Manajemen kinerja infrastruktur

Karina Pradinie T, ST, M.Eng

MANAJEMEN KINERJA INFRASTRUKTUR

PENGUKURAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Kinerja Infrastruktur dapat diukur dari :

Ukuran-ukuran ekonomi dan sosial dan terlaksananya project infrastruktur (infrastruktur road map, laporan akuntabilitas menko 2010 )

Ukuran Keterlayanan (dokumen publikasi Kadin)


Ukuran-Ukuran Ekonomi Infrastruktur Road Map, 2005


Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6% per tahun selama 5 tahun kedepan

Sektor swasta diharapkan mencapai total investasi 86% dari target yaitu sekitar 4.100 T

Kemiskinan diharapkan dapat turun dari angka 16,6% tahun 2004 menjadi 8,2% tahun 2009

Menjaga kestabilatan moneter (kestabilan inflasi dan nilai tukar mata uang)

Untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 % per tahun maka diperlukan investasi sebanyak 689.4 T hanya untuk perkembangan infrastruktur

Ukuran-Ukuran Ekonomi Laporan akuntabilitas menko, 2011


Sasaran strategis yang dicapai dari program ini adalah Peningkatan DayaSaing Wilayah, Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas, dan KetersediaanInfrastruktur yang Menunjang Investasi.Tercapainya sasaran strategis di atas, dilakukan melalui sinkronisasi dankoordinasi yang terkait dengan :a. Alokasi pendanaanb. Memastikan ketersediaan lahanc. Mengembangan kawasan ekonomid. Dukungan regulasi (debotlenecking, masterplan)e. Meningkatan peran pemda dan swasta (PPP)f. Penyediaan infrastruktur secara merata (PSO, Perintis, USO)

Ukuran-Ukuran Ekonomi /Investasi Bidang Infrastruktur


Ukuran-Ukuran Ekonomi /Investasi Bidang Infrastruktur


Ukuran-Ukuran Keterlayanan






PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

WHY PRIVATE SECTOR??

KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM INFRASTRUKTUR


Terjaminnya mendapatkan harga pasar yang terendah (lowest market prices);

Meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek PPP; Mencukupi kebutuhan pendanaaan secara

berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta;Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi

pelayanan melalui persaingan sehat;meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan

dalam penyediaan infrastruktur serta mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar

pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan daya beli pengguna.


CONTOH PPP DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN

Tiga Inisiatif Pemerintah Terhadap Partisipasi Sektor Privat, tersusun dalam Infrastructure Road Map 2005-2010. Pertama: Kebijakan Umum (yang menyangkut aturan-atura

pemerintah mengenai kerjasama pemerintah –swasta secara umum)

Kedua : Entry Policies (yang menyangkut perspektif kemudahan yang diberikan pemerintah pada swasta)

Ketiga: Kebijakan Mengenai Harga (Pricing Policies)

PARTISIPASI PRIVATE SECTOR

G E N E R A L P O L I C I E S

Tujuan

Menyediakan Kerangka Kerja bagi pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian investasi yang dilakukan oleh pihak swasta

Komponen

Prediksi terhadap peraturan dan kebijakan

Mitigasi resiko pada investor non komersial

Kepastian kebijakanPercepatan

perkembangan infrastruktur

Kebijakan mitigasi resiko pada keadaan umum di Indonesia

GENERAL POLICIES

Untuk mengurangi pesepsi terhadap terjadinya resiko dan menarik investor besar

Memfasilitasi koordinasi horizontal dan vertikal

MITIGASI RESIKO Mitigasi resiko

dimaksudkan pada investor yang tidak memiliki kepentingan komersial

Memprediksikan resiko yang dapat terjadi serta yang ditanggung oleh investor apabila terjadi kerugian

Menawarkan manajemen resiko bersama dengan menggunakan standar internasional

KOMPONEN GENERAL POLICIES

Prediksi terhadap peraturan dan kebijakan

Kebijakan ini diminta oleh beberapa investor potensial terkait dengan kepastian besarnya pasar dan nilai pengembalian investasi, diusahakan agar kerjasama tidak hanya terjadi dalam jangka pendek saja

Jaminan akan kerjasama dalam jangka pendek sebisa mungkin terselenggara dengan tangung jawab dari kedua belah pihak yaitu swasta dan pemerintah (e.g. comfort letter) Comfort letter merupakan

perjanjian dari resiko dan kewajiban yang harus ditangung oleh pemerintah, namun comfort letter ini tidak menurunkan resiko yang dihadapi oleh pihak swasta

Percepatan pengembangan Infrastruktur

Mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur baik pusat dan lokal dengan menggunakan kerjasama pada pihak swasta

Memperkuat kinerja forum-forum kementrian untuk menyelesaikan permasalahan terkait kerjasama pemerintah dan swasta di skala lokal

KOMPONEN GENERAL POLICIES

KEPASTIAN KEBIJAKAN

RESIKO – RESIKO UMUM YANG ADA DI INDONESIA

RESIKO – RESIKO UMUM YANG ADA DI INDONESIA

E N T R Y P O L I C I E S

ENTRY POLICIES

1.Mengurangi hambatan dalam peraturan Memfasilitasi reformasi hambatan-hambatan yang dimiliki

oleh sektor privat dengan cara: Menciptakan kompetisi yang fair

Mencegah kompetisi – kompetisi yang tidak sehat (termasuk dalam permainan harga)

Memperkenalkan persaingan pada pihak-pihak yang memiliki monopoli Menjaga keseimbangan suppy dan demand

Mengatur model-model kompetisi Deregulasi peraturan semisal telkom BOT Konsensi atau manajemen delegasi e.g supply air

ENTRY POLICIES

2. Unbundling atau liberalisasi Deregulasi peraturan yang tidak mendukung privatisasi

Sebagi studi kasus adalah peraturan mengenai telekomunikasi pada uu 36 tahun 1999

Uu no 22/2001 tentang kompetisi dan harga pasar dalam persaingan minyak dan sumber energi

UU 38/2004 tentang pengadaan jalan termasuk agar investasi jalan tol dapat dilakukan oleh swasta

Komitmen dalam supply listrik terhadap industri UU 20/2002 tentang deregulasi sektor listrik di indonesia

sehingga dapat meningkatkan kompetisi pada supply listrik baik skala grosir ataupun retail

Komitmen untuk memenuhi kebutuhan perindustrian Pengalaman-pengalaman lain dapat digunakan untuk

memformulasikan kebijakan pengadaan listrik

P R I C I N G P O L I C I E S

PRICING POLICIES

Penyederhanaan pengaturan tarif Penetapan tarif dalam hal infrastruktur akan

dirasionalisasi, jauh dari politik dan menjamin keamanan investor

Penetapan harga akan menyesuaikan kompetisi dan dijauhkan dari monopoli

Membuat peraturan yang menjamin akan penetapan mekanisme tarif yang adil

INDIKASI KEBERHASILAN PPP

Documents

Manajemen kinerja infrastruktur