Makalah Visi Misi & Arah Lembaga Pendidikan Yang Efektif

8/16/2019 Makalah Visi Misi & Arah Lembaga Pendidikan Yang Efektif

1/36

MAKALAH

PERUMUSAN VISI MISI,

TUJUAN DAN ARAH

LEMBAGA PENDIDIKAN YANG EFEKTIF

MALIK ABDUL A.R.


2/36

MAKALAH

PERUMUSAN VISI MISI, TUJUAN DAN

ARAH LEMBAGA PENDIDIKAN YANG EFEKTIF

A. PENDAHULUAN

Visi dan Misi merupakan sesuatu yang mutlak dikuasai seorang

pemimpin. Pemimpin sektor pemerintah maupun swasta, baik dilembaga

umum maupun dilembaga pendidikan islam. Karena dengan visi misi inipemimpin dapat menjadi seorang Top Manajer yang handal bagi

lembaga/institusi pendidikan islam. Dalam aplikasinya, visi dan misi ini dapat

digolongkan kedalam visi misi organisasi/lembaga/institusi, dan visi misi dari

individu pemimpin itu sendiri.

Visi-misi organisasi/lembaga/institusi merupakan perumusan

pandangan organisasi/lembaga/institusi untuk mencapai maksud dan tujuan

yang menjadi bidang garapannya, sementara visi-misi individu pemimpin

merupakan perumusan langkah-langkah dan pandangan dari pemimpin itu

untuk mewujudkan tercapainya visi misi organisasi.

Pada pelaksanaanya, tak sedikit organisasi/lembaga/institusi ataupunorang perseorangan kebingungan dalam perumusan dari visi-misi yang

seharusnya dirumuskan sebelum suatu organisasi terbentuk atau sebelum

seseorang didaulat ataupun diangkat menjadi seorang pemimpin. Jika sudah

demikian, biasanya arah organisasi/lembaga/institusi atau pemimpin yang

tidak merumuskan visi misi dari awal, menjadikan

organisasi/lembaga/institusi berjalan apa adanya dan tidak ada arah yang

jelas kemana organisasi/lembaga/institusi akan berlabuh mencapai

tujuannya.

Oleh karena hal yang tersebut diatas, visi-misi menjadi sesuatu yang

mutlak ada dan dikuasai oleh elemen organisasi/lembaga/institusi,khususnya pada lembaga pendidikan islam dan yang terpenting adalah

dikuasai oleh pimpinannya, karena visi-misi ini merupakan perumusan atas

segala rencana/planning yang merupakan langkah pertama yang harus

ditempuh dalam prinsip-prinsip manajemen. Tanpa perencanaan yang baik,

segala sesuatu tentunya tidak akan berjalan dengan efektif dan tidak juga

dapat berdaya saing tinggi dengan lembaga/institusi pendidikan lain. Dengan

kata lain hal tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu sesuai tujuan

(harapan).

Pada makalah ini sini kami ingin mencoba menyumbangkan

pemikiran perihal langkah-langkah dalam perumusan visi-misi di atas, yang


3/36

tujuannya adalah memberikan gambaran kepada Anda yang mungkin saja

sedang mencari inspirasi untuk merumuskan visi misi, tujuan dan arah

lembaga dalam membangun institusi pendidikan islam yang efektif danberdaya saing tinggi .

B. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pendidikan nasional memang masih perlu upaya

dan kerja keras untuk menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk

perubahan. Paradigma pendidikan memberikan kewenangan seluas-

luasnya kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensi,

memerlukan peningkatan kemampuan sekolah dalam berbagai aspek

manajerialnya agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang

diemban sekolah, sehingga apa yang diamanatkan dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsadapat terwujud.

Untuk mewujudkan pendidikan yang efektif dan bermutu

dibutuhkan lembaga pendidikan (sekolah) islam, yang bertujuan

mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki peserta didik agar

mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara

individual maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus mampu

melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan

dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan,

ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, dan dari buruknyaakhlak dan keimanan.

1

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Sistem

Pendidikan nasional No.20/2003, bahwa Pendidikan Nasional

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan . bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokrastis serta bertanggung jawab.2

Sedangkan visi yang di emban oleh pendidikan nasional adalah

terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai penata sosial yang

kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negaraIndonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan

ke-efektifitas dan mutu institusi/lembaga pendidikan islam, salah

satunya adalah visi misi, tujuan dan arah lembaga pendidikan islam. Visi

misi, tujuan dan arah lembaga pendidikan islam yang efektif dan dapat

berdaya saing tinggi sangat dipengaruhi oleh kinerja yang dimiliki oleh

kepala sekolah, guru, siswa dan komite sekolah dan wali murid (masyarakat).

1

Mulyasana, D, Pendidikan Bermutu dan Berdaya saing, (Yogyakarta, Pustaka Ifada :2013) hlm. 120 2 Undang-undang SISDIKNAS . Cet.VI (Jakarta, Sinar Grafika : 2014), h. 7.


4/36

Kepala sekolah dan guru harus memiliki kinerja yang baik yaitu mempunyai

kapasitas intelektual, emosional, dan spiritual yang baik serta berwawasan

luas dan futuristik.Secara umum, strategi Kepala sekolah dan guru dalam

merumuskan visi misi, tujuan dan arah lembaga pendidikan islam dapat

diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau

organisasi/lembaga/institusi untuk: sampai pada tujuan.3 Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat

mengenai kegiatan untuk: mencapai sasaran khusus (yang

diinginkan).4 Kepala sekolah yang profesional harus memiliki strategi

yang berorientasi pada mutu pendidikan, mempunyai visi dan misi

yang jelas dan terarah, mempunyai kompetensi sebagai Kepala

sekolah, serta mendapat dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak terkait (stakeholder).

Dengan merumuskan visi misi, tujuan dan arah lembaga yang tepat

tersebut di atas diharapkanakan tercipta institusi pendidikan islam yang

efektif , sehingga mampu mewujudkan peran dan tugas pokok yang

disandangnya, agar tercapai sebuah tujuan dan hasil yang memadai dan

dapat berdaya saing tinggi dengan lembaga-lembaga lain.

C.

FOKUS MASALAHBerdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan bahwa

fokus masalahnya terletak pada :

1. Istilah Visi, Misi, Tujuan, dan Arah lembaga (Rencana Strategic)

2. Posisi Visi, Misi, Tujuan, dan Arah (renstra) Lembaga Pendidikan Islam

(LPI)

3. Urgensi Visi, Misi, Tujuan, dan Arah (renstra) LPI

4. Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Arah (renstra) LPI

5. Efektivitas Visi, Misi, Tujuan dan Arah (renstra) LPI yang Berdaya Saing

Tinggi

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut :

1. Apa pengertian visi, misi, tujuan, dan arah lembaga (rencana strategic)?

2. Apa urgensi visi, misi, tujuan, dan arah (renstra) LPI ?

3. Bagaimana perumusan visi, misi, tujuan, dan arah (renstra) LPI ?

3 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 18

4

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2008), h. 1340


5/36


6/36

G. LANDASAN TEORI

Untuk mendukung pembuatan makalah ini maka perlu dikemukakan

hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang

lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan makalah ini.

1. Visi

Berdasarkan pendapat dari Wibisno (2006, P. 43). Visi merupakan

rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah

organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai diamasa depan. Atau dapat

dikatan bahwa Visi merupakan pernyataan one to be daro organisasi atauperusaan.

2. Misi

Menurut Wibisono (2006, P. 46), Misi merupakan rangkaian kalimat yang

menyatakan tujuan dan alasan existensi organisasi yang memuat apa

yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk

atau jasa.

3. Tujuan Misi dan Arah Lembaga

Menurut Wibisosno (2006, P. 46), Tujuan dari Misi adalahmengkomunikasikan kepada stakeholder, didalam maupun diluar

organisasi tentang alasan pendirian perusahaan dan kearah mana

perusahaan akan menuju.

H. PEMBAHASAN

1. VISI

a. Pengertian Visi

Berdasarkan pendapat dari Wibisno (2006, P. 43). Visi

merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian

sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai diamasadepan. Atau dapat dikatan bahwa Visi merupakan pernyataan one to

be daro organisasi atau perusaan.

Sedangkan menurut Sinamo (1984) menegaskan bahwa

"secara ringkas visi adalah apa yang didambakan organisasi untuk

"dimiliki" atau diperoleh dimas a mendatang ( what do we w ant to

hav e ). Sedangkan misi adalah darnbaan tentang kita ini akan

"rnenjadi" apa dimasa depan ( what do w e want to be ).

Agar efektif dan poweriul, maka visi dan misi harus jelas,

harmonis dan kompatibel, Visi bukan hanya sekedar penglihatan

kasat mata, melainkan penglihatan dengan kekuatan mental atau


7/36

dengan kacarnata batin dalam ani kognitif , af ektif dan

psikornotorik.

Visi dibentuk dengan kecerdasan umum, penghayatan nilai-nilai, pengetahuan dan pengalaman, kernampuan-kemampuan

dalarn bidang khusus secara konseptual, pemecahan masalah,

dan daya-daya keperilakuan lain yang menjadi unggulan. Dalam

pengertian ini , visi merupakan sari pati endapan dari system nilai

dan kaidah-kaidah.

Gaff ar (1994) berpendapat bahwa visi adalah daya pandang

yang jauh, mendalarn dan meluas, merupakan daya fikir abstrak

yang memiliki kekuatan amat dahsyat dan dapat rnenerobos segaia

batas-batas fisik, waktu dan tempat. Visi adalah kunci energi

rnanusia, kunci atribut perrumpin dan pernbuat kebijakan;Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi

atau perusahaan

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah

suatu gambaran yang menantang karena keadaan masa depan yang

diinginkan oleh organisasi.

Jadi kesimpulannya Visi adalah cita-cita dari sebuah organisasi

atau pereusahaan yang ingin di capai dimasa depan.

b. Ciri-ciri visi yang baik:

Visi terbentuk dari perpaduan antara aspirasi, imojinasi,insight, nilai-nilai, inf orrnasi, pengetahuan dan judgement. Agar

suatu visi dapat menumbuhkan semangat, menyuburkan

inspirasi, mencipatkan makna bagi anggota organisasi, maka visi

harus disepakati dan dihayati bersarna (shared vision).

Oleh karen a itu proses perumusan visi hendaknya dapat

mendorong tumbuhnya kepemilikan (ownership) visi oleh anggota

organisasi sejak awal. Visi menunjukkan arah pergerakan

organisasi dari posisinya sekarang ke masa depan. Visi

merupakan jembatan antara masa kini ke masa depan.

Visi yang baik mempunyai ciri-ciri: 1) Arah dan tujuan,

2) Mudah dimengerti dan diartikulasikan dengan baik,

3) Mencerminkan cita-cita yang tinggi, dan menetapkan

stand art of e xellen,

4) Menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan

komitmen,

5) Meneiptakan makna bagi anggota organisasi,

6) Merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi,

7) Menyiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi.


8/36

8 ) Kontekstual, dalam arti mernperhatikan secara seksama

hubungan organisasi dengan lingkungan dan sejarah

perkembangan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Wibisono (2006, P. 43), Kriteria Visi yang baik

memiliki kriteria sebagai berikut :

1) Menyetakan cita-cita / keinginan peerusahaan dimasa depan,

2) Singkat, jelas, vokus dan merupakan standart of exelence,

3) Atraktif dan mampu meng-ispirasikan komitmen serta

antusiasme,

4) Mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan,

5) Dapat ditelusuri tingkat kepercayaannya.

Terwujudnya visi bergantung dengan usaha yang dilakukan

sendiri oleh organisasi dan hal-hal yang terjadi diluar organisasi.

Visi dan misi yang kuat sangat diperlukan demi kelangsungan

hidup orgaIlisasi. Karena itu visi dan misi harus cocok dengan

sejarah, budaya, semangat dan nilai-nilai organisasi.

c. Kegunaan Visi

Oraganisasi atau perusahaan membutuhkan Visi yang dapat

digunakan sebagai berikut:

1) Penyatuan tujauan, arahan dan sasaran perusahaan,

2) Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumberdayapengendaliannnya,

3) Pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan (corporate

culture).

2. MISI

a. Pengertian Misi

Menurut Wibisono (2006, P. 46), Misi merupakan rangkaian

kalimat yang menyatakan tujuan dan alasan existensi organisasi

yang memuat apa yang disediaan oleh perusahaan kepada

masyarakat, baik berupa produk atau jasa. Pengertian Misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan

arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi apasa

dasarnya hanya bukan usaha formal untuk memperjelas apa yang

dikehendaki, namun Misi merupakan tahapan aksi yang akan

dilaksanakan dari Visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan.

b. Tahap-tahap penyusunan Misi

Menurut Wibisosno (2006, P. 47), Tahap-tahap penyusunan

Misi yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan atau organisasi

adalah: 1) melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan

beberapa kata yang menggambarkan organisasi, 2) Menyusun


9/36

prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang palingf penting, 3)

mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau

paragraf yang menggambarkan Misi Lembaga, 4) Mengedit kata-katasampai terdengar benar.

c. Tujuan Misi dan Arah Lembaga

Menurut Wibisosno (2006, P. 46), Tujuan dari Misi adalah

mengkomunikasikan kepada stakeholder, didalam maupun diluar

organisasi tentang alasan pendirian perusahaan dan kearah mana

perusahaan akan menuju.

3. PENYEBAB GAGALNYA VISI DAN MISI ORGANISASI:

Menurut Sinamo (1998) dalam " In Search of Pow erful

Vi sion", menyebutkan ada 6 (enam) sebab mengapa visi dan misisuatu organisasi gagal:

1. Kerancuan pengertian Visi dan Misi:

Konsep dan pengertian tentang visi dan misi masih

rancu, tidak jelas, dan kabur. Jika pada tahap pengertian saja

sudah kabur apalagi dalam pelaksanaannya. Secara ringkas visi

adalah apa yang didambakan organisasi untuk "dimiliki"

atau diperoleh di amsa yang akan datang ( what do w e w ant to

bs v e). Sedangkan misi adalah dambaan tentang kita ini akan

"rnenjadi" apa di masa depan. (w hat do w e want to be). Dengan

demikian masing-masing harus jelas sehingga kerancuankeduanya dapat dihindarkan:

2. Vi si dan Misi ti dak benar-benar didambakan:

Visi yang tidak dibangun atas dasar realitas atau

kenyataan (sejarah, jati diri, produk, kesernpatan yang ada,

impiannya, persaingan yang ada dan lain-lain) tentu akan gagal;

3. Visi d an mi si tid ak mew akili penderit aan d an harapan :

visi misi harus merefleksikan “penderitaan dan “harapan”

sehingga mampu men jadi penggerak dalam berorganisasi. Tichyseperti dikutip Sinarno (1998), menegaskan bahwa kegagalan

utama sebuah visi dan misi terletak pada tipisnya aspek

motivasi, Karena itu tidak heran jika Burt Nanus berkata "

Sel ect ing and articulati ng the right v i sion, thi s power iul Id ea. Is

the toughest task and the t ruest t est of l ead ership" ;

4. Visi dan mi si t i d ak diy ak i ni dapat d i c a pai:

Banyak rumusan visi dan misi dengan menggunakan

kata-kara indah yang tidak realistic, sehingga tidak dipercaya oleh

para konstituennya dan hanya mendatangkan sinisrne di


10/36

kalangan anggora. Meskipun ideal dan transedental, visi dan misi

tidaklah utopis.

Visi dan misi mestinya harus mampu menggerakkan danmenyapa keyakinan, bahkan menggerakkan irnan, bahwa apa

yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang berharga, bermakna

dan patut diperjuangkan dengan keras, dengan pmgorbanan-

bahkan dengan air mata sekalipun.

Pernyataan yang muncul adalah bagaimana membuat

rumusan visi dan misi yang dapat dipercaya? Jawabanya adalah

membuat visi dan misi itu tertulis di dalam hati dan pikiran

seluruh anggota, sehingga ada tiga hal yang perlu diperhatikan

yakni:

1 .

Visi dan misi harus dibuat selaras dan sepadan dengansystem nilai organisasi,

2 . Elite organisasi harus menun jukkan komitmen yang tinggi dalam

pelaksanaannya,

3 . Visi dan misi serta nilai harus selalu dikomunikasikan ke

seluruh anggota organisasi dengan berbagai cara, medium

dan kesempatan.

Stephen R. Covey sperti dikutip Sinamo (1998)

menyatakan bahwa visi dan misi yang baik mampu

menciptakan kesatuan yang kokoh, menggalang komitmen

yang unggul dan menciptakan kerangka referensi, criteria dalambertindak, standard e xcell ence dan pedoman bagi hati dan

pikiran seluruh anggota organisasi;

5 . Visi dan rni si t idak fl ek sibel :

Banyak visi dan misi organisasi akan mati dan tidak

berdaya dan kehilangan gregetnya karena diperlakukan

seperti ayat dari kitab suci dan sangat dogmatis. Visi dan misi

sebaiknya dinamik, fleksibel tanpa kehilangan esensi ideal dan

transendentalnya. Karena itu perumusanya harus up to d ate

dan menggambarkan kemajuan rnenuju visi dan misi itusendiri:

6 . Visi dan mi si tidak d i dukung strategi organi sasi dan sy stem

manajemen yang tepat:

Perilaku manusia dalam organisasi sangat dipengaruhi

oleh system-sistem yang dipakai dalam organisasi. Strategi yang

digunakan yang didukung oleh sarana-sarana yang mernadai,

peningkatan sumber daya manusia serta 'kebijakan organisasi

dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah

dicanangkan merupakan hal yang mutlak, Tanpa hal Itu maka


11/36

rurnusan visi dan misi akan menjadi cemoohan dan sikap

apatis dari anggota organisasi itu sendiri.

Gambar 2.8: Peran Visi, Misi dan Nilai dalam Membentuk

Budaya Kerja. Diadopsi dari Jansen H. Sinamo, Meneiptakan Visi

Motivasi ( In Search of PowerfUl VIsion ) majalah Manajemen No. 120:

Agustus I998:9)

Keterangan :

1. Visi dan misi harus dirumuskan dengan mengandung sisi

intelektual dan sisi emosional seeara seimbang.

2. Visi dan misi harus didukung seeara serasi dan sepadan oleh

nilai-nilai dasar (cor e values ) yang menjadi panduan perilaku

( behav i or) yang konsisten menuju visi dan misi tersebut.

3. Visi dan misi harus didukung dengan strategi organisasi dan

sistemsistem manajemen yang serasi dan sepadan.

4.

Langkah Perumusan Visi – Misi

Visi adalah pandangan umum organisasi/pemimpin terhadap cita-

cita yang ingin dicapai yang dirumuskan melalui kalimat tegas dan

efektif, namun cukup mewakili atas keinginan atau cita-cita organisasi

yang ingin diwujudkan.

Sedangkan Misi adalah tujuan khusus organisasi/pemimpin

terhadap cita-cita yang ingin dicapai dari visi yang telah dirumuskan.

Dan biasanya dirumuskan melalui kalimat yang menegaskan beberapa

item.

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk membuat sebuah

visi-misi yang efektif adalah terlebih dahulu harus membuat perumusan


12/36

masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, dan mempersempit

masalah tersebut yang sekiranya akan difokuskan untuk ditangani dan

menjadi maksud, tujuan dan cita-cita dari organisasi.

Contoh kasus, ada sebuah organisasi yang bergerak di bidang

sosial kemanusiaan. Jika kita lihat bidang garapan organisasi tersebut,

maka kita bisa memulai merumuskan masalah visi-misi tersebut dengan

terlebih dahulu menjawab beberapa pertanyaan :

1. Kenapa harus sosial kemanusiaan?

2. Siapa sasarannya?

3. Apa manfaatnya?

4. Siapa saja yang terlibat?

Dari kasus perumusan masalah di atas, kemungkinan pertanyaannya

adalah demikian :

1. Karena peranan sosial tidak bisa dilepaskan dalam menangani

masalah-masalah kemanusiaan

2. Orang-orang yang menyandang masalah sosial

3. Memberikan bantuan dan jaminan sosial kepada orang-orang yang

menyandang masalah sosial

4. Pemerintah, sektor swasta yang terkait dengan masalah sosial.

Sebetulnya tidak bisa kita berhenti sampai di sana untuk

merumuskan visi-misi yang efektif, karena harus lebih dispesifikkan lagitentang masalah-masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan orang-

orang penyandang masalah sosial di atas, karena luasnya masalah

tersebut akan mengkaburkan perbedaan dari tiap masalah.

Jika kita mau, kita bisa lagi membuat rumusan permasalahan baru

yang lebih spesifik dan mengkerucut untuk menjadi fokus penyelesaian

masalah:

1. Apa saja masalah kemanusiaan itu?

2. Apa saja masalah kemanusiaan yang menyangkut masalah sosial itu?

3.

Apa saja yang disebut dengan penyandang masalah sosial itu?

Semakin tajam kita menganalisa permasalahan, maka semakin

cerdas dan efektiv visi yang dapat kita buat, sedangkan semakin banyak

perumusan masalah yang dapat kita buat, maka semakin tajam pula misi

yang dapat dirumuskan, karena dari sekian banyak pertanyaan yang

muncul dari perumusan masalah di atas, tentunya hanya akan dipilih

dan difokuskan pada masalah-masalah yang dapat dijawab dan

sekiranya dapat diwujudkan oleh organisasi tersebut, karena menurut

saya, misi yang dibuat tentunya harus menjawab perumusan masalah


13/36

yang pada kesimpulannya akan selektif untuk dirumuskan menjadi misi

organisasi.

Jadi menurut kami, perumusan visi-misi yang baik haruslah

melalui tahapan perumusan permasalahan yang ada dan ingin

dipecahkan oleh organisasi atau seseorang yang akan memimpin

organisasi tersebut. Tanpa ada perumusan masalah, pembuatan visi-

misi bisa saja menyimpang dari cita-cita organisasi yang sesungguhnya.

Intinya, pimpinan yang handal adalah pimpinan yang mengetahui dan

memahami persis permasalahan dan cita-cita organisasinya.

Jika Anda mempunyai pemikiran lain, saya akan sangat berbangga

sekali jika anda mau bertukar pikiran dalam blog ini.

5. Pendidikan Agama Islam dari masa ke masa

1. PAI pada awal kemerdekaan

Undang-undang pendidikan dari zaman dahulu sampai

sekarang tampaknya masih terdapat dikotomi pendidikan. Dimana

bila dicermati bahwa undang-undang pendidikan nasional masih

membeda-bedakan antara pendidikan umum dan agama, padahal bila

digabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum justru akan

menciptakan kebersamaan dan juga mampu menciptakan kehidupanyang harmonis, serasi dan seimbang.

Prioritas pendidikan Islam harus diarahkan pada empat hal,

sebagai berikut :

1) Pendidikan Islam bukanlah hanya untuk mewariskan faham atau

polah keagamaan hasil internalisasi generasi terhadap anak didik.

2) Pendidikan hendaknya menghindari kebiasaan mengunakan andai-

andaian model yang diidealisir yang sering kali membuat kita

terjebak dalam romantisme yang berlebihan.

3) Bahan-bahan pengajaran agama hendaknya selalu dapat

mengintegrasikan problematik empirik disekitarnya.4) Perlunya dikembangkan wawasan emansipatoris dalam proses

mengajar agama.

Dilihat dari legalitas hukum penyelenggaraan PAI pada sekolah

umum, mengalami proses yang panjang yaitu sejak masa pasca

kemerdekaan hingga ditetapkan undang-undang no. 2 Tahun 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam proses mendapatkan

legalitas hukum atas pelaksanaan pendidikan agama sejak kurun

kemerdekaan, terjadi tarik menarik antara kelompok yang pro karena

menganggap PAI penting diberikan di Sekolah/Perguruan Tinggi, dan


14/36

mereka yang kontra karena mengganggp tidak penting dan cukup

diganti dengan pendidikan budi pekerti.

Semenjak awal kemerdekaan sampai masa orde baru,

pelaksanaan PAI di sekolah selalu masuk dalam agenda pembahasan

atau atas dasar kemauan politik tokoh-tokoh nasional. Hal ini

dikarenakan, setiap keputusan tentang pelaksanaan PAI pada

dasarnya merupakan keputusan politik. Hasil penelusuran dokumen-

dokumen penting yang berhubungan dengan pelaksanaan agama di

sekolah umum dari masa pasca kemerdekaan hingga tahun 1990,

yaitu :

1) Rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)

taggal 27 Desember 1945 antara lain merekomensasikan agarpendidikan agama mendapat tempat pada kurikulum, yang harus

diatur secara seksama dan mendapat perhatian semestinya

dengan tidak mengurangi kemerdekaan.

2) Perguruan Agama Islam atau Madrasah dan Ponpes mendapat

perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan

material dari pemerintah.

2. PAI sejak UU No. 2 Tahun 1989 sampai lahirnya kurikulum 1994

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum pada dasarnya

telah mendapat respon yang positif, dengan dikeluarkannya Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (UUSPN),

dimana didalamnya diperkenalkan dua Istilah, yaitu Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang diselenggarakan di

sekolah umum, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Pendidikan Keagamaan adalah lembaga pendidikan Islam atau

satuan pendidikan Islam yang lazim dinamakan dengan perguruan

agama. Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan yang

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang

menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agamayang bersangkutan.

Pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap

pelaksanaan pendidikan Agama, sejak jaman pasca Orde Baru.

Karakteristik kurikulum PAI Tahun 1994 antara lain:

1) Materi atau bahan kajian yang masing-masinng sesuai dengan

tingkat atau jenjang satuan pendidikan

2) Pilihan bahan kajian untuk semua jenjang pendidikan yang essensial

dan sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa


15/36

3) Aspek-aspek pemahaman keagamaan kilafh dihilangkan

4) Materi atau bahan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif,

psikomotorik5) Pokok bahasan atau kajian PAI diorientasikan untuk berpadu

dengan bidang studi yang lain.

3. PAI sejak UU No. 20 Tahun 2003

Dengan lahirnya UU No, 20 Tahun 2003 semakin

mempertegas kedudukan pendidikan agama Islam sebagai salah

satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum.

Sebagaimana pada Pasal 3, Pendidikan Nasional mencerdasakan

kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi pesersta

didik agar menjadi manusian yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 12 ayat 1a, setiap peserta didik pada setiap satuan

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan

agama yang dianutnya.

Maka dalam hal ini, Ditjen Pendidikan Islam berpeluang besar

untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya dengan

meningkatkan kualitas sistem dan layanan pendidikan agama Islamdalam rangka kensukseskan tujuan pendidikan nasional.

Perkembangan pendidikan agama Islam makin jelas dengan

berlakukanya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, yang menyebutkan :

1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

1. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,

2. kelompok mata pelajaran kewarganegeraan dan kepribadian,

3.

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi,4. kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata

pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

2) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada :

a) SD/MI/SDLB/Paket A,

b) SMP/MTs/SMPLB/Paket B,

c) SMA/MA/SMALB/Paket C,

d) SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui

muatan dan.atau kegiatan agama, akhlak mulia,


16/36

kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan

teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.

Dukungan pemerintah lebih terencana lagi dalam

pengembangan pendidikan agama Islam, terlihat pada Peraturan

Presiden No. 7 Tahun 2004, tetang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah pada bidang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama,

dan berlangsung sampai sekarang Dalam arah kebijakannya

dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional,

disebutkan bahwa, peningkatan kualitas pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang

pendidikan. Serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama

dan keagamaan.

Agar pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah

umum lebih terarah maka sejak tahun 1978 berdirilah Direktorat

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, lebih lanjut karena

respon pemerintah dan dunia pendidikan khususnya terhadap

pendidikan agama Islam berkurang, direktorat ini sempat menghilang

di tahun 2001 dengan menggabung dengan Direktorat Pembinaan

Perguruan Agama islam (Ditbinruais), menjadi Direktorat Madrasah

dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum. Namun ternyata

penggabungan ini tidak juga mengangkat pendidikan agama Islampada sekolah umum ke arah yang lebih baik, bahkan lebih terpuruk

dan terasa dikesampingkan. Oleh karena itu di tahun 2005 dibentuk

direktorat baru yang bersifat khusus kembali yaitu Direktorat

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, dan akhirnya disempurnakan

menjadi Direktorat Pendidikan Agama Islam sampai sekarang

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 2010. Saat ini perkembangan program/kegiatan bagi

pendidikan Agama Islam sudah makin membaik dan terrencana.

6.

Tupoksi (Tugas Dan Fungsi Ditjen Pendidikan Islam)Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah salah satu direktorat

jenderal yang ada di Kementerian Agama RI. Berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2006 tentang Perubahan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, diubah dari Direktrorat

Jenderal Kelembagaan Agama Islam menjadi Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam.

Perubahan nama ini menegaskan bahwa tugas pokok Direktorat

Jenderal ini adalah "Pengembagan Aspek-aspek Substansi Kependidikan

Islam"


17/36

Sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang disempurnakanmelalui Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 bahwa

Direktrorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut :

1. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangpendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh MenteriAgama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

2.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal PendidikanIslam menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam;b) pelaksanaan kebjakan di bidang pendidikan Islam;

c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangpendidikan Islam;

d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikanIslam; dan

e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat JenderalPendidikan Islam terdiri dari :1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;2) Direktorat Pendidikan Madrasah;3) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4) Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan5) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

3. Visi Pendidikan Islam 2015-2019

"Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, Moderat, dan MenjadiRujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan

Teknologi"

4.

Misi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 :

a) Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata;b) Meningkatkan mutu Pendidikan Islam;

c) Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam;d) Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.

Misi Pendidikan Islam di atas memiliki makna sebagai berikut :(a)

Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Islam diarahkan

pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sertamemberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dariberbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial,


18/36

ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuanintelektual serta kondisi fisik.

(b)

Peningkatan mutu Pendidikan Islam ditandai dengan terpenuhinyastandar nasional pendidikan sehingga menghasilkan peserta didik

yang unggul ditingkat nasional dan internasional dengan tetapmenghargai tradisi, kearifan lokal, etos kemandirian, wawasankebangsaan, dan nilai kemoderenan.

(c) Peningkatan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam diarahkan

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupanmasyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional daninternasional.

(d) Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang baik diarahkan

pada pengelolaan Pendidikan Islam yang transparan danakuntabel dengan kontribusi yang proporsional dari pemerintahdaerah, masyarakat, dan pihak lainnya. Tata kelola tersebut harusdidukung dengan analisis kebijakan peraturan perundanganditingkat pusat dan daerah, sistem perencanaan danpengangggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi.

5. Tujuan Pendidikan Islam Tahun 2015-2019

Tujuan Pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah:

a) Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada

RA/BA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam.

b) Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada

pembentukan karakter peserta didik.

c) Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan pada

semua jenis dan jenjang pendidikan.

d) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan

pendidikan.

e) Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan

mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional.f)

Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang transparan dan

akuntabel dengan partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan

pihak lainnya.

7. Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019

a) Arah Kebijakan Pendidikan Islam

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan

Kementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019 adalah:

1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)

diarahkan pada upaya:


19/36

(a) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;

(b) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;

(c)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yangberkualitas; dan

(d) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan,

pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang

berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang

berlaku.

2) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib

belajar 12 tahun) yang meliputi:

(a) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan

pendidikan.(b)

Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang

berkualitas.

(c) Meningkatkan mutu peserta didik.

(d) Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.

(e) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya.

(f) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

3) Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi

keagamaan meliputi:

(a)

Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.(b)

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.

(c) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan

tinggi keagamaan.

(d) Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi

perguruan tinggi keagamaan.

4) Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas

meliputi:

(a)

Peningkatan akses pendidikan keagamaan.(b)

Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan.

(c) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan.

(d) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan keagamaan.

(e) Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan

keagamaan.

(f) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat

pada pendidikan keagamaan.


20/36

5) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan

umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk

membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:(a) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama.

(b) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap

pendidikan agama.

(c) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama.

6) Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:

(a) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan

dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua

jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

(b)

Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan

dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria

pembangunan pendidikan yang inovatif;

(c) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang

menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata,

berkeadilan dan bermutu;

(d) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan

kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;

(e) Peningkatan komitmen pengembil kebijakan dalam penyediaan

data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data daninformasi dapat dilakukan dengan lebih baik;

(f) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan

sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan

pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

(g) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat

berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan

pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan

(h) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan

pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuanpendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan

pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

b) Strategi Pendidikan Islam Membangun Pendidikan yang Efektif dan

Berdaya Saing Tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan maka strategi Pendidikan Islam

pada lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilaksanakan

melalui 5 kegiatan prioritas, yaitu:


21/36

1) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untukmeningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah guna

memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak

mulia dan budi pekerti luhur, maka strategi Pendidikan Agama

Islam diprioritaskan pada peningkatan mutu guru dan pengawas

PAI serta pemahaman siswa terhadap ajaran Islam dan

peningkatan mutu sumber daya dan sarana prasarana kegiatan

belajar mengajar.

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

a)

Strategi dalam meningkatkan mutu guru dan pengawas PAIberupa:

(1) Pemberian tunjangan profesi kepada guru PAI non PNS,

(2) Peningkatan kualifikasi S1,

(3) Peningkatan kompetensi (khususnya kompetensi

pedagogis),

(4) Pemberian kesempatan untuk mengikuti program visiting

teacher (guru tamu) bagi guru PAI yang berprestasi,

(5) Pemberian kesempatan dalam mengikuti program

Pendidikan Profesi Guru,

(6)

Pemberian kesempatan untuk mengikuti lombapengembangan pembelajaran bagi guru PAI,

(7) Peningkatan kompetensi pengawas, peningkatan

kualifikasi S2 bagi pengawas,

(8) Pemberian kesempatan mengikuti bimbingan teknis

kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta

pembinaan bagi pengawas PAI.

(9) Distribusi dan penempatan guru PAI.

b) Strategi dalam meningkatkan mutu dan pemahaman siswa

terhadap ajaran Islam berupa pemberian kesempatan bagisiswa untuk mengikuti pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur`an

(TBTQ), mengikuti lomba kreatifitas PAI, penyelenggaraan

USBN PAI, serta perluasan materi pengembangan PAI

berwawasan kebangsaan.

c) Strategi dalam meningkatkan mutu sumber daya dan sarana

prasarana kegiatan belajar mengajar pada sekolah berupa

peningkatan kapasitas lembaga pokjawas, adanya lembaga

yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian


22/36

kurikulum PAI, pengembangan KKG dan MGMP serta

pemberian bantuan saran/media pembelajaran PAI.

2) Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Keagamaan Islam;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk

melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata serta

meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas,

maka strategi Pendidikan Keagamaan Islam diprioritaskan pada

peningkatan akses, mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu

santri, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu

(quality assurance) serta pembelajaran Islam yang moderat pada

pendidikan keagamaan Islam.

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan diniyah dan

pondok pesantren berupa:(1) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal/satuan

pendidikan muadalah pada pondok pesantren / ma`had alybaru.

(2) Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi

santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikanmuadalah/program persamaan lulusan/ program wajardikdas tingkat ula, wustha, ulya, paket A, paket B, sertaPaket C.

(3) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar(KIP) bagi santri pada pendidikan diniyah formal/satuanpendidikan muadalah/program persamaanlulusan/program wajar dikdas tingkat ula, wustha, ulya,paket A, paket B, Paket C, dan santri hanya mengaji(takhassus kitab) usia 6 sampai 21 tahun.

(4) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada

Diniyah Takmiliyah/ Pendidikan Al-Qur`an/PendidikanPesantren.

(5) Pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasantri pada

ma`had aly.(6)

Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan diniyahformal/satuan pendidikan muadalah pada pondokpesantren/ma`had aly/Program PersamaanLulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, danPaket C.

(7) Pembangunan asrama pondok pesantren.

(8) Pembangunan lembaga pendidikan keagamaan baru dan

pemberian dukungan pengembangan/peningkatan mutu,


23/36

sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola diwilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

(9)

Pemberian layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan(Dikterapan) kepada santri.

b) Strategi dalam meningkatkan mutu sarana prasaranapendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:(1)

Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan diniyahformal/satuan pendidikan muadalah pada pondokpesantren/ma`had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C.

(2) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren.

(3) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan

keagamaan Islam.(4)

Peningkatan mutu Madrasah DiniyahTakmiliyah/Pendidikan Al-Quràn/Pendidikan Pesantren.

(5) Penyediaan kitab/buku ajar yang diajarkan pada lembaga

pendidikan diniyah dan pondok pesantren.(6)

Peningkatan mutu lembaga penyelenggara PendidikanKeagamaan.

(7) Pemberian dukungan pengembangan hidup sehat danpeningkatan mutu layanan kesehatan.

(8) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembagapendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi santridan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

(9)

Pengembangan pondok pesantren unggulan TafaqquhFiddin dan vokasional/keterampilan.

(10) Pembinaan lembaga pesantren, diniyah, diniyahtakmiliyah, pendidikan al Quràn.

c) Strategi dalam meningkatkan mutu santri pendidikan diniyah

dan pondok pesantren berupa:

(1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Quràn

(Program Beasiswa Tahfizh Al-Quràn) kepada santri.(2)

Mengikutsertakan santri dalam Musabaqah Qiraàtil Kutub

(MQK).

(3) Pemberian beasiswa santri berprestasi (Program Beasiswa

Santri Berprestasi).(4)

Pemberian dukungan pembiayaan Pemagangan Santri

Pondok pesantren.(5)

Mengikutsertakan santri dalam Perkemahan Pramuka

Santri Nusantara (PPSN).(6)

Mengikutsertakan santri dalam Pekan Olahraga dan Seni

Antar Pondok pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS).(7)

Pemberian beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk

belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh

layanan pendidikan yang bermutu.


24/36

d) Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan pada pendidikan keagamaan Islam berupa:

(1)

Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dantenaga kependidikan pada pendidikan diniyah

formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok

pesantren/ ma`had aly/Program Persamaan

Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B,Paket C, dan Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-

Qur`an/Pendidikan Pesantren.

(2) Mengikutsertakan pendidik pada pendidikan diniyah

formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok

pesantren pada Pendidikan Profesi Guru.(3)

Pemberian tunjangan fungsional kepada pendidik pada

pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalahpada pondok pesantren/ma`had aly/program persamaan

lulusan/program wajar dikdas/paket.

(4) Pemberian tunjangan profesi kepada pendidik pada

pendidikan diniyah formal/ satuan pendidikan muadalah

pada pondok pesantren/ma`had aly.(5)

Pemberian tunjangan fungsional kepada pendidik

Madrasah Diniyah Takmiliyah/ Pendidikan Al-

Qur`an/Pendidikan Pesantren.(6)

Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren.

(7) Pemberian beasiswa Beasiswa Pendidikan Kader Ulama

kepada pendidik.

e) Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (quality

assurance) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok

pesantren berupa:(1)

Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan

Islam.(2) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan

keagamaan Islam.(3)

Penyusunan regulasi pendidikan keagamaan Islam.(4) Penyediaan Data Pendidikan Keagamaan Islam.

(5)

Penyediaan paket peningkatan mutu manajemen lembagapendidikan keagamaan Islam.

(6) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan Islam(FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll).

(7) Penyelenggaraan Bahtsul Ma`sail/Halaqoh pada lembaga

pendidikan keagamaan.(8)

Penyelenggaraan layanan pendidikan kecakapan hidup dan

keterampilan kerja (life skill) pada lembaga pendidikan

keagamaan.

(9) Penyusunan Standar Nasional Pendidikan KeagamaanIslam.


25/36

f) Strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan

pondok pesantren berupa:(1) Penyelenggaraan Tahkiq atas Kitab Karya Ulama

Nusantara.

(2) Sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran

(tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan

cinta tanah air.

(3) Penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga

pendidikan keagamaan.

3) Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan KementerianAgama untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara

merata, maka strategi RA dan Madrasah diprioritaskan pada

peningkatan akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan,

siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan, dan

kurikulum pembelajaran madrasah. Strategi yang ditetapkan

untuk mencapai hal tersebut antara lain:

a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan madrasah

berupa:

(1) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan untuk tingkat RA.

(2)

Pemberian dana BOS untuk MI, MTs dan MA/MAK.(3)

Pemberian bantuan dan sosialisasi program Kartu

Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTs dan MA/MAK.

(4) Pembangunan ruang kelas baru RA.

(5) Pembangunan ruang kelas MI, MTs, dan MA/MAK

(6) Pembangunan MTs di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan

Terpencil).

(7) Pembangunan MI-MTs satu atap.

(8) Pembangunan MA dan MAK.

b)

Strategi dalam meningkatkan kualitas sarana prasaranapendidikan madrasah berupa:

(1) Pemberian bantuan sarana dan prasarana pembelajaran

kepada RA.

(2) Rehabilitasi ruang kelas RA.

(3) Rehabilitasi sedang dan berat MI, MTs, MA dan MAK.

(4) Pembangunan perpustakaan MI, MTs, MA dan MAK.

(5) Meningkatkan standar UKS MI, MTs, MA dan MAK.

(6) Kelengkapan sarana dan prasarana MI, MTs, MA dan MAK

antara lain sarana olah-raga dan seni, sarana laboratorium

sains, perpustakaan, dan mebelair.


26/36

(7) Pembangunan asrama MTs, MA dan MAK.

(8) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium

MTs, MA dan MAK.(9) Pembangunan dan pengembangan MA/MAK berasrama.

(10) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium

bahasa MA/MAK.

(11) Pembangunan dan pengadaan laboratorium komputer

MA/MAK.

(12) Pengembangan MA unggulan (Insan Cendekia).

(13) Penyiapan MTs dan MA menjadi madrasah unggulan.

c) Strategi dalam meningkatkan mutu siswa madrasah berupa:

(1) Pengikutsertaaan siswa RA dalam lomba / kompetisi.

(2) Pemberian beasiswa bakat dan berprestasi pada siswa MI,

MTs, MA dan MAK.

(3) Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA dan MAK dalam

lomba/festival/kompetisi/ olimpiade nasional dan/atau

internasional.

(4) Pemberian fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi siswa

MA/MAK yang berprestasi.(5)

Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA pada UAMBN PAI dan

Bahasa Arab.

(6) Pengikutsertaan siswa MI, MI, MTs, MA pada UN.

(7) Pengikutserta siswa MA pada program pemagangan di

Dunia Usaha/Dunia Industri.


kependidikan madrasah berupa:

(1) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala RA.

(2)

Peningkatan kompetensi PTK, MI, MTs, MA dan MAK.(3)

Peningkatan kualifikasi S1 guru madrasah.

(4) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan

tunjangan khusus kepada PTK non-PNS.

(5) Pengikutsertaan guru Madrasah pada Pendidikan Profesi

Guru.

(6) Sertifikasi guru madrasah mapel umum

(7) Penilaian kinerja guru.

(8) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi PTK (Guru,

Calon Kepala Madrasah, dan Calon Pengawas).


27/36

(9) Peningkatan kompetensi PTK madrasah penyelenggara

pendidikan inklusi.

(10)

Pemberian penghargaan dan perlindungan kepada PTKmadrasah.

(11) Pembinaan kewirausahaan bagi guru MA.

(12) Penyiapan guru untuk menjadi Kepala Madrasah.


assurance) kelembagaan madrasah berupa:

(1) Penyiapan RA, MI, MTs, MA dan MAK untuk ditingkatkan

mutu akreditasinya.

(2) Penyiapan RA, MI menjadi madrasah unggulan.

(3)

Peningkatan mutu manajemen RA.(4)

Peningkatan kualitas ekstra kurikuler MI, MTs, MA dan

MAK.

(5) Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) bagi MI,

MTs, MA dan MAK.

(6) Pemberdayaan KKM dan KKG MI.

(7) Jumlah KKG MI

(8) Penguatan riset pembelajaran pada MI, MTs dan MA.

(9) Pemberdayaan KKM dan MGMP MTs, MA dan MAK.

(10) Penyelenggaraan program keterampilan pada MA.

(11)

Penyelenggaraan program keagamaan pada MA.(12)

Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada madrasah.

(13) Peningkatan kualitas madrasah daerah

tertinggal/perbatasan/ pedalaman.

(14) Pemberian apresiasi kepada RA/Madrasah.

(15) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan

madrasah.

(16) Pemberdayaan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) di

Provinsi.

(17) Publikasi Kreatif tentang Pendidikan Madrasah

(18)

Penyusunan peraturan untuk menjamin layananpendidikan madrasah yang bermutu, termasuk madrasah

berasrama, madrasah unggulan, dan pengelolaan asrama

pada madrasah berasrama

(19) Kerjasama antara perguruan tinggi dan madrasah dan

dengan lembaga internasional untuk pendidikan madrasah

yang bermutu.

(20) Pelaksanaan kesetaraan gender pada RA/Madrasah.

f) Strategi dalam meningkatkan mutu kurikulum pembelajaran

madrasah berupa:


28/36

(1) Penyiapan pengembangan kurikulum RA.

(2) Penerapan kurikulum pada MI, MTs, MA dan MAK.

(3)

Penggandaan buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulumyang berlaku.

(4) Pelatihan kurikulum yang berlaku bagi PTK.

(5) Pendampingan oleh madarasah tentang pelaksanaan

kurikulum yang berlaku.


Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk

meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

tinggi khususnya PTKI, maka strategi Pendidikan Tinggi Islamdiprioritaskan pada peningkatan akses pendidikan tinggi

keagamaan Islam, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan

Islam, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI,

peningkatan kualitas hasil penelitian/riset PTKI dan peningkatan

hasil inovasi pada PTKI.


a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi

keagamaan Islam berupa:

(1) Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik

untuk mahasiswa baru, on-going 2 semester dan on-going

1 semester.

(2) Pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam

(Adiktis) UP4B bagi mahasiswa.

(3) Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.

(4) Pemberian beasiswa Tahfidz Qur`an.

(5) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1

(fresh graduate) untuk melanjutkan pendidikan S2.

(6) Pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan

dengan kebutuhan.

(7)

Penyeleksian mahasiswa baru.(8)

Peningkatan PTKIN penerima BOPTN.

(9) Pendirian PTKI baru.

(10) Pengembangan lembaga PTKI melalui alih status.

b) Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan

tinggi keagamaan Islam berupa:

(1) Peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas

penunjang PTKIN.


29/36

(2) Pemberian fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi

PTKIN.

(3)

Peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN.(4)

Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan.

(5) Peningkatan mutu akademik PTKIN.

(6) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI.

(7) Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik

PTKIS.

(8) Penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI.

(9) Pengikutsertaan PTKI pada program Standar manajemen

Nasional dan Internasional.

(10) Mendorong penyelenggaraan enterpreuneurship pada

beberapa lembaga.

(11) Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan.

(12) Pemberian PNBP/BLU bagi PTKIN/BLU

(13) Mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI

(14) Penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap

PTKI.

(15) Penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI.

(16) Pembinaan bagi kopertais.

(17) Penguatan kelembagaan LPTK.

c) Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan PTKI berupa:(1)

Sertifikasi dosen.

(2) Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS.

(3) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam

negeri maupun luar negeri.

(4) Peningkatan kompentensi dosen.

(5) Pemberian fasiltas bagi dosen untuk mengikuti forum

ilmiah tingkat internasional.

(6) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.

(7) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presantasi

makalah AICIS.(8) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.

(9) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2

(10) Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK

d) Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa:

(1) Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI.

(2) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional.

(3) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex

scopus).

(4) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.

(5) Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI.


30/36

(6) Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian

sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam

rahmatan lil ̀ alamin.(7) Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan

oleh PTKI.

e) Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:

(1) Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk

program pemagangan bagi.

(2) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti

kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembanganbakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.

(3) Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan

metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris

sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk

mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan

pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan

keilmuan (PMA No.55/2014).

(4) Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam

masyarakat untuk mewujudkan Islam rahmatan lil `alamin.

5) Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam.

Tata kelola pemerintahan yang baik isu strategis dalam

pengelolaan administrasi publik. Fungsi utama Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pengaturan, pelayanan

dan pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut merupakan faktor

penting dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing

melalui efisiensi proses pelayanan dan pengendalian mutu yang

didukung dengan regulasi dan struktur organisasi yang kuat.

Peningkatan kualitas kegiatan perencanaan, implementasi,monitoring & evaluasi yang diikuti dengan tindakan perbaikan

memerlukan dukungan data dan sistem informasi Pendidikan

Islam yang akurat.

Monitoring dan evaluasi Renstra bertujuan untuk

mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana

yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dengan hasil yang

dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan

di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara

berkala. Sinkronisasi antara keempat langkah tersebut merupakan


31/36

keniscayaan agar target pembangunan Islam yang dinyatakan

dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas

pencapaiannya. Beberapa indikator target dukungan manajemenpendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya adalah:

a) Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan dan

Penganggaran

b) Meningkatnya Kualitas Laporan dan Evaluasi Program

c) Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Islam

d) Meningkatnya Kualitas Verifikasi Anggaran

e) Meningkatnya Kualitas Pelaksana Anggaran

f) Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan

g) Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian

h)

Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksanai) Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerjasama

j) Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Kearsipan

k) Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran dan Kehumasan

l) Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

I. PENUTUP

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

a. Visi adalah Jadi kesimpulannya Visi adalah cita-cita dari sebuah

organisasi atau perusahaan yang ingin di capai dimasa depan.

b.

Misi tahapan aksi yang akan dilaksanakan dari Visi yang telah ada, gunamencapai suatu tujuan.

c. Tujuan Misi dan Arah Lembaga adalah mengkomunikasikan kepada

stakeholder, didalam maupun diluar organisasi tentang alasan pendirian

perusahaan dan kearah mana perusahaan akan menuju.

d. Penyebab gagalnya visi dan misi organisasi:

1. Kerancuan pengertian Visi dan Misi:

2. Visi dan Misi tidak benar-benar didambakan:

3.

Visi dan misi tidak mewakili penderitaan dan harapan : 4. Visi dan misi tidak diyakini dapat dicapai:

5 . Visi dan rnisi tidak fleksibel:

6 . Visi dan misi tidak didukung strategi organisasi dan system

manajemen yang tepat.

e. Langkah Perumusan Visi – Misi

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk membuat sebuah visi-

misi yang efektif adalah terlebih dahulu harus membuat perumusan

masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, dan mempersempit


32/36

masalah tersebut yang sekiranya akan difokuskan untuk ditangani dan

menjadi maksud, tujuan dan cita-cita dari organisasi.

f. Pendidikan Agama Islam dari masa ke masa

1. PAI pada awal kemerdekaan

2. PAI sejak UU No. 2 Tahun 1989 sampai lahirnya kurikulum 1994

3. PAI sejak UU No. 20 Tahun 2003

g. Ditjen dalam Pendidikan Islam memnpunyai:

1. Tugas

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan

serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang

pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh MenteriAgama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam;

b) pelaksanaan kebjakan di bidang pendidikan Islam;

c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pendidikan Islam;

d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan

Islam; dane) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

3. Visi Pendidikan Islam 2015-2019

"Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, Moderat, dan Menjadi

Rujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan

Teknologi"

4. Misi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 :

a) Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata;

b) Meningkatkan mutu Pendidikan Islam;

c)

Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam;d) Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.

5. Tujuan Pendidikan Islam Tahun 2015-2019

Tujuan Pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah:

a) Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada

RA/BA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam.

b) Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada

pembentukan karakter peserta didik.


33/36

c) Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan pada

semua jenis dan jenjang pendidikan.

d)

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenagakependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan

pendidikan.

e) Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan

mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional.

f) Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang transparan dan

akuntabel dengan partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan

pihak lainnya.

h.

Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019a) Arah Kebijakan Pendidikan Islam

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan

Kementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019 adalah:

1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)

diarahkan pada upaya:

2) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib

belajar 12 tahun) yang meliputi:

3) Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi

keagamaan meliputi:

4)

Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitasmeliputi:

5) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan

umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk

membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:

6) Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:

b) Strategi Pendidikan Islam Membangun Pendidikan yang Efektif dan

Berdaya Saing Tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan maka strategi Pendidikan Islam

pada lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilaksanakanmelalui 5 kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;


Keagamaan Islam;


a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan diniyah dan

pondok pesantren berupa:

b) Strategi dalam meningkatkan mutu sarana prasarana

pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:


34/36

c) Strategi dalam meningkatkan mutu santri pendidikan diniyah

dan pondok pesantren berupa:

d)

Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenagakependidikan pada pendidikan keagamaan Islam berupa:


assurance) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok

pesantren berupa:

f) Strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan

pondok pesantren berupa:

3) Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan madrasah

berupa:

b) Strategi dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana

pendidikan madrasah berupa:

c) Strategi dalam meningkatkan mutu siswa madrasah berupa:


kependidikan madrasah berupa:


assurance) kelembagaan madrasah berupa:

f)

Strategi dalam meningkatkan mutu kurikulum pembelajaranmadrasah berupa:


Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);


a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi

keagamaan Islam berupa:

b) Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan

tinggi keagamaan Islam berupa:

c) Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan PTKI berupa:

d) Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa:

e) Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:

5) Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam.

Tata kelola pemerintahan yang baik isu strategis dalam

pengelolaan administrasi publik. Fungsi utama Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pengaturan, pelayanan

dan pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut merupakan faktor


35/36

penting dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing

melalui efisiensi proses pelayanan dan pengendalian mutu yang

didukung dengan regulasi dan struktur organisasi yang kuat.Peningkatan kualitas kegiatan perencanaan, implementasi,

monitoring & evaluasi yang diikuti dengan tindakan perbaikan

memerlukan dukungan data dan sistem informasi Pendidikan

Islam yang akurat.

Monitoring dan evaluasi Renstra bertujuan untuk

mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana

yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dengan hasil yang

dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan

di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secaraberkala. Sinkronisasi antara keempat langkah tersebut merupakan

keniscayaan agar target pembangunan Islam yang dinyatakan

dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas

pencapaiannya. Beberapa indikator target dukungan manajemen

pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya adalah:

a) Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan dan

Penganggaran

b) Meningkatnya Kualitas Laporan dan Evaluasi Program

c) Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Islam

d)

Meningkatnya Kualitas Verifikasi Anggarane) Meningkatnya Kualitas Pelaksana Anggaran

f) Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan

g) Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian

h) Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksana

i) Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerjasama

j) Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Kearsipan

k) Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran dan Kehumasan

l) Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

J.

DAFTAR PUSTAKA1. Dr. Suyitno, M.Pd, Mewujudkan Visi Misi dan Tujuan Organisasi bidang

Pendidikan, Malang: Sinar Akademika, Cet.I, 2012

2. Dr. Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup,

Yogyakarta: Mustaka Ifada, , 2013

3. Depdiknas, Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional 2005-

2009, Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, 2007

4. Ditpais Kemenag, Pengembangan Soft Skill Guru PAI Materi Pendidikan

dan Pelatihan Guru PAI Tingkat SD-SMA/Sederajat , Jakarta : Ditpais, 2011

5. Kemenag.go.id, Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan Pendidikan Agama

Islam 2015-2019, disalin Selasa 3 Mei 2016


36/36

6. Nata A, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam

di Indonesia, Jakarta : PT. Prenada Media, 2003

7.

Nata A, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, Jakarta : KencanaPrenada Media Grup, 2009

8. Mulyasana, D, Pendidikan Bermutu dan Berdaya saing, (Yogyakarta,

Pustaka Ifada :2013

9. Undang-undang SISDIKNAS. Cet.VI (Jakarta, Sinar Grafika : 2014),

10. Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011)

11. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Documents

Makalah Visi Misi & Arah Lembaga Pendidikan Yang Efektif