Makalah Kelompok Redistribusi Penduduk

8/10/2019 Makalah Kelompok Redistribusi Penduduk

1/21

MAKALAH

REDISTRIBUSI PENDUDUK

Untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Geografi Penduduk

Oleh:

KELOMPOK 8

SISKA ANGGRAENI (NIM.1207449)

JURUSAN GEOGRAFI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DESEMBER 2014


2/21

1

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas

terselesaikannya penulisan Makalah dengan judul Redistribusi Penduduk.

Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas Mata Kuliah Geografi

Penduduk.

Semoga penulisan makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri,

civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan

literatur. Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap

tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan

kemajuan ilmu pengetahuan,

Padang, Desember 2014

Penulis


3/21

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Manfaat dan tujuan

C. Rumusan masalah

BAB 2 PEMBAHASAN

A. Distribusi penduduk Indonesia

B. Redistribusi penduduk

C. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan redistribusi

BAB 3 PENUTUP

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA


4/21

3

BAB 1

PENDHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan jumlah penduduk

yang sangat banyak. Jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini mencapai

kurang lebih 241.000.000 penduduk menempati urutan ke- 4 jumlah penduduk

terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat Cina (RRC), India, dan Amerika

Serikat.

Beberapa pengamat yang ada di masyarakat mempercayai bahwa konsep

dari kapasitas muat juga berlaku terhadap penduduk bumi. Yaitu, penduduk yang

tidak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus. Namun, beberapa

menyangkal pendapat mengenai katastrofi Malthus ini dan menunjukan grafik

yang menunjukkan kenaikan dari jumlah logistik penduduk.

Luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluas

1.904.569 km2dengan kepadatan penduduk sebesar 124/km2. Pulau Jawa adalah

sebuah pulau yang memiliki populasi sebanyak 136.000.000 jiwa. Dengan pulau

sebanyak 13.487 pulau membuat pulau Jawa sebagai pulau yang terbilang cukup

kecil dibanding pulau lainnya menjadi pulau terpadat di Indonesia ataupun dunia

dengan kepadatan Ruang menembus angka 979.

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa pulau Jawa begitu digemari

oleh 60 persen penduduk Indonesia untuk ditinggali. Salah satunya adalah faktor

karena ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Daerah Khusus

Ibukota Jakarta. Seluruh pusat pemerintahan Indonesia berada di Jakarta seperti

istana negara, monumen nasional, gedung Departemen Perwakilan Rakyat (DPR)

dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain faktor tersebut, hampir

seluruh fasilitas yang memadai berada di ibukota seperti fasilitas pendidikan,

kesehatan, ataupun lapangan kerja. Selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta, daerah

daerah lain di Pulau Jawa juga merupakan tempat tempat yang memiliki

fasilitas cukup lengkap apabila dibandingkan dengan pulaupulau lainnya.

Berbagai macam faktor dapat membuat seseorang untuk menetap di suatu

tempat tinggal. Akan tetapi, apabila sebuah tempat dihuni oleh jumlah orang yang


5/21

4

terlalu berlebih akan terjadi peristiwa overpopulated di satu daerah dan membuat

daerah lain sepi. Hal tersebut berakibat cukup fatal untuk perekonomian sebuah

negara karena untuk mencapai sebuah negara yang sukses diperlukan

keseimbangan ekonomi di seluruh daerahnya. Akan tetapi, apabila sebuah daerah

ramai dan daerah lainnya sepi akan membuat perkembangan baik dari segi

ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan tidak akan seimbang.

Untuk mengatasi masalah tidak meratanya jumlah penduduk yang ada di

Indonesia, perlulah dilaksanakan Redistribusi Penduduk. Pengertian dari

Redistribusi Penduduk adalah, salah satu upaya yang dilakukan untuk pemerataan

penduduk di Indonesia dengan cara transmigrasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana distribusi penduduk Indonesia saat ini?

2. Apa yang dimaksud dengan redistribusi?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat redistribusi?

C. Tujuan

1. Mengetahui dan dapat menjelaskan distribusi penduduk Indonesia dari

tahun ke tahun.

2. Mengetahui dan dapat menjelaskan transmigrasi sebagai kebijakan

redistribusi pemerintah.

3. Mengetahui dan dapat menjelaskan factor pendukung dan penghambat

kebijakan redistribusi.


6/21

5

BAB 2

REDISTRIBUSI

A. Jumlah dan Distribusi Penduduk indonesia

Salah satu yang menjadi indikator persebaran penduduk Indonesia adalah

kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya

dukung (carrying capacity) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai

adalah Rasio Kepadatan Penduduk (density ratio) yaitu rasio yang menyatakan

perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa

banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu.

Rumus

gambar 1 profil persebaran penduduk indonesia tahn 1930-2010

Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong

tinggi yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990

menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi (km2).

Pulau jawa dan Madura merupakan pulau yang paling banyak penduduknya.


7/21

6

Tabel 1 Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Pulau, (Tahun 1930 1998).

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak

237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah

perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan

sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen).

gambar 2 peta jumlah penduduk Indonesia,

sumber sensus BPS 2010,www.BPS.go.id

Peta di atas menunjukkan persentase (daripada) jumlah penduduk

Indonesia. Semakin pekat warna hijaunya menunjukkan semakin besar pula
http://www.bps.go.id/http://www.bps.go.id/


8/21

7

persentasenya. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada setiap

propinsi dibanding total keseluruhan populasi Indonesia dikali 100%.

Dari peta tampak Propinsi Jawa Barat memiliki warna hijau paling pekat,

disusul kemudian Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Propinsi Jawa Barat

memiliki persentase 18,1% dari total penduduk Indonesia. Propinsi Jawa Timur

memiliki persentase 15,8% dan Propinsi Jawa Tengah 13,6%. Sementara itu,

Propinsi Papua Barat 0,3%, persentase terkecil. Anda dapat melihat data

lengkapnya pada Lampiran.

gambar 3 peta kepadatan penduduk Indonesia

sumber: sensus 2010,www.bps.go.id

Jumlah penduduk suatu wilayah akan selalu terkait dengan kepadatan

penduduknya. Namun, jumlah penduduk yang besar tidak selalu memiliki

kepadatan yang tinggi karena hal tersebut juga tergantung luas wilayahnya.

Sebuah wilayah dengan penduduk banyak tapi memiliki wilayah yang luas,

mungkin akan sama padatnya dengan sebuah wilayah berpenduduk sedikit dan

wilayah yang sempit.

Sensus BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa kepadatan penduduk

Indonesia mencapai 124 jiwa per kilometer persegi. Jika dilihat pada setiap

propinsi maka didapatkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kepadatan

yang jauh melebihi propinsi lainnya, yaitu 14.469 jiwa per kilometer persegi.

Anda dapat membadingkannya dengan Propinsi Papua Barat yang hanya 8 jiwa
http://www.bps.go.id/http://www.bps.go.id/


9/21

8

per kilometer persegi atau Propinsi Jawa Barat yang memiliki kepadatan

penduduk tertinggi kedua dengan 1.217 jiwa per kilometer persegi.

Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera

yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3

persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen

penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk,

Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang

luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8

persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.

gambar 4 peta jumLah penduduk sumatera barat,

sumber sensus BPS 2010

Untuk provinsi Sumatera barat, Jumlah penduduk sebanyak 4 846 909

jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak

1 877 822 jiwa (38,74 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 2 969 087 jiwa

(61,26 persen).


10/21

9

gambar 5 peta kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat

Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari

yang terendah sebesar 0,97 persen di Kota Padang Panjang hingga yang tertinggi

sebesar 17,20 persen di Kota Padang.

Dari data-data yang telah dipaparkan di atas, dapat terlihat bahwa terjadi

ketimpangan persebaran penduduk Indonesia dimana lebih dari 60% oenduduk

Indonesia, mengelompok di pulau jawa. Hal ini lah yang mendsari diambilnya

kebijakan redistribusi penduduk.

B. Kebijakan Redistribusi penduduk indonesia

Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia sangat menghambat

proses pembangunan, karena itu sangat penting untuk dilaksanakan program

redistribusi penduduk bagi seluruh wilayah Indonesia. Dari sudut mana pun kita

memandang program redistribusi penduduk ini mempunyai nilai yang sangat

penting. Dari segi ekonomi, program redistribusi penduduk berarti menyediakan

tenaga kerja serta keterampilan baik untuk perluasan produksi di daerah-daerah

maupun pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, akan timbul integrasi

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Ditinjau dari

aspek idiologi, redistribusi penduduk berfungsi untuk meningkatkan kesadaran

berbangsa dan bernegara. Dari aspek politik, hal ini akan merupakan alat

penunjang pembauran etnik, mempersempit kesenjangan kelas maupun wilayah,


11/21

10

serta dapat meningkatkan hubungan antarkelompok. Dilihat dari segi hankam,

redistribusi penduduk juga dinilai dapat mewujudkan terciptanya sishankamrata.

Terhadap sumber daya alam, redistribusi penduduk dianggap dapat meningkatkan

pengamanan dan sekaligus pemanfaatannya. Baik pemerintah Hindia Belanda

maupun pemerintah Republik Indonesia sama-sama menyadari pentingnya

program redistribusi penduduk ini, namun demikian penekanan dari tujuan

program tersebut sangat berbeda. Di sarnping itu, beberapa suku bangsa (ethnic

group) telah pula melaksanakan usaha redistribusi penduduk ini. Di bawah ini

periodisasi prograrn redistribusi / transmigrasi penduduk yang pernah

dilaksanakan di Indonesia.

1. Masa pemerintahan Kolonial Belanda

Pengelompokan penduduk di Pulau Jawa telah terjadi sejak permulaan

abad ke-l9, dan hal ini menyebabkan terjadinya gejala kelebihan penduduk di

Pulau Jawa. Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda memindahkan sebanyak

155 kepala keluarga (KK) dari karesidenan Kedu (Jawa Tengah) ke Gedong

Tataan, Karesidenan Lampung. Di daerah ini desa-desa kolonisasi didirikan, dan

tiap-tiap tahun ke daerah ini dikirim kolonis-kolonis dari Pulau Jawa. Akhir tahun

1921 jumlah kolonis di Gedong Tataan mencapai 19.572 orang (Sjamsu, 1960).

Pada tahun 1922 sebuah permukiman yang lebih besar yang diberi nama

Wonosobo didirikan di dekat Kota Agung di Lampung Selatan. Di samping itu,

didirikan pula beberapa permukiman besar dekat Sukadana di Lampung Tengah,

sedangkan permukiman-permukiman yang lebih kecil didirikan di Sumatera

Selatan, Bengkulu, Kalimantan, dan Sulawesi.

2. Masa Pendudukan Tentara Jepang

Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, kegiatan transmigrasi tetapdilaksanakan. Akan tetapi karena sibuk dengan peperangan, rupanya penguasa

Jepang tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti

halnya pada jaman pemerintah kolonial Belanda, sehingga sangat sedikit

dokumentasi mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan.


12/21

11

Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil

dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang.

3. Masa setelah kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, program pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke

luar Jawa tetap dilaksanakan, bahkan daerah pengirimannya ditambah dengan

Pulau Bali dan Lombok yang kepadatan penduduknya sudah tinggi. Program ini

dinamakan transmigrasi.

Pengertian transmigrasi dalam UU No. 29 Tahun 2009 adalah perpindahan

penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di

kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Interpretasi

terhadap definisi tersebut bahwa pembangunan transmigrasi pada dasarnya

merupakan suatu upaya untuk merekayasa ruang atau wilayah agar mempunyai

nilai tambah dan daya tarik bagi penduduk untuk mendatanginya, bertempat

tinggal di dalamnya, dan untuk bekerja-berusaha guna peningkatkan

kesejahteraan. Masyarakat transmigrasi, baik para pendatang ataupun masyarakat

(penduduk lokal), yang berada di satuan-satuan permukiman dalam kawasan

transmigrasi, merupakan entitas kehidupan sosial sebagai subyek, pionir,

sekaligus pemanfaat pembangunan transmigrasi.

Program transmigrasi penduduk ini dilaksanakan dan biasanya dibiayai

oleh pemerintah Indonesia. Orang orang yang melakukan transmigrasi disebut

juga transmigran.

Tujuan resmi dari program transmigrasi ini adalah mengurangi

kemiskinan dan kepadatan penduduk yang ada di pulau Jawa dan dapat

memberikan peluang lebih untuk orangorang yang ingin bekerja dan memenuhi

kebutuhan tenaga kerja agar sumber daya alam yang ada di pulau

pulau sepiseperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan juga Sulawesi dapat terolah dengan

baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia mendapat kritik

bahwa para transmigran dijadikan sebagai pengganti dari populasi lokal dan untuk

melemahkan gerakan separatis lokal. Berbagai masalah yang timbul akibat dari

program ini adalah masalah persengketaan dan juga percekcokan bahkan termasuk

juga bentrokan yang terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli

setempat.


13/21

12

Seiring dengan terjadinya perubahan lingkungan yang strategis di

Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan berbagai paradigma baru seperti:

1) mendukung ketahanan pangan dan juga penyediaan papan,

2) mendukung kebijakan alternati (bio-fuel),

3) mendukung terjadinya pemerataan investasi ke seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia,

4) mendukung ketahanan nasional dari pulau terluar dan wilayah perbatasan

Negara Kesatuan Republik Indonsia, dan juga

5) menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan juga

kemiskinan.

Saat ini, program transmigrasi bukanlah sekedar program untuk

memindahkan penduduk, akan tetapi merupakan salah satu upaya untuk

pengembangan wilayah. Metode yang dijalankan tidak lagi bersifat sentralistik

dan to down dari Jakarta, melainkan berdasarkan kerjasama antar daerah yang

mengirim transmigran dan yang menerima transmigran. Penduduk setempat

diberikan kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat

dengan proporsi 50 banding 50 dengan transmigran penduduk asal.

Dasar hukum yang digunakan untuk program transmigrasi ini adalah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 mengenai

Ketransmigrasian (revisi UU Nomor 3 Tahun 1972) dan juga Peraturan

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 mengenai

Peyelenggaraan Transmigrasi, dan juga ditambah beberapa keputusan presiden

dan juga instruksi presiden pendukung.

Syaratsyarat untuk menjadi seorang transmigran adalah

1) setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Negara KesatuanRepublik Indonesia,

2) berkeluarga yang dibuktikan dengan adanya surat Nikah dan Kartu

Keluarga, memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku,

3) berusia antara 18 tahun hingga dengan 50 tahun yang sesuai dengan Kartu

Tanda Penduduk kecuali apabila diatur dalam perjanjian kerjasama

antardaerah,


14/21

13

4) belum pernah melaksanakan transmigrasi yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari Kepala Desa ataupun Lurah,

5) berbadan sehat, memiliki keterampilan sesuai dengan Sumber Daya Alam

yang akan diolah,

6) bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan dan juga kesanggupan

melaksanakan kewajiban sebagai transmigran, telah lulus seleksi yang

dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus.

Daerah tujuan transmigrasi telah dikelompkan sesuai kondisi daerah

ataupun sumber daya alam yang tersedia.

1) Pada wilayah 1, terdapat beberapa daerah seperti Nangroe Aceh

Darussalam, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan juga Sumatera

Selatan.

2) Dalam gologan wilayah 2, terdapat empat daerah yaitu Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Selatan.

3) Pada golongan wilayah 3 terdapat tiga daerah yaitu Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Selatan, dan juga Papua.

Terdapat beberapa jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi umum,

transmigrasi lokal, transmigrasi bedol desa, transmigrasi spontan (swakarsa), dan

juga tranmigrasi sektoral.

1) Pada transmigrasi umum dibiayai oleh pemerintah dan mendapatkan

jaminan hidup selama 18 bulan.

2) Pada transmigrasi swakarsa, para transmigran membiayai sendiri. Pada

transmigrasi sektoral dilakukan antardepartemen.

3) Pada transmigrasi bedol desa, seluruh desa beramai ramai pindah ke

sebuah tempat.4) Dan pada transmigrasi lokal para transmigran akan pindah ke daerah yang

tidak jauh dari daerah asal dan berada dalam ruang lingkup 1 wilayah.

Kesimpulan dari pemecahan masalah pemerataan kependudukan ini

adalah dengan dilaksanakannya transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari

pulau yang ramai ke pulau yang sepi


15/21

14

C. Faktor pendukung dan penghambat serat dampak dari kebijakan

redistribusi penduduk

Faktor-faktor Pendukung Dilaksanakannya Transmigrasi yaitu :

1)Faktor kependudukan, Indonesia mengalami permasalahan di antaranya

persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk Indonesia 61,1 % tinggal di

Pulau Jawa dan Madura, sedang luas Pulau Jawa dan Madura hanya 6,9% dari

luas seluruh wilayah Indonesia. Jelas bahwa Pulau Jawa berpenduduk sangat

padat, sedang pulau-pulau lain, seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi,

dan Irian Jaya berpenduduk sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan

melalui program transmigrasi. Daerah berpenduduk padat yang merupakan

daerah asal transmigrasi adalah Pulau Jawa, Bali, dan Pulau Lombok.

2)Faktor ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor

pertanian, sedang para petani di Jawa rata-rata hanya memiliki lahan 0,3 hektar.

Idealnya petani paling sedikit harus memiliki 2 hektar lahan. Bahkan, banyak

petani di Jawa yang tidak memiliki lahan sehingga terdapat banyak

pengangguran tidak kentara, sedang pulau lain kekurangan tenaga untuk

mengolah lahan.

3)Faktor lain dilaksanakannya transmigrasi adalah karena bencana alam,

daerahnya rawan terhadap bencana alam, daerahnya terkena proyek

pembangunan misalnya akan dibangun waduk.

Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan transmigrasi adalah

1) Adanya konsep orang jawa yang mengatakan mangan ora mangan asal

kumpul walaupun menurut Parsudi Suparlan mengatakan konsep di atas

adalah konsep yang dilihat pada abad 18 dan kenyataan pada masa sekarangtema utama yang ada dalam budaya jawa adalah kumpul ora kumpul asal

mangan (Muhajir Utomu dan Rofiq Ahmad, 1997p.149). namun hal ini masih

menyebabkan migran cenderung untuk terikat dengan daerah asal karena

adanya kekuatan sentripetal daerah yang kuat sehingga merreka sering bersifat

enduduk bilokal (bilocal population)


16/21

15

2) Berkembangnya sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lima, penjual

koran, home industri dan lain-lain sebagai alternatif menanggulangi

pengangguran secara mandiri.

3) Maraknya perluasan kesempatan bekerja diluar negeri juga merupakan salah

satu yang dapat menghambat program transmigrasi.

4) Karena suatu administrasi terpusat yang efektif dan kuat tidak ada. Salah satu

masalah utama yang dihadapi adalah pemilihan tempat yang kurang baik

dilihat dari sudut lokasi, mudah tidaknya dicapai dan kondisi tanah yang

kesemuanya menyebabkan perkembangan proyek tersendat-sendat,

terbengkalai atau reabilitasi yang mahal ada tahap berikutnya atau kerusakan

ekologis yang serius. Masalah umum lainnya adalah banyak proyek

mengalami keterlambatan pembangunan prasarana seperti jalan utama (yang

penting bagi pemasaran), irigasi dan supply bibit dan input-input lain milik

BIMAS atau program-program pertanian lain yang sangat terlambat datangnya

atau kalu tidak jumlahnya tidak mencukupi. Di daerah asal jawa tempat

transmigran dipilih ada beberapa masalah endemis. Misalnya batas usia

tertinggi transmigran yang dipilih sering dijumpai usia lanjut yangg sangat

mempengaruhi kemampuan pemukim membuka dan mengerjakan lahannya.

Transmigrasi ini menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, yaitu

1. Dampak Positif Transmigrasi

a. mengurangi kepadatan penduduk yang tidak merata

b. Meningkatkan persatuan & kesatuan dengan cara melakukan

transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali

dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor

Timur, dan Irian Jayac. Memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan.

Dampak Negatif Transmigrasi

a. terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat

b. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran

yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada

tahun-tahun pertamanya


17/21

16

c. Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka

antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak

di Kalimantan

d. gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam

pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat

oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.


18/21

17

BAB 3

PENUTUP

KESIMPULAN

Transmigrasi merupakan kebijaksanaan kependudukan mengenai

migrasi. Kebijaksanaannya adalah redistribusi penduduk melalui migrasi yang di

atur oleh Pemerintah.

Program transmigrasi telah terbukti mampu meminimalisir permasalahan

kependudukan. Pulau-pulau yang kepadatan penduduknya sangat tinggi seperti

Jawa, Madura dan Bali, lambat-laun kepadatan penduduk mulai turun dan daya

dukungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk mulai meningkat.

Sedangkan pulau-pulau yang potensi sumber daya alamnya melimpah, namun

potensi sumber daya manusianya kurang, telah berkembang dan mampu untuk

memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya setelah diterapkannya program

transmigrasi.

Setiap sistem yang dibuat pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk

mengetahui apakah kekurangan dan kelebihan itu, maka kita perlu melihat dari

pengalaman setelah diterapkannya sistem tersebut. Apa hasil yang didapat dari

penerapan sistem tersebut dan apa yang diharapkan sebelumnya pada tahap

perencanaan konsep sistem tersebut. Jika hasil yang didapatkan tidak sesuai

dengan harapan, maka terdapat kesalahan yang harus diperbaiki.


19/21

18

DAFTAR PUSTAKA

Herryawan, Harry, dkk. 2013. Naskah Akademik Arah KebijakanKetransmigrasian Tahun 2015-2019. Jakarata : Puslitbang Depnakertrans

Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan RI. 1997.

Undang Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Setiawan, nugraha. 2010. SATU ABAD TRANSMIGRASI DI INDONESIA:

Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005.Bandung :Unpad


20/21

19

UAS GEOGRAFI PENDUDUK

NAMA : SISKA ANGGRAENI

NIM : 1207449

NO. ABSEN : 1

SESI : SENIN, 15.00-17.10 WIB

MAKALAH : REDISTRIBUSI PENDUDUK

PERMASALAHAN:

1.persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Hal ini dapat dilihat melaui data :

Terlihat bahwa hampir 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa yang luasnya

hanya sekitar 6,9% dari luas daratan di Indonesia.

2. Kebijakan redistribusi berupa transmigrasi memiliki faktor penghambat yaitu :

Adanya konsep orang jawa yang mengatakan mangan ora mangan asal kumpul,

Berkembangnya sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lima, penjual koran,

home industri dan lain-lain sebagai alternatif menanggulangi pengangguran secara

mandiri, salah satu yang dapat menghambat program transmigrasi, karena suatu

administrasi terpusat yang efektif dan kuat tidak ada.

3. Dalam pelaksanaannya, transmigrasi memiliki dampak negatif : terjadinya

marjinalisasi terhadap penduduk setempat, kecemburuan antara penduduk

setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah

yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya , keahlian transmigran tidak


21/21

20

sesuai dengan keperluan daerah tujuan transmigrasi, dan sarana prasarana

yang lambat dibangun di daerah tujuan transmigrasi, menyebabkan

transmigran terlantar.

PENYELESAIAN

1. Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia sangat menghambat proses

pembangunan, karena itu sangat penting untuk dilaksanakan program redistribusi

penduduk bagi seluruh wilayah Indonesia. Dari sudut mana pun kita memandang

program redistribusi penduduk ini mempunyai nilai yang sangat penting. Dari segi

ekonomi, program redistribusi penduduk berarti menyediakan tenaga kerja serta

keterampilan baik untuk perluasan produksi di daerah-daerah maupun pembukaan

lapangan kerja baru. Di samping itu, akan timbul integrasi ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Ditinjau dari aspek idiologi,

redistribusi penduduk berfungsi untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan

bernegara. Dari aspek politik, hal ini akan merupakan alat penunjang pembauran

etnik, mempersempit kesenjangan kelas maupun wilayah, serta dapat

meningkatkan hubungan antarkelompok. Dilihat dari segi hankam, redistribusi

penduduk juga dinilai dapat mewujudkan terciptanya sishankamrata. Terhadap

sumber daya alam, redistribusi penduduk dianggap dapat meningkatkan

pengamanan dan sekaligus pemanfaatannya.

2. Untuk mengatasi faktor penghambat ini maka perlu dukungan pemerintah

dalam mensosialisasikan program transmgrasi, keuntungan yang diperoleh

transmigran, serta benar-benar melaksanakan pembangunan struktur dan

infrastruktur di daerah tujuan transmigrasi.

3. Untuk meminimalisir dampak negatif t ransmigrasi yaitu : lebih selektif memilih

calon transmigran agar keahlian sesuai dengan yang diperlukan di daerah tujuan.

Memberikan pengetahuan sosio-kultural kepada calon transmigran agar

meminimalisisr konflik dnegan penduduk setempat di daerah tujuan. Adanya

koordinasi yang baik antara pemerintah daerah asal dengan daerah tujuan

transmigrasi.

Documents

Makalah Kelompok Redistribusi Penduduk