BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Utang Pemerintah

Bila pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada

mengumpulkan dana melalui pajak, pemerintah akan meminjam dari sektor

swasta untuk mendanai defisit anggaran. Akumulasi pinjaman tersebut disebut

utang pemerintah. Perdebatan tentang jumlah utang pemerintah yang tepat di

Indonesia merupakan hal yang biasa. Sedangkan untuk pengertian deficit sendiri

adalah kekurangan dalam uang kas. Hal ini terjadi ketika suatu organisasi

(biasanya pemerintah) lebih banyak pengeluarannya daripada penghasilan.

Besarnya Utang Pemerintah

Kita mulai dengan menempatkan uang pemerintah dalam perspektif. The

World Bank (Bang Dunia) baru saja merilis ‘International Debt Statistic 2013’

atau statistic utang 2013. Dalam laporan tersebut, bank dunia memiliki data arus

modal hingga tahun 2011. Arus utang masuk Negara-negara berkembang terlihat

menurun pada tahun 2011. Namun Indonesia sendiri baru masuk kedalam 10

pengutang terbesar di Antara 10 negara berkembang lainya. Statistic utang

internasional ini merupakan masukan penting untuk para ahli yang bekerja untuk

meningkatkan pengelolaan arus modal diseluruh dunia.

Berikut ini 10 peminjam-utang luar negeri pada tahun 2011, versi bank

dunia :

1. China US$ 685,5 miliar

2. Rusia US$ 543,0 miliar

3. Brazil US$ 404,3 miliar

4. Turki US$ 307,0 miliar

5. India US$ 334,4 miliar

6. Meksiko US$ 287,0 miliar

7. Indonesia US$213,5 miliar

8. Ukraina US$ 134’5 miliar

1

9. Rumania US$ 129,8 miliar

10. Kazakhtan US$ 124,4 miliar

Perkembangan hingga akhir tahun menunjukkan Utang Luar Negeri

(ULN) Indonesia pada 2013 berada dalam tren melambat. ULN Indonesia pada

Desember 2013 tercatat USD264,1 miliar, tumbuh 4,6% dibandingkan dengan

posisi akhir 2012 sebesar USD252,4 miliar. Pertumbuhan ULN pada 2013

tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN tahun 2012

sebesar 12,0%. Perlambatan pertumbuhan ULN juga tergambar pada dinamika

setiap triwulan selama 2013. Pada triwulan I-2013 pertumbuhan ULN masih

tercatat 11,2% (yoy), namun kemudian tumbuh dalam tren melambat menjadi

8,0% (yoy) pada triwulan II-2013, 7,0% (yoy) pada triwulan III-2013, dan 4,6%

(yoy) pada triwulan IV-2013. 

Perlambatan pertumbuhan ULN Indonesia terjadi baik pada ULN sektor

swasta maupun sektor publik. ULN Indonesia pada Desember 2013 terdiri dari

ULN sektor publik sebesar USD123,5 miliar (46,8% dari total ULN) dan ULN

sektor swasta sebesar USD140,5 miliar (53,2% dari total ULN). Dengan posisi

tersebut, ULN sektor publik terkontraksi 2,0% dibandingkan dengan pertumbuhan

6,3% pada tahun 2012. Sementara itu, ULN sektor swasta  pada periode yang

sama tumbuh 11,3% (yoy), juga lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan

pada tahun 2012 sebesar 18,3%.

Menurut sejarah, penyebab utama kenaikan utang pemerintah adalah

perang. Rasio utang GDP meningkat tajam selama perang dan turun dengan

lambar selama masa damai. Banyak ekonomi berpendapat bahwa pola sejarah ini

adalah cara yang tepat untuk menjalankan kebijakan fiskal. Sebagaimana yang

akan kita bahas secara penuh pada bab ini, defisit pendanaan perang tampak

optimal, baik karena tax smoothing maupun ekuitas pendanaan.

2.2 Masalah Pengukuran

Defisit anggaran pemerintah adalah selisih pengeluaran pemerintah dengan

penerimaan, yang sama dengan jumlah utang baru yang dibutuhkan pemerintah

2

untuk mendanai operasinya. Definisi ini tampaknya cukup sederhana, tetapi dalam

kenyataanya perdebatan mengenai kebijakan fiskal kadang-kadang

mempersoalkan bagaimana defisit anggaran seharusnya diukur. Sebagian ekonom

percaya bahwa defisit yang saat ini diukur bukan merupakan indikator yang baik

dari kebijakan fiskal. Dalam bagian ini kita akan membahas empat masalah

dengan ukuran defisit anggaran biasa.

Masalah Pengukuran 1 : Inflasi

Pengukuran yang paling tidak kontroversial adalah koreksi terhadap

inflasi. Hampir seluruh ekonom sepakat bahwa utang pemerintah seharusnya

diukur dalam bentuk riil, bukan nominal. Defisit yang diukur seharusnya sama

dengan perubahan utang riil pemerintah, bukan perubahan utang nominal.

Namun demikian, defisit anggaran yang biasa diukur tidak mengoreksi

inflasi. Untuk melihat seberapa besarnya pengaruh kesalahan ini, perhatikanlah

contoh berikut. Anggaplah utang pemerintah riil tidak berubah, dengan kata lain

dalam bentuk riil, anggarannya seimbang. Dalam kasus ini, utang nominal harus

naik pada tingkat inflasi : yaitu ,

∆ DD

=π

Dimana π adalah tingkat inflasi dan D adalah stok utang pemerintah. ini

menunjukan ∆ D=π D. Pemerintah akan melihat perubahan utang nominal ∆ D

dan akan melaporkan defisit anggaran sebesar π D. Jadi, sebagian besar ekonomi

percaya bahwa defisit anggaran yang dilaporkan berlebih sebesar π D.

Masalah Pengukuran 2 : Aset Modal

Banyak ekonom percaya bahwa penilaian yang akurat atas defisit anggaran

pemerintah memerlukan perhitungan atas aset pemerintah serta kewajibannya.

Biasanya, ketika mengukur utang pemerintah secara keseluruhan, kita seharusnya

mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. karena itu, defisit anggaran

seharusnya diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset.

3

Prosedur anggaran yang memperhitungkan aset dan kewajiban disebut

pengangguran modal, karena memperhitungkan perubahan modal. Sebagai

contoh, anggaplah pemerintah menjual sebuah gedung atau sebagian dari

tanahnya dan menggunakan uangnya untuk membayar hutang. Di bawah prosedur

anggaran berlaku, defisit yang dilaporkan akan lebih rendah. Di bawah

penganggaran modal, penerimaan yang diterima dari penjualan tidak akan

mengurangi defisit, karena penurunan utang akan dioffset oleh penurunan aset.

Masalah Pengukuran 3 : Kewajiban Yang Tidak Dihitung

Sebagian ekonom berpendapat bahwa defisit anggaran yang diukur adalah

keliru karena mengabaikan beberapa kewajiban pemerintah yang penting. Sebagai

contoh, perhatikanlah pensiunan pegawai negeri. Pegawai negeri memberikan

jasanya kepada pemerintah saat ini, tapi bagian kompensasi mereka dipotong

untuk masa depan. Pada dasarnya mereka memberikan pinjaman kepada

pemerintah. manfaat pensiun masa depan mereka menunjukan kewajiban

pemerintah tidak jauh berbeda dengan utang pemerintah. namun, kewajiban ini

tidak dimasukan sebagai bagian dari utang pemerintah dan akumulasi kewajiban

ini tidak dimasukan sebagai bagian dari defisit anggaran. Menurut, beberapa

perkiraan, besar kewajiban implisit ini nyaris sama dengan utang pemerintah.

Masalah Pengukuran 4 : Siklus Bisnis

Banyak perubahan defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis

menanggapi perekonomian yang berfluktuasi. Misalnya, ketika perekonomian

mengalami resesi, pendapatan akan turun sehingga kemampuan seseorang untuk

membayar pajak berkurang. Laba juga turun, sehingga perusahaan membayar

lebih sedikit pajak pendapatan. Semakin banyak orang yang menjadi bergantung

pada bantuan pemerintah, seperti asuransi kesejahteraan dan pengangguran,

sehingga pengeluaran pemerintah naik.

Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah menghitung defisit anggaran

yang disesuaikan secara siklis. Defisit yang disesuaikan secara siklis didasarkan

pada estimasi mengenai beberapa pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak

4

yang terjadi jika perekonomian beroperasi pada tingkat output dan kesempatan

kerja alamiahnya.

2.3 Pandangan Tradisional Atas Utang Pemerintah

Untuk menganalisis dampak jangka panjang dari perubahan kebijakan ini,

kita kembali ke model-model yang terdapat dalam Bab 3 sampai Bab 8. Model

dalam bab 3 menunjukan bahwa pemotongan pajak mendorong pengeluaran

konsumen dan mengurangi tabungan nasional.

Pemotongn pajak yang di danai oleh pinjaman pemerintah akan memiliki

banyak dampak terhadap perekonomian. Dampak langsung dan pemotongan paja

adalah mendorong pengeluaran konsumen. Pengeluaran konsumen yang lebih

tinggi mempengaruhi perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang.

Dalam jangka pendek, pengeluaran konsumen yang lebih tinggi akan

meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dan dengan demikian

meningkatan output serta kesemptan kerja. Namun demikian, tingkat bunga juga

akan naik ketika investor bersaing untuk arus tabungan yang lebih kecil. Tingkat

bunga yang tinggi akan menahan investasi dan mendorong aliran masuk modal

dan luar negeri. Nilai dolar akan naik terhadap mata uang sing, dan perusahaan

AS menjadi kurang kompetitif di pasar dunia.

Dalam jangka panjang mengecil nya tabungan nasional yang disebabkan

oleh pemotongan paja akan berarti persediaan modal yang lebih kecil dan utang

luar negeri yng lebih besar. Karena itu, output negara akan lebih keci dan bagian

yang lebih besar dari output akan di miliki oleh pihak asing.

Dampak keseluruhan dari pemotongan pajak tersebu terhadap

kesejahteraan ekonomi sulit dinilai. Generasi sekarang akan menerima manfaat

dari konsumsi yang lebih tinggi. Generasi mendatang akan menanggug lebih

banyak beban dari deficit anggaran dewasaini: mereka akan melahirkan di negara

yang memiliki prseiaan modal yang lebih kci dn utang luar negeri yang lebih

besar.

5

2.4 Pandangan Ricardian Atas Utang Merintah

Pandangan tradisional atas utang pemerintah mengansumsikan bahwa

ketika pmerintah memotong pajak dan menjalani deficit anggaran, konsumen

menanggapi pendapatan setelah pajak mereka yang lebih tinggi dengan

melakukan pengeluaran lebih banyak. Pandangan alternative yang disebut

ekuivalensi ricardian mempertanyakan asumsi ini. Menurut pandangan ricardian,

konsumen melihat ke depan dank arena itu mendasarkan pengeluaran mereka

tidak hanya pada pendaatan sekarang tetapi juga pada pendapatan masa dpan yang

mereka harapkan.

Logika Dasar Ricardian

Pemerintah mendani pemotongan pajak dngan menjalakan deficit

anggaran. Pada beberapa titik di masa depa pemerintah harus menngkatkan pajak

utuk membayar utng dn bung yang terakumulasi, sehingga kebijkan tersebut benr-

benar menununjukan pemotongan paja saat di gabungkan dengan kenaikan pajak

di masa depan.

Konsumen melihat ke depan memahmi bahwa pinjaman pemerintah saat

ini akan mengakibatkan pajak yang lebih tinggi di masa dpan. Pemotongan pajak

yng didnai oleh utang pemeritah tidak akan mengurangi beban pajak, pemotongan

pajak tersebut hanya menjadwal ulang pajak. Karena itu, pemotongan pajak

sehrusnya tidk menorong konsumen melakukan pengeluaran lebih banyak.

Prinsip umum nya dalah bahwa utang pemerinth ekuivalen dengan dengan

pajak masa dpan dan jika konsumen cukup melihat kedepan pajak masa depan aan

ekuivalen dengan pajak saat ini. Jadi mendanai pemerintah denan utang adalah

ekuivalen dengan mendanainya dengan pajak. Pandangan ini disebut ekuivalensi

ricardian yang diambil dari nama eonm terkenal abad kesembilan belas, David

Ricardo.

Logika ikuivalensi ricardian tidak berarti bahwa seluruh perubahan dalam

kebijakan fiscal tidak relevan. Perubahan dalam kebijakan fiscal mempengaruhi

6

pngeluaran konsumen jika perubahan kebijakan itu mempengaruhu pembelian

pemerntah saat ini dan masa depan.

Menurut analisis Barro unit pengambila keputusan yang relevan bukan

individu yang hidup nya terbatas tetapi keluarga yang berlangsung selama nya.

Dengan kata lain individu memutuskn berapa banyak yang akan di konsumsi tidak

hanya berdasarkan pendapatan nya sendiri, tetapi juga pada pendapatan dari

anggota-anggota keluarga mereka di masa depan.

Konsumen Dan Pajak Masa Depan

Esensi dari pandangan Ricardian adalah bahwa ketika orang-orang

memilih konsumsi mereka, secara rasional mereka melihat pajak masa depan yang

diakibatkan oleh utang pemerintah. Namun sejauh mana konsumen memandang

ke depan? Para pendukung pandangan tradisonal atas utang pemerintah percaya

bahwa prosepek pajak masa depan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap

konsumsi saat ini seperti yang diasumsikan pandangan Ricardian. Berikut ini

adalah sebagian dari pendapat mereka.

Myopia para pendukung pandangan Ricardian terhadap kebijakan fiscal

mengasumsikan bahwa masyarakat bersikap rasional ketika mengambil

keputusan, seperti memilih beberapa banyak dari pendapatan mereka yang

dikonsumsi dan yang ditabung. Ketika pemerintah meminjam uang untuk

membayar pengeluaran saat ini, konsumen yang rasional melihat pajak masa

depan yang dibutuhkan untuk mendukung utang tersebut. Jadi, pandangan

Ricardian mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan

pandangan jauh ke depan yang baik.

Salah satu pendapat terhadap pandangan tradisional mengenai pemotongan

pajak adalah bahwa masyarakat berpandangan pendek, barangkali karena mereka

tidak sepenuhnya memahami implikasi dari deficit anggaran.

Batas Peminjaman pandangan Ricardian atas utang pemerintah

mengasumsikan bahwa konsumen mendasarkan pengeluaranya tidak hanya pada

pendapatan saat ini, tetapi juga pada pendapatan seumur hidupnya yang meliputi

7

pendapatan saat ini dan pendapatan yang diharapkan dimasa yang akan dating.

Menurut pandangan Ricardian, pemotongan pajak yang didanai oleh utang akan

meningkatkan pendapatan sekarang, tetapi tidak mengubah pendapatan atau

konsumsi hidup seseorang. Para pendukung pandangan tradisional berpendapat

bahwa pendapatan sekarang lebih penting daripada pendapatan seumur hidup

untuk konsumen yang menghadapi hambatan-hambatan dalam meminjam.

Batasan peminajaman adalah batas seberapa banyak seseorang bias meminjam

dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lain.

Genarasi Masa Depan selain myopia dan batas peminjaman, argument

ketiga dari pandangan tradisional atas utang pemerintah adalah bahwa konsumen

mengharapkan implikasi pajak masa depan tidak menimpa mereka tetapi menimpa

generasi berikutnya.

2.5 Perspektif Lain Tentang Utang Pemerintah

Perbedaan tentang kebijakan atas utang pemerintah memiliki banyak

pendapat. Menurut pandangan tradisional defisit anggaran pemerintah membesar

permintaan agregat dan mendorong output dalam jangka pendek tetapi meng-

crowd out modal dan menekan pertumbuhan perekonomian dalam jangjka

panjang. Menurut pandangan Recardian, defisit anggaran pemerintah tidak

memiliki dampak ini, karena konsumen memahami bahwa defisit anggaran hanya

mencerminkan penundaan beban pajak. Dengan kedua teori ini sebagai latar

belakang, selanjutnya kita akan membahas beberapa persepektif lain tentang utang

pemerintah.

Anggaran Berimbang Versus Kebijakan Fisikal Optimal

Topik yang sering menjadi perbedaan politik adalah apakah konstitusi

federal harus menetapkan anggaran berimbang bagi pemerintah federal juga.

Kebanyakan ekonom menentang aturan ketat yang menuntut pemerintah

menyeimbangkan anggarannya. Ada 3 alasan mengapa kebijakan fiskal optimal,

kadang menyebabkan defisit atau surplus anggaran.

8

a) Stabilisasi

Deisit atau surplus anggaran bisa menstabilisasi perekonomian. Pada

dasarnya, aturan anggaran berimabang akan menarik kembali kekuatan

penstabilan otomatis dari sistem pajak dan transfer. Ketika perekonomian

mengalami resensi, pajak secara otomatis turun, dan transfer secara

otomatis naik. Meski membantu menstabilkan perekonomian, respon

otomatis ini mendorong anggaran menjadi defisit. Aturan anggaran

berimbang yang ketat akan meminta pemerintah menaikan pajak atau

mengurangi pengeluaran dalam masa resesi, tetapi tindakan ini akan

menekan permintaan agregat.

b) Tax Smoothing

Defisit atau surplus anggaran bisa digunakan mengurangi distorsi intensif

yang disebabkan oleh sistem pajak. Tarif pajak yang tinggi menimbulkan

biaya dalam masyarakat dengan menekan aktivitas ekonomi. Pajak atas

penghasilan pekerja, misalnya menurunkan intensif bagi orang-orang

untuk bekerja selama berjam-jam. Karena disinsentif ini akanmenjadi

sangat besar pada tarif pajak yang sangat tinggi, maka jumlah biaya

sosial pajak diminimalkan dengan mempertahankan tarif pajak yang

reletif stabil, bukan membuatnya tinggi dalam beberapa tahun dan rendah

pada tahun-tahun lainnya. Agar tarif pajak tetap rendah, diperlukan

defisit pada tahun-tahun disaat terjadi pendapatan rendah (resensi) yang

tidak biasa atau pengeluaran tinggi (perang) yang tidak biasa.

c) Redistribusi Integenerasi

Defisit anggaran bisa digunakan untuk menggeser beban pajak dari

generasi sekarang ke generasi mendatang. Sebagai contoh, sebagian

ekonomi berpendapat bahwa jika generasi sekarang berperang untuk

mempertahankan kemerdekaan, generasi mendatang akan memetik

manfaatnya sekaligus menanggung sebagian bebannya. Untuk

membiayai sebagian biaya perang, generasi sekarang bisa mendanai

perang dengan defisit anggaran. Pemerintah kemudian bisa melunasi

utang dengan menggenakan pajak pada generasi mendatang.

9

Dampak Fiskal Terhadap Kebijakan Moneter

Kita mengetahui bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah

untuk mendanai defisit anggaran adalah mencetak uang, kebijakan yang

menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Ketika suatu negara mengalami

hiperinflasi, alasan tipkalannya adalah bahwa pembuat kebijakan fiskal

mengandalkan pajak inflasi untuk membayar sebagian dari pengeluaran mereka.

Selain berkaitan antara defisit anggaran dan inflasi ini, sebagian ekonomi

menyatakan bahwa tingkat utang yang tinggi juga mendorong pemerintah

menciptakan inflasi. Karena sebagian besar utang pemerintah dispesifikasikan

dalam bentuk nominl, maka nilai utang rill turun ketika tingkat harga naik. Ini

merupakan redistribusi biasa antara kreditor dan debitor yang disebabkan oleh

inflasi yang tidak diharapkkan disini debitor adalah pemerintah dan kreditor

adalah sektor swasta. Namun debitor ini, tidak seperti yang lain, memiliki akses

ke pencetakan uang. Tingkat utang yang tinggi dapat mendorong pemerintah

mencetak uang, skaligus mempertinggi tingkat harga dan menurunkan nilai rill

utangnya.

Utang Dan Proses Politik

Sebagian ekonomi mengkhawatirkan bahwa kemungkinan mendanai

pengeluaran pemerintah dengan berutang membuat seluruh proses politik menjadi

buruk. Gagasan ini memiliki sejarah yang panjang. Ekonom abad kesembilan

belas Knut Wicksell mengklim bahwa jika manfaat dari beberapa jenis

pengeluaran pemerintah melebihi biayanya, maka adalah mungkin untuk

membiayai pengeluaran tersebut dengan cara yang akan mendapatkan dukungan

penuh dari para pemilih. Ia menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah

seharusnya dilakukan hanya bila dukungan itu, dalam kenyataan, mendekati bulat

(penuh). Akan tetapi, dalam kasus pembiayaan dengan utang, Wicksell

memperhatikan bahwa “ bunga (dari pembayaran pajak masa depan) tidak

ditampilkan sama sekali atau ditunjukan secara tidak tepat dalam penyusunan

persetujuan pajak.”

Banyak ekonom telah menggemakan tema ini. Dalam bukunya yang terbit

pada tahun 1977, Democracy in Deficit, James Buchanan dan Richard Wagner

menjelaskan aturan anggaran berimbang untuk kebijakan fiskal dengan alasan

10

bahwa hal itu “akan menjadikan biaya-biaya riil dari sarana publik disadari oleh

para pembuat kebijakan; hal itu cenderung menghilangkan khayalan bahwa

keputusan fiskal yang mereka ambil tidak ada biayanya”. Demikian pula Martin

Feldstein (mantan penasahat ekonomi Ronald Reagen dan pemerhati defisit

anggaran) berpendapat bahwa “hanya ‘hambatan anggaran yang kuat’ yang harus

menyeimbangkan anggaran” yang dapat memaksa politisi menilai apakah

“manfaat pengeluaran benar-benar sesuai dengan biayanya.”

Argumen ini membuat beberapa ekonom menyepakati amandemen

konstitusi yang akan meminta kongres menyetujui anggaran berimbang.

Seringkali proposal ini menghilangkan klausa pada kondisi bahaya nasional,

seperti perang dan depresi, ketika defisit anggaran merupakan respon kebijakan

yang bisa diterima. Beberapa kritik terhadap proposal ini berpendapat bahwa,

meskipun klausa tersebut tidak dibuat, amandemen konstitusi semacam itu akan

membelenggu para pembuat kebijakan dengan sangat erat. Pihak lain mengklim

bahwa kongres akan dengan mudah menghindari persyaratan anggaran berimbang

dengan trik-trik akuntansi. Jelaslah bahwa perdebatan mengenai keinginan untuk

mengamandemenkan anggaran berimbang lebih bersifat politis dari pada

ekonomis.

Dimensi-dimensi Internasional

Utang pemerintah bisa mempengaruhi peran negara dalam perekonomian

dunia. Ketika defisit anggaran pemerintah menurunkan tabungan nasional, hal itu

sering menyebabkan defisit perdagangan yang didanai dengan meminjam dari

mancanegara. Sebagi contoh, banyak pengamat menyalahkan kebijakan fiskal AS

atas perubahan Amerika Serikat dari kreditor besar dalam perekonomian dunia

menjadi debitor besar. Hubungan antara defisit anggaran dan defisit perdagangan

ini menyebabkan dua dampak lanjut terhadap utang pemerintah.

Pertama, tingkat utang pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan resiko

bahwa perekonomianakan mengalami pelarian modal (capital flight) penurunan

yang merugikan dalam pemerintah atas aset nasional di pasar uang dunia. Investor

nasional menyadari bahwa pemerintah sebuah negara bisa dengan mudah

menyelesaikan utang mereka dengan mengaku atau menyatakan pailit.semakin

tinggi tingkat utang pemerintah, semakin tinggi tingkat utang pemerintah,

11

semakin besar godaan untuk menyatakan pailit. Jadi, ketika utang pemerintah

melonjak, investor internasional menjadi khawatir dan membatasi jumalah

pinjamannya. Jika hilangnya kepercayaan ini terjadi secara tiba-tiba, hasilnya

akan menjadi gejala pelarian modal klasik: goncangan nilai mata uang dan

kenaikan tingkat bunga. Kedua, tingkat utang pemerintah yang tinggi yang

didanai oleh utang luar negeri bisa menurunkan pengaruh politis negara tersebut

dalam percaturan global. Ketakutan ini ditekankan oleh ekonom Ben Friedman

dalam bukunya Day of Reckoning yang terbit pada tahun 1988.

2.6 Study Kasus

Dari data Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan

yang dikutip, senin (28/10/2013), total utang pemerintah Indonesia hingga

September 2013 mencapai Rp 2.273,76 T dengan rasio 27,5% terhadap PDB. Dari

jumlah tersebut, Rp 681,7 T merupakan utang luar negeri yang di dapat dari

beberapa Negara dan juga lembaga-lembaga multilateral. Jumlah utang luar negeri

meningkat disbanding akhir tahun 2012 yang sebesar 614,871 T.

APBN-P 2013 mencapai Rp 1.726,2 T, naik sebelumnya Rp 1.683 T.

deficit anggaran untuk akhir tahun 2013 sebesar 4,3 dari PDB. Dan untuk tahun

ini ditetapkan 2,38% terhadap PDB atau 224,2 T, karena penerimaan Negara lebih

kecil. Untuk menutup deficit tersebut, pemerintah akan menarik utang baru yang

mayoritas utang baru dari penjualan surat utang atau obligasi. Namun sampai saat

ini ada 3 negara dan 3 lembaga yang rajin memberi utang kepada Indonesia,

mereka adalah :

a) Jepang Rp 263,25 T per September 2013

b) Perancis Rp 25,23 T per September 2013

c) Jerman Rp 23,27 T per September 2013

d) Bank Dunia Rp 146,77 T per September 2013

e) ADB Rp 107,74 T per September 2013

f) IDB Rp 6,12 T per September 2013

12

Di atas adalah sebagian dari Negara dan lembaga yang memberikan

pinjaman dana kepada pemerintah Indonesia. Seandainya rakyat Indonesia

dilibatkan langsung untuk melunasi utang pemerintah, setiap orang harus

menyisihkan dana sebesar Rp 9,1 juta, dan ini jumlah yang tidak kecil. Angka

tersebut didasarkan pada total utang pemerintah yang kini tercatat Rp 2.273,76 T

per September 2013 dibagi dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa.

Meski utang sudah menumpuk, pemerintah masih berusaha untuk mencari

peluang pinjaman. Dalam konteks menggenjot pertumbuhan ekonomi, skema

utang atau pinjaman memang tidak diharamkan. Namun, bank dunia sudah

mengingatkan agar Negara berkembang harus mulai mengurangi utang di tengah

kondisi perekonomian dunia yang masih diliputi ketidakpastian. Namun,

himbauan itu seolah hanya berlalu saja.

Tahun ini, pemerintah melalui Kementrian Keuangan menargetkan bias

mendapat utang Rp 331 T melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Sejauh ini sepanjang januari-september 2013, pemerintah sukses merealisasikan

penjualan surat utang sebesar Rp 271,535 T.

Sedangkan pada neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2013

masih mengalami deficit sebesar US$ 4,06 milliar, lebih tinggi dari tahun

sebelumya yang juga mengalami minus US$ 1,67 milliar. Dengan kata lain,

deficit neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun lalu ambruk hingga 143%.

Sektor migas kembali menyumbang peran terbesar dalam deficit

perdaganan Indonesia 2013 dengan nilai mencapai US$ 12,63 milliar. Sementara

neraca perdagangan sector nonmigas mengalami surplus hingga US$ 8,57 milliar.

13

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Utang pemerintah pada saat ini, khusunya utang luar negeri sudah

berperan sebagai factor yang mengganggu APBN. Bahkan factor yang berasal dari

utang luar negeri tersebut sudah menampakkan signal negative pada pertengahan

1980an ketika terjadi transfer negative, dimana utang pokok dan bunga yang

dibayar kepada Negara donor dan kreditor ketika itu sudah lebih besar daripada

utang yang diterima oleh pemerintah.

Hubungan utang dengan ekonomi rakyat terlihat pada dimensi APBN

sekarang ini, yang sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran suatu pemerintahan

yang normal. APBN dengan utang yang berat, baik utang luar negeri maupun

utang dalam negeri merupakan symbol ketidakwajaran dari instrument kebijakan

ekonomi Negara ini. Dalam keadaan seperti ini, maka ekonomi masyarakat

terganggu. Pada satu sisi utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis

dari APBN sehingga anggaran Negara tersebut tidak memiliki ruang yang

memadai untuk maneuver. Anggaran pengeluaran habis terkikis oleh pengeluaran

untuk utang luar negeri. Dengan demikian, APBN Indonesia sudah menjadi

instrument yang sulit bergerak, kartu mati, dan bahkan menggangu ekonomi

nasional secara keseluruhan.

14