MALUKU_UTARA_5... · Web viewMengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka

PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN KEPURBAKALAAN, KESEJARAHAN,

NILAI TRADISIONAL DAN MUSEUM DI

PROPINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa di Propinsi Maluku Utara terdapat peninggalan Keperbukalaan,

Kesejarahan, dan Nilai Tradisional Yang beranekaragam yang mencerminkan

karakter masyrakat Maluku Utara, serta museum sebagai tempat penyimpanan

tinggalan budaya yang bermanfaat untuk pendidikan, Penelitian dan Wisata,

sehingga dipandang perlu dikelola secara baik dan tertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah

Propinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, kesejarahan, Nilai

Tradisional dan Museum di Propinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang kePariwisataan (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4010);

3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan lembaran Negara

Nomor 3895);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan

lembaran Negara Nomor 4365);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kePariwisataan (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Nomor 4966);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang –

undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang benda Cagar Budaya (Lembaran

Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang pemeliharaan dan

pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Tahun 1995

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Kewenangan Urusan Pemerintahan Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

DanGUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

KEPURBAKALAAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL DAN

MUSEUM DI PROPINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang –

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah

Daerah;

4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;

5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Maluku Utara;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Maluku Utara;

7. keperbukalan adalah semua tinggalaan masyarakat masa lalu yang bercorak prasejarah, islam,

maupun kolonial;

8. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan

hasil rekonstruksi peristiwa – peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran

ataupuntak tertulis dan tradisi lisan;

9. Nilai Tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna

dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang

teguh pada alat;

10. Museum adalah lembaga yang menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan,

pengamanan, pemanfaatan benda – benda bukti materil hasil budaya manusia alam dan lingkungan ;

11. Tinggalan Budaya adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya;

12. Pengelola Keperbukalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum yang selanjutnya disebut

Pengelola adalah serangkaian kegiatan yang meliputi Pengkajian, Perlindungan Pemeliharaan

Pembagian dan Pemanfaatan di bidang Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengelolaan adalah sebagai berikut :

a. Melindungi, melestarikan dan mengamankan tinggalan budaya di Propinsi Maluku Utara;

b. Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai tradisonal yang merupakan jati diri dan melambangkan

kebanggaan daerah dan masyarakat Maluku Utara;

c. Meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap sejarah Maluku Utara;

d. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap peninggalan sejarah Maluku

Utara;

e. Membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas hasanah dalam memperkaya

dibidang kebudayaan Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengelolaan Meliputi :

a. Peninggalan budaya, situs, ruang lingkup yang terdapat di Maluku Utara;

b. Pengkajian, penelitian, penulisan, sosialisasi kesejarahan Maluku Utara;

c. Nilai – niali tradisional yang terkandung semua aspek budayah Maluku Utara;

d. Pengumpulan pemeliharaan, pemanfaatan benda bukti peninggalan budaya Maluku Utara.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 4

(1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang

kepurbakalaan, kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum;

(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

kebudayaaan dan Pariwisata, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Bagian Kedua

Keperbukalaan

Pasal 5

(1) Wewenang dan tanggung jawab di bidang kepurbakalan sebagaimana di maksud pasal 4 ayat (1)

meliputi :

a. Pendataan, pencatatan dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya yang tersebar di wilayah

Maluku Utara dan atau di kuasai Masyarakat;

b. Penyelamatan terhadap penemuan tinggalan budaya yang masih terkubur didalam tanah;

c. Pengkajian ulang terhadap penemuan tinggalan budaya;

d. Pengaturan pemanfaatan bagi kepentingan sosial, budaya, pendidikan, dan Pariwisata.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli dan

atau instansi terkait

Pasal 6

(1) Untuk kepentingan keperbukalaan, Dinas kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban untuk :

a. Melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan perlindungan dan pemanfaatan tinggalan budaya,

situs dan lingkungannya;

b. Melakukan sosialisasi keperbukalaan sesuai dengan standart teknis arkeologis kepada masyarakat

secara luas, sistematis dan terarah;

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan

masyarakat setempat, para ahli dan pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 7

(1) Hasil penemuan tinggalan budaya dalam bentuk benda bergerak, perlu disimpan di museum;

(2) Hasil penemuan tinggalan budaya dalam bentuk benda tidak bergerak yang berada pada tanah milik

perorangan perlu dibebaskan dengan diberi ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang – Undangan

yang berlaku;

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai hasil penemuan sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur

dengabn Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1) Dalam hal masyarakat menemukan atau menyimpan benda tinggalan budaya, wajib mendaftarkannya

pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendokumentasikan hal

ihwal benda tinggalan budaya yang disimpan oleh masyarakat;

(3) Tata cara pendaftaran dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), akan ditetapkan

dengan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1) Tinggalan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial budaya, kePariwisataan dan untuk

kegiatan ilmiah;

(2) Tat cara pemanfaatan tinggalan budaya sebgaimana dimaksud ayat (1), akan ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kesejarahan

Pasal 10

(1) Wewenang dan tanggung jawab dibidang kesejarahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1)

meliputi :

a. Pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber – sumber sebagai bahan penulisan sejarah;

b. Pengembangan Propinsi Maluku Utara melalui Penulisan sejarah secara objektif dan ilmiah;

c. Pemilihan dan pemilahan hasil penulisan sejarah;

d. Pemanfaatan hasil penulisan sejarah dengan mensosialisasikan melalui jalur pendidikan, media

masa penertiban berkala dan publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

Bagian Keempat

Nilai Tradisional

Pasal 11

(1) Wewenang dan tanggung jawab dibidang Nilai Tradisional sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1), meliputi;a. Pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai – nilai tradisional Maluku Utara dipedomani

oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak yang meliputi aspek ungkapan, pribahasa, upacara, cerita dan ungkapan ceritera rakyat. Naskah kuno, sistem pengetahuan sistem kemasyarakatan masyarakat kampung adat dan nilai – nilai tradisional yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat Maluku Utara;

b. Pemilihan dan pemilahan nilai – nilai tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;c. Perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai – nilai

tradisional dalam kehidupannya;d. Pensosialisasian hasil kajian nilai tradisional Maluku Utara Kepada Masyarakat luas.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian kelima

Museum

Pasal 12

(1) Wewenang dan tanggung jawab dibidang museum sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1), meliputi

penyelenggaraan dan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda –

benda hasil budaya alam dan lingkungan;

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan

Pariwisata, apabila dipandang perlu dapat melibatkan tenaga ahli.

Pasal 13

(1) Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan kriteria:

a. Memiliki nilai sejarah dan ilmiah;

b. Memiliki identitas menurut bentuk wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara

historis, geografis genus dalam orde biologi atau periodesasidalam geologi;

c. Dapat menjadi momen dalam sejarah dan budaya.

(2) Koleksi museum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus didokumentasikan secara Verbal dan

Visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian.

Pasal 14

(1) Koleksi museum tidak dapat diperjualbelikan dan atau dipindahtangankan;

(2) Untuk kepentingan pelayanan apda masyarakat setiap museum dapat saling meminjam koleksi;

(3) Penyelenggaraan museum dapat bekerjasama dengan instansi dan lembaga lain, baik pihak

Pemerintah, swasta maupun masyarakat;

(4) Ketentuan mengenai Kerjasama Penyelenggaraan Museum sebagaimana dimaksud ayat (3), akan

diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 15

(1) Pengumpulan koleksi museum dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

(2) Dalam hal pengumpulan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat benda warisan alam dan

budaya milik masyarakat, baik yang dihibahkan, ganti rugi maupun yang dititipkan wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Bukti kepemilikan yang sah;

b. Telah mendapatkan persetujuan dari ahli warisannya;

c. Perjanjian yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Ketentuan mengenai Pengumpulan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud ayat (1), akan ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

(1) Perawatan koleksi museum, dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang

disebabkan oleh faktor alam dan atau manusia;

(2) Perawatan Koleksi Museum dilaksanakan didalam ruangan perawatan tertentu sesuai dengan kaidah

permuseuman.

Pasal 17

(1) Pengamanan koleksi museum dilakukan untuk menjaga keaslian, keutuhan dan kelengkapan koleksi;

(2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh petugas yang

berwewenang;

(3) Benda – benda yang bemilai tinggi dan langka perlu mendapat jaminan asuransi.

Pasal 18

(1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian

penghayatan Pariwisata dan lain – lain sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atu

pemindahan benda koleksi museum tersebut;

(2) Pengelola museum berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan sesuai dengan peraturan

perundang – Undangan yang berlaku;

(3) Khusus untuk kepentingan pemanfaatan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dapat mengarahkan

siswanya untuk melakukan kunjungan ke museum;

(4) Untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan, setiap pengunjung dikenakan retribusi yang wajar

dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;

(5) Tarif biaya retribusi bagi pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (4) akan ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.

Pasal 19

(1) Dalam hal pemanfaatan koleksi museum seperti yang dimaksud pasal 18 ayat (1), pengelola museum

wajib menginformasikannya melaui pameran tetap dan atau konteporer, pemutaran slide atau film,

Video, atau museum keliling bimbingan dan penyuluhan, ceramah, seminar penyusunan buku hasil

penelitian serta cara dalam bentuk lainnya yang berfungsi sebgai sarana penyajian koleksi museum;

(2) Pihak pengelola museum berhak untuk melakukan renovasi atau tata pameran, tata letak koleksi

dengan yang baru sekurang – kurangnya dalam 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 20

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan keperbukalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan

museum;

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :

a. Menerima dan memberikan informasi;

b. Melakukan pengkajian dan pengembangan yang bekerjasama dengan instansi terkait;

c. Menyatakan keberatan secara tertulis dan atau lisan terhadap kebijakan Pemerintah yang

menimbulkan dampak negatif terhadap Benda Cagar Budaya;

d. Memberikan masukan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB IV

PENGENDALIAN,PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur yang

dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dapat berkoordinasi dengan

instansi terkait.

Pasal 22

Pembiayaan pengelolaan keperbukalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum berasal dari :

a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. Sumber anggaran yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Barang siapa yang tidak mendaftarkan benda tinggalan budaya yang dikuasai dan atau dimilikinya

sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan atau sengaja merusak benda – benda tinggalan

budaya, diancam dengan dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak

Rp 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah );

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran;

Pasal 24

Barang siapa yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau

musnahnya benda – benda tinggalan budaya, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam

undang – undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Perundang –

Undangan lainnya.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus

sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Undang

– undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindak pidana.

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak

pidana

d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan

dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana pada huruf e.

h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari POLRI bahwa tidak terdapat cukup

bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya.

k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana,

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

republik Indonesia, sesuai dengan ketentujan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan

keperbukalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,

Pada Tanggal 6 Juli 2009

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate,

Pada Tanggal 6 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI MALUKU UTARA

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2009 Nomor 5 )

PEJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UATARA

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL,

DAN MUSEUM

I. UMUM

Di Daerah Maluku Utara telah ditemukan sebagai bentuk tinggalan keperbukalaan, beberapa

diantaranya mencerminkan karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lain diwilayah

nusantara.

Untuk mengembangkan kebudayaan daerah di bidang kesejarahan khususnya mengenai kesadaran

masyarakat akan sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah perlu dilakukan kegiatan

penulisan dan sosialisasi nilai – nilai kesejarahan Maluku Utara.

Maluku Utara sebagai daerah budaya, memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yang

melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Berbagai ungkapan tradisional seperti : Dolo Bololo,

Dalil Tifa Tamsil, merupakan contij gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai –

nilai kehidupan masyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan

diwariskan kepada generasi penerus.

Benda – benda yang bemilai budaya yan tersebar di alam baik yang berserakan di permukaan tanah,

atau yang masih didalam tanah, atau yang di kuasai oleh perseorangan perlu disimpan di museum

untuk dilindungi serta dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun

Pariwisata.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 : istilah – istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah salah tafsir salah

pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal – pasal dalam peraturan

daerah ini.

Pasal 2 : Cukup Jelas




Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : yang dimaksud dengan pihak – pihak yang berkepentingan, misalnya para

kolektor, dan pencinta benda – benda purbakala.

Pasal 7 ayat (1) : Hasil temuan benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan misalnya

keramik, gerabah, keris, dan sebagainya.

Ayat 2 : cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) : Instansi yang dimaksud adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi,

Kabupaten, dan Kota atau Balai Arkeologi dan Suaka Peninggalan Sejarah dan

Purbakala.

Ayat 2 dan 3 : Cukup Jelas


Pasal 10 : cukup Jelas




Pasal 14 ayat (1) : cukup Jelas

Ayat (2) : Peminjaman Koleksi dilakukan untuk memenuhi materi tata pameran

Khusus/temporer. Hal itu mengingat banyak koleksi arkeologi dan sejarah

yang telah menjadi museum lain seperti museum nasional Musium kesultanan

cirebon dan lain – lain.

Pasal 15 ayat (1) : Pengumpulan Koleksi museum dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu

himbauan jasa pembuatan replica, reproduksi dan titipan.

Ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 16 : yang dimaksud dengan kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam

umpanya berkarat, keropos, dan lain – lain. Sedangkan kerusakan karena

faktor manusia umpanya vandalisme. Untuk perawatan koleksi memerlukan

peralatan dan perlengkapan teknis.

Ayat (2) : Perawatan di ruang tertentu, seperti ruang fumigasi, Laboratorium, bahan –

bahan kimia, diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengalaman.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 17 : Pengamanan koleksi dilakukan melalui upaay :

a. Pengadaan kelengkapan sarana – sarana dan prasarana pengamanan pada

bangunan museum, meliputi persyaratan teknis bangunan, perlengkapan

tanda bahaya, penerangan yang cukup dan alat – alat yang diperlukan.

b. Tersedianya tenag kemanan museum.

Ayat (2)dan (3) : Cukup Jelas



Pasal 20 ayat (1) : Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok masyarakat atau badan

swadaya masyarakat. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan yang

timbul atas minat, kehendak dan keinginan sendiri untuk bergerak dan

melakukan kegiatan di bidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional

dan museum.

Ayat (2) : Cukup Jelas









( Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 )

Documents

MALUKU_UTARA_5... · Web viewMengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka