1

KO-MANAJEMEN

Nama Kelompok Mukrimah

120254241003

Oktaviani 120254241007 Nia

Afriyanie 120254241013 Arief

Herriansyah 120254241002 Rivaldy Prathama

120254241008 Rahmat Doni Hasibuan

120254241071 Andiska Saputra

100254241022

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU KELAUTAN

DAN PERIKANAN JURUSAN ILMU KELAUTAN

TAHUN 2015

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat dapat menyelesaikan makalah

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil. Makalah ini dibuat dalam

rangka memperdalam pengetahuan mengenai Ko- Manajemen dan sebagai syarat

untuk memperoleh nilai dalam matakuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan

Pulau-pulau Kecil. Tak lupa penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada

referensi-referensi yang menjadi bahan untuk membuat makalah ini, sehingga

makalah ini dapat menjadi sumber terpercaya bagi pembacanya.

Kami menyadari, dalam makalah ini masih banyak kesalahan dan

kekurangan. hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman yang kami  miliki. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan

saran. Demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini di waktu yang akan datang.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami pada khusunya dan pembaca

pada umumnya.

Tanjungpinang, 21 Mei 2015

Penyusun

3

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.......................................................................................ii

DAFTAR ISI....................................................................................................iii

I. PENDAHULUAN.......................................................................................1

A. Latar Belakang.......................................................................................1

B. Tujuan....................................................................................................2

II. PEMBAHASAN .........................................................................................3

A. Pengertian Ko-Manajemen....................................................................3

B. Mengapa Perlu Ko-Manajemen.............................................................4

C. Kelebihan Dan Kekurangan Ko-Manajemen.........................................6

D. Status Ko-Manajemen Di Indonesia......................................................6

E. Kendala Dalam Ko-Manajemen Dan Strategi Penanggulangannya......8

III.KESIMPULAN...........................................................................................13

DAFTAR PUSTAKA

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi sumber daya pesisir Indonesia sangat luas mulai dari potensi sumber

daya hayati, potensi wilayah, potensi sumber daya mineral dan energi, potensi

industri, potensi transportasi dan jasa lingkungan (Lasabuda, 2013 dalam Feruzia ,

2015). Salah satu potensi besar sumber daya hayati Indonesia adalah perikanan.

Luas perairan laut 5,8 juta km2 (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang

terdiri dari 0,3 juta km2 perairan laut territorial; 2,95 juta km2 perairan laut

Nusantara; dan 2,55 juta km2 laut ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

merupakan sebuah potensi besar negara Indonesia (KKP 2013). Potensi sumber

daya ikan di perairan Indonesia sebesar 6.258 juta ton/tahun sementara Jumlah

Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 5.006 juta ton/tahun. Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 1.858

juta ton/tahun sedangkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan sebesar 1.487

juta ton/tahun (Sulistiyo dan Trismadi 2011 dalam Feruzia, 2015 ).

Alam menyediakan kelimpahan sumberdaya yang melimpah dengan aneka kepentingan yang kerap berberdaya ini dapat memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa yang akan datang. Pemanfaatan yang tidak lestari menciptakan tekanan dan ancaman pengelolaan sumber daya khususnya perikanan berupa penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, penangkapan ikan secara ilegal, tuntutan hak ulayat atas kawasan, pembalakan liar, perambahan hutan penyangga perairan, pemukiman liar dan pembangunan (Setio dan Mukhtar, 2005 dalam Winara dan Mukhtar, 2011).

Dalam pengelolaan wilayah pesisir diperlukan keterlibatan semua pihak atau Bergotong-royong mengelola kawasan konservasi di

Indonesia memang diperlukan, karena menyangkut kompleksnya sub sistem

ekologis, budaya, ekonomi dan politik dengan keterkaitan berbagai isu dan

keterlibatan banyak kelompok kepentingan dalam masing-masing subsistemnya,

sehingga hubungan kolaboratif menjadi penting ketika tidak adanya kesepakatan

2

yang dapat dibangun secara sederhana dan universal untuk mendapatkan solusi

terbaik dari konflik yang terjadi (Natural Resources Management, 2001 dalam

Winara dan Mukhtar, 2011). Pengelolaan secara kolaboratif atau yang lebih

dikenal sebagai pendekatan co-management. Pendekatan Co–management

merupakan sebuah tipe pengelolaan yang dicirikan dengan adanya interkasi yang

menjadi isu sentral antara pemerintah dan masyarakat pengguna sumberdaya

perikanan, melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dan pembagian peran

dan tanggung jawab masingmasing pihak. Dengan pendekatan Co –management

diharapan apat meningkatkan pengelolaan wilyah pesisir sehingga lingkungan

sekitar masyarakat dapat terlindungi oleh bencana yang nantinya timbul dan dapat

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui apa itu Ko-

Manajemen, mengapa Ko-Manajemen diperlukan dalam pengelolaan wilayah

pesisir, kekurangan dan kelebihan dalam penerapan pengelolaan Ko-Manajemen,

status Ko-Manajemen di Indonesia dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan

Ko-Manajemen serta strategi penanggulangannya.

3

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Ko-Manajemen

Pengelolaan wilayah pesisir merupakan hal penting demi tercapainya

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ko-manajemen lahir karena

adanya kemauan serta inisiatif pemerintah dan masyarakat. Co–management

merupakan sebuah tipe pengelolaan yang dicirikan dengan adanya interkasi yang

menjadi isu sentral antara pemerintah dan masyarakat pengguna sumberdaya

perikanan, melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dan pembagian peran

dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Borrini – Feyabarend, et al. (2001) dalam Zubaidah mendefinisikan ko-

manajemen sebagai sebuah situasi dimana lebih dari satu pihak (stakeholder)

bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan

dan tanggung jawab diantara terhadap area atau sistem sumberdaya.

Dalam konteks perikanan, ko-manajemen perikanan (fisheries co-

management) itu sendiri didefinisikan sebagai pola pengelolaan dimana

pemerintah dan pelaku pemanfaatan sumberdaya (user groups) berbagi tanggung

jawab (sharing the responsibility) dalam pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya perikanan dengan tujuan mewujudkan keseimbangan tujuan ekonomi

dan social dalam kerangka kelestarian ekosistem dan sumberdaya perikanan

(Nielsen, 1996 dalam Zubaidah ). Menurut Widodo dan Suadi (2006) dalam

Zubaidah Pendekatan pengelolaan yang memberikan ruang bagi adanya

pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan pemangku

kepentingan lainnya.

Rettig et al dalam Feruzia (2015) Pembagian kekuasaan dan tanggung jawab

melalui delegasi dalam proses perencanaan kepada kelompok nelayan. Barkes &

Kislalioglu and Feeny dalam Feruzia (2015) Pembagian manajemen kekuasaan

dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Nielsen (1996)

dalam Feruzia (2015) Pola pengelolaan dimana pemerintah dan pelaku

pemanfaatan sumber daya berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan dan

4

pemanfaatan sumber daya perikanan dengan tujuan mewujudkan keseimbangan

tujuan ekonomi dan sosial dalam kerangka kelestarian ekosistem dan sumber daya

perikanan

Model ko-manajemen dinilai sebagai model pengelolaan sumber daya

perikanan yang paling efektif karena menjamin hubungan antar sektor publik,

swasta dan masyarakat (Widodo dan Suad,i 2006 dalam Feruzia, 2015)

B. Mengapa perlu Ko-Manajemen?

Dalam sejarahnya, pengelolaan perikanan di Indonesia sesungguhnya

dimulai dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan menggunakan

pemahaman yang mereka punya yaitu pengetahuan lokal (lokal knowledge) dan

kemudian dilembagakan dengan menggunakan system hukum adat (customary

laws). Praktek-praktek hukum adat laut seperti Panglima Laot di Aceh, Sasi di

Maluku, Awig-awig di Bali dan Nusa Tengara Barat merupakan sedikit dari

banyaknya contoh sistem adat perikanan ini.

Reduksi peran komunitas membuat pengelolaan perikanan menjadi tidak

efisien. Konflik antar nelayan, degradasi sumberdaya perikanan merupakan salah

satu turunan dari problem sentralisasi pengelolaan perikanan. Ketidakseimbangan

antara peran Negara dan peran masyarakat dalam pengelolaan perikanan menjadi

diskusi penting yang kemudian melatarbelakangi pentingnya kolaborasi

(collaboration) antar pihak dalam pengelolaan perikanan. Selain itu Menurut

Berkes, et at. (2000) dalam Zubaidah bahwa pengelolaan perikanan tidak terlepas

dari peran banyak pihak seperti nelayan, pemerintah, lembaga/ institusi non-

pemerintah, akademisi, pelaku perikanan lainnya (pedangang, kelompok

pengelolah ikan, dan lain-lain). Hal ini dapat terlihat seperti gambar di bawah ini

5

Gambar 1. Keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan perikanan

Ko-manajemen sangat penting terutama bagi perikanan skala kecil karena

beberapa hal, yaitu (Widodo dan Suad, 2006 dalam Feruzia, 2015):

1. Kondisi lokal dan sejarah usaha nelayan memiliki arti penting sebagai

pra kondisi pengembangan ko-manajemen.

2. Pengelolaan yang efektif diperlukan karena kedekatan dengan sumber

daya (pantai) yang bersifat fragile.

3. Alat dan proses pengelolaan yang secara tradisional berkembang

terbukti tidak cukup mampu menanggulangi laju peningkatan entry,

capitalization dan exploitation.

4. Masyarakat memiliki tanggung jawab bagi pemberdayaan berbagai

aturan dan resolusi konflik.

5. Perikanan skala kecil memiliki kepentingan lokal dan regional yang

sering tidak proporsional dengan ukuran sumber daya ikan.

6

C. Kelebihan Dan Kekurangan Ko - ManajemenKelebihan dan Kekurangan Ko-Manajemen Menurut Berkes, et al. 2000;

Pomeroy and Rivera – Guieb (2006) dalam Zubaidah bahwa ada beberapa aspek

yang menjadi poin kelebihan ko-manajemen yaitu :

1) Ko-manajemen lebih menitikbertkan pada transparansi proses hubungan

antara pemerintah dan masyarakat pengguna sumberdaya

2) Lebih demokratis dan mengadopsi unsur partisipasi seluruh pihak yang

terkait dengan pengelolaan perikanan;

3) Dalam janngka panjang lebih ekonomis dibanding pola sentralistik karena

mengurangi biaya administrasi dan penegakan aturan yang biasanya

menjadi komponen biaya terbesar dari pola manajemen stralistik;

4) Melalui keterlibatan dalam pengelolaan, pelaku langsung perikanan turut

mengambil tangung jawab terhadap beberapa fungsi pengelolaan, dan

5) Lebih mampu memaksimalkan kombinasi antara pengetahuan lokal dan

informasi ilmiah dalam pengelolaan sumberdaya.

Sementara itu beberapa kekurangan ko-manajemen adalah :

1) Tidak dapat diterapkan pada semua komunitas perikanan karena kapasitas

masyarakat pengguna sumberdaya yang tidak sama;

2) Dalam jangka pendek investasi biaya, waktu dan sumberdaya manusia

cukup tinggi untuk menginisiasi praktek ko-manajemen

3) Kepemimpinan dan organisasi masyarakat lokl tidak ada sehingga

mengurangi efektivitas inisiasi dan keberlanjutan ko-manajemen;

4) Perubahan strategi pengelolaan perikanan dapat menimbulkan resiko

tinggi bagi sebagian stakeholder perikanan, dan

5) Di beberapa tempat mungkin tidak mudah membagi tanggung jawab

antara pemerintah dengan masyarakat lokal.

D. Status Ko-Manajemen di Indonesia

Sejak diberlakukan UU No.31/ 2004 tentang Perikanan, maka perubahan

rejim pengelolaan perikanan mulai terjadi dari pengelolaan sentralistik menjadi

desentralistik, paling tidak dengan adopsi pengetahuan lokal masyarakat (pasal 2

7

dan pasal 6). Secara temporal, UU No.31/ 2004 menjadi dasar hukum yang kuat

bagi pentingnya ko-manajemen perikanan di Indonesia.

Pasal 2 UU No.31/ 2004 tentang Pengelolaan perikanan dilakukan

berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan,

efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Asas-asa yang disebut dalam pasal 2

tersebut diatas merupakan inti dasar dari tujuan ko-manajemen perikanan,

khususnya yang terkait dengan kemitraan, pemerataan dan keterpaduan. Pada

Pasal 6 ayat (2) UU No.31/ 2004 tentang Pengelolaan perikanan untuk

kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus

mempertimbangkan hokum adat dan/ atau kearifan lokal serta memperhatikan

peran serta masyarakat.

Selaras dengan UUD 1945 Bab XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (1)

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan; ayat (2)

Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, dan ayat (3) Bumi dan air kekayaan

alam terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada UU No.45/ 2009 Pasal 1 ayat (7) Pengelolaan perikanan:semua upaya,

termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis,

perencanaan,konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan

implementasi serta penegakan hukum dari ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain

yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati

perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pasal 7 ayat (1) dalam rangka

mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri

menetapkan .rencana pengelolaan perikanan.

Pasal 46 Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan

mengembangkan sistem informasi dan data statistic perikanan serta

menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian,

dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan

prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data

8

sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan

dan pengembangan sistem bisnis perikanan.

Landasan Spiritual Ko-Manajemen Perikanan Indonesia yaitu :

1) Pengakuan Kepemilikan: Sesungguhnya alam ini bukan milik manusia

(siapapun) tetapi milik Tuhan Pencipta Alam, manusia hanyalah

peminjam jadi harus santun dalam memperlakukan sumber daya alam

(QS At Thaha, Ayat 6).

2) Pengakuan akan Kesempurnaan Alam dan Adanya Perintah Untuk

Belajar Dari Fenomena Alam: Pengakuan bahwa alam ciptaan Tuhan

sebenarnya sudah serba sempurna. Memahami bekerjanya proses-proses

di alam adalah dasar untuk pengembangan iptek untuk mendukung

pengelolaan perairan (Al Mulk Ayat 6).

3) Pengakuan akan adanya Perintah dan Ijin Pemanfaatan Alam: Sang

Pemilik Alam menciptakan alam untuk Manusia dan Manusia

diperintahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk

kesejahteraan manusia tetapi tak boleh merusak (QS Al-Jaatsiyah, Ayat

13).

4) Kewajiban Untuk Berniat Suci: Adanya keharusan mempunyai niat

bersih dalam memanfaatkan alam dan tak boleh serakah: Alam sedunia

sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang tetapi tak

cukup memenuhi keserakahan satu orang. (QS At Taubah, Ayat 105,

As Syams, Ayat 8, 9 dan 10).

5) Prinsip Kewirausahaan: (Jepang: Kaizen Principle, the spirit of

everlasting progresiveness) dimana ada kewajiban untuk selalu

memperbaiki karya (amal) untuk kesejahteraan umat manusia secara

menerus (QS Al Insyiraah, Ayat 7.)

E. Kendala Dalam Ko-Manaejmen Dan Strategi Penanggulangannya

Pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan

masyarakat pesisir dibedakan atas lima tingkatan. Menurut Pomeroy dan Rivera-

Guieb (2006) dalam Feruzia (2015) , seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

9

Tabel 1 Tipologi Spektrum Ko-ManajemenTipologi Ko-Manajemen

Peran pemerintah

Peran Masyarakat

Tipe Keterangan

Maksimum Minimum InstruktifKeputusan dibuat oleh pemerintah dan diinstruksikan kepadamasyarakat sebelum dilaksanakan

Komunikasi dan tukar informasi terjadi namun dalam konteks instruksi informasi dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.

KonsultatifPandangan lokal mulai dipertimbangkan sebelum membuat keputusan

Terdapat mekanisme dialog antara pemerintah dan pelaku perikanan tetapi pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah.

KooperatifPertukaran informasi awal, pandangan masyarakat mulai masuk dalam agenda dan isu

Pemerintah dan pelaku perikanan bekerja sama dalam mengambil keputusan sebagai partner yang memiliki posisi tawar menawar yang sama.

AdvisoriKeterlibatan masyarakat dalam hal-hal tertentu dalam proses kebijakan; pengambilan keputusan bersama dimulai

Pelaku perikanan memberikan input bagi pengambilan keputusan tentang perikanan kemudian pemerintah menetapkan keputusan tersebut.

Minimum Maksimum InformatifMasyarakat diberi hak penuh untuk turut merencanakan dan mengambil keputusan

Pemerintah mendelegasikan pengambilan keputusan kepada pelaku perikanan untuk kemudian diinformasikan kembali kepada pemerintah

Sumber: Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006) diadopsi Feruzia (2015)

Dalam pembagian kekuasaan pengelolaan tipe Ko-Manajemen juga sering

menemui kendala atau hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pengelolaan

Menurut Gray (1989) dalam Wulandari dan Sumarti (2011) beberapa

kendala dalam kolaborasi, yaitu:

1) Komitmen kelembagaan tertentu menimbulkan disinsentif untuk

berkolaborasi.

10

2) Sejarah hubungan yang dicirikan oleh interaksi permusuhan yang telah

berlangsung lama di antara pihak.

3) Dinamika perkembangan tingkat kemasyarakatan (pendekatan

kolaborasi lebih sulit dipraktekkan ketika kebijakan rendah sekali

perhatiannya dalam mempertimbangkan alokasi sumberdaya langka).

4) Perbedaan persepsi atas resiko.

5) Kerumitan yang bersifat teknis.

6) Budaya kelembagaan dan politik

Hambatan-hambatan yang kerap ditemui pada pengelolaan hutan

kolaboratif antara lain (dalam Aji, 2008):

1) Hambatan perilaku. Secara psikologis, aparatur pemerintah seringkali

merasa bahwa aparat lebih terhormat dan tinggi statusnya dibandingkan

dengan masyarakat desa sekitar hutan. Demikian juga secara psikologis

masyarakat merasa bahwa mereka lebih rendah dan kurang

pengetahuannya dibandingkan dengan aparat pemerintah.

2) Hambatan kebijakan. Aparatur pemerintahan sudah terbiasa bekerja

dengan memakai pedoman aturan yang baku yang bersifat instruktif

dan top down. Cara-cara lama dalam pengambilan kebijakan tersebut

tercermin dalam bentuk Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk Teknis yang terlalu rigid sehingga memandulkan kreatifitas

pelaksana di lapangan.

3) Hambatan sistem manajemen. Diakui ataupun tidak, sampai saat ini

sistem manajemen pengelolaan hutan masih mengikuti model

perencanaan konvensional yang bersifattop-down dan sentralistik dan

menegasikan konteks dan local specific. Biasanya pimpinan perusahaan

di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh

petugas lapangan. Ditambah lagi, masih banyak keputusan, panduan

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mempersempit ruang gerak staf

operasional di lapangan untuk bisa fleksibel dan berpartisipasi.

4) Hambatan sumber daya manusia. Konsep pembangunan yang berfokus

pada masyarakat merupakan konsep baru bagi aparat pemerintah,

sehingga butuh waktu untuk sekadar memperkenalkan agar konsep ini

11

bisa dipahami dan diterima ditengah-tengah mereka. Oleh karena itu

diperlukan pelatihan untuk membekali mereka dengan pemahaman dan

keahlian baru yang akan berguna dalam pelaksanaan program

pembangunan.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut maka diperlukan tindakan

bersama oleh semua stakeholder (dalam Aji, 2008) :

1) Masyarakat. Anggota masyarakat perlu diberdayakan dengan memegang

tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan hutan ketimbang hanya

menunggu apa yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu hendaknya

masyarakat proaktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan,

monitoring dan evaluasi program-program kehutanan. Bentuk-bentuk

partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan bisa berupa: (a)

pembutan kesepakatan bersama dengan Pemegang Ijin hak

(IUPHHK/HTI/ISL) tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan

hutan; (b) pembuatan rencana mikro pengelolaan hutan; (c) pelaksanaan

kegiatan teknis kehutanan mulai dari persemaian, penanaman,

pemeliharaan, penjarangan, pengamanan, dan pemanenan; (d)

monitoring tegakan dan penanganan pasca panen.

2) Pemegang Ijin Hak (IUPHHK,HTI,ISL).Pemegang ijin hak harus

berperan sebagai fasilitator, menciptakan suasana positif agar semua

pihak terkait bisa memberikan konstribusi dalam pengembangan dan

pelaksanaan program. Mereka semestinya bertindak sebagai

'pemungkin' (enabler) yang mendorong masyarakat untuk mencari dan

menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, dan

bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada

3) Pemerintah Daerah. Lembaga pemerintah di tingkat kabupaten perlu

membuat mekanisme penyusunan manajemen, monitoring serta evaluasi

untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat

lapangan dan lembaga-lembaga terkait. Staf pemerintah memerlukan

keahlian baru guna penerapan pendekatan ini, sehingga mesti ada

mekanisme penyebaran informasi dan menjalin hubungan koordinasi

dengan pemegang ijin hak, masyarakat, serta instansi lain terkait. Lebih

12

jauh, pemerintah daerah hendaknya juga menyediakan anggaran dana

khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kehutanan.

4) Pihak lain terkait. Pihak lain yang dimaksud misalnya LSM, lembaga

donor, perguruan tinggi, kalangan pers, dan lain-lain. Pihak-pihak

tersebut harus senantiasa mendorong terwujudnya partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Peran mereka bisa

sebagai fasilitator, penyedia jasa pelatihan, penyebaran informasi dan

mediator bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

13

III. KESIMPULAN

Ada beberapa pengertian Ko-Manajemen menurut beberapa ahli seperti

Borrini – Feyabarend, et al. (2001) dalam Zubaidah mendefinisikan ko-

manajemen sebagai sebuah situasi dimana lebih dari satu pihak (stakeholder)

bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan

dan tanggung jawab diantara terhadap area atau sistem sumberdaya. Ko-

Manajemen diperlukan karena dalam pengelolaan perikanan tidak terlepas dari

peran banyak pihak seperti nelayan, pemerintah, lembaga/ institusi non-

pemerintah, akademisi, pelaku perikanan lainnya (pedangang, kelompok

pengelolah ikan, dan lain-lain). Dalam penerapan Ko-Manajemen terdapat

kekurangan dan kelebihan dari Ko-Manajemen serta ada beberapa kendala yang

akan dihadapi seperti hambatan dalam membuat kebijakan, hambatan dalam

perilaku, hambatan dalam system manajemen dalam mengatasi kendala tersebut

diperlukan strategi tepat agar kendala dapat diselesaikan dan pengelolaan

perikanan berjalan efektif guna mencapai kesejahteraan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Mukti.2008. Manajemen Kolaboratif : Alternatif Solusi Atas Konflik

Pengelolaan SDA.http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/manajemen

Kolaboratif-alternatif-solusi.html.Online 20 Mei 2015.

Feruzia, Soraya.2015.Dampak Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara

Kolaboratif Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pesisir.http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/

downloadSuppFile/1602/905.Online 20 Mei 2015

Winara, Aji Dan Mukhtar, Syarif Abdullah.2011. Potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Papua (Potency Of Collaborative On Cenderawasih Bay National Park Management In

Papua). http://forda-mof.org/files/02.Potensi_kolaborasi_TN_Papua_OK_.pdf.Dikases 20 Mei 2015

Wulandari Dan Sumarti, Titik.2011. Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam

Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat. http://download.portalgaruda

.org/article.php?article=83533&val=223.Diakses 20 Mei 2015

Zubaidah, Sitti. Ko-Manajemen. http://s3.amazonaws.com/academia.edu.doc

uments/35486234/Prosiding_KoManajemen_Perikanan_Sitti_Zubaidah.pdf?

AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1431826934&

Signature=akS2iHkDNmh58JiHzhd5dazEZpQ%3D.Diakses 20 Mei 2015.