BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara definitif, korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan wewenang

atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau segolongan orang untuk

mendapatkan keuntungan pribadi. Atau dalam bahasa yang lain, perilaku pejabat

publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri,

melanggar hukum, dan merugikan orang lain/bangsa. Sudah berpuluh tahun bangsa

Indonesia menderita keterpurukan akibat perbuatan segilintir masyarakat yang

memiliki kekuasaan dan menyalahgunakannya untuk memperkaya diri sendiri.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat - hangatnya dibicarakan

publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli

mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang

pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan

negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya,

korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi

penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan

pembangunan pada umumnya.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat

diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang

eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang

pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya yang harus diwaspadai

baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang

memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai

akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan

1

uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka

ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.Korupsi sudah

berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad

pertengahan dan sampai sekarang.

Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju

sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada

praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-

ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang

terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta

semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber

alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai

negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan

yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau

badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan - imbalan

dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung

terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat,

sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru)

yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan pembangunan

nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara

penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif.

Biasanya resiko politik adalah hambatan terbesar untuk membangun

kemauan politik. Pembaruan yang menyeluruh\memang mengandaikan adanya

resiko dan hal-hal yang sulit diprediksi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk

meningkatkan kesadaran publik dan kemauan politik publik. Antara lain, lewat

berbagai simulasi, selebaran, serta berbagai metode dan pendekatan lainnya. Intinya

dengan cara-cara ini warga masyarakat dihadapkan pada situasi riil tentang dampak

buruk korupsi, dan bagaimana seharusnya warga masyarakat memberikan reaksi

pada kasus-kasus korupsi.

2

Lembaga-lembaga pengawasan independen sebenarnya juga memiliki

peranan yang sangat luas, dan memiliki kemampuan untuk menanamkan pengaruh di

kalangan politisi. Tetapi perlindungan kelembagaan masih sangat lemah, sehingga

lembaga-lembaga independen ini sangat mudah disingkirkan

1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah korupsi itu ?

2. Apa penyebab terjadinya korupsi ?

3. Apa akibat terjadinya korupsi ?

4. Apa solusi cara menangulangi korupsi ?

5. Bagaimana peran mahasiswa dalam memerangi korupsi ?

1.3. TUJUAN

1. Mendeskripsikan pengertian korupsi .

2. Mendeskripsikan penyebab terjadinya korupsi.

3. Mendeskripsikan akibat terjadinya korupsi.

4. Mendeskripsikan solusi cara menanggulangi korupsi.

5. Mendeskripsikan peran mahasiswa dalam memerangi korupsi.

3

BAB 2

PEMBAHASAN

Negara kita sudah penuh dan tenggelam dengan korupsi, ibarat dengan banjir

kita sudah kebanjiran dengan korupsi. virus korupsi sudah sedemikian membumi

dinegara kita. dalam setiap sudut kehidupan korupsi bisa mampir dan duduk ngopi

bersama kita.

Melihat fenomena diatas, maka perlu orang- orang handal dan bernyali besar dalam

penanganan kasus- kasus korupsi. orang- orang handal adalah yang mengerti

permasalahan dan punya jalan keluar. nyali besar adalah orang- orang yang memang

berani menghadapi resiko. karena berbicara kasus korupsi adalah berbicara orang-

orang besar dan berkuasa. mereka tentunya tak akan tinggal diam bila mereka kita

usik.

Seorang investigator dalam melakukan monitoring dan investigasi haruslah

pelit dalam berbicara kepada publik. sekarang timbul pertanyaan kenapa?. tujuannya

adalah supaya kasus yang kita periksa jangan sampai kehilangan jejak. coba anda

bayangkan bila investigator terlalu bebas dan terang- terangan berbicara kepada siapa

saja, tentunya disitu dia akan kehilangan jejak dan bukti. sang koruptor akan segera

melakukan berbagai cara untuk menghilangkan bukti dan saksi, dan yang paling

ekstrim adalah saksi dan investigator akan dibunuh. beranjak dari hal diatas maka

bila anda ingin menjadi seorang investigator yang sukses anda harus pelit bicara, itu

adalah kunci sukses dan keselamatan saudara.

2.1 Pengertian Korupsi

korupsi adalah masalah global yang harus menjadi keprihatian semua orang.

Praktik korupsi biasanya sejajardengan konsep pemerintahan totaliter, ditaktor –

yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Korupsi juga berkaitan

dengan pelanggaran hak asasi manusia.Korupsi juga sering dipakai dalil untuk

menggulingkan pemerintahan lama oleh pemerintahan baru. Dalam sistem kekuasaan

diktator, masyarakat dan media tidak memiliki celah yang baik untuk mengungkap

berbagai praktik korupsi. Peluang terbesar untuk membuka praktik korupsi ada pada

4

sistem pemerintahan yang demokratis. Asumsinya, praktik korupsi berpeluang besar

dibongkar dalam lingkungan yang plural, toleran, masyarakat memiliki kebebasan

menyampaikan pendapat, dan ketika semua orang merasa aman - tidak ada ancaman,

dan tekanan secara sosial maupun politis. Tetapi tidak berarti dalam sistem sosial-

politik yang demokratis tidak ada korupsi. Perusahaan-perusahaan swasta raksasa

sering menggunakan kedudukan terhormat dari keabsahan hukum formal kegiatan

usaha mereka untuk melanggar kepercayaan publik dengan kan kekayaan pribadi,

dan resiko suap menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi para

koruptor. Korupsi membuat negara-negara miskin semakin terpuruk.

Korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama

karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama

dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi

etika pribadi yang melandasi prilaku sosial sebagaian besar orang. Kedua, tidak ada

transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik

justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-

mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas

pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.

Dalam pengertian sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan

kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu korupsi dipahami dalam konteks

perilaku pejabat-pejabat sektor publik - politisi, pegawai negeri yang memakai

kekuasaan dan\ wewenang sosial untuk memperkaya diri, atau bersama orang-orang

yang dekat dengan mereka. Fokus buku panduan ini ditekankan pada praktik korupsi

administrasi, terutama pada kegiatan perorangan yang memegang kontrol sebagai

pejabat publik, pembuat kebijakan atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah.

Hal tersulit dan sangat fundamental dari semua gagasan iniadalah bagaimana

membangun kemauan politik. Kemauan politik bukan kemauan politisi dan orang-

orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Kemauan politik adalah keberanian

yang didukung oleh kecerdasan sosial warga masyarakat dan seluruh elemen sosial

untuk memberantas korupsi. Sehingga jabatan politik tidak lagi dipandang sebagai

5

cara mudah untuk memperkaya diri sendiri, tetapi sebagai tanggung jawab untuk

mengelola dan merumuskan sekaligus menetapkan tujuan kehidupan bersama yang

lebih baik.

Selain merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan demi

keuntungan pribadi, korupsi adalah tindakan ketidakpatuhan seorang pejabat publik

untuk “menjaga jarak”. Apakah sebuah keputusan publik diambil berdasrkan

pertimbangan kepentingan publik, atau karena kepentingan pribadi, kelompok, dan

keluarga yang mewarnai kebijakan itu. Ironisnya tidak ada konsep yang sama untuk

mengukur apakah sebuah perilaku itu bisa digolongkan sebagai tindakan korup atau

tidak. Perbedaan pandangan dan pemahaman

ini semakin mempersulit pemberantasan korupsi. Faktor-faktor yang menjadi orang

sebab orang enggan memberantas korupsi antara lain adanya keraguan apakah

sebuah tindakan korup atau bukan, atau ada sikap pesimis bahwa hukum sulit

membuktikan dan memberi sanksi kepada pelaku korupsi, kekhawatiran adanya

ancaman dari pelaku, atau kedudukan yang lebih rendah dalam sebuah organisasi.

Bidang kegiatan pemerintah yang rawan terhadap korupsi adalah bidang

usaha pengadaan barang dan jasa untuk publik, bidang properti, birokrasi distribusi

barang, pengangkatan pegawai pemerintah dan tata pemerintah daerah. Model

korupsi yang biasa dikembangkan antara lain: nepotisme, korupsi politik, uang

komisi bagi kontrak, dan berbagai bentuk penggelapan dana. Bentuk-bentuk praktik

korupsi selalu sama, di manapun. Korupsi di Cina - tempat birokrat menjual

kekuasaan administrasi mereka, sama dengan korupsi di Eropa - tempat partai politik

mendapat komisi dalam jumlah yang sangat besar dari proyek-proyek pemerintah.

Sepanjang menyangkut korupsi, hampir tidak ada orang yang bisa mengecam orang

lain. Di pemerintahan yang paling bersih sekalipun, korupsi tetap ada. Oleh karena

itu, upaya memberantas korupsi harus dilakukan terus-menerus.

Berdasarkan sebuah kesepakatan, dirumuskan beberapa situasi yang mudah

mengundang korupsi. Pertama, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang

langka, atau untuk menghindari biaya. Kedua, suap diberikan untuk mendapat

6

keuntungan yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan

oleh pejabat publik. Ketiga, suap diberikan bukan untuk mendapatkan keuntungan

tertentu dari publik, tetapi untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan

perolehan keuntungan. Keempat, suap diberikan untuk mencegah pihak lain

mendapatkan dari keuntungan, atau membebankan biaya pada pihak lain. Suap

sebenarnya merupakan kekuatan pasar yang mewarnai program kerja pemerintah.

Jika pasar menjadi efisien karena suap, maka suap dapat dibenarkan. Tetapi gejala ini

tetap harus dilihat dengan sikap yang skeptis.

Korupsi biasanya tumbuh dalam sistem yang kaku dan sarat dengan

hambatan dan bersumber dari kekuatan monopoli dalam pemerintahan. Dalam situasi

seperti ini pegawai pemerintah cenderung memilih penawar tertinggi (dari sebuah

tender) dengan harapan akan mendapatkan komisi yang lebih besar. Pegawai negeri

memiliki insentif untuk menciptakan lebih banyak hambatan sebagai cara untuk

mendapatkan suap dengan nilai yang sangat besar. Misalnya melakukan upaya

memperlambat proses administrasi atau menentukan persyaratan yang berat.

2.2 Penyebab terjadinya korupsi

Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974)

menemukandalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah

kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi

(17,2%), hambatan struktur sosial (7,08 %). Sementara itu Merican (1971)

menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

a. Peninggalan pemerintahan kolonial.

b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.

c. Gaji yang rendah.

d. Persepsi yang populer.

e. Pengaturan yang bertele-tele.

f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :

7

a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.

c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan

upeti atau suap.

d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan

dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat

dihindarkan.

f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi,

kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi

pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab

terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,

administrasi yang lamban dan sebagainya.

2. Warisan pemerintahan kolonial.

3. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak

ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang

dilakukan oleh pejabat pemerintah.

8

2.3. Akibat Terjadinya Korupsi

Akibat-akibat korupsi adalah :

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman

modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,

menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas

administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak

efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan

sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama

perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan

pemerintah dan tidak represif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibatakibat

korupsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan,

gangguan penanaman modal.

2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,

hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi,

hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan

pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum akibat korupsi

adalah merugikan negara dan merusak sendisendi kebersamaan serta

memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

9

2.4. Upaya penanggulangan korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin

mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan

terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu

mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the

means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang

masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam

Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai

berikut :

a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah

pembayaran tertentu.

b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.

c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan

dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang

saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan

penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan

untuk mengurangi kesempatan korupsi.

d. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan meningkatkan

ancaman.

e. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi

dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi

organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu

pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan

dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

10

Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized)

tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal

dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk

kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi

haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan

dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman

hukuman kepada pelaku-pelakunya.

Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan

korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif

yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan

dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam

menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang

rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin,

satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan

hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang

yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula. Persoalan korupsi beraneka

ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam

pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinaju

dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems),

juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan

partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.

2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan

nasional.

3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak

korupsi.

4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum

tindak korupsi.

11

5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan

jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.

6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan

berdasarkan sistem “ascription”.

7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi

pemerintah.

8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur

9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis

tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.

10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok

dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi

korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para

koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal

yang memalukan lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya

penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

a. Preventif.

1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi

pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik

pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.

2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri

sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai

saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh

godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.

3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan

dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan

melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada

masyarakat dan negara.

12

4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam

memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.

5. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol,

koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung

disalahgunakan.

6. hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of

belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa

peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu

berusaha berbuat yang terbaik.

b. Represif.

1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.

2. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat

13

2.5. Peran Mahasiswa Dalam Memerangi Korupsi

Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak

banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari

peran mahasiswa. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada

yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme.

Semangat-semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat

yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang

dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya. Intuisi dan hati

kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu, ia harus berbuat

sesuatu untuk masyarakat, bangsa dan negaranya.

Sejarah mencatat dengan tinta emas, perjuangan mahasiswa dalam

memerangi ketidak adilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa

Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa akan

muncul tokoh dan pemimpin bangsa.

Apabila kita menengok ke belakang, ke sejarah perjuangan bangsa,

kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dimotori oleh

para mahasiswa kedokteran STOVIA. Demikian juga dengan Soekarno, sang

Proklamator Kemerdekaan RI merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Ketika

pemerintahan bung Karno labil, karena situasi politik yang memanas pada tahun

1966, mahasiswa tampil ke depan memberikan semangat bagi pelaksanaan tritura

yang akhirnya melahirkan orde baru. Demikian pula, seiring dengan merebaknya

penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh orde baru, mahasiswa

memelopori perubahan yang kemudian melahirkan jaman reformasi.

Demikianlah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya,

untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belumlah

berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak

kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat

Bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa

14

ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa

Indonesia dan harus diperangi.

Dalam seni perang, terdapat ungkapan “untuk memenangi peperangan harus

mengenal lawan dan mengenali diri sendiri”. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui

apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi, namun demikian

pengertian korupsi

menurut hukum positif (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah perbuatan setiap orang baik

pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara.

Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk

menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal

tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya, dan kekuatan dan kemampuan

apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan

korupsi.

Strategi investigatif adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi,

investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sedangkan strategi

edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk

berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan

masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (integrity)

serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral.

 

Apabila kita menilik ke dalam untuk mengetahui apa hakekat dari mahasiswa,

maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Disatu

sisi mahasiswa merupakan peserta didik, dimana mahasiswa diproyeksikan menjadi

birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini

mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional,

dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat

15

mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Dengan

berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang

handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang

akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada kearah yang lebih baik.

Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol social

terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada

dalam masyarakat. Selain itu, Mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi

kebijakan publik dari pemerintah.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi

keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi/tanggapan

atas kebijakan pemerintah dengan melakukan membangun OPINI PUBLIC untuk

pandangan POSITIF, JUMPA PERS, DISKUSI TERBUKA dengan pihak-pihak

yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan TUNTUTAN

dengan melakukan demonstrasi (NO ANARKISME dan Melawan Hukum) dan

pengerahan massa dalam jumlah besar sesuai prosedur. Di samping itu,

mahasiswa mempunyai jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan

lembaga-lembaga swadaya masyarakat sehingga apabila dikoordinasikan dengan

baik akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah.

Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah

pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus

mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan

korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari

awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa,

dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus

melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur

pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa

melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan perekrutan mahasiswa baru yang

bermoral.

16

Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli

mengklasifiksikan penyebab terjadinya korupsi. Kami mencoba melihatnya dari

pandangan mata seorang mahasiswa Social juristisi antara lain: 

1. Masalah Moral, pelaku tindak pidana khususnya Tindak pidana korupsi dasarnya

di latar belakangi buruknya moral individu, mereka cenderung egois dan

memikirkan segala sesuatu yang indah dan besar tanpa membandingkannya

dengan potensi yang dimiliki. Individu seperti ini cenderung melakukan dan

menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tidak sedikit orang yang melupakan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan

untuk uang dan kekuasaan semata. 

2. Masalah Ekonomi, Kemiskinan yang masih identik di Indonesia juga sangat

mempengaruhi timbulnya niat jahat untuk mengubah taraf kehidupan di tengah

persaingan hidup yang keras.  

3. Sistem yang kacau, di kenal dengan aspek institusi dan administrasi. Korupsi

kerap kali terjadi ketika adanya peluang atau cela yang memungkinkan terjadinya

penyelewengan. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila fungsi instansi terkait

tidak berjalan secara maksimal terutama bidang pengawasan ( Yudikatif). Aturan

dan sanksi yang tidak jelas dan berbelit-belit dan juga pengaruh kekuasaan atau

jabatan. 

4. Lingkungan Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum yang sangat buruk.  

17

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai

demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.

2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-

sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa.

3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif.

Pencegahan(preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan

membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas

antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan

perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut

kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau

atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan,

terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial menumbuhkan rasa

“sense of belongingness” diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan

yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan

penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang)

kekayaan pejabat dan pegawai.

4. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi

keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi/tanggapan atas

kebijakan pemerintah dengan melakukan membangun OPINI PUBLIC untuk

pandangan POSITIF, JUMPA PERS, DISKUSI TERBUKA dengan pihak-pihak

yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan TUNTUTAN

dengan melakukan demonstrasi (NO ANARKISME dan Melawan Hukum) dan

pengerahan massa dalam jumlah besar sesuai prosedur. Di samping itu,

mahasiswa mempunyai jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan

lembaga-lembaga swadaya masyarakat sehingga apabila dikoordinasikan dengan

baik akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah.

18

DAFTAR PUSTAKA

Frederickson, George, H. 1984. Administrasi Negara Baru. Terjemahan. Jakarta.

LP3ES. Cetakan Pertama.

Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.

Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung.

Penerbit Sinar Baru.

Lubis, Mochtar. 1977. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta. Bhratara.

Karya

Aksara.

Saleh, Wantjik. 1978. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta. Penerbit Ghalia

Indonesia.

Simon, Herbert. 1982. Administrative Behavior. Terjemahan St. Dianjung. Jakarta.

PT. Bina Aksara.

Kompas. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 1989.

Suara Pembaharuan. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember

1989.

Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika,

2008.

Junaidi, Suwartojo, Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran

Pengawasan Dalam Penanggulangannya, Jakarta: Restu Agung,1995

19