok lain membangun sarang dan yang lain lagi memelihara sarang. Demikian juga lebah, apabila diamati secara teliti ternyata mereka secara alamiah telah menjalankan unsur-unsur pengurusan. Hal itu terlihat dengan adanya pembagian kerja kawanan lebah, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda sehingga harmoni dan tujuan bersama dapat tercapai. Meskipun kedua hewan itu memiliki pengurusan canggih tetapi hanya bersifat naluriah atau alamiah semata. Manusia yang dianugerahi akal tentunya dapat menjalankan fungsi manajemen secara dinamis sesuai dengan kondisi dan tantangan zaman.

Diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan bentuk konseptual manajemen. Allah sebagai Tuhan yang memiliki kehendak dan kekuasaan tentunya bisa mengurus kehidupan manusi, tetapi justru mendelegasikan kepada manusia untuk mengurus, menjaga dan memakmurkan bumi. Dalam kekhalifahan juga ada ada unsur tanggung jawab dan menjadi bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, al-Qur’an menegaskan

bahwa setelah diciptakannya bumi dengan penuh kebaikan dan kesempurnaan (ishlah), maka kerusakan di darat dan laut tidak lepas dari perilaku manusia. Kebaikan dunia tentunya tidak akan terwujud dengan sendirinya, hal itu diperlukan manajemen yang terus menerus dengan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Konsep kekhalifahan telah memberikan nialai-nilai tentang kepemimpinan, perencanaan, pendelegasian, tanggung jawab dan proses. Nilai-nilai filosofis itu sangat mutlak diperlukan bagi manusia agar mampu menjalankan aktivitas kehidupan di segala bidang profesi.

Dikeluarkannya Nabi Adan dan Hawa dari surga untuk hidup di dunia adalah bukti kepercayan Allah akan kemampuan manusia untuk menjalankan konsep pengurusan-Nya. Naluri manajemen Adam sebagai manusia mulai muncul dari suatu peristiwa yang sederhana ketia ia harus mencari pakaian untuk menutupi aurat dan badannya. Kemudian berkembang bagaimana menjalankan kepengurusan dalam menjalankan bahtera keluarga bersama Hawa. Tidak lama kemudian Allah mengkaruniakan putra-putri yang banyak, di sisnilah kepengurusan tentang pendidikan anak yang pertama kali dimulai. Generasi berikutnya menunjukkan perkembangan manajemen yang sangat luar biasa dan mengalami perkembangan serta kemajuan yang pesat. Hal itu dapat disaksikan bagaimana orang Mesir membangun piramid, orang cina membangun tembok raksasa, orang Indonesia kuno membangun candi Borobudur dan lain-lain. Dengan demikian secara praktis, usia kepengurusan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri atau dengan ungkapan lain telah ada sejak manusia menapaki kehidpan di dunia ini. Secara keilmuan, memang manajemen muncul ketika positivisme berkembang pada era modern terutama setelah revolusi industri di Perancis. Sejak saat itu manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dan perluasan cakupan bidang kajian.


B. MANAJEMEN DALAM PENGETAHUAN MODERN

Dalam literatur umum manajemen dapat dilihat dari empat dimensi yaitu: (1) sebagai suatu proses; (2) sebagai suatu kolektivitas; (3) sebagai suatu seni (art) dan; (4) sebagai suatu ilmu pengetahuan (science). Kepengurusan sebagai proses dapat dikutip dari Encylopedia of the Social Sience¸ disebutkan bahwa kepengurusan adalah suatu proses untuk melaksanaan suatu tujuan tertentu dan diawasi. Kepe-ngu rusan sebagai proses juga dapat dikutipkan G.R. Terry, menu-rutnya kepengurusan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Kepengurusan sebagai kolektivitas dapat dipahami sebagai kolek tivitas orang-orang yang melakukan aktivitas kepengurusan. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas kepengurusan dalam suatu badan tertentu disebut kepengurusan. Kepe ngurusan sebagai seni dipahami sebagai cara atau gaya seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Sedangkan manajemen sebagai ilmu pengetahuan dapat dide-finisikan sebagai pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum dengan memperhatikan dimensi-dimensi tersebut, menurut James A.F.Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari bebe-rapa definisi dan pendekatan tersebut dapat dipetakan dalam tiga hal yaitu; Pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan bahwa kepengurusan memerlukan ilmu pengetahuan. Kedua, manajemen sebagai seni dimana manajer harus memiliki seni atau keterampilan mengurus. Ketiga, manajemen sebagai profesi mengisyaratkan bahwa

manjer yang profesional yang bisa mengurus secara efektif dan efesien. Dengan demikian, secara singkat menurut Malayu S.P Hasibuan, manajemen adalah ilmu dari seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam kajian Islam manajemen disebut tadbir ( تدبير ) yang bersal dari lafadz dabbara (دبر). Menurut S. Mahmud al-Hawary manajemen diistilahkan dengan idarah yaitu:

التي تجنبها المشاكل أين تذهب ومعرفة إلى االإدارة هي معرفة ومعرفة القوي والعوامل التي تنعرض لها معرفة كيفية التصرف في ضياع وبدون وبكفاءة الباحرة والطاقم خرتك ولبا لك

مرحلة الذهاب إلى هناك.Kepengurusan adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.

Dari definisi di atas memberi gambaran bahwa manajemen meru-pakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dalam mencapai tujuan kebaikan yang menjadi fokus utama. Untuk mencapai tujuan manajemen tidak hanya terfokus kepada manusia sebagai pengurus dan anggota pelaksana lain sebagaimana definisi kepengurusan. Di samping itu juga memerlukan sarana-sarana yang lain yang erat hubungannya dengan pencapaian tujuan. Sehingga sarana-sarana pengurusan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu sarana dengan sarana lainnya. Adapun sarana-sarana pengurusan yang semua ini disebut sumber daya itu meliputi; (1) men; (2) money; (3) material; (4) methods dan; (3) markets.


Di samping itu, manajemen juga memiliki beberapa fungsi dili hat keilmuan konvensional maupun ajaran Islam. Menurut Louis A. Allen dalam buku Management and Organization dalam bahas an tentang Element of Management menyebutkan bahwa fungsi dari pengurusan terdiri dari (1) Planning (perencanaan); (2) Organization (pengorganisasian); (3) Coordination (Koordinasi); (3) Motivating (motivasi), (4) Controling (pengawasan) atau disingkat dengan POCMC. Sedangkan menurut George R. Terry unsur-unsur atau fungsi kepengurusan meliputi Planning, Organizing, Actuating, Controling, atau disingkat dengan POAC.

C. MANAJEMEN DALAM PANDANGAN ISLAM

Dalam konteks Islam manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Dalam al-Qur’an dan al-Hadits sebagai falsafah hidup umat Islam dapat digali unsur-unsur pengurusan tersebut diantaranya:

Pertama, planning (التخطيط), yaitu gambaran suatu aktivitas yang akan dikerjakan dengan waktu, metode tertentu untuk mencapai kemaslahatan yang optimal dan maksimal. Perencanan dalam konsep Islam terbagi dua, yaitu rencana jangka pendek (duniawi) dan rencana jangka panjang (keseluruhan totalitas kehidupan). Al-Qur’an banyak menyinggung tentang pentingnya perencanaan dalam hidup di antaranya:

مت لغد واتقوا نظر نفس ما قد

ين آمنوا اتقوا الله ولت

ها الذ ييا أ

الله إن الله خبير بما تعملون )١٨(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18).

Rasulullah bersabda:

)إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه(Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, tearah, jelas, tuntas). (HR. Thabrani).

Hadits di atas memberikan pelajaran agar setiap muslim membuat perencanaan yang matang dan itqan (tepat, tearah, jelas, tuntas)., karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari Allah SWT.

Kedua, organization ( التنظيم ). Organisasi adalah merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam bentuk kebaikan atau materi. Hubungan kerja ini bisa bersifat vertikal (antara karyawan dengan pimpinan) atau horizontal (antara karyawan dengan karyawan). Kebersamaan akan menimbulkan efek dan kekuatan yang besar apabila dapat diorganisir dengan baik dan profesional. Allah berfirman:

قوا واذكروا نعمة الله عليكم يعا ولا تفر واعتصموا ببل الله جإخوانا بنعمته صبحتم

فأ قلوبكم بي لف

فأ عداء

أ كنتم إذ

الله نقذكم منها كذلك يبينوكنتم ع شفا حفرة من النار فأ

لكم آياته لعلكم تهتدون )١٠٣(Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang


neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (QS. Ali Imron: 103).

Menyatukan langkah yang berbeda-beda tersebut perlu cara dan kesabaran sehingga bisa berkompetitif dalam berkarya. Di samping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang pentingnya masyarakat muslim yang terorganisir yang baik:

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.

Statemen Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalanannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal.

Ketiga, coordination ( التنسيق ). Sebuah kumpulan atau organisasi terdiri dari unsur individu-individu dan unsur bagian-bagian kecil. Unsur-unsur itu menjadi kekuatan apabila ada saling mendukung dan membantu. Kesamaan langkah dan visi dalam merealisasikan planning berperan sangat besar dalam mencapai tujuan ideal sebuah organisasi. Koordinasi ini dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bentuk sikap tolong-menolong dan saling peduli antar sesama keluarga (QS. Al-Maidah [4]: 2) dalam sebuah organisasi. Koordinasi juga dapat dipahami sebagai media saling menasehati atau mengingatkan dalam kebaikan (QS. Al-Ashr [103]: 3) dan bukan melakukan intervensi antarbagian.

Keempat, controling ( الرقابة ). Dalam Islam segala aktivitas manusia selalu diawasi oleh Sang Pencipta. Sehingga tidak pada tem patnya seseorang takut hanya kepada manusia di saat melakukan

perbuatan yang melanggar aturan atau kesepakatan. Dengan pema-haman demikian, seorang muslim tentunya akan bekerja lebih baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan sehingga hasil lebih berkualitas karena melakukan pelangaaran adalah perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Sikap ini juga dapat diimplementasikan ketika seorang muslim menjadi seorang pemimpin. Ia akan melakukan pengawasan dengan cermat dan sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah (QS. Al-Mujadalah [58]: 7, QS. Al-Zalzalah[99]: 7-8).

Kelima, motivation (ترغيب), usaha untuk menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan penuh keikhlasan kepada orang lain. Sebagaimna iman yang bersifat dinamis naik turun, semangat manusia juga senantiasa naik turun tergantung situasi dan rangsangan yang ada. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan dan semangat agar roda organisasi tetap berputar sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dalam Islam prestasi sangat ditentukan oleh semangat dan kemauan diri seseorang, hal ini mengajarkan bahwa Islam sangat menghargai kreasi dan inovasi seseorang. Hal ini dapat dipahami misalnya dari surat ar-Ra’d: 11. Dalam surat an-Najm ayat 39 juga disebutkan bahwa yang dinilai oleh Allah adalah usahanya bukan hasilnya, hal ini mendorong agar manusia terus berusaha tanpa kenal lelah.

Keenam, leading (الخلافة). Dalam konteks ajaran Islam bahwa pemimpin tidak hanya terfokus kepada seseorang yang yang memimpin institusi formal dan non formal. Tuntutan Islam lebih uiversal bahwa kepemimpinan itu lebih spesifik lagi kepada setiap manusia yang hidup ia sebagai pemimpin, baik memimpin dirinya maupun kelompoknya. Dengan demikian kepemimpinan dalam ajaran Islam dimulai dari setiap individu. Setiap orang harus bisa memimpin dirinya dari taqarrub kepada Allah dan menjahui larangan-Nya. Apabila manusia sudah bisa memimpin dirinya, maka tidak mustahil bila ia akan lebih mudah


untuk memimpin orang lain. Di samping itu pertanggungjawaban pemimpin dalam konteks Islam tidak serta merta hanya kepada sesama manusia, tetapi yang paling utama adalah pertanggungjawaban kepada Khaliknya. Dasar-dasar kepemimpinan dapat dijumpai dalam al-Qur’an misalnya surat al-An’am ayat 165 dan Hadits diantaranya:

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggung-jawaban mengenai orang yang kamu pimpin. (HR. Muslim)

Dalam manajemen terdapat sarana-sarana yang diperlukan sebagai mana telah diuraikan di atas. Pertama, men (manusia) atau yang sering disebut sumber daya insani sebagai sumber daya utama yang mengatur dan menggerakkan segala aktifitas. Keberadaan manusia pada sumber daya pertama mennjukkan hirarki kepentingan. Karena manusia adalah sumber daya yang bisa menggerakkan segalanya dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampaun yang maha dahsyat dalam diri manusia akan produktif dan manfaat apabila diurus dengan baik dan benar. manajemen sumber daya insani (SDI) ini yang akan menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Kedua, money (uang) merupakan sarana yang selalu mengiringi segala aktifitas seseorang. Dalam konsep Islam uang adalah flow concept bukan stock concep, artinya uang hanyalah media bukan barang yang harus dijual belikan. Dengan konsep ini berarti uang tidak segalanya meskipun penting keberadaannya dalam menjalankan manajemen.

Ketiga, material (materi) atau bahan-bahan merupakan media pengurusan yang bisa digunakan dalam menjacai tujuan kebaikan bersama. Dalam Islam barang-barang yang digunakan haruslah memenuhi dua kriteria yaitu halal dan thayyib. Halal mencakup aspek legalitas barang tersebut dari sisi jenis dan perolehannya. Sedangkan thoyyib mencakup aspek maslahah yang dikandung dalam benda

tersebut, sebagai muslim yang baik harus mampu memanfaatkan benda yang paling besar maslahahnya. Keempat, methods (cara) atau dalam Islam disebut at-thariqah sangat penting dalam mencapai suatu tujuan sehingga ada ungkapan khazanah Islam ath-thariqah ahammu min al-maddah (cara lebih penting dari segala persiapan materi). Dan yang terakhir markets (pasar) bagaimana hasil dari produk suatu pengurusan tersebut benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam Islam tujuan utama adalah mencapai falah (kebaikan) bukan semata-mata mencari profit. Sehingga moralitas harus diutamakan karena di didalamnya ada prinsip pertanggungjawaban dan harus membuang moral hazard.

D. PENYIAPAN MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI

Abad XXI sebagai era globalisasi dikenal dengan situasinya yang penuh dengan persaingan (hypercompetitive situation). John Naisbitt dan Patricia Aburdene pernah mengatakan bahwa terobosan paling menggairahkan dari abad XXI bukan karena teknologi, melainkan karena konsep yang luas tentang bagaimana memaknai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmaniah dan rohaniah terbaik di antara makhluk lainnya (QS. Ath-Thin). Dalam struktur jasmaniah dan rohaniah, Allah telah menganugerahi sejumlah kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang yang dalam psikologi behaviorisme disebut pre potence reflex. Kemampuan dasar tersebut kemudian dikenal dengan istilah sumber daya insani (SDI) yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan (integral) antara jasmani dan rohani. Dalam perspektif ilmu pendidikan, kualitas non fisik manusia mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kualitas ranah kognitif digambarkan oleh tingkat kecerdasan individu, sedangkan kualitas ranah afektif digambarkan oleh kadar keimanan, budi


pekerti, integritas kepribadian, serta ciri-ciri kemandirian lainnya. Sementara itu, kualitas ranah psikomotorik dicerminkan oleh tingkat keterampilan, produktivitas, dan kecakapan mendayagunakan peluang berinovasi (Suhandana, 1997: 151). Pengembangan kualitas sumber daya insani (SDI) bukan persoalan yang mudah dan sederhana, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan luas tentang konsep dasar penciptaan manusia.

Menurut Kamus Webster, yang dimaksud sumber daya manusia ialah alat atau kekayaan yang tersedia (available means), kemampuan atau bahan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. SDI adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. apapun bentuk serta tujuannya. organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi/perusahaan yang ingin berumur panjang. Oleh karena itu, SDI saat ini harus diposisikan sebagai human capital bukan hanya sebagai costs. Cara pandang demikian berupaya melakukan transformasi manusia yang dipandang sebagai biaya dengan indikator keberhasilan efisiensi, berubah menjadi sebagai asset perusahaan, dan indikator keberhasilan adalah inovatif dan kreativitas.

SDI dalam manajemen syariah memiliki posisi yang sangat penting. SDI tidak hanya dipandang sebagai obyek pengurusan tetapi malah menjadi subyek bahkan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pengurusan. Dalam Islam manusia telah dibekali dengan berbagai potensi dan kelebihan seperti:

1. Manusia telah didesain dengan sebaik-baik bentuk [QS. 95: 5); 2. Kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi dan kegunaan segala

macam benda [QS. 2: 31]; 3. Ditundukkan bumi dan langit dengan segala isinya [45: 12]; 4. Manusia dianugerahi akal pikiran dan pengindraan sehingga

memiliki kemampuan untuk membangun peradaban [67: 23]; 5. Manusia diberi potensi-potensi kreatif yang luar biasa [13: 11].

Dengan kemampuan, inovasi dan kreasinya manusia dapat menjadi ujung tombak untuk mengembangkan organisasi/perusahaan.

6. Di samping itu, manusia memiliki potensi moral yang berupa kemampuan membedakan kebaikan dan keburukan [91: 8]

7. Manusia memiliki tanggung jawab individual pascakehidupan duniawi [74: 38].

Potensi moral tersebut selama ini kurang mendapat perhatian dalam pengurusan SDI konvensional. Potensi besar dalam diri manu sia akan muncul apabila dilakukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan [16: 78]. Pengembangan SDI sebenarnya merupakan bagian dari ajaran Islam.Sejak semula telah mengarahkan manusia untuk berupaya meningkatkan kualitas hidupnya yang dimulai dari pengem bangan budaya ilmu pengetahuan/kecerdasan [QS. 17: 36]. Ini berarti bahwa titik tolaknya adalah pendidikan yang akan memper siapkan manusia itu menjadi makhluk individual yang bertanggungjawab [QS. 74: 38] dan makhluk sosial yang mempunyai rasa kebersamaan [QS. 2: 5] dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan beretos kerja tinggi sehingga kesejahteraan di dunia dan akhirat dapat tercapai [QS. 2:201].

Dengan potensi luar biasa yang dimiliki manusia, maka perlu diatur agar dapat terarah dari sinilah urgensinya kepengurusan SDI. Dalam pandangan A.F. Stoner, pengurusan sumber daya insani adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat (the right man) untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat (right place) pada saat organisasi memerlukannya. Dalam ajaran Islam telah diingatkan oleh Nabi Muhammad, bila menyerahkan


sesuatu bukan pada ahlinya maka akan terjadi suatu kehancuran. Secara lebih operasional, yang dimaksud pengurusan SDI adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada karyawan, pegawai, buruh, pengurus dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pemberdayaan SDI dalam pengurusan Islam bukan semata-mata untuk meningkatkan produktifitas dalam rangka maksimalisasi profit sebagaiman yang terjadi dalam pengurusan modern yang cenderung kapitalistik. Tetapi pemberdayaan SDI dalam Islam adalah bertujuan untuk meningkatkan kebaikan individu [QS.17: 15], meningkatkan taraf kesejahteraan semua stake holder termasuk karyawan [QS. 51: 19] dan menciptakan keseimbangan dengan lingkungan. Hal itu dapat terwujud dengan menciptakan corporate culture yang baik seperti menegakkan kebaikan [QS.5: 8], keadilan [QS.5: 8], keterbukaan [QS. 4: 29, 3: 71] dan profesionalisme [QS. 4: 32].

A. MEMOTRET REALITAS MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat di Indonesia menjadi penting pada saat kemiskinan masih menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. Pemerintah dengan segala perhatiannya, baik berupa peningkatan anggaran maupun program-program pengentasan seperti bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan belum mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal. Menurut data BPS yang diumumkan pada 1 Juli 2009, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2009 sebesar 32,53 juta orang (14,15%), sementara pada Maret 2008 berjumlah 34,96 juta orang (15,42%). Jika menggunakan standar Bank Dunia (kemiskinan moderat), yaitu berpenghasilan kurang dari 2 dolar (Rp 400.000,-), maka kemungkinan jumlah penduduk miskin akan sangat fantastis yaitu menembus angka 100 juta dari 220 juta penduduk Indonesia.

Realitas tersebut menyadarkan umat Islam untuk melakukan revitalisasi filantropi Islam dalam hal ini zakat. Zakat diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk menekan angka kemis-

ZAKAT DAN COMMUNITY

DEVELOPMENT

BAB2


kinan yang masih tinggi dan untuk mensejahterakan umat. Bentuk kesa daran itu ditunjukkan oleh umat Islam Indonesia dengan sema kin meningkatnya perolehan zakat, baik berupa zakat fitrah, zakat harta benda (mal) maupun zakat profesi (zakah al-kasb). Hasil peneli-tian PPM UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation (2003), menunjukkan bahwa potensi dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) umat Islam Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat mencapai Rp 19,3 triliun, dalam bentuk barang Rp 5,1 triliun dan uang Rp 14,2 triliun. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Asumsi ini juga didukung survey yang dilakukan oleh PIRAC (Publik Interest Research and Advocacy Center) tahun 2000.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan dalam manajemen negara modern. dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997: 266).

Sementara itu Ife (1995: 182) dalam buku “Community Develop-ment: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice”, memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan kete rampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi

kehi dupan komunitas mereka. Sementara itu, sutrisno (2000:185) menje laskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, di samping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Cara pandang yang integral antara zakat sebagai domain keaga-maan dan pembangunan sebagai domain kenegaraan di sisi lain, telah melahirkan cara pandang baru zakat sebagai community development. Dengan demikian, zakat yang selama ini dipahahami pemanfaatannya hanya sebatas keperluan konsumtif telah dimaknai untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan hidup yang lebih luas. Era baru pemaknaan masyarakat sebagai civil society, telah melahirkan partisipasi dari negara kepada masyarakat, masyarakat kepada negara dan dari masyarakat kepada masyarakat. Dalam situasi demikian, zakat mendapatkan momentum tafsir baru, meskipun dalam sejarah peradaban Islam zakat telah berfungsi untuk peningkatan kehidupan masyarakat.

B. MAKNA COMMUNITY DEVELOPMENT

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat (Increasing peoples ability for self-help). Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemam-puan masyarakat untuk berswadaya. Mencermati proses-proses pember dayaan masyarakat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa program community development sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan


pemberdayaan, termasuk salah satunya pendidikan keterampilan yang diberikan secara terpadu dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat ini, berdasarkan perspektif Twelvetrees (1991: 1) yang membagi perspektif pember-dayaan masyarakat ke dalam dua bingkai yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal, maka dapat diklasifikasikan enam model pemberdayaan sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Mayo, 1998: 169):

1. Perawatan masyarakat merupakan kegiatan volunter yang biasa nya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utama adalah mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.

2. Pengorganisasian masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.

3. Pembangunan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

4. Aksi masyarakat berdasarkan kelas bertujuan untuk membang-kitkan kelompok lemah secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.

5. Aksi masyarakat berdasarkan gender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis-patrikal antara laki-laki dan perem-puan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.

6. Aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghi-langkan diskriminasi rasial.

Program community development dimaknai sebagai konsep pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai kebijakan

pemerintah untuk memandirikan masyarakat di tengah kegiatan pembangunan. Ada tiga alasan mengapa perusahaan dan pemerintah melaksanakan program community development menurut Rudito dan Budimanta (2003: 30-32), yakni : Konsep community development merupakan istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan (privat service) di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal. Hal ini dikemukakan Rudito dan Arif Budimanta (2003:28), diperlukannya suatu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai community development untuk menciptakan kemandirian komuniti lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri, sehingga ketrgantungan terhadap negara berkurang (http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-community development/).

Konsep community development banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Einsiedel (dikutip dalam Suharto, 1997: 98) mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan suatu ‘proses’ dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.


Community development yang dimaknai sebagai pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu ‘pengembangan’ dan ‘masya-rakat’. Secara singkat, ‘pengembangan atau pembangunan’ merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada umumnya. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi berbagai sektor kehidupan, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Sedangkan pengertian ‘masyarakat’ menurut pandangan Mayo (1998: 162) dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu :

1. Masyarakat sebagai sebuah tempat bersama , yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

2. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat phisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Adapun konsep dan alur zakat sebagai sarana community development dapat disajikan berikut ini:

Sumber:http://www.baznas.or.id/zakat-community-development/attachment/s creenhunter_001

C. PEMBERDAYAAN MELALUI ZAKAT: KASUS DUSUN JUMOYO, SALAM, MAGELANG

1. Kondisi Geografis dan Demografi

Pada saat terjadi banjir lahar dingin pasca eropsi merapi, Desa Jumoyo setiap hari menghiasi media televisi dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia bahkan luar negeri. Bahkan Desa Jumoyo pernah menjadi obyek wisata dadakan yang banyak menyedot perhatian. Umumnya masyarakat sangat tertarik dengan munculan bebatuan raksasa yang terbawa arus lahar dingin dari sungai Kali Putih lama. Desa Jumoyo adalah sebuah desa yang berada di sisi kanan kiri jalan utama Yogyakarta-Magelang.

Desa Jumoyo berbatasan dengan empat desa tetangga, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Srumbung, sebelah selatan dengan Desa Seloboro, sebelah timur dengan Desa Sucen dan sebelah


barat dengan Desa Gulon. Desa ini termasuk Kecamatan Salam yang berbatasan dengan Kecamatan Srumbung, Ngluwar, Muntilan dan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini memiliki luas 641.874 yang terdiri dari tanah pekarangan, perkebunan dan persawahan (Diolah dari Data Kelurahan).

Gambar 1: Peta Desa Jumoyo

Adapun Dusun Jumoyo Lor yang menjadi obyek penelitian ini adalah salah satu dari 13 dusun yang berada di wilayah Desa Jumoyo. Dusun-dusun itu adalah Dusun Jumoyo Kidul, Seloiring, Pendem, Gempol, Kembaran, Dowakan, Kemiren, Wironayan, Babadan, Pulosari dan Rename. Keberadaan Dusun Jumoyo Lor sesuai dengan namanya, berada di sebelah utara jalan raya Magelang-Yogyakarta.

Wilayah desa Jumoyo terdiri kampung-kampung bernuansa pedesaan nan asri mengingat sebagaian besar kampung didesa Jumoyo dikelilingi tanah perkebunan yang luas hampir setiap dusun dapat

dengan mudah dijumpai tanah perkebunan yang banyak ditanami tanaman tropis seperti bambu, pohon rambutan, tanaman salak dan sejumlah pohon tropis lainnya .Tidak jauh dari wilayah perkampungan didesa.

Gambar 2: Kantor Kelurahan Jumoyo

Jumoyo dapat dijumpai areal sawah nan asri sehingga mengunjungi kampung-kampung desa Jumoyo memberi kesan tersendiri. Desa Jumoyo dikenal sebagai penghasil pertanian terutama padi serta tanaman palawija yang melimpah setiap tahunnya selain desa Jumoyo kaya akan keindahan alam serta hasil pertanian desa Jumoyo juga kaya akan buah salak pondok, meski perkebunan tanaman salak tidak seluas dengan perkebunan salak di Kecamatan Tempel, Sleman, kualitas buah salak pondok didesa Jumoyo tidak kalah dengan buah pondoh daerah lainnya. Perkebunan salak pondoh dikawasan desa Jumoyo kini mulai merata hampir setiap dusun didesa Jumoyo penduduk mulai budidaya tanaman salak pondoh dikebun pekarangan rumah atau sebagaian areal sawah. Perkebunan salak pondoh dikawasan desa Jumoyo dapat mudah dijumpai dalam wilayah dusun Jumoyo Lor, Kemburan, Dowakan dan beberapa dusun lainnya dikawasan Desa


Jumoyo. Namun patut disayangkan, kelompok tani didesa ini tidak banyak dijumpai padahal adanya kelompok tani sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan memasarkan produk pertanian (mywapblog.com/mengenal-dekat-desa-jumoyokecamatan-sala.xhtm).

Gambar 3: Lokasi Penelitian

Jumlah penduduk saat ini sebanyak 7.311 orang dengan 2.160 Kepala Keluarga. Sebanyak 98% penduduk Jumoyo memeluk agama Islam. Penduduk desa Jumoyo umumnya berprofesi sebagai petani, petani salak, buruh, pedagang dan profesi lainnya.

NO DUSUNJUMLAH

PENDUDUKJUMLAH

KKKEPALADUSUN

1. Jumoyo Kidul 522 150 Sarto K

2. Jumoyo Lor 805 225 Ahmad JS.

3. Seloiring 795 222 M.Jaelani

4. Pendem 351 109 Maryoto

5. Gempol - - Sudiyanto

NO DUSUNJUMLAH

PENDUDUKJUMLAH

KKKEPALADUSUN

6. Kemburan 666 227 Mugiyanto

7. Dowakan 357 109 Ngatijo

8. Kemiren 955 256 Ahmad H.

9. Wironayan - - M.Tahmid

10. Babadan 617 188 M.Yunus

11. Pulosari 913 268 A.Junaedi

12. Remame - - Asrari

Sementara gedung sekolah dari tingkat TK sampai SLTA juga banyak dibangun wilayah desa Jumoyo diantaranya: SMK Muhammadiyah Jumoyo,SD Jumoyo 2. Di Dusun Jumoyo Lor ditilik dari tingkat pendidikan terdapat 2 orang tidak tamat SD, tamat SLTA 153 (92 laki-laki/61 perempuan), S1 32 orang (20 laki-laki/12 perempuan dan S2 satu orang.

Menariknya desa Jumoyo juga terdapat budidaya ikan di Jumoyo lor juga banyak dijumpai warung klontong, toko disekitar kantor kelurahan Jumoyo dan sekitar jalan raya Jumoyo serta jalan menu-ju daerah Srumbung. Keindahan wilayah desa Jumoyo nan asri sesungguhnya berpotensi sebagai desa wisata sebagaimana desa wisata dikecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Potensi desa Jumoyo sebagai desa wisata cukup banyak berlatar belakang dari kondisi alam pedesaan indah nan asri kemudian kegiatan masyarakat desa Jumoyo sebagai petani dan kegiatan ekonomi menarik lainnya seperti pembuatan keramik batu didusun Kemburan, pembuatan ukir batu di dusun Gempol, kerajinan mebel di dusun Jumoyo, Tegalsari atau melihat kegiatan penambangan pasir disungai putih. Potensi desa Jumoyo sebagai desa wisata antara lain kesenian tradisiona. Dahulu di desa Jumoyo hampir setiap dusun terdapat kesenian tradisional


seperti kubro siswo, jatilan, campur sari, tapi sayang krisis moneter yang berkepanjangan membuat kesenian tradisional tidak dapat bertahan lama. Kini kesenian tradisional desa Jumoyo beralih ke kesenian tradisional bernuansa islami yakni hadroh atau rebana dan hampir setiap dusun memiliki kelompok seni ini.

Gambar 4: Suasana pedesaan di Dusun Jumoyo Lor

Memang di desa Jumoyo sudah terdapat kerajinan tangan mebel namun hanya dimiliki beberapa masyarakat Jumoyo saja. Sementara kerajinan tangan jenis lain yang ada dalam masyarakat desa Jumoyo belum banyak sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat untuk menggerakkan dan menciptakan aneka kerajinan tangan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Keindahan alam kawasan desa Jumoyo sempat rusak akibat bencana gunung merapi 2011 yang lalu, namun sekarang secara perlahan kawasan desa Jumoyo mulai bangkit kembali kegiatan ekonominya sehingga harapan untuk mewujudkan desa Jumoyo

nan indah dapat terlaksana. Kini kebangkitan desa Jumoyo menjadi desa yang maju adalah harapan serta cita-cita masyarakat desa Jumoyo sekaligus tantangan bagi generasi muda, pemerintah desa Jumoyo bersama masyarakat (mywapblog.com/mengenal-dekat-desa-jumoyokecamatan-sala.xhtm).

2. Latar Belakang Berdirinya LAZIS Dusun Jumoyo Lor

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang sering diabaikan oleh umat Islam. Padahal potensi zakat dan infak di Indonesia sangat besar untuk membangun perekonomian masyarakat pedesaan. Namun, potensi itu belum sepenuhnya tergarap maksimal. Padahal bila zakat dan infak dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan kaum dhu’afa’ dan mustad’afin (masyarakat kurang mampu). Menyikapi masalah itu, masyarakat Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang yang berada di lereng Gunung Merapi mencoba mewujudkan pengelolaan zakat dan infak untuk membantu mensejahterakan kaum kurang mampu (dhuafa’ dan mustad’afin). Menariknya, ide zakat sebagai penggerak ekonomi masyarakat berawal dari visi salah satu calon kepala desa saat mencalonkan diri sebagai kepala desa 2007 lalu untuk menjadikan desa agamis. Zakat yang telah terkumpul digunakan antara lain untuk biaya kesehatan masyarakat secara gratis bekerja sama dengan bidan desa atau mantri kesehatan, raskin gratis, bantuan biaya rumah sakit untuk warga kurang mampu yang sakit, bedah rumah, pemberian paket sembako dan bantuan sarana pendidikan bagi anak dan pengembangan ternak kambing secara berkelompok dengan areal di atas tanah kas desa setempat.

Ide pembentukan lembaga zakat mulanya datang dari Kepala Desa Jumoyo, Sungkono, yang kemudian dijadikan kebijakan pemerintahan desa. Oleh karena tidak heran kalau tiga belas dusun yang ada di wilayah Desa Jumoyo, tinggal empat dusun yang belum


memiliki lembaga zakat yaitu Dusun Pendem, Selo Iring,Jumoyo Kidul, dan Babadan. Pembentukan panitia zakat (amil) ini juga didasari pertimbangan Alokasi Dana Desa (ADD) saat itu berkurang dari semula Rp99 juta menjadi Rp63 juta. Padahal dana itu menjadi tumpuan membangun desa dan masyarakat berharap semua pembangunan dibiayai dari ADD. Setelah dibentuk ‘amil (pengurus zakat), anggotanya “disekolahkan” pada KH Raden Muhaimin Asnawi tentang zakat (www.koransindo.com).

Setelah warga mengerti tentang zakat, dibentuklah lembaga zakat dengan model pembayaran secara takjil. Takjil artinya nyicil (kredit), zakat dari warga yang wajib mengeluarkannya dibayarkan dan diambil amil di rumahnya setiap bulan mulai tanggal 1-15.Semestinya zakat profesi masyarakat ini dihitung dalam satu tahun tapi disepakati tiap satu bulan. Sesuai hukum Fikih Islam, zakat profesi orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan ini adalah 2,5% dari penghasilannya (www.koransindo. com).

Anjuran dari kelurahan untuk mendirikan lembaga zakat di respon positif oleh para tokoh agama dan para aktivis masjid untuk mendirikan lembaga zakat. Mulanya warga dikumpulkan untuk membahas masalah zakat dan ternyata kesadaran sebagain warga Dusun Jumoyo Lor cukup tinggi. Maka pada tahun 2008, didirikanlah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqah (LAZIS). Kepengurusan LAZIS Dusun Jumoyo dikomandani oleh Lukman Arifin dan sekretaris Khoirul Wakhid. Pelantikan kepengurusan dilaksanakan pada acara keagamaan desa yaitu pengajian 10 Muharam yang rutin tiap tahun diselenggarakan.

Respon positif itu didasarkan pada tiga hal: 1)Mayoritas warga dusun Jumoyo lor adalah muslim dengan prosentase mendekati 99% dan memiliki kesadaran keagamaan tinggi; 2)Masih banyaknya warga yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar seperti makan, kesehatan dan pendidikanr; 3) Karakter masya-rakat pedesaan yang guyub rukun (memiliki solidaritas), dan budaya tolong menolong yang masih menjadi tradisi.

Pengurus LAZIS Dusun Jumoyo Lor berjumlah 25 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan perwakilan RT yang berjumlah tujuh. Kepengurusan pertama dilantik pada tun 2008 dan berakhir tahun 2011, usia periode kepemimpinan adalah tiga tahun. Kepengurusan saat ini di bawah kendali Luqman Arifin adalah generasi yang kedua. Susunan kepengurusan terdiri dari pelindung, penasehat ketua 1 dan 2, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2, seksi penarikan dan pentas-harufan dari tiap RT dan seksi kesehatan.

Dari segi pendidikan, hanya ada satu pengurus yang sudah berpendidikan sarjana. Selebihnya berpendidikan tingkat SLTA atau masih kuliah dan selebihnya untuk kalangan tua hanya SD. Para pengelola zakat di Desa Jumoyo umumnya dan Dusun jumoyo Lor khususnya, dengan difasilitasi kelurahan melaksanakan semacam Workshop manajemen zakat dengan narasumber dari BAZDA Kabupaten Magelang. Untuk menindaklanjuti kemampuan mengelola zakat, masyarakat Dusun Jumoyo Lor juga menyelenggarakan sendiri pelatihan dengan narasumber dari BAZDA Kabupaten Magelang.

3. Pengelolaan Zakat di LAZIS Dusun Jumoyo

a. Program PengumpulanMelalui pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya,

masyarakat disadarkan oleh para penggerak zakat untuk selalu ingat terhadap kewajibvannya. Dari beberapakali pertemuan antara tokoh masyrakat dan para pemuda, tercetuslah perlunya menunaikan zakat mal dan lebih khusus lagi zakat profesi. Untuk memudahkan pengumpulan dan


sekaligus sebagai sarana mengingatkan, dibuatlah kotak papan zakat dengan ukuran kurang lebih 15x15 cm dari papan. Kotak ini terdiri dua bilik berwarna hijau tua, yaitu bilik zakat dan bilik infak. Pembuatan kotak dengan dua bilik ini, menunjukkan pengelola khususnya dan masyarakat umumnya memahami bahwa zakat adalah pengeluaran wajib sedangkan infaq adalah pengeluaran sunah. Pemahaman ini jelas terlihat dari perbandingan perolehan keduanya, zakat selalu lebih banyak jumlahnya daripada infaq. Berikut foto kotak zakat milik LAZIS Dusun Jumoyo:

Setiap tanggal 15, sejumlah 20 relawan yang statusnya adalah pengelola zakat (‘amil) jemput bola untuk mengambili kotak dari para warga yang tergolong muzakki. Perilaku muzakki warga dusun Jumoyo sangat beragam: Pertama: Bagi yang berpenghasilan tetap seperti PNS akan lsngsung menyisihkan 2,5% dari penghasilan dengan cara memasukkan kotak atau bayar langsung pada relawan. Kedua, muzakki yang semi tetap seperti tukang galian pasir, tukang kayu dan tukang batu akan membayar dengan memotong 2,5% dari

penghasilan sehingga ada perhitungan yang jelas. Ketiga, bagi muzakki yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang biasanya akan memotong 2,5 dari penghasilan setiap harinya sehingga dalam rentang sebulan muzakki sendiri tidak mengetahui jumlah nominal dalam kotak zakat.

Cara memasukkan zakat profesi dalam kotak zakat setiap hari inilah barangkali yang kemudian dikenal di kalangan warga sebagai Takjil Zakat (cicilan Zakat). Dengan kotak zakat muzakki akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya dan tidak berani untuk menggunakan untuk keperluan yang lain, kecuali keperluan mendesak. Dengan bentuk cicilan ini juga terasa ringan bagi muzakki. Menurut pak Luqman, ketua LAZIS Dusun Jumoyo, muzakki yang berprofesi sebagai tukang galian pasir dengan upah Rp 100.000,- perhari, maka dia akan menghitung dengan cara Rp 100.000,- x 2,5%= Rp 2.500,- x 1 bulan (30 hari) = Rp 75.000. namun menurut Pak luqman, hitungan ideal ini umumnya belum bisa dipenuhi oleh muzakki. Dengan kewajiban zakat profesi berdasarkan hitungan Rp 75.000,-, bisanya muzakki hanya kan memberikan sekitar Rp 30.000-50.000,- atau sekitar 40 %- 60%. Sehingga perhitungan pengelola, seandainya muzakki secara ideal menunaikan zakat profesinya, penghimpunan akan mengalami lonjakan sebesar 50%. Di samping zakat profesi yang rutin, pernah ada warga yang mengeluarkn zakat mal sebesar Rp 10.000.000,- karena mendapat ganti rugi tanah untuk pembangunan jembatan Kali Putih baru.

Setelah kotak zakat diambil oleh relawan tiap tanggal 15, kemudian mereka kumpul di rumah mantan kades bapak Sungkono. Uang dihitung berdasarkan kategori zakat dan


infak serta tidak boleh bercampaur, karena dalam pemahan pengelola zakat dan infak telah memiliki pos-pos penggunaan yang berbeda. Tempat berkumpulnya relawan sempat pidah tiga kali. Pertama di Rumah bapak Sungkono yang saat itu sebagai kepala desa, kemudian pindah di runah ketua LAZIS bapak Luqman dan saat ini kembali lagi ke rumah Bapak Sungkono.

Gambar 5: Kumpulan penarikan zakat tanggal 15

Dusun Jumoyo terdiri tujuh RT, rata-rata setiap bulan bisa mengumpulkan kurang lebih 3.000.000,-. Pelaporan LAZIZ biasanya disusun dalam satu buku dengan infak karena penarikannya bersamaan dalam kotak papan. Berikut contoh pelaporan bulan Oktober:

RTOKTOBER

ZAKAT INFAQ JUMLAH

1 130.000 94.800 224.800

2 1.023.000 171.700 1.194.700

3 283.000 47.500 330.500

4 125.000 239.000 364.000

5 68.000 129.300 197.300

6 1.254.300 186.350 1.440.650

7 152.000 150.500 302.500

Bu Dewi 41.000 41.000

Jumlah 3.035.300 1.060.150 4.095.450

Gambar 6: Rumah Ketua LAZIS Dusun Jumoyo

b. Sasaran PentasyarufanPentasarufan dana zakat profesi di Dusun Jumoyo

diperuntukkan untuk tiga bagian mustahiq yaitu fuqara’, masakin dan ‘amil yang dikemas dalam lima program kegiatan yaitu:


SASARAN

PENDISTRIBUSIAN

ZAKAT

BANTUAN

RUTIN

BANTUAN

SEMBAKO

BANTUAN

PENDIDIKAN

BANTUAN

MENEBUS

RASKIN

BANTUAN

RENOVASI

RUMAH

BAGIAN AMIL

1). Bantuan rutinBantuan rutin sebesar Rp 50.000,- diberikan

kepa da kelompok miskin tak berdaya. Yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena secara fisik tidak me mung kinkan. Bantuan ini diberikan tiap tanggal 15 setelah pengambilan dari para muzakki. Warga yang berada dalam kelompok ini berjumlah 10 orang yang kebanyakan janda.

2). Bantuan sembakoBantuan sembako sasarannya diperluas, kelompok

miskin tak berdaya ditambah warga yang memiliki peker-jaan tetapi masih kekurangan. Paket sembako diberikan menjelang puasa dengan tujuan agar mustahiq dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusus’. Penerima paket ini sebanyak 47 orang. Adapun paket sembako berupa beras 10 kg, minyak 0,5 lt, 1 kg gula pasir.

Gambar 7: Salah seorang mustahiq penerima bantuan rutin

Gambar 8: Rumah mustahiq penerima bantuan rutin

3). Bantuan pendidikanBantuan pendidikan berupa uang sejumlah Rp

200.000,- diberikan tiap menjelang tahun ajaran baru. Pemberian ini didasarkan pertimbangan bahwa menje-


lang tahun ajaran baru kebutuhan untuk sekolah cukup tinggi. Paket ini diberikan anak-anak dari keluarga miskin sebanyak 25 orang.

4). Bantuan menebus raskinSebagaimana di daerah lain, warga Dusun Jumoyo

juga mendapat bantuan beras miskin (raskin) sebanyak 20 kg. Untuk menebus raskin di kelurahan, biasanya dikenai biaya sebesar Rp 10.000,-. LAZIS menanggung uang tebusan tersebut sehingga warga dapat memperoleh dengan gratis.

5). Bantuan renovasi rumahBantuan renovasi rumah dari LAZIS sifatnya tidak

rutin, tetapi didasarkan pada keperluan yang mendesak. Setidaknya tiga kali LAZIS memberi bantuan warga miskin yang rumahnya perlu dibedah. Biasanya tenaga renovasi berupa bantuan suka rela dari warga.

6). Bagian ‘amil‘Amil LAZIS adalah para pengelola zakat profesi

yang berjumlah 25 orang. Hak ‘amil diberikan berupa Adapun paket sembako berupa beras 10 kg, minyak 0,5 lt, 1 kg gula pasir yang dibagikan menjelang bulan Ramadhan.

Gambar 9: Salah satu rumah warga yang mendapat bantuan LAZIS


A. PENGERTIAN ZAKAT DAN DASAR HUKUMNYA

Salah satu pilar penting Islam adalah zakat, karena ia bukan semata ibadah yang berdimensi individual namun juga sosial. Ia merupakan instrumen penting pemerataan pendapatan, jika zakat dikelola dengan baik dan profesional. Karena dengan zakat, harta akan beredar dan tidak berakumulasi di satu tangan orang-orang kaya (al-Hasyr: 7). Kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan sebanyak 36 kali dalam al-Qur’an, dua puluh kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban menunaikan salat. Secara kebahasaan, zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh dan berkembang. Bisa juga zakat itu berarti suci, bertambah, berkah, dan terpuji. Secara terminologi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qaradhawi, 1996). Zakat merupakan sarana paling tepat dan paling utama untuk meminimalisir kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, sebagai satu bentuk sikap dari saling membantu (takaful) dan solidaritas di dalam Islam (Zuhaili: 732).

KEDUDUKAN ZAKAT DALAM AJARAN ISLAM

BAB3


Diantara hikmah zakat menurut Qaradhawi adalah sebagai bentuk pembersihan dan penyucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya, atau bagi harta dan kekayaannya (Qardhawi: 848). Zakat adalah refleksi keimanan seseorang kepada Allah dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya (Ibrahim: 7). Zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung dimensi vertikal (manusia-Tu-han) dan horizontal (manusia-manusia) sekaligus. Secara vertikal, zakat adalah perintah Allah kepada manusia yang wajib ditunaikan dan itu sudah final (tauqify), tidak bisa ditawar-tawar lagi. Secara horizontal, pengelolaan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (mustahiq). Aspek horizontal inilah yang perlu didiskusikan dan dikembangkan terus-menerus mengingat zakat memiliki potensi yang besar dalam menyejahterakan rakyat dan mengandung nilai humanisme, tapi pengelolaannya selama ini belum maksimal. Tragedi pembagian zakat yang memakan korban (mati, terinjak, berdesak-desakan) di sejumlah daerah, seperti di Pasuruan, beberapa tahun lalu, merupakan contoh kecil dari buruknya manajemen dan strategi zakat. Zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik akan membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas dan penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Penghimpunan zakat memerlukan manajemen dan strategi. Dalam hal ini, setidaknya ada empat unsur penting yang harus dipenuhi. Pertama, badan atau lembaga sebagai pengumpul zakat bisa berupa Islamic Center, masjid, dan lain-lain. Kedua, proses kerja, yakni sebuah usaha untuk mengumpulkan, mengelola, mengoptimalkan, dan memberikan zakat. Ketiga, orang yang melakukan proses dalam hal ini adalah amil zakat. Keempat, tujuan, yakni terkumpul sekurang-kurangnya 25-50 persen dari wajib zakat.

Untuk melakukan kerja-kerja tersebut, seorang manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut fungsi manajemen sebagai

berikut. Pertama, planning, yakni harus ditentukan goal yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.Kedua, organizing, harus ada pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai goal tersebut. Ketiga, staffing, harus ada penentuan sumber daya manusia yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian trainning, dan pengembangannya. Keempat, motivating, pemberian motivasi dan arahan untuk menuju goal. Kelima, controlling, pengukuran performance untuk mencapai goal yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari goal, dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju goal yang ada. Fungsi manajemen yang standar di atas acapkali diabaikan-untuk mengatakan dianggap tidak penting. Padahal, tanpa fungsi manajemen tersebut, pengorganisasian apa pun akan tidak maksimal dantidak tepat sasaran. Akhirnya, tujuan mulia zakat hanya menguap begitu saja di udara. Naudzubillah. Apabila fungsi manajemen dilakukan dengan baik (well-done), tinggal dilakukanlah strategi-strategi pembangunan zakat (Ahmad Rodoni, Republika, 04 September 2010).

B. JENIS ZAKAT

1. Zakat Fitrah/Fidyah

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi’i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang di makan. Pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ‘ulama : 1) Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu


ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan; 2) Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

2. Zakat Maal

Menurut terminologi bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syari’ah (istilah syara’), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 1) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan; 2) Dapat diam bil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati:

a. Milik PenuhArtinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya

secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

b. BerkembangArtinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang

bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

c. Cukup NishabArtinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai

dengan ketetapan syara’. sedangkan harta yang tidak sampai

nishabnya terbebas dari Zakat dan dianjurkan mengeluarkan Infaq serta Shadaqah.

d. Lebih dari Kebutuhan PokokKebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang

diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

e. Bebas dari hutangOrang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi

senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

f. Berlalu Satu Tahun (al-Haul) Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah

belalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

g. Harta (maal) yang Wajib di Zakati1). Binatang Ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau),

hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

2). Emas dan Perak Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh


karena syara’ mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk keda lam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara’ atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyim-pan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

3). Harta Perniagaan, yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, Koperasi, dsb.

4). Hasil Pertanian yaitu tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

5). Ma’din dan Kekayaan Laut adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

6). Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

3. Zakat Profesi/Pendapatan

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain. Zakat profesi didasarkan pada Firman Allah SWT:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bahagian”. (QS. Adz-Dzaariyaat (51): 19)

“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS Al Baqarah: 267)

Zakat profesi juga didasarkan pada Hadist Nabi SAW:

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu”.(HR. AL Bazar dan Baehaqi)

Profesi seperti pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta, dan lain-lain merupakan sumber pendapatan (kasb) yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi


tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’).

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profe-sinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Nisab zakat pendapatan/ profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen sebagaiman firman Allah: “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluar kan zakat nya) (QS: Al-An’am : 141). Contoh perhitungan:

• Nisabsebesar520kgberas,asumsihargaberas2000jadinilainisabsebesar 520 x 2000 = 1.400.000

• JumlahpendapatanperbulanRp2.000.000,-• Zakat atas pendapatan (karena telahmencapainisab)2,5%x

2.000.000,- = 50.000,-

4. Zakat Uang Simpanan

Uang simpanan (baik tabungan, deposito, dll) dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab sebesar Rp 6.375.000). Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %.

5. Simpanan Deposito

Seseorang mempunyai deposito di awal penyetoran tanggal 01/04/99 sebesar Rp 10.000.000 dengan jumlah bagi hasil 300.000 setahun. Haul wajib zakat adalah tanggal 31/03/00, nisab sebesar 6.375.000. Maka setelah masa haul tiba zakat yang harus dikeluarkan sebesar :

2.5 % x Rp 10.000.000 = Rp 250.000

Bila seseorang mempunyai beberapa simpanan deposito maka seluruh jumlah simpanan deposito dijumlahkan. Bila mencapai nisab dengan masa satu tahun kadar zakatnya sebesar 2,5 % dengan perhitungan seperti di atas.

6. Zakat Emas/Perak

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib menge-luarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas sebesar 85 gr dan nisab perak 595 gr. Zakat ini ada dua kategori:

a. Emas yang tidak dipakai. Emas yang tidak dipakai adalah perhiasan emas yang tidak digunakan atau sekali pun dipakai hanya sekali setahun. Dengan demikian bila seseorang menyimpan me-nyamai atau melebihi 85 gr maka ia wajib mengeluarkan zakat emas tersebut. Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5 % di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya : seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. Maka besarnya zakat yang


dikeluarkan sebesar : 90 x 70.000 x 2,5 % = 157.500b. Emas yang dipakai. Emas yang dipakai adalah dalam kondisi wajar

dan tidak berlebihan. Jadi bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah 120 gr - 15 gr = 105 gr. Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar : 105 x 70.000 x 2,5 % = 183.750

7. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih.

8. Zakat Hadiah dan Sejenisnya

Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5 %. Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10 % (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar, dll maka digolongkan dengan zakat profesi. Aturan pembayaran zakat

mengikuti zakat profesi. Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria, pertama, jika sumber hibah tidak di duga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabung kan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

9. Zakat Perniagaan (Zakat Perdagangan)

Zakat ini didasarkan pada Hadits :“Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.” (HR. Abu Dawud)

Ketentuan zakat perdagangan:a. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat

dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemu-dian dikeluarkan zakatnya.

b. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas

c. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %d. Dapat dibayar dengan uang atau barange. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).


10. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk pengahasilan bersih. A. PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT

Apabila dilakukan mapping persolan zakat secara komprehensif di Indonesia, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Pemahman umat Islam terhadap zakat umumnya sangat minim dibandingkan dengan syariat lainnya seperti shalat dan puasa. jenis harta yang dizakati, ketentuan minimal, pihak-pihak yang berhak dan tujuan pensyariatan ibadah ini kurang dikenal oleh umat Islam. Bahkan kewajiban zakat, masih dipahami identik dengan zakat fitrah saja yang secara kuantitatif sangat kecil; (2) Adanya konflik kepentingan antarlembaga pengelola zakat yang bermunculan di masyarakat, hal itu menimbulkan kesan tidak adanya koordinasi satu lembaga dengan lainnya; (3) Meskipun kesadaran semakin baik untuk berzakat, namun masih muncul krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penghimpunan zakat. Mereka masih menganggap lembaga-lembaga tersebut tidak profesional, tidak amanah dan fungsi kontrol yang lemah; (4) Adanya kekhawatiran politis apabila dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan politik umat Islam; (5) Masih adanya pandangan yang tradisionalis, seperti memberikan langsung kepada

URGENSI LEMBAGA PEMGUMPULAN ZAKAT

BAB4


pemuka agama bukan pada mustahiq sehingga terjadi penumpukan zakat (Ali, 1988: 52-56); (6) Zakat masih dipahami sebagai tujuan bukan bukan instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial (social walfare) (Mannan, 1995: 271).

Dari mapping persoalan-persoalan zakat di atas, dengan memper-hatikan perkembangan saat ini masalah kinerja amil (lembaga/orga nisasi) penghimpun dan pengelola zakat masih menjadi masalah yang perlu segera dicari pemecahaannya. Perlunya kepanitiaan atau lembaga untuk mengelola zakat didukung oleh dua argumen. Pertama, berdasarkan surat at Taubah ayat 103, perintah zakat menggunkan fi’l amar (kata perintah) yaitu ”khudz” (ambilah). Kata ambillah berarti harus ada orang atau lembaga yang berupaya untuk menggambil kepada mereka yang sudah dikenai kewajiban. Kedua, secara eksplisit al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan salah satu pihak yang berhak menerima zakat adalah ’amil (panitia).

Di samping alasan syar’i di atas, keberadaan lembaga pengelola secara empiris juga dapat diperhitungkan seperti: (1) dapat menghim-pun zakat dalam jumlah yang banyak, sehingga bentuk distribusinya lebih fleksibel tidak terbatas pada bentuk konsumtif tetapi bisa dalam bentuk program produktif; (2) ’amil memiliki waktu dan infrastruktur yang cukup sehingga mampu menyeleksi mustahiq yang sebenarnya; (3) dengan dana yan banyak amil mampu mendistribusikan lebih komprehensif misalnya dalam bentuk layanan umum, seperti kese-hatan, beasiswa dan lain-laian; (4) ’amil dapat mengupayakan data base tentang mustahiq dan muzakki, dengan data ini dapat dievaluasi apakah mustahiq pada masa berikutnya dapat berkembang menjadi muzakki; (5) ’amil dapat bentuk kelembagaan dapat memudahkan kerjasama antarlembaga penghimpun zakat maupun lembaga lainnya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (Sukmana dan Beik dalam Republika, 10/10/2008).

Dalam konteks keindonesiaan, keberadaan ’amil dijamin dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang meliputi: (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3)pelaksanaan; dan (4)pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Perencanaan meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan mustahiq, kemudian. Pengor ganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai. Pelakasanaan adalah tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq. Dan terakhir adalah pengawasan, pengawasan meliputi sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Empat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelola zakat baik oleh lembaga negara yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) maupun lembaga swasta yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) (http://dsniamanah.or.id/web/content/view/86/1/).

B. ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Istilah organisasi pengelola zakat sebenar sebuah tafsir aktual dari ’amilin sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah [9]: 60. Tafsir itu didasarkan pada terjadinya perubahan sosial dan terbentuknya konsep negara bangsa (nation-state) di dunia. Kata ’amilin berasal dari kata ’amala yang berarti bekerja, ’amilin (bentuk majrur/’amilun bentuk marfu’) berarti orang-orang yang bekerja dalam hal ini mengelola zakat. Menurut Yusuf Qardawi, pengertian ’amilun adalah orang-orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi zakat, baik


yang berkaitan dengan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunan dan lain-lain (Qardawi, 1991: 579). Sedangkan definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Rifqi Muhammad (2006: 2) dalam buku Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam, memberikan kriteria pengelola zakat sebagai berikut:a. Sumber daya organisasi berasal dari penyumbang (donatur) yang

tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

b. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba.

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis. Biasa nya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan lembaga amil zakat tersebut pada awalnya. Hakekatnya lembaga amil zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik ummat. Hal itu karena sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat. Termasuk jika organisasi tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

3. Hak dan Kewajiban Pengelola zakat

Pengelola zakat memperoleh hak berupa gaji dari dana zakat tersebut tanpa memperdulikan kondisi keuangannnya. Gaji yang diterima hanya berkaitan dengan pekerjaannya mengelola zakat. Upah yang diterima ditetapkan besar kecilnya tanggung jawab yang diemban

(Rahman, 1995: 301). Pengelola zakat berkewajiban memungut, menghimpun, dan mendistribusikan dengan amanah dan profesional.

4. Jenis-Jenis Organisasi Pengelola Zakat

Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk tingkat daerah, sedangkan untuk tingkat nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

b. Lembaga Amil Zakat(LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah. Terdapat LAZ yang reputasinya sangat baik seperti Dompet Dhuafa (DD), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompet Peduli Umat-Daarut Tauhid, Rumah Zakat dan lain-lain.

5. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005: 107-108):

1). Sebagai financial mediatorAmil berperan menghubungkan antara pihak muzakki

dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azaz kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.


2). Agen of empowerment (Pemberdayaan) Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pemben-

tukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi. Di sisi lain masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.

6. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Munurut Qaradhawi dalam Hafidhudin (2002: 127-129), menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagi berikut :

1) Beragama IslamZakat adalah salah satu urusan utama kaum Muslimin yang

termasuk Rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

2) MukallafYaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap

menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

3) Memiliki sifat amanah atau jujurSifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan

umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam meyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkaladan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah.

4) Memahami hukum zakatSeorang amil atau pengelola zakat harus mampu mengerti dan

memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi sesagala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohannya pada masalah zakat tersebut.

5) Mampu melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknyaAmanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting,

akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.Amil Zakat yang baik adalah Amil Zakat yang full-time

dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Selain persyaratan yang telah disebutkan diatas, organisasi pengelola zakat juga harus memiliki persyaratan teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, yaitu:

1) Akte pendirian (berbadan hukum)2) Data muzakki dan mustahiq3) Daftar susunan pengurus4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan

jangka panjang5) Neraca atau laporan posisi keuangan 6) Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit


A. KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Konsep good corporate governance (GCG) di Asia adalah konsep manajemen dalam perusahaan yang relatif baru. Konsep ini berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep GCG baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (Organization of Economic Coorporation and Development), yaitu kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) baru mempraktikkan pada tahun 1999. Istilah GCG dalam perjalanan pertamakali digunakan pada tahun 1976, kemudian di tahun 1992 pedoman Corporate Governance untuk pertama kalinya dibuat oleh Cadbury Committee (Inggris), yang merupakan lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Bank of England yang bertugas menyusun Corporate Governance Code. Rumusan struktur corporate governance itu adalah; (1) menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai partisipan dalam perusahaan, seperti dewan direksi dan komisaris, pemegang saham, dan stakeholders lainnya, (2) menetapkan berbagai aturan dan prosedur dalam membuat keputusan mengenai perusahaan.

PENERAPAN GCG BAGI DALAM PENGELOLAAN

ZAKAT

BAB5


Di Indonesia GCG mulai populer pada 1997-an, saat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk sebagai akibat krisis moneter karena tidak patuhnya terhadap prinsip-prinsip GCG. Menyadari akan pentingnya penerapan GCG, pada tahun 1999 dibentukn sebuah lembaga bernama Komite Nasional on Corporate Governance pada tanggal 19 Agustus 1999 melalui Surat Keputusan Menko Ekuin nomor : Kep. 10/M.EKUIN/08/1999.

Istilah GCG terdiri dari tiga kata dalam bahasa Inggris, yaitu good, corporate dan governance. Good berarti having the right, giving satisfaction (memiliki kebaikan atau member kepuasan) (Hornby, 1987: 372). Corporate berarti unitied in one group (berpadu dalam satu kelompok) (ibid: 192). Sedangkan governance berarti the activity or manner of governing (aktivitas pengelolaan) (Crowther, 1995: 515). Selanjutnya GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks, 2003). Menurut Robert A.G. Monk dan Nell Minov dalam buku “Corporate Governance” sebagaimna dikutip oleh Fajari, mengartikan sebagai seperangkat aturan yang mengikat hubungan kerja antara manajemen sebagai pengendali perusahaan dengan komisaris sebagai wakil pemegang saham dan stakeholders (masyarkat yang terkait dengan perusahaan). Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumberdaya perusahaan untuk kepentingan pribadi (www.nu.or.id). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini: (1)pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan; (2) kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Kaihatu, 2006: 2).

GCD selanjutnya dikembangkan dalam tata pemerintahan dengan istilah good governance. Istilah lain yang lazim digunakan adalah Good Public Governance, Good Government Governance, Good Nation Governance, atau Good Civil Governance. Dalam konteks pemerintahan pengertian Good Governance mencakup pemerintahan bersih yang meliputi pertanggungjawaban secara jujur, transparan, diberlakukannya hukum dengan adil, visioner, responsif, akuntabel, provesional, efisien dan efektif, desentralisasi, demokratis, berorientasi pada konsensus, partisipatif, kemitraan, supremasi hukum, pengurangan kesenjangan, komitmen pada pasar, komitmen pada lingkungan hidup, terciptanya kekuatan masyarakat sipil, hasil kebijakan yang terarah, dan dapat diprediksi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan kelembagaan yang berkelanjutan dan tertuju pada kebaikan masyarakat banyak (Ahmad, 2007: 48). Dalam pandangan Hessel, terdapt tiga hal pokok yang urgen untuk menciptakan GCG yaitu: (1) pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme); (2)disiplin anggaran, dan penghapusan dana nonbudgeter; serta (3)peningkatan fungsi pengawasan.

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship theory dan agency theory (Shaw, 2003). Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan public maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangka oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan


penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan (keadilan) (Daniri, 2005: 9).

B. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana juga ditetapkan oleh Organization of Economic Coorporation and Development (OECD), terdiri dari lima aspek, yaitu transparancy (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (kemandirian) dan fairness. Jika kelima prinsip GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bias dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya akan terus membubung. Mitra kerja pun tak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bias memberikan harga yang terbaik yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Para kreditor pun memiliki kepercayaan tinggi untuk mengucurkan kreditnya yang mungkin kita perlukan buat perluasan usaha. Secara internal, suasana kerja juga menjadi lebih kondusif. Karenadengan menerapkan GCG secara benar dan konsisten, berartiperusahaan sudah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuaidengan pembagian peran masing-masing di tingkatan direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain serta aturan main yang bakuberdasarkan kelima prinsip

GCG tadi. Tak kalah pentingnya, terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur internal perusahaan direksi, komisaris, komite audit, dan lain sebagainya. Sehingga, pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan (accountable), juga hati-hati dan bijaksana (prudent) (SWA 09/XXI/April 2005: 27). Dari kelima prinsip-prinsip tesebut dapat dijelaskan berikut ini.

a. TranparancyPertama, transparansi (transparency) atau keterbukaan.

Keter bukaan adalah suatu tindakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada publik. Keterbukaan tidak mudah dilakukan jika manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingannya. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam perusahaan terdapat manajemen yang memiliki andil sebagai pemilik (managerial ownership). Semakin besar prosentase kepemilikan manajerial, maka kemungkinan untuk melakukan keterbukaan semakin kecil, sehingga perusahaan akan lebih memiliki risiko(Iskander dan Chamlou, 2000).

Transparansi dalam koneks ini dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dalam hal ini lembaga pengelola zakat. Prinsip ini sangat penting bagi muzakki dan merupakan hak muzakki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja Lembaga Pengelola zakat. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan, kemudian mengembangkan Information Technology (IT) dan Management Information System (MIS) untuk dijadikan pengukuran kinerja


yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh pemerintah dan pengurus lembaga pengelola zakat. Dalam sejarah kepemimpinan awal Islam, prinsip transparansi dalam praktek pemerintahan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Khalifah Umar Bin Khattab yang selalu bermusyawarah dan memberikan informasi secara terbuka dapat berjalan dengan baik antara pemimpin dengan umatnya. Sebagaimana dalam al-Qur’an disebutkan dalam surat An Nisa ayat 58.

هلها وإذا حكمتم أ

ن تؤدوا الأمانات إلى

مركم أ

إن الله يأ

إن ا يعظكم به إن الله نعم عدل كموا بال

ن ت

أ بي الناس

الله كن سميعا بصيرا )٥٨(“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa: 58).

b. Accountability Accountability (akuntabilitas). Berdasarkan Keputusan

Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat. Selain itu juga mengembangkan komite audit dan manajemen risiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh unsur pengawas dalam Lembaga Pengelola

zakat dengan bantuan akuntan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Islam mengatur secara jelas prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu memberikan arahan bahwa suatu perusahaan harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi (Sidiq). Prinsip tersebut sesuai dengan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282:

تبوه جل مسمى فاك

أ

ين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى

ها الذ ي

يا أ

ن يكتب أ ب كتب

يأ عدل ولا

بال بينكم كتب كتب ول

تق الله

ق ولي عليه الح

ملل الذ يكتب ول

كما علمه الله فل

ق سفيها ي عليه الح

إن كن الذ

ف منه شيئا يبخس ربه ولا عدل

بال وله يملل

فل هو يمل ن

أ يستطيع لا و

أ ضعيفا و

أ

رجلي يكونا لم إن ف رجالكم من شهيدين واستشهدوا

إحداهما ن تضل

هداء أ ن ترضون من الش تان مم

فرجل وامرأ

هداء إذا ما دعوا ولا ب الشر إحداهما الأخرى ولا يأ

فتذكنقسط

جله ذلكم أ

أ

و كبيرا إلى

ن تكتبوه صغيرا أ

موا أ

تسأ

لا ترتابوادن أ

هادة وأ قوم للش

عند الله وأ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu›amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau


lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persak-sikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu›amalahmu itu)” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

c. ResponsibilityResponsibility. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN

Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, adalah pertanggungjawaban perusa haan yang merupakan kesesuaian (kepatuhan) di dalam penge lolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undang-an yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral dan akhlaq serta tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. seba gai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusa-haan. Stakeholders dalam hal ini adalah pengurus BAZ, LAZ, para muzakki, para mustahiq, pemerinth sebagai regulator dan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam Islam, prinsip responsibility (al-Mas’uliyah) ini terkandung di dalam al-Qur’an surat al-Isra ayat 36:

فؤاد كل صر وال مع والب م إن الس

ولا تقف ما ليس لك به عل

ك كن عنه مسئولا )٣٦(

ولأ

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (Q.S. Al-Isra’: 36)

d. Independency (kemandirian)Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/

M-MBU/2002, adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk itu dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan, perusahaan atau lembaga pengelola zakat seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ lembaga seperti para mustahiq, para muzakki, pengurus lembaga pengelola zakat dan pemerintah. Prinsip independensi (al-hurriyah) ini terkandung dalam al-Qur’an surat Yunus ayat 99:

نت تكره فأ

يعا أ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم ج

الناس حت يكونوا مؤمني )٩٩(“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”.


d. Fairness (kesetaraan, keadilan dan kewajaran)Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-

117/M-MBU/2002, yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjan-jian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan para pihak,peraturan pelaksanaan lembaga pengelola, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga, dan konflik kepentingan, serta menerapkan bagaimana peran dan tanggungjawab organ lembaga pengelola zakat. Dalam Islam prinsip tersebut terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 58:

هلها وإذا حكمتم أ

ن تؤدوا الأمانات إلى

مركم أ

إن الله يأ

إن ا يعظكم به إن الله نعم عدل كموا بال

ن ت

أ بي الناس

الله كن سميعا بصيرا )٥٨(“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

C. PENERAPAN GCG: KASUS DI BAZDA KOTA YOGYAKARTA

Problematika yang umumnya dihadapi oleh para pengelola zakat di Indonesia adalah adalah Apabila dilakukan mapping persolan zakat secara komprehensif di Indonesia, maka diantara masalah yang sering mengemka adalah masih muncul krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penghimpunan zakat. Mereka masih menganggap lembaga-lembaga tersebut tidak profesional, tidak amanah dan fungsi kontrol yang lemah. Maka penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan, menjadi relevan adanya.

Prinsip-prinsip GCG di atas yang selanjutnya dapat dirumuskan indikator-indikator dalam praktiknya, ternyata sangat relevan dengan ajaran al-Qur’an. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi pengelola zakat untuk tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG, baik bagi Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang zakat Nomor 38 Tahun 1999, sebenarnya juga mengarahkan kepada pengelola zakat yang umumnya masih menggunakan mana-jemen tradisional untuk hijrah dengan manajemen GCG. Upaya ini dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan muzakki terhadap eksistensi ’amil (pengelola zakat). Penerapan prinsip-prinsip GCG dengan masing-masing empat butir indikator, telah peneliti temukan di BAZDA Kota Yogyakarta.

Untuk mengukur kepuasan responden (muzakki) terhadap pene-rapan prinsip-prinsip GCG, peneliti menggunakan kuesioner dengan skala 1-10. Semakin tinggi skor yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan muzakki terhadap BAZDA Kota Yogyakarta. Semakin rendah skor yang diberikan, maka semakin rendah tingkat kepuasan muzakki. Untuk tranparansi dengan empat butir indikatornya, yang memberikan skor 8-10 mencapai 59 %. Untuk akuntabilitas dengan


empat butir indikatornya, yang memberikan skor 8-10 mencapai 53 %. Untuk tanggung jawab dengan empat butir indikatornya, yang memberikan skor 8-10 mencapai 72 %. Untuk indepndensi dengan empat butir indikatornya, yang memberikan skor 8-10 mencapai 68 %. Untuk keadilan dengan empat butir indikatornya, yang memberikan skor 8-10 mencapai 67 %.

Dari pemaparan data kuantitatif tersebut, dapat dipastikan bahwa kesediaan para muzakki untuk memberikan zakatnya kepada BAZDA Kota Yogyakarta di samping panggilan keagamaan (religious calling), juga terdapat faktor persepsi positif terhadap pengelola. Citra positif tersebut telah mampu dicapai berdasarka tingkat kepuasan muzakki dengan menerapkan konsep manajemen baru, yaitu penerapan prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan jumlah pegawai yang menyediakan diri menjadi muzakki memang baru mendekati 50%, hal itu juga disebabkan faktor usia BAZDA yang masih relatif muda, berdiri 2009. Namun bila dilihat dari potensi capean, kinerja pengelola zakat memuaskan dibuktikan denga terbentuknya Unit Pengumpul Zakat yang berjumlah 97 buah. Tingkat kepuasan pada tanggung jawab pengelola yang mencapai 72% dalam skala 8-10, menunjukkan trust (kepercayaan) dari muzakki cukup tinggi terhadap pengumpulan dan pentasyarufan zakat di BAZDA Kota Yogyakarta.

Dampak dari penerapan prinsip-prinsip GCG, tentu berdampak pada kinerja pengelola yang terukur dalam kinerja yang berupa: Pertama, meningkatnya kesadaran para pegawai dalam penunaian zakat profesi sehingga jumlah dana zakat yang terkumpul semakin meningkat. Kinerja pengelola zakat di Bazda Kota Yogyakarta, dalam konteks ini terlihat dari kesediaan pegawai yang berjumlah 6000 dari 7000 pegawai sebagai pembayar, baik infaq maupun zakat.

Kedua, meningkatnya fungsi dan peranan Badan Amil Zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan

sosial (pemerataan distribusi dana zakat). Dalam konteks BAZDA Kota Yogyakarta, dengan program Jogja Cerdas dan Jogja berkualitas memang tidak secara instan, pengelola dapat menciptakan kesejah-teraan. Dengan program ini mustahiq dapat merasakan keadilan dalam memperoleh hak pendidikan dan kesempatan mendapatkan pendidikan adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan.

Ketiga, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat yang dalam realitas konkrit dapat terlihat dari jumlah mustahiq yang berpindah menjadi muzakki. Kinerja ini juga tidak dapat dirasakan secara spontan oleh para mustahiq, akan tetapi dapat dilihat dalam jangka panjang . BAZDA Kota Yogyakarta dengan program Jogja Cerdas dan Jogja Berkualitas, sebenarnya untuk mencapai idealita tujuan zakat tersebut. Para pelajar yang dibantu sebagai mustahiq, baik dari putra-putri pegawai atau siswa miskin kelak dengan bekal pendidikannya akan mendapat kesempatan bekerja lebih baik dari orang tuanya. Dengan pekerjaan yang lebih baik, tentunya akan mendapat penghasilan lebih baik sehingga diharapkan kelak bisa menjadi muzakki.

Perbaikan manajemen dalam pengelolan zakat dirasa penting untuk membangun kepercayan para muzakki terhadap pengelola. Meskipun tingkat kepuasan sudah di atas 50 %, namun hendaknya BAZDA Kota Yogyakarta berupaya terus untuk meningkatkan prinsip-prinsip GCG, terutama menyangkut akuntabilitas publik. Selama ini Bazda Kota Yogyakarta hanya memfokuskan pada zakat profesi dari para pegawai dan pegawai pusat di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta. Keberadan beberapa muzakki dari luar hanya bersifat kebetulan belum menjadi agenda utama. Sebagai satu-satunya pengelola zakat resmi milik pemerinyah, hendaknya di masa yang akan datang bisa mengelola zakat dari masyarakat. Hal itu diharapkan bisa sejalan dengan program pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan di daerah


perkotaan Propinsi DIY Yogyakarta cukup tinggi, yaitu mencapai 308,38 ribu orang. Dengan harga sembako dan bahan dapur melonjak, tentu angka kemiskinan akan mengalami kenaikan.

Pilihan BAZDA Kota Yogyakarta untuk menggulirkan Program Jogja Cerdas adalah tepat sasaran dan kontekstual dengan kondisi Yogyakarta sebagai kota pelajar. Namun demikian, pendidikan setingkat SLTA untuk saat ini masih sangat ketinggalan. Oleh karenanya, di masa yang akan dating BAZDA Kota Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan bantuan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Tingkat ketidakmampuan melkanjutkan pendidikan saat ini terjadi pada jenjang perguruan tinggi, seiring mahalnya biaya kuliah baik di swasta maupun negeri. A. PENGERTIAN WAKAF

Wakaf secara etimologi adalah al-habs (menahan) (Ibn Manzur, 1954, 276). Wakaf merupakan kata yang berbentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai’ yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diar-tikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu (al-Kabisi, 2004, 37). Secara gramatikal, penggunaan kata “auqafa” yang digabungkan dengan kata-kata segala jenis barang termasuk ungkapan yang tidak lazim (jelek). Yang benar adalah dengan menggunakan kata kerja “waqaftu” tanpa memakai hamzah (auqaftu). Adapun yang semakna dengan kata “habistu” adalah seperti ungkapan “waqaftu al-syai’ aqifuhu waqfan” (Ibn Manzur, 1954).

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut mem-bawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut. Pertama, Hanafiyah

AJARAN WAKAF DALAM ISLAM

BAB6


mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibn al-Humam, 1970, 203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedu dukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi‘iyah m engartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (Khatib al-Syarbini, 1958: 376). Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah habsul mali yumkinu al-intifa’u bihi ma’a baqa’i ainihi ‘ala mashrafin mubahin (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepaa jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibn Qudamah, 1972: 185).

Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari

berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. WAKAF MENURUT AL-QURAN DAN HADITS

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا


هم ولا عليهم خوف ولا ربهم عند أجرهم لهم أذى ولا منا يحزنون

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. al-Baqarah (2): 261-262).

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن

تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267).

لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah:

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال

حبس الأصل وسبل الثمرة“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi saw, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatikan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya’. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:


أو جارية صدقة ثلاث من الا عمله انقطع الانسان مات اذا علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’ i, dan Abu Daud).

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

C. WAKAF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf. Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan

Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tantang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerim dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [qard al-hasan]), SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerim dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [qard al-hasa) (Sari, 2006, 57-59).

D. SYARAT DAN RUKUN WAKAF DALAM KONTEKS FIQH INDONESIA

Rukun wakaf dalam hukum fiqh ada empat yaitu: (1) orang yang berwakaf (al-waqif). (2) benda yang diwakafkan (al-mauquf). (3) orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi/nadzir). (4) lafadz atau ikrar wakaf (sighah). Sedangkan dalam UU Wakaf Pasal 6 yang merupakan fiqh Indonesia yang telah diundangkan, selain 4 rukun tersebut, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 6 unsur, yaitu 4 unsur tersebut ditambah dengan dua unsur lain yaitu: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dalam konteks ini, wakif meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf


apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan (UU wakaf bagian keempat).

Adapun pihak nazhir bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat nazhir perseorangan adalah warga negara Indonesia, beragama Islam dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi atau badan hokum yang bisa menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan yaitu pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana tersebut di atas, organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) (UU wakaf bagian kelima, pasal 9-12).

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: al-mauquf harus barang yang berharga, al-mauquf harus diketahui kadarnya, al-mauquf dimiliki oleh wakif secara sah, al-mauquf harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada

harta lain (mufarrazan). Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak antara lain:a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain:a. uang;b. logam mulia;c. surat berharga;d. kendaraan;e. hak atas kekayaan intelektual;f. hak sewa; dang. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

perundangundangan yang berlaku (UU Wakaf Bagian keenam pasal 15-16).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pema-haman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam


Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Syarat-syarat shigah berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf. Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:a. sarana dan kegiatan ibadah;b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ataue. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pema-haman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang selama ini masih terbatas digunakan untuk tujuan ibadah saja (yang berwujud misalnya: pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan) adalah kurang tepat. Nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga bagian dari ibadah.

E. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia –terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing (Al-Kabisi: 13).

Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata dari adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya al-Ka’bah al-Musyarrafah oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka’bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat beribadah kepada Allah SWT (Al-Kabisi: 14).

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dala m Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mende-katkan diri kepada-Nya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah


Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid (Lihat Habib Ahmed, 2004: 30).

Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melak-sanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan

masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.

Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud).

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bererak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang


akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010. Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan insyaAllah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap mengedepankan dan berpandukan prinsip Syariah. Lahirnya UU wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia (Nur Kholis, 2009).

A. WAKAF DALAM LINTASAN SEJARAH

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat islam Indonesia, yaitu adat kebiasan setempat. Pola pelaksaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik, Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administrative, dan harta wakaf dianggap milik allah semata yang siapa saja tidak akan berani menganggu gugat tanpa seijin Allah. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercfayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi’iyyah yangterkait dengan: ikrar wakaf, benda yang boleh diwakafkan, diperuntukan harta wakaf dan boleh tidakanya tukar menukar benda wakaf.

MANAJEMEN WAKAF DI INDONESIA DENGAN

PARADIGMA BARU

BAB7


Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai feno-mena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak menga lami perkembangan yang mengembirakan untuk kiepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak harta benda yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidaknya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, seterfikat tana, dan lain-lain. Dari segi jenis bendanya, wakaf yangt dilakasanakan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk keperluan masjid, mushalla, madrasah, pesantren, makam, rumah yatim piatu dan seterusnya. Ada juga berupa tanah persawahan dan perkebunan, namun karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif. Selain itu juga tidak kecil jumlahnya terhadap benda-benda wakaf yang justru menjadi beban para Nazhirnya.

Dari kenyataan itulah, sejak diundangnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah milik dan lahirnya undang-Undang no.41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan mulai dan terus dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan dan paham wakaf secara umum. Paling tidak, pelaksanaan pembaharuan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah:

Pertama, seterfikat tanah wakaf. Uapaya seterfikat tanah wa-kaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki seterfikat adalah bentuk pembaharuan paham lingkungan masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintah. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 hingga lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan wakaf yang dilakukan hanya dengan

factor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai Nazhir, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidak jellasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola secara baik. Untuk itu, pola seterfikasi tanah-tanah atau benda wakaf lainya merupakan upaya memperbarui paradigma baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

Kedua, pertukaraan benda wakaf, menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, pasal 11 ayat (2) bdan ditegaskan lagi dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab IV pasal 41 sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wkaf setelah terlebih dahulu meminta ijin dari menteri Agama RI dengan dua alas an, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar mrnukar. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat imam syafi’I dahwa benda-benda wakaf tidak boleh diotak-atik, walupun demi kepentingan manfaat sekaligus seperti membangun masjid dari hasil wakaf yang sudah roboh. Paradigm baru terhadap perubahan status benda wakaf memnag menjadi salah stu bukti bahwa paham wakaf di Indonesia sejatinya sudah cukup baik, paling tidak sejak adanya PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf nerkaitan dengan perubahan status dan peruntukannya.

Ketiga, pola seleksi yang dilakukan oleh para Nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Memang sistim yang diterapkan oleh para nazhir wakaf di Indonesia tidak seluruhnya menggunakan pola penyeleksian secara ketat agar benda-benda yang ingin diwakafkan oleh masyarakat dapat member manfaat secara maksimal. Selama ini banyak Nazhir wakaf yang “asal” menerima ewakaf tanpa


mempertimbangkan asaa kemampuan dalam pengelolaan, sehingga banyak benda-benda wakaf, khususnya tanah tidak dikelola secra baik. Namun, hingga saat ini ada perkembangan yang positif yang dilakukan oleh beberapa lembaga wakaf, seperti pesantren Modern, Gontor, yang sejak awal sudah menerapkan penerimaan selektif terhadap benda wakaf yang akan diwakafkan oleh para wakif. Sebagai contoh, pesantren gontor tidak menerima wakaf seseorang yang dinilainya kurang menguntungkan secara ekonomismaupun secara startegis, seperti lahan persawahan yang sangfat jauh dari lokasi pesantren sehingga akan menyulitkan secara transportasinya, atau loasi yang dinilai kurang produktif dalam pengelolaanya. Jika persyaratan tersebut tideak terpenuhi, maka Badan Wakaf Pesantren Gontor akan menolaknya atau ditawarkan kedapa calon wakif agar tanah atau benda yang akan diwakafkan itu dijual terlebih dahulu untuk selanjutnya hasil penjualanya diwakafkan kepada Pesantren Gontor.

Keempat, system ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuyk umum, tanpa penyebutan bersifat kusus sepert yang selama ini. Di pesantren Gontor misalnya, tidak diperkenankan bentuk ikrar wakaf dengan penyebutan peruntukan nwakaf secara khusus (tertentu) oleh calon wakif. Karena bentuk penyebutan peruntukan benda wakaf yang diwkafkan oleh calon wakif akan sangat memberatkan oleh pihak pengelola (Nazhir) dalam pemberdayaan secara maksimal. Apalagi misalnya, calon wakif tersebut menginginkan tanah wakaf yang berada di pinggir gunung misalnya untuk didirikan pesantren. Padahal kalo analisis riilnya, tanahy tersebut hanya cocok untuk penanaman padi atau tumbuhan sayuran lainya. Dengan bentuk ikrar yang bersifat umum dan tidak menyebutkan peruntukanya secra khusus tersebut, maka pihak Nizar bias memberikan perkiraan sesuai pengelola dan pemberdayaan demi kepentingan masyarakat banyak secara lebih nyata . pelaksanaan

model paham wakaf seperti ini sudah dibuktikan oleh Badan-badan wakaf besar, seperti Pesantren Gontor, UII Yogjakarta dan UMI makasar.

Kelima, perluasan benda yang diwakafkan (mauquf bih). Sebelum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan konsumtif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim-piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Namun saat ini masih berkembang dan sudah dipraktikan oleh sebagian lembaga Islam terhadap wacana wakaf benda bergerak, seperti uang (cash waqf), saham atau surat-surat berharga lainya seperti yang diatur dalam undang-undang Wakaf. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berhaga lainya merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi. Pembaharuan paham wakaf tersebut bukan untu k dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang hingga habis yang berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri, namun bagaimana agar uang, saham atau surat berharga lainya yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga (badan hukum) dapat dimanfaatkan untuk kep-entingan kesejahteraan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari jenis benda wkaf ini, bukan aspek dzat benda wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda bergerak seperti diatur dalam UU wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainya diharapkan bias menggerakan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Keenam, persayaratan Nazhir (pengelola harta wakaf). Ada bebe rapa hal yang diatur Unfdang-undang wakaf dalam ranglka mem bangun paradihgma baru wakaf terkait dengan Nazhir, yaitu: (a) selain mengatur Nazhir perseorangan, ada Nazhir organisasi dan


badan hukum. Penekanan berupa badan hukum dan organisai sebagai Nazhir merupakan pilihan yang sangat tepat, karena pengalaman membuktikan bahwa Nazhir perseorangan (Sigle) telah banyak membuka peluang terjadinya penyelewengan dan atau pengabaian terhadapm tugas-tugas keNazhiran. Sehingga dengan berbentuk badan hukum dan organisasi diharapkan dapat meningkatkan keNazhiran untuk mengelola wakafr secara baik. (b) persyaratan Nazhir yang mengarah pada kinerja professional. Kalau dalam PP No. 28 tahun 1977, bahwa persyaratan untuk menjadi Nazhir (kelompok orang) masih bersifat normatif dan belum ada peraturan yang mengarah pada persayaratan untuk membangun kinerja profesionalisme Nazhir, seperti warga Negara RI, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan ruhani, tidak berada di bawah pengampuan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. (c) pembatasan masa jabatan Nazhir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak menangatur tentang ini,dalam PP sebagai pelaksanaan UU wakaf menjadi point penting agar Nazhir bias dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas ke Nazhir. Adapun masa bhakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali, (d) hak nazhir. Memang hak nazhir, selin kewajibannya, telah diatur oleh peraturan wakaf yang telah ada, namun UU wakaf ini memberikan perhatian ulang agar nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya di jalani seadanya, tapi agar Nazhir benar-benar mau patut diberikan hak-hak yang pantas sebagai mana mereka kerja di dalam dunia professional. Reward yang diberikan kepada nazhir berhak mendapatkan hasil berhasil 10% dari pengelolaan wakaf.

Ketujuh, pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan. Selain kedua hal tersebut, point yang ketiga ini menjadi cirri utama UU wakaf.

Paling tidak menyangkut dua hal, yaitu : (a) aspek pemberdayaan dan pengembangan. UU wakaf ini menakankan pentingnya mempunyai pontensi ekonomi secara optimal melalui system dan arah menejemen dan ekonomi sesuai dengan syarat islam. Kalau selama ini wakaf dikelola “ seadanya” dengan menggunakan system ribawi, maka saatnya harta wakaf dikelola berdasarkan system yang islami. (b) Dalam UU wakaf ini juga menekankan pentingnya sebuah lembaga wakaf nasional yang di sebuat dengan badan wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelola secara nasional untuk membina para Nazhir yang sudah ada agar lebih professional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan masyarakat. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain Nazhir wakaf yang telah ada, dalam pengembangan wakaf di tanah air. Tim, Paradigma baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 97-104)

B. WAKAF PRODUKTIF: TAFSIR ULANG MAKNA WAKAF

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepajang sejarah perkem-bangan islam, namun dalam kenyataanya, persoalaan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Untuk itu sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam


betuk tanah produktif, andaikata ada, untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan. Oleh karena itu sudah saatnya umat islam Indonesia memikirkan cara pengelola wakaf yang ada ini supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf ‘alaih (masyarakat).

Hal ini penting dilakukan karena dalam kenyataanyadi negeri kita, kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak adanya pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik. Agar tetap memberikan manfaat kepada mauquf ‘alaih(penerima wakaf) seperti fakir miskin atau mustahiq lainya, perlu adanya tekad semua pihak untuk bau membau dalam mengembangkannya.

Jika kita perhatikan beberapa pengelolaan wakaf yang diterapkan di beberapa negara muslim lainya, nampaknya Indonesia harus mengacu pada manajemen wakaf yang dilakukan di Mesir, Yordan, dan Bangladesh. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, hal yang harus dilakukan adalah merencanakan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ini akan diuraikan program-program yang terkait, yaitu:

1. Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkantanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek adalah membentuk badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 47 sampai dengan pasal 61 ditegaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) sibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Adapun Tugas dari lembaga ini adalah:

a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahab peruntukan dan status harta benda wakaf.

d. Memberhentikan dan menganti Nazhir.e. Memberikan persetujuan atas penukaraan harta benda wakaf.f. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam

penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai posisi sangat strategis dalam pember-dayaan wakaf secara produktif. Pembentuklan Badan Wakaf (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nadzir dan pembinaan manajemen pengelolaam wakaf secara nasional, baik bersifat nasioal dan internasional dan terlantar maupun pembinaan terhadap nazhir. Keberadapan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan public service.

Untuk itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pioneer pengem bangan wakaf secara nasional akan di isi oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf. Bentuk organisai Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdiri paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang terdiri dari unsur masyarakat dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, seperti ekonom yang berbasis syariah, ulama, praktisi bisnis, arsitektur, ahli perbankan syariah, dan cendekiawan lain yang memeiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.


Pola organisasi dan kelembagaan BWI harus meresponterhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ada umumnya dan umat islam pada khususnya. Meminjam istilah Prof. Dr. Mannan, harus disertai dengan semangat perubahan. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalak kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umunya. Persoalan-persoalan tersebut juga bisa disebut sebagai persoalan umat islam, persoalan-persoalan itu menjadi tanggung jawab gerakan islam juga. Tapi dari sudut misi organisasi, persoalaan itu menjadi tanggung jawab gerakan islam. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi Islam berkepentingan juga untuk mengakses sumber daya wakaf.

Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf (khususnya tanah produktif strtegis yang sudah ada di hampir seluruh pelosok nusantara) merupakan sumber dana yang sngat potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari kredit luar negeri, terutama dari bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalm hal ini pengembangan tanah wakaf produktif strategis dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Di Qatar dan Kuwait, dana yang dihasilkan dari wakaf, dana wakf yang diperoleh dari pengusahaan tanah waka, misalnya di bidang real estate atau pendirian gedung-gedung perkantoran yang disewakan atau dikelola sendiri, dipakai untuk membiayai program kemiskinan, baik langsung oleh pemerintah maupun disalurkan lewat LSM.

Tanah wakaf produktif strategis bisa dikerjakan secara kolektif, tapi bisa pula dikerjasamakan dengan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri. Proyek-proyek yang dikerjakan bisa berupa perytanian padi saawah atau palawija, sehingga bisa menghasilkan cadangan pangan,

dan lumbung bibit, perternakan, perikanan, dan perkebunan. Model ini merupakan analogi dari wakaf ahli, diman wakif memberikan wasiat agar hasil pengelolaan wakaf dapat dipakai untuk menyantuni anggota keluarga yang kekurangan atau membutuhkan dana. Dalam model ini keluarga besar seseorang di perluas menjadi warga desa, sehingga setiap bagian warga desa yang mengalami kemiskinan dan kesulitan lain seperti kesehatan dan pendidikan, dapat disantuni dari dana pengelolaan wakaf tersebut. Model ini dapat diterapkan secara nasional. Karena itu untuk merespon model ini, lembaga Nazhir bisa didirikan di setiap desa.

Untuk menjalankan semua rencana praktis di atas, sebagai lembaga yang strategis, BWI harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam urusan wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf serta dengan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Untuk menjalankan roda organisasi secara efektif, struktur BWI anggotanya harus terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitanya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti: ahli manajemen, ekonom, praktisi bisnis, ahli hukum wakaf, ahli hukum perdata, ahli perbankan syariah, ahli pertanian, dan cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.

Adapun wilayah tugas badan wakaf ini bisa dikelompokan dalam tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas AdministratifTugas administratif BWI dalam pengelolaan tanah wakaf

produktif strategis yang selama ini sudah ada, tapi belum terkelola secara baik adalah:a. Menginventarisir seluruh tanah wakaf yang mempunyai

potensi untuk dikembangkan secara produktif diseluruh


wilayah nusantara. Tanah yang dianggap mempunyai potensi produktif meliputi pada bidang: pertanian, perke-bunan, pembangunan gedung-gedung perkantoraan dan pengelolaannya, pembangunan real estate, pembangunan industri rumah tangga, dan pengelolaannya serta bentuk-bentuk usaha lainya yang relevan dengan ketentuan dengan system Syari’ah Islam.

b. Mengorganisir dan membina lembaga-lembaga Nazhir tanah wakaf yang sudah ada untuk memberdayakan tanah-tanah wakaf tersebut dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan para Nazhir wakaf sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif. Tugas BWI disini lebih menepati pada posisi motivator, fasilitator, regulator, koordinator, dan education. (1) fungsi fasilitator, BWI mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberikan rangsangan atau stimulus terhadap lembaga Nazhir yang ada agar memaksimalkan fungsi pengelolaan secara profesional dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. (2) fungi fasilitator, BWI memberikan fasilitsa-fasilitas yang memungkinkan terhadap para Nazhir, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelola, pengembangan, pelapor dan pengawasan kelembagaan. (3) fungsi legulator, BWI menjadi pihakyang memantau seluruh kebijakan dan peraturaan perundang-undangan perwakafan yang di anggap tidak relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun dan atau mengusulkan perubahan kebijaksanaan bersama Departemen Agama, baik yang bersifat internal, maupun eksternal(yang bersifat kelembagaan negara). (4) fungsi koordinator, BWI menjadi

lembaga yang mengkoordinir seluruh arah kebijakan ke Nazhiran di Indonesia dalam menjalankan program-program yang bersifat nasional. (5) fungsi education, Bwi mempunyai tugas pemberdayaan secara nasional dalam memasyarakatkan dunia perwakafan di tengah-tengah masyarakat melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal, seperti seminar, pelatihan keNazhiran, work shop perwkafan, dan kegiatan-kegiatan lain yanh relevan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang perwakafan.

c. Mendorong kepada Nazhir dalam mengembangkan wakaf tunai (cash waqh) dari pusat sampai tingkat daerah bersama dengan lembaga keuangan syariah (LKS). Fungsi LKS ini sebagai lembaga custodian (tempat penitipan), sedangkan pengelolaanya tetap di pegang oleh Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.

2. Pengelolaan Wakaf Mandiri Selain tugas administratif yang bersifat nasional, BWI

juga mempunyai kewenagan dalam mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan wakaf khusus untuk harta benda wakaf yang terlantar, berskala nasional dan internasional. Tugas pengelolaan wakaf mandiri ini, BWI sebagai pengelola wakaf atau lembaga yang diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf. Dalam hal ini, BWI berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya dan menistribusikan hasil wakaf kepada pihat atau orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.


BWI dalam posisi ini langsung memegang peranan yang sangat penting agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus. BWI mempunyai kewajiban menjaga, memelihara dan mengembangkan sesuai dengan tugas-tugas sebagai Nazhir pada umumnya. Namun yang membedakan dengan lembaga Nazhir yang sudah ada, bahwa hasil pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh BWI dapat diberikan kepada mauquf ‘alaih yang bersifat nasional, atau penyelesaian problem-problem sosial secara makro.

Tentu saja wilayah tugas BWI ini diharapkan tidak tumpang tindih dengan Nazhir yang sudah ada. Karena ada kekha-watiran bahwa BWI yang juaga berfungsi sebagai operator akan mengakibatkan konflik kepentingan dengan Nazhir-nazhir yang dibinanya. Oleh karena itu BWI harus dapat memisahkan antara peran koordinatif dan pembinaan dengan peran operator. Sehingga BWI dapat menkadi pioneer lembaga wakaf yang kredibel dan profesional yang bisa dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga Nazhir diseluruh Indonesia.

3. Tugas Promosi ProgramBadan wakaf indonesia (BWI) selain mengemban kedua

tugas tersebut, juga mempunyai tanggung jawab dalam mensosialisasikan (mempromosikan) program kelembagaan agar diapresiasi oleh masyarakat luas. Paling tidak, tugas BWI dalam mempromosikan program ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Masyarakat (uamat Islam) semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak berhenti pada aspek pemberian yang semata untuk Allah, tapi juga menyangkut aspek pengelolaan secara maksimal dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat banyak.

b. Mendorong kepada para Nazhir (lembaga pengelola wakaf) agar meningkatkan profesionalisme pengelolaan dengan mengali seluruh potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan, baik terhadap harta wakaf yang bergerak mau tidak bergerak.

c. Meningkatkan kreatifitas pada Nazhir dalam menemukan formula menaganan kendala dn ksempatan dlam rangka mengoptimalkan peran wakaf di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara konkrit.

d. Merangsang kepada para wakif atau calon wakif untuk selalu meningkatkan kuantitas harta untuk diwaafakan secara produktif.

e. Mengenalkan seluruh produk kelembagaan BWI kepada masyarakat, khususnya para wakif, Nazhir dan mauquf’alaih agar diapresiasi secara positif.

f. Mengajak kepada lembaga-lembaga atau perorangan yang peduli terhadap kelembagaan wakaf agar menjalin kemitraan dalam mengelola perwakafan dalam rangka melebarkan potensi dan kualitas hasil menuju pembangunan system sosial yang berkeadilan.

2. Program Jangka Menengah dan Panjang

Mengembangkan lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada agar lebih kredibel (profesioanl dan amanah). Lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada, khususnya dibawah naungan organisasi islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah,Al-Washliyah,Persis,Al irsyat dan lembaga wakaf lainya harus di arahkan,di bina dan di berikan stimulus (rangsangan) agar tanah-tanah yang strategisdapat di kembangkan secara produktif. Dalam rangka upaya tersebur,Badan


Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga perwakafan nasional yang berfungsi sebagai mengkoordinirseluruf aspek pelaksanaan perwakafan yang bersangkutan harus memberikan dukungan management bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif strategis.Setdaknya dukungan management yang harus secara mendesak adalah hal-hal yang sebagai berikut:

a. Dukungan sumber daya manusia (SDM) NzahirSebagaimana disebutkan dalam bab 3, bahwa Nazhir

mempunyai peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Karean itu eksistensi dan kualitas SDM nya harus betul-betul diperhatikan. Dalam tinjuan fiqih islam, persyaratan seseorang menjadi Nazhir (baik perseorangan atau lembaga) adalah: beragama islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan ‘aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam pengelolaan wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil.

Dari sekian persyaratan yang ada bisa kita pahami dan mungkin telah diterapkan oleh lembaga-lembaga Nazhir. Namun kemampuan profesional seorang atau lembaga Nazhir perlu dijabarkan secara panjang lebar karena menyangkut keseluruhan system yang berkaitan dengan aspek pengelolaan. Dan kemam-puan profesional inilah yang sebenarnya menjadi problem pertama dalam perwakafan di Indonesia. Ukuran professionalime Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf produktif strategis adalah:

b. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership (kepemimpinan).

Seseorang atau lembaga yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf produk tif strategis, dituntut memiliki kemampuan pribadi yang mema-

dahi dalam kepemimpinan. Aspek kepemimpinan dalam lembaga keNazhiran menjadi ukuran baik tindaknya mengelola dan pengembangan secara produktif. Minimnya kualitas. Kepemimpinan dalam lembaga keNazhiran menjadi butkti tidak berjalanya system pengelolaan yang baik dalam lembaga perwakafan selama ini. lembaga-lembaga Nazhir yang ada selama ini masih didominasi oleh struktur kepengurusan yang otoriter dan tertutup. Untuk itulah, kepempimpinan yang baik dalam tiga aspek, yaitu:

Pertama, transparansi. Dalam kepemimpinan professional, transparan menjsdi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yabg tidak terken dali, adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga keNazhiran harus dijadikan tradisi untuk menutup tindakan ketidak jujuran , korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Trans paransi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.

Kedua, publik accountability (pertanggungjawaban umum). Pertanggung jawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan shidiq (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Ketiga, aspiratif(mau mendengar dan mengakomodsi lem-baga keNazhiran). Seorang Nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh para kalangan elit kepemimpinan. Sehingga


mengurangi, bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang, yang isa jadi mungkin jauh lebih baik dan sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan ceminan dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya.

c. Memiliki visi yang jelasSeseorang atau lembaga Nazhir harus mempunyai visi yang

jelas dan terarah dala pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf produktif strategis. Visi sangat diperlukan karena untuk menggali potensi dan membuka peluang yang asa dalam rangka menambah values (nilai)wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak. Ketiadaan visi dalam pengelolaan dan menciptakan suasana atau iklim yang tidak menguntungkan sama sekali. Memang harus diakui bahwa lembaga-lembaga Nazhir yang ada selama ini tidak banyak yang memiliki visi yang jelas dan tersrah, sehingga wakaf hanya ditempatkan pada kerangka teori ibadah yang memberikan janji pahala yang terus mengalir pada wakif, sementara kemanfaatan untuk kehidupan sosial sangat minim, bahkan tidak sama sekali.

d. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan.

Tentu saja bukan setiap orang bisa menjadi Nazhir, tapi orang yang mempunyai kecerdasan intelektual (IQ), sosial dan pemberdayaan harta wakaf yang baik menjadi persyaratan mutlak. Kemampuan dalam leadership dan visi yang jelas sangat dipenga ruhi oleh kecerdasan yang dimiliki. Kemampuan kecer dasan Nazhir yang minim seseorang atau lembaga Nazhir harus dilakukan, atau kalu perlu dicantumkan dalam klausul UU atau peratauran dibawahnya, sehingga nanti diharapkan Nazhir dikelola oleh orang-orang yang memiliki wawasan yang luas sekaligus mempu mererapkan dalam manajemen perwakafan secara umum.

e. Mempunyai kemampuan yang memadahi dalam bidang penge-lolaan harta.

Di samping memiliki kualitas leadership, visi dan kecerdasan yang baik, seorang Nazhir atau lembaga Nazhir harus menguasai dan mempraktekan pengelolaan harta wakaf secara memadahi. Kemampuan manajemen operaional lembaga keNazhiran harus didukung oleh aspek pendukung manajemen moderen dalam system ekonomi berdasarkan syariah islam (SES). Sistem ekonomi syari’ah berbeda dengan system ekonomi konvensional dalam banyak hal. Memang pada saat ini terdapat berbagai madzab pemikiran yang bertujuan untuk mengembangkan apa yang dimaksud dengan SES. Dari semua madzab yang ada, terlihat bahwa yang menjadi dasar berpijak dari sistemnya adalah Al-Quran dan al Hadits. Al-Quran dan al-Hadits dijadikan landasan pembangunan seluruh elemen SES yang ada. Dari Al-Quran dan al-Hadits maka kita dapat memperoleh nilai-nilai fundamental yang merupakan landasan dari SES.

Secara umum dapat dikatakan bahwa salah satu ciri utama dari pada system tersebut adalah pelarangan riba dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu kita tau bahwa ‘bunga’ merupakan salah satu variabel dalam system ekonomi konvensional yang menentukan jalanya system yang ada. Dengan demikian, pela-rangan riba dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi merupakan ciri utama dari SES. Ciri umum lainya adalah variable zakat yang merupakan variabel kunci untuk mengerakkan roda pereko-nomian dalam SES.

Variable kunci lainya dalam SES adalah pemberdayaan wakaf. Karena wakaf merupakan wahana mobilitas sumber daya perekonomian yang mempunyai kekuatan sosial yang cukup dahsyat apabila dikelola secara professional. Dan pemberdayaan


wakaf bisa dijadikan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta sebagai upaya melepaskan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan (pinjaman uang) luar negeri. Dengan pemberdayaan wakaf serta lembaga-lembaga keuangan syari’ah lainya dengan sendirinya akan menjadikan negeri yang independen dan lepas dari campur tangan asing, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Setelah dilaksanakan inventarisasi secara nasional dan spesifik terhadap tanah-tanah wakaf strategis, hal yang segera dilakukan adalah membentuk tim advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih sengketa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah-tanah ewakaf yang diserahkan kepada Nazhir wakaf sebelum pp No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi milik Allah dan hak masyarakat banyak berpindah ketangan-tangan orang yang tidaj bertanggung jawab. Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa saja dilakukukan oleh : oknum Nazhir yang nakal, keluarga wakif yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun oranglain yang mempunyai kepentingan dengan tanah-tanah tersebut. Menurut beberapa pengurus Nazhir lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persisi dan lain-lain, bahwa tanah wakaf yang diserahkan kepada lembaga-lembaga tersebut banyak yang digugat oleh ahli waris dari si wakif. Apalagi misalya tanah-tanah wakaf tersebut mempunyai potensi yang cukup besar terhadap pengembangan ekonomi di masa depan, seperti di pinggir jalan, dekat pasar atau pusat perbelanjaan dan sebagainya, tugas pembentukan tim advokasi ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga Nazhir. Yang bersangkutan dengan kerjasama dengan Badab Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang memberikan pengayoman dan pembinaan secara kelembagaan.

Upaya pengembangan tanah wakaf produkif strategis sangat tergantung pleh dukungan keuangan uyang memadahi untuk membiayai seluruh operasionalisasi pengelolaan dan cadangan devisa yang memungkinkan. Dukungan keuangan ini bisa dilakukan melakui lembaga-lembaga keuangan terkait, kususnya lembaga perbankan syari’ah, lembaga-lembaga investasi dan perseorangan yang memiliki modal cukup denhgan system bagi hasil atau instrumen lembaga ekonomi Islam lainya, seperti zakat, infak dan sedekah (ZIS). Atau kalau memungkinkan menjalin kerja sama dengan lembaga asing yang mempunyai concern (kepedulian) terhadap pengembangan harta wakaf secara Islamic Development Bank (IDB), lembaga-lembaga perbankan negeri muslim lainya atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dala maupun luar negeri yang berminat dalam pemberdayaan tanah wakaf prodiktif strategis.

Dukungan ini diperlukan agar tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman karena dirasakan adanya upaya pihak-pihak tertentu, termasuk oknum Nazhir yang ingin menukar dengan tanah-tanah yang tidak strategis. Dukungan pengawasan yang bersifat internal ini sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepeduliaan masyarakat sekirtar terhadap keutuhan tanah-tanah wakaf. Disamping pengawasan yang bersifat umum tersebu, juga diperlukan pengawasan pengelolaan agar para pelaksana keNazhiran yang mengurusi langsung terhadap tanah-tanah wakaf tersebut dapat menjalankan perannya secara baik dan benar, sehingga menghasilakan keuntungan yang memadahi. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi : manajemen organisasi, manajemen keuangan dan manajemen pelapor kepada pihak atau lembaga yang tertinggi.

Dari keempat dukungan manajemen tersebut seseungguhnya sudak mengcover seluruh konsep manajemen moderen untuk menge-lola tanah-tanah wakaf produktif strategis dengan baik, sepanjan


Nazhir sebagai pemeganag konsep mai berkomitmen pada critera yang dibangun. Namun manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang malas kecuali bila mendapat tekanan dan pengawasan yang ketat. Dalam hal ini punishment menjadi instrumen penting dalam menegakkan dimensi etis dalam pengelolaan ekonomi. Masalahnya adalah ketika punishment hanya dilakukan oleh manusia yang pada dasarnya memiliki sifat yang sama buruknya, maka penerapan konsep manajemen moderen menjadi kehilangan “khasiatanya” dalam memajukan lembaga keNazhiran.

Konsep manajemen moderen hanya mampu membatas gerak manusia secara fisik. Tetapi tidak mampu mengelimir niat-niat terselubung (jahat) yang sangat mungkin tersedia dalam diri seseorang, termasuk para Nazhir wakaf sekalipun. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran (91 ; 8), bahwa manusia memiliki potensi jahat dan potensi baik. Dalam teori manajemen moderen, usaha preventif untuk menghindari potensi penyelewengan seseorang dilakukan dengan menerapkan system kontrol berupa aturan-aturan.

Untuk itulah di samping harus mempunyai kapabilitas manajemen yang memadahi, seseorang atau lembaga Nazhir wakaf harus memiliki kesadaran transcendental, yaitu kesadaran spiritual diman manusia ketika melakukan sesuat didasari dan ditujukan untuk sesuatu yang bersifat vertical, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Apalagi yang dikelola adalah harta-harta yang sejatinya merupakan milik Allah untuk kesejahteraan umat manusia. Adanya kesadaran spiritual tersebut seorang Nazhir akan sangat anti melakukan tindakan-tindakan penyelewengan, meskipun ia mampu melakukan. Inilah internal control yang lahir dari keimanan yang kuat.

3. Pemberdayaan Tanah Wakaf Produkif Strategis

Tanah-tanah wakaf produktif strategis yang sudah diinventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk :

a. Asset wakaf yang menghasilkan produk barang dan jasa.Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur

tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencangkup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, mineral dan sebagainya. Baik al-Quran maupun as-Sunnah banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-Quran sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif.

Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat banyak. Bentuk pengelo-laanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa. Tentu saja pemilihan produk-produk yang akan dikelola harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1) Produk barang dan jasa yang ditawarkan harus benar-benar unik (memiliki kelebihan) yang mampu memberikan keunggulan komperatif dengan produk sejenis sekalipun yang sudah ada di pasaran atau lapangan.

2) Memastikan bahwa konsumen potensial adalah : (1) mereka yang benar-benar membutuhkan produk barang atau jasa


tersebut sesuai dengan karakteristik dan fungsi yang dimiliki, (2) mereka memiliki daya beli atau dana yang cukup, (3) mereka yang mempunyai wewenang atau kekuasaan yang memungkinkannya mengambil keputusan untuk membeli.

3) Memastikan posisi konsumen potensial dengan menjawab pertanyaan berikut ini : (a) siapakah konsumen target terbaik lembaga ini? (b) dimanakah kategori persaingan produk lembaga ini? (c) apakah keuntungan utama yang diperoleh calon konsumen target lembaga dari produk barang atau jasa?

Pola pegelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan sebagaimana diatas jika Nazhir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para wakif yang meyerahkan tanah kepada Nazhir tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha yang dimaksud. Memang ini menjadi kendala yang cukup serius ketika tanah-tanah tersebut akan dikelola secara produktif. Kalaulah misalnya sebagian tanah wakaf dijual dan dana hasil penjualanya untuk pembiayaan usaha, maka secara otomatis akan mengurangi nilai wakaf pada tataran nominal pemberian awalnya dan hal ini masih menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan pihak ketiga yang mau bekerja sama dengan Nazhir-nazhir yang ada bersama dengan lembaga penjamin. Lembaga penjamin ini sangat dibutuhkan ketika prospek usahanya ternyata mengalami kerugian yang sangat tidak diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan harta yang telah di wakafkan mempunyai sifat abadi yang tidak boleh kurang.

b. Asset wakaf yang berbentuk investasi usaha.Asset wakaf ini adalah kekayaan lembaga nazhirhasil

penge lolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ke tiga atau lembaga Nazhir wakaf yang lain. Bentuk investasi usaha yang akan dilakukan harus memenuhi standar syari’ah,yaitu:

1) Akad MusyarakahAkad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang

melibatkan kedua belah pihak atau lebih (termasuk Nazhir wakaf) dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakan bersama. Apabila terjadi kerugian, masing-masing harus menaggung sesuai batas (kadar) modal yang ditanamkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan hak nya dalam pengelolaan (manajemen)usaha tersebut. Modal yang diserahkan dalam akad musyarakah in dapat uang atau harta benda yang dinilai dengan uang.

2) Akad MudlarabahYaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan

modal khusus atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat)dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang akil (berakal), mumayyiz (dewasa) dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berusaha (produk/jasa) dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisab pembagianya dalam kesepa-katan. Dari pengertian tersebut, maka modal usaha dalam akad mudlarabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shohibul mal). Selain itu pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Adapun, keuntungan dibagi menurut


nisabah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian, yang menaggung adalah pemilik modal. Pihak pengelola tidak menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan keuntungan.

Semua hasil usaha, baik yang didapatkan melalui pengelolaan produk barang/jasa atau melalui keuntungan dengan cara berinvestasi kepada pihak ketiga sesuai system syari’ah yang dijalankan, adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Yaitu berbentuk dua asset wakaf : pertama, asset yang dapat langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti : untuk membiayai pengelolaan, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain yang bertujuan melayani urusan kemanusiaan dan kebajikan umum. Kedua, aseet wakaf yang berbentuk investasi SDM dan kebudayaan dalam jangka panjang, yaitu diperuntukkan pengembangan bidang pendidikan, pelayanan kebudayaan seperti beasiswa, perpustakaan, perkuliahaan, lembaga penelitian ilmiah untuk kajian iptek dan keagamaaan dan lain-lain, dan pengembangan bidang kesehatan seperti : pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu, pelayanan rumah sakit, dokter dan obat-obatan.

C. MENANGKAP PELUANG USAHA PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF

Sebelum para Nazhir wakafmemulai usaha yang bersifat produk-tif, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengamati situasi lingkungan secara cermat. Kira-kira usaha apa yang cocok untuk mengelola keberadaan tanh wakaf yang dinilai strategis itu agar nantinya dapat menuai hasil yang optimal. Untuk itu, lakukan

pengamatan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

a. Apakah ada peluang usaha produktif yang memungkinkan terhadap lokasi tanah wakaf?

b. Apakah liku-liku usaha yang akan dilakukaan telah diketahui benar, mulai dari cara mengawalinya, membuat menjual (mema-sarkan), menyimpan, sampai cara mendapatkan modal usaha tersebut?

c. Adakah pesaing dan calon pesaing dilapangan usaha itu dan sejauh mana para pesaing itu telah dikenali?

d. Seberapa besarkah pasar yang akan dicapai?e. Bila usaha yang akan dikerjakan memerlukan pemasok, sudahkah

diketahui benar siapa yang akan menjadi supplier dan apakah ada supplier potensial lainnya?

f. Bila usaha itu berupa barang, sudahkah diketahui teknik pembu-atan barang yang dimaksud?

g. Seberapa banyak modal sudah ditangan atau bagaimana pula bila memerlukan pinjaman atau investasi dari pihak ketiga dalam rangka penambahan modal?

h. Bagaimana cara mendaptakan tenaga kerja yang diperlukan ?i. Apakah sudah dimengerti seluk beluk peralatan yang diperlukan?j. Apakah sudah diketahui segala peraturaan dan ketentuan yang

menyangkut bidang usaha, seperti undang-undang gangguan, izin usaha, pajak, kutipan resmi, kebersihan, tata kota dan sebagainya?

Daftar pertanyaan diatas yang masih dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan sifat usaha yang diinginkan sangat membantu identifikasi peluang usaha. Inti dari pertanyaan ini adalah bahwa situasi lingkungan usaha harus diperhatikan dengan seksama sebelum memutuskan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Setelah diketahui situasi lingkungan melalui daftar pertanyaan diatas,


selanjutnya dapat dilakukan analisa terhadap kekuatan dan sekaligus kelemahan diri sendiri dengan melakukan identifikasi terhadap apa yang diketahui, dikuasai, dan dimiliki sebagai situasi internal pendukung pada saat akan dilakukan pengambilan keputusan dan pemilihan bidang usaha yang diinginkan.

Agar diperoleh hasil pengamatan situasi interbnal dan eksternal secara tepat, penyusunan matrik analisis kualitatif peluang usaha dapat dijadikan media dalam melakukan analisis hasil pengamatan lingkungan internal dan eksternal. Pertanyaanya kemudian adalah, adakah kekuataan atau kelemahan diantara yang disebutkan dalam matrik itu. Jika ada, lakukanlah suatu keputusan dengan memper-gunakan kotak atau ruangan yang mempertemukan antara kekuatan dan kelemahan sebagai bagian internal dengan peluang usaha yang mungkin dapat ditangkap sebagai bagian dari eksternal lingkungan.

1. Memulai Sebuah Usaha

Jika identifikasi terhadap peluang usaha telah dilakukan dan alternatif usaha apa yang akan dikerjakan telah didapat, berarti langkah pemberdayaan produktif telah mulai pada langkah pertama dari lima langkah yang harus dikerjakan lembaga Nazhir, yaitu: (a) memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha (b) mendirikan atau membentuk badan usaha (c) mempersiapkan kegiatan usaha (d) merencanakan kegiatan usaha. Adapun langkah selanjutnya adalah memulai melakukan proses perencanaan kearah relasi usaha.

Mendirikan atau membentuk badan usaha setelah melakukan langkah-langkah sebagimana sebutkan diatas, pengamatan selanjutnya diarahkan kepada alternatif pilihan sarana atau wadah apa yang paling baik memulai uasha pemberdayaan. Langkah memilih bentuk badan usaha, pada dasarnya lebih banyak ditinjau dari aspek legal yuridis yang mengatur tingkah laku badan usaha dalam dunia usaha.Selama ini

memang lembaga-lembaga Nazhir wakaf,namun untuk mempermudah upaya memperdayakan produktif melalui usaha sebaiknya dengan mendirikan badan usaha di bawah naungan yayasan wakaf.

Dalam kondisi sistem ekonomi yang merlaku sampai saat itu dimana hubungan usaha juga tidak luput dari sejumlah ketentuan perundangan,ada tiga jenis aplikasi syarikah yang mungkin di lakukan. Pertama,dalam hubungan usaha dengan lembaga pemerintah (lembaga keuangan maupun non keuangan) yang belum atau yang tidak mengakui pola dan mekanisme syarikah.pada jenis pertama ini,pola dan mekanisme syarikah secara konsisten hanya di lakukan dalam konteks internal badan usaha.hubungan usaha dalam lembaga lain di lakukan dengan lembaga lain dilakukan dengan tetao berpayung pada badan hukum konvensional yang formal,seperti PT,CV dan koperasi.

Kedua,dalam hubungan usaha dengan lembaga pemerintah (lembaga keuangan maupun non keuangan) yang telah mengaku dan mengadopsi pola dan mekanisme syarikah.pada jenis kedua,pola dan mekanisme syari’ah dapat di lakukan secara terbuka,baik internal maupun eksternal.misalnya,hubungan usaha dengan sejumlah lembaga keuangan syari’ah milik pemerintah, BNI Syari’ah dan Bank syari’ah Mandiri (BSM).

Ketiga, dalam hubungan usaha dengan lembaga non pemerintah (LSM,Swasta) perseorangan. Penerapan syariah dalam bentuk hubungan usaha yang ketiga ini sangat bergantung pada sikap lembaga bersangkutan.saat ini telah ada sejumlah lembaga non pemerintah yang telah mengakui dan mengadopsi pola mekanisme syari’ah,di antaranya. Syaria’ah,Bang Muamalat Indonesia (BMI),Bang IFI Syari’ah, Baitu Mal Wa-tam wil (BMT),Dompet Duafa Republika (DDR) dan lain lain.


2. Mempersiapkan Kegiatan Usaha

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kegiatan usaha dengan berpegang pada perencanaan yang sudah di persiapkan sebagai sarana melakukan langkah dalam merumuskan alternatif kegiatan untuk mencapai sasaran usaha yang ingin di raih.penyusunan langkah strategis harus segera dilakukan,kemudian di ikuti dengan langkah langkah praktis jangka pendek yang semuanya di tungkah dalam program kerja lengkap dengan anggaran yang telah di perhitungkan secara seksama. Jika langkah langkah ini telah di tempuh,super visi dan monitoring terhadap kegiatan usaha akan dapat dilakukan dengan mudah,yang pada gilirannya akan dapat mengendalikan management usaha.

3. Merencanakan Kegiatan Usaha

Perencanaan merupakan suatu proses dengan pencarian data, analisi situasi internal dan eksternal, hingga penyusunan rencana kegiatan yang akan di lakukan dalam suatu pertiode tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran,serta bagaimana proses evaluasi akan di lakukan sampai akhir masa perencanaan. Jadi, perencanaan memang merupakan proses awal guna mencapai tujuan dan di tuangkan serta di jabarkan dalam rencana langkah langkah konkrit.

Membuat suatu perencanaan usaha pada dasarnya harus berdasarkan dan sesuai dengan visi dan misi usaha sebagai mana di tampakkan dalam bagan alur berfikir perencanaan usaha. Dalam kesempatan ini akan di tunjukan bagian yang paling penting dalam proses pembuatan perencanaan usaha,yaitu memahami dan mengenal situasi lingkungan dengan melakukan analisis terhadap situasi internal dan ekstrnal dengan lebih di kenal dengan SWOT : Strength (kekuatan),weekness (kelemahan), opportunity (peluang) dan

threat (ancaman). Analisis ini menjadi dasar dan sangat penting bagi pembuatan perencanaan usaha. Dengan mengenal situasi internal dan eksternal, dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk menjalankan kegiatan usaha.


A. YAYASAN BADAN WAKAF SEBAGAI NAZIR

Badan Wakaf UII adalah yayasan penyelenggara Universitas Islam Indonesia dan lembaga-lembaga pendidikan lain yang ada di lingkungan Badan Wakaf UII. Lembaga pendidikan lain tersebut adalah SMA UII dan TK UII. Badan Wakaf dalam geraknya tersusun oleh organ-organnya yaitu: Pengurus Harian Badan Wakaf (PHBW UII) yang menjalankan tugas yayasan sehari-hari. Lembaga Pengawasan dan Pengendalian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LPP-BW UII) Kantor Perbendaharaan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang mempunyai wewenang dan tugas dalam hal Penerimaan, Pengelolaan dan Pengeluaran Dana.

1. Lembaga Pengawasan dan Pengendalian Badan wakaf

Mengawasi dan mengendal ikan administrasi keuangan dan kebijakan terkait di lingkungan Badan Wakaf. Adapun tugas LPP-BW UII adalah melakukan pengawasan dan pengendalian admininstrasi pemilikan dan penggunaan seluruh harta kekayaan Badan Wakaf UII, tentunya meliputi kekayaan dana (uang) dan kekayaan barang fisik serta melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan

PENDIDIKAN BERBASIS WAKAF:

STUDI KASUS UII YOGYAKARTA

BAB8


Anggaran dan Belanja di lingkungan Badan Wakaf. Tugas yang berkaitan dengan Pengawasan dan pengendalian keuangan dapat dijalankan relatif sudah berjalan baik, karena peraturan yang berhubungan dengan administrasi keuangan relatif telah cukup untuk mendukung tugas tersebut, sedang perangkat peraturan yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian kekayaan fisik, saat ini masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan LPP-BW UII diberikan wewenang untuk (1) meminta informasi kepada berbagai pihak di lingkungan Badan Wakaf UII antara lain kepada: Pengurus Harian Badan Wakaf, Pimpinan unit pendidikan, Pimpinan unit usaha, Pimpinan unit operasional, Pimpinan proyek dan pegawai dilingkungan Badan Wakaf UII, (2) meminta bantuan langsung atau tidak langsung kepada unit-unit kerja di lingkungan Badan Wakaf serta (3) memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik kepada Ketua Pengurus Harian dalam rangka melaksanakan tugasnya.

2. Kantor Perbendaharaan Badan Wakaf

Karena KPBW adalah organisasi yang diamanati Dewan Pengurus untuk mengelola secara administratif harta kekayaan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BW UII), oleh karena itu, data - data keuangan pada website ini mencakup informasi umum dan pelaporan keuangan BW UII untuk pihak internal. Visi BW UII adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan pemimpin umat dan bangsa dengan komitmen pada kesempurnaan risalah islamiyah menuju umat unggulan. Adapun misis BW UII adalah menyelenggarakan pendidikan yang mampu memandu mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai khairu ummah (umat unggulan) yang dapat memerankan kepeloporan kemajuan dan perubahan sosial ke arah

masyarakat madani, sehingga tercipta negeri Indonesia yang indah dan penuh ampunan Tuhan (Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur). Sedangkan tujuan BW UII adalah terselenggaranya pendidikan dalam rangka dakwah islamiyah dengan pengembangan ilmu amaliyah dan amal ilmiyah sebagai upaya melahirkan pemimpin-pemimpin umat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia dan mampu mendatangkan rahmat bagi umat manusia (Rohmatan Lil ‘Alamin)

B. SUMBER WAKAF

Harta wakaf yang dikelola BW UII berasal dari perseorangan yang memiliki simpati tinggi terhadap perkembangan UII sebagai perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia. Wakaf yang diterima bisa dalam bentuk tanah sebagaimana dikenal di Indonesia, tetapi juga bisa dalam bentuk sumbangan yang saat ini dikenal sebagai wakaf tunai. Menurut salah seorang pengurus BW UII, harta wakaf yang berupa tanah untuk membangun kampus sebenarnya berasal dari berbagai waqif. Sebenarnya wakaf di UII dari berdirinya belum pernah terjadi pemberian wakaf yang spektakuler (luas). Kampus terpadu di Jl. Kaliurang adalah hasil dari pembelian yayasan yang diambil dari berbagai sumber atau pendanaan. Di samping, wakaf tradisional (tanah), wakaf tunai UII juga mampu mengembangkan harta wakaf menjadi produktif seperti menyewakan gedung untuk Bank Syariah Mandiri (BSM).


Gambar 1: Salah Satu Pengurus di Kantor Badan Wakaf UII

Gambar 2: Salah Satu Gedung yang disewakan

C. WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Harta wakaf yang diterima oleh yayasan Badan wakaf UII kemudian dikelola secara profesional dengal manajemen dan alur berikut ini:

Kinerja Badan Wakaf UII dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif, dapat diikhtisarkan bahwa pengelolaan harta wakaf produktif berupa:


KINERJA BADAN

WAKAF UII

PERINTISAN

PERPUSTAKAAN

PERKEBUNAN

PENDIRIAN

PERCETAKAN

PERENCANAAN GEDUNG

PENIRIAN PONDOK

PENDIRIAN SMU UII

PENDIRIAN TK UII

1. Pengembangan Akademik

Langkah yang diambil olehg pihak universitas sebagai follow up peningkatan sistem pendidikan adalah dengan peningkatan Status Akreditasi program studi yang telah ada, pembukaan program studi baru, baik secara vertikal maupun horizontal di semua lingkungan fakultas UII. Fakultas yang dikembangkan samapai saat ini adalah:

a. Fakultas EkonomiKemajuan yang dicapai oleh Fakultas Ekonomi adalah

mendapat Status Akreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PERGURUAN Tinggi Nomor : 007932/Ak-1.1/UIIMAN/VIII/1998, DAN 00793/Ak-1.1/UIIMAN/VIII/1998, tanggal 11 Agustus 1998 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Perusahaan, bahwa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UII terakreditasi dengan Peringkat B (Baik) dan Program Studi Manajemen Perusahaan terakreditasi dengan Peringkat A (Baik Sekali).

Kemudian Jurusan Ekonomi Pembangunan, yang pada awalnya baru memperoleh Status TERDAFTAR pada tanggal 21 Febmari 199T, dan Status DIAKUI pada tanggal 9 Juli 1994, berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Nomor: 002/BAN-PT/Ak-Il/XII/1998, tanggal 22 Desember 1998 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, memperoleh akreditasi dengan Peringkat A (Baik Sekali). Pada tahun akademik 1996/1997 Fakuitas Ekonomi membuka Program Intemasional bekerjasama dengan University of Wollonggong Australia.

Universitas Islam Indonesia mulai tahun akademik 1993/ 1994, berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 47/D/ 0/1993, menyelenggarakan Program Pascasarjana untuk kate-gori pendidikan profesional jenjang S2 Program Studi Magister Manajemen bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Program MM-UII bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi profesional tinggi, berdedikasi tinggi dalam profesinya, memiliki kemampuan intelektual yang man diri, mempunyai integritas moral yang tinggi, serta memiliki kemam-puan analitik dan konseptual untuk memecahkan masalah di berbagai jenjang jabatan dalam organisasi baik nasional maupun inter nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Program MM-UII mengembangkan nilai dasar, yaitu Accountability; High Standard of Integrity dan Exist in ExeHence.

Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan program doktor yang terakreditasi oleh peme-rintah, berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 220/DIKTI/Kep/2000 tgl 6 Juli 2000. Mulai tahun akademik


2000/2001 program ini menyelenggarakan pendidikan jenjang S3 bertempat di Kampus UII Condong Catur Yogyakarta. Program ini secara efektif dan efisien akan memberi bekal teori dan metodologi, sehingga siswa dapat mengembangkan disiplin ilmu secara mandiri. Hal tersebut dimungkinkan karena program ini dikelola oleh tenaga berpengalaman yang sudah terbukti membawa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UII mendapat Akreditisai A (Pembina) dan Magister Manjemen mendapat Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional.

b. Fakultas HukumFakultas Hukum, berhasil mendapatkan Status DISAMAKAN

pada tanggal 28 Februari 1966. Status ini bisa diper tahan kan hingga sekarang berkat usaha gigih pihak fakultas, dengan terus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Pada tahun 1998 dengan SK Badan Akreditasi Nasional (BAN) Nomor: 00794/AKA-I-I/UIIIHK/1998, Fakultas Hukum UII dengan Program Studi Ilmu Hukum memperoleh Akreditasi A (Sangat Baik).

Program Internasional ini merupakan program S-l khusus di Fakultas Hukum UII. Perbedaan Program Internasional ini dengan Program Reguler adalah aktivitas belajar mengajarnya yang menggunakan pengantar Bahasa Inggris. Oleh karenanya bagi mahasiswa diharuskan mampu berbahasa Inggris dengan baik, minimal score TOEFL mencapai 450. Nantinya ketika lulus, siswa Program Internasional ini memperoleh ijazah dengan dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Program Internasional ini dibuka mulai tahun akademik 2001-2002.

Melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 304/DIKTI/ Kep./1994, tanggal 24 September

1994, Universitas Islam Indonesia (UII) diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Magister (S2) Ilmu Hukum. UII merupakan Perguruan Tinggi Swasta pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menyelenggarakan program tersebut

Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII diselenggarakan untuk merespon tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan tenaga-tenaga akademik dan profesional dalam bidang hukum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sejak Tahun Ajaran pertama (1995/1996), Program Mag-ister (S2) llmu Hukum UII membuka tiga Bidang Kajian Utama (BKU) yaitu BKU Hukum Bisnis, BKU Hukum Kenegaraan, dan BKU Hukum Islam.

Kemajuan teknologi informasi moderen dewasa ini, telah mengubah model interaksi ke arah yang lebih cepat dan terpadu. Era globalisai yang ditandai oleh pasar bebas telah berakibat peraturan-peraturan hukum yang diperlukan sebagai instrumen pengatur dan pengendali hubungan hukum dan sosial untuk berbagai kepentingan yang berbeda menjadi perlu untuk dise-iaraskan. Kondisi demikian ini menuntut perlunya pe nye leng-garaan pendidikan Doktor llmu Hukum. Maka, berda sarkan SK Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi No. 272/ DIKTI/KEP/2000 tertanggal 10 Agustus 2000, Program Doktor llmu Hukum resmi dibuka di Universitas Islam Indonesia.

Program Doktor llmu Hukum UII didirikan untuk menjadi mitra pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas akademik seiring dengan pencapaian visi dan misi UII. Dengan adanya Program Doktor ini, diharapkan dapat membantu mempercepat akselesari SDM hukum bagi kaum Muslimin dan masyarakat Indonesia secara lebih luas serta membantu pemerintah dalam


mengeliminir berlangsungnya perolehan gelar Doktor secara tidak sah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang tidak berkualitas.

c. Fakultas Teknik Sipil dan PerencanaanKemajuan yang dicapai oleh Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan adalah Status DISAMAKAN bagi Jurusan Teknik Sipil, yang diperoleh pada tahun 1991 sebagaimana disebutkan pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0639/Q/1991. Kemudian Jurusan Arsitektur memperoleh Status DISAMAKAN pada tahun 1995 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 504/ DIKTI/Kep/1995 tanggal 30 Desember 1995. Selanjutnya dengan adanya Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, maka Jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Perencanaan telah terakreditasi dengan Peringkat B sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, No. 001/BAN-PT/AK-I/VIII/1998, tanggal 11 Agustus 1998.

Pada tanggal 22 September 1999 dibuka Jurusan Teknik Lingkungan FTSP UII berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 413/DIKTI/Kep/1999 sekaligus dikeluarkannya Status TERDAFTAR bagi program studi tersebut. Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai perguruan tinggi swasta yang berpengalaman menyelenggarakan pen didikan tinggi sejak tahun 1945, merasa terpanggil untuk ikut berperan dalam menjawab tantangan global dan laju perkem bangan ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek).

d. Fakultas Ilmu Agama IslamPada tahun 1990, program Sarjana SI Fakultas Syari’ah

dan Fakultas Tarbiyah memperoleh Status DISAMAKAN

berdasarkan SK Menag. RI No. 84 Tahun 1990 tanggal 26 Mei 1990 dan Fakultas Tarbiyah ditetapkan kembali memperoleh Status DISAMAKAN berdasarkan SK Menag. RI No. 134 Tahun1996 tanggal 19 April 1996, adapun Fakultas Syari’ah berdasarkan SK Menag. RI No. 259 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996.

Mulai tanggal 1 April 1998 Fakultas Syari’ah dan Fakultas Tarbiyah digabung menjadi satu fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor: V/TAP/DP/1997 tanggal 30 November 1997.

UII sebagai perguruan tinggi yang telah berdiri sejak tahun 1945 merasa terpanggil untuk menyiapkan SDM yang berku alitas dalam mengisi dan menjawab tantangan laju perkem bangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pem bangunan nasional. Untuk itu, UII membuka Program Pasca sarjana Magister Studi Islam (S2) pada tahun akademik 1997/1998.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depar temen Agama R.I. Nomor: E/13 1/1996 tanggal 26 Juni 1996, selanjutnya dikukuhkan dengan SK Menteri Agama RI Nomor 805 Tahun 1997 tanggal 20 November 1997, Universitas Islam Indonesia (UII) menda pat kepercayaan untuk menyelenggakan Program Magister Studi Islam (S2), dengan Konsentrasi Ekonomi Is lam dan Pendidikan Islam.

e. Fakultas PsikologiFakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia yang dibuka

pada tahun akademik 1995/1996 merupakan realisasi dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) UII tahun 1997-2008.


Pembukaan Fakultas Psikologi pada tahun tersebut dititikberatkan pada partisipasi UII dalam mendukung kebijaksanan pemerintah tentang pengembangan Sumber Daya Manusia. Sejalan dengan hal itu, Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia melalui SK PHBW UII No. 11 Tahun 1995 tertanggal 15 April 1995 telah menetapkan pembukaan Fakultas Psikologi UI1 dan memulai penerimaan mahasiswa baru pada tahun 1995/1996.

Pada tahun pertama, tahun 1995/1996 pendaftar berjumlah 400 orang, 150 di antaranya dinyatakan lolos seleksi. Seleksi yang ketat ini semata-mata dimaksudkan untuk menjaring maha siswa yang berkualitas. Segera sesudah pembukaannya, Fakultas Psikologi UII memperoleh Status TERDAFTAR sebagai Lembaga Pendidikan Psikologi di Indonesia melalui SK Dirjen DIKTI DEPDIKBUD No. 449/DIKTI/KEP/1995 tertanggal 6 November 1995.

f. Fakultas Matemdtika dan Ilmu Pengetahuan AlamPada tahun akademik 1995/1996 Fakultas Matematika dan

flrnu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Islam Indonesia mulai dibuka dan menerima siswa baru. Fakultas MIPA UII memiliki tiga jurusan yaitu Jurusan Statistika dengan Program Studi Statistika, Jurusan Kimia dengan Program Studi Kimia, keduanya mendapat Status TERDAFTAR berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 196/DIKTI/Kep/1996 tanggal 20 Juni 1996, dan Jurusan Farmasi dengan Program Studi Farmasi mendapat Status TERDAFTAR berdasarkan SK Diijen Dikti No. 368/DIKTI/ Kep/1998 tanggal 14 Oktober 1998. Kemudian pada tahun 2002 ini Jurusan Farmasi berdasarkan SK BAN Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 001/BAN-PT/Ak-V/Sl/ 11/2002 tanggal 18 Februari 2002 telah memperoleh Status Akreditasi C.

g. Fakultas KedokteranPembukaan Fakultas Kedokteran UII tidak lepas dari realitas

masyarakat yang masih sangat membutuhkan hadirnya tenaga medis. Jumlah dokter di Indonesia, termasuk dokter spesialis pada tahun 2000 sebanyak 14.000 orang. Proyeksi hingga tahun 2010, Indonesia membutuhkan tenaga dokter spesialis sebanyak 13.842 dan tenaga dokter umum sebanyak 64.440. Proyeksi kebutuhan ini akan terus meningkat untuk masa 25 tahun mendatang. Proyeksi kebutuhan tenaga dokter hingga tahun 2010 itu diasumsikan belum akan dapat dipenuhi oleh 35 Fakultas Kedokteran yang ada di Indonesia, yang rata-rata pertahun hanya meluluskan sebanyak 3.000 orang. Atas dasar itulah, Universitas Islam Indonesia, sebagai perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia, tergugah untuk ambil bagian dengan mendirikan Fakultas Kedokteran, yang secara resmi dibuka mulai Tahun Akademik 2001/2002.

Sebenarnya, UII pernah memiliki dan membina Fakultas Kedokteran mulai tahun 1966 sampai dengan 1975 di Surakarta. Ditutupnya Fakultas Kedokteran pada waktu itu karena diambil alih oleh pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai Fakultas Kedokteran pada Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), ketika universitas tersebut pertama kali didirikan. Program pendidikan kedokteran di UII dibagi dalam dua tahap, yaitu Program Pendidikan Sarjana dan Program Pendidikan Profesi. Program Pendidikan Sarjana dimaksudkan untuk mendidik dokter sebagai ilmuan kedokteran yang dapat melakukan berbagai kegiatan ilmiah kedokteran, sedangkan Program Pendidikan Profesi dimaksudkan untuk mendidik dokter agar mempunyai kemampuan di bidang klinik serta mampu menerap’kan ilmu kedokteran di masyarakat.


2. Perintisan Perpustakaan

Dengan membentuk dan mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pengembangan wacana akademik mahasiswa. Dua buah perpustakaan yang dimiliki oleh UII, satu di Yogyakarta dan satu di Surakarta. UII juga bekerjasama dengan Perpustakaan Islam dan Perpustaan Hatta (Hatta Foundation). Di samping dua perpustakaan yang telah dimiliki, Perpustakaan Islam memberikan prioritas khususnya bagi mahasiswa dan Dosen UII untuk memanfaatkan buku-buku yang menjadi koleksinya.

3. Perkebunan

Usaha ini merupakan hadiah dari Dato Sayyed Ibrahim bin Umar Al-Sagaf. Perkebunan itu berada di beberapa pulau yang terletak di daerah Riau Propinsi Sumatera Tengah, luasnya berjumlah 15.786 Bouws atau 27.625 Acres. Sebagian besar lahan tersebut ditanami dengan pohon karet, akan tetapi perkebunan tersebut tidak terpelihara sejak pecahnya perang dunia kedua. Pada akhirnya dengan kondisi perkebunan yang sudah tidak ada pohonnya dan sulit dikembangkan, pada tahun 1982 dibeli oleh seorang Pengusaha dari Jakarta.

4. Pendirian Unit Percetakan dan Penerbitan UII

Percetakan dan penerbitan UII berdiri pada tanggal 11 noovember 1951, dan ditandai dengan penyerahan secara resmi oleh Ketua Bagian Keuangan Badan Wakaf UII Mr. Soenarjo, Kepala Dewan Pengurus Badan Wakaf UII dalam satu piagam yang dinamakan dengan Piagam Penyerahan. Unit usaha dapat berjalan dengan baik sejak dinyatakan sebagai Badan Hukum dalam sebuah Akta Notaris No. 8 Tanggal 9 April 1953, dengan nama ”Jajasan Pertjetakan dan Penerbitan UII” dengan berkedudukan di Yogyakarta.

5. Penyusunan Rencana Pembangunan Gedung

Dengan bantuan dana dari NOVIB (Belanda). Bantuan NOVIB tersebut adalah hasil usaha Prof. DR. dr Sardjito, ketika beliau melakukan penelitian mikrobiologi di Belanda sekitar tahun 1968, tetapi sampai Prof. DR. dr. Sardjito wafat pada tahun 1970, bantuan tersebut belum terealisasi karena UII tidak mampu memenuhi salah satu syarat pencairan bantuan dana tersebut, yaitu menyediakan dana untuk matching, dana bantuan dari NOVIB sebesar 25% dari nilai Proyek. Untuk menyiasati dana matching tersebut H. Djauhari Muhsin mengusahakan menerbitkan Bank Reference oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro, dengan adanya Bank Reference dari Bank Rakyat Indonesia dan bantuan dari Djarban Wahid, SH. (Kepala Perwakilan NOVIB Jakarta), maka dana bantuan NOVIB bisa dicairkan, selanjutnya pembangunan gedung UII Ciktiro dapat dimulai pembangunannya pada akhir tahun 1972, di tandai dengan peletakan batu pertama oleh Ibu Prof. DR. dr Sardjito pada tanggal 3 desember 1972. Pada tanggal 27 April 1972, Badan Wakaf UII menerima penyerahan sebuah rumah dari keluarga Drs. Amin, MA, yang terletak di Jalan Lawu Yogyakarta.

Sejak itu Badan Wakaf UII tidak pernah berhenti membangun gedung pada setiap tahunnya. Setelah pembangunan di Jalan Cikditiro, dilanjutkan dengan pembangunan gedung di Jalan Demangan Baru No. 24, Jalan Taman Siswa No. 116, Jalan Cik Ditiro tahap kedua dan Jalan Sorowajan Baru. Pada masa kepemimpinan Prof. Ace Partadiredja, pembangunan dan pengembangan bidang akademik dilakukan seimbang dengan pembangunan bidang fisik. Pembangunan kampus terpadu merupakan salah satu pembangunan dilingkungan UII yang dirintis pada masa Rektor Prof. Ace Portadiredja. UII sudah memiliki kampus yang luasnya sekitar 13 hektar, hanya saja lokasinya tersebar dibeberapa tempat di Yogyakarta. Pada tahun 1982 dalam


rangka pembangunan dan perluasan kampus, dibentuklah panitia kampus terpadu, yaitu sebuah panitia yang bertugas untuk melakukan usaha-usaha pembangunan kampus terpadu UII yang presentatif dan seluruhnya berada dalam satu kompleks. Ketua pelaksana kampus terpadu adalah Prof. Ace Portadiredja sampai akhir tahun 1983, panitia berhasil memilih tanah untuk kampus terpadu yang terletak di Desa Binjotan, Umbul Martani, Ngemplak Sleman.

6. Pendirian Pondok Pesantren

Badan Wakaf UII menawarkan program rekrutmen unggulan yang nantinya akan dibina secara intensif dalam sebuah lembaga pondok yang dikombinasikan dengan pendidikan regular setingkat strata satu (S1) di fakultas yang ada di UII sesuai dengan minat dan kemampuannya. Pondok pesantren ini merupakan fasilitas pelengkap pendidikan yang diresmikan oleh Bupati Sleman pada tanggal 2 Oktober 1996. Idealisme awal dibukanya program pesantren ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang akan kembali dan mengabdi di daerah masing-masing. Namun dalam perjalanan waktu, idealisme awal ini mengalami pergeseran dimana para lulusan diberikan lahan pengabdian yang lebih fleksibel, tanpa ada keharusan untuk kembali ke daerah asalnya.

7. Mendirikan SMU UII,

Sekolah ini pada awalnya diresmikan sebagai laboratorium Fakultas Tarbiyah UII yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf UII No. 15, tanggal 19 Mei 1994 dan keberadaannya dikukuhkan dengan SK Kakanwil Depdikbud Propinsi DIY No. 1052/113/J/1994. Secara resmi, SMU UII ini dibuka pada tanggal 16 juli 1994.

8. Taman Kanak-Kanak Sultan Agung

Keberadaan Taman Kanak-Kanak Sultan Agung semakin melengkapi lembaga-lembaga Pendidikan yang berada dibawah naungan Badan Wakaf UII. Lembaga pendidikan ini terletak di jajaran Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta. Taman Kanak-Kanak Sultan Agung ini merupakan hasil wakaf dari seseorang penduduk desa tersebut yang bernama Drs. Perudin, seorang Alumni Fakultas Tarbiyah UII. Jika merujuk pada ketetapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dapat diambil penjelasan bahwa mekanisme dan sistem yang dilakukan oleh Badan Wakaf UII telah mengacu pada apa yang telah ditetapkan pada setiap pasal-pasal yang berlaku dalam kompilasi hukum Islam tentang wakaf tersebut. Hanya pengelolaan ini vakum dikarenakan masa purna jabatan pengelola wakaf tunai dan kevakuman internal organisasi sendiri dalam pengelolaan wakaf tunai.

Realisasi pengelolaan dana wakaf tunai di Badan Wakaf UII belum maksimal, serta belum menyentuh aspek-aspek dalam kegiatan ekonomi, karena hanya sebatas diperuntukkan untuk pendidikan dan pelayanan sosial seperti pembangunan rumah sakit. Untuk itulah dibutuhkan sistem organisasi yang handal serta manajemen yang profesional dalam pengelolaan dan pengembangan manajemen wakaf tersebut. Fungsi kepemimpinan juga memiliki andil dalam pengambilan kebijakan dalam manajemen wakaf, karena alur pendistribusian segala jenis wakaf dilakukan oleh seorang nazhir yang benar-benar memiliki niat untuk beribadah.

Berikut ini bagan Simulasi Skema Pengelolaan Wakaf Tunai PHBW UII Yogyakarta:


�

�

Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.

Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta UII Press, 1988.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian(suatu pendekatan praktek), cet. 11, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998.

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Daniri, Mas Achmad Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam konteks Indonesia, Jakarta: PT.Ray Indonesia, 2005

Daniel, Moehar Metode Penelitian Sosial Ekonomi, cet.2, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hornby, AS., Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English, Oxford: Oxford University Press, 1987.

DAFTAR PUSTAKA


Kurde, Nukhtoh Arfawie, Memungut Zakat dan Infaq Profesi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economic: Theory and Praktice), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006

Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, cet.2, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. cetakan 5. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-community-development/)

Payne, Modern Social Work Theory, 1997.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Qardhawi, Yusuf, Fiqh az-Zakah, Bairut: Dar al-Irsyad, tt.

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam (Economics Doctrine of Islam), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ridwan, Muhammad , Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), cet 2, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Soehadi, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen, Yogyakarta: Lukman offset,1999

Supardi, Productive Zakat and Poverty Alleviation, Salatiga: Salatiga Press, 2007.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D, set. III, Bandung: Alvabeta, 2007

Undang-undang Zakat No.38 tahun 1999.

Yin, Robert K. , Case StudyResearch Design and Methods, M.Djauzi Mudzakir (Terj.), Studi Kasus: Desain dan Metode, Jakarta:

PT.Raja Gravindo Persada, 2006

Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Darul Fikr, jilid II

Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Bandung:Alumni¸1979)

Abidin, HE. Zaenal. 2002. Wakaf dalam Syariat Islam, Kumpulan Makalah Hasil Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari

Abubakar, Irfan dan Chaider, Filantropi Islam dan Keadilan Sosial (Jakarta; CSRC UIN Jakarta, 2006)

Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997)

Ali, Muhamad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988)

Al-Imam Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, Sharh Fath al-Qadir, jil. 6. (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970)

al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, juz IX, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr,1994)

Al-Syafi’i. t.t. Al-Umm. Mekah: al-Maktabah al-Islamiyyah.

DEPAG RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)

DEPAG RI, Peraturan Perundangan Perwakafan. (Jakarta: DEPAG RI, 2006)

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008”, Jakarta, 22 April 2008.

Djunaedi, Ahmad dkk., Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)


Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. (Jakarta: Grasindo, 2006)

Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Habib Ahmed, Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. (Jeddah: IRTI, 2004)

http://edukasi.kompasiana.com/2010/04/13

https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp

Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1954)

Ibn Qudamah, Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir, jil. 6. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1972)

Ibrahim, M. Anwar, Wakaf dalam Syariat Islam, Kumpulan Makalah Hasil Workshop Internasional Pember-dayaan Ekonomi Umat Me la lu i Penge lo l aan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari Kom pi lasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan.

Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam. (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.)

Ismail bin Umar bin Kasir, Tafsir Ibnu Katsir, (Riyad: Dar al-Salam, 2001)

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah. (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: Hukum Wakaf, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004)

Muhammad Ahmad Alisy, Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil, (Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294H)

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2. (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi

wa Awladih, 1958)

Muhammad Syafii Antonio, “Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan”, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan. (Jakarta: Depag RI, 2004)

Munawir, Ahmad Warson, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984)

Mundzir Qahar, Manajeman Wakaf Produktif (PT Khalifa: Jakarta, 2005)

Munzir Kahaf, Manajemen Wakaf Wakaf Produktif, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005)

Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Jakarta: PKTTI-UI, 2005)

Padang Ekspres, Rabu, 28 Mei 2008 accessed 3 Juli 2009

PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Praja, Juhaya S., Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara, 1993)

Republika, 31 Oktober 2008 accessed 3 Juli 2009

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

Suparman IA, “Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf”, (dengan beberapa modifikasi oleh penulis) dalam www.bw-indonesia.net/ diakses 3 Juli 2009.

Syafi’i Antonio “Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf”, disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIT, 7-8 Januari 2002.

Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)


Thalhah Hasan (Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI)) (2009), Peran LKS di Era Wakaf Produktif, http://bw-indonesia.net/, Senin, 09 Maret 2009, accessed 10 Agustus 2009.

Tim, Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2002

Tholhah Hasan (2009), “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, dalam Republika, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Usman, Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Radar Jaya Offset. 1999)

Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

www.ui.ac.id/id/profile/page/visi-mis

Mochlasin Sofyan, M.Ag adalah dosen tetap STAIN Salatiga pada Program Studi Perbankan Syariah dengan pangkat Lektor/IIIc. Di samping mengajar, sejak tahun 2007 dipercaya sebagai dewan redaksi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan ’Inferensi’. Dilahirkan di kota sejuk, Temanggung Jawa Tengah. Menghabiskan pendidikan dasar dan menengah pertama di tempat kelahirannya, selanjutnya nyantri di Kuliyatul Mu’alimin al-Islamiyah Gontor Ponorogo selama empat tahun. Tahun1993 menimba ilmu di IAIN Sunan Kalijaga Yogya-karta pada Fakultas Syariah Jurusan Perdata dan Pidana Islam selesai 1998. Mendapat beasiswa S2 di perguruan tinggi yang sama pada kosentrasi Muamalat (Ekonomi Islam) selesai tahun 2001. Selama kuliah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta dan pernah menjadi bendahara Senat Mahasiswa (Sema) Institut. Karirnya dimulai sebagai guru di SMU Muhammadiyah I Yogyakarta, dosen Universitas Muhammadiyah Magelang dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Yogyakarta. Saat ini disamping disibukkan dengan aktivitas mengajar, dipercaya untuk menangani penerbitan di STAIN. Untuk memperdalam ekonomi Islam, kini sedang melanjutkan Program S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam.

�

�BIODATA PENULIS


Karya Tulis (Buku):

1. Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia (STAIN Salatiga Press, 2014)

2. Etika Bisnis dan Perbankan Perspektif Islam (STAIN Salatiga Press, 2012)

3. Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Merumuskan Ekonomika Islam dengan Model Unitied Approuch (Kontributor, 2010)

4. Islam dan Etos Kerja: Islam Transformatif Perspektif Dawam Rahardjo (STAIN Salatiga Press, 2010)

5. Khutbah Jum’at: Tematik Sepanjang Tahun (Kontributor, 2009).6. Evolusi Syariah: Mengenal Lebih Dekat Mazhab Liberal Abdullahi

Ahmed an-Na’im (2008).7. Pengantar Fikih dan Ushul Fikih (2008).8. Pengantar Etika Bisnis Islam (2008).9. Islam Doktrin dan Konteks: Studi Islam Konprehensif (2005),

Karya Tulis (Jurnal):

1. Teori Consumer Equilibrium Perspektif Islam: Telaah Terhadap Al-Qur’an Surat Al-Furqan Ayat 67 (Jurnal Muqtashid 2013).

2. Tafsir Problematik Tentang Riba dalam Produk Perbankan Syariah (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Muqtashid, 2011)

3. Dampak Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Amil Zakat: Studi pada BAZ Kota Yogyakarta (Inferensi/2010).

4. Rekonstruksi Teori Finansial al-Ghazali (Ijtihad/2009).5. Kontribusi BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta pada Pelaku

Usaha Kecil (Inferensi/2009).6. Rekonstruksi Teori Finansial al-Ghazali (Ijtihad/2009)7. Tasawuf Positif dan Fenomena Urban Sufism (At-tarbiyah/2008)8. Rekonsruksi Fikih dan Ushul Fikih; Menakar mazhab Liberal

dalam Hukum Islam (Ijtihad/2007)

9. Posistivisasi Hukum Islam di Indonesia; Perlunya Membangun Fikih Bermazhab Indonesia (Ijtihad/2006).

Penelitian:

1. Teori Consumer Behaviour Perspektif Islam (Rekonstuksi Teoritik Dengan Pendekatan Interkoneksi) (P3M, 2014).

2. Pemberdayaan Harta Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan (Studi Pada Manajemen Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) (P3M, 2013)

3. Community Development melalui Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang (P3M, 2013)

4. Pasang Surut Islamic Leadership di India:Tinjauan Klasik dan Modern (P3M, 2013)

5. Pengaruh Fatwa Haram Bunga Bank terhadap Preferensi Nasabah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Salatiga (P3M, 2012)

6. Advance Research “Islam in Thailand “ 21-24 Juni (Peserta, P3M STAIN Salatiga, 2011)

7. Dampak Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Amil Zakat: Studi pada BAZ Kota Yogyakarta (2010).

8. Kontribusi BMT terhadap Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil; Studi terhadap BMT Bina Dhuafa Yogyakarta (2009).

9. Ideologi dan Gerakan Islam Kampus Pascareformasi: Studi terhadap Varian-varian Fundamentalisme di UGM (2008)

Workshop/Tarining

1. Workshop Manajement of Journal on Open Journal System (Peserta, 2014 PIP STAIN Salatiga)

2. Workshop on Islamic Economics Curriculum 2013 (WIEC 2013)“Towards an International Standardization of Islamic Economics


Curriculum” 28-29 November (Peserta, International Program for Islamic Islamic Economics and Finance UMY and IIUM , Yogyakarta, 2013).

3. Workshop Penelitian Lektur Keagamaan (Peserta, P3M STAIN Salatiga (2013)

4. International Training Programme on Ledership Development, 7-25 October (Peserta, ITEC/SCAAP, Government of India, 2013)

5. Lokakarya Penentuan awal Ramadhan (Peserta, Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2012)

6. Workshop Nasional Peningkatan Kompetensi Dosen PTAIN/PTAIS di Yogyakarta (Peserta, Kemenag, 2012)

7. Training of Trainer Kewirausahaan (Peserta, Bank Mandiri dan Rumah Perubahan Bekasi, 2012)

8. Penataran dan Lokakarya manajemen Terbitan Berkala Ilmiah di Bogor (Peserta, DP2M Kemendikbud, 2012).

9. Advance research: Islam in Thailand (2011)10. Workshop TOT: Kewirausahaan (Bank Mandiri,2011).11. Diklat Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan Kepala RA dan

Kepala MI di Lingkungan Kementrian Agama provinsi Jateng dan DIY, 30 Oktober 2011, Bandungan, Semarang ((Pemateri).

12. Diklat Peningkatan Kompetensi Kewirausaan Kepala RA dan Kepala MI di Lingkungan Kementrian Agama provinsi Jateng dan DIY, 30 Oktober 2010, Bandungan, Semarang (Pemateri).

13. Workshop Metodologi Studi Ekonomi Islam (STAIN Surakarta/2009),

Kegiatan Ilmiah:

1. Interdisciplinary Colloquium ”pendidikan Karakter” (Pascasarjana STAIN Salatiga, 2014)

2. Forum Riset Perbakan Syariah IV (Peserta, BI, IAEI, MES, UMI Makassar, 2012)

3. Seminar Internasional “ The Qur’an Veil and Muslim Diaspora: Negotiating Sharia and Citizenship in a Changging Global World Order” (Peserta, Fak. Syariah UIN Sunan kalija Yogyakarta, 2012)

4. The 12 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII) (Peserta, kemenag dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

5. Seminjar Nasional : Pendidikan Korupsi (Peserta, STAIN, KPK, Asia Fondation 2012).

6. Simposium Ekonomi Islam (Peserta, UIN Sunan Kalijaga, 2011)7. Seminar Nasional Ekonomi Islam “Ekonomi Islam Menghadapi

Tantangan Global” (Moderator, STAIN Salatiga, 2011).8. Seminar Internasional: “Fundamentalism: Some Reflections from a

European Perpsective (Peserta, STAIN Salatiga, 2011)9. The International Seminar and Gathering of the Deans “ Accelerating

the Coruption Eradication in Indonesia: Positive and Islamic Law Perspective (Peserta, STAIN Salatiga, 2011).

10. Seminar Milad Fak. Kedokteran UII, ISLAMIC PERSPECTIVE ON AESTHETIC CARE, Fak. Kedokteran UII 2011 (Pemateri)

11. Seminar Pengelolaan Jurnal Ilmiah (2010)12. Seminar Mengenal Aliran-aliran Islam dan Signifikansinya

dalam kehidupan Majemuk (pemateri, 22 Mei 2010, Ponpes Edi Mancoro, Salatiga).

13. Seminar Terbatas: Presentasi Penelitian Dinamika Islam Kampus (2008),

14. Krisis Finansial Global: Tanda Nyata Runtuhnya Kapitalisme (2008), Seminar Nasional: Kontribusi Ekonomi Islam dalam Menanggulanggi Krisis Ekonomi Global (2008),

15. Memberdayakan Ekonomi Syariah di Jawa Tengah (2008), Temu Riset Keagamaan Tingkat Nasional VI (2008)

148 ۞ Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia

16. Delegitimasi Sekularisme; Upaya Cerdas Mengakhiri Krisis Keuangan Global dengan Sistem Ekonomi Islam (2008)

17. Seminar Nasional: Perda Bernuansa Syariat (2007), 18. Seminar Nasional; Islam dan Kebangsaan (Pemateri, 2006)

Aktivitas Bisnis:

Sejak tahun 2007 mendirikan percetakan dan Penerbitan Mitra Cendekia Yogyakarta. Bisnis ini melayani cetak leaflet, pamflet, buku dan konsultan penerbitan buku dan jurnal. Sampai saat ini telah menerbitkan dan mencetak lebih dari 50 buku dan menjadi editor lebih dari 25 buku.

Saat ini, bersama istri dengan dengan dua buah hatinya, Alya dan Rama tinggal di sebuah dusun yang dikelilingi persawahan dengan hiasan burung-burung bangau putih, tepatnya di Kurahan, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. CP: HP 08122744202, email: [email protected], blog: mochlassofyan.blogspot.com.

Motto hidup: Berupaya menjadi hamba Tuhan: Humanis, Honesty dan Humoris.

Documents

MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIAe-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5638/1/7... · ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA. Sanksi pelanggaran Pasal 72: Undang-undang Nomor 19 Tahun