1

Sistem PenyelenggaraanPemerintah NKRI

Oleh:Ery Arifullah.,ST,MT

Widyaiswara Badan DIKLAT Prov. Kaltim

• Apa pendapat anda (berikan contoh-50 ide) dengan sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI sekarang?

• Waktu 20 menit.• Contoh:

– Pelayanan publik minim.– Pelayanan prima hanya diberikan bila bayar lebih.– Birokrasi berbelit-belit.

TOPIK DISKUSI (Metode ASBUN)

FACT• Besaran pendapatan negara diturunkan dari Rp.

1027,4 T menjadi Rp. 982,72 T.• Penurunan penerimaan pajak yang

direncanakan Rp. 734,17 T menjadi Rp. 725,8T.• Penurunan berasal dari PPh migas akibat

perubahan asumsi harga minyak dari US$ 95 / barrel menjadi US$ 80 / barrel.

• Penerimaan bukan pajak turun dari Rp. 292,33 T menjadi Rp. 255,33 T.

(Sumber: detik.com 16 Oktober 2008).

• Belanja negara turun dari Rp. 1119,2 T menjadi Rp. 1035,45 T.

• Belanja pemerintah pusat dari Rp. 802,6 T menjadi Rp. 731,66 T.

• Subsidi energi turun dari Rp. 207,76 T menjadi Rp.168,17 T ( subsidi BBM turunmenjadi Rp. 57,6 T dan subsidi listrikmenjadi Rp. 45,96 T)

2

FACT• Anggaran belanja kementrian/lembaga yg

dianggap tidak produktif dipotong pd APBN 2009 sebesar Rp. 7,89 T.

• Pemotongan pada:– Perjalanan dinas.– Belanja barang.– Seminar.– Raker.– Pengeluaran listrik.

(Sumber: detik.com 16 oktober 2008)

• Ketika meninjau buku Heather Sutherland, Ongmenggaris bawahi bahwa pejuang kemerdekaantahun 1945 mewarisi suatu negara besertaAPARATUR nya, BUKAN mendirikan negara barudibawah atau dari unsur-unsur revolusioner.

• Aparatur itu sudah ada sejak jaman kolonial, terutamapara pangreh praja yg terdiri dari golongan priyayi.

• Sejak awal pemerintah kolonial Belandamenggunakan penguasa lokal dalam menjalankanpemerintahnya.

“Mengenang” ORDE BARU

• Pemerintah pusat mencontoh cara kolonial dengan mengambil jatah terbesar (menguras) dalam pengeksploitasian sumber daya alam di provinsi.

• Rakyat merasa dikhianati.• Inilah mengapa terjadi pemberontakan.

Dukungan ORBA

• Peraturan-peraturan, orang-orang dan lembaga yg diwarisi dari zaman kolonial.

• Demokrasi Terpimpin.• Leburan partai politik.• Golkar & militer.

3

• Suharto memerintah Indonesia melalui Golkar dan struktur komando teritorial (ABRI).

• Semua diselubungi retorika “nilai-nilai Asia” versi sendiri, yg menekankan keharmonisan, ketertiban, stabilitas, hormat pada atasan dan komitmen pada keluarga dan bangsa.

“massa mengambang”

• Di awal Orde Baru, perekonomian Indonesia berada dalam krisis.

• Pembayaran utang luar negeri melebihi nilai ekspor Indonesia, inflasi mencapai lebih dari 600%.

• Pemerintah berpaling pada investor asing dan sumber daya alam yg kaya di pulau-pulau luar Jawa.

• UU investasi 1967 memberikan keringanan pajak dan bea impor yg begitu besar kepada perusahaan-perusahaan asing.

4

• Pada tahun 1970 -an, BOOMING minyak embargo OPEC.

• Inilah dasar bagi berlangsungnya korupsi dan pinjaman asing secara besar-besaran.

• Dengan mengandalkan pinjaman asing dan pendapatan dari hasil sewa sumber daya alam, Orde Baru semakin bebas.

• Inilah penyebab korupsi yang dilakukan pejabat yg mendapat posisi enak semakin subur.

• Untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, pemerintah membutuhkan sumber penghasilan baru yakni kayu hutan di pulau-pulau luar Jawa.

• UU kehutanan 1967: penguasaan hutan oleh negara melalui Dep. Kehutanan untuk menyerahkan HPH kepada swasta atau BUMN.

• Akhirnya ekonomi ambruk ketika krisis ekonomi Asia 1997 menohok Indonesia.

• Sektor swasta memikul beban utang $ 82 milliar (Prayogo Pangestu & Syamsul Nursalim).

• Utang itu akhirnya dibebankan kepada rakyat Indonesia.

5

Memanen sumber daya setempat

• Lebak lebung.• Liur emas.• Politik uang di tingkat lokal.

– Idealisme aktivis reformasi?• Uang panas

– 75 % APBD dipakai untuk biaya operasional anggota DPRD (gaji dan fasilitas anggota dewan).

– 25 % dialokasikan kepada publik.

• Proyek PON?• LSM plat merah.• Sistem pengadilan yg korup.• Koneksi preman: becking.• Preman dan politik.• Mafia.

• Bagaimana nasib otonomi daerah.– Hanya nama?

Sistem PenyelenggaraanPemerintahan Negara

• Sistem penyelenggaraan pemerintahanadalah penyelenggaraan kekuasaaneksekutif yg menjadi tanggungjawabPresiden.

• Berdasarkan UUD’45 dan perubahannyaDPR mempunyai wewenang untukmengawasi penyelenggaraan pemerintaholeh Presiden.

6

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN

• Good Governance• Asas-asas umum penyelenggaraan negara:

– UU No. 28 thn 1999: penyelenggaraan negara ygbersih dan bebas dari KKN. Dinyatakan bahwa dalamrangka mewujudkan penyelenggaraan negara ygmampu menjalankan fungsi dan tugasnya secarasungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perludiletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.

– Penyelenggara negara: pejabat negara ygmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Memahami Sistem Demokrasi

Demokrasi berarti:• “pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat”• setiap orang bebas berpikir dan bertindak

sebagaimana dia suka dalam suatu keterbatasan.• bebas mengkritik sebagaimana menghargai

pemerintah.• bebas memilih.• kesamaan/kesetaraan setiap orang dan

menghargai setiap individu.• suatu pemerintah di mana masing-masing

warganegara bekerja untuk yang baik dari semua

Dua pengertian tentang demokrasi yaitu:

1. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau

2. Sikap dan kepercayaan yang harus dipegang oleh setiap orang yang berhasrat agar pemerintahnya menjadi demokratis.

7

1. Kepercayaan adalah hal yang esensial dalam demokrasi:

– Percaya setiap orang adalah berharga atau penting.

– Percaya terhadap kesetaraan setiap orang.– Percaya terhadap kebebasan.– Percaya bahwa setiap orang dapat

dipercaya dalam membuat keputusan yang adil yang berkaitan dengan kesejahteraan umum.

Kebebasan:

• Bebas dari kemiskinan.• Bebas dari rasa takut.• Bebas berbicara/berekspresi.• Bebas berkumpul/berserikat.• Bebas berkeyakinan/beragama.

2. Karakteristik pemerintah yang demokratis:

– kekuatan pemerintah berasal dari rakyat.– Segala sesuatunya dalam pemerintah harus

mengikuti hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang itu sendiri atau perwakilannya.

– orang-orang, melalui partai politik, sah menurut hukum untuk mengendalikan pemerintah dan mengatur kebijakan mereka beserta efek-efeknya.

– Setiap orang dewasa mempunyai hak suara.– Pejabat pembuat kebijakan dipilih oleh

masyarakat dalam interval waktu tertentu.– Suara mayoritas menentukan dalam

pembuatan hukum dan pemilihan.

Good Governance:

• Pemerintah yang terbaik tidak membuatkeberadaanya terasa.

• Pemerintah yang terbaik kedua adalah yang dipuji oleh rakyatnya.

• Pemerintah terbaik ketiga adalah ditakuti olehrakyatnya.

• Yang terburuk adalah dibenci oleh rakyatnya.(Lao Tze)

8

• Cara terbaik untuk memerintah negaraadalah memerintah secara alamiah, sederhana dan berhati-hati.

• Pemerintah yang baik tidak membuatbanyak kebijakan atau mengeluarkanbanyak perintah; tetapi memerintahnegara sedemikian rupa sehingga ketikapekerjaannya selesai, masyarakat akanberkata: “segalanya terjadi secara alami”.

• Pemerintah yang baik tidak mengganggurakyat jika tidak perlu, jika tidak ambilbagian dalam berbagai aktifitas yang mengganggu kehidupan rakyat.

• Terlalu banyak pungutan membuat rakyatkelaparan.

• Semakin banyak larangan rakyat semakinmiskin.

• Pemerintah yang bijaksana tidakmempunyai pendapat yang tetap.

• Dia menganggap keinginan rakyat sepertikeinginannya sendiri.

• Dia menyetujui orang-orang yang baik, tidak baik, setia dan tidak setia, makasemuanya akan baik dan setia.

• Asas-asas umum Asas kepastianpenyelenggaraan negara:– Asas kepastian hukum– Asas tertib penyelenggaraan negara– Asas kepentingan umum– Asas keterbukaan– Asas proporsionalitas– Asas profesionalitas– Asas akuntabilitas

9

LINGKARAN MAUT

KORUPSI

SANKRI

ASAS PEMERINTAH

BUDAYA POLITIK KESEMPATAN

• Asas Kepastian Hukum– Asas dalam negara hukum yg mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara.

• Asas Tertib Penyelenggaraan Negara– Asas tertib penyelenggaraan negara adalah

asas yg menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengabdian penyelenggaraan negara.

• Asas Kepentingan Umum– Asas yg mendahulukan kesejahteraan umum dengan

cara yg aspiratif, akomodatif, dan kolektif.• Asas Keterbukaan

– Asas yg membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tidakdiskriminatif terhadap penyelenggara negara dg tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

• Asas Proporsionalitas– Asas yg mengutamakan keseimbangan

antara hak dan kewajiban penyelenggaranegara.

• Asas Profesionalitas– Asas yg mengutamakan keahlian yg

berlandaskan kode etik dan ketentuanperaturan perundang-undangan yg berlaku.

10

• Asas akuntabilitas– Asas yg menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraannegara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat atau rakyat sbgpemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-udangan yg berlaku.

TOPIK

CURAH PENDAPAT 20 MENIT (50 IDE):1. Asas Akuntabilitas.2. Asas Keterbukaan.3. Asas Profesionalitas.4. Asas Kepentingan Umum.

TOPIK

• Indonesia akan meninggalkan sistem presidensil.– Asas Proporsionalitas.– Reformasi politik.– Reformasi konstitusi.– Kontrak sosial.

TOPIK DISKUSI (Metode Mind Map)

• Tips implementasi UU No. 28 thn 1999, tentang asas-asas penyelenggaraan negara:– Asas keterbukaan.– Asas proporsionalitas.– Asas kepastian hukum.– Asas akuntabilitas.

11

Bahan Diskusi

• Berikan contoh dan penjelasan mengenaiasas-asas umum pemerintahan yang telahdilakukan oleh pemerintah dengan benardan tidak benar.

• Apa saran anda?

• Untuk mewujudkan penyelenggara negarayg bersih dan bebas KKN, presiden selakukepala negara membentuk KomisiPemeriksa Kekayaan PenyelenggaraNegara dan Komisi Pemberantas Korupsi.

Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

• Akuntabilitas?– Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau menjawab dan menerangkan kinerja dantindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatuorganisasi kepada pihak yg memiliki hak atauberkewenangan untuk meminta keterangan ataupertanggungjawaban.

– Semua instansi pemerintah, Badan dan LembagaNegara di pusat dan daerah sesuai dg TUPOKSI masing-masing harus memahami lingkupakuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitasyg diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalanpelaksanaan misi instansi yg bersangkutan.

• Prinsip-prinsip akuntabilitas:– Harus ada komitmen dari pimpinan dan

seluruh staf instansi untuk melakukanpengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

– Harus merupakan suatu sistem yg dapatmenjamin penggunaan sumber-sumber dayasecara konsisten dg peraturan perundang-undangan yg berlaku.

12

– Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaiantujuan dan sasaran yg telah ditetapkan

– Harus berorientasi pada pencapaian visi danmisi serta hasil dan manfaat yg diperoleh

– Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatifsebagai katalisator perubahan manajemeninstansi pemerintah dalam bentukpemutakhiran metode dan teknik pengukurankinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

• Perencanaan Strategik– Merupakan langkah awal untuk melaksanaan

mandat.– Memerlukan integrasi antara keahlian SDM dan SD

yg lain agar mampu menjawab tuntutanperkembangan lingkungan strategis, nasional danglobal.

– Analisis thd lingkungan organisasi secara internal daneksternal merupakan langkah yg sgt penting dalammemperhitungkan kekuatan (strenght), kelemahan(weakness), peluang (opportunities) dan tantangan(threat).

• Perencanaan strategik pemerintah harusmencakup:

1. Pernyataan visi, misi strategi dan faktor-faktor keberhasilan organisasi.

2. Rumusan ttg tujuan, sasaran dan uraianaktivitas organisasi.

3. Uraian ttg cara mencapai tujuan dansasaran tsb.

• Pengukuran Kinerja– Alat menajemen utk meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan dan akuntabilitas.– Pengukuran Kinerja perlu adanya:

• Penetapan Indikator Kinerja: Proses identifikasidan klasifikasi indikator kinerja melalui sistempengumpulan dan pengolahan data/informasi utkmenentukan capaian tingkat kinerjakegiatan/program.

• Penetapan Capaian Kinerja: untuk mengetahuidan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaankegiatan/program dan kebijaksanaan yg telahditetapkan oleh suatu instansi pemerintah.

13

• Evaluasi Kinerja– Menghitung nilai capaian dari pelaksanaan

perkegiatan.– Menghitung capaian kinerja dari pelaksanaan

program didasarkan pembobotan dari setiapkegiatan yg ada di dalam suatu program.

• Pelaporan– Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) baik pusat, dan daerah.

• Prinsip-prinsip dalam pembutan laporan:– Jujur– Obyektif– Transparan– Pertanggungjawaban: hal-hal yg dikendalikan dan

tidak dikendalikan.– Pengecualian: yg dilaporkan yg penting dan terdepan

bagi pengambilan keputusan danpertanggungjawaban instansi yg bersangkutanseperti keberhasilan dan kegagalan, perbedaanrealisasi dan target.

– Manfaat: manfaat pelaporan harus lebih besar daripdbiaya penyusunan.

• PTUN– Pemerintah telah menyiapkan langkah2 utk

menghadapi timbulnya benturan kepentingan, perselisihan sengketa antara Badan atau PejabatTata Usaha Negara dg warga masyarakat.

– Sengketa yg terjadi antara Badan atau Pejabat TataUsaha Negara dengan warga negara ini disebutsengketa Tata Usaha Negara.

– Melindungi hak2 masyarakat

Peraturan Perundang-undangan• Setiap aspek dalam penyelenggaraan negara

dan penyelenggaraan pemerintah negaradiatur dg atau berdasarkan peraturanperundang-undangan berdasarkan TAP No. III/MPR/2000 adalah:

1. UUD 19452. TAP MPR3. UU4. Perpu5. PP6. Kepres7. Perda

14

Kewenangan Pemerintah Pusat• Yang dimaksud dengan pemerintah pusat

adalah perangkat NKRI yg terdiri dari Presidenbeserta para menteri.

• Kewenangan pusat meliputi:– Politik luar negeri.– Pertahanan dan keamanan.– Peradilan.– Moneter.– Fiskal.– Agama.– Kewenangan lainnya.

• Yg dimaksud dg kewenangan lainnya adalah:– Kebijakan perencanaan nasional.– Pengendalian pembangunan nasional secara makro.– Dana perimbangan keuangan.– Sistem administrasi negara.– Lembaga perekonomian negara.– Pembinaan dan pemberdayaan SDM.– Pendayagunaan SDA serta teknologi tinggi yg

strategis.– Konservasi dan standarisasi nasional.

• Kewenangan lainnya berdasarkan pada PP No. 25/2000 dalam bidang:– Pertanian.– Kelautan.– Pertambangan & energi.– Kehutanan.– Perkebunan.– Perindustrian & perdagangan.– Perkoperasian.– Penanaman modal.– Kepariwisataan.– Ketenagakerjaan.– Kesehatan.

– Pendidikan & kebudayaan.– Sosial.– Penataan ruang.– Pertanahan.– Pemukiman.– PU– Perhubungan.– Lingkungan hidup.– Politik dalam negeri dan administrasi publik.– Pengembangan otonomi daerah.– Perimbangan keuangan.– Kependudukan.– Olah raga.– Hukum dan perundang-undangan.– Penerangan.

15

• Pemerintah pusat juga berwenang:1. Menetapkan kebijakan guna mendukung

pembangunan secara makro.2. Menetapkan pedoman ttg standar pelayanan

minimal dalam bidang yg wajib dilaksanakan olehKab/Kota.

3. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahanfungsi ruang kawasan/lahan dalam rangkapenyusunan tata ruang.

4. Menyusun rencana nasional secara makro.5. Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga

pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahliserta persyaratan jabatan.

6. Membina dan mengawasi penyelenggaraanotonomi daerah yg meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

7. Menetapkan pedoman pengelolaan danperlindungan sumber daya alam.

8. Mengelola dan menyelenggarakan perlindungansumber daya alam di wilayah laut di luar 12 mil.

9. Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuaninternasional yg disahkan atas nama negara.

10. Menetapkan standar pemberian ijin oleh daerah.11. Mengatur ekspor impor dan melaksanakan

perkarantinaan.12. Menanggulangi wabah dan bencana yg berskala

nasional.13. Menetapkan arah dan prioritas kegiatan riset dan

teknologi termasuk penelitian dan pengembanganteknologi strategis dan beresiko tinggi.

14. Menetapkan kebijakan sistem informasi nasional.15. Menetapkan persyaratakan kualifikasi usaha jasa.16. Mengatur sistem lembaga perekonomian negara.

• Kewenangan pusat porsinya lebih besar padapenetapan kebijakan yg bersifat norma, standar, kriteria dan prosedur.

• Tujuan kewenangan pusat:1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan

integritas bangsa dan negara.2. Menjamin kualitas pelayanan umum yg setara bagi

semua warga negara.3. Menjamin efisiensi pelayanan umum, karena jenis

pelayanan umum tersebut berskala nasional.4. Menjamin keselamatan fisik dan non fisik secara

setara bagi semua warga negara.

16

5. Menjamin pengadaan teknologi keras danlunak yg langka, canggih, mahal danberesiko tinggi serta SDM yg berkualifikasitinggi tetapi sangat diperlukan oleh bangsadan negara, seperti tenaga nuklir, teknologipeluncuran satelit, teknologi penerbangandan sejenisnya.

6. Menjamin supremasi hukum nasional.7. Menciptakan stabilitas ekonomi dalam

rangka peningkatan kemakmuran rakyat.

Kewenangan Daerah Provinsi• Kewenangan dalam bidang pemerintahan yg

bersifat lintas kabupaten dan kota sertakewenangan dalam bidang pemerintahantertentu lainnya.

• Kewenangan yg tidak atau belum dapatdilaksanakan daerah kabupaten dan daerahkota.

• Kewenangan dalam bidang pemerintahan ygdilimpahkan kepada gubernur selaku wakilpemerintah pusat (provinsi sebagai wilayahadministrasi).

• Kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi ygberkaitan dengan tugas yg menyangkutpenyediaan pelayanan umum, pengaturan danpembangunan yg bersifat lintas kabupaten/kota.

• Kewenangan melaksanakan tugas yg dilakukanoleh satu kabupaten/kota tertentu yg dapatmerugikan kabupaten/kota lainnya(pertentangan kepentingan antarakabupaten/kota).

Kewenangan Daerah Provinsi

KewenanganPemprov

LintasKab/KotaPs. 9 (1)

Bidang PemerintahanTertentu Ps. 9 (1)

Dekonsentrasi, PP No. 39 thn 2001

17

LintasKab/KotaPs. 9 (1)

Kewenangan di bidang:1. PU2. Perhubungan3. Kehutantan4. Perkebunan

1. Perencanaan dan pengendalianpembangunan regional makro.

2. Pelatihan bidang tertentu, alokasi SDM dan penelitian.

3. Pengelolaan pelabuhan regional.4. Pengendalian lingkungan hidup.5. Promosi dagang dan budaya

pariwisata.6. Penanganan penyakit menular dan

hama.7. Penataan tata ruang

Bidang PemerintahanTertentu Ps. 9 (1)

12 mil laut dari pantai ke arahlaut lepas/perairankepulauan meliputi:

1. Eksploitasi, eksplorasi, konservasi danpengelolaan kekayaanlaut.

2. Pengaturan kepentinganadministrasi.

3. Pengaturan tata ruang.4. Penegakkan hukum.5. Bantuan penegakan

keamanan dan kedaulatannegara.

Dekonsentrasi

Kewenangan provinsi sebagaiwilayah administrasi mencakupkewenangan dalam bidangpemerintahan yg dilimpahkan kepadaGubernur selaku wakil pemerintah

Kewenangan Kabupaten/Kota

• Kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahan, selain kewenanganpemerintah pusat dan provinsi.

• Kewenangan wajib dilaksanakan olehdaerah kabupaten dan daerah kota.

18

Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota

KewenanganPemkab/kota

SeluruhKewenanganPs. 11 (1)

KewenanganWajib Ps. 11 (2)

KewenanganWilayah LautPs. 11 (3)

SeluruhKewenanganPs. 11 (1)

Kecuali kewenanganPemerintah pusat (Ps.7)

Kecuali kewenanganPemerintah provinsi Ps.7, Ps. 10 (2)

KewenanganWajib Ps. 11 (2)

1. PU2. Kesehatan3. Pendidikan dan Kebudayaan4. Pertanian5. Perhubungan6. Industri dan perdagangan7. Penanaman modal8. Lingkungan Hidup9. Pertanahan10.Koperasi11.Tenaga Kerja Ps. 11 (2)

KewenanganWilayah LautPs. 11 (3)

1/3 batas laut daerah provinsi

19

Lembaga PenyelenggaraPemerintahan Tk. Pusat

1. Departemen1. Fungsi:

• Pelancaran pelaksanaan serta pembinaan dibidangnya.

• Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugasserta pelayanan administrasi departemen.

• penelitian dan pengembangan terapan sertapendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangkamendukung kebijakan di bidangnya.

• Pelaksanaan pengawasan fungsional.

• Kewenangan departemen:– Penetapan kebijakan makro– Penyusunan rencana nasional– Penetapan persyaratan akreditasi lembaga

pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahliserta persyaratan jabatan di bidangnya.

– Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuaninternasional yg disahkan atas nama negara.

– Penetapan kebijakan sistem informasi nasional.– Kewenangan lain yg melekat dan telah dilaksanakan

sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undanganyg berlaku.

• Susunan organisasi:1. Menteri.2. Sekjen.3. Dirjen.4. Inspektorat Jenderal.5. Staf ahli.6. Dapat dibentuk badan, pusat.7. Dapat dibentuk instansi vertikal yg kewenangannya

tidak diserahkan kepada daerah.8. UPT.

2. Menteri Koordinator1. Menko bidang polkam.2. Menko perekonomian.3. Menko kesra.

• Fungsi Menko:– Koordinasi para menteri dan pimpinan LPND.– Koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam

penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan dibidang yg bersangkutan.

20

– Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimanadimaksud sebelumnya.

– Penyusunan laporan hasil evaluasi, saran danpertimbangan kepada presiden di bidangtugas dan fungsinya.

• Kewenangan Menko:– Penetapan kebijakan makro.– Penyusunan rencana makro.– Penandatanganan perjanjian/persetujuan

internasional berdasarkan pelimpahanwewenang dari presiden.

– Perumusan kebijakan secara makro.

• Menko dibantu oleh:– Sekmenko– Deputi menko– Staf ahli menko

3. Menteri Negara1. Meneg Kebudayaan & Pariwisata2. Meneg Riset dan Teknologi3. Meneg Koperasi dan UKM4. Meneg LH5. Meneg pemberdayaan perempuan6. Meneg PAN7. Meneg percepatan pembangunan kawasan timur

Indonesia8. Perencanaan Pembangunan Nasional9. BUMN10. Komunikasi dan Informasi

21

4. Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND).

1. LAN2. Arsip Nasional RI3. BKN4. Perpustakaan Nasional RI5. Bappenas6. BPS7. Badan Standarisasi Nasional8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir9. BATAN10. BIN

11. Lembaga Sandi Negara12. BULOG (Perum BULOG)13. BKKBN14. Badan Penerbangan Antariksa Nasional15. BAKOSURTANAL16. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP)17. LIPI18. BPPT19. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)20. Badan Pertanahan Nasional

21. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)22. Lembaga Informasi Nasional (LIN)23. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)24. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)25. Badan Geologi Nasional

• Meneg PPN mengkoordinir: Bappenas, BPS.• Meneg PAN mengkoordinir: LAN, BKN, BPKP,

ANRI• Menristek mengkoordinir: LIPI, BATAN, BPPT,

LAPAN, BAKOSURTANAL, BSN, BAPETEN, BGN.

• Berdasar Keppres 103 thn 2001 susunanorganisasi LPND adalah:– Kepala– Wakil Kepala (bila perlu)– Sekretaris Utama– Deputi– Inspektorat Utama (bila perlu)

22

5. Kesekretariatan yg membantu presiden1. Sekretariat Negara2. Sekretaris Kabinet

6. Kejaksaan Agung1. Kejaksaan Agung di tk. Pusat, Kejati di provinsi dan

Kejaksaan Negeri di Kabupaten/kota.2. Bidang perdata dan Tata Usaha Negara3. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum4. Dibantu oleh wakil Jaksa Agung dan beberapa

Jaksa Agung Muda.

7. Perwakilan RI di luar negeri1. Perwakilan Diplomatik: KBRI dan Perwakilan Tetap

RI dipimpin oleh Dubes Luar Biasa dan berkuasapenuh bertanggung jawab kepada presiden selakukepala negara melalui menteri luar negeri.

2. Perwakilan Konsuler: Konsulat Jenderal danKonsulat dipimpin oleh Konsul Jenderal dan Konsulyg bertanggung jawab pada Dubes. Konjen dankonsul yg tidak bertanggungjawab pada Dubeslangsung bertanggungjawab pada Menlu.

8. TNI9. POLRI10.Badan Ekstra Struktural dan Badan

Independen1. Struktural:

1. KONI2. Dewan Ekonomi Nasional3. Baperjanas4. Badan Pelaksana APEC5. Lembaga Sensor Film.

2. Independen1. KPK2. Komnas HAM3. KPU4. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN).Lembaga ini walau dibiayai oleh pemerintah tetapi

bekerja secara independen.

23

Kesimpulan (I) – Ada apa dg SANKRI

• Pendidikan yg rendah.– Sapras– Mutu pendidikan

• Kemiskinan– SDM rendah.– Kurang perhatian pemerintah.– Birokrasi yg berbelit-belit.– Minim kesadaran hukum.

• Hukum yg lemah– Kurang disiplin, dan SDM.– Suap.– UU yg lemah atau ambiguitas.

• Agama– Pendidikan/norma agama.– Krisis moral krisis moneter.– Islam.– Tokoh agama.

Kesimpulan (II)• Akuntabilitas, profesionalitas, transparansi,

dan kepastian hukum.• Pemerintah melindungi dan mengayomi

masyarakat. – Sejahtera, hukum, pemimpin bermental orang kaya,

aparatur untuk mencapai pelayanan prima.• KKN sudah merasuk ke dalam sendi

kehidupan.• Itu semua adalah sistem tapi persoalannya

bukan pada sistem tapi mau berubah atautidak.

Hasil Diskusi• Kelompok I: membuang sampah

sembarangan.– Sudah ada PERDA, selanjutnya terserah

anda?– Semua tergantung mental.

• Kelompok II: Pejabat negara yang dimanjakan oleh fasilitas.– Bensin, oli gratis dipakai untuk kepentingan

pribadi.– Eksekutif yang mahal tidak bisa

membedakan kepentingan pribadi & umum.

24

• Kelompok III: KKN dimana-mana.– Mental: salah memandang uang, uang

sebagai tujuan.

• Kelompok IV: Fasilitas kurang memadai.– Obat-obatan (kadang-kadang) langka.– Mencari dana swadaya.– Obat di RS mahal.– Tata ruang tidak sesuai.– Kastanisasi klas ruang (perlu standar minimum

ruang).– Kurangnya alat-alat rumah sakit.– Pelayanan kurang (perawat, dokter, analist).– Birokrasi berbelit-belit.– PELAYANAN PRIMA MEMANG TIDAK BISA

DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA.

• Don’t stand up without spirit and dreams of…(Jangan bangkit tanpa semangat dan mimpi …)

• Not asked your country can do for you but what can you do for your country.

(Jangan tanya apa yang dapat dilakukan negeriini kepadamu tapi tanyakan apa yang bisa

anda berikan pada negeri ini)(John F. Kennedy, 1961)

Terimakasih…Change and growth take place when a person has risked himself and dares to become involved with experimenting with his own life

(Herbert Otto)Perubahan dan perkembangan akan terjadi,

jika seseorang mengambil resiko dan berani untuk terlibatdengan melakukan eksperimen dalam hidupnya

Terimakasih…

25

“Seseorang sebelum menentukan komitmen, yang ada cuma keraguan, melirik peluangmundur, sehingga tidak ada keberhasilan

mengenai semua upaya kreasi dan inisiatif.

Hanya ada satu kebenaran dasar yang jikadiabaikan mematikan semua impian dan

rencana indah. Pada saat seseorangmemutuskan untuk berkomitmen, Tuhan pun

mendampingi”.

(W.N. Murray)

Terimakasih…