Embed Size (px)
Citation preview
MAKALAH POLITIK dan STRATEGI NASIONAL
NAMA : NOVIA ARIMI
NPM : 15211232
KELAS : 2EA27
UNIVERSITAS GUNADARMA
1 | P a g e
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan, untuk
menyelesaikan makalah ini makalah ini membahas tentang Politik dan Strategi Nasional
Makalah ini berguna untuk pembaca untuk media pembelajaran baik formal maupun non formal
sebagai penyusun saya akui banyak kekurangan pada makalah ini, untuk itu kritik dan saran dari
pembaca sangat saya harapkan agar dalam penyusunan makalah berikutnya bisa lebis baik.
Bekasi , 31 Mei 2013
2 | P a g e
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 2
Daftar Isi. 3
BAB I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 4
1.2. Tujuan 5
1.3. Metode Penulisan 5
BAB II : Pembahasan .
2.1 Pengertian Politik , Strategi , Dan Polstranas 6-7
2.2. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional 8
2.3 Penyusunan Politik dan Stategi Nasional 8
2.4. Stratifikasi Politik Nasional 9-10
2.5. Otonomi Daerah 10
2.6. Kewenangan Daerah 10-11
2.7 Politik Dalam Negeri 11-19
BAB III : Penutup
3.1. Kesimpulan 20
Daftar Pustaka 20
3 | P a g e
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka tentunya
akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi
perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan sistem
pemerintahan dan politik.
Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesia
masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi internal Indonesia
sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan
mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak negara yang
terpengaruh oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut saling berlomba ntuk
menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat. Untuk melancarkan usaha mereka tersebut,
mereka banyak meletakkan pengaruh di beberapa negara dunia sehingga negara-negara tersebut akan
mendukung usaha dan tindak tanduk mereka.
Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk mendapatkan simpati dan empati
serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karenanya banyak negara-negara di dunia yang
menjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia di bagi dalam dua kelompok, blok barat dan blok timur.
Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa
negara lainnya berkoordinasi dan membentuk sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu dari
kedua blok tersebut, kelompok tersebut dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok Pada saat itu
Indonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yang
ada pada saat itu, dan aktif yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan
kerja sama antar negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga menetapkan
strategi nasional untuk mengembangkan negara dan menjaga keutuhan negara.
Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang di anut
oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif
tersebut. Oleh karena itu, kiranya kami perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa
Indonesia. Kami akan coba untuk membahas hal tersebut dalam makalah kami yang kami beri judul
“Politik Dan Strategi Nasional”.
4 | P a g e
1.2 Tujuan
- Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional di bidang sosial budaya;
- Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional di bidang pertahanan dan
keamanan;
- Untuk mengetahui bagaimana kaidah pelaksanaan politik dan strategi nasional;
- Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan politik dan strategi nasional Indonesia.
1.3 Metode Penulisan
Saya menggunakan metode kepustakaan. Dalam metode kepustakaan ini saya hanya membaca
berbagai buku mengenai wawasan nusantara saja dan tidak ada metode observasi atau pengamatan
langsung.
5 | P a g e
BAB II
PEMBAHASAN
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
2.1 Pengertian Politik , Strategi , Dan Polstranas
i. Pengetian Politik
Kata” politik”secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia, yang akar katanya dadalah polis,
berarti satuan kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan.Dalam
bahasa indonesia,poloitik dalam arti politics mempunyai kepentingan umum warga negara satuan
bangsa.Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan , cara , dan alat yang
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang di kehendaki.
Dalam bahasa inggris,politics adalah suatu rangkaian asas (prisip), keadaan, cara, dan alat yang
digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.Sedangkan policy, yang dalam bahasa
indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanana, adalah pertimbangan-pertimbangan yang di anggap
dapat menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang di kehendaki.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,
pengambilan keputusan,kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.
a. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam sutu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang di
taati oleh rakyatnya.Boleh di katakan negara merupakan bentuk memasyarakat dan organisasi politik
yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
b. Kekuasaan
kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang
atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.Dalam politik yang perlu di perhatikan adalah
bagaimana kekuasaan itu di peroleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana
melaksanakannya.
6 | P a g e
c. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik.Dalam pengambilan keputusan perlu di perhatikan
siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.Jadi, politik adalah pengambilan
keputusan melalui sarana umum.Kep[utusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu
negara.
d. Kebijakan Umum
Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik
dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dalam pemikirannya adalah bahwa masyarakat
memilih beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu rencana
yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakanoleh pihak yang berwenang.
e. Distribusi
Yang dimaksud distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat.
Nilai adalah suatu yang diinginkan dan penting.Ia harus membagi secara adil.Politik membicarakan
bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.
ii. Pengertian Strategi
Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni
seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.Karl von Clausewitz (1780-1831)
berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan tempuran untuk memenangkan
peperangan.Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari perang.
Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mencapatkan kemenangan atau
pencapaian tujuan.Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan
mengembangkan kekuatan ( ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkann.
iii. Politik dan Strategi Nasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan
suatu cita-cita dan tujuan nasional.Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan,
usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan
pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
7 | P a g e
2.2 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional harus memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam sistem manajemen nasional yang berlandasan ideologi pancasila, UUD 1945, Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional.Landasan pemikiran dalam sisitem manajemen nasional ini sangat
penting sebagai kerangkai acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena didalamnya
terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa indonesia.
2.3 Penyusunan Politik dan Stategi Nasional
Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan
lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”.Lembaga-lembaga
tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden,
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) dan MA. Sedangkan badan-
badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata
politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa,
ke;lompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group).Suprastruktur dan
infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastuktur politik di atur oleh
presiden/mandataris MPR.Dalam melaksanakan tugas ini presiden dibantu oleh berbagai lembaga
tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti dewan stabilitas
ekonomi nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan
Penerbangan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim,Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas
Politik dan Keamanan.
Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai
oleh rakyat indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaraan negara harus
mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan
sasaran sektoralnya.
Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam
akan selalu berkembang karena:
- Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
- Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan
kebutuhan hidup.
8 | P a g e
- Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tenologi.
- Semakin kritis dan terbukannya masyarakat terhadap ide baru.
2.4 Stratifikasi Politik Nasional
Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut::
i. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
a. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan
mencakup :penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makropolitik bangsa dan
negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan falsafah pancasila
dan UUD 1945.
b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti yang tercantum
pada pasal 10 s.d 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup
kewenangan presiden sebagai kepala negara.
ii. Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang
lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro
strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya yang dapat
berbentuk :
a. Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan
persetujuan DPR (UUD 1945, pasal 5 ayat (1) atau peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa).
b. Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenag
penerbitannya berada ditangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2).
c. Keputusan atau instuksi presiden,yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan
pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden dalam rangka
pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945, pasal 4
ayat (1).
d. Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat pula di keluarkan Makhlumat Presiden.
iii. Tingkat Penentu Kebijakan khusus
9 | P a g e
Kebijakan khusus adalah penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)
pemerintahan.Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi,
administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang utama tersebut.
iv. Tingkat Penentu Teknis
Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk
prosedur serta teknik mengimplementasikan rencana, program, dan ku 2egiatan.
v. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah
a. Wewenang penentu pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan
gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridiksinya
masing-masing
b. Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD.Perumusan hasil kebijakan tersebut di terbitkan sebagai kebijakan
daerah dalam bentuk peraturan daerah tingkat 1, atau 2, keputusan dan instruksinya
kepala daerah tingkat 1, atau 2.
2.5 Otonomi Daerah
Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud
politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah’
yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/kota.
Perbedaan antara undang-undang yang lama dan yang baru ialah :
- Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat ( Central
government looking )
- Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah ( Local
government looking ). Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai
dengan tuntunan reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil
hasilnya untuk semua daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan
masyarakat madani
2.6 Kewenangan Daerah
Kewenangan bidang lain, sebagai mana dimaksud poin ( 1 ), meliputi kebijakan tentang perancanaan
nasional dan pengadilan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
10 | P a g e
administrasi negara dan lembaga perekonmian negara, pembinanaan serata pemberdayaan sumber
daya manusia, pemberdayaan daya alam, teknoinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi
nasional.
Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, daerah mempunnyai mempunyai
kewenangan yang lebih luas dibandingkan ketika UU No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa masih berlaku.
Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 kewenangan daerah mencakup mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
Bentuk dan Susunan pemerintahan daerah:
- DPRD sebagai badan Legislatif Derah ah sebagai dan pemerintahan daerah sebagai
eksekutif daerah dibentuk di daerah.
- DPRD Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila.
DPRD mempunnyai tugas dan wewenang yaitu :
- Memilih gubernur/wakil gubernur , Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
- Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati,Walikota/ Wakil Wali Kota.
- Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
- Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota.
- Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan daerah, dan dan
pelaksanaan kerjasama internasional, di daerah. Memberikan pendapatan dan pertimbangan
kepada pemerintah atas rencana perjanjian internasional yang mennyangkut kepentingan
daerah. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
2.7 POLITIK DALAM NEGERI
1. Menegasjkan arah politik luar indonesia yang bebas aktif berorensetasi pada kepentingan
nasional ,menitikberatkan pada soladaritas antar negara berkembang yang mendukung negara
kamerdekaan.
11 | P a g e
2. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan
hajat orang banyak harus mempersatuan lembaga perwakila rakyat.
3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur luar negeri melakukan depormasi proaktif dalam segala
bidang.
4. Meningkatkan kualitas dipormasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pem banguanan
melalui kenerja ekonomi regional maupun internasionl.
5. Meningkatkan kesiapan indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi pedagangan bebas
terutama dalam menyonsong pemberilakuan AFTA,APEC DA WTO.
6. Memperluas perjanjian ektradisi degan negara sahabat serta mempelancar prosudur dipolmatik
dalam upaya meleksanakan bagian penyelesaia bagipenyelesaian masalah perkara pidana .
7. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tertangga yang berbatasan
langsung dengan kawasaan ASEAN untuk memelihara kestabilan, pembanguan dan kesejateraan.
C. penyelengaran negara
1. Membersikan penyelenggaran negara dari pratek koropsi .kolusi ,dan nipotismedengan
memberikan snksiseberat – beratnya sesuai sesuai engan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Memningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejateraan da prefesionalise
serta memberikaan sitem karier berdasarkan prsntasi dengan prinsip pemberian.
3. Melakukan pemeriksaan kekayaan pejabat – pejabat pemerintahaan sebelum dan sesudah
memengku abataan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4. Meningkatkan fungsi dan propesionalime birokrasi dalam melayani masyarakat serta dalam
mengelolah kekayaan negara secaa tranparan.
5. Meningkatkan kenerja ksejateraa pegawai negeri sipil ,tentra nasional dan kepolisian nasioanl
republik indonesia.
6. Menetapkan netralissi politik pegawai negeri degan enghargai hak polik.
D. Komuniasi ,informasi,dan media massa
1. Meningkatkan pemenfaatan peranan komunikasi memalu media massa modern dan tradisional
untuk menjelaskan kehidupan bangsa .
12 | P a g e
2. Meningkatankulitas komonikasi diberbagai bidang melalui pengusaan dan penerapan teknologi
informasi dan komonkasi guna memperkuat dayasaing bangsa menghadapi tantangan globalisi.
3. Meningkatkan peran pres yang ddengan peningkataan kualitas dan sejahteraan isan pres.
4. Membanguan jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan dakerah dan serta antar
dakerah secara imbal balik daam rangka mendukung pembangun nasional.
5. Memperkuat klembangan ,sumber daya manusia ,serana dan praserana penerangan khusus dari
luar negeri.
E. Agama
1. Memantapkan fungsi peranan,dan kebudayaan agama sebagai landasan moral ,spiritual ,dan
etika dalam penyelanggaraan negara serta mengupayahkan agar segala peraturan perundang –
undangan.
2. Meningkatka kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sitem pendidikan agama.
3. Menigkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama untuk enciptakan
suasana harmonis dan saling menghormati .
4. Mempermudahkan umat agama dan menjalankan ibadahnya .
5. Meningkatkan peranan dan fungsi lembaga – lembaga keagaman dalam mengatasi dampat
perubahaan yang trjadi disemua aspek kehidupan .
F. Pendidikan
1. Mengupayahkan perluasaan dan pemeratahan kesempatanmemperolah pendidikan yang bermutu
tinggi.
2. Meningkatkan kemampuan akademis,profesionalme, dan jamiaan kesejahteran bagi para
pendidik.
3. Melakukan pembahruan sistem pendidikan ,termasuk pembaruan kurikulum untuk melayani
keagamaan pendidik.
4. Memberdyakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sakolah.
5. Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip
desentralisasi otonomi keilmuan.
13 | P a g e
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun
pemerintah da menetkan sitem pendidikan.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secra terata terpaduh dan
menyeluruh.
5.Implemenasi dibidang siosial dan budaya.
a. Kesehatan dan kesejahteran sosial
1. Meningkatka mutu sumber daya manusia dan lngkungan yangsaling mendukung dan
emprolitaskan upaya peningkatan kesehatan.
2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesahatan .
3. Mengembangan sitem jamianan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang mendapatkan
perlindungan ,keamanan dan ksejahteraan .
4. Membngun ketahaan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan
pemberdayaan.
5. Membanguan aspirasi terhadp penduduk kelanjutan usia dan veteran untuk menjaga harkat dan
martabat .
6. Meningkatkan kepedulianpada penyandang cacat ,orang miskin ,anak – anak terlantar sera
kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapanga perkerjaan.
7. Meningkatkan kualitas penduduk memlui pengendalian kelahiran ,penuruan angka kematian dan
progam KB.
8. Memberatas secara sitematis perdagangan dan penyalahguaan narkotika dan obat – obatan
terlarang.
9. Memberikan akses fisip dan nonfisik guna menciptakan perspektf pnyandan cacat.
b. Kebudayan, kesenian, dan pariwisata
1. Mengembangakan dan membina kebudayan nasional bangsa indonesia yang bersumber dari
warisan budaya leluhur bangsa .
2. Merumuska nilai – nilai kebudayaan indonesia memberikan rujukan sitem nilai bagi totalita
rilaku kehidupn ekonomi.
14 | P a g e
3. Mengmbangkan sikap kritis terhadp nilai dan budaya alm rangka memilah – mil ah nila budaya
yag kondusif.
4. Mengembngkankebebasan berkreasi dalm kesenian untuk memberikan inspirasi bagi kepekaan
terhadp totalitas kehidupan dengan mengacu pad etika ,moral dan estetika dan agama.
5. Mengembangkan dunia perfilam ndonesia secara sehat sebagai media massa yang kretif untuk
meningkatkan moralitas agama dan serta kecerdasan bangsa .
6. Melestarikan apresiasi kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakan dan
memberdayakan sentra – sentra kesenian untuk meransang berkmbangnya kesnian nasional.
7. Menjadikan kesenian dan kerbudayan tradisional indonesia sebagai wahana bagi pengembangan
periwisata nasional dan mempromasikan keluar negeri.
8. Mengembangkan pariwisata melalui pariwisata melalui pendekatan sitem yang
utuh,terpadu,interdisipliner,dan partisipatoris dan menggunakan kriteria
ekonomis,teknis ,ergonomis,sosia budaya .
c. Kedudukan dan peranan perempuan
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berangsa dan bernegara
memalui kebijakan naional .
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemendirian organiasi perempuan dengan tetep
mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan erta nilai historis perjungan kaum perempuan .
d. Pemuda dan olahraga
1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia indonesia yang perlu
memiliki tingkat kesehatan dan kbugaran yang cukup.
2. Meningkatakan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara
sitematis dan komprehenshif melalui lembaga – lembaga pendidikan .
3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi mudah dalam mengaktualiasikan segenap
potensi ,bakat, dan mnat mereka dengan memberikaan kesempatan dan kebebasan
mengorganisasikan diri secara bebas .
4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan dikalangan generasi mudah yang berdaya
saing ,unggul, dan mandiri.
15 | P a g e
5. Melindungi segenap generasi mudah dari bahaya destruktif terutama penyalahgunaan
narkotika,obat – obatan terlarang ,zat adiktif lainya ( narkoba ) memalui gerakan perberatasan dan
peningkatan keadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan nerkoba.
e. Pembanguan daerah
1. Secaa umum pembanguaan daerah adalah sebag berikut :
a. Mengembangan otonomi yang secara luas ,nyata,dan bertanggung jawab dalam rangka
pembudayaan masyarakat.
b. Melakuan pengajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi,daerah kabupaten,
daerah kota.
c. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayahkan
perlaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan pemerataan pertumbuahan ekonomi dengan
eleksaan otonomi daerah.
d. Mempercepat pembanguan perdesan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani
dan nelayaan.
e. Memwujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan
mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui perizian dan investasi .
f. Memberdayakan dewan perwakilan rakyat daerah guna memantapkan penyelenggaran otonomi
daerah yang luas,nyata dan tanya jawab.
g. Meningkatkan kualitas umber daya manusia didaerah sesuai dengan potensi da kepentingan
daerah memalui penyediaan ngaran pendidikn yang memandai.
h. Meningkatkan pembangunan diseluruh daerah terutama dikawasan timur indonesia.
2. Pengembangan otonomi daerah didalam wadah negara kesatuan republik indonesia adalah untuk
menyesuaikan secara adil dan menyeluruh permasalahannya di daerah yang khusus .untuk itu
langkah – langkah berikut perlu ditempuh :
a. Daerah istimewa Aceh
1. Mempertahankan intergerasi bangsa antara negara kesatuan republik indonesia dengan
menghargai kesetaran san keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat aceh.
2. Menyelesaikan kasus aceh secara adil dan bermartabat memlaui peyusutan dan peradilan yang
jujur bagi pelanggaran hak asasi manusia .
16 | P a g e
b. Irian jaya
1. Mempertahankan intergrasi bangsa didalam wadah negara kesatuan republik indonesia dengan
tetap menghargai keseteran dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat irain jaya .
2. Menyelesaikan kasus pelangaran hak asasi mansia di irian jaya memalui proses pengadialan
yang jujur dan bermartabat.
c. Maluku
Menugaskan pemerintah untuk segala menyelesaikan komplik sosial yang berkepanjangan secra
adil,nyata,dn menyeluruh serta mendorong masyarakat yang betikai agar proaktif.
Dalam melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan menetapkan intergerasi nasional.
f. Sumber daya alam dan lingkungan hidup
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya
2. Meningkatkan pemanfata potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup .
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat pada pemerintahan daerah dalam
hal memngelola sumber daya alam secra efektif dan pemeliharan lingkungan hidup.
4. Mndayagunakan sumber daya alamuntuk sebesar- besarya kemakmuran masyarakat dengan
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
5. Penerapan indikator – indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan
sumber daya alam untuk memcegah keruakan permanen.
6. implementasi dibidang pertahanan dan kamanan
1. menata kembali tentara nasional indonesia sesuai paradigma baru secara konsiten memlalui
reposisi,redifinisi , dan reaktualisasi peran tentara nasional .
2. mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada
kekuatan rakyat dengan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara repulik indonesiasebagai
kekuatan utama .
3. meningkatkan kualitas profesionalise tentara nasional indonesia dan meningkatkan rasio
kekuatan komponen utama.
4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahaan dan keamanan
dalm rangka memelihara kestabilitas keamanan regional.
17 | P a g e
5. Menuntaskan upaya memandirkan kopolisian negara republik indonsia dalam rangka
permisahan dari tentara nasional indonesia secara bertahap.
a. Kaidah peleksaan
Garis – garis besar haluan negara ( GBHN ) tahun 1999 – 2004 yang diterapkan olah
permusyawaratan rakyat dalam sidng umu majalis permusyahwaratan rakyat 1999 harus menjadi arah
pnylengaran negara bagi lembaga – lembaga tinggi negara dan segenap rakyat indonesia.ada pun
kaidah – kaidah pelekanan tersebut :
1. Presiden selaku kepala negara pemerntahan negara menjalankan tugas penyelengaraan
pemerintahan negara dan kewajiban untuk mengarahkan smua potensi dan kekuatan pemerintah
negara
2. Dewan perwakilan rakyat ,mahkamah agung ,bedan pmeriksaan keuangan dan dewan
pertimbangan agung berkewajiban meleksanakan GBHN sesuai dengan fungsi ,tugas dan
wewenangnya berdasrkan uud 1945.
3. Semua lembaga tinggi negara bekewajiban menyampaikanlaporan peleksaan GBHN.
4. GBHN dituangkan dalam program pembanguan nasional lima tahun yang memuat kebijakan
secara terperinci.
5. Program pembanguan nasional lima tahun ( PROPENAS ) dirinci dalam dana pembanguaan
tahuan ( REPETA ) yang memuat anggran belanja negara an ditetapkan presiden bersama dewan
perwakilan rakyat .
b. Keberhasilan politik dan sterategi naional
Dalm hal ini diatur ketatanegaran selama ini dituangkan dalm bentuk GBHN yang ditetapkan oleh
MPR dimana peleksanaan dileksanakan oleh presiden selaku mandataris MPR.
Denga dengan demikian penyelengaraan pemerintahan dan setip warga negara indonesia harus
dimiliki :
1. Keimanan dan ketakwaan pada tuhan yang maha esa.
2. Semangat kekeluargaan yang berisi kebersamaan.
3. Kepercayaan diri akan mampu dan kekuatan sendiri yang bersendikan kepribadian bangsa.
4. Kesadaran,kepatuhan dan ketaatan pada hukum.
18 | P a g e
5. Pengendalian diri
6. Mental ,jiwa ,tekad , dan semangat dai pengeabadian ,disiplin, dam etos kerja yang tinggi yang
mengutamakan kepentingan negara.
BAB III
19 | P a g e
PENUTUP
3.1. Kesimpulam
Dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dilaksanakan di segala bidang.
Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia.
Kemudian, Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi
arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia.
Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok
yang telah tertulis dalam pembahasan diatas.
Daftar Pustaka
S. Sumarsono, H. Mansyur, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2001.
20 | P a g e
