MALPRAKTEK DALAM KEPERAWATAN

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika & Hukum

Disusun Oleh :

Dicky Budiman NPM 220110140187

Efi Mulyati NPM 220110140198

Erlin Marlinda NPM 220110140203

Poppy Satria Dewi NPM 220110140214

Rizal Eka Kurniawan NPM 220110140219

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya penulis

dapat menyelesaikan makalah inii yang diberi judul “MALPRAKTEK DALAM

KEPERAWATAN”

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut memberikan

bantuan dan dukungan kepada penulis dalam proses pembuatan makalah ini.

Penulis berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi yang posistif kepada

semua pihak yang berkepentingan. Tak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran untuk

kemajuan bersama.

Bandung, November 2014

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................i

DAFTAR ISI..........................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................................1

1.1 Latar Belakang.........................................................................................................1

1.2 Tujuan Penulisan.....................................................................................................2

BAB II MALPRAKTEK DALAM KEPERAWATAN.......................................................3

2.1 Kelalaian..................................................................................................................3

2.2 Malpraktek...............................................................................................................4

2.3 Jenis-Jenis Malpraktek............................................................................................6

2.3.1 Criminal Malpractice.......................................................................................6

2.3.2 Civil Malpractice..............................................................................................6

2.3.3 Administrative Malpractice..............................................................................7

2.4 Malpraktek Dalam Keperawatan.............................................................................7

2.4.1 Assessment Errors............................................................................................7

2.4.2 Planning Errors.................................................................................................7

2.4.3 Intervention Errors...........................................................................................8

2.5 Kajian Etika Dan Hukum Terhadap Malpraktek Keperawatan...............................8

2.6 Upaya Pencegahan Malpraktek...............................................................................9

2.6.1 Kesadaran Diri (Self-Awareness)....................................................................9

2.6.2 Beradaptasi Terhadap Tugas Yang Diemban...................................................9

2.6.3 Mengikuti Kebijakan Dan Prosedur Yang Ditetapkan.....................................9

2.6.4 Mengevaluasi Kebijakan Dan Prosedur Yang Berlaku....................................9

2.6.5 Pendokumentasian..........................................................................................10

2.7 Contoh Kasus.........................................................................................................11

2.8 Pembahasan Kasus................................................................................................11

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.............................................................................13

3.1 Kesimpulan............................................................................................................13

3.2 Saran......................................................................................................................13

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................14

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan keperawatan menuju keperawatan profesional sebagai profesi di

pengaruhi oleh berbagai perubahan, perubahan ini sebagai akibat tekanan globalisasi yang

juga menyentuh perkembangan keperawatan profesional antara lain adanya tekanan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan yang pada hakekatnya harus

diimplementasikan pada perkembangan keperawatan professional di Indonesia. Disamping

itu dipicu juga adanya UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan UU No. 8 tahun 1999

tentang perkembangan konsumen sebagai akibat kondisi sosial ekonomi yang semakin

baik, termasuk latar belakang pendidikan yang semakin tinggi yang berdampak pada

tuntutan pelayanan keperawatan yang semakin berkualitas.

Dalam profesi keperawatan tentunya berpedoman pada etika profesi keperawatan

yang dituangkan dalam kode etik keperawatan. Sebagai suatu profesi, PPNI memiliki kode

etik keperawatan yang ditinjau setiap 5 tahun dalam MUNAS PPNI. Berdasarkan

keputusan MUNAS VI PPNI No. 09/MUNAS VI/PPNI/2000 tentang Kode Etik

Keperawatan Indonesia.

Dalam menjalankan tugas keprofesiannya, perawat bisa saja melakukan kesalahan

yang dapat merugikan klien sebagai penerima asuhan keperawatan,bahkan bisa

mengakibatkan kecacatan dan lebih parah lagi mengakibatkan kematian, terutama bila

pemberian asuhan keperawatan tidak sesuai dengan standar praktek keperawatan.kejadian

ini di kenal dengan malpraktek. Dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga kesehatan

berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya

kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma

tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut ethical malpractice dan dari sudut

pandang hukum disebut yuridical malpractice. Hal ini perlu dipahami mengingat dalam

profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada

kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum

ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan

sangsi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya ethical malpractice

atau yuridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda.

1

2

Tidak setiap ethical malpractice merupakan yuridical malpractice akan tetapi semua

bentuk yuridical malpractice pasti merupakan ethical malpractice.

untuk menghindari terjadinya malpraktek ini, perlu di adakan kajian-kajian etika dan

hukum yang menyangkut malpraktek khususnya dalam bidang keperawatan sehingga

sebagai perawat nantinya dalam menjalankan praktek keperawatan senantiasa

memperhatikan kedua aspek tersebut

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian malpraktek

2. Untuk mengetahui pengertian malpraktek dalam keperawatan berikut contohnya

3. Untuk mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan malpraktek

4. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya malpraktek

BAB II MALPRAKTEK DALAM KEPERAWATAN

Terdapat dua istilah yang sering dibicarakan secara bersamaan dalam kaitan

malpraktek, yaitu kelalaian (Negligence) dan malpaktek (Malpractice) itu sendiri.

2.1 Kelalaian

Kelalaian berarti melakukan sesuatu di bawah standar yang ditetapkan oleh

aturan/hukum atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak beralasan dan berisiko

melakukan kesalahan (Keeton, 1998). Hanafiah dan Amir (1999) mengatakan bahwa

kelalaian adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan

sikap hati-hatinya melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang

seseorang dengan sikap hati-hatinya tidak akan melakukannya. Sementara Guwandi (1994)

mengatakan bahwa kelalaian adalah kegagalan untuk melakukan sesuatu yang umumnya

seseorang yang wajar dan hati-hati akan melakukannya di dalam keadaan tersebut.

Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian tersebut

tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat

menerimanya (Hanafiah dan Amir, 1999). Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan

kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini ini

diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata), serius dan kriminal.

Sampurno (2005), menyampaikan bahwa suatu perbuatan atau sikap tenaga

kesehatan dianggap lalai, bila memenuhi 4 unsur, yaitu:

1. Duty atau kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan atau untuk tidak

melakukan tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu.

2.  Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban

3.  Damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai

kerugian akibat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan.

4. Direct cause relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata, dalam hal ini harus

terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian

yang setidaknya menurunkan “Proximate cause”

Dari beberapa pengertian di atas dapat difahami bahwa kelalaian merupakan bentuk

ketidaksengajaan, kurang hati-hati, kurang peduli dengan kepentingan orang lain, namun

akibat yang ditimbulkan bukan merupakan tujuannya.

3

4

2.2 Malpraktek

Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu

berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti salah sedangkan “praktek”

mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan, sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau

tindakan yang salah. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut

dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan

suatu profesi.

Sedangkan definisi malpraktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang

dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan

dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau

orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama. Malpraktek juga dapat

diartikan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau

mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau

keterbukaan,dalam arti harus menceritakan secara jelas tentang pelayanan yang diberikan

kepada konsumen, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya yang

diberikan.

Malpraktek adalah kegagalan seorang profesional untuk melakukan sesuatu sesuai

dengan standar profesi yang berlaku bagi seseorang karena memiliki keterampilan dan

pendidikan (Vestal, K.W,1995)

Hal serupa diutarakan oleh J. Guwandi dengan mengutip Black’s Law Dictionary,

“Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam

ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak

dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan

profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar

di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga

mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang

cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap

tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang

kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.”

  “Any professional misconduct, unreasonable lack of skill. This term is usually

applied to such conduct by doctors, lawyers, and accountants. Failure of one rendering

professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under

5

all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the

profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those entitled to rely

upon them. It is any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in

professional or judiciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct.”

Malpraktek tidaklah sama dengan kelalaian. Malpraktek bersifat lebih spesifik dan

terkait dengan status profesional seseorang. Ellis dan Hartley (1998) mengungkapkan

bahwa malpraktek merupakan batasan yang spesifik dari kelalaian yang ditujukan kepada

seseorang yang terlatih atau berpendidikan dalam kinerjanya sesuai bidang

tugas/pekerjaannya.

Kelalaian memang bisa masuk di dalam pengertian malpraktek, tetapi tidak semua

malpraktek merupakan bentuk kelalaian. Malpraktek bersifat lebih luas daripada kelalaian,

karena dalam malpraktek bisa mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja

(criminal malpractice) atau melanggar hukum dan Undang-undang. Artinya di dalam

malpraktek bisa jadi tersirat adanya motif (guilty mind).

Untuk menentukan secara pasti sebuah tindakan itu adalah malpraktik, maka harus

terpenuhi hal-hal berikut ini :

a. Peristiwa terjadi saat pelaku sedang menjalankan tugasnya.

b. Adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap

kewajiban profesionalnya.

c. Adanya cedera yang dialami korban.

d. Cedera yang terjadi merupakan akibat langsung dari tindakan salah yang dilakukan

pelaku.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa malpraktek adalah :

1. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional

2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang profesional dengan kata

lain melalaikan kewajibannya (negligence)

3. Melanggar suatu ketentuan peraturan atau perundang-undangan.

2.3 Jenis-Jenis Malpraktek

Sesuai bidang hukum yang dilanggar maka malpraktek dikategorikan menjadi 3

jenis, yaitu :

6

2.3.1 Criminal Malpractice

Criminal practice merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Perbuatan

seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan

tersebut memenuhi rumusan delik pidana,yaitu :

1. Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela.

2.  Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan

(intentional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia

jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP),

melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP). Kecerobohan (reklessness)

misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent. Atau

kealpaan (negligence) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau

meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi.

Pertanggungjawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat

individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau

kepada badan yang memberikan sarana pelayanan jasa tempatnya bernaung.

2.3.2 Civil Malpractice

Civil Practice merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Seorang tenaga

jasa akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau

tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan

tenaga jasa yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain :

1. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.

2. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat

melakukannya.

3. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.

4. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pertanggungjawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat

pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle ofvicarius liability. Dengan prinsip ini

maka badan yang menyediakan sarana jasa dapat bertanggung gugat atas kesalahan

yang dilakukan karyawannya selama orang tersebut dalam rangka melaksanakan tugas

kewajibannya.

7

2.3.3 Administrative Malpractice

Tenaga jasa dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala orang

tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan

police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di

bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan

profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga

perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan

dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

2.4 Malpraktek Dalam Keperawatan

Sesuai pengertian malpraktek yang dikemukakan oleh Ellis dan Hartley (1998)

maka Malpraktek dalam keperawatan adalah suatu batasan yang digunakan untuk

menggambarkan kelalaian perawat dalam melakukan kewajibannya.

Caffee (1991) dan Vestal, K.W. (1995) mengidentifikasi 3 area yang

memungkinkan perawat berisiko melakukan kesalahan, yaitu tahap pengkajian

keperawatan (assessment errors), perencanaan keperawatan (planning errors), dan

tindakan intervensi keperawatan (intervention errors).

2.4.1 Assessment Errors

Adalah kesalahan penilaian dalam melakukan asuhan keperawatan Termasuk

kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara memadai atau

kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan, seperti data hasil pemeriksaan

laboratorium, tanda-tanda vital, atau keluhan pasien yang membutuhkan tindakan segera.

Kegagalan dalam pengumpulan data akan berdampak pada ketidaktepatan diagnosis

keperawatan dan lebih lanjut akan mengakibatkan kesalahan atau ketidaktepatan dalam

tindakan. Untuk menghindari kesalahan ini, perawat seharusnya dapat mengumpulkan data

dasar secara komprehensif dan mendasar.

2.4.2 Planning Errors

Adalah kesalahan dalam melakukan perencanaan asuhan keperawatan. Secara rinci

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian menuliskannya dalam rencana

keperawatan.

8

2. Kegagalan mengkomunikaskan secara efektif rencana keperawatan yang telah dibuat,

misalnya menggunakan bahasa dalam rencana keperawatan yang tidak dimahami

perawat lain dengan pasti.

3. Kegagalan memberikan asuhan keperawatan secara berkelanjutan yang disebabkan

kurangnya informasi yang diperoleh dari rencana keperawatan.

4. Kegagalan memberikan instruksi yang dapat dimengerti oleh pasien. Untuk mencegah

kesalahan tersebut, jangan hanva menggunakan perkiraan dalam membuat rencana

keperawatan tanpa mempertimbangkannya dengan baik. Seharusnya, dalam penulisan

harus memakai pertimbangan yang jelas berdasarkan masalah pasien. Bila dianggap

perlu, lakukan modifikasi rencana berdasarkan data baru yang terkumpul. Rencana

harus realistis berdasarkan standar yang telah ditetapkan, termasuk pertimbangan yang

diberikan oleh pasien. Komunikasikan secara jelas baik secara lisan maupun dengan

tulisan. Lakukan tindakan berdasarkan rencana dan lakukan secara hati-hati instruksi

yang ada. Setiap pendapat perlu divalidasi dengan teliti.

2.4.3 Intervention Errors

Adalah kesalahan dalam melakukan tindakan langsung terhadap pasien termasuk

kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan

melakukan asuhan keperawatan secara hati-hati, kegagalan mengikuti/mencatat

order/pesan dari dokter atau dari penyelia. Kesalahan pada tindakan keperawatan yang

sering terjadi adalah kesalahan dalam membaca pesan/order, mengidentifikasi pasien

sebelum dilakukan tindakan/prosedur, memberikan obat, dan terapi pembatasan (restrictive

therapy). Dari seluruh kegiatan ini yang paling berbahaya tampaknya pada tindakan

pemberian obat. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik di antara anggota tim

kesehatan maupun terhadap pasien dan keluarganya.

2.5 Kajian Etika Dan Hukum Terhadap Malpraktek Keperawatan

Apabila terjadi malpraktek dalam bidang keperawatan maka secara umum kejadian

malpraktek tersebut dapat ditinjau dari dasar hukum dan etika yang

bersumber kepada Kode Etik Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Undang-

undang Keperawatan, dan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

9

2.6 Upaya Pencegahan Malpraktek

Meskipun kelalaian dan malpraktek bisa terjadi karena ketidaksengajaan namun hal

tersebut sesungguhnya dapat dicegah dengan tindakan-tindakan yang terencana dan

sistematis. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang perawat untuk

meminimalisasi kemungkinan terjadinya malpraktek keperawatan, yaitu :

2.6.1 Kesadaran Diri (Self-Awareness)

Yaitu mengidentifikasi dan memahami pada diri sendiri tentang kekutan dan

kelamahan dalam praktik keperawatan. Bila terindentifikasi akan kelemahan yang dimiliki

maka berusahalah untuk mencari penyelesaiannya. Beberapa hal yang dapat dilakukan

yaitu melalui pendidikan, pengalaman langsung, atau berdiskusi dengan teman

sekerja/kolega. Apabila berhubungan seorang supervisor, sebaiknya bersikap terbuka akan

kelemahannnya dan jangan menerima tanggung jawab dimana perawat yang bersangkutan

belum siap untuk itu. Jangan menerima suatu jabatan atau pekerjaan kalau menurut kriteria

yang ada tidak dapat dipenuhi.

2.6.2 Beradaptasi Terhadap Tugas Yang Diemban

Tenaga keperawatan yang diberikan tugas pada suatu unit perawatan dimana dia

merasa kurang berpengalaman dalam merawat pasien yang ada di unit tersebut, maka

sebaiknya perawat perlu mengikuti program orientasi/program adaptasi di unit tersebut.

Perawat perlu berkonsultasi dengan perawat senior yang ada di unit tersebut

2.6.3 Mengikuti Kebijakan Dan Prosedur Yang Ditetapkan

Seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya harus sealu mempertimbangkan

kebijakan dan prosedur yang berlaku di unit tersebut. Ikuti kebijakan dan prosedur yang

berlaku secara cermat, misalnya kebijakan/prosedur yang berhubungan dengan pemberian

obat pada pasien.

2.6.4 Mengevaluasi Kebijakan Dan Prosedur Yang Berlaku

Ilmu pengetahuan dan tehnologi keperawatan bersifat dinamis artinya berkembang

secara terus menerus. Dalam perkembangannya, kemungkinan kebijakan dan prosedur

yang ada diperlukan guna menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Oleh karena

itu itu ada kebutuhan untuk menyeuaikan kebijakan dan proseudr atau protokol tertentu.

10

Untuk itu merupakan tanggung jawab perawat profesional bekerja guna mempertahankan

mutu pelayanan sesuai dengan tuntutan perkembangan.

2.6.5 Pendokumentasian

Pencatatan perawat dapat dikatakan sesuatu yang unit dalam tatanan pelayanan

kesehatan, karena kegiatan ini dilakukan selama 24 jam. Aspa yang dicatat oleh perawat

merupakan faktor yang krusial guna menghindari suatu tuntutan. Dokumentasi dalam suatu

pencatatan adalah laporan tentang pengamatan yang dilakukan, keputusan yang diambil,

kegiatan yang dilakukan, dan penilaian terhadap respon pasien.

Oleh karena setiap kasus ditentukan adanya fakta yang medukung suatu tuntutan,

maka diperlukan pencatatan yang jelas dan relevan. Pencatatan diperlukan secara jelas,

benar, dan tepat sehingga dapat dipahami.

Vestal, K.W (1995) memberikan pedoman guna mencegah terjadinya malpraktik,

sebagai berikut :

1.   Berikan kasih sayang kepada pasien sebagaimana anda mengasihi diri sendiri. Layani

pasien dan keluarganya dengan jujur dan penuh rasa hormat.

2.  Gunakan pengetahuan keperawatan untuk menetapkan diagnosa keperawatan yang

tepat dan laksanakan intervensi keperawatan yang diperlukan. Perawat mempunyai

kewajiban untuk menyusun pengkajian dan melaksanakan pengkajian dengan benar.

3.  Utamakan kepentingan pasien. Jika tim kesehatan lainnya ragu-ragu terhadap tindakan

yang akan dilakukan atau kurang merespon terhadap perubahan kondisi pasien,

diskusikan bersama dengan tim keperawatan guna memberikan masukan yang

diperlukan bagi tim kesehatan lainnya.

4.  Tanyakan saran/order yang diberikan oleh dokter jika : Perintah tidak jelas, masalah itu

ditanyakan oleh pasien atau pasien menolak, tindakan yang meragukan atau tidak tepat

sehubungan dengan perubahan dari kondisi kesehatan pasien. Terima perintah dengan

jelas dan tertulis.

5. Tingkatkan kemampuan anda secara terus menerus, sehingga pengetahuan/kemampuan

yang dimiliki senantiasa up-to-date. Ikuti perkembangan yang terbaru yang terjadi di

lapangan pekerjaan dan bekerjalah berdasarkan pedoman yang berlaku.

6. Jangan melakukan tindakan dimana tindakan itu belum anda kuasai.

11

7. Laksanakan asuhan keperawatan berdasarkan model proses keperawatan. Hindari

kekurang hati-hatian dalam memberikan asuhan keperawatan.

8.  Catatlah rencana keperawatan dan respon pasien selama dalam asuhan keperawatan.

Nyatakanlah secara jelas dan lengkap. Catatlah sesegera mungkin fakta yang anda

observasi secara jelas.

9.  Lakukan konsultasi dengan anggota tim lainnya. Biasakan bekerja berdasarkan

kebijakan organisasi/rumah sakit dan prosedur tindakan yang berlaku.

10.Pelimpahan tugas secara bijaksana, dan ketahui lingkup tugas masing-masing. Jangan

pernah menerima atau meminta orang lain menerima tanggung jawab yang tidak dapat

anda tangani.

2.7 Contoh Kasus Malpraktek Keperawatan

Tn P usia 25 tahun masuk RS dengan keluhan lemas,pusing, mual, muntah dan

BAB mencret selama 2 hari. Tn P di diagnosa medis GEA dengan dehidrasi sedang dan

mendapat terapi cairan RL 2500 ml/hari. Selama dirawat pasien sering ke kamar mandi.

Setelah 1 hari perawatan Tn P mengeluh nyeri pada daerah tusukan infus dan terlihat pada

selang infus terdapat bekuan darah dan kasa penutup tampak kotor,basah dan terdapat

darah yang kering. Perawat S datang dan menghampiri Tn P untuk memperbaiki selang

infus yang terdapat darah dengan cara memutar selang infus dan memasukan bekuan

darah. Selain itu perawat S tidak mengganti kasa infus dan hanya mengompres tempat

infusan dengan alkohol 70%. Setelah 3 hari tangan pasien yang terdapat infus menjadi

bengkak dan mengeluarkan nanah pada tusukan infus. Setelah dilakukan pemeriksaan Tn P

di diagnosa infeksi daerah insersi infus dan harus dilakuakan tindakan insisi untuk

mengeluarkan nanah.

2.8 Pembahasan Kasus

Dalam UU Keperawatan tahun 2014 Pasal 30 ayat 1 poin a “melakuakan pengkajian secara

holistik”, poin b “menetapkan diagnosa keperawatan”, poin c “merencanakan tindakan

keperawatan” yang menjelakan tentang tanggung jawab perawat terhadap klien (individu,

keluarga dan masyarakat). Perawat S tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya

terhadap klien dengan tidak membuat rencana keperawatan perawatan pasien dengan

terpasang infus. Selain itu Perawat S telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan

12

kerugian beruapa infeksi daerah infus terhadap klien. Selain itu Perawat S melanggar UU

Keperawatan tahun 2014 pasal 38 tentang hak dan kewajiban klien poin c “ Klien

mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan

keperawatan, satandar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku’.

Selain pasal tersebut diatas, perawat tersebut juga telah melanggar Pasal 54:

a) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam

melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

b) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas bahwa masalah malpraktik bersifat sangat

kompleks karena berbagai faktor yang terkait di dalamnya. Saat ini perawat diperhadapkan

pada berbagai tuntutan pelayanan profesional melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang apabila melakukan kesalahan dan kelalaian akan dihadapkan pada suatu

tuntutan baik dari organisasi profesi, organisasi pelayanan kesehatan, dan tuntutan hukum.

Perawat di Indonesia sangat berisiko melakukan malpraktik karena tidak didukung

oleh kemampuan yang memadai (profesional dalam bidangnya), banyak mengerjakan

tindakan kolaboratif/tindakan invasif yang mungkin bukan bidang pekerjaannya sebagai

layaknya seorang perawat profesional.

3.2 Saran

Sebagai perawat profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya

dengan mengikuti perkembangan yang terjadi baik oleh karena perkembangan IPTEK

khususnya IPTEK keperawatan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin

meningkat.

Organisasi profesi sebagai wadah para anggotanya bertanggung jawab untuk

meningkatkan mutu tenaga keperawatan sebagai konsekuensi perannya untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan anggotanya. Operasionalisasi

kegiatan organisasi PPNI terjadi disemua tingkat organisasi baik di Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota, dan Komisariat

Instituasi pendidikan sebagai lembaga yang menghasilkan tenaga keperawatan

profesional bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan secara berkualitas dengan

cara mengembangkan dan mengorganisasikan kurikulum nasional kedalam kurikulum

institusi, menyediakan segala sumber daya yang dapat mendukung sepenuhnya kegiatan

pendidikan. Demikian pula perlu didukung tersedianya lahan praktik yang memungkinkan

mengimplementasikan teori-teori kedalam situasi nyata, serta berbagai kebijakan yang

mendukung.

13

DAFTAR PUSTAKA

Amir & Hanafiah, (1999). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, edisi ketiga: Jakarta:

EGC.

Kepmenkes RI Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001, Tetang Resgistrasi Praktik Perawat.

Priharjo, R (1995). Pengantar etika keperawatan; Yogyakarta: Kanisius.

Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun  1999. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia tahun nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

Christian Nordqvist (2014), What is Medical Malpractice?. http://www.medicalnewstoday.com.

Nopember 2014

14