MAKALAH

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA KESATUAN RI

Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Pelajaran PKN

Disusun Oleh :

B’cex

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas Berkat dan Karunia-NYA, saya dapat menyusun dan menyelesaikan

Makalah mengenai HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA KESATUAN RI.

            Makalah ini disusun berdasarkan Buku Pendidikan Kewarganegaraan yang

mencangkup ruang lingkup pada aspek-aspek, Hakikat Bangsa Dan Negara.

Dengan memahami aspek-aspek ruang lingkup tersebut, diharapkan bagi semua

orang yang membaca makalah ini, dapat menjadi terampil dan berkarakter.

            Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermakna

dalam proses belajar dan pembelajaran. Dari lubuk hati saya yang terdalam,

sangat disadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saya

mohon maaf bila ada sesuatu informasi yang salah dan kurang lengkap.

            Saya juga mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca mengenai

makah ini, sehingga saya dapat membuat makalah yang lebih baik dikemudian

hari.

Jatinunggal,

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................................i

DAFTAR ISI..........................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................1

1.1 Latar Belakang...............................................................................................1

2.1 Rumusan Masalah..........................................................................................1

2.3 Tujuan............................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN........................................................................................2

2.1 Memahami Hakikat Bangsa dan NKRI..........................................................2

2.2 Hakikat Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya Bangsa..............................3

2.3 Hakikat Negara Dan Bentuk-Bentuk Kenegaran.........................................10

2.4 Pengertian, Tujuan Dan Fungsi NKRI.........................................................11

2.5 Semangat Kebangsaan Nasionalisme...........................................................14

BAB III KRITIK DAN SARAN.........................................................................17

3.1 Kesimpulan..................................................................................................17

3.2 Kritik dan Saran...........................................................................................18

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................19

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai  makhluk sosial, setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk

hidup bersama dan berkelompok dengan sesamanya, serta mendiami suatu daerah

tertentu. Sekelompok manusia yang hidup bersama disebut masyarakat.

Masyarakat yang mempunyai perbedaan dalam hal ras, suku, watak dan agama

akan berkumpul bersama dalam tempat tertentu akan membentuk suatu bangsa.

Tempat dari suatu bangsa itu tinggal disebut negara. Perilaku suatu bangsa harus

diatur atau tunduk pada aturan yang berlaku di negara yang ditempatinya.

Oleh sebab itu, penulis membuat makalah yang berjudul “Hakekat Bangsa

dan Negara”. Hal ini dimaksudkan agar kita lebih bisa memahami tentang hakikat

bangsa dan negara.

2.1 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakan di atas, bebrapa masalah yang akan di bahas

dalam makalah ini antara lain :

1. Apakah makna Memahami Hakikat Bangsa dan NKRI?

2. Apa Hakikat Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya Bangsa?

3. Apa Hakikat Negara Dan Bentuk-Bentuk Kenegaran?

4. Apa Pengertian, Tujuan Dan Fungsi NKRI?

5. Bagaimana Semangat Kebangsaan Nasionalisme?

2.3 Tujuan

1. Mengetahui Makna Memahami Hakikat Bangsa dan NKRI

2. Mengetahui Hakikat Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya Bangsa

3 Mengetahui Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaran

4 Mengetahui Pengertian, Tujuan Dan Fungsi NKRI

5 Mengetahui Semangat Kebangsaan Nasionalisme

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Memahami Hakikat Bangsa dan NKRI

a) Manusia

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki

kedudukan dan martabat yang paling tinggi diantar makhluk lain ciptaan-

Nya. Manusia diberikan akal dan pikiran sehingga dalam kondisi tertentu

mampu memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya. Kemudian, setiap

manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan mempunyai hak serta

martabat yang sama.

Manusia berasal dari bahasa sansekerta, yaitu manu. Artinya

berpikir dan berakal budi. Dalam sejarah homo berarti manusia. Manusia

didalam pergaulan hidupnya ditakdirkan sebagai makhluk

sosial. Aristoteles (384-322 SM), salah seorang filsuf yunani mengatakan

bahwa manusia itu makhluk yang bergaul, bermasyarakat.

b) Masyarakat – Bangsa

Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang

sama. Mereka hidup bersama dalam berbagai hubungan antara individu

yang berbeda – beda tingkatannya.

Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, dan

Negara. Pada umumnya ada tiga macam golongan masyarakat, yaitu

sebagai berikut :

a) Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, perkumpulan

keluarga, suami-istri (gemeinschaft)

b) Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan / pekerjaan,

perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, perkumpulan social,

perkumpulan kesenian, dan olahraga (gezelschaft).

c) Golongan yang berdasarkan hubunugan tujuan / pandangan hidup atau

ideology, partai politik, perkumpulan agama, bangsa, dan Negara.

2

Bangsa adalah sekelompok manusia / orang yang memiliki hal –

hal berikut.

a) cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan

b) perasaan senasib sepenanggungan

c) karakter yang sama

d) adat istiadat / budaya yang sama

e) satu kesatan wilayah

f) teroganisir dalam satu wilayah hukum

c) Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan dari de staat (belanda), the

state (inggris), I’etat (prancis), statum(latin), lo stato (Italia), dan der

staat (jerman).

Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, berarti kota,

sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia sering disebut negeri

atau Negara, yaitu tempat tinggal.

Menurut kamus umum bhasa Indonesia Negara adalah persekutuan

bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang

diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintha dengan teratur.

Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti

luas (lembaga legislative, eksekutif, yudikatif) yang merupakan alat untuk

mencapai kepentingan bersama, sedangkan Negara dalam arti luas adalah

kesatuan social yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi

masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang terus. Dalam

mengemban tugasnya, Negara memliki aparatur Negara dengan

wewenangnya

2.2 Hakikat Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya Bangsa

a. Terbentuknya Bangsa

Pengertian bangsa yang dikemukakan secara unik oleh Ben

Anderson, dapat ditelaah lebih lanjut mngenai proses dan unsur-unsur

3

pembentuknya. Menurut pengamatan Ben Anderson, ilmuwan politik

dari universitas cornel, bangsa merupakan komunitas politik yang

dibayangkan dalam wilayah yang jelas batsnya dan berdaulat. Mengapa

dikatakan sebagai komunitas polotik yang dibayangkan? Karena suatu

bangsa yang paling kecil sekalipun, setiap individunya tidak kenal satu

sama lain. Begitupula dengn bangsa yang besar sekalipun, yang jumlah

anggota atau penduduknya hingga ratusan jiwa, mempunyai batas

wilayah yang relatif jelas. Kekuasaan dan wewenang suatu bangsa atas

suatu wilayah yang berdaulat, merupakan dibawah wewenang

kenegaraan atau Negara yang mempunyai kekuasaan atas seluruh

wilayah dan bangsa tersebut.

1) Faktor Pembentukan Bangsa Menurut Dasar Identitas

a) Primordial, yaitu ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan

kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat.

b) Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat

menimbulkan ideologi dokttriner yang kuat dalam suatu masyarakat,

sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsa negara.

c) Tokoh, tokoh yang kharismatik bagi masyarakat akan menjadi

panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.

d) Sejarah, sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akibat

penjajahan akan melahirkan solidaritas (senasib dan

sepenanggungan).

e) Bhinneka Tunggal Ika, yaitu faktor kesadaran antaranggota

masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagai perbedaan.

f) Perkembangan Ekonomi, perkembangan ekonomi yang

terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan

mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yang lain.

g) Kelembagaan, Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik

mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat.

2) Faktor Pembentuk Bangsa Menurut Segi Organisasi

a) Negara sebagai Organisasi Kekuasaan

4

b) Negara sebagai Organisasi Politik

c) Negara Ditinjau dari Segi Organisasi Kesusilaan

d) Negara Ditinjau dari Segi Integritas antara Pemerintah dan Rakyat

b. Terbentuknya Negara

1) Unsur-Unsur Negara

Menurut para ahli Negara, antara lain Oppenheim dan

Lauterpacht, tiga unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut:

a) rakyat atau masyarakat

Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam Negara suatu

Negara atau menjadi penghuni Negara. Rakyat merupakan unsur

terpenting dari Negara.

Pengelompokan Rakyat

Penduduk dan bukan penduduk (berdasarkan hubungannya

dengan wilayah dan Negara).Penduduk adalah mereka yang

bertempat tinggal tetap atau berdomosili tetap di dalam wilayah

Negara (menetap). Bukan Penduduk adalah mereka yang berada

didalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat

tinggal di Negara itu. Termasuk kedalam golongan bukan

penduduk antara lain wisata asing yang sedang melakukan

perjalanan wisata didalam wilayah.

Warga Negara dan bukan warga Negara (berdasarkan

hubungannya dengan pemerintah Negara).Warga Negara adalah

mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari

Negara (menurut undang-undang diakui sebagai warga

Negara). Bukan warga Negara (orang asing) adalah mereka yang

mengakui Negara lain sebagai negaranya.

b) wilayah / daerah, meliputi udara, darat, dan perairan (perairan bukan

merupakan syarat mutlak).

5

Pembatasan wilayah suatu Negara sangat pentings sekali

karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu Negara dalam

segala bentuk seprti hal-hal berikut :

berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada dildalamnya

berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya

dalam wilayah tersebut bila tidak izin dari Negara itu.

Pembagian Wilayah

1. Daratan

Pembatasan  antara Negara dapat berupa hal-hal berikut.

a. Batas alam. Misalnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah.

b. Batas buatan, misalnya Pagar tembok, pagar kawat berduri.

c. Batas menurut geofisika, misalnya  lintang utara / selatan , bujur

timur / barat.

2. Lautan

Wilayah laut suatu Negara ialah semua perairan, lautanh, dan

sungai yang berada dalam batas-batas Negara (laut territorial).

Penentuan batas laut harus berpedoman kepada hukum laut

internasional.

Masalah laut menjadi masalh internasional karena ada dua

konsepsi kalautan yang bertentangan, yaitu sebagai berikut.

Masalah Kelautan

Res Nullius, yaitu lautan dapat dimilkki oleh Negara karena

tidak ada yang memlikinya.

Res Kommunis, yaitu laut merupakan milik bersama masyarakat

dunia. Oleh karena itu, tidak dapat dimilkki oleh Negara mana

pun.

Sekarang masalah kelautan telah memperoleh kepastian hukum

melalui “Konferensi Hukum Laut Internasional III”, 10 Desember

1982 yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica,

yang ditandatangani 119 negara peserta. Konferensi tersebut

menghasilkan batas-batas wilayah kenegaraan, yaitu :

6

Laut Teritorial, setiap negara memiliki kedaulatan atas laut

teritorial selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus

yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai ke arah laut

bebas.

Zona Bersebelahan, dalam daerah ini negara pantai (costal state)

dapat mengambil tindakan bagi pihak-pihak yang melanggar

ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang bea-cukain,

fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara yang bersangkutan.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam wilayah ini, negara

pantai menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para

nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan

ikan.

Landas Benua, dalam wilayah ZEE ini, negara pantai boleh

mengadakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam dengan

persyaratan harus membagikan keuntungan dengan masyarakat

internasional.

3. Udara

Batas wilayah udara menjadi masalah, karena terdapat

beberapa aliran pemikiran yang dikelompokkan atas dua bagian,

yaitu :

Aliran Udara Bebas

Aliran ini dilengkapi oleh tiga macam pendapatan, yaitu :

a. Kebebasan ruang udara tanpa batas.

b. Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh hak khusus dari

negara kolong.

c. Kebebasan ruang udara dilengkapi zona teritorial dari negra

kolong untuk dapat dilaksanakan.

Aliran Kedaulatan atas Udara di Atas Wilayah Negaranya

Aliran ini membagi diri ke dalam tiga pendapat, yaitu:

Negara kolong berdaulat penuh dalam ketinggian tertentu.

Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing.

7

Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

Wilayah Ekstrateritorial

Berdasarkan ketentuan hukum internasional, yang termasuk

wilayah ekstrateritorial adalah wilayah di mana kapal-kapal laut

yang berbendera negara tertentu sedang berlayar di lautan bebas,

pesawat-pesawat terbang yang sedang mengangkasa di atas lautan

bebas di bawah identitas negara tertentu dan tempat atau gedung

perwakilan diplomatik suatu negara tertentu.

c) Pemerintah yang berdaulat

Pemerintahan yang berdaulat memiliki arti sebagai berikut :

1. Dalam arti luas, merupakan gabungan antara lembaga legislatif,

eksekutif, dan yudikatif.

2. Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga eksekutif.

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari superanus (Latin),

sovereignty (Inggris), sovranus (Italia), souverainete (Perancis) yang

berarti kekuasaan tertinggi.

Beberapa teori kedaulatan, yaitu :

Teori Kedaulatan Tuhan

Teori Kedaulatan Raja

Asal Mula Terjadinya Negara

Terjadinya Negara secara Primer

Terjadinya Negara secara Sekunder

Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah

Terjadinya Negara Berdasarkan Pendekatan Toritis

Thomas Hobbes

Hobos menggambarkan keadaan manusia sebagai serigala bagi

sesamanya (homo homini lupus) sebelum adanya negara (state of

nature).

John Locke

8

John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) adalah

filsuf dari Inggris dengan pandangan empirisme. Ia sering disebut

sebagai tokoh yang memberikan titik terang dalam perkembangan

psikologi. Teori yang sangat penting darinya adalah tentang gejala

kejiwaan adalah bahwa jiwa itu pada saat mula-mula seseorang

dilahirkan masih bersih bagaikan sebuah “tabula rasa”

Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de

Montesquieu (18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), atau lebih

dikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Perancis yang

hidup pada Era Pencerahan (Inggris : Enlightenment). Ia terkenal

dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak

disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan

pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan

penting dalam mempopulerkan istilah “feodalisme” dan “Kekaisaran

Bizantium”

Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau (Geneva, 28 Juni 1712 –

Ermenonville, 2 July 1778) adalah seorang tokoh filosofi besar,

penulis and komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya

mempengaruhi revolusi Perancis, perkembangan politika modern

dan dasar pemikiran edukasi. Karya novelnya, Emile, atau On

Education yang dinilai merupakan karyanya yang terpenting adalah

tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang

seutuhnya. Julie, ou la nouvelle Héloïse, novel sentimental

tulisannya adalah karya penting yang mendorong pengembangan era

pre-romanticism dan romanticism di bidang tulisan fiksi.

9

2.3 Hakikat Negara Dan Bentuk-Bentuk Kenegaran

a. Negara Kesatuan (Unitarusme)

Negara kesatuan suatu Negara yang mereka dan berdaulat, hanya

ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Bentuk

negara kesatuan sebagai berikut :

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu

dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,

sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.

2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan

kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah

tangganya sendiri (otonomi daerah0 disebut pula daerah swatantra.

b. Negara Serikat (Federal)

Negara serikat (federasi) adalah suatu Negara yang merupakan

gabungan dari beberapa Negara bagian dari Negara serikat itu. Artinya,

suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri kemudian

menggabungkan diri dalam suatu negara serikat sehingga menjadi negara

bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat

itu.

c. Bentuk Kenegaraan Lainnya

Bentuk kenegaraan lainnya di dunia di antaranya sebagai berikut :

1. Negara Dominion

Negara dominion adalah suatu negara yang tadinya daerah

jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, termasuk menguru

politik ke dalam dan ke luar negeri.

2. Negara Protektorat

Negara protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah

lindungan (to protect = melindungi) negra pelindung (suzeren),

biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan.

3. Negara Uni

10

Negara uni adalah dua atau lebih negara yang mesing-masing

merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara yang

sama.

Uni Riil, yaitu apabila negara-negara itu memiliki alat

kelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuai

kesepakatan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Uni Personil, yaitu apabila hanya kepala negara saja yang sama,

sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya berbeda.

Uni Sui Generis, yaitu bentuk lain dari uni riil dan uni personil.

4. Mandat dan Trust

Bentuk negara-negara mandat dan trust diatur dan diawasi oleh

Dewan Perwakilan PBB. Negara bekas jajahan yang kalah perang

dalam Perang Dunia II, kemudian diatur oleh pemerintah perwalian

dengan pengawasan komisi Mandat PBB disebut negara Mandat.

Sedangkan negara-negara yang pemerintahannya diawasi Dewan

Perwakilan PBB disebut negara Trust.

2.4 Pengertian, Tujuan Dan Fungsi NKRI

a. Pengertian NKRI

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah

Negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Negara Indonesia

dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur merasa

berkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan

kebahagiaan bersama. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.

2. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat

dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.

3. Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting dalam kehidupan

bersama.

11

4. Negara tidak memihak atau menjamin kepentingan golongan atau

perseorangan.

5. Negara tidak menganggap kepentingan seseorangan sebagai pusat.

Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapat disimpulkan

bahwa pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah

bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah / kepulauan yang tersebar

dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang

memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu

adil dan makmur dengan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dn melaksanakan

ketertiban dunia.

b. Tujuan NKRI

Tujuan Negara republic Indonesia tercantum didalam undang-

undang dasar Negara Indonesia, yaitu pada pembukaan UUD 1945 yang

berbunyi ‘untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.. denga

berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yanga dil

dan beradab; persatuan Indonesia; dan kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratuan/perwakilan serta dengan

mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”

Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :

1. Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan

manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk

sosial.

12

2. Negara kekuasaan, menurut Machiavelli dan Shan Yang. Negara

bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Rakyat harus

rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara.

3. Ajaran Teokratis (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah mencapai

penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteran dengan taat

kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.

4. Ajaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-mata 

keamanan dan ketertiban dalam negara.

5. Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan

ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.

6. Negara Kesejahteraan (welfare state = social service state), tujuan

negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

c. Fungsi NKRI

Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah :

1. Melaksanakan penertiban (law and order)

2. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat

3. Pertahanan

4. Menegakkan Keadilan

Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, tugas-tugas

pemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungi reguler

dan fungsi agent of development.

1. Fungsi Reguler

Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya dengan

pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung ang dirasakan

oleh seluruh masyarakat.

a. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan dan

ketertiban, serta pertahanan dan keamanan.

b. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan

persahabatan dengan negara-negara lain terutama negara tetangga.

13

c. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak

adil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda setiap

warganya dari gangguan anggota masyarakat lain.

d. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi ini

menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah

hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui

wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

2. Fungsi Agent of Development

Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut :

a. Sebagai Stabilisator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti

hal-hal berikut ini.

Stabilitas Politik

Stabilisasi Ekonomi

Stabilisasi Sosial Budaya

b. Sebagai inovator

Menciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan

dengan pembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor

IV/MPR/1999 disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas

dan wewenang kepada presiden untuk melaksanakan tugas-tugas

pembangunan.

2.5 Semangat Kebangsaan Nasionalisme

Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasi muda,

diperlukan prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme.

Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara

atas kesadaran keanggotaan / warga negara yang secara potensial bersama-sama

mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran,

dan kekuatan bangsanya.

a. Nasionalisme dalam arti sempit

14

Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap

bangsanya secara berlebih-lebihan sehingga memandang rendah bangsa dan

suku bangsa lainnya. Nasionalisme dalam arti sempit sering

disebut jingoisme atau chauvinisme.

b. Nasionalisme dalam arti luas

Nasionalisme dalam pengertian inu dapat diartikan sebagai perasaan

cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang bangsa

lain lebih rendah dari bangsa dan negaranya.

c. Patriotisme

Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang

untuk berkorban / rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara.

Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan kehidupan, seperti di

lingkungan kehiduan keluarga, masyarakat, sekolah, instansi pemerintah ataupun

swasta.

SIKAP YANG SESUAI DENGAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME

—

MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.

—  SETIA MEMAKAI PRODUKSI DALAM NEGERI.

—  RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA.

—  BANGGA SEBAGAI BANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA.

—  MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DIATAS

KEPENTINGAN PRIBADI

—  MENJAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA.

—  BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUK

MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DAN NEGARA.

—  SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA TERUTAMA DALAM

MENGHADAPI MASUKNYA DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI KE

INDONESIA .

15

SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN NASIONALISME DAN

PATRIOTISME 

—  

EGOISME

Sikap mementingkan diri sendiri.

—  

EKSTRIMISME

Sikap keras mempertahankan pendirian dgn menghalalkan segala cara untuk

mencapai tujuan pribadi.

—  

TERORISME

tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan, keresahan dan

suasana tidak aman dalam masyarakat.

—  

PRIMORDIALISME

sikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar golongan sendiri .

—  

SEPARATISME 

Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRI

—  

PROVINSIONALISME 

Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan tidak mempedulikan

kepentingan propinsi lain.

16

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Manusia berasal dari bahasa sansekerta, yaitu manu. Artinya berpikir

dan berakal budi. Dalam sejarahhomo berarti manusia.  Manusia didalam

pergaulan hidupnya ditakdirkan sebagai makhluk social.Aristoteles (384-322

SM), salah seorang filsuf yunani mengatakn bahwa manusia itu makhluk

yang bergaul, bermasyarakat.

Bangsa adalah sekelompok manusia / orang yang memiliki cita-cita

bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan, perasaan senasib

sepenanggungan, karakter yang sama, adat istiadat / budaya yang sama, satu

kesatan wilayah,teroganisir dalam satu wilayah hukum.

Istilah Negara merupakan terjemahan dari de staat(belanda), the

state (inggris), I’etat (prancis), statum(latin), lo stato (Italia), dan  der

staat (jerman).

Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, berarti kota,

sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia sering disebut negeri atau

Negara, yaitu tempat tinggal.

Secara umum dikenal adanya 2 proses pembentukan bangsa-negara,

yaitu model ortodoks dan model mutakhir.

Unsur-unsur negara antara lain rakyat atau masyarakat, wilayah /

daerah, meliputi udara, darat, dan perairan (perairan bukan merupakan syarat

mutlak) dan pemerintah yang berdaulat.

 Beberapa teori terjadinya negara adalah Teori hukum alam, Teori

ketuhanan dan Teori perjanjian

Bentuk-Bentuk Kenegaraan antara lain negara Kesatuan (Unitarusme),

dan negara Serikat (Federal). Dan bentuk kenegaraan Lainnya yaitu negara

Dominion, negara Protektorat, negara Uni,Mandat dan Trust.

Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasi muda,

diperlukan prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme.

17

Sikap yang sesuai dengan patriotisme dan nasiolisme adalah menjaga

persatuan dan kesatuan bagsa, setia memakai produk dalam negeri, rela

berkorban demi bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa dan bernegara

Indonesia, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan

pribadi, menjaga nama baik bangsa dan negara, berprestasi dalam berbagai

bidang untuk mengharumkan nama bangsa, dan setia kepadabangsa dan

negara terutama dalam menghadapi masuknya dampak negatif globalisasi ke

Indonesia

Sikap yang tidak sesuai dengan nasiolisme dan patriotisme antara lain

egoisme, eksrimisme, terorisme, primordialisme, separatisme,

propinsionalisme.

3.2 Kritik dan Saran

Penyusunan materi dalam makalah ini sudah cukup baik, namun masih

banyak memiliki kekurangan khususnya kelengkapan materi. Untuk itu

penulis mengharapakan kritik dan saran dari para pembaca agara kelak

penulis dapat membuat makalah yang lebih baik lagi.

18

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2007). Pedoman Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: Dirjen Manajemen

Dikdasmen, Dirpom Tk dan SD, BNSP.

Buku MEMBANGUN WAWASAN KEWARGANEGARAAN 1

www.google.com

http://www.google.co.id/search?

q=makalah+hakikat+bangasa+dan+negara&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

 http://halil-materipkn.blogspot.com/2012/04/bab-1-hakikat-bangsa-dan-

negara.html

http://www.slideshare.net/azizazea2/tugas-makalah-hakikat-bangsa-dan-negara

http://bakhrul-25-rizky.blogspot.com/2012/03/pkn-hakikat-bangsa-dan-negara-

sert.html

19