MAKALAH PERUNDANG UNDANGAN FARMASI
PEMBERIAN OBAT KADALUARSADisusun oleh :
Ufwti Regina NP
(260110090099)
Isma Nurlatifah
(260110090100)
Hawa April Yani
(260110090101)
Jalaludin
(260110097001)
Taofik Al Nur
(260110097002)
Rendi Mulyadi Irawan (260110097003)
Jalaludin
(260110097004)
Fitria
(260110097005)
Ismail Ahsanuddien (260110097006)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2013Kata Pengantar
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga
penyusunan makalah ini dapat diselesaikan. Makalah ini disusun
untuk diajukan sebagai tugas mata kuliah Perundang Undangan Farmasi
dengan judul Pemberian Obat Kadaluarsa di Fakultas Farmasi
Universitas Padjadjaran. Dalam penyusunan makalah ini, tidak
sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun, penyusun menyadari
bahwa kelancaran dalam penyusunan makalah ini tidak lain berkat
bantuan dari banyak pihak sehingga kendala-kendala yang penyusun
hadapi teratasi.
Dalam penyusunan makalah ini, penyusun merasa masih banyak
kekurangan-kekurangan baik dalam teknis penulisan maupun materi,
mengingat akan kemampuan yang dimiliki penyusun. Untuk itu, kritik
dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan demi
penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan
pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penyusun
sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amin.
Jatinangor, Mei 2013PenulisDAFTAR ISIHalaman
Kata Pengantari
BAB I
1
Pendahuluan
1Latar Belakang1Tujuan
2Metode Penulisan2BAB II
3Isi / Pembahasan3BAB III
.16Kesimpulan
16Daftar Pustaka....17BAB I
PENDAHULUAN1.1. Latar BelakangKasus kesalahan pemberian obat
seperti obat yang sudah kadaluarsa masih banyak terjadi di
Indonesia bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian. Kasus ini
diantaranya dialami oleh Paulus Famiardjo di rumah sakit Pondok
Indah Kapuk (PIK) Jakara dan Darmawansyah di RSUD Sanggau
Pontianak.
Kasus Paulus Famiardjo terjadi pada tahun 2006. Pada tanggal 9
maret 2006, Paulus datang ke RS PIK dan menjalani pengobatan kanker
paru-paru hingga 20 Maret 2006 . Untuk membunuh sel kankernya, pada
22 Maret 2006. Paulus datang lagi dan diberikan obat gemzar yang
berfungsi membunuh sel kanker (Firdausjuven, 2006)
Obat gemzar atau gemcitabine tergolong ke dalam kelompok
obat-obatan yang disebut dengan antimetabolites. Obat ini dapat
dikonsumsi sendiri atau dikombinasikan dengan obat lain untuk
kemoterapi kanker payudara, kanker ovarium, kanker pankreas dan
kanker paru-paru. Obat ini bekerja dengan cara memperlambat atau
menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker. Obat ini hanya dapat
diperoleh dengan resep dokter (Detik health, 2012).
Demi mengembalikan kondisi kesehatan yang melemah, pihak RS
memberikan obat berupa cairan infus lipovenous. Namun cairan obat
itu ternyata kadaluarsa 10 Maret 2006. Dan 12 jam kemudian Paulus
meninggal dunia setelah diberikan obat kadaluarsa tersebut
(Firdausjuven, 2006)Kasus berikutnya dialami oleh Darmawansyah
warga Gg Karya, Jl Sultan Syahrir Kecamatan Kapuas Kabupaten
Sanggau Kalimantan Barat terjadi pada agustus 2012. Anaknya Fania
(7 tahun), pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Sanggau
diberikan obat kedaluarsa pihak apotek (Haryanto. 2012).Kejadian
tersebut dimulai pada Senin, 21 Agustus 2012 ketika dirinya membawa
sang buah hati memeriksakan diri ke RSUD dengan gejala demam
tinggi. Dokter kemudian memberikan resep obat untuk ditebus.
Kemudian ia pergi ke Apotek yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu,
diberikanlah obat Aviter sebanyak 10 bungkus. Namun, satu dari 10
bungkus obat itu tertera tanggal yang sudah kedaluarsa. Ia melihat,
sembilan bungkus lainnya tertulis masa berlaku (expired) hingga
November 2013, tapi yang satu bungkus tertulis November 2011.
Ia mengaku memang sempat mengadukan hal itu langsung ke apotek.
Pihak apotek diungkapkannya juga sudah sempat mau menukarkan.
Kekecewaan pasien terhadap pihak apotek dirumah sakit tersebut
adalah seharusnya apoteker memeriksa obat dengan teliti. Obat
fungsinya untuk mengobati namun jika sudah kedaluarsa justru dapat
membahayakan jika memang sudah dikonsumsi. Pihak pasien berencana
mengadukan hal ini ke balai pengawasan obat dan makanan (POM)
(Haryanto. 2012).Obat kadaluarsa (obat expire date) merupakan
polemik tersendiri bagi Asisten Apoteker (Tenaga Teknis
Kefarmasian) dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, baik itu di
puskesmas; rumah sakit; apotek; atau tempat pelayanan kesehatan
lainya. Permasalahannya ialah ketika Asisten Apoteker ataupun
Tenaga Teknis Kefarmasian yang ada disalah satu tempat pelayanan
kesahatan tersebut diminta untuk ikut bertanggung jawab atas semua
obat yang kadaluarsa. Hal ini bisa menimbulkan dampak moril dan
materil yang luarbiasa bagi kita untuk dapat menjalankan pekerjaan
kefarmasian dengan baik. Karena itu perlulah kita mengetahui
bagaimana sebenarnya permasalahan obat kadaluarsa ini, sehingga
kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk menanganinya (PAFI,
2011).1.2. Tujuan
Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah
pengetahuan yang diharapkan bermanfaat bagi kita semua.
1.3. Metode Penulisan
Penyusun mempergunakan metode studi pustaka baik membaca
buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan makalah ini maupun
menggunakan media elektronik.
BAB IIISI
1. Aspek Undang Undang
Banyaknya kasus-kasus dalam dunia kesehatan, seperti malpraktik,
pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar, pelayanan kesehatan
yang masih bersifat diskriminatif bagi kalangan-kalangan tertentu
saja, bahkan sampai ke kasus kesalahan/kelalaian apoteker dalam
pemberian obat terhadap pasien. Tampaknya sangat diperlukan sekali
aturan hukum untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Hanya
dengan mengacu pada UU kesehatan saja, dirasa masih sangat kurang
sekali. Dalam hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen. Setidaknya ada ketentuan hukum yang
melindungi baik itu bagi tenaga maupun bagi pasien khususnya yang
kerap menjadi korban akibat kelalaian tenaga kesehatan. Akan
tetapi, UUPK tidak mengatur secara jelas mengenai pasien, pasien
dalam hal ini ialah konsumen, sedangkan apoteker atau tenaga
kesehatan lainnya disebut sebagai pelaku usaha/produsen.Hubungan
antara apoteker dan pasien ini layaknya hubungan antara pelaku
usaha dan konsumen diatur dalam UUPK. Apoteker dituntut untuk
melindungi pasien dari dampak kerugian yang timbul akibat kesalahan
atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
Sehubungan dengan kerugian dan tanggungjawab dalam hubungan
pasien dan apoteker dalam hal kesalahan atau kelalaian apoteker
terhadap pasien akibat kesalahan pemberian obat, maka hal ini
dirasa adanya hubungan hukum secara sukarela antara pasien dengan
apoteker. Disatu pihak pasien mendapatkan hak untuk menggugat ganti
rugi berupa biaya, dan kerugian lainnya. Dilain pihak menimbulkan
kewajiban bagi apoteker untuk memenuhi tuntutan ganti rugi akibat
kesalahan/kelalaian yang telah dilakukannya. Hal tersebut diatur
dalam Pasal 4 huruf h, Pasal 7 huruf f dan g, Pasal 19 ayat (1) dan
(2), dan Pasal 23 UUPK.
Apoteker yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kefarmasian,
baik dalam proses peracikan obat maupun dalam pemberian obat
terhadap pasien, maka akan menimbulkan kerugian bagi pasien, yang
mana konsekuensinya menimbulkan pertanggungjawaban apoteker.
Pertanggungjawaban tersebut biasanya dalam bentuk tanggungjawab
perdata yang berupa tuntutan ganti rugi dari pasien sebagai pihak
yang dirugikan. Salah satu jalan yang mungkin ditempuh adalah
dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum
(Onrechtmatigedaad).Jika Dilihat Dari Sudut Pandang
Perundang-Undangan Tentu Kasus Tersebut Melanggar Undang-Undang
Tepatnya Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
a. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masayarakat akan
pelayanan kesehatan dan juga sebagai pengganti Undang-Undang
sebelumnya yaitu undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Kesehatan
merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesjahteraan yang
harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut
kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang
dalam memperoleh kesehatan. Hak setiap orang dalam hal kesehatan
yaitu:
a. Hak untuk mendapatkan kesehatan
b. Hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di
bidang kesehatan;
c. Hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,
dan terjangkau;
d. Hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang
diperlukan bagi dirinya;
e. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat
kesehatan;
f. fHak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang
dan seimbang dan bertanggung jawab;
g. Hak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya
termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya
dari
Sanksi Bagi Apoteker
Berikut ini perlu diketahui tentang adanya sanksi pidana yang
diatur dalam undang undang kesehatan. Secara umum sebagian besar
sudah tercakup dalam peraturan tersebut, namun untuk sanksi
berkaitan dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan belum tercakup, walaupun sebagian sudah diatur dalam
Kitab Undang undang Hukum Pidana. Bisa juga, akan diatur lebih
detail dalam Undang undang tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana
amanah dari undang undang ini. Berikut secara detail pasal pasal
yang menyangkut sanksi pidana yang terdapat pada Bab XX tentang
Ketentuan Pidanamulai pasal 190 s/d pasal 201:
Pasal 190 (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan
fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
Pasien sebagai konsumen juga mendapat perlindungan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menegaskan bahwa perlindungan
huum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu
antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen
serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya,
dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan
bertanggung jawab.
Adapun hak dan kewajiban konsumen yaitu:
1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan;
3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;
5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah,
pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya;
8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan prjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perudang-undangan
Sanksi bagi apoteker
Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari
masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat
perlindungan dalam undang-undang tesebut, bahkan tidak sedikit pula
para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UU
Perlindungan Konsumen ini.
Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha
diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap : pelaku usaha yang
memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan
berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran,
komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau
keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha
yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ),
memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat
2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha
berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di
dalam dokumen dan/atau perjanjian.(pasal 18 ayat 1 huruf b).
Pasal 84 yang berbunyi: Barang siapa mengedarkan makanan dan
atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); Serta pasal (5) yang
berbunyi menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak
memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)
atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(1); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) (Anonim c, 2008).2. Aspek Peraturan Pemerintah
Apotek di RSUD Sanggau Kalimantan Barat dan Rumah Sakit Pantai
Indah Kapuk (RS PIK) melakukan pelanggaran mengenai penyerahan obat
yang telah kadaluarsa, dimana apotek di RSUD tersebut telah
melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional pasal 1, yang
berbunyi :1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.
Dalam hal ini apotek di RSUD Sanggau telah melakukan kelalaian
yang dapat membahayakan nyawa pasien, yaitu memberikan obat yang
telah kadaluarsa.Padahal pada PP 57 Tahun 2001 tentang perlindungan
konsumen nasional pasal tersebut telah dijelaskan, bahwa negara
telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, sehingga
dalam kasus ini RSUD dapat dikenakan sanksi .
Apotek di RSUD Sanggau dan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (RS
PIK) juga telah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi
Dan Alat Kesehatan, dimana Barang siapa dengan sengaja memproduksi
dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan.
Selain melanggar PP 57 Tahun 2001 dan PP 72 Tahun 2001, juga
melanggar Peraturan pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan
kefarmasian
pasal 3 tentang Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada
nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan
serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan
Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan,
mutu, dan kemanfaatan.
Pasal 4 point a. Yaitu memberikan perlindungan kepada pasien dan
masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan
jasa kefarmasian.
Pasal 14 tentang Pekerjaan Kefarmasian Dalam Distribusi atau
Penyaluran Sediaan Farmasi. Dimana Apoteker sebagai penaggung jawab
apotek tidak melakukan pekerjaan yang semestinya, yaitu ditidak
melakukan pengawasan dan pengecekan obat sebelum diserahkan kepada
pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3781)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001
Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
BAB XIV Ketentuan Pidana
Pasal 74
Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan
sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.3. Segi Kode
Etik dan Sumpah JabatanPada kasus yang terjadi di apotek RSUD
Sanggau, dimana seorang pasien diberikan obat yang sudah kadaluarsa
oleh pihak apotek, dapat dikategorikan ke dalam kasus pelanggaran
kode etik apoteker. Kode etik apoteker Indonesia itu sendiri
merupakan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan
nilai-nilai yang dianut dan menjadi pegangandalam praktik
kefarmasian. Dasar Kode Etik sendiri yaitu agar berbuat baik,
menjauhkan diri dari kejahatan dan tujuannya adalah melindungi
masyarakat, bukan hanya melindungi profesi saja .
seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta
di dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan
bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker di dalam
pengabdiaannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan
keahliannya selalu berpegang teguh kepada Sumpah/Janji Apoteker.
Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya
berpedoman pada satu ikatan moral yaitu kode etik apoteker.
Kode etik apoteker tersebut terdiri dari :
I. Kewajiban Umum.
1. Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan
mengamalkan Sumpah Apoteker.
2. Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh sungguh
menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.
3. Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya
sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan
berpegang teguh pada prinsip kemanusiaaan dalam menjalankan
kewajibannya.
4. Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di
bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada
khususnya.
5. Dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan
diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan
dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
6. Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang
baik bagi orang lain.
7. Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan
profesinya.
8. Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan
perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang
kefarmasiaan pada khususnya.II. Kewajiban Apoteker Terhadap
PenderitaSeorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian
harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi
penderita dan melindungi makhluk hidup insani.
III. Kewajiban Apoteker Terhadap Teman Sejawat1. Setiap Apoteker
harus memperlakukan Teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri
diperlakukan.
2. Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling
menasehati untuk mematuhi ketentuan Kode Etik.
3. Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk
meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam
memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian serta mempertebal
rasa saling mempercayai di dalam melaksanakan tugasnya.IV.
Kewajiban Apoteker/Farmasis Terhadap Sejawat Petugas Kesehatan
Lainnya1. Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan
untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling
mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas
kesehatan.
2. Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau
perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/ hilangnya
kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan
lainnya.
Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja
melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia maka dia
wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah,
ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (ISFI) dan
mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pada kasus yang telah terjadi pada apoteker di apotek RSUD
sanggau apoteker tersebut telah melanggar Kode Etik Apoteker
Indonesia Bab II tentang Kewajiban Apoteker Terhadap Pasien, dimana
pasal 9 berbunyi, Seorang Apoteker dalam melakukan praktik
kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati
hak azasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani, memiliki
pedoman pelaksanaan dimana salah satu pedomannya yaitu seorang
Apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien
adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, khasiat, dan cara pakai
obat yang tepat.
Berdasarkan pasal tersebut, apoteker sebagai mitra pasien dalam
menjalani pengobatan seharusnya lebih teliti, bertanggung jawab,
dan lebih mementingkan kepentingan dan keselamatan pasien. Kasus
pemberian obat kadaluarsa ini merupakan medication eror (kesalahan
medis) yang sebetulnya bisa dicegah.
Berdasarkan kasus tersebut seorang pasien dapat menuntut
apoteker pada undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Bab
VI pasal 58 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang berhak menuntut ganti
rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian
dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Apoteker tersebut juga telah melanggar sumpah atau janji
apoteker yang diikrarkannya,dimana sumpah tersebut berbunyi :
Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji bahwa:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan
perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui
karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker;
3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan
kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum
perikemanusiaan;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan
sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan
keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan
sosial;
6. Saya ikrarkan Sumpah/Janji ini dengan sungguh-sungguh dan
dengan penuh keinsyafan.
Dan apotekertersebut juga tidak melaksanakan asuhan kefarmasian
dengan baik,dimana seharusnya seorang apoteker melaksanakan asuhan
kefarmasian yaitu
1. Memberikan pelayanan obat kepada pasien atas permintaan dari
dokter, dokter gigi atau dokter hewan baik verbal maupun
nonverbal
2. Memberikan pelayanan kepada pasien atas permintaan pasien itu
sendiri dalam rangka ingin melakukan pengobatan mandiri.
3. Memberikan pelayanan informasi obat.
4. Memberikan pelayanan konsultasi obat.
5. Membuat formulasi obat untuk mendukung proses terapi.
6. Melakukan monitoring efek samping obat.
7. Melaksanakan pelayanan klinik berbasis farmakokinetika.
8. Penatalaksanaan obat sitostatika dan obat yang setara.
9. Melakukan pelayanan evaluasi penggunaan obat.
Sedangkan apoteker tersebut tidak melaksanakan poin : memberikan
pelayanan informasi obat, memberikan pelayanan konsultasi obat,
melakukan monitoring efek samping obat, serta melakukan pelayanan
evaluasi penggunaan obat.Di dalam Kode Etik Apoteker Indonesia Bab
II tentang Kewajiban Apoteker Terhadap Pasien, dimana pasal 9
berbunyi, Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian
harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi
pasien, dan melindungi makhluk hidup insani, memiliki pedoman
pelaksanaan dimana salah satu pedomannya yaitu seorang Apoteker
harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat
yang terjamin mutu, keamanan, khasiat, dan cara pakai obat.
Termasuk obat yang masih layak untuk dikonsumsi oleh pasien.
Berdasarkan pasal di atas, apoteker sebagai mitra pasien dalam
menjalani pengobatan seharusnya lebih teliti, bertanggungjawab, dan
lebih mementingkan kepentingan dan keselamatan pasien.
Kasus pemberian obat kadaluarsa ini merupakan medication eror
(kesalahan medis) yang sebetulnya bisa di cegah. Laporan dari IOM
(Institute of Medicine) 1999 secara terbuka menyatakan bahwa paling
sedikit 44.000 bahkan 98.000 pasien meninggal di rumah sakit dalam
satu tahun akibat dari kesalahan medis (medical errors). Kuantitas
ini melebihi kematian akibat kecelakaan lalu lintas,
kankerpayudaradan AIDS. Penelitian Bates (JAMA,1995, 274; 29-34)
menunjukkan bahwa peringkat paling tinggi kesalahan pengobatan
(medication error) pada tahap ordering (49%), diikuti tahap
administration management(26%), pharmacy management (14%),
transcribing (11%).
BAB IIIKESIMPULAN
apoteker sebagai mitra pasien dalam menjalani pengobatan
seharusnya lebih teliti, bertanggung jawab, dan lebih mementingkan
kepentingan dan keselamatan pasien. Kasus pemberian obat kadaluarsa
ini merupakan medication eror (kesalahan medis). Seorang Apoteker
baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak
mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia maka dia wajib mengakui dan
menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi
yang menanganinya (ISFI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
DAFTAR PUSTAKA
Detikhealth. 2012. Gemcitabine.
http://health.detik.com/readobat/879/gemcitabine
[diakses tanggal 4 Mei 2013].
Firdausjuven. 2006. RS PIK Dilaporkan - Kasus Dugaan Pemberian
Obat Kadaluarsa.
http://groups.yahoo.com/group/tionghoa-net/message/45853. [diakses
tanggal 4 Mei 2013]
Haryanto. 2012. Apotek RSUD Berikan Obat Kadaluarsa?.
http://pontianak.tribunnews.com/2012/08/24/rsud-sanggau-berikan-obat-kadaluarsa.
[diakses tanggal 4 Mei 2013]
PAFI. 2011. Obat Kadaluarsa dan Tugas Farmasi.
http://pafi-blog.info/obat-kadaluarsa-tugas-farmasi. [diakses
tanggal 4 Mei 2013]
