DINAMIKA PARLEMENTER SEBELUM NKRI

7/23/2019 DINAMIKA PARLEMENTER SEBELUM NKRI

http://slidepdf.com/reader/full/dinamika-parlementer-sebelum-nkri 1/21

DINAMIKA PARLEMENTER INDONESIA

SEBELUM NKRI

TUGAS

Ditulis guna memenuhi tugas mata kuliah:

Indonesia dan Dunia dalam Sejarah Modern

Dosen Pengampu: Dr. Hamdan Tri Atmaja, M. Pd.

Oleh:

Retno udi !ah"uni

#$%$&'&($)$*

JURUSAN PENDIDIKAN IPS

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015



DINAMIKA PARLEMENTER INDONESIA

SEBELUM NKRI

Dinamika parlementer di Indonesia terjadi dalam kurun +aktu "ang relati

singkat. Terhitung dari a+al -erlakun"a, demokrasi li-eral parlementer sudah

-erjalan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, -ulan o/em-er &0('

hingga -erakhir dengan mun1uln"a dekrit presiden ' 2uli &0'0. Meskipun pada

a+al kemerdekaan sistem pemerintahan "ang -erlaku di Indonesia adalah sistem

pemerintahan presidensil, namun selang dua -ulan kemudian -erganti menjadi

sistem pemerintahan parlementer. Menurut 2oeniarto, sistem pemerintahanIndonesia dari a+al diran1ang -erdasarkan 33D &0(' se-enarn"a tidak menganut

sistem dari negara manapun, tetapi suatu sistem "ang khas dengan kepri-adian

-angsa Indonesia.& Pada +aktu itu "ang dinilai sesuai dengan kepri-adian -angsa

adalah sistem pemerintahan presidensiil. Akan tepapi ketidaksta-ilan keadaan

politik masa a+al kemerdekaan akhirn"a mengantarkan pada suatu pemikiran

untuk mem-entuk sistem pemerintahan parlementer. 4ejolak politik dan jatuh

-angunn"a ka-inet senantiasa me+arnai sepanjang perjalanan sistem

pemerintahan parlementer di Indonesia.

5ondisi politik masa a+al kemerdekaan mengalami -an"ak gon1angan,

-aik dari dalam maupun dari luar. 4on1angan dari dalam dise-a-kan oleh

-an"akn"a permasalahan dalam politik pemerintahan dan permasalahan ekonomi

"ang -erdampak pada semua aspek kehidupan. 5eadaan terse-ut semakin

diper-uruk dengan adan"a gon1angan dari luar, "aitu kedatangan Sekutu dan

I6A "ang di-on1engi elanda. Mereka datang kem-ali ke Indonesia dengan

maksud ingin mere-ut kem-ali kekuasaan Indonesia. Hal ini tentu meman1ing

kemarahan rak"at, sehingga -an"ak mun1ul perla+anan7perla+anan di -er-agai

daerah "ang kemudian pada masa ini kita kenal dengan masa re/olusi isik #&0('7

&0'$*.

1 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Bumi

Aksara, 1966), hlm. 41.



5ekisruhan "ang terjadi pada masa a+al pemerintahan men"e-a-kan

pemerintah tidak dapat menjalankan sistem pemerintahann"a dengan -aik dan

demokratis se-agaimana "ang diharapkan dalam 33D &0('. Adan"a re/olusi

isik terse-ut tentu saja sangat mempengaruhi sta-ilitas negara. Dalam rangka

memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, rak"at tidak han"a

men"usun pemerintahan dan militer "ang resmi, tetapi juga men"usun laskar atau

-adan perjuangan -ersenjata dan organisasi politik. Se-agai salah satu upa"a

mempertahankan kemerdekaan maka mun1ullah Maklumat o. 8 tahun &0(' #&9

Okto-er &0('* "ang disusul dengan keluarn"a Maklumat Pemerintah tanggal %

o/em-er &0(' "ang -erisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka

memperkuat perjuangan kemerdekaan.

Pada saat itu suatu konstitusi eksekuti "ang -aru dan kuat diumumkan

dan suatu ran1angan "ang tidak jelas tengah disiapkan untuk mem-entuk suatu

partai "ang tunggal. Tetapi kemudian para pemimpin pemerintahan mengalihkan

kepada sistem kepartaian parlementer.; )

Mun1ul dan -erkem-angn"a partai politik terse-ut mem-uat Indonesia

kem-ali pada pola sistem politik multipartai. Tujuann"a adalah untuk

men1iptakan suatu tatanan politik "ang demokratis dengan menjadikan partai

se-agai alat pen"alur aspirasi rak"at. Dengan -erdirin"a -an"ak partai ini mau

tidak mau mengarah kepada sistem parlementarisme, se-a- partai7partai itu akan

menuntut hak asasin"a dalam negara demokrasi untuk duduk dalam 5IP

maupun dalam ka-inet atas nama partain"a.%

Sa"angn"a pada perkem-angan demokrasi parlementer di Indonesia

kemun1ulan -e-erapa partai politik terse-ut justru mengaki-atkan permasalahan

-aru. Permasalahan itu dise-a-kan karena adan"a persaingan antar partai dan

golongan. 5eadaan ini menjadi run"am karena se-agian partai7partai terse-ut

2 Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik , (Yogakarta: !iara

"acana Yogakarta, 1996), hlm. 1#2.

# Bi$it %u&ra&to, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di

Indonesia, (Jakarta: Balai Aksara, 19'), hlm. 26.



menuntut untuk di-eri tempat dalam pemerintahan dan 5IP.( Pem-entukan

partai7partai politik "ang mulan"a dimaksudkan untuk men"alurkan aspirasi

rak"at, dimanaatkan oleh politisi se-agai ajang pere-utan kursi ja-atan. Hal ini

men"e-a-kan pada masa parlementer terjadi ketidaksta-ilan politik "ang ditandai

dengan seringn"a terjadi pergantian ka-inet.

2ika dilihat dari ka1amata politik, se1ara garis -esar dinamika parlementer

Indonesia se-elum kem-ali ke 5RI dapat dikategorikan dalam dua periode.

Pem-a-akan +aktu ini dilakukan -erdasarkan pendekatan hukum "ang -erlaku,

"aitu pada masa Indonesia memakai 33D &0(' dan masa konstitusi RIS

digunakan se-agai landasan hukumn"a. 5edua periode terse-ut adalah:

&. Masa erlakun"a 33D &0('

Pada masa a+al kemerdekaan Indonesia terjadi pen"impangan

konstitusional dengan -eru-ahn"a sistem ka-inet presidensil menjadi sistem

ka-inet parlementer atas usul -adan pekerja P5IP tanggal && o/em-er &0('.

Pada perkem-angann"a usulan terse-ut dis"ahkan menjadi 3ndang7undang o.

&& tahun &0(' tentang pengesahan konstitusi RIS "ang dilakukan oleh -adan

legislati, "aitu 5omite asional Indonesia. Adan"a 33 terse-ut kemudian

diperkuat dengan dikeluarkann"a Maklumat pemerintah tanggal &( o/em-er

&0(' "ang melahirkan kon/ensi ketatanegaraan dalam masa -erlakun"a 33D

&0(' #&* "aitu lahirn"a ka-inet Parlementer, +alaupun saat7saat tertentu masih

tetap dilaksanakan sistem ka-inet Presidensil, "aitu pada masa ka-inet Hatta I dan

II.' Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensil -eru-ah menjadi

parlementer, dimana asas7asas "ang -erlaku adalah -erdasarkan asas demokrasi

li-eral. Dalam kurun +aktu &0(' hingga &0(0 ter1atat terjadi sem-ilan kali

pergantian ka-inet. Sem-ilan kali pergantian ka-inet terse-ut terdiri dari tiga kali

ka-inet dengan sistem Presidensil dan lima kali ka-inet dengan sistem

4 ul*kar +aali -kk, Sejarah Politik Indonesia, (Jakarta: ek-ik$u-,

19'9), hlm. '.

A.! %oegito, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (%emarang:

/nnes 0ress, 211), hlm. 2.



Parlementer serta satu ka-inet Darurat atau ka-inet Perang.9 Se1ara -erurutan

ka-inet < ka-inet terse-ut adalah:

&* 5a-inet Pertama atau 5a-inet Presidentil #) Septem-er < &( o/em-er &0('*

)* 5a-inet S"ahrir I #&( o/em-er < &) Maret &0(9*

%* 5a-inet S"ahrir II #&) Maret < ) Okto-er &0(9*

(* 5a-inet S"ahrir III #) Okto-er &0(9 < )= 2uni &0(=*

'* 5a-inet Amir S"ariuddin & #% 2uli &0(= < && o/em-er &0(=*

9* 5a-inet Amir S"ariuddin II #&& o/em-er &0(= < )0 2anuari &0(>*

=* 5a-inet Hatta & #)0 2anuari < ( Agustus &0(0*

>* 5a-inet Hatta II #( Agustus &0(0 < )$ Desem-er &0(0*

0* 5a-inet Darurat #&0 Desem-er &0(> < &% 2uli &0(0*

5a-inet presidentil adalah ka-inet pertama "ang di-entuk setelah

kemerdekaan Indonesia. 5a-inet pertama ini han"a -ertahan selama ) -ulan &)

hari.= 5a-inet ini -erakhir karena telah dianggap selesai melaksanakan tugasn"a.

5eluarn"a pengumuman P5IP tanggal && o/em-er &0(' "ang disusul

dengan maklumat pemerintah &( o/em-er &0(' telah mengantarkan Indonesia

memasuki masa demokrasi Parlementer. Sitem parlementer ditandai dengan

ter-entukn"a ka-inet di-a+ah pimpinan Perdana Menteri Sutan S"ahrir,

dilajutkan Amir S"ariuddin, dan terakhir Hatta #presidensil*.

Pergantian ka-inet "ang terjadi dalam kurun +aktu relati singkat ini

menggam-arkan ketidaksta-ilan politik "ang terjadi pada masa itu. Pada masa

ka-inet S"ahrir I misaln"a, elanda mendarat di 2akarta "ang mengaki-atkan

pusat pemerintahan dipindahkan ke ?og"akarta.> Sementara itu di daerah7daerah

juga terjadi pertempuran untuk mengusir elanda. 5eadaan ini diper-uruk dengan

adan"a tantangan dari dalam, "aitu mun1uln"a kliek Tan Malaka "ang mem-entuk

organisasi Persatuan Perjuangan "ang terus menerus menjadi pihak oposisi,

sehingga jatuh mosi tidak per1a"adari 5IP kepada ka-inet. 2atuhn"a ka-inet

S"ahrir I, masih dilanjutkan dengan ka-inet S"ahrir II. Per-edaan"a dalam

6 I$i-, hlm. 4.

%u&ra&to, Bi$it, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di


' A.! %oegito, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (%emarang:

/nnes 0ress, 211), hlm. '.



ka-inet S"ahrir II koalisi partai "ang ikut serta le-ih -an"ak, "aitu dari partai PSI,

PSII, Mas"umi, Per+ari, Parkindo dan adan 5onggres Pemuda. 5eka1auan

politik semakin jelas terlihat pada masa ini, karena adan"a insiden pen1ulikan

Perdana Menteri Sutan S"ahrir oleh Persatuan Perjuangan. 5ejadian itu

mengaki-atkan Indonesia -erada dalam keadaan -aha"a "ang diumumkan oleh

Menteri Pertahanan Amir S"ariuddin. Menanggapi hal terse-ut, Presiden

Soekarno langsung mengam-il alih pemerintahan, sehingga ka-inet S"ahrir

dikatakan domisioner. Setelah keadaan mem-aik, Presiden mengem-alikan

kekuasaan ke tangan Sutan S"ahrir, sehingga di-entuklah ka-inet -aru "aitu

ka-inet S"ahrir III. 5oalisi "ang di-entuk masih dalam koalisi longgar, han"a saja

kliek Tan Malaka tidak lagi diikutkan dalam ka-inet. 5a-inet ini jatuh -ukan

karena adan"a oposisi, tetapi dise-a-kan adan"a perpe1ahan dalam tu-uh ka-inet

sendiri terutama keretakan dalam tu-uh partai sosialis "ang menjadi tulang

punggung ka-inet.0

Setelah jatuhn"a ka-inet S"ahrir, ka-inet dimandatkan kepada Amir

S"ariudin. Pada masa ke-inet Amir S"ariudin I, partai Mas"umi tidak lagi

duduk dalam ka-inet, dan kem-ali -erga-ung ketika diadakan resule ka-inet

Amir S"ariuddin II. 5a-inet Amir S"ariuddin I dan II se1ara garis -esar -an"ak

menghadapi tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi

ditengah perjalanan ka-inet Amir II, -e-erapa partai -esar menarik dukungann"a

karena dianggap gagal dalam -erdiplomasi. 2adi jatuhn"a ka-inet Amir ini tidak

dise-a-kan karena oposisi, tetapi dise-a-kan karena kegagalan dalam perjanjian

Ren/ille.&$

Perjalanan ka-inet parlementer, diteruskan oleh Muhammad Hatta "ang

kemudian ka-inetn"a dikenal dengan ka-inet Hatta. Pada masa ini ka-inet -ersiat

presidentil. Menurut Ismail Sun", pem-entukan ka-inet Presidentil dengan

mengikutsertakan semua partai dan -ersiat nasional dapat menjadi satu7satun"a

9 Bi$it %u&ra&to, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di


1 I$i-, hlm. 613.



1ara untuk men1iptakan leadersip "ang kuat "ang diperlukan +aktu itu.&& 5a-inet

Hatta I ini menghadapi -an"ak tantangan -aik dari dalam dan dari luar. Tantangan

dari dalam -erasal dari adan"a usaha Amir S"ariuddin "ang mempengaruhi

-er-agai partai kiri untuk memusuhi ka-inet Hatta. 5eadaan ini diper-uruk

dengan terjadin"a pem-rontakan P5I di Madiun. Dari luar, elanda terus gen1ar

melakukan pen"erangan dan tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Tertangkapn"a

para pemimpin egara oleh elanda men"e-a-kan Indonesia -erada dalam

keadaan darurat, sehingga kekuasaan dipindahkan ke ukit Tinggi di-a+ah

pimpinan Mr S"ariuddin Pra+iranegara. Setelah keadaan kem-ali mem-aik dan

elanda sudah pergi dari ?og"akarta, maka kekuasaan dikem-alikan kepada

Presiden. 5emudian Hatta mengadakan resulle ka-inet dalam ka-inet Hatta II.

5a-inet ini -erlangsung tidak lama karena terjadi peru-ahan struktur politik di

Indonesia "aitu lahirn"a RIS dan 33D RIS "ang menghendaki reormasi

ka-inet.&)

Pada masa a+al kemerdekaan ini, hukum "ang -erlaku -erlandaskan pada

33D&0('. Meskipun 33D &0(' telah di-erlakukan, namun hal "ang -aru dapat

ter-entuk han"alah Presiden dan +akil Presiden, Mentri dan 4u-ernur se-agai

perpanjangan pemerintah pusat. Se-elum ter-entukn"a MPR, DPR, MA, P5 dan

DPA segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan di-antu oleh 5omite

asional. Presiden dan menteri -ertanggungja+a- kepada parlemen, dalam hal ini

5IP. 5IP juga -erungsi se-agai -adan legislati. Hal ini sesuai dengan Pasal (

Aturan Peralihan dalam 33D &0(' dan maklumat !akil Presiden omor 8 pada

tanggal &9 Okto-er &0(' "ang memutuskan -ah+a 5IP diserahi kekuasaan

legislati dan -ersama7sama dengan Presiden -erungsi menetapkan 4aris7garisesar Haluan egara.

Maklumat Presiden o 8, &9 Okto-er &0(' menetapkan: ah+a 5omite

asional Pusat, se-elum ter-entukn"a Majelis Permus"a+aratan Rak"at dan

De+an Per+akilan Rak"at diserahi kekuasaan legislati dan ikut menetapkan

11 Ismail %un, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , (Jakarta: Aksara Baru,

19'#), hlm. 6436.

12 Bi$it %u&ra&to, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di

Indonesia, (Jakarta: Balai Aksara, 19'), hlm. '312.



garis7garis -esar haluan negara, serta men"etujui -ah+a pekerjaan 5omite

asional Pusat sehari7hari -erhu-ung gentingn"a keadaan dijalankan oleh se-uah

adan Pekerja "ang dipilih diantara mereka dan "ang -ertanggungja+a- kepada5omite asional Pusat.;&%

Meskipun 5IP mempun"ai kekuasaan legislati, tetapi se-enarn"a sistem

pemerintahan dan ka-inet "ang -erjalan tidak serta merta -eru-ah. Hal ini sejalan

dengan apa "ang dikatakan oleh Ismail Sun" -ah+a keadaan autocratische

presidentil stelsel "ang telah -erjalan itu tidak -eru-ah karena adan"a Maklumat

!akil Presiden o. 8. 2adi masih tetap -erlaku Presidentil Stelsel, +alaupun

mereka harus -ekerja sama dengan 5P dan P5P.&(

Dengan kata lain,Presiden, !akil Presiden dan para menteri dalam ka-inet tidak -ertanggungja+a-

kepada 5P maupun P5P, meskipun disaat tertentu mereka harus -ekerja

sama dengan 5P dan P5P.

Sementara itu, keadaan sistem pemerintahan parlementer juga di+arnai

dengan pertum-uhan partai politik "ang semakin menjamur. Se-agaimana telah

dijalaskan dia+al -ah+a kehidupan politik -er-entuk multipartai mem-erikan

kesempatan mun1ul dan -erkem-angnn"a partai politik. Sekurang7kurangn"a

terdapat )= partai politik "ang mempun"ai kursi dalam parlemen dengan ideologi

"ang -er-eda. Se1ara garis -esar, ideologi "ang mendasari tum-uhn"a partai

politik terse-ut ada tiga, "aitu partai politik "ang -erdiri -erdasarkan ideologi

keagamaan, ideologi ke-angsaan dan ideologi mar@isme.&' Se-agai 1ontoh partai

politik "ang tum-uh -erdasarkan ideologi keagamaan misaln"a Mas"umi, 3,

PSII, Perti semuan"a -erdasarkan agama Islam, Parkindo -erdasarkan agama

5risten, Partai katolik -erdasarkan agama 5atolik, dan P5I -erdasarkan komunis.

Partai -esar seperti PI tum-uh -erdasarkan asas sosio7nasionalisme dan sosio7

1# A.! %oegito, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia,

(%emarang: /nnes 0ress, 211), hlm. 4.

14 Ismail %un, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , (Jakarta: Aksara Baru,

19'#), hlm. #.

1 ul*kar +aali -kk, Sejarah Politik Indonesia, (Jakarta: ek-ik$u-,

19'9), hlm. '39.



demokrasi. Partindo tum-uh -erdasarkan ajaran marhaenisme, "aitu ideologi

mar@isme "ang diterapkan atau disesuaikan dengan kondisi -uda"a di Indonesia.

Per-edaan ideologi "ang mendasari -erdirin"a partai politik terse-ut

men"e-a-kan terjadin"a per-edaan pendapat dan tujuan "ang kerap

dipermasalahkan dalam parlemen. Sukarna menganalisis -ah+a per-edaan

ideologi telah meman1ing persaingan politik "ang tidak terkendali, sehingga

-an"ak menim-ulkan pertentangan se1ara isik "ang dise-a-kan oleh

pertentangan ideologi. Hal ini semakin jelas terlihat dengan adan"a

pem-rontakan. Dalam kurun +aktu &0(' hingga &0'$ saja, ter1atat terjadi dua

pem-rontakan, "aitu pem-rontakan P5I Madiun &0(> dan pem-rontakan DITII

"ang dimulai sejak tahun &0(0.&9 5eadaan ini jelas mengindikasikan -ah+a

kehidupan politik pada masa a+al kemerdekaan sangat rentan.

5ondisi terse-ut masih diper-uruk dengan adan"a re/olusi isik "ang

harus dihadapi rak"at Indonesia. 5edatangan elanda "ang mem-on1eng tentara

Sekutu dan I6A mendapatkan perla+anan keras dari rak"at. Hal itu

men"e-a-kan -an"ak terjadi pertempuran di -er-agai daerah untuk

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 5arena kondisi elanda semakin

terdesak oleh perla+anan rak"at, maka elanda menempuh jalan diplomasi

melalui perundingan dan perjanjian dengan Indonesia. Setelah melalui perjuangan

panjang, akhirn"a elanda mau mengakui kedaulatan Indonesia dengan

menandatangani perjanjian 5onerensi Meja undar #5M* pada tanggal )=

Desem-er &0(0.

). Masa erlakun"a 5onstitusi RIS

Salah satu konsekuensi "ang harus diterima Indonesia dari perjanjian

5M adalah mengu-ah -entuk negara "ang tidak sesuai dengan 1ita71ita

proklamasi dan kehendak 33D &0('. egara 5esatuan Repu-lik Indonesia harus

-eru-ah menjadi egara Repu-lik Indonesia Serikat #RIS*. Bandasan hukum "ang

digunakan juga -ukan lagi 33D &0(', tetapi digantikan dengan 5onstitusi RIS

16 %ukarna, Sistem Politik Indonesia, (Ban-ung: an-ar a5u, 199#),

hlm. 2#324.



se-agai undang7undang dasarn"a. Meskipun demikian, sistem pemerintahan

Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Pada masa ini 33D &0(' han"a -erstatus se-agai undang7undang dasar

egara agian Repu-lik Indonesia.&= 5ekuasaan perundang7undangan

dilaksanakan oleh pemerintah, "aitu senat dan DPR #sistem dua kamar*.

Sementara jika kita tinjau kem-ali mengenai permasalahan kekuasaan, se-enarn"a

diantara konstitusi RIS dan 33D &0(' tidak terdapat per-edaan. 5eduan"a tidak

mengikuti sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) tetapi mengikuti

sistem pem-agian kekuasaan (division of power). Se1ara tegas, konstitusi RIS

men"e-utkan -ah+a Presiden adalah kepala negara #pasal 90 a"at &*, sedang

kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri #pasal =9 a"at &* dan ka-inet

-ertanggungja+a- kepada parlemen. Maka siat parlemenn"a le-ih dominan.&>

erdasarkan konstitusi RIS, +ila"ah Indonesia terpe1ah menjadi &9 negara

-agian "aitu = negara ederal dan 0 negara otonom. egara ederal "aitu egara

Repu-lik Indonesia, egara Indonesia Timur, egara Pasundan Distrik Cederal

2akarta, egara 2a+a Timur, egara Madura, egara Sumatera Timur dan egara

Sumatera Selatan. Sementara negara "ang otonom "ang tidak terga-ung dalam

ederasi, "aitu: 2a+a Tengah, angka, elitung, Riau, 5alimantan arat, Da"ak

esar, Daerah anjar, 5alimantan Tenggara, dan 5alimantan Timur. Daerah "ang

tidak menjadi kekuasaan RIS adalah daerah -ekas karisidenan Irian arat pada

masa Hindia elanda dahulu.&0 Masing7masing egara -agian mempun"ai

pemerintah egara agian dan terdapat Senat untuk me+akili masing7masing

egara -agian terse-ut. Senat -erungsi se-agai +akil dari egara -agian dalam

mengeluarkan aspirasi rak"at.

1 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Yogakarta:

Bumi Aksara, 1966), hlm.6#.

1' %oegito, A.!, %e5arah etatanegaraan 7e&u$lik In-onesia,

(%emarang: /nnes 0ress, 211), hlm. #23#4.

19 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta:

Bumi Aksara, 1966), hlm. 6#364.



5a-inet pada masa RIS di-entuk tanggal )$ Desem-er &0(0. 5a-inet ini

-ekerja hingga 9 Septem-er &0'$. 5a-inet ini adalah -entuk resule ka-inet

Hatta II "ang menghasilkan ka-inet -aru -ernama ka-inet RIS atau sering dise-ut

se-agai ka-inet Hatta III dengan Perdana Menteri Muhammad Hatta.)$ Dilakukan

resale oleh ka-inet Hatta II dilatar-elakangi karena ka-inet se-elumn"a adalah

ka-inet "ang siatn"a Presidensial, jadi resale ka-inet dilakukan untuk

men"esuaikan dengan kondisi negara serikat. entuk ka-inet RIS ini -ukanlah

ka-inet hasil koalisi, melainkan ka-inet "ang di-entuk atas dasar program jangka

pendek "ang luas dan "ang dapat diterima semua pihak. Ismail Sun" men"e-utn"a

dengan uas" parlementer Eaken ka-inet. 5a-inet RIS ini mempun"ai

keistime+aan "aitu mempun"ai inner ka-inet "ang terdiri dari Menteri

Pertahanan, Buar egeri, Dalam egeri, 5euangan dan Fkonomi serta Perdana

Menteri #pasal ='* "ang mempun"ai kedudukan khusus dalam ka-inet "aitu

-erhak -ersama7sama mengam-il keputusan dalam keadaan darurat "ang

mempun"ai kekuatan "ang sama dengan keputusan De+an Menteri. Selain itu,

kedudukan menteri7menteri mempun"ai tanggungja+a- masing7masing, jadi

parlemen dapat memaksa -erhenti setiap menteri "ang ke-ijaksanaann"a dianggap

tidak dapat diterima.)&

Selama -erlakun"a 5onstitusi RIS kesalahan atau pen"ele+engan "ang

terjadi relati ke1il, -ahkan -isa dikatakan tidak ada. Perlu diketahui -ah+a

sistem pemerintahan "ang dianut pada masa konstitusi RIS -ukanlah ka-inet

parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempun"ai

kedudukan "ang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Ismail Sun"

men"e-utn"a dengan sistem pemerintahan uas" ederal atau ederal semu. Halini ter-ukti di Indonesia kekuasaan terakhir untuk menentukan -esarn"a

kekuasaan daerah7daerah -agian terletak pada parlemen ederal dan -ukan pada

2 %u&ra&to, Bi$it, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di

Indonesia, (Jakarta: Balai Aksara, 19'), hlm. 1#.

21 %un, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , (Jakarta: Aksara

Baru, 19'#), hlm. 9'399 8 %oegito, A.!, Sejarah Ketatanegaraan

Republik Indonesia, (%emarang: /nnes 0ress, 211), hlm. 6'369.



kekuasaan daerah7daerah -agian.)) Selain itu, dalam pem-entukan suatu ka-inet,

33D menetapkan -ah+a presiden sepakat dengan orang7orang "ang dikuasakan

oleh daerah daerah -agian menunjuk tiga pem-entuk ka-inet #pasal =( a"at &*.)%

Meskipun demikian, se-enarn"a sejak a+al tidak seluruh rak"at setuju

terhadap pem-erlakuan sistem pemerintahan parlementer "ang menggunakan

konstitusi RIS, namun keadaanlah "ang memaksa demikian. an"ak aturan di

dalam konstitusi terse-ut "ang men"impang dari isi ji+a dan 1ita71ita -angsa

Indonesia. angsa Indonesia juga -eranggapan -ah+a RIS "ang -er-entuk

ederasi merupakan +arisan dari penjajah "ang dimaksudkan untuk dapat

mempertahankan pengaruhn"a di Indonesia....ahkan ederasi adalah 1ara "ang ditempuh untuk merintangi

perjuangan kemerdekaan. Disamping itu empertahankan RIS -erarti

mempertahankan posisi -an"ak orang Indonesia pro elanda "ang han"a

mementingkan kepentingan sendiri serta tidak dapat dukungan rak"at.;)(

Selain itu, dasar pem-entukann"a juga sangat lemah dan tidak didukung

oleh suatu ideologi "ang kuat dan satu tujuan kenegaraan "ang jelas. Oleh karena

tidak mendapatkan dukungan rak"at terhadap sistem pemerintahan ini, akhirn"a

dalam +aktu singkat RIS mulai go"ah. Sistem ederal seperti apapun juga telah

dianggap rak"at se-agai alat elanda untuk meme1ah -elah -angsa Indonesia agar

elanda dapat -erkuasa di Indonesia. Hal ini melatar-elakangi Presiden Soekarno

pada tanggal &= kem-ali ke egara 5esatuan dengan 33DS &0'$ se-agai dasar

negaran"a

erdasarkan paparan singkat mengenai dinamika parlemeter se-elum

Indonesia kem-ali menjadi 5RI #&0('7&0'$* diatas, terdapat -e-erapa makna

edukati, rekreati dan inspirati "ang terkandung di dalamn"a. Se1ara le-ih rin1i,

"aitu: Makna edukati

22 %un, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , (Jakarta: Aksara

Baru, 19'#), hlm. '#.

2# I$i-, hlm. 96.

24 + oe-5anto, In-onesia A$a- ke 2 Jili- 2 ari 0erang emer-ekaan

0ertama %am&ai 0elita III, (Yogakarta: anikus, 19''), hlm. 69.



Se1ara edukati, paparan mengenai dinamika parlementer se-elum

5RI dapat mem-erikan inormasi mengenai -agaimana sejarah

ketatanegaraan Repu-lik Indonesia pada kurun +aktu tahun &0(' hingga

&0'$. Pergantian ka-inet pada masa itu menggam-arkan -ah+a sepanjang

kurun +aktu &0(' hingga &0'$ terjadi ketidaksta-ilan politik di Indonesia

"ang dise-a-kan oleh permasalahan "ang kompleks. 5egagalan parlemen di

Indonesia telah mem-uktikan -ah+a sistem pemerintahan parlementer tidak

sesuai dengan negara kita. Hal ini -isa dijadikan se-agai -ahan renungan kita

agar dapat le-ih -aik dalam mengam-il langkah ke depan, terutama dalam hal

penentuan ke-ijakan "ang terkait dengan tata negara Repu-lik Indonesia.

Paparan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu reerensi dasar

penulisan ataupun penelitian le-ih lanjut.

Makna rekreati

5urun +aktu &0(' hingga &0'$ adalah masa parlementer se-elum

kem-ali ke 5RI. Pada masa itu kondisi politik Indonesia sangat tidak sta-il.

5eadaan terse-ut semakin diper-uruk dengan adan"a re/olusi isik di

Indonesia. Sepanjang tahun &0(' hingga &0'$ ini -an"ak terjadi di -er-agaidaerah untuk mela+an elanda. Rak"at Indonesia -erjuang mempertahankan

kemerdekaann"a hingga titik darah pengha-isan. Di -e-erapa daerah

di-angun tempat7tempat ataupun patung guna mengingat jasa para pahla+an

"ang gugur di medan perang. Se-agai 1ontoh adalah patung di Semarang

untuk memperingati pertempuran ' hari di Semarang, -egitu pula di

andung, Medan dan -e-erapa daerah lain "ang menjadi titik pertempuran

rak"at mempertahankan kemerdekaann"a. Selain itu, ada pula 4edung 2uang

di ekasi "ang menjadi saksi -isu perjuangan rak"at dari se-elum

kemerdekaan hingga perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan

Indonesia. Tempat7tempat terse-ut kini dijadikan se-agai destinasi +isata

sejarah.

Makna inspirati

Pem-ahasan mengenai dinamika parlementer Indonesia se-elum

5RI setidakn"a dapat mem-erikan pengetahuan sejarah mengenai kondisi

pemerintahan Indonesia pada a+al kemerdekaann"a. Se-agaimana manaat



-elajar sejarah, maka diharapkan kita dapat memetik ilmu dari masa lalu agar

mampu menganalisis -aik -urukn"a dampak "ang ditim-ulkan dari -er-agai

pelaksanaan demokrasi "ang -er-eda7-eda di Indonesia. Dengan demikian,

pengetahuan sejarah dapat dijadikan se-agai tolak ukur dalam menentukan

sistem pemerintahan "ang -aik, "ang sesuai dengan ji+a dan kepri-adian

-angsa. Pem-ahasan mengenai dinamika parlementer ini diharapkan dapat

menghantarkan kita untuk menemukan jati diri dengan menentukan

demokrasi "ang pas untuk diterapkan di Indonesia. Dari sejarah ini, kita -isa

memetetik pengalaman "ang -erharga guna menentukan arah demokrasi

Indonesia di masa "ang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

2oeniarto. &099. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. 2akarta: umi

Aksara.

Amal, I1hlasul. &009. Teori-Teori Mutakhir artai olitik . ?og"akarta: Tiara

!a1ana ?og"akarta.

Suprapto, i-it. &0>'. erke!bangan Kabinet dan e!erintahan di Indonesia.2akarta: alai Aksara.

4aEali, Gulikar dkk. &0>0. Sejarah olitik Indonesia. 2akarta: Dekdik-ud.

Soegito, A.T. )$&&. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Semarang:

3nnes Press.

Sun", Ismail. &0>%. ergeseran Kekuasaan "ksekutif . 2akarta: Aksara aru.

Sukarna.&00%. Siste! olitik Indonesia. andung: Mandar Maju.



Moedjanto, 4. &0>>. Indonesia #bad ke $% &ilid $ 'ari erang Ke!erdekaan

erta!a Sa!pai elita III . ?og"akarta: 5anikus.

SINOPSIS BUKU

PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF

2udul uku: Pergeseran

5ekuasaan

Fksekuti

Pengarang : Pro. Dr. Ismail

Sun",

S.H, M.6.B

Pener-it : 5anisius

Tahun ter-it : &0>>

A+al kemerdekaan Indonesia

di+arnai dengan krisis ketatanegaraan.

5a-inet7ka-inet dan kelemahan eksekuti

pada masa a+al ini seringkali menjadi

pem-ahasan "ang menarik. 2atuh



-angunn"a ka-inet mem-uat program7program kerja "ang di1anangkann"a tidak

dapat -erjalan sempurna. Partai politik "ang duduk dalam ka-inet juga tidak dapat

men"alurkan aspirasi rak"at se-agaimana mestin"a. Adan"a pihak oposisi dalam

ka-inet seringkali menjadi pen"e-a- jatuhn"a se-uah kekuasaan eksekuti.

Pergeseran kekuasaan eksekuti "ang silih -erganti dalam kurun +aktu "ang

relati singkat ini adalah 1erminan ketidaksta-ilan politik Indonesia.

Dalam -uku ini penulis meninjau kedudukan hukum dari -er-a-agai alat

perlengkapan negara lainn"a "ang erat kaitann"a dengan kekuasaan eksekuti.

Dasar hukum "ag -erlaku dijadikan se-agai pisau analisis untuk memaparkan

kekuasaan eksekuti. Pergeseran kekuasaan eksekuti dari -entuk ka-inet

Presidensil ke -entuk ka-inet Parlementer selama masa -erlakun"a 3ndang7

undang Dasar #33D* &0(' akan di-ahas tuntas dalam -a- I. 5arakteristik dari

uas" ka-inet parlementer selama 3ndang73ndang Dasar &0(0 menjadi topik

pem-ahasan dalam -a- II. Sementara dalam -a- III "ang menjadi sorotan adalah

kedudukan eksekuti "ang merupakan ja-atan d+i tunggal dengan titik -erat pada

ka-inet. terakhir dalam -a- I, akan di-ahas mengenai pergeseran kekuasaan

eksekuti "ang -ertitik -erat pada Presiden.

PERKEMBANGAN KABINET DAN PEMERINTAHAN INDONESIA

2udul uku : Perkem-angan 5a-inet

dan Pemerintahan

Indonesia

Pengarang : i-it Suprapto

Pener-it : 4halia Indonesia

Tahun ter-it : &0>%

Sejak a+al kemerdekaann"a, pemerintahan

di Indonesia terus menerus mengalami perkem-angan.

Se-agaimana "ang kita ketahui, -ah+a Indonesia pernah

mengalami tiga kali pergantian sistem demokrasi. Pada a+al

kemerdekaan Indonesia menerapkan demokrasi parlementer "ang ditandai dengan



mun1uln"a ka-inet S"ahrir I #&( o/em-er &0('* sampai Dekrit Presiden ' 2uli

&0'0. 5edua "aitu demokrasi terpimpin "ang -erlaku sejak Dekrit Presiden

hingga jatuhn"a Orde Bama "ang -erakhir dengan masa pemerintahan 5a-inet

D+ikora "ang disempurnakan. Terkahir adalah Demokrasi Pan1asila "ang -erlaku

sejak Orde aru Bahir "ang masih -erlaku hingga de+asa ini. Pergantian sistem

demokrasi terse-ut juga diiringi dengan peru-ahan sistem pemerintahan di

Indonesia, mulai dari sistem pemerintahan Presidensil kemudian menjadi

Parlementer hingga akhirn"a kem-ali lagi menjadi Presidensil.

Dalam -uku ini dikupas se1ara se1ara runtut sistem pemerintahan dan

pergantian ka-inet sejak a+al kemerdekaan hingga tahun &0>%. Didalamn"a juga

dijelaskan keterkaitan antara satu ka-inet dengan ka-inet penggantin"a serta

kele-ihan dan kelemahan masing7masing ka-inet dan per-edaan sistem "ang

dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap ka-inet dijelaskan se1ara

gam-lang se-a- -erdiri dan jatuhn"a ka-inet. Pergantian ka-inet dipaparkan

dengan kronologis, sehingga dapat le-ih mudah dimengerti.

SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

2udul uku : Sejarah 5etatanegaraan

Repu-lik Indonesia

Pengarang : Pro. Dr. A.T.

Soegito, S.H,

M.M

Pener-it : 3nnes Press

Tahun Ter-it : )$&&



Dinamika perkem-angan Indonesia selalu diiringi dengan peru-ahan

dalam -idang ketatanegaraan. Setiap terjadi peru-ahan ketatanegaraan akan

mem-a+a konsekuensi pada -eru-ahn"a aturan7aturan terkait dengan -irokrasi

pemerintathan. Dari +aktu ke +aktu perkem-angan dan peru-ahan ketatanegaraan

dirangkum dalam -uku Sejarah 5etatanegaraan Repu-lik Indonesia.

Dalam -uku ini pem-ahasann"a dititk-eratkan pada perkem-angan

ketatanegaraan dari aspek eksekuti. Perkem-angan ka-inet7ka-inet "ang

dipaparkan adalah ka-inet dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak tahun

&0(' hingga tahun )$&$. Pem-ahasan mengenai sistem pemerintahan negara

menurut landasan hukum "ang pernah -erlaku di Indonesia di-ahas pada -a- II.

Sementara perkem-angan ketatanegaraan pada masa -erlakun"a 3ndang7undang

Dasar &0(' se-elum diamandemen, se1ara le-ih rin1i di-ahas pada -a- III.

Selanjutn"a perkem-angan ketatanegaraan pada masa -erlakun"a 33D RIS

di-ahas pada -a- I. Pada -a- memuat mengenai perkem-angan

ketatanegaraan pada masa -erlakunga 33D Sementara "ang disertai dengan

penjelasan jatuh -angunn"a ka-inet pada masa itu. Perkem-angan ketatanegaraan

pada masa 33D &0(' #II* juga di-ahas dalam -a- I. Terakhir pada -a- II

di-ahas le-ih mendalam mengenai sistem ka-inet Presidentil se-agai hasil

perkem-angan sejarah ketatanegaraan Indonesia.

SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

2udul uku : Sejarah 5etatanegaraan



Repu-lik Indonesia

Pengarang : 2oeniarto, S.H

Pener-it : umi Aksara

Tahun Ter-it : &099

Perkem-angan ketatanegaraan

Indonesia menjadi salah satu o-jek kajian

"ang menarik. Indonesia dari a+al

kemerdekaann"a mengalami pasang surut

dalam -idang pemerintahan. Pergantian

sistem pemerintahan "ang diikuti dengan

-ergantin"a landasan hukum mem-a+a konsekuensi pada semua ka-ijakan

pemerintahan.

Pada -uku ini di-ahas se1ara detail mengenai sejarah ketatanegaraan

Indonesia. Pemaparan mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia le-ih

dititk-eratkan -ukan pada kekuasaan eksekutin"a, tetapi -erdasarkan pandangan

"uridisn"a. Mengingat pentingn"a hukum dalam suatu negara, setiap pergantian

sistem pemerintahan pasti -erdampak pada ke-ijakan pemerintah. Hal ini

dipaparkan se1ara le-ih luas mengenai -agaimana hukum mempengaruhi

ke-ijakan "ang mengatur roda pemerintahan. Pem-ahasan mengenai sejarah

ketatanegaraan ini mem-erikan penjelasan mengenai peru-ahan7peru-ahan sistem

ketatanegaraan "ang didasari oleh aturan perundangan.

INDONESIA ABAD KE-20 -2

DARI PERANG KEMERDEKAAN PERTAMA SAMPAI PELITA III

2udul uku : Indonesia A-ad ke )$7)



Dari Perang 5emerdekaan

Sampai Pelita III

Pengarang : Drs. 4. Moedjanto,

M.A

Pener-it : 5anisius

Tahun ter-it :&0>>

Indonesia memperoleh

kemerdekaan"a dengan melalui

perjuangan "ang sangat panjang. ukan

han"a perjuang isik saja, tapi -er-agai

upa"a diplomasi juga dilakukan untuk

meraih kemerdekaan. Para pemikir -angsa

men"usun siasat -aik kooperati dan non kooperati dengan tujuan untuk

mengusir penjajah dari tanah air. Mereka melakukan segala 1ara untuk mendapat

jalan menuju kemerdekaan. Ironisn"a setelah -erhasil memperoleh kemerdekaan,

Indonesia masih harus -erjuang untuk mempertahankan kemerdekaann"a.

Dalam -uku Indonesia a-ad ke7)$ jilid II ini menguraikan tentang

-agaimana perjuangan -angsa Indonesia dalam menghadapi perang kemerdekaan

hingga Pelita III. Pem-ahasann"a dimulai dari perkem-angan sejarah Repu-lik

Indonesia sejak pengakuan de facto menurut perjanjian Binggrjati sampai PFBITA

III. Tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan tidak han"a datang dari luar

saja, tetapi datang pula dari dalam. 3sia kemerdekaan Indonesia "ang masih

seumur jagung, sudah harus menghadapi pem-erontakan P5I #&0(>*. Indonesia

juga masih harus menghadapi serentetan perang kemerdekaan II "ang kemudian

-erakhir dengan perjanjian 5onrensi Meja undar #5M*.Salah satu konsekuensi "ang harus dihadapi Indonesia pas1a 5M, adalah

-eru-ahn"a -entuk negara menjadi Repu-lik Indonesia Serikat #RIS*. Tetapi

-entuk negara RIS tidak -ertahan lama, karena tidak sesuai dengan ju+a -angsa

Indonesia. Oleh karena itu mun1ullah pemikiran untuk kem-ali menjadi negara

kesatuan. Akan tetapi, setelah menjadi 5RI kondisi politik Indonesiatidak serta

merta menjadi sta-il. 5etidaksta-ilan keadaan politik dan pemerintahan ini

terlihat dalam jatuh -angunn"a ka-inet "ang terjadi dalam kurun +aktu "ang



relati singkat. 5ondisi ini terus -erlanjut hingga masa Orde aru "ang se1ara

lengkap di-ahas dalam -uku ini.

Documents

DINAMIKA PARLEMENTER SEBELUM NKRI